JAKSAAGUNGREPUBUK INQONES1A

PERATURANJAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

NOMOR: PER- 024/A/JAI 0312010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHANTERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 20-10

. ---.L

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkarakorupsi dan tindak pidana tertentu lainnya, meningkatkan koordinasi,Kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Hakim dan Jaksaserta pembentukan sikap dan Kepribadian seorang aparat penegakhukum serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasipad a pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasimasyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan danPelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2010;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Action Plan Kejaksaan RI. dan MahkamahAgung RI. sebagai pelaksanaan dari Law Summit /I tanggal 16 Oktober2002 perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Jaksa danHakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsidalam penanganan Tindak Pidana Korupsi;

C.- bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TerpaduJaksa dan Hakim Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendalipendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan besertakerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);

d. bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia.

( J'--'--"

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia NO.5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undang-Undang NO.14 Tahun 1985 terrtang MahkamahAgung;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , TambahanLembaran Negara Nomor 4301);

3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:KMA/007/SKBIIII/1992, Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1992, Nomor:KEP-017/J.N3/1992, Nomor: KEP-01/111/1992 tentang PemantapanKeterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum Dalam PenangananDan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana (MAKEHJAPOL 11);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan PesertaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.N10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

Menetapkan

L PERTAMA

KEDUA

KETIGA

beberapa kali diubah, terakrrir dengan Keputusan Jaksa Agung RINomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atasPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/NJA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanPegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan PelatihanKejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nornor SP.0035.0/006-01.0/-/2010tanggal 31 Desember 2009.

M EMU T U S K A N:

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA TENTANGPENDlDlKAN DAN PELATIHAN TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN2010.

Tempat dan penyelenggaraan Diklat1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan danPelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peserta DiklatA. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Hakirn dan Jaksayang telah memenuhi persyaratan memiliki pang kat serendah-rendahnya IIl/b;Urnur setinggi-tingginya 45 tahun;Berkelakuan tidak tercela;Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengansurat keterangan dokter yang ditunjuk;Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalarn melaksanakantugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi PesertaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan PelatihanJumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yanq terdiri dari15 (lima belas) orang Hakim dan 20 (dua puluh) orang Jaksa yangrincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung MudaPembinaan.

Tujuan dan SasaranA. Tujuan

Menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, Meningkatkanpenguasaan, kemampuan dan keterampilan Hakim dan Jaksa sertapembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukurn danmemantapkan semangat Pengabdian yang berorientasi pada pelayananPublik, Pengayoman dan Pengembangan partisipasi masyarakat.

B. SasaranTersedianya tenaga Aparat Penegak Hukurn yang memiliki keterampilandalam penanganan perkara pidana dengan dilandasi Integritaskepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

2

'.<..

KEEMPAT

KELlMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Kurikulum dan Tenaga Pengajar1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/

Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam

pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

Jangka Waktu Diklat1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta

diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim dimulai pad a

tanggal 24 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 27 April 2010.3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jurn'at / pada pagi,

siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penilaian dan PenghargaanA. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap pesertadiklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentangpengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsadan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh KepalaPusat Pendidikan dan Pelatihan Keja~aan RI.

B. PenghargaanKepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihandiberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yangditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KejaksaanRI.

Pembiayaan Pendidikan dan PelatihanBiaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun2010 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal31 Desember 2009.

Tanggung Jawab DiklatKepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. bertanggung jawabkepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2010.

Penutup1. Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan ini akan ditetapkan lebih .

lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikanseperlunya.

3

SALlNAN Peraturan ini disarnpaikan kepada :1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;

4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;

6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;

7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;

8. A r sip.

Ditetapkan diPada tanggal

Jakarta24 Maret 2010

EPUBLlK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

('----"

4

KURIKULUM DIKLA T TERP ADU JAKSA DAN HAKIM TAHUN 201035 HARI = 220 JAM PELAJARAN

i

i MATA OIKLATWrOY AISW ARA/ ,I

II ,

No SILABUS/POKOK NARA SUMBERJ RINCIAN JAM PELAJARAN ' KETBAHASAN FASILIT A TOR

TEaRT DISKUSI PRAKTEK UTIAN TUl'v1LAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. KAJIAN SIKAP DAN PERlLAKU ,1. Kepernirnpinan di i'viengenal diri sendiri Tim Out Bond/Paket 2 hari

alam terbuka/ out Mengenal orang lain (tidak termasuk dalam jamworld bound (out Mengenallingkungan pelajaran ' ..". .....

,bond) Nilai-nilai kejuangan, , I

i kepemimpinan dalam lintas .•..i budaya I

I

Keterbukaan, partisipasi,demokrasiMembangun organisasibelajar

II KAJIAN PEMBEKALAN HUKUM PIDANA1. Azas-Azas Hukum Rumusan-rurnusan Tindak 1. Dr. Ramelan, SH., MH. 3 3 - 3 9

Pidana Pidana 2. Prof. Dr. Satriyo (UI)Ruang berlakunya hukumpidana menurut tempat danwaktuPerbuatan melawan hukummenurut hukum pidanaAlasan penghapusan pidanaPercobbaan, penyertaan clanperbarenganPemiclanaan, piclana bersyaratdan pembebasan bersyaratAlasan hapusnya kewenanganmenuntut clan menjalankanpidana

.) ~)

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 102. :I Hukum Acara Acara Perneriksaan iBiasa dan 1. Mahkamah Agung RI 3 i 3 i - J 3 9

i . ,I

! i Pidana Acara Perneriksaan Singkat ' 2. i\dnan Pasyaldja, SH. i, j

Sikap Pengadilan terhadap ,,

Pelimpahan Perkara: I ,

Sistem Pembuktian dalarn,

i Acara Perneriksaan Biasa, , i,I Singkat dan Cepat. !; ,I

I Upava Hukum Biasa dan Luar :, Biasa,

Bentuk-bentuk putusan II

I I

3. Sistem Peradilan Unsur-unsur Catur \v'angsa 1. A.H. Ritonga, SH. 6 3 - 3 12Pidana (Penyidik, Penuntut Umurn, 2. Mahkamah Agung RI

Hakim dan Penasehat, Hukum) dalam konstelasi

peradilan pidanaIntegrated Criminal JusticeSystem (ICJS) dalamPerspektif.Keterpaduan antara Penuntutdan Hakim dalam penangananperkara pidanaForum Mahkejapol danefektifitasnya.

4. Pra Peradilan Pra peradilan dalam konstelasi Dr. Andi Sam-sam 3 3 - 3 9sistem peradilan pidana. N angro (PT D KI Jakarta)Pengaruh pra-peradiIanterhadap keberhasilanpenanganan perkara pidanaBerbagai perkembangan aktualdalam pengajuan pra-peradilan

'".J ::J

1 2 3 4 5 ,6 7 8 9 10, 5, i Peradilan in , Peradilan in Absentia dan :L Mah'kamah /\.gung ,I 3 3 - 3 9 I I

I Absentia danI

,koneksita dalam sistem 2, ProE. Or. Andi I

: Koneksitas peradilan pidana. HamzahTujuan peradilan in absentiadan koneksitas.

" Kompetensi penyidikan in, ,

: I;

absentiaKoordinator penangananperkara koneksitas dalarnkonteks perkara TindakPidana Korupsi, - :

III KAJIAN PEN"A"NGANANPERKARA DANTEKNIK OPERASIONALNYA ..

1. Tindak Pidana Pengaduan Masyarakat (Durnas) 1. Direktur Penyidikan 3 3 3 3 12Korupsi dan Penyelidikan dan Penyidikan KPK.pananganannya Tindak Pidana Korupsi, 2. Direktur Penyidikan

Standart Operating Procedure pada JAM Pidsus.(SOP) dalam penangananPerkara KorupsiKebijakan percepatan danopti.malisasi penaganan perkarakorupsi,

2. Berbagai isu aktual Trend Tindak Pidana Korupsi ProE. Dr. OC Kaligis 3 3 - 3 9dalarn penanganan Berbagai modus operandi baruTindak Pidana dalam Tindak Pidana KorupsiKorupsi Gratifikasi dan suap

Berbagai titik rawan dalampenanganan tindak pidanakorupsi.Tindak Pidana Korupsi dalampersepsi Penasehat Hukum.

J .:

.~

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10

: 3. . Peran dan I Kornpetensi ahli dalarn perkara . Prof. Dr. Andi Harnzah, 3 3I

- 3 9 II kedudukan ahli i pidana.I I

I ' SH., MH.dalam proses Peran penting ahli dalampidana pembuktian

Optimalisasi ahli dalam I

I perneriksaan di Pengadilan. :

Kedudukan ahli dalam persepsi:

Jaksa, Hakim dan PenasehatHukum.

-4. Audit Forensic Peran auditor dalam perkera BPK/BPKP 3 3 - 3 9

korupsi,Teknik-teknik perhitungankemgian negara.Hal-hal yang mempengamhiperhitungan kemgian negara.Keuangan negara yangdipisahkan dalam kontekskemgian keuangan negara.

5. Asset Tracing Mendeteksi asset-asset milik Drs. Musyaman Faried, 3 3 - 3 9tersangka/ terpidana. SE, Ak, SH.Teknik dan strategi dalammenelusuri danmenginventarisasi asset-assethasil tindak pidana.Menemukan dan menyita assetmilik tersangka/ terpidana.

.~ .J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 106. Mutual Legal Mutual Legal Assistance (MLA) 1Reda Mantovani, SH. 3 - - 3 6

i

iAssistance dalam kerangka penelumsuran i LL.r'vf

I I I! i II clan penyitaan asset di luar i Ii I :

negen.Berbagai bentuk transaksi yangmencurikan (JupedionJ

I tarmaktion) dalarn kerangka ! i

\ I penelurusan asset. i

:I I

7. Persepsi Hakim Berbagai persoalan krusial dari Mahkamah Agung RI 6 3 - 3 12Terhadap Dakwaan . dakwaan dan requisitoir sertaclan Tuntutan J aksa , pembuktian J aksa I

•• :, Kekurangan dan kelemahan

dakwaan dan requisitoir serta .,;yi pembuktian Jaksa dari sudut

pandang Hakim I

i i

8. Persepsi J aksa Berbagai persoalan krusial dari A.I":£,Ritonga, SH. 6 3 - 3 12Terhadap Putusan putusan HakimHakim Kekurangan dan kelemahan

putusan Hakim dari sudutpandang J aksa

9. Persepsi Penasehat Berbagai persoalan krusial dari Prof. Dr. OC. Kaligis, SH. 3 3 - 3 9Hukum Terhadap dakwaan, requisitoir danDakwaan, putusan HakimRequisitoir dan Kekurangan dan kelemahanPutusan Hakim dakwaan, requisitoir dan

putusan Hakim dari sudutpandang Penasehat Hukum.

-J )

1 2 ,} I If 5 6 1 7 8 9 110 ;1!

I

IV. i IZA]IAN AKTU}\.L DALAM PENANG,\NAN il ;1

I

I II PERK ..•\fu\ PIDANA TERTENTU i i I

1. Tindak Pidana Sistem Perbankan di Indonesia I Biro Hukum Bank 3 3 - 3 9I Perbankan ! Pembinaan clan Pengawasan Indonesia

I

I Bank II

I Tindak Piclana KOruPSl dalarn II transaksi perbankan. I i

:I Tindak Pidana Money I

.. Laundering dalam transaksiperbankan

I

: Penyidikan Tindak Pidana iPerbankan.

I1

:I 2. Anatomi Tindak Sistem dan Kebijakan Direktur Intelijen dan 3 3 3 9 I-Pidana Perpajakan Perpajakan di Indonesia Penyidikan Ditjen Pajak I

Bentuk-bentuk Tindak PidanaPerpajakanBerbagai modus aktual Tindak -Pidana PerpajakanTindak Pidana Perpajakandalam konstelasi Tindak PidanaKorupsi.

3. Tindak Pidana Rezim Anti Money Laundering M. Yusuf, SH., MM. 3 3 - ..,9.)

Pencucian Uang IndonesiaBentuk-bentuk Tindak PidanaMoney LaunderingBerbagai modus aktual dalamTindak Pidana MoneyLaunderingTeknik dan strategi analisatransaksi keuangan

,J J

1 2 3 4 , 5 :1 6 7 8 9 10I

[4. Illegal FishingI

Kebijakan dan strategi I Departemen Kelautan dan , 3 ,I 311

- 3 9 iI

Penanganan Tindak Pidana I Perikanan. I I II I I

II

PerikananI Bentuk-bentuk Tindak Pidana,

PerikananI Berbagai modus aktual Tindak

Pidana PerikananPeradilan Tindak PidanaPerikanan

, I

5. Srudi Kasus Instruktur menyampaikan kasus 3 3 6 3 15Perkara Pidana kepada peserta untuk membuat

I deteksi tindak pidana yang terjadi,mencari bukti untuk dapatdilirnpahkan ke Pengadilan.

V. APLIKASI1. Praktek Kerja Observasi Lapangan dengan Penyelenggara 4 - 30 - 34

Lapangan (PKL) mengunjungi MahkamahKonstitusi, Kornisi Yudisial danKPK

2. Penggunaan senjata Paket tidak termasuk jam Tim Marinir 1 hariapi laras pelajaran Penyelenggarapendek/laraspanpng

) J

..,

1 I 2 J 3r

4 I s I 16 7 8 r

'9 I ID ,I

r VI.r KA.}lJ1.N WAWASAN r

:1, I

Ceramah 1. Mahkamah Agung Rl I

2. ] aksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus 1

,1

3. SatgasPernberantasan MafiaHukum4. Kapus Diklat -

r

I Kejaksaan RI I

JUMLAH 70 54 39 57 220~

"'HENDARMAN SUPANDJI

,) ..J''.