Download pptx - Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan BerkeadilanJakarta, 13 Desember 2012

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Outline

• Posisi Kehutanan Indonesia• Perubahan Paradigma• Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014– Pengukuhan Kawasan Hutan– Kesatuan Pengelolaan Hutan

• Pencapaian RPJMN 2010-2014• Kesimpulan


Posisi Kehutanan Indonesia

3

LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN : 130,61 juta ha

Hutan Konservasi:

24,39 juta ha

Hutan Lindung: 32,01 juta ha

Taman Buru:

167,63 ribu ha

Hutan Produksi:77,72 juta ha

Hutan Produksi Terbatas:22,79 juta

ha

Hutan Produksi

yang Dapat Dikonversi:

20,98 juta ha

Hutan Produksi Tetap:

33,95 juta haIndonesia memiliki ‘tropical rainforest’ terluas nomor 3 di dunia setelah Federative Republic of Brazil dan

Democratic Republic of the Congo.


Nilai nominal PDB sektor kehutanan dalam 15 tahun terakhir meningkat terus namun persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional cenderung

terus menurun.Tahun Nilai Nominal PDB Sub Sektor

Kehutanan (Rp Miliar)Kontribusi terhadap PDB

Nasional (%)1997 9.806,5 1,56

2010 48.050,5 0,75

PERLU DIKAJI KEMBALI untuk dikembangkan:1. Peran dalam penyediaan sumber daya pembangunan (sumber kayu) –

pengelolaan hasil kayu/log yang legal/bersertifikasi2. Peran dan kontribusi nilai ekonomi: jasa lingkungan (air, karbon, kehati)Dengan 1 dan 2 maka kontribusi (lama) terhadap PDB dari sektor kehutanan akan meningkat secara signifikan (dengan penilaian dan pengelolaan yang benar)

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB


Isu-Isu Penting Kehutanan

• Kualitas pengelolaan perlu ditingkatkan: illegal logging, perlindungan hutan konservasi, hutan lindung dan aset kehati di dalam hutan, potensi nilai karbon

• Penetapan batas kawasan dan penerapan di lapangan kejelasan kepemilikan dan penguasaan/pemanfaatan mengurangi potensi konflik pemanfaatan


PERUBAHAN PARADIGMA


Pemeliharaan dan PengembanganAsset Management of Forest

Mendefinisikan kembali dan menjaga nilai aset hutan dan seisinya untuk kehidupan seimbang pada masa kini, agar ada keberlanjutan kehidupan generasi masa depan

Menyempurnakan instrumen “penilaian” hutan dan seisinya terbuka kesempatan untuk secara komprehensif dan seimbang memposisikan nilai hutan dalam pembangunan nasional (nilai ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan)


Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Hutan

Menyempurnakan tata kelola hutan dan seisinya untuk pemanfaatan nilai dan peran hutan secara komprehensif, tidak hanya hutan sebagai penghasil komoditas (kayu, dan produk turunan kayu), namun juga jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati di dalamnya

Kelengkapan kebijakan dan instrumen kebijakan untuk peran dan nilai hutan terutama jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan kualitas penerapannya

Pengembangan Sumber Daya Manusia (aparat, masyarakat dan pelaku usaha) sejalan dengan paradigma “nilai hutan yang baru”


RPJMN 2010-2015:PRIORITAS NASIONAL


Sasaran RPJMN 2010-2014

URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009

Pertumbuhan Ekonomi

5,7 5,5 6,3 6,0 4,6

Pengangguran 11,2 10,3 9,1 8,4 7,9

Kemiskinan 16,0 17,8 16,6 15,4 14,2

URAIAN Realisasi Proyeksi

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi

6,2 6,5 6,5 6,7-7,4 7,0-7,7

Pengangguran 7,1 6,5 6,4-6,6 6,0-6,6 5,0-6,0

Kemiskinan 13,3 12,4 10,5-11,5 9,5-10,5 8,0-10,0

REALISASI 2004-2009

RPJM NASIONAL 2010-2014

(%)

(%)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MEKANISME EKONOMI

(PRO GROWTH DAN PRO JOB)• Stabilitas makro ekonomi• Prioritas 5: Ketahanan Pangan• Prioritas 6: Infrastruktur• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha• Prioritas 8: Energi• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitasm dan

Inovasi Teknologi• Prioritas lainnya: bidang perekonomian

PRO RAKYAT (PRO POOR DAN PRO JOB)• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan• Prioritas 10: Daerah tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan pascakonflik;• Percepatan pembangunan Provinsi Papua

dan Papua Barat dan Percepatan Pembangunan NTT

• Prioritas lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat

KERANGKA PEMBANGUNAN

NASIONAL

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA• Prioritas 1:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

• Prioritas 2: Pendidikan

• Prioritas 3: Kesehatan

• Prioritas lainnya: Bidang Polhukam

PRO ENVIRONMENTPrioritas 9: Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana

Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional


Tema Pembangunan Tahun 2013

Unsur-unsur pokok tema adalah:1) Daya Saing2) Daya Tahan Ekonomi

(Resilience)3) Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat

4) Stabilitas Sosial dan Politik

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI

PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT


1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10. Daerah Tertinggal, Terdepan, terluar dan Pasca Konflik11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi12. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan13. Bidang Perekonomian14. Bidang Kesejahteraan Rakyat

RPJMN 2010-2014

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

ISU STRATEGIS NASIONAL 2013

Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan Perluasan Kesra

Pemantapan Stabilitas Sospol

Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi

Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda

Peningkatan pembangunan SDM

Percepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4

Persiapan Pemilu 2014

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi

Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

Ketahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton

Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013


RKP 2013

BUKU I

BUKU II

BUKU III

PRIORITAS NASIONAL 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Dimensi Kewilayahan (per Regional)

PRIORITAS NASIONAL

KEBIJAKANLINTAS

BIDANG

PRIORITAS BIDANG X:

SDA LH

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Kebijakan Sektor Kehutanan dalam RKP 2013


Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

RPJMN 2010-2014– Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas

– Pengembangan Perhutanan Sosial– Pengendalian Kebakaran Hutan– Pembinaan Pengelolaan DAS

RKP 2010-2012 Penyelenggaraan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas

Pengembangan Perhutanan Sosial

Pengendalian Kebakaran Hutan

Pembinaan Pengelolaan DAS

RKP 2013 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi

Hutan di DAS prioritas Pengembangan Perhutanan Sosial Pembinaan Penyelenggaraan pengelolaan DAS Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan

Kelembagaan dan Evaluasi DAS (UPT) Pengukuhan Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional (UPT) Pengembangan dan Pengelolaan KSDA (UPT) Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM

Kehutanan lainnya


Tantangan Utama Sektor Kehutanan

• PENYELESAIAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN (BATAS LUAR DAN BATAS DALAM)–Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan

status kawasan hutan–Rentan konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan

swasta dan masyarakat–Tata batas yang belum definitif menghambat persetujuan

substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten

1



• OPERASIONALISASI KPH–Tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan

yang “open access” menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan okupasi kawasan hutan–Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka

kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya–Jika laju deforestasi terus meningkat maka akan semakin

mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan

2



• SDM KEHUTANAN–Banyaknya penyuluh kehutanan yang akan pensiun

pada tahun 2013–KPH Model perlu untuk dibackup dengan penyuluh

kehutanan

3


RPJMN 2010-2014 Buku IIPrioritas Bidang X:

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN

1

2


Arah Kebijakan Sektor Kehutanan

• Terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, maka arah kebijakan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah – perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP), – penerapan multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, – pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), – prioritas penanaman pada lahan kosong, serta – pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

• Untuk mendukung peningkatan produksi di bidang kehutanan, kebijakan akan difokuskan pula pada pengembangan penyuluhan, peningkatan pelayanan penyuluhan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan


(i) Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan

penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional,

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi

sumber daya hutan.

2

(ii) Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan

peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan,

peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta

pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan

Arah Kebijakan Sektor KehutananPeningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan


Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya

Hutan

Sasaran:1. Terselesaikannya tata batas

kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km

2. Beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit

Fokus Prioritas Kegiatan

Perencanaan Makro Bidang

Kehutanan dan

Pemantapan Kawasan

Hutan

• Pengukuhan Kawasan hutan• Pembangunan Kesatuan

Pengelolaan Hutan• Penyusunan Rencana Makro

Kawasan Hutan• Inventarisasi dan Pemantauan

Sumberdaya Hutan• Pengendalian penggunaan

kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan• Penyiapan Pemantapan

Kawasan Hutan

Fokus Prioritas dan KegiatanRKP 2013


URAIAN SASARAN RPJMN

CAPAIAN

2010 2011 Perkiraan 2012

TOTAL

Tata batas kawasan hutan (km)

63.000 3.366 5.148,83 16.000 24.514,83

Beroperasinya KPH (unit)

120 9 12 39 60

Pencapaian RPJMN 2010-2014


Permasalahan Pengukuhan• Dari segi kebijakan dan perencanaan, RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013

telah memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

• Pengukuhan kawasan hutan ini harus diselesaikan karena merupakan dasar dalam pemberian izin tidak saja sektor kehutanan, tetapi juga pertanian dan sumber daya energi, mineral dan pertambangan

• Permasalahan dari sisi teknis:o Pembiayaan untuk pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang

mencakup seluruh wilayah Indonesia o Peta dasar tidak akurat (minimal untuk peta kerja seharusnya skala 1:5.000

atau 1:10.000; sementara yang saat ini ada untuk peta RTRW Kabupaten/ Kota dalam skala 1:50.000)

o Kemampuan Kemenhut dalam percepatan pengukuhan kawasan terbatas, terutama terkait dengan konflik di lapangan


Kesimpulan

• Pengukuhan kawasan hutan sangat penting dalam kepastian pengelolaan hutan

• Pengukuhan saja tidak cukup untuk menjaga dan memelihara hutan jika tidak diikuti dengan adanya pengelola/operator yang berada di tingkat tapak

• Setiap jengkal kawasan hutan harus dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berbasis KPH

• Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan:– Kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan– Pendanaan APBN, APBD, HLN, CSR– Sumber daya manusia (manajer, penyuluh, masyarakat)


TERIMA KASIH