Download pdf - PENGANTAR - Sumedangbappppeda.sumedangkab.go.id/file/PERUBAHAN RKPD... · selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai penyesuaian

i

PENGANTAR

Dalam konteks manajemen, perencanaan mendapatkan posisi yang

sangat strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi. Perencanaan

juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka

pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif

pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di

masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai penyesuaian atas dokumen

perencanaan daerah tahunan RKPD Tahun 2019, digunakan untuk acuan

dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan dasar pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui

Perangkat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019. RKPD dan

Perubahan RKPD sebagai satu kesatuan dokumen, memiliki peran untuk

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro

yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ini disusun

mengacu:

1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sumedang 2005-2025;

2. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumedang 2018-2023;

3. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;

4. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019;

5. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang

Tahun 2019.

Dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019,

prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan prioritas sebagai

ii

penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dalam mengakselerasi peningkatan

kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi

dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BUPATI SUMEDANG,

H. DONY AHMAD MUNIR,ST.,M.M

ii

DAFTAR ISI

Hal

PENGANTAR…………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………... iii

BAB I PENDAHULUAN........................................................... I-1

1.1 Latar Belakang………………………………………….. I-1

1.2 Dasar Penyusunan………………………………….… I-2

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Perubahan………………………………………………..

I-5

1.3.1 Maksud…………………………………………. I-5

1.3.2 Tujuan………………………………………….. I-6

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan …..…….. I-6

1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi

Makro………………………………………………………

I-7

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019……………………. II-1

2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………..

II-2

2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV ..……………………………………………..

II-4

2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan

Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018….

II-17

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2018…………………………………………………….

III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi……………………………… III-1

3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan……………………. III-5

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah……… III-5

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah…………… III-9

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…….. III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH……………………... IV-1

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah…………………..…. IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH………… V-1

BAB BI PENUTUP……………………………………………….……….. VI-1

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro

Kabupaten Sumedang Tahun 2019……………………….

I-7 Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan

Triwulan II……………………………………………………….

II-4 Tabel 2.2 Program dan Indikator Kinerja Program……………….... II-13

Tabel 2.3 Evaluasi Program dan Kegiatan dalam Perubahan

RKPD Tahun 2018…………………………………………….

II-18

Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019.. III-8

Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019…….. III-15

Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 III-18

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ………………………

IV-1

Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembanguan RKPD dan Program RPJMD…………………………………………………………..

IV-5

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………………………..

V-2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2019

BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang

merupakan upaya terencana untuk pelibatan dan pemberdayaan

masyarakat dalam mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumberdaya

yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi

seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Perencanaan pembangunan

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan

pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan

RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang

ditujukan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang

Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada

Tahun 2023”.

Dalam rangka menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan tahunan, sebagai

landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019,

dan juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 mengacu

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang

menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila


KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-2

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi : a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan

yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada

hakikatnya merupakan RKPD transisi, atau dengan kata lain RKPD 2019

ditetapkan sebelum penetapan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2023, sehingga beberapa asumsi-asumsi di atas tidak sesuai

dengan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-

2023. Kondisi demikian menuntut dilakukan perubahan RKPD Kabupaten

Sumedang Tahun Anggaran 2019 guna menampung seluruh perubahan

asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi

karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung

tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019.

1.2 Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;

23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2005-2025;


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014

tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten

Sumedang;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sumedang;




Rencana Tata Ruang Wilayah 2018 - 2038;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang

Sumedang Puseur Budaya Sunda;

32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dimaksudkan

sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan

atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sangat penting

peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku

kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Sumedang dalam

pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di Tahun

2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dilakukan

sebagai upaya untuk menjamin bahwa dokumen RKPD Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 telah selaras dan menjadi bagian utuh dari

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat dasar pertimbangan

perlunya perubahan yang bersumber dari hasil evaluasi pembangunan

Tahun 2019 sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan

kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ditujukan

untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan



pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan

Perubahan APBD Tahun 2019. Secara lebih sistematis, tujuan

penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang

sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di

daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi

upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten

Sumedang Tahun 2019.

3. Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan Perubahan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2019,

sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019

Kabupaten Sumedang.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 perlu

dilakukan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan (2019) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

1.4 . Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan produk domestik

bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh 5,2% di Tahun 2019. Angka tersebut

lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5,4% dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Proyeksi

pertumbuhan itu stagnan bila dibandingkan capaian tahun lalu. Pada



Tahun 2020 diperkirakan akan mencapai sebesar 5,3%. Kontribusi

pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh kuatnya

konsumsi, yang didorong oleh kenaikan pendapatan, inflasi yang stabil,

dan tingginya remitansi serta proyek infrastruktur besar di beberapa

daerah.

Secara umum diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih

berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia

Tenggara. Hal ini berdampak pada perekonomian daerah yang juga

dipengaruhi perekonomian regional, nasional dan bahkan global sehingga

kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumedang tidak mengalami

guncangan/shock yang berarti dan masih berada pada track sesuai

prediksi perekonomian daerah yang telah disusun pada RKPD tahun

2019.

Sebagai gambaran, terdapat perubahan pada indikator Makro

Kabupaten Sumedang yang telah dirumuskan pada RKPD Tahun 2019

yang dipertajam lagi pada RKPD Perubahan Tahun 2019 ini sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten

Sumedang Tahun 2019

Variabel Satuan Target

RPJMD

Proyeksi

RKPD 2019

Proyeksi

PRKPD 2019

Pertumbuhan Ekonomi % 6,74 5,48 – 5,68 6,74

Tingkat Pengangguran

Terbuka

% 6,55 6,6-6,8 6,55

Kemiskinan % 8,96 9,8-10,2 8,96

Indeks Gini Poin 0,25 0,33 - 0,35 0,25

Sumber : Bapppeda (2019). Diolah



1.5 Gambaran Perubahan Program Kegiatan

Dalam konteks pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2018-2023, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 merupakan RKPD

transisi. Pada proses penyusunannya RKPD Kabupaten Sumedang Tahun

2019 disahkan sebelum penetapan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga

arah kebijakan pembangunan, dan asumsi-asumsi terkait prioritas

pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 mengalami perubahan target

kinerja program dalam RPJMD 2018-2023. Dengan demikian pada

perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan penyesuaian target kinerja

program dan target kinerja kegiatan sehingga berkontribusi terhadap

pencapaian arah kebijakan pembangunan serta prioritas yang tercantum

dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2019

BAB II EVALUASI HASIL RKPD II-1

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019

2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD

Tahun 2019

Evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pengendalian dilakukan

terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2019. Pengendalian dan evaluasi

dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat

Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang talah

direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan bernegara memberikan

pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga

dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD merupakan

penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah,

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan

Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan

daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan

pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian

tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga

penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan

pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam



TAHUN 2019


pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah (RKP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa

tujuan dilakukannya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah adalah untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah;

2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;

3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;

4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-

indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap RKPD Perubahan Tahun 2019. Pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappppeda guna

memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang telah

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD meliputi

pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan

evaluasi hasil RKPD Tahun 2019.

Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dilaksanakan dengan:

A. Pengendalian Perumusan Kebijakan Penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2019

Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2019 mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana

program dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal

sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang

Perubahan RKPD Tahun 2019.



TAHUN 2019


Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2019 bertujuan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun

2019 telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. Pengendalian Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019

Pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019 bertujuan

untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu

indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam

menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019

sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2019.

C. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk menilai

dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas

daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat

dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional Tahun 2019.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan realisasi

program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 kepada

Kepala Daerah melalui Kepala Bappppeda;

2. Bappppeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui : a).

Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang

dilaksanakan PD dengan rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019, b). Realisasi antara

penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan PD dengan

pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 dan c).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala PD agar target kinerja

program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2019 dapat

dicapai.



TAHUN 2019


3. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan

Kepala Bappppeda kepada kepala daerah untuk memberikan gambaran

dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan

penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan PD telah

sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD

Tahun 2019 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh Kepala PD dalam pelaksanaan

triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana

periode berikutnya.

4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD

kabupaten/kota Tahun 2019 kepada Gubernur untuk menilai

pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RKPD kabupaten/kota Tahun 2019 telah mendukung pencapaian

sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD

provinsi Tahun 2019.

2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV

Sebagai acuan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019

adalah dengan pendekatan evaluasi setiap Indikator Kinerja Program (IKP)

dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. IKP yang terdapat

dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi ukuran

tingkat kinerja setiap program yang dilaksanakan.

Pada Tahun 2018 terdapat 264 IKP yang menjadi tolok ukur dalam

pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan, Sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah

sebesar 89,32 %. Tabel dibawah ini merinci tingkat capaian IKP yang

diperoleh setiap PD.

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II

NO PD

Jumlah

Program

RPJMD

Jumlah

Indikator

RPJMD

Jumlah Indikator

RPJMD dengan Tingkat Capaian

Tingkat Capaian

Kinerja

Rata-rata (%)

0

%

0-50

%

50-

75%

75 - 100

%

1 Sekretariat Daerah 6 6 0 0 1 5 94,39

2 Sekretariat DPRD 1 3 0 0 0 3 98,67

3 Inspektorat 3 3 0 0 0 3 96,53

4 Dinas Pendidikan 5 21 0 0 1 20 96,09



TAHUN 2019


NO PD

Jumlah

Program RPJMD

Jumlah Indikat

or

RPJMD

Jumlah Indikator RPJMD dengan

Tingkat Capaian

Tingkat

Capaian

Kinerja Rata-

rata (%) 0%

0-

50

%

50-75%

75 -

100

%

5 Dinas Kesehatan 11 31 0 3 4 24 104,20

6 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 8 9 0 3

0 6 82,95

7 Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan 6 6 0 0 1 6 88,90

8 Dinas Sosial, Permberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 13 9 0 0 0 9 111,68

9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7 9 0 1 3 5 73,86

10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7 13 0 1 2 10 96,08

11 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1 5 0 0 1 4

81,89

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa 5 6 0 0 0 6

104,36

13 Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana 7 9 0 0 2 7 92,21

14 Dinas Perhubungan 7 8 0 2 0 6 93,81

15 Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik 7 11 0 0 0 11 101,24

16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian

12 22 0 4 1 17 177,50

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 7 0 1 1 5 99,100

18 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

6 6 0 1 0 5 80,00

19 Dinas Arsip dan Perpustakaan 8 10 0 1 1 8 156,39

20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

6 18 0 0 10 8 73,39

21 Dinas Perikanan dan Peternakan 11 18 0 2 1 15 137,31

22

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

7 7 0 0 0 7 96,14

23

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

4 9 0 0 1 8 97,85

24 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 2 5 0 0 0 5

98,32

25 Badan Pengelolaan Pendapatan

daerah 1 1 0 0 0 1

112,15

26 Satuan Polisi Pamong Praja 3 5 0 1 0 4 88,85

27 Rumah Sakit Umum daerah 2 2 0 0 0 2 97,73

28 Badan Penanganan Bencana

Daerah 1 1 0 0 0 1

84,62

29 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik 2 4 0 0 0 4

88,85

JUMLAH 169 264 7 49 71 137 89,32

*) Angka 100,00% merupakan tingkat capaian kinerja minimum yang

harus dicapai sampai dengan triwulan IV (Semester II) Tahun 2018



TAHUN 2019


Selanjutnya pada Sub Bab ini dirinci tingkat capaian kinerja setiap

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PD di Kabupaten Sumedang.

Terdapat 18 pengelompokan urusan pemerintahan yang akan dijelaskan

sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam

RPJMD, urusan ini diimplementasikan dalam 5 program yang diukur

dalam 21 indikator kinerja program (IKP). Pada Tahun 2018, jumlah

kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 67 kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian IKP pada urusan Pendidikan sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 96,09 %. Secara umum hal ini

menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik.

Indikator Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka Partisipasi Kejar

Paket A dengan tingkat capaian 71,43%, tingkat capaiannya masih di

bawah 75,00%.

b. Urusan Kesehatan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

Umum Daerah.

b.1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan 11 program yang kemudian diukur

dalam 31 IKP.Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018

sebanyak 84 kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian IKP urusan Kesehatan sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 adalah 104,20%.

• Indikator dengan tingkat capaiannya masih di bawah 50,00% antara

lain :

1) Jumlah Puskesmas PONED;

2) Rumah Sakit Tanpa Kelas;

3) Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin.

• Indikator dengan tingkat capaian antara 50,00 % s/d 75,00% antara

lain :

1) UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan dasar;

2) Cakupan Desa siaga aktif Purnama;

3) Penanggulangan penyakit DBD : Case Fatality Rate (CFR);



TAHUN 2019


4) Persentase balita gizi buruk.

b.2. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan 2 program dan 2

kegiatan.Terdapat 2 IKP yang diukur dari program yang dilaksanakan.

Rata-rata tingkat capaian IKP urusan Kesehatan sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 adalah 97,73 %. Indikator Jumlah Tempat tidur

pasien pada Triwulan IV Tahun 2018 sudah tercapai sebesar 95,45 % dari

target akhir yang direncanakan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan yang diimplementasikan dalam 7 program. Jumlah

indikator yang diukur sebanyak 13 IKP.Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 41 kegiatan.

Realisasi capaian target IKP untuk urusan lingkungan hidup sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 96,08 %.

Indikator dengan tingkat capaian masih dibawah 50,00% adalah J

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, adapun

jumlah indikator dengan tingkat capaian 50,00% s/d 75,00% yaitu

indikator Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan

indikator Jumlah mata air permanen.

d. Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Penyelenggaran urusan ini dilaksanakan oleh dua PD yaitu (1) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2) Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan.

d.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat 8 program yang kemudian diukur dalam 9 IKP yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Tahun

2018, program-program yang dilaksanakan terbagi menjadi 46 kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Pekerjaan Umum

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 82,95 %. Dari seluruh IKP

yang diukur, terdapat 3 (tiga) IKP yang tingkat capaiannya masih rendah

atau diantara 0 % s/d 50,00 % adalah sebagai berikut :



TAHUN 2019


1) Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per tahun

dilaksanakan pada 30% total panjang jalan, dengan capaian 27,19%

pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV ;

2) Terwujudnya dan Terbangunnya peningkatan jalan strategis dan non

strategis serta jembatan yang mantap, dengan capaian 41,24% pada

evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

3) Terwujudnya pemeliharaan Periodik Jalan dilaksanakan pada interval

tiap 3 tahun setelah dilaksanakannya pemeliharaan rutin jalan, dengan

capaian 28,68% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.

d.2 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Urusan ini diimplementasikan melalui 6 program dengan 6 IKP dan

1 IKP di bidik oleh 2 Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang serta oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan. Pada Tahun 2018, program-program yang dilaksanakan

terbagi menjadi 21 kegiatan.

Realisasi tingkat capaian IKP untuk urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai

rata-rata 88,90 %. Tingkat capaian yang masih di bawah 75,00% adalah

Indikator Ketersediaan MCK, dengan capaian 62,49% pada evaluasi Tahun

2018 triwulan IV.

e. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,

dan Kepegawaian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,

dan Kepegawaian diselenggarakan oleh PD berikut :

e.1. Sekretariat DPRD

Jumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sebanyak 1

program dan 18 kegiatan. Program yang dilaksanakan diukur dalam 3 IKP

yaitu (1) Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD, (2) Ketercapaian fungsi

Budgeting DPRD dan (3) Ketercapaian fungsi legislasi DPRD. Tingkat

capaian ketiga IKP tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 telah

melampaui rata-rata 98,67%.

e.2. Sekretariat Daerah

PD Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 95 kegiatan

serta terdapat 6 IKP yang diukur. Rata-rata tingkat capaian IKP yang

diukur pada PD Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun

2018 adalah 94,39 %.



TAHUN 2019


Indikator dengan tingkat capaian masih dibawah 75,00 % adalah

indikator Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik dibidang

Informasi Hukum (JDIH), dengan capaian 63,18% pada Tahun 2018

triwulan IV.

e.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

melaksanakan 4 program dengan 9 IKP yang diukur. Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 20 kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP sampai dengan Triwulan

IV Tahun 2018 adalah 97,85 %, indikator dengan tingkat capaian dibawah

75,00 % yaitu indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dengan

tingkat capaian 51,64% pada Tahun 2018 triwulan IV.

e.4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Urusan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah diimplementasikan melalui 1 program

dengan 1 IKP terukur yang selanjutnya dibagi kedalam 35 kegiatan.

Realisasi capaian target IKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018

mencapai rata-rata 112,15%, secara umum capaian indikator kinerja

menunjukan kinerja yang sangat baik.

e.5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2

program dengan 5 IKP yang diukur. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

pada Tahun 2018 adalah sebanyak 48 kegiatan. Rata-rata tingkat capaian

IKP di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 adalah 98,32% secara umum capaian indikator

kinerja menunjukan kinerja yang sangat baik.

e.6. Inspektorat

Inspektorat turut menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah

melalui 3 program dengan pengukuran 3 indikator kinerja program. Pada

Tahun 2018, jumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 18

kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian IKP sampai dengan Triwulan IV Tahun

2018 adalah sebesar 96,53%. Capaian indikator kinerja program yang

perlu ditingkatkan atau tingkat capaiannya masih dibawah 85,00% adalah

indikator Menurunnya jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem



TAHUN 2019


pengendalian internal, berdasarkan hasil pelaporan evaluasi, tingkat

capaian kedua IKP teresebut masih 81,13%.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik diselenggarakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah melalui implementasi 7 program dan 40 kegiatan. Program-

program yang dilaksanakan diukur dalam 7 indikator kinerja program (IKP)

dan 1 Program dan 1 Indikator dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu oleh PD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Indikator

Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan 1 Program 1

Indikator dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik serta Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Indikator Persentase

ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan

pembangunan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, rata-rata tingkat capaian

IKP adalah sebesar 96,14%, IKP dengan tingkat capaian yang masih di

bawah 85 % pada triwulan IV Tahun 2018 yaitu indikator Persentase

kerjasama pemda dengan perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi, dengan

tingkat capaian 79,26%.

g. Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga melalui implementasi 6 program dengan pengukuran 6 IKP,

selanjutnya dibagi menjadi 23 kegiatan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, tingkat capaian IKP pada

urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencapai

rata-rata 80,00%. IKP tingkat capaiannya masih dibawah 50,00%, IKP

tersebut adalah Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 20 persen

per tahun, dengan tingkat capaian 20,00% pada Tahun 2018 triwulan IV.

h. Urusan Penanaman Modal

Terdapat 4 program, 7 IKP dan 6 kegiatan yang menjadi tanggung

jawab Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Realisasi

tingkat capaian IKP untuk urusan Penanaman Modal sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 99,10%. IKP yang masih



TAHUN 2019


rendah tingkat capaiannya atau dibawah 50,00% yaitu indikator

Terselenggaranya kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pemerintah,

dengan tingkat capaian 46,67% pada Tahun 2018 triwulan IV.

i. Urusan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan

Menengah

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui pelaksanaan 12

program dengan jumlah IKP terukur sebanyak 22. Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 23 kegiatan.

Realisasi seluruh tingkat capaian IKP pada urusan ini, sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai rata-rata 177,50 %, adalah

sebagai berikut :

• Indikator dengan tingkat capaiannya masih dibawah 50,00% antara

lain :

1) Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di Kabupaten

Sumedang yang menguasai prosedur ekspor dan impor;

2) Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran Produk Unggulan

Daerah;

3) Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan pedagang Pasar

Tradisional;

4) Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang tertata.

j. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui

pelaksanaan 1 program dengan 5 IKP yang diukur.Pada Tahun 2018

pelaksanaan program dibagi menjadi 7 kegiatan.

Tingkat capaian seluruh IKP untuk urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan IV Tahun

2018 mencapai rata-rata 81,89%. Dari 5 IKP yang diukur, indikator yang

masih rendah atau di bawah 50,00 % adalah indikator Rasio pasangan

berakte nikah, dengan capaian 32,54% pada Tahun 2018 triwulan IV

k. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.



TAHUN 2019


k.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melalui implementasi 13 program dengan pengukuran 9 IKP. Jumlah

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 23

kegiatan.

Rata-rata seluruh tingkat capaian IKP pada urusan Sosial sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 111,68 %, rata – rata tingkat

capaian indikator kinerja program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sudah sangat baik.

k.2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui implementasi 7

program dengan pengukuran 9 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

pada Tahun 2018 adalah sebanyak 16 kegiatan.

Rata-rata seluruh tingkat capaian IKP pada urusan tenaga kerja dan

transmigrasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 73,68 %,

adapun capaian kinerja indikator pada urusan tenaga kerja dan

transmigrasi masih rendah itu disebabkan oleh banyaknya indikator yang

masih di bawah 75,00%, adalah sebagai berikut :

Indikator dengan tingkat capaiannya masih di bawah 75,00 % antara lain

:

1) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan kewirausahaan,

dengan capaian 65,02% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

2) Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, dengan

capaian 19,85% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

3) Besaran Kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB),

dengan capaian 60,48% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

4) Besaran pengujian Peralatan perusahaan, dengan capaian 62,60%

pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.

l. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan program

Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat yang kemudian diukur dalam

6 IKP dengan pengukuran 18 indikator kinerja program. Jumlah kegiatan

yang terdapat pada program ini adalah sebanyak 41 kegiatan. Rata-rata

tingkat capaian dari seluruh IKP pada urusan Ketahanan Pangan sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 125,62 %, Secara umum hal ini



TAHUN 2019


menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik, akan tetapi ada terdapat 1

indikator kinerja program capaiannya yang masih di bawah 75,00% adalah

indikator Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun, dengan


m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa melalui implementasi 5 program yang selanjutnya diukur dalam

6 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah

sebanyak 27 kegiatan. Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP pada

urusan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018

mencapai 104,36%, sevara umum hal ini menunjukan tingkat kinerja yang

sangat baik.

Berbeda dengan urusan-urusan pemerintahan lainnya, pada urusan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

terdapat beberapa program yang diukur dengan IKP yang sama,

sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana melalui implementasi 7 program yang selanjutnya

diukur dalam 9 IKP. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018

adalah sebanyak 18 kegiatan.

Berbeda dengan urusan-urusan pemerintahan lainnya, pada urusan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa

program yang diukur dengan IKP yang sama, sebagaimana dirinci pada

tabel berikut :

Tabel 2.2

Program dan Indikator Kinerja Program

Program Indikator Kinerja Program

(IKP)

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR Cakupan Pasangan Usia Subur

yang isterinya dibawah usia 20

tahun (3,5%)

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Sasaran Pasangan

Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)




TAHUN 2019


Program Indikator Kinerja Program

(IKP)

Program Pembinaan Peranserta

Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Mandiri

Cakupan Pasangan Usia Subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%


Remaja


Program penyiapan tenaga

pendamping Kelompok Bina Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) Program Pengembangan Model

Operasional BKB. Posyandu- PAUD

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, rata-rata seluruh tingkat capaian

IKP pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mencapai 92,21%. Indikator satu dengan tingkat capaiannya masih di

bawah 75,00% adalah indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%), dengan capaian 69,20% pada

evaluasi Tahun 2018 triwulan IV, dan indikator Cakupan Pasangan Usia

Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%, dengan tingkat

capaian 58,67% pada evaluasi Tahun 2018 tiwulan IV.

o. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas

Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik.

o.1. Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui

pelaksanaan 7 program Seluruh program tersebut diukur dalam 8 IKP.

Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 23

kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP yang diukur sampai

dengan Triwulan II Tahun 2018 mencapai 95,04%. Indikator dengan

tingkat capaiannya masih di bawah 50,00 % yaitu :



TAHUN 2019


1) Ketersediaan peraturan/dokumen pendukung bidang

perhubungan, dengan tingkat capaian 42,04% pada evaluasi Tahun

2018 triwulan IV;

2) Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum/hari, dengan

tingkat capaian 10,00% pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV.

o.2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik melalui pelaksanaan 7 program. Seluruh program tersebut diukur

dalam 11 IKP, pada urusan statistik dibidik oleh 2 (dua) PD yaitu Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Program

Pembangunan data statistik daerah, indikatornya persentasi ketersediaan

data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan,

indikator tersebut capaiannya yaitu 95,25% pada Triwulan IV Tahun 2018,


kegiatan. Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP yang diukur sampai

dengan Triwulan II Tahun 2018 mencapai 101,24%.

p. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat diselenggarakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu :

p.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD ini

diimplementasikan kedalam 3 program dan 5 IKP yang diukur. Pada Tahun

2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan.

Rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP pada urusan ini sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 88,85%.

Terdapat satu IKP yang tingkat capaiannya dibawah 50,00 % yaitu

Frekuensi kriminalitas di dusun/desa. Hal ini disebabkan penentuan target

akhir dan target per tahun untuk IKP ini adalah sebesar 0 kasus, dengan


p.2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD ini

diimplementasikan kedalam 2 Program dan 4 indikator kinerja program.



TAHUN 2019



kegiatan.

Tingkat capaian seluruh IKP untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban

Umum, dan Pelindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan IV Tahun

2018 sudah mencapai diatas 133,89%. Hal ini menunjukan tingkat kinerja

yang sangat baik dikarenakan tingkat capaian IKP sudah diatas bahkan

melampui target yang ditentukan.

q. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Kearsipan dan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas

Arsip dan Perpustakaan melalui pelaksanaan 8 program dengan 10 IKP

yang diukur. Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan


Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Kearsipan dan

Perpustakaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah 156,39%.

Beberapa indikator dengan tingkat capaian yang masih di bawah 75,00 %

masih rendah adalah sebagai berikut :

1) Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola arsip, dengan capaian 55,29%

pada evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

2) Jumlah Dokumen yang bernilai sejarah, dengan capaian 33,33 pada

evaluasi Tahun 2018 triulan IV.

r. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas

Peternakan dan Perikanan melalui pelaksanaan 11 program dengan

mengukur 18 IKP. Pada Tahun 2018 jumlah kegiatan yang dilaksanakan


Rata-rata tingkat capaian seluruh IKP pada urusan Kelautan dan

Perikanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2018 mencapai 137,31%.

Beberapa Indikator yang capaiannya masih rendah adalah sebagai berikut:

• Indikator dengan tingkat capaian masih di bawah 75,00% antara lain :

1) Peningkatan produksi ikan konsumsi, dengan capaian 34,53% pada

evaluasi Tahun 2018 triwulan IV;

2) Persentase peningkatan sarana dan prasarana Pasar Hewan

Regional, dengan capaian 10,00% pada Tahun 2018 triwulan IV;



TAHUN 2019


2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam

Perubahan RKPD Tahun 2018

Adapun hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan IV

dapat dilihat pada Tabel berikut :



TAHUN 2019


Tabel 2.3.

Evaluasi Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018

No Program Prioritas Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018

Realisasi Kinerja RPJMD Triwulan IV

Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Sekretariat Daerah

1 Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan

Persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan

100 92.05 100 93,35 95,91

2 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Kesepakatan kerjasama

yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian

kerjasama

75 84.64 75 73,78 106,43

3 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 77.26 89.86 76.93 76,61 108,17

4 Program Penerapan dan

penegakan hukum

Pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan

permasalahan hukum yang diterima

100 92.18 100 82,82 93,83



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

5 Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum

Peningkatan sarana dan

prasarana Pelayanan Publik dibidang

Informasi Hukum (JDIH)

100 92.65 100 98,37 95,91

6 Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100 98.83 100 97,75 98,84

Sekretariat DPRD

7

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD

100 100 100 97,10 99,42

8

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Ketercapaian fungsi

legislasi DPRD 100 100 100 84,07 96,81

9 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Ketercapaian fungsi

budgeting DPRD 100 100 100 98,87 99,77

Dinas Pendidikan



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

10 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya angka

partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Angka

Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA)

94.5 76.9 90.5 94,50 81,38

11 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (TK/RA)

65.93 64.33 65.03 76,02 111,24

12

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tercapainya Angka Partisipasi Pendidikan

Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat

120.95 117.95 119.35 106,05 97,52

13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Tercapainya Angka

Partisipasi Pendidikan Dasar Angka Partisipasi

Kasar (APK) SMP/MTs sederajat

108.14 104.74 106.34 103,25 96,86


Tahun

Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI sederajat 106.74 103.74 105.14 106,65 97,19



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

15



Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs sederajat

105.67 102.27 103.27 102,88 96,78

16



Persenatase SD/MI

Gratis 100 100 100 100 100


Tahun

Persenatase SMP/MTs

Gratis 100 100 100 100 100

18 Program Pendidikan Menengah

Tercapainya Partispasi Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA sederajat

92.35 85.41 88.88 0 0.00

19 Program Pendidikan Menengah

Tercapainya Partispasi

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi

Sekolah SMK

97.2 82.32 89.76 0 0.00

20 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat

87 79.4 83.2 0 0.00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

21 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMK 89.5 73.7 81.6 0 0.00

22 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

Sederajat

69 61.4 65.2 0 0.00

23 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni

(APM) SMK 79.5 63.7 71.6 0 0.00

24 Program Pendidikan Menengah Persentase SMA/SMK/MA Gratis

100 100 100 0 0.00

25 Program Pelayanan Pendidikan

Non Formal

Tercapainya Partispasi

Pendidikan Angka Partisipasi Kejar Paket A

2.8 2 2.4 0,02 71,43

26 Program Pelayanan Pendidikan

Non Formal

Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka

Partisipasi Kejar Paket B

7 6.2 6.6 0,36 100

27 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal

Tercapainya Partispasi Pendidikan Angka

Partisipasi Kejar Paket C

7 6.2 6.6 1,46 88,57

28 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf 98.32 99.9 98.22 99,10 101,68

29 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tercapainya Kinerja Pendidikan Angka RLS

8.49 8.49 8.39 8,76 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)


Angka tingkat

pendidikan yang ditamatkan SD/MI

100 100 100 95,84 100

31 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Angka tingkat

pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs

100 100 100 51,96 100

32 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Angka tingkat pendidikan yang

ditamatkan SMA/MA

100 100 100 28,80 100


Angka tingkat pendidikan yang

ditamatkan SMK

100 100 100 28,82 100

34 Program Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Kelayakan Guru SD 98.13 90.23 93.73 92,89 91,95

35 Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kelayakan Guru SMP 100 94.36 96.8 97,47 94,36

36 Program Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Kelayakan Guru SMA 100 94.52 96.93 0,00 94,52

37 Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kelayakan Guru SMK 100 94.34 96.8 0,00 94,32

Dinas Kesehatan



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

38 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Akreditasi

sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas

25 5 21 28 112,00

39

Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas 36 35 36 35 97,22

40

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas

Perawatan 16 10 15 15 97,22

41

Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas PONED

32 15 28 15 46,88

42 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan

prasarana

Rumah Sakit Tanpa

Kelas 1 1 0 0,00 40,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

43 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan

100 100 100 100 99,96

44 Program Upaya Kesehatan

masyarakat

UPTD yang

mendapatkan biaya penunjang kegiatan

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

dasar

100 100 100 0,00 67,00

45 Program Upaya Kesehatan masyarakat

Persentase Kualitas Air

Minum yang memenuhi syarat

100 80 98 90,49 86,80

46 Program Upaya Kesehatan masyarakat

Persentase

Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap

air minum yang berkualitas

67 88 63.5 93,22 129,74

47 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan PHBS di Rumah tangga

70 52 65 66,96 95,66

48 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa siaga

aktif Purnama 40 18 35 10,80 68,60



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

49 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan penduduk

yang menggunakan jamban sehat

75 94 72 94,32 125,76

50 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Cakupan Desa yang

melaksanakan STBM 80 85 70 100 346,25

51 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Persentase penduduk

yang terlindungi jaminan pemeliharaan

kesehatan berbasis asuransi

50 100 45 73,13 200,00

52 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Tersedianya data

terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin)

100 100 100 100 100

53 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit

Menular

Penemuan dan

Penanganan penderita penyakit menular:

Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)

80 56.46 80 100 125,00


Menular

Penemuan dan Penanganan penderita

penyakit menular:

86 98 70 100 116,28



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

Penemuan penderita Pneumoni pada Balita


Menular

Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular:

Penanganan penderita HIV/AIDS

100 100 100 100 100

56 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular

Penemuan dan

Penanganan penderita penyakit menular: Penanganan penderita

malaria

100 100 100 100 100


Menular

Penanggulangan penyakit DBD :

Penderita DBD yang ditangani

100 100 100 100 100


Menular

Penanggulangan penyakit DBD : Case

Fatality Rate (CFR)

1 0 1 0 60,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

59

Program Pencegahan

Penanggulangan Penyakit Menular

Desa/Kel UCI 100 100 100 100 98,80

60

Program Pencegahan

Penanggulangan Penyakit Menular

Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100

61

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

96 95 96 96,30 100,31

62

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Pelayanan

Balita 80 88 80 91,40 114,25

63 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Kunjungan neonatus

KN3 96 100 96 100 104,17

64 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang

ditangani

72 63 72 65,20 90,65

65 Program Jaminan Persalinan Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan

90 90 90 100 111,11



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

yang memiliki kompetensi kebidanan

66 Program Jaminan Persalinan Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin

100 74 100 39,96 39,96

67 Program Jaminan Persalinan

Cakupan Balita Gizi

buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

68 Program Jaminan Persalinan Persentase balita gizi buruk

1 1 1 0,71 60,00

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

69 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Terwujudnya dan

Terbangunnya peningkatan jalan

strategis dan non strategis serta jembatan yang mantap

752.01 76.62 236.63 56,53 41,24

70 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terwujudnya

pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per

tahun dilaksanakan

777.66 99.76 175.86 21,83 27,19



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

pada 30% total panjang jalan

71

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terwujudnya

pemeliharaan Periodik Jalan dilaksanakan

pada interval tiap 3 tahun setelah dilaksanakannya

pemeliharaan rutin jalan

639.2 46.86 17.64 7,78 28,68

72

Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Ketersediaan data base

jalan dan jembatan 100 100 100 100 100

73 Program Pengendalian Banjir Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang

terehabilitasi

80 71.57 75 79,00 98,75

74 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa, dan jaringan pengairan

Luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air

irigasi

24022.2 37208 22940.4 23.452 154,89



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

75 Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan rencana

tata ruang pada kawasan strategis

100 48.47 95 100 100

76 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kesesuaian

pemanfaatan ruang sesuai RTRW

80 72 76 80,00 100

77 Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

Berkurangnya jumlah titik genangan

15 14.37 17 17 95,80

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

78 Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan

Ketersediaan MCK 85 66.16 80 0,09 62,49

Program pembangunan saluran

drainase/gorong- gorong

Berkurangnya jumlah

titik genangan 15 14.37 17 72 95,82

79 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Ketersediaan saluran drainase/gorong- gorong

di Kawasan IPP

100 0 0 0 100

80 Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Peningkatan infrastruktur di wilayah strategis

100 99.79 92 70,30 99,79



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

81 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku Ketersediaan air baku 100 104.25 92 0,18 104,25

82 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Tersedianya data, informasi dan

administrasi pertanahan

5 1 1 1 80,00

83 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Terfasilitasinya

Kebutuhan lahan untuk Kepentingan umum

5 1 1 1 80,00

Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik

84 Kerja sama Informasi dengan Media Massa

Frekuensi pelaksanaan diseminasi informasi Nasional

26 30 26 26 100,00

85 Pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika

Peningkatan sistem

informasi penyelenggaraan

pemerintahan melalui electronic government

55 40.00 50 55 100,00

86 Pengembangan aplikasi sistem

dan konten telematika

Jumlah Pengunjung Web Site

www,sumedangkab,go,id

240000 175441 230000 240000 110,84



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

87 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Jumlah Penyiaran

Radio/TV Lokal dan BTS

312 323 312 312 103,53

88

Pengembangan sarana dan

prasarana komunikasi dan informatika

Ketersediaan Sarana

dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

60 47.92 55 0.00 79,87

89 Pengembangan Pelayanan

Komunikasi dan Informatika

Pengadaan barang dan

jasa melalui LPSE 365 365 365 365 100

90 Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Jumlah kegiatan yang terinformasikan melalui

Layanan M-CAP

100 24 88 100 50,40

91 Pembinaan Telematika Daerah

Jumlah Wilayah, Media

Elektronik dan Media Komunikasi yang

Terbina

79.42 77.53 73.17 79,42 100,00

92 Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa

Jumlah Jaringan Komunikasi Stasioner

7340 7148 7330 7340 100

93 Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa

Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile

400000 700000 390000 40000 175,00

94 Pengembangan komunikasi,

informasi, dengan media masa

Rasio Wartel/Warnet

terhadap Penduduk 0.22 0.17 0.22 0,22 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

95 Program Pengembangan data statistik daerah

Persentase ketersediaan

data dan informasi yang dibutuhkan untuk

perencanaan pembangunan

100 97.75 100 100 95,25

Dinas Perhubungan

96 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

100 90.00 98 100 90,60

97 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan

Peraturan/Dokumen Pendukung Bidang

Perhubungan

100 42.04 82.83 100 42,04

98 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Orang yang terangkut angkutan

umum/hari

49000 35850 45 4900 10,00

99 Peningkatan Keselamatan Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan

Penurunan tingkat

kecelakaan lalu lintas 237 285 263 273 100

100 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Ketersediaan fasilitas lalu lintas

70 64.75 65 70,00 106,79



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

101 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Ketersediaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara

70 47.73 65 70,00 123,29

102

Peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

Peningkatan KIR

angkutan umum 3600 2211 3575 3500 91,18

103 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Ketersediaan lampu

penerangan jalan umum 3750 801 750 3750 196,45

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

104 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penduduk bernomor induk kependudukan

(NIK) Nasional

100 100 100 100 100

105 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio kepemilikan kartu keluarga per satuan

kepala keluarga

99 89.47 99 99,00 78,17

106 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP

99 82.34 99 99,00 88,46


Kependudukan

Rasio bayi berakte

kelahiran 80 63.79 70 60,00 110,30



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)


Kependudukan

Rasio pasangan berakte

nikah 80 44.33 70 60,00 32,54

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

109 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat

pelatihan berbasis kopetensi

100 75 100 100 92,92

110 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja

yang Mendapat pelatihan berbasis

masyarakat

100 7 100 100 82,11

111 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja

yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

100 18 100 100 65,02

112 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

100 14 100 100 19,85

113 Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial

Besaran Kasus

diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

100 73 100 100 60,48



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

114 Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Besaran Pekerja/Buruh

yang menjadi peserta Program Jamsostek

100 89 100 0,00 0,00

115 Program Perlindungan dan

Pengembangan Ketenagakerjaan

Besaran Pemeriksaan

Perusahan 100 38 100 0,00 0,00


Pengembangan Ketenagakerjaan

Besaran Pengujian

Peralatan Perusahaan 100 100 100 0,00 0,00

117 Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian

Jumlah calon lokasi penerima transmigran

3 3 3 3 100

118 Program Transmigrasi lokal

Penanganan

pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede

melalui pola sisipan pedesaan

4250 0 0 4250 100

119 Program Transmigrasi Regional

Penanganan

pemindahan penduduk miskin asal wilayah

genangan jatigede melalui pola resseltemen (penerima manfaat

600 0 0 660 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

Cirebon, Majalengka, Indramayu)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

120

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang

yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

100 100 100 81,98 100

121

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Persentase PMKS skala

Kabupaten Sumedang yang menerima program

pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha

bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

100 100 100 90,00 100 Program Pembinaan Lanjut Usia

Terlantar

Program Pembinaan Anak

Terlantar



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

122 Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase panti sosial

skala Kabupaten Sumdang yang

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

100 100 100 80,95 96,19

123 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

100 100 100 0 80,00

124

Program Perlindungan Sosial

bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana,

Persentase korban bencana skala

Kabupaten Sumedang yang menerima Bantuan Sosial selama masa

tanggap darurat

100 100 100 100 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

125

Persentase Korban

Bencana skala Kabupaten Sumedang

yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap

darurat lengkap

100 100 100 100 100

126

Program Pembinaan dan latihan

bagi penyandang cacat dan eks trauma

Persentase Penyandak Cacat Fisik dan Mental

serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah

menerima jaminan sosial

100 10 100 100 100

127

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang

Mendapatkan Penanganan Pengaduan

oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan

Terpadu

100 100 100 100 100 Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan Perempuan



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

128

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

20 20 20 68,89 228,89 Program Penguatan Kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

129 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Persentase peningkatan

partisipasi pemuda dalam pembangunan

100 20 20 6 80,00

130 Program Pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam berolahraga

100 20 20 0 80,00

131 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

20 persen per tahun

100 20 80 0,00 20,00

132 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Destinasi wisata unggulan yang dikembangkan

5 1 1 1 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

133 Program pengembangan nilai budaya


apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya

100 20 20 0,00 100

134 Program pengembangan nilai

budaya


apresiasi masyarakat terhadap karya budaya

100 20 20 0,00 100

Dinas Pendapatan

135 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio APBD terhadap PDRB

13.04 10.32 12.88 21,50 112,15

Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan

136 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan produksi padi sebesar 2% per

tahun

542131 478.716 552973 591696 100


Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun

269427 235.342 264144 221187 100


Peningkatan produksi

hortikultura unggulan dan prospektif daerah

262000 198.376 250000 253054 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

139 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Peningkatan lahan

produktif perkebunan 365 285 73 437 100

140 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Bertambahnya jumlah kelompok tani yang

menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan

mutu pengelolaan hasil pertanian

25 59 5 27 236,00

141

Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya

kemitraan usaha tani 17 16 16 18 105,88

142

Program Pembangunan Sarana,

Prasarana dan Infrastruktur Lainnya

Ketersediaan sarana, prasarana dan

infrastruktur pertanian : Alsintan

1250 636 250 1711 136,88

143 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya

Ketersediaan sarana,

prasarana dan infrastruktur pertanian : Jaringan Irigasi

Perdesaan

2500 2291 500 1555 177,12



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

144 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya

Ketersediaan sarana,

prasarana dan infrastruktur pertanian :

Jalan Usaha Tani

50 9.75 10 6,60 97,64

145 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur

Lainnya

Ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur

perkebunan

107 41 21 17 102,80


Agribisnis

Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha

agrobisnis komoditas perkebunan

5 10 1 0 200

147 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per

Kapita

91.5 90.03 91 90 100

148 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Persentase Penguatan Cadangan Pangan

79.8 66.67 73.2 68,60 100


Persentase Ketersediaan

Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah

100 85.53 100 95,40 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)


Persentase Stabilitas

Harga dan Pasokan Pangan

100 89.06 100 93,50 100



Persentase Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) 95.7 88.9 93.8 95,60 100


Persentase Pengawasan

dan Pembinaan Keamanan Pangan

100 27.9 93.8 92,50 100



Persentase Penanganan

Daerah Rawan Pangan 75 85.71 70 65,00 100

Dinas Peternakan dan Perikanan

154 Program Pengembangan budidaya perikanan

Peningkatan produksi ikan : a, Ikan konsumsi

24000 8026 10277 8286 34,53


budidaya perikanan

Peningkatan produksi

ikan : b, Ikan Hias 598112 569291 583524 612470 102,40

156 Program Pengembangan budidaya perikanan

Peningkatan produksi ikan : c, Benih Ikan

211629 138845 172955 179275 84,71

157 Program Peningkatan sarana dan

prasarana bidang perikanan

Persentase peningkatan sarana prasarana

produksi perikanan

50 10 10 12 104,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

158 Program Peningkatan Konsumsi

Hasil Perikanan

Peningkatan tingkat

konsumsi ikan 18.4 16.36 17.9 16,52 89,78

159 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi

perikanan

Peningkatan kualitas produk olahan

perikanan

30 5 5 9 100

160 Program Peningkatan produksi hasil peternakan


produksi daging, telur dan susu

20 4 4 0 92,44

161 Program Peningkatan produksi

hasil peternakan a, Daging 64779 11554 13122 15474 101,04


b, Telur 7020 1370 1418 1639 94,74


c, Susu 73364 13025 15370 12323 81,55

164 Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan


sarana dan prasarana bidang peternakan

50 18 10 0 116,00

165 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Persentase pengendalian

tingkat kematian ternak dan pengendalian penyakit hewan menular

100 100 100 100 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

strategis (PHMS) dan Zoonosis

166 Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner

Tingkat keamanan

Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh

dan Halal (ASUH)

100 86.67 100 100 97,33

167 Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan

Peningkatan kualitas produk olahan peternakan

5 1 1 0 80,00

168 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Jumlah sarana dan

prasarana Pasar Hewan Lokal yang terpelihara

2 10 0 1 650,00

169 Program Peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan


sarana dan prasarana Pasar Hewan Regional

100 10 10 0 10,00

170 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan

Jumlah aparatur / pelaku usaha

peternakan dan perikanan yang

mengikuti pelatihan teknis/magang, dsj,

50 30 10 12 422,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

171

Program Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia peternakan dan perikanan

Persentase peningkatan data dan informasi

90 100 16 16 111,11

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan rencana

tata ruang pada kawasan strategis

100 0 95 97,90 100

172 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian

sasaran rencana menengah daerah

dengan realisasi tahunan

100 100 100 97,10 99,42

173 Program Kerjasama

Pembangunan

Persentase kerjasama pemda dengan

perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi

100 100 90 96,30 79,26

174 Program Perencanaan Sosial Budaya


sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi

100 100 100 96,30 99,26



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

tahunan bidang sosial budaya

175 Program Perencanaan Pengembangan Kawasan

Stragtegis dan Cepat Tumbuh



dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur

100 100 100 86,90 97,38

176 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



dengan realisasi tahunan bidang

ekonomi

100 100 100 96,00 99,20

177 Program Pengembangan data/informasi

Persentase data dan

informasi perencanaan pembangunan yang

dapat diakses

100 100 100 96,80 99,36

Program Pengembangan data statistik daerah

Persentase ketersediaan

data dan informasi yang dibutuhkan untuk

100 97.75 100 100 95,25



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

perencanaan

pembangunan

Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan

178 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan pendukung kediklatan

14 2 3 3 85,71

179 Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

3695 155 517 230 51,64


Pengembangan Aparatur

Penyusunan regulasi

kepegawaian 6 2 2 1 83,33

181 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai

dalam jabatan

98 20 19 15 82,65


Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan

kenaikan pangkat

11000 1960 2225 2716 98,40


Jumlah Penyelesaian

kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin

100 100 100 70,53 95,01



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

perceraian dan perkawinan


Pengembangan Aparatur

Jumlah Pelayanan Pengelolaan

administrasi Kepegawaian

40111 6835 7437 80,89 118,88


Terlaksananya rekruitmen pegawai

10 2 2 2 90,00

186 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Tersedianya Data Base

Pegawai 4 1 1 1 175,00

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

187 Program Peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasi

Terciptanya iklim usaha

yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing

perekonomian dan mempercepat

peningkatan penanaman modal

15 5 3 2 120,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

188 Program Peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasi

Terlaksananya kegiatan

penanaman modal yang sesuai dengan hak,

kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal

100 100 100 100 80,20

189 Program Peningkatan promosi dan kerjasama

Terselenggaranya

kerjasama kemitraan antara UMKM dengan

pemerintah

15 3 3 1 46,67

190 Program Peningkatan promosi dan kerjasama

Meningkatnya citra sumedang sebagai daerah tujuan

penanaman modal dan meningkatnya minat

akan peluang penanaman modal yang

prospektif

10 2 2 1 100

191 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan

penanaman modal

100 100 100 100 96,80



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

192

Program Penyiapan potensi

sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Tersusunnya dokumen

basis data potensi daerah, dokumen daya

tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur

investasi

100 100.00 100 50 70,00

193

Program Penyiapan potensi

sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Peningkatan pengetahuan

masyarakat, dunia usaha dalam bidang

penanaman modal

5 1 1 2 180,00

Badan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

194

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

30 24 27 30 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

195 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Persentase luasan lahan

yang telah ditetapkan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

100 0 80 40 60,00

196



Jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pecemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang ditindaklanjuti

25 13 5 5 49,39

197 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

20 16 18 20 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

198



Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan AMDAL UKL/UPL

90 80 85 90 100

199 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Jumlah sungai yang

terpantau kualitas airnya

6 4 5 6 100

200 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Jumlah titik pantau kualitas udara ambient

6 12 5 5 200,00


Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah taman

keanekaragaman hayati 1 0 0 1 100

202 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah mata air permanen

33 5 5 5 60,61

203

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah pengunjung yang mengakses data

dan informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup

250 190 200 250 100

204 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah

39 37.6 38 39 100

205 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Capaian Luas RTH (Ha) 156.37 84.63 145.84 156,37 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

206 Perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Hutan

Persentase Peningkatan

pemberdayaan masyarakat sekitar

hutan dalam perlindungan dan konservasi sumber daya

hutan

83.33 25.00 16.67 16,67 80,01

207 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah kelompok usaha aneka Hasil Hutan Non

Kayu

35 1 7 0 0.00

208 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sumedang

3.2 0.48 0.64 0 0.00

209 Program perencanaan dan pengembangan hutan

Persentase Luasan

Kawasan Hutan minimal yakni 30% dari luas

wilayah

2.75 0.59 0.55 0 0.00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

210

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR Cakupan Pasangan Usia

Subur yang isterinya 2.5 4 2.65 1,73 69,20




TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)


Remaja

dibawah usia 20 tahun

(3,5%)

211

Program Keluarga Berencana Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur

menjadi Peserta KB aktif (65%)

74.28 81.64 73.51 80,87 107,09 Program Pelayanan Kontrasepsi

212

Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB- KR Yang Mandiri Cakupan Pasangan Usia

Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

4.5 8.84 5 8,55 107,09 Program Kesehatan Reproduksi Remaja


213 Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap

tahun

30 100 30 100 58,67

214 Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB- KR Yang Mandiri

Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha

Peningkatan Pen-dapatan Keluarga

94.54 92.71 94.29 94,21 100



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (87%)

215

Ratio Petugas Lapangan

Keluarga Berencana/Penyuluh

Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua)

desa/kelurahan

100 100.00 87.7 100 100

216

Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu-

Paud Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB)

ber-KB (70%)

93.29 93.66 92.54 95,62 100 Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

217 Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam KB-KR yang

mandiri

Ratio Pembantu

Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1

(satu) petugas di setiap desa/ kelurahan

53.61 48.7 50.79 100 103,49



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

218 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB-KR yang mandiri

Cakupan penyediaan

informasi data mikro keluarga di setiap

desa/kelurahan 100% setiap tahun

100 100 100 100 100

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

219 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Frekuensi Fasilitasi

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

15 4 3 3 113,33

220 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi

Daerah bagi Desa dan ADD

10 1 2 5 150,00

221

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Frekuensi Fasilitasi

Kegotong royongan 20 4 4 4 105,00

222 Program Peningkatan

Keberdayaan Lembaga Ekonomi

Frekuensi Fasilitasi peningkatan ekonomi

masyarakat perdesaan

27 4 5 10 88,89



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

223

Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian

Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Perdesaan

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna,

Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang

Bersih

15 2 3 6 93,33

224 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Intensitas Fasilitasi

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

41 7 7 3 75,61

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

225 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Peningkatan jumlah kecamatan tanggap

bencana

13 10 11 0 84,62

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

226

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Tersedianya data dan

informasi keuangan 14 14 14 14 95,71



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

227



Tersedianya data penggajian pegawai

63 64 63 56 95,87

228



Tersedianya dokumen

pelaksanaan APBD

2 2 2 2 100

229



Pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan barang milik daerah

4 4 4 4 100

230



Tersedianya data APBD

Hasil evaluasi 4 4 4 4 100

Inspektorat

231

Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

26 35 26 55 108,46

232

Program Peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan- kebijakan KDH

Menurunnya jumlah

temuan terhadap ketaatan dan sistem pengendalian internal

477 65 70 67 81,13



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

233

Program Penataan dan

penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan

1 2 1 1 100

Rumah Sakit Umum Daerah

234

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit

mata

Jumlah Tempat tidur

pasien 550 40 30 56 95,45

235 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan terhadap

pasien gakin yang datang ke rumah sakit

pada setiap unit

100 100 100 100 100

Satuan Polisi Pamong Praja

236 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Jumlah petugas perlindungan

masyarakat (linmas)

4137 4070 4137 0 103,05

237 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Frekuensi kriminalitas

di dusun/desa 0 0 0 0 28,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

238 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan patroli siaga,

ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat (3 x Patroli dalam 1 hari)

70 46.15 65 69,23 98,90

239 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan rasio petugas perlindungan

masyarakat (1 orang setiap RT atau sebutan

lainnya)

75 55.59 70 77,41 103,21

240

Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan

pencegahan tindak kriminal

Cakupan penegakan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah

90 100 85 49 111,11

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


Wawasan Kebangsaan

Frekuensi konflik antar

suku 0 0 0 0 60,00

242 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Frekuensi Konflik antar umat beragama/Keyakinan

0 0 0 0 60,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

243 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Jumlah LSM, Ormas

dan OKP 347 517 69 186 315,56

244 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah Organisasi Politik Daerah

12 12 12 12 100

Kantor Arsip dan Perpustakaan

245 Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya

aparatur pengelola kearsipan

Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola

arsip

785 434 157 333 55,29

246 Program Pengembangan/Pemelih araan sarana dan prasarana kearsipan

Ketersediaan sarana/prasarana kearsip

104 22 20 254 557,69

247 Program Penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

Jumlah arsip daerah

yang terpelihara 162500 6500 35000 37588 82,52

248 Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah

Jumlah dokumen yang bernilai sejarah

3 3 0 0 33,33

249 Program Peningkatan kualitas

layanan informasi kearsipan

Terlayaninya SKPD, Desa dan masyarakat

dalam hal informasi kearsipan

90 36 18 20 124,44


khasanah kearsipan

Jumlah SKPD yang

menyerahkan arsip statis

10 6 2 11 110,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

251 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Ketersediaan Peraturan

Bupati tentang Tata Kearsipan

1 1 0 0 100,00

252

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Kunjungan ke

Perpustakaan 37552 59043 33552 81679 217,51

253 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan 546 858 526 1011 185,16

254 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah Bahan Pustaka 339200 270684 316200 332331 97,97

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

255

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas

SDM KUMKM berbasis sumber daya lokal

500 50 100 10 213,30

256 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Jatidiri

Koperasi dan Akses Kemitraan Koperasi

361 150 72 266 395,57



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

257 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

Meningkatnya Jaringan

Usaha, kemitraan dan fasilitasi PIRT dan Halal

500 40 100 170 207,20

258 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

Terwujudnya fasilitasi bantuan permodalan

dan sarana usaha KUMKM

500 417 100 680 155,56

259 Program Pengembangan Sistem

Pendukung usaha bagi UMKM

Terciptanya akselerasi

pasar yang kuat bagi KUMKM

650 45 130 12 353,69

260 Program Pengembangan Sistem

Pendukung usaha bagi UMKM

Meningkatnya Kualitas Pemasaran dan jaringan

usaha UKM yang kompetitif

1200 230 240 75 77,06

261 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan jumlah

usaha Industri yang menggunakan teknologi

yang lebih maju

25 9 5 2 372,00

262 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan jumlah

IKM yang dilatih dalam pengelolaan usaha dan

legalitas usaha

25 0 5 0 328,00



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

263 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan jumlah

perajin/pengusaha dalam industri kreatif

yang berbasis budaya unggulan

100 20 20 120 247,00

264 Program Pengembangan Sentra-

Sentra Industri Potensial

Pengembangan sistem dan jaringan informasi

Perindustrian

26 0 26 26 60,00

265 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial

Peningkatan Jumlah promosi produk IKM

yang diikuti

12 2 3 3 91,67

266 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di

Kabupaten Sumedang yang menguasai

prosedur ekspor dan impor

150 0 30 30 20,00

267 Prgram Peningkatan Efesiensi

Perdagangan dalam negeri

Peningkatan Sistem

Jaringan Informasi Perdagangan serta

210 0 60 105 271,43



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

penggunaan produk dalam negeri



Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran

Produk Unggulan Daerah

24 0 5 1 37,50



Terbangunnya lembaga dan kerjasama

kemitraan antara Pelaku usaha

besar/asosiasi pengusaha dengan

Pelaku usaha kecil/UKM

5 2 1 0 300,00



Terlaksananya sistem resi gudang untuk

komoditi unggulan daerah

100 100 100 100 100

271 Prgram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan

825 145 175 0 44,24



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

pedagang Pasar Tradisional

272 Prgram Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

Meningkatnya Sarana

dan prasarana pasar yang representatif

75 70 70 15 134,67

273

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sinkronisasi kebijakan

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

6 1 6 8 266,67

274

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Iklim

Usaha perdagangan yang kondusif

95 85 90 1 89,47

275 Program Pemberdayaan dan

Perlindungan Pasar Tradisional

Meningkatnya omset

pasar tradisional 1 persen per tahun

1066 0 1056 45382,79 100

276 Program Pembinaan Pedagangan

Kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang

tertata

5 2 1 0 40,00

Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan



TAHUN 2019



Target Capaian

Kinerja RPJMD

Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja RPJMD

s.d Tahun 2017

Target Tahun

2018


Tahun 2018


Tingkat Realisasi

(%)

277 Program pengendalian air tanah

Ketersediaan air bersih

yang bersumber dari air tanah

10 1 2 0 0.00

278

Program pembinaan dan

pengembangan bidang energi baru terbarukan

Berkembangnya Energi

Alternatif di masyarakat 100 0 20 0 0.00

279 Program pembinaan dan pengembangan bidang energi

baru terbarukan

Rasio elektrifikasi 2.5 14.7 0.5 0 0.00

280 Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan

Persentase pengawasan pemegang IUP

100 0 100 0 0.00

281

Program pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Menurunnya resiko

bencana di daerah rawan bencana geologi

21 0 4 0 0.00

Akademi Keperawatan

282 Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana

pendidikan kesehatan

Rasio sarana

praktek/mahasiswa 0.2 0.2 0.166667 0 0.00

283 Pengembangan SDM dalam bidang kesehatan

Jumlah keluarga yang terbina dalam bidang

kesehatan

600 120 120 0 0.00

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2019

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Secara umum tidak terdapat perubahan signifikan arah kebijakan

ekonomi pada Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, yaitu

tetap menekankan pada:

1. Memperkuat Potensi Daerah di Sektor Utama Perekonomian

Kabupaten Sumedang.

Struktur perekonomian Kabupaten Sumedang masih bercirikan

agraris, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih

mendominasi PDRB dan menyerap sekitar 30% dari angkatan kerja.

Sektor lain yang juga memiliki kontribusi bagi perekonomian adalah

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan motor. Berdasarkan data statistik dan hasil penelitian

beberapa lembaga, Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi,

khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, bahkan

beberapa diantara komoditas sudah memiliki sertifikat IG (Indikasi

Geografis) yang menunjukkan ciri khas suatu wilayah. Tidak hanya pada

komoditas sektor primer, di sektor sekunder khususnya industri

pengolahan, juga memiliki potensi seperti pada pengolahan pangan,

kerajinan tangan dan meubeuler. Namun, keberadaan produk unggulan

asal Kabupaten Sumedang belum memiliki pasar yang begitu luas dan

menjadi daya tarik bagi investor dan wisatawan sebagai tujuan investasi

dan tujuan wisata. Oleh karena itu potensi yang ada masih memerlukan

penguatan dan dukungan dari aspek regulasi maupun teknis agar potensi

tersebut menjadi leading sector bagi aktivitas perekonomian masyarakat.

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pariwisata. Banyaknya

destinasi wisata alam, wisata budaya, hingga wisata sejarah merupakan

peluang untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menata, mengemas, hingga

mempopulerkan destinasi wisata yang ada agar lebih menarik dikunjungi

wisatawan. Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang akan

lebih optimal melalui dukungan pengembangan ekonomi kreatif dengan

memanfaatkan teknologi digital.



2. Menurunkan ketimpangan

Meningkatnya ketimpangan masih menjadi salah satu

permasalahan pembangunan yang mengindikasi adanya perbedaan pada

kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan

perbedaan pada pendapatan masyarakat yang makin melebar antara

mereka yang kaya dan miskin. Tingginya ketimpangan menjadi cerminan

bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih belum dinikmati secara

lebih merata oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu konflik

sosial yang kontra produktif dengan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat,

maka kebijakan pemerintah pada aspek perlindungan sosial, yaitu bagi

masyarakat berpendapatan rendah perlu ditingkatkan efektivitasnya.

Bantuan yang bersifat langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin harus terintegrasi dan tepat sasaran. Bantuan lainnya

yang bersifat tidak langsung harus mampu mengurangi pengeluaran

rumah tangga miskin, seperti kemudahan untuk akses pendidikan dan

kesehatan. Sementara untuk mengurangi ketimpangan wilayah, belanja

pemerintah perlu lebih banyak dialokasikan pada daerah- daerah yang

lebih tertinggal yang kurang diminati oleh investasi swasta. Perbaikan

infrastruktur dan promosi potensi unggulan diharapkan dapat menarik

investasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat lebih berkembang.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketimpangan lebih

tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Keberadaan

dana desa selain terbukti dapat menurunkan kemiskinan di perdesaan,

juga berguna dalam menurunkan ketimpangan. Oleh karena itu

pengalokasian dana desa yang diarahkan pada peningkatan ekonomi

masyarakat berpendapatan rendah pada sektor padat kerja seperti

pertanian, dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi ketimpangan

di perdesaan. Sementara untuk wilayah perkotaan, dengan karakteristik

sebagai pusat aktivitas ekonomi wilayah dan tingkat persaingan

memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi yang diwarnai dengan tingginya

pengangguran di perkotaan, ketimpangan lebih sulit diturunkan. Salah

satu upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan keterampilan

masyarakat berpendapatan rendah sehingga dapat memasuki sektor

pekerjaan yang lebih baik bahkan bersaing di sektor formal.



3. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi

pengangguran dan kemiskinan

Berdasarkan data Susenas Tahun 2015, lapangan usaha yang

mendominasi PDRB Kabupaten Sumedang masih menjadi penyedia

lapangan kerja terbanyak. Namun, menurut hasil analisis makro ekonomi

oleh LP3E Unpad membuktikan tidak seamua lapangan kerja dominan

mampu menurunkan tingkat kemiskinan, melainkan hanya sektor

pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, penguatan potensi

daerah di kedua sektor tersebut diharapkan selain meningkatkan

pendapatan khususnya bagi petani dan pelaku UMKM, juga dapat

memperluas kesempatan kerja. Salah satu strategi dalam penguatan

potensi daerah adalah pengembangan industri pengolahan dengan

mengintegrasikan lokasi industri di kawasan komoditas unggulan

sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdampak pada

berkurangnya kemiskinan. Pemerintah daerah juga perlu mengikuti

perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam

mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Di era disruption saat ini,

banyak lapangan pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga

manusia, beralih pada mekanisme robotik dan mesin digital. Namun,

banyak pula lapangan pekerjaan baru yang menjadi peluang bagi

penyerapan tenaga kerja bahkan dengan pendapatan yang lebih tinggi

sehingga bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu

diperlukan pembinaan angkatan kerja produktif agar dapat

memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk

kegiatan produktif.

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Salah satu daya tarik daerah agar investor menanamkan modalnya

adalah iklim investasi yang kondusif. Selain daya tarik potensi ekonomi,

keamanan daerah dan pelayanan perizinan yang prima menjadi

pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan usahanya di suatu

daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat menjamin

keamanan investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi

investor. Potensi dan peluang investasi pada Tahun 2019 di Kabupaten

Sumedang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan

pengembangan perikanan dan pariwisata baik wisata agro, wisata alam,

maupun wisata buatan di sekitar kawasan waduk Jatigede. Di samping

itu kawasan hinterland Jatigede juga diperkirakan akan menjadi daya



tarik investasi karena adanya potensi komoditas unggulan yang siap

dikembangkan, yaitu mangga gedong gincu dan sawo sukatali, serta

kawasan wisata paralayang Batu Dua yang juga menjadi bagian dari

hinterland Jatigede. Potensi investasi ini akan semakin menarik ketika

mampu diintegrasikan dengan interchange jalan tol Cisumdawu.

5. Dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi masyarakat

Infrastruktur merupakan salah satu sarana utama pendukung

perekonomian dan daya saing daerah. Fokus pembangunan infrastruktur

pada Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung penguatan potensi daerah

yang meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pada

peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan dapat

memberikan dampak bagi kemudahan akses transportasi untuk kegiatan

ekonomi masyakarat, serta irigasi yang akan mendukung peningkatan

produksi komoditas pertaninan di berbagai wilayah. Pembangunan

infrastruktur lainnya yang strategis di Tahun 2019 adalah peningkatan

akses keluar masuk wilayah Kabupaten Sumedang seiring dengan

penyelesaian proyek nasional jalan tol Cisumdawu, membuka akses

pariwisata ke kawasan waduk Jatigede dan hinterland-nya, serta akses

menuju bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu mempersiapkan

infrastruktur pendukung pariwisata sehingga aktivitas masyarakat di

sekitar daerah wisata bahkan di wilayah lainnya yang terkait dengan

penyediaan input pariwisata akan semakin berkembang. Infrastruktur

untuk sarana telekomunikasi juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan data

Potensi Daerah yang dirilis BPS Tahun 2018, dari 277 desa/kelurahan,

hanya terdapat 44 desa/kelurahan yang memiliki sinyal kuat dan jaringan

4G yang mendukung internet kecepatan tinggi.

6. Memperkuat daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberadaan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian

masyarakat berpendapatan menengah bawah dan kemampuannya

bertahan terhadap goncangan pada saat krisis ekonomi semakin

dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun, tantangan

besar yang harus dihadapi di era pasar bebas seiring dengan berlakunya

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) bahkan lebih luas lagi dengan ACFTA

(ASEAN-China Free Trade Agreement) adalah memperkuat daya saing

produk UMKM. Diperlukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah agar mampu memperluas pemasaran produknya tidak hanya di



tingkat lokal, regional, dan nasional namun juga di pasar ASEAN bahkan

hingga ke negeri China. Hal tersebut merupakan peluang emas untuk

mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di pasar dunia dan

mengangkat nama komoditas atau produk lokal dari daerah Sumedang

sehingga bisa dikenal luas, namun dengan syarat pelaku UMKM mampu

memasarkan produknya sesuai dengan standar dan preferensi konsumen

internasional. Kabupaten Sumedang secara komparatif memiliki produk

dan komoditas unggulan bahkan telah memiliki sertifikat IG (Indikasi

Geografis) yang punya ciri khas dibandingkan produk/komoditas sejenis

sehingga bisa bernilai dan dihargai lebih tinggi. Agar potensi ekonomi

tersebut dapat bersaing diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM, penguasaan teknologi, penguatan permodalan, dan perluasan pasar.

3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan

Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis, karena

peranannya menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah disebabkan karena ada

ketidaksesuaian asumsi dalam kerangka Pendanaan pada proyeksi

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 diantaranya:

1. Adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah

ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang – Undangan;

2. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Opersional

Sekolah dan Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat khusus

maupun bersifat umum

Dalam upaya meningkatkan proyeksi target Pendapatan Daerah,

Pemerintah Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan utama yang

diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

pengelola Pendapatan Daerah;

2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan

perhitungan sendiri (self assessment) atas kewajiban pajaknya;

3. Masih belum optimalnya sistem data base pendapatan yang sesuai

dengan data di lapangan guna mendorong potensi pendapatan daerah;

4. Belum adanya penerapan sanksi (punishment) yang tegas dan mengikat

terhadap wajib pajak yang menunggak;

5. Tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar

pajak yang masih rendah;

6. Masih kurangnya peningkatan pengawasan dari berbagai pemangku

kepentingan dalam mengamankan penerimaan daerah;

7. Belum tergalinya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber dana

bagi hasil bukan pajak dari pemerintah sehingga hanya mendapat

pemerataan dari daerah lain;

8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan

keuntungan kepada Pemerintah Daerah;

9. Keterlambatan penyampaian informasi dari Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan

daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya

meningkatan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah,

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

dilaksanakan dengan arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intesifikasi

dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola

pendapatan daerah;

3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya

peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan

prosedur pajak daerah;

6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;



7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan

bukan pajak

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019 disajikan

dalam tabel berikut.



Tabel 3.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019

NO URAIAN PROYEKSI RKPD

TAHUN 2019

APBD TAHUN ANGGARAN

2019

PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2019

1 2 3 3 4

1 PENDAPATAN 2.679.908.709.323,98 2.734.776.285.322,00 2.842.058.877.921,58

1.1. Pendapatan Asli Daerah 470.176.496.679,00 530.215.807.457,00 539.584.143.140,50

Pajak Daerah 205.854.000.000,00 230.250.400.000,00 233.224.000.000,00

Retribusi Daerah 11.566.736.507,00 12.427.169.157,00 11.669.425.805,00

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 7.727.870.000,00 9.977.870.000,00 10.110.478.620,50

Lain-Lain PAD yang sah 245.027.890.172,00 277.560.368.300,00 284.580.238.715,00

1.2. Dana Perimbangan 1.848.212.327.133,98 1.801.479.081.220,00 1.783.436.553.732,00

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 129.520.253.459,00 126.398.316.220,00 108.355.788.732,00

Dana Alokasi Umum 1.182.088.330.500,00 1.173.848.992.000,00 1.173.848.992.000,00

Dana Alokasi Khusus 536.603.743,98 501.231.773.000,00 501.231.773.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 361.519.885.511,00 403.081.396.645,00 817.370.349.110,00

Pendapatan Hibah - 4.500.000.000,00 116.508.779.315,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

133.826.542.511,00 130.418.436.645,00 142.137.390.295,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - 290.561.219.500,00

Bantuan dari Keuangan Pemerintah Pusat 35.000.000.000,00 49.222.417.000,00 49.222.417.000,00

Dana desa 192.693.343.000,00 218.940.543.000,00 218.940.543.000,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.679.908.709.323,98

2.734.776.285.322,00

3.140.391.045.982,50



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019,

secara prinsip telah sesuai dengan kebijakan Belanja Daerah pada RKPD

Tahun 2019. Adapun Perubahan pada Kerangka Pendanaan Belanja

Daerah Tahun 2019 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target

kinerja berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke 2 serta

adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan

Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat

dan Provinsi maupun peningkatan Pendapatan Daerah yang harus

diakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2019. Adapun beberapa hal

yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada Perubahan RKPD

Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian kerangka prioritas dan sasaran pembangunan

serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan

memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;

2. Adanya penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;

3. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja

dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek

belanja berkenaan;

4. Adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2019 tentang

Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun

2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang harus

disesuaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019;

Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD

Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh keterbatasan kemampuan keuangan

daerah yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya tuntutan serta

aspirasi masyarakat. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan

keuangan daerah untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut untuk

merumuskan skala prioritas atas program dan kegiatan dalam

pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang serta secara bertahap

dapat menyelesaikannya.

Permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan

RKPD Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

permasalahan pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran



sebelumnya dan semester pertama Tahun Anggaran 2019. Adapun yang

menjadi permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya pengalokasian anggaran Belanja Daerah yang

prosentasenya serta peruntukanya telah ditetapkan dalam peraturan

perundang - undangan sehingga keleluasaan Pemerintah dalam

memenuhi seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi

terbatas;

2. Masih terdapatnya Program dan Kegiatan yang bersumber dari

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang alokasi dana

pendamping dan penunjangnya menjadi beban APBD;

3. Petunjuk teknis dari kementerian teknis sebagai pedoman dalam

penyusunan serta pengelolaan dana selalu terlambat diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga harus dilakukan

penyesuaian yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan

kegiatan;

4. Masih terdapat kebijakan strategis dari Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang bentuk pendanaannya tidak dapat

diperkirakan secara pasti pada saat proses penyusunan Kebijakan

Belanja Daerah;

5. Penyusunan dokumen perencanaan di SKPD yang kurang cermat,

sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program/

kegiatan;

6. Proses Pengadaan Barang dan Jasa masih mengalami hambatan, hal

ini disebabkan oleh terlambatnya penyusunan Rencana Umum

Pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta terbatasnya

pejabat yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah serta adannya mekanisme baru dalam Proses pengadaan

Barang dan Jasa;

7. Belum optimalnya pengelolaan belanja pada satuan kerja perangkat

daerah berdasarkan kewajaran ekonomis, efisien dan efektif (value for

money) sebagai bagian dari prinsip pengelolaan keuangan daerah. Hal

ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan aparatur yang menjadi

pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;



8. Belum optimalnya pengukuran kinerja dalam penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut menyebabkan pemerintah

daerah belum dapat membuat Standar Pelayanan serta belum adanya

Analisa Standar Belanja (ASB) yang mempunyai fungsi sebagai

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

9. Adanya penyesuaian capaian kinerja dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan melalui pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran antar

obyek belanja dalam jenis belanja maupun pergeseran anggaran antar

rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang harus

diformulasikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

adalah sebagai berikut:

1.Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja

kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan adapun kebijakannya

adalah sebagai berikut :

a) Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD

serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan

kebutuhan penganggkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun

2019;

b) Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan

mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress.

c) Penganggaran hak – hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak

Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah

serta janda/duda.



d) Penganggaran hak – hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional;

e) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan

pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara;

g) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan

kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan

kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala

Daerah;

h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru

PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik;

2. Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek,

jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan



pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus

ditanggung.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga

tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh

masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu

yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan

kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam

menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu

agar pemberiannya tepat sasaran.

4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber

dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur

tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain

di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik.

a) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati Kepala Daerah.



b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

- Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana

Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana

Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala

Daerah.

- Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa.

- Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan

Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan

pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

c) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pengalokasian

Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman

kepada Peratuan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan

estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi,

diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak

biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah tahun – tahun sebelumnya.



Adapun Alokasi kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

antara lain diprioritaskan untuk:

1. Pengganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada

kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap

program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait

pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

2. Pemenuhan Belanja Langsung Wajib dan mengikat serta

pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui ;

a. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu pendidikan

b. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur

3. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah

a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi

ungulan termasuk pertanian;

b) Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik

Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan

internasional

a. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi

ekonomi daerah RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

c) Meningkatan Infrasturktur dasar yang mendukung

pengembangan ekonomi;

4. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya

melalui;

a) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;

b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;

c) Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;

d) Meningkatkan Kualitas dan Perlindu-ngan Tenaga Kerja;

e) Meningkatkan Kemandirian Desa;



f) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

g) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;

h) Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;

i) Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga;

j) Memajukan Kebudayaan Sumedang;

k) Mengembangan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;

l) Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan

dan Kawasan Pemukiman;

m) Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Jalan dan Transportasi.

Adapun Prioritas Pendaaan yang merupakan dari kebijakan

Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pendukungan Pendaaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden

dan Pemilihan Umum Legilistalif;

2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD;

3. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD.

Adapun Kerangka Pendanaan pada belanja tidak langsung dan

belanja langsung daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019


TAHUN 2019

APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2019

1 2 3 3 4

II BELANJA DAERAH

2.523.055.441.706,59 2.817.412.473.955,48

A Belanja Tidak Langsung 1.470.880.704.496,39 1.734.794.831.997,40 1.803.570.565.016,37

1 Belanja Pegawai 1.105.533.289.679,79 1.338.422.488.394,40 1.334.829.664.928,37

2 Belanja Hibah 13.297.793.000,00 12.974.000.000,00 35.673.800.000,00

3 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.205.000.000,00

4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintah Desa

21.742.073.650,70 23.338.654.000,00 23.338.654.000,00

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintah Desa Dan Partai Politik

325.772.483.395,90 355.359.689.603,00 359.794.189.603,00

8 Belanja Tidak Terduga 2.535.064.770,00 1.700.000.000,00 46.729.256.485,00

B Belanja Langsung 1.197.812.080.388,99 951.480.466.006,00 1.391.568.809.437,38

1 Belanja Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD - 123.035.110.462,00 131.065.133.722,00

2 Belanja Urusan Wajib dan Pilihan - 828.445.355.544,00 1.261.004.008.872,38

JUMLAH BELANJA DAERAH 2.668.692.784.885,38 3.195.139.374.453,75 508.864.076.450,35



3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran

berikutnya yang meliputi transaski keuangan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Than 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa : Pembiayaan Daerah terdiri dari

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah Pada Tahun 2019 Pemerintah

Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun

anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2019 walaupun pada

kenyataan pada setiap Tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan

Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) hal dimaksud dikarenakan

Penerimaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Tahun

anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus diuraikan secara rinci

sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

anggaran 20019, bahwa SiLPA harus diuraikan pada Obyek dan

Rincian Obyek Sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran

2019 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada

Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal

Kabupaten Sumedang;

2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat

Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada



Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Sumedang;

3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten

Sumedang Pada Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019


TAHUN 2019

APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2019

1 2 3 3 4

A Penerimaan Pembiayaan - 5.855.752.000,00 109.359.289.589,85

Pencairan Dana Cadangan - 5.855.752.000,00 109.359.289.589,85

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya - - -

B Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.215.924.438,60 54.356.739.318,60 54.610.961.118,60

1 Penyertaan Modal 11.215.924.438,60 10.215.924.438,60 10.215.924.438,60

2 Pembayaran Pokok Hutang - 44.140.814.880,00 44.395.036.680,00

C Pembiayaan Netto - (48.500.987.318,60) (54.748.328.471,25)

LAMPIRAN



TAHUN 2019

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) IV-1


BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 tetap mengacu kepada Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD)

Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam

RPJMD tetap menjadi fokus untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi

pada Tahun 2019, sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan adalah

sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023

MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau

1 Meningkatnya

derajat

kesehatan masyarakat

1.1 Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan

Peningkatan akses,

mutu dan layanan

kesehatan dan Pendidikan

Meningkatkan layanan

kesehatan sampai ke

tingkat desa melalui peningkatan jumlah

dan kualitas Pustu

serta penyediaan

Transportasi

Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat dalam

upaya kesehatan promotif dan preventif

Meningkatkan kualitas

layanan kesehatan yang berdaya saing

2 Terwujudnya pelayanan

sistem

pendidikan yang

Berkualitas dan

Merata

2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Pendidikan Yang

merata


pelayanan pendidikan

dasar dengan upaya

pembebasan beban biaya peserta didik

3 Terwujudnya

penanggulangul

angan PMKS

serta Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

3.1 Meningkatnya

kualitas

penanggulangan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Sosial

Percepatan

penangggulangan

kemiskinan dan

Peningkatan pelayanan

penanggulangan

PMKS serta

Meningkatkan

ketahanan keluarga

serta Peran dan Perlindungan

Perempuan dan Anak



NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN anak

3.2 Meningkatnya

Pengarusutamaan

Gender dan

perlindungan anak

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Meningkatkan upaya

penanggulangan

kemiskinan melalui

pembentukan rumah

besar penanganan fakir miskin/lansia

Meningkatkan

pemenuhan air baku dan permukiman yang

layak bagi masyarakat

miskin

MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam

tatanan kehidupan sosial masyarakat dan

pemerintahan

1 Terwujudnya

kondisi

kehidupan

kerukunan

umat beragama

1.1 Menguatnya kondisi

kehidupan

kerukunan umat

beragama

Peningkatan

pelaksanaan nilai-

nilai keagamaan

dalam kehidupan

bermasyarakat

Mewujudkan nilai-nilai

Agama pada tatanan

sosial masyarakat dan

pemerintahan dalam

perilaku kehidupan

1.2 Menguatnya

pendidikan karakter

berbasis pendekatan

keagamaan bagi

siswa usia

pendidikan dasar

Mendorong pengembangan

pendidikan karakter

MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi

didukung dengan peningkatan infrastruktur,

serta penguatan budaya dan kearifan lokal

1 1.1 Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur jalan dan sumber daya

air

Peningkatan kualitas

dan kuantitas

infrastruktur untuk

menunjang kegiatan ekonomi masyarakat

dan mendorong

pengembangan

wilayah ekonomi

Meningkatkan

kemantapan jalan

sebagai koneksitas dan

aksebilitas aktivitas perekonomian

masyarakat

1.2 Tersedianya sistem transportasi yang

dapat mendukung

mobilitas

masyarakat

Meningkatkan kemantapan sistem

perhubungan dan

transportasi

Meningkatkan fungsi

sistem irigasi yang

mendukung

peningkatan

produktivitas pertanian

Menyediakan tanah

untuk kepentingan

pembangunan daerah

1.3 Meningkatnya

produksi komoditas

unggulan daerah

Peningkatkan

pendapatan petani

dan buruh tani serta penguatan

ketahanan pangan

Memfasilitasi sarana

produksi dan

penyuluhan untuk meningkatkan

produktivitas hasil

pertanian serta

mendukung

terwujudnya kawasan

agribisnis

1.4 Menjamin

Ketahanan Pangan

Daerah

Meningkatkan

ketersediaan, akses,

distribusi, keamanan, dan penguatan

cadangan, serta

konsumsi pangan yang

beragam




1.5 Meningkatnya

pelestarian budaya,

cagar budaya,

sejarah dan

pengembangan destinasi wisata

sebagai daya tarik

pariwisata

Pengembangan

wilayah ekonomi

pariwisata

Meningkatkan

pelestarian,

pelindungan,

pengembangan, dan

pemanfaatan budaya dan kearifan lokal

Mengembangkan

destinasi pariwisata dan promosi wisata

yang tercatat pada

kalender tahunan

event visit wonderful Indonesia

1.6 Meningkatnya

penanaman modal

di Kabupaten Sumedang

Peningkatan

penanaman modal di

Kabupaten Sumedang

Meningkatkan jumlah

penanaman modal

yang mendukung pengembangan daerah

yang berkelanjutan

dan berkeadilan

2 Terwujudnya

wilayah

ekonomi yang

berkelanjutan

2.1 Meningkatknya

pengelolaan

lingkungan hidup

sesuai dengan

prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan

Peningkatan fungsi

kawasan lindung

serta meningkatkan

kelestarian,

kebersihan, dan

penataan lingkungan


penyelenggaraan

penataan ruang

Meningkatkan

pengelolaan sampah

dan limbah domestik


dan penyediaan air

serta kualitas udara

2.2 Pengurangan indeks

resiko bencana

Mengurangi resiko

bencana alam dan

dampak perubahan

iklim

MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang

responsif dan bertanggung jawab secara

profesional dalam pelayanan masyarakat.

1 Terwujudnya

akuntabilitas

kinerja dan

reformasi birokrasi

1.1 Meningkatnya

kinerja keuangan

daerah yang

transparan dan akuntabel

Peningkatan kinerja

aparatur pemerintah Meningkatkan pelayanan administrasi

dan perizinan yang

prima

1.2 Meningkatnya

Efektivitas, Efesiensi dan

akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah

Meningkatkan

perencanaan, pengelolaan keuangan

dan pengawasan

pembangunan yang

terpadu, transparan

dan akuntabel berbasis teknologi dan

informatika

1.3 Meningkatnya kualitas kinerja

Aparatur Sipil

Negara

Memberikan kepastian karir dan

pengembangan

Aparatur Sipil Negara

berbasis kompetensi

dan kinerja

2 Terwujudnya

pelayanan

publik yang

berkualitas

2.1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Menguatkan institusi

pemerintahan dan

kualitas aparatur yang

berorientasi pada reformasi birokrasi




2.2 Tersedianya sistem

pelayanan terpadu

yang didukung oleh

IT

Mengembangkan

sistem e-government untuk meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik

MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung

kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

1 Terwujudnya

perekonomian

Sumedang yang kreatif dan

berdaya saing

1.1 Meningkatnya

kualitas

sumberdaya manusia dari usaha

mikro lokal

Peningkatan

kapasitas ekonomi

usaha mikro dan kecil

Meningkatkan

kapasitas dan daya

saing industri kecil

menengah

1.2 Tersedianya Fasilitas pendukung

wirausaha

Meningkatkan kapasitas pelaku

usaha perdagangan

dan revitaliasasi pasar

tradisional

Menguatkan dan

mengembangkan

kapasitas kelembagaan

ekonomi masyarakat

2 Terwujudnya

masyarakat

Kabupaten Sumedang yang

produktif

2.1 Menciptakan

wirausahawan dan

tenaga kerja kompeten yang

memenuhi

kebutuhan pasar

Peningkatan kualitas

dan kompetensi SDM

yang sesuai dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja

Memperluas

kesempatan kerja,

pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian

sesuai kebutuhan

lapangan kerja

Membangun Sumedang

Preneurship berbasis

profesionalitas dan

kreativitas melalui

Gerakan Wirausaha

Muda

Mengoptimalikan

pengembangan sektor

ekonomi kreatif

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Prioritas

Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan suatu sistem

perencanaan negara yang sinergis.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan

dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-

2025 dan Program Unggulan Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023,

maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

yaitu :

“Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian

Masyarakat Kabupaten Sumedang”



Arah pembangunan di Tahun 2019 diarahkan pada pemberdayaan

ekonomi sesuai kekhasan dan potensi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan itu fokus juga diarahkan pada

upaya pengurangan kemiskinan peningkatan pemberdayaan masyarakat

yang menyandang masalah sosial, dengan prioritas pembangunan daerah

sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Hubungan Prioritas Pembanguan RKPD dan Program RPJMD

No. Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD)

Perangkat Daerah (PD)

1. Peningkatan Penanggulangan

Kemiskinan

Program Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Perlindungan Sosial

Program Pelayanan Dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Program Ketahanan Keluarga Dan

Kesejahteraan Keluarga

Program Ketahanan Keluarga

Program Penanganan Dan Pengembangan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

Dan Pertanahan


Industri Kecil Dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, Perindustri-An Dan Perdagang-An


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dinas Pemberda-Yaan

Masyarakat Dan Desa

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustri-An Dan Perdagang-An

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



No. Prioritas

Pembangunan Daerah (RKPD)



2

Peningkatan

Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan

Dan Kesehatan, Serta Pelayanan

Dasar Lainnya

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans

Epidemiologi

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Keluarga Dan

Gizi Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Keluarga Dan

Gizi Masyarakat

Program Pelayanan

Kesehatan Pada Blud Rsud

RSUD

Program Peningkatan

Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan

Dasar

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Kesetaraan

3

Penguatan Potensi Sumber

Daya Daerah Dalam

Mendukung Pengembangan

Agrobisnis Dan Pariwisata

Program Peningkatan

Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian Dan

Ketahanan Pangan

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil

Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan


Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

4

Peningkatan Ketahanan Dan

Kemandirian Pangan

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Dinas Perikanan Dan

Peternakan

Program Peningkatan Pengelolaan Dan

Pemasaran Hasil Produksi



No. Prioritas




Peternakan

Program Peningkatan Pengelolaan Dan

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pengolahan Dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian Dan

Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

5

Peningkatan Infrastruktur

Untuk Mendukung Perekonomian

Masyarakat

Program Penanganan Jalan Dan Jembatan

Dinas PUPR

Program Pembangunan,

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan

Dinas Perhubungan


Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan

Jaringan Pengairan

Dinas PUPR

Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan,

Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan

6

Peningkatan Pemanfaatan Ruang Dan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Yang Berkelanjutan

Program Pengembangan Dan Penataan Wilayah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Program Penataan Ruang

Dinas PUPR

7

Peningkatan Pencegahan

Penanggulangan Bencana Dan

Lingkungan Hidup Yang

Berkelanjutan

Program Pemeliharaan

Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

Program Pengendalian Banjir

Dinas PUPR


Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Program Rehabilitasi Dan

Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup



No. Prioritas




Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (Rth)


Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Program Penyediaan

Sarana Dan Pengelolaan Limbah Domestik

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Program Pencegahan Dini

Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

8 Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD

Program Penataan Dan Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Program Penegakan

Integritas

Program Administrasi Pemerintahan Dan Penataan Organisasi

Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Bappppeda

Program Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Prasarana Dan

Pengembangan Wilayah

Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi



No. Prioritas




Dan Sda

Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi

Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial

Program Pembinaan, Pengembangan Dan

Pengelolaan Manajemen Aparatur

Badan Kepegawaian Dan Pengem-Bangan

Sumber Daya Manusia


Kompetensi Aparatur

Program Administrasi Pemerintahan Dan Penataan Organisasi

Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah, Serta Perangkat Daerah Yang Memiliki Fungsi

Pelayanan

9

Peningkatan

Pelestarian Dan Pemanfaatan

Kebudayaan

Program Kerukunan Umat Beragama

Kesebangpol

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga


Kepariwisataan

Sumber : RKPD 2019 dan Bab VI RPJMD 2018-2023

LAMPIRAN



TAHUN 2019

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) V-1


BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kerangka Pendanaan merupakan perumusan Pagu Indikatif yang

memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi

kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami

perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan, Adapun rencana

kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1. dibawah ini :

LAMPIRAN



TAHUN 2019

BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) VI-1


BAB VI

PENUTUP


Sumedang Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam penetapan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.


Sumedang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan

antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang

menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk

tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagai

dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2019 yang

memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema

pembangunan Tahun 2019 dengan mengacu pada isu-isu strategis,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan

dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya

sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu

dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang,

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 secara sinergis dan

terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta

masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong agar

BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) VI-2


dapat memberikan kontribusi secara maksimal, baik dalam

pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan daerah;

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2019, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 harus

dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019;

3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 harus satu-satunya dokumen

perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyususunan R-PKUA-

PPAS Tahun Anggaran 2019

4. Sebagai upaya untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan pembangunan maka setiap SKPD wajib melakukan

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan

RKPD Tahun 2019;

5. Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019, berlaku sejak

tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019, dengan

demikian untuk mengoptimalkan pelaksanaannya harus

memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance), serta perlu topangan partisipasi dari segenap

pemangku kepentingan (sektor swasta, perguruan tinggi dan

masyarakat).

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

telah disusun sebagai penyesuaian dari RKPD Tahun 2019 dalam rangka

melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sehingga visi

Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,

Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) bisa terwujud.