Transcript
Page 1: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

PENGAJUAN PAILIT PADA PT. ANDALAN ARTHA

ADVISINDO SECURITAS OLEH NASABAH

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

08/Pdt.Sus.pailit/2015/PN.Jkt.Pusat)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NURUL FAZRIANI AGUSTIN

NIM : 11140480000043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440H /2018M

Page 2: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 3: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 4: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 5: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

v

ABSTRAK

Nurul Fazriani Agustin. NIM 11140480000043. “PENGAJUAN PAILIT PADA

PT ANDALAN ARTHA ANDISINDO SECURITAS OLEH NASABAH(studi

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.

pailit/2015/PN.jkt.Pst)”. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M. lx

+ 70 halaman.

ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal, BAPEPAM merupakan lembaga yang berwenang

melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar

modal serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan.Setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1

Januari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UUOJK, fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke OJK sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UUOJK.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitis kualitatif dengan menggunakan

pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini melakukan pengkajian

terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal (library research)

yang berhubungan dengan skripsi ini selanjutnya melihat kenyataan melalui

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : kepailitan, Perusahaan Efek, PT.Andalan Artha Advisind

(PT.AAA Securitas).

Pembimbing : Dr. Djawahir Hejazziey,S.H.,M.A

Daftar Pustaka: Tahun 1999 Sampai Tahun 2017

Page 6: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 7: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 8: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ........................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Pumusan Masalah .......................... 5

C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 6

E. Metode Penelitian ......................................................................... 7

F. Sistematika Penelitian................................................................... 10

BAB II TINJAUAN TEORITIS ................................................................... 12

A. Perusahaan Efek ........................................................................... 12

B. Pengertian Kepailitan ................................................................... 12

1. Syarat-Syarat Kepailitan ........................................................... 15

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan ................... 17

A. Pengertian Nasabah ...................................................................... 28

B. Teori Keadilan .............................................................................. 29

C. Tinjauan (Review) Terdahulu ....................................................... 30

BAB III PROFIL PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS . 34

A. Sejarah Singkat perusahaan .......................................................... 34

B. Visi dan Misi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

1. Visi PT. Andalan Artha Advisindo ......................................... 35

2. Misi PT Andalan Artha Advisindo ......................................... 35

Page 9: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

ix

C. Tujuan PT Andalan Artha Advisindo ........................................... 35

D. Struktur Organisasi Perusahaan .................................................... 35

E. Sistem yang Berjalan ................................................................... 38

1. Uraian Proses Sistem Informasi yang Berjalan

.................................... ................................................................. 38

BAB IV PENGAJUANPAILITPADA PT ANDALANARTHA ADVISINDO

SECURITAS ..................................................................................... 44

A. Pengajuan Pailit pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus. PAILIT/

2015/PN.Niaga.Jakarta.Pusut ....................................................... 44

B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/

2015/PN. Niaga.Jakarta.Pusat ..................................................... 47

C. Analisis Putusan ........................................................................... 50

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 58

A. Kesimpulan ................................................................................... 58

B. Rekomendasi ................................................................................ 59

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 60

LAMPIRAN

Page 10: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Logo PT. Andalan Artha Advisindo Securitas .......................... 35

Gambar 3.2: Struktur Organisasi PT. Andalan Artha Advisindo Securitas .... 37

Page 11: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya era globalisasi di dunia, sangat membawa dampak

terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial,

ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi,

berkembangnya era globalisasi semakin mendongkrak daya pikir manusia

untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang

usaha.Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk melakukan

pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha

yang lain.

Setiap pelaku usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang melakukan

pengembangan bisnisnya, mencari peluang dan kesempatan dengan berbagai

cara, diantaranya ada yang berhasil melakukan pengembangan bisnis di

dalam negerinya sendiri dan banyak pula yang mencari peluang dan

kesempatan dengan melakukan investasi di luar negeri. Apapun jenis upaya

pengembangan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana yang besar, dan

perusahaan dengan sendirinya harus mencari dan menemukan sumber dana

yang dapat menyediakan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi usahanya

itu. Dalam rangka pengembangan usaha itu pula manajemen dan pemilik

perusahaan berupaya untuk memasuki pasar modal di dalam negerinya dan

bila mungkin juga pasar modal di luar negeri. Di pasar modal ini perusahaan

akan menjual berbagai jenis sekuritas dan memperoleh dana yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuannya.1

Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembagunan

perekonomian Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi

1Asril Sitompul, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjangpada

Proses Penawaran Umum, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999),h.xiii

Page 12: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

2

dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.2 Melalui pasar

modal,perusahaan-perusahaan dapat menerbitkan dan menjual efek di bursa

efek untuk mendapatkan dana yang berada di masyarakat.

Secara formal, menurut Suad Hasnan, pasar modal dapat didefinisikan

sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan atau sekuritas jangka

panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun

perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan satu bentuk

kegiatan dari lembaga keuangan nonbank sebagai sarana untuk memperluas

sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi

perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya

diperlukan untuk jangka panjang. Dana dalam jumlah besar dan penggunaan

dalam jangka panjang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga

perbankan sehingga sumber dana alternatif dapat dicari melalui pasar modal.3

Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah

memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor

perekonomian dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal,

berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat

membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.4

Dalam melakukan transaksi perdagangan efek di pasar modal,

masyarakat atau investor dapat melakukannya sendiri secara langsung ke

bursa atau dengan bantuan perusahaan efek dalam hal ini perusahaan efek

sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan pialang dan

atau broker.

2C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2004),

h.1

3Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2009), h.2

4Ana Rokhmatussa‟dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Malang: Sinar

Grafika, 2009), h.166

Page 13: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

3

Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan efek,

dalam hal ini sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan

pialang atau broker dalam menjalankan fungsinya dimungkinkan perusahaan

eek tidak memenuhi kewajibannya kepada investor, sehingga perusahaan efek

dimungkinkan pula untuk digugat secara perdata di pengadilan negeri bahkan

perusahaan efek dapat dimohonkan pailit kepada pengadilan niaga yang

berwenang.Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan

efek juga dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

selanjutnya disebut UKK dan PKPU.

Kepailitan bukan hal yang baru dalam suatu kegiatan ekonomi

khususnya dalam bidang usaha.Dalam mengadakan suatu transaksi bisnis

antara kreditor dan debitor, kedua belah pihak diikat oleh suatu perjanjian

yang telah disepakati, baik perjanjian pinjam meminjam maupun utang

piutang.Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan atau

melunasi utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan

akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan

utangnya tersebut. Dengan kata lain, debitor berhenti membayar

utangnya.5Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa:“Kepailitan

adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim

pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu

keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat

membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang

berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut

kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.6Dalam teori keuangan,

5Abdul Reza Prima Tarihoran, Perlindungan Hukum bagi Kurator terhadap

TuntutanHukum Kreditor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Medan: Fakultas

HukumUniversitas Sumatera Utara, 2015), h.1

6Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,Cetakan

Kesatu, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h.127.

Page 14: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

4

kesulitan keuangan (financial distress) ini dibedakan dalam beberapa

kategori:

a. Kegagalan ekonomi atau economic failure, pendanaan perusahaan

tidak dapat menutupi biaya, termasuk biaya modal.

b. Kegagalan bisnis atau business failure, perusahaan menghentikan

kegiatannya dengan akibat kerugian bagi kreditor.

c. Technical Insolvency atau secara teknis sudah tidak solven, perusahaan

dinyatakan pailit apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya

membayar utang yang jatuh waktu.

d. Insolvency in Bankruptcy, nilai buku dari total kewajiban melebihi

nilai aset perusahaan dan keadaan ini lebih parah dibandingkan dengan

technicalinsolvency, yang dapat mengarah ke likuidasi.

e. Kepailitan menurut hukum atau legal bankruptcy, yakni kepailitan

yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang.

Kasus kepailitan PT. AAA Sekuritas tersebut berawal ketika PT.

AAA Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas nasional yang bergerak

di bidang perantara pedagang efek (pialang atau broker) dan penjamin emisi

efek (underwriter) (selaku debitor atau termohon pailit) tidak memenuhi

kewajibannya membayar tagihan kepada dua nasabahnya (selaku kreditor

atau pemohon pailit). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah

disepakati oleh PT. AAA Sekuritas dan dua nasabahnya untuk melakukan

transaksi repo7(Repurchasment Agreemen). Dalam transaksi tersebut

pemohon pailit berkewajiban memberi danatau menyetorkan kepada

termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar

rupiah) untuk membeli saham-saham pada BRI INDO dan FRN Garuda.

Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh pemohon. Kemudian, hingga tanggal

jatuh tempo pengembalian atau pembelian kembali, termohon tidak

7Transaksi Repo(Repurchasement Agreement) adalah transaksi jual surat berharga (efek)

dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan atau disepakati para

pihak., dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-

kasus-pailit-aaa-sekuritas, diakses pada tanggal 30Januari 2018.

Page 15: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

5

melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan

dana pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Atas dasar hal

tersebut, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.

AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelum mengajukan

permohonan pailit tersebut, pemohon telah menyampaikan teguran atau

peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (email)

maupun surat somasi kepada termohon. Akan tetapi, banyak termohon tidak

mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemohon.

Majelis Hakim dalam putusan pailit tersebut memutuskan menerima

permohonan pernyataan pailit pemohon (dua nasabah) terhadap termohon

(PT. AAA Sekuritas) karena dalam pertimbangannya menilai permohonan

pernyataan pailit tersebut telah memenuhi syarat permohonan pailit

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4)

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka judul skripsi yang akan

diteliti adalah “PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA

ANDISINDO SECURITAS OLEH NASABAH (Studi Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus. Pailit/2015/PN.

Niaga.Jkt.Pst)”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang termaktub pada latar belakang maalah,

identifikasi masalah pada studi ini antara lain:

a. Membahas siapa saja yang berhak mengajukan pailit di dalam

perusahaan efek.

b. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara

Nomor.08/pdt.sus.pailit/2015/Pn.Niaga.jkt.pst

c. Membahas syarat-syarat putusan pailit dalam perkara

Nomor.08/pdt.sus.pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Page 16: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

6

2. PembatasanMasalah

Penelitian ini berkonsentrasi mengkaji putusan pengadilan Niaga

Jakarta Pusat Nomor.08/pdt.Sus.pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dan siapa

saja yang berhak mengajukan pailit dalam kepailitan perusahaan efek.

3. Perumusan Masalah

Permasalah utama yang akan peneliti angkat pada pembahasan ini

ialah terkait dengan salah satu putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat

Nomor.08/pdt.sus.Niaga/Jkt.pst.2015, yang menitik beratkan pada

permasalahan kepailitan dalam perusahaan efek dan masalah utama ini

akan diperluas melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut :

a. Bagaimana pengajuan pailit pada PT Andalan Artha Advisindo

Securitas pada putusan Nomor 08/pdt.sus/2015/PN.Niaga.JKT.Pst?

b. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan pailit nomor

08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.Pst ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi

ini adalah:

1 Untuk mengetahui cara pengajuan pailit yang diajukan oleh PT.Andalan

Artha Advisindo Securitas.

2 Untuk mengetahui pengaturan tentang pihak-pihak yang dapat

mengajukan permohonan pailit dalam undang-undang kepailitan.

3 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pailit nomor

08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penulisan

Selain tujuan penulisan skripsi di atas, terdapat pula manfaat dari

penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan

dan menambah pemahaman penulis mengenai kepailitan yang secara

Page 17: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

7

tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUK dan

PKPU, serta implementasi terhadap UUK dan PKPU dalam hal

mempailitkan perusahaan efek.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan serta pemahaman bagi pembaca khususnya bagi para

akademisi, praktisi, dan mahasiswa fakultas hukum tentang kepailitan

perusahaan efek.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif

atau pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis notmatif

adalah suatu metode penelitian hukum untuk menarik dan memahami

asas-asasa hukum yang dirumuskan baik tersirat, maupun tidak tersirat

dalam suatu peraturran perundang-undangan dan mengkaitkannya

dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan didalam suatu

penelitian.8Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUK dan

PKPU dan putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Metode penelitian

hukum normatif ini dipilih untuk mengetahui bagaimana penerapan

peraturan perundang-undangan terkait dengan kepailitan perusahaan efek

yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan

hukum kualitatif.penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, yaitu

penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti undang-undang

yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan

dengan permasalahan dan selanjutnya melihat kenyataan melalui Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

8Sri Mahmudji, etall, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h.10

Page 18: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

8

3. Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri

dari aturan-aturan hukum mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan

Nomor VI.A.3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor KEP-48/PM/1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian,

Peraturan Nomor V.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor KEP-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek

yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek,

Peraturan Nomor V.D.3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor KEP-28/PM/1996 tentang Pengendalian Intern dan

Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran,

Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,

serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016

tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha

sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas

buku atau jurnal hukum yang mengenai prinsip-prinsip dasar (asas

hukum), pandangan para ahli hukum (Doktrin), hasil penelitian

hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Page 19: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

9

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas

buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku

politik, ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus

bahasa, dan ensiklopedia umum.

4. Metode dan Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Metode dan Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan

konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan

penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan

penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan

karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi yang

penelitian ajukan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi

kepustakan yang dilakukan dengan mencari referensi untuk

mendukung materi penelitian ini melalui Peraturan Perundang-

undangan, buku, jurnal, artikel, tesis, dan bahan ajar perkuliahan.

5. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah Pelaku Usaha

Jasa Keuangan selaku Bank Perkreditan Rakyat yang dimana perusahaan

yang memfasilitasi konsumen untuk melakukan pinjaman serta

pengembalian pinjaman secara berkala (angsuran).

6. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder,

selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun

informasi yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian

Page 20: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

10

akan dipilah-pilah sehingga diperoleh bahan hukum yang mempunyai

kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum

terhadap perusahaan pialang dalam kepailitan. Kemudian bahan hukum

tersebut disistematisasikan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang

sejalan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap

perusahaan efek dalam kepailitan. Selanjutnya data yang diperoleh

tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode

induktif untuk sampai pada suatu kesimpulan. Penelitian ini diharapkan

dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana

perlindungan hukum terhadap perusahaan pialang dalam kepailitan,

sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang kaidah-

kaidah hukum guna penyempurnaan ataupun penyesuaian pengaturan

mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan efek dalam

kepailitan.

7. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode

penulisan sesuai dengan sistematika penukisan yang ada pada Buku

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, tahun 2017.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan dalam

bentuk bab sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan

suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai

berikut:

BAB I Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai alasan dalam

pemilihan judul atau latar belakang. Selain itu, diuraikan

juga mengenai Pembatasan Masalah dan Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

Page 21: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

11

BAB II Dalam Bab ini akan dibahas terkait landasan teori yang

terkait dengan kepailitan dan utang pihutang, yang

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kerangka

konseptual yang sering digunakan dalam penelitian dan

diakhiri dengan studi review (tinjauan terdahulu), agar

penulisan ini tidak ada kesamaan dengan pihak lain.

BAB III bab ini menguraikan beberapa data yang berhubungan erat

dengan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam

penulisan ini, seperti data dari PT. ANDALAN ARTHA

ADVISINDO SECURITA di Jakarta mengenai profil

Perusahaan.

BAB IV Pada bab ini membahas mengenai analisis data terhadap

putusan pailit, dan pertimbangan hakim dalam peraturan

pailit pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.08 /pdt.Sus.pailit

/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst. pembahasan pada bab ini terdiri

dari pembahasan mengenai pengajuan pailit , pertimbangan

hakim, dan analisa putusan.

BAB V Dalam penutup peneliti menguraikan mengenai kesimpulan

dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan

masalah, dan juga mengenai rekomendasi yang diharapkan

dalam memberi sumbangan pengetahuan.

Page 22: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

12

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perusahaan Efek

Perusahaan efek atau yang disebut perantara efek merupakan sebuah

perusahaan efek sebagaimana yang telah diataur dalam pasal 1 angka 21

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang

menyatakan bahwa:

“perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai

penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau menajer

investasi. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang pasar modal menyatakan bahwa:“Perantara perdagangan efek

adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk

kepentingan sendiri atau pihak lain” .

Pihak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut sebagaimana yang telah

diataur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal adalah orang perorang, perusahaan, usaha bersamaa,

asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

B. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari

bahasa Belanda “faillet”.Istilah “faillet” sendiri berasal dari bahasa Prancis

“faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa

Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan bankruptcy

(kepailitan). Kata “bankruptcy” ini dibentuk dari kata Latin “bancus” yang

berarti meja dari pedagang dan “ruptus” yang berarti rusak (broken), yang

menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang.1

Peraturan kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor

menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi

1Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,Cetakan

Kesatu, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 127.

Page 23: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

13

hutangnya. Semakin pesat perkembangan ekonomi menimbulkan semakin

banyaknya permasalahan utang piutang. Kepailitan adalah suatu sitaan dan

eksekusi atas seluruh kekayaan debitor (orang yang berutang) untuk

kepentingan semua kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang

pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah

piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Maksudnya adalah

untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara

perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi tersebut.

Tujuannya ialah supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan sitaan atau

eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim

disebut boedel, dapat dibagi-bagikan secara adil antarasemua kreditor dengan

mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa, gadai dan hipotik.2

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu

keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat

membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang

berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut

kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan

oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut

pandang.Diantaranya, Purwosutjipto menyatakan bahwa pailit adalah keadaan

berhenti membayar (utang-utangnya), sedangkan menurut Subekti kepailitan

adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua

orang yang berpiutang secara adil. Retno Wulan menyebutkan kepailitan

adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang

berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta

orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit,

maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan

semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.

2Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance

vanbetaling), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), h. 5.

Page 24: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

14

Sementara itu, Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit

atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar

dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta

tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.3

Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalah:

“The state or condition of a person (individual, partnership,

corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they

are, or become due”. The term includes a person againt whom an

involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary

petition, or who has been adjudged a bankrupt.4

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary, maka

pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari

seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk

mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri,

maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke

pengadilan.Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk

pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang

debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga

yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar

dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan

pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan

yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang

diajukan.5Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU menyatakan bahwa:“Kepailitan

3Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance

vanbetaling)..., h.1

4Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 1999), h. 11

5Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Cetakan Pertama ..., h. 11-12

Page 25: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

15

adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim

pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pengertian kepailitan sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa

kepailitan merupakan suatu penyitaan umum semua asset debitor yang

dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak serta-merta

kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi

kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

dimasukkan kedalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu

diucapkan.6

Dengan demikian, ada dua catatan penting yang harus ditekankan dalam

definisi kepailitan tersebut, yaitu:

a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang

dituntut oleh kreditor secara perorangan.

b. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya.

1. Syarat- Syarat Kepailitan

Pada umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta

debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau

agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.

Dari ketentuan dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu

perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

a) Syarat adanya dua kreditor atau lebih (concursus Creditorum)

Syarat adanya dua kreditor atau lebih menunjukan bahwa

pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan apabila debitor

6Aco Nur, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor..., h. 68

Page 26: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

16

hanya memiliki satu utang atau satu kreditor saja, hal tersebut sesuai

dengan tujuan kepailitan yang mengharapkan pelunasan utang-utang

debitor kepada para kreditor secara seimbang dan adil. Setiap

kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan

pelunasan yang sama dari harta debitornya. Jika debitor hanya

mempunyai satu utang saja, maka seluruh harta kekayaan debitor

otomatis menjadai jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan

tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan

demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor

tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

b) Harus ada Hutang

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan, utang

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah

uang, baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik

secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau

kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan

yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak

kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta

kekayaan debitor. Syarat ini diperlukankarena tanpa adanya utang,

maka debitor tidak memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada

para kreditor, sehingga tidak dapat dimintakan permohonan pailit.

c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;

Seperti dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

kepailitan yang menyatkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang

telah jatuh tempo adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah

jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu

penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi

atau denda oleh instansi yang berwanang, maupun karena putusan

pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus

telah jatuh tempo dan dapat ditaguh menunjukan bahwa kreditor sudah

mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.

Page 27: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

17

a. Adanya debitur;

b. Adanya kreditur;

c. Kreditur lebih dari satu

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses kepailitan

a) Pihak Pemohon Pailit

Salah satu yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak

pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk

mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara

biasa disebut sebagai pihak penggungat.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 1 maka dapat menjadi pemohon dalam suatu pailit adalah salah

satu dari pihak berikut ini :

1) Pihak debitur itu sendiri;

2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditur;

3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;

4) Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank;

5) Pihak Badang Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah

suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek

adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin

emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,

sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan di

bidang pasar modal.7

b) Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon / dimohonkan

pailit ke pengadilan yang berwenang.Yang dapat menjadi debitur

pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan

tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih.

7Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1999 h.,41

Page 28: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

18

c) Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh

hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat

kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan

perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh

diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung

(vide Pasal 283 dari Undang-Undang Kepailitan). Hakim majelis

tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni

hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim

Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Disamping itu terdapat juga “Hakim Ad Hoc” yang diangkat

dari kalangan para ahli dengan keputusan Presiden atas usul Ketua

Mahkamah Agung.

d) Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka

dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang

hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.Dahulu, untuk

hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”.

e) Panitia Kreditur

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang

disebut Panitia Kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur

adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur

tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak

kreditur. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh

Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

1) Panitia Kreditur Sementara (yang ditunjuk dalam putusan

pernyataan pailit); dan

2) Panitia Kreditur (tetap) yakni yang dibentuk oleh hakim

pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia

kreditur sementara.

Page 29: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

19

Atas permintaan kreditur konkuren, dan berdasarkan putusan

kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple

majority).Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia

kreditur (tetap) jika tidak diangkat panitia dingkat sementara.Dalam

hal ini, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur

untuk membentuk suatu panitia kreditur tersebut.

f) Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses tundaan pembayaran,

tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat menjadi

pengurus adalah :

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di

Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam

rangka mengurus harta debitur; dan

2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.8

3. Kiprah dan Kewenangan Kurator

a) Siapa yang dapat menjadi kurator

Tidak semua orang dapat menjadi kurator.Dahulunya, sewaktu

masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai

Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi kurator tersebut.

Akan tetapi sekarang ini oleh Undang-Undang Kepailitan diperluas

sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator sekarang adalah

sebagai berikut :

1) Balai Harta Peninggalan (BHP), atau

2) (Kurator lainnya

Yang dimaksud dengan kurator lainnya (yaitu kurator yang

bukan Balai Harta Peninggalan) adalah mereka yang memenuhi

syarat-syarat sebagai mereka yang memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

8Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, ... h.,67

Page 30: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

20

a) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di

Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang

dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau

membereskan harta pailit; dan

b) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai

kurator.

Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul

pengangkatan kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan

bertindak selaku kurator.Akan tetapi apabila diangkat kurator yang

bukan Balai Harta Peninggalan, maka kurator tersebut tersebut

haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan pihak debitur atau kreditur.9

b) Kedudukan Kurator Dalam Hukum Pailit

Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat.Pada

prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan

pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam

melakukan tugasnya tersebut kurator bersifat independen

dengan pihak debitur dan kreditur. Dalam menjalankan tugasnya

tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari

atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan

biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan

tersebut dipersyaratkan.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan

pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan

pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap

putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 12 Undang-Undang

Kapailitan).Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta

merta” (uitvoorbaar bij Voorraad) dari putusan pernyataan pailit

9Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,... h.,63

Page 31: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

21

(Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan).Akan tetapi,

sungguhpun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan

tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Untuk melakukan

tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut :

a) Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;

b) Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara

ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan – tindakan

tertentu;

c) Apakah terhadap tindakan – tindakan tersebut diperlukan

dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak

tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan

Negeri, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.

d) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur

tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu,

harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim

Pengawas, dan sebagainya.

e) Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum,

kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan

tertentu. Misalnya jika menjual asset tertentu, apakah

melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kurator, apabila

ada yang keberatan dapat melakukan perlawanan kepada Hakim

Pengawas terdapat dalam Pasal 68 Ayat 1. Sementara jika ada

yang keberatan terhadap ketetapan Hakim Pengawas dapat naik

banding ke Pengadilan Niaga terdapat dalam Pasal 66 ayat 1.

c) Kewenangan, Tugas dan Hak Kurator

Menurut Undang-Undang Kepailitan, yang menjadi hak,

kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus dari

kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting di antaranya

adalah sebagai berikut:

Page 32: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

22

1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan

dan/atau pemberesan harta pailit terdapat dalam Pasal 67

Ayat 1 Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal

putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan

tersebut belum inkracht, yakni meskipun terhadap putusan

tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali

Pasal 112 Ayat 1

2. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus

beradasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk

bertindak sendiri sebatas tugasnya pasal 70A Ayat 3

3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak

ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut

semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta

pailit dalam Pasal 67 Ayat 2

4. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan

persetujuan Hakim Pengawas, pihak kurator berwenang

pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan,

gadai dan hak agunan lainnya dalam Pasal 67 Ayat 3

5. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin Hakim

Pengawas kecuali untuk hal-hal yang disebut dalam Pasal

36,38,39 dan 57 Ayat 2 yang tidak memerlukan izin dari

Hakim Pengawas Pasal 67 Ayat 2 dan 5 Menjadi

penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang

berhubungan dengan harta pailit Pasal 24 Ayat 1;

Mengambil alih perkara yang sedang berjalan Pasal 26

Ayat 1 dan 27;

6. Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 36 berupa

perjanjian timbal balik;

7. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis

setelah dua bulan insolvensi Pasal 57 Ayat 2; atau kurator

menjualnya dalam masa stay Pasal 56 Ayat 3. Ataupun

Page 33: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

23

membebaskan barang agunan dengan membayar kepada

kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara

harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang

agunan tersebut Pasal 57 Ayat 3;

8. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang

dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditur atau

Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) walaupun

terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi

atau peninjauan kembali Pasal 95 Ayat 1;

9. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum

verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) Pasal 98;

10. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan

pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat

penangguhan atau pasar barang agunan dan julah uang

dijamin dengan barang agunan tersebut dalam Pasal 57

Ayat 3;

11. Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam

putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan

pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman

Pasal 69 juncto Pasal 67D;

12. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau

kelalainanya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan

dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap

harta pailit Pasal 67C;

13. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap bantuan

kepentingan dengan debitur atau kreditur (Pasal 13 Ayat

(3));

a) Kewajiban menyapaikan laporan tiga bulan kepada

Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan

pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B);

Page 34: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

24

b) Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya,

pelalangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta

pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 34);

c) Kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa

(Pasal 38);

Sewa menyewa yang dapat dihentikan karena debitur

menyatakan pailit adalah jika debitur pailit tersebut menyewa

suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini baik kurator ataupun

pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat

memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut.untuk hal

tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu

pemberitahuan pengakhiran sewa (notice), dengan jangka waktu

sebagai berikut:

a. Jangka waktu dilihat kepada kebiasaan setempat, dan

b. Jangka waktu dilihat kepada pengaturannya dalam kontrak,

atau

c. Jangka waktu dilihat kepada kelaziman untuk kontrak

seperti itu, atau

d. Setidak-tidaknya jangka waktu tiga bulan dianggap sudah

cukup.

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa di muka, sewa

menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan

berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka tersebut.

Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa harus dibayar

oleh debitur merupakan hutang harta pailit (estate

debt).Ketentuan tentang sewa menyewa di atas berlaku jika

yang menyewa barang tersebut adalah debitur pailit. Akan

tetapi, jika debitur pailit justru sebagai pihak yang menyewakan

barangnya, tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang

Kepailitan, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang

bersangkutan dan peraturan sewa menyewa pada umumnya.

Page 35: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

25

14. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan

karyawannya (Pasal 39).

Jika setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan

yang belerka pada debitur pailit, maka baik karyawan maupun

kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja.

Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut

diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka

waktu pemberitahuan sebagai berikut :

a) Jangka waktu Pemberitahuan PHK yang sesuai dengan

perjanjian kerja, atau

b) Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan, atau

c) Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka

waktu enam minggu.

Disamping itu, sama dengan uang sewa yang belum

dibayar, maka sejak debitur dinyatakan pailit, upah karyawan

dianggap hutang harta pailit (estate debt), sebagaimana diatur

dalam pasal 39 Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuang tentang PHK seperti tersebut di atas hanya

berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit.

Jika debitu pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak

ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang

kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya

berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan dibidang

ketenagakerjaan.

15. Kurator dapat menerima waisan tetapi jika diterima, harus

dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut (pasal

40ayat (1)).

16. kurator dapat menolak warisan degan kuasa dari

hakimpengawas (pasal 40 Ayat (2))

Page 36: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

26

17. Barang-barang Berharga Milik Debitur Disimpan Oleh

Kurator. Adalah wajr jika kurator sangat berkepentingan

terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit.

Karena itu, kurator dianggap berwenang untuk

menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman.

Misalnya emas, berlian, surat berharga disimpan oleh

kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi

Hakim Pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-

cara penyimpanan oleh kurator tersebut, vide Pasal 99 Ayat

(1) Undang-Undang Kepailitan.

18. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka

pemberesan

Menjual asset – asset debitur pailit sebenarnya

merupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai

dengan prinsip Cash is the King. Penjualan asset debitur

ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta

debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Kecuali

ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang

terdapat dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan. Pasal 88 ayat (1) ini mensyaratkan adanya

persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset

debitur pailit untuk tujuan – tujuan tertentu dalam masa

sebelum insolvensi.

Bagaimana cara menjual harta debitur pailit juga hal

yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan

harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan –

pertimbangan sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur

pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus

diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap

Page 37: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

27

tindakan tersebut. misalnya kapan dia harus

menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah

memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan

pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

b) Pertimbangan Bisnis

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual

aset debitur juga harus memperhatikan pertimbangan

bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk

memberikan masukan–masukan untuk bahan

pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari

pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan

penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-

tingginya. Karena itu harus dipertimbangkan antara lain

hal-hal sebagai berikut :

1) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitur

tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi

2) Apakah lebih baik dijual secara borongan, atau

dijual retail

3) Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagianm dari

bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket

4) Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak

5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak

6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak

Undang–Undang Kepailitan pasal 171 Ayat 1

mengintrodusir dua cara penjualan aset-aset debitur, yaitu

sebagai berikut :

1) Menjual di Depan Umum; atau

2) Menjual di Bawah Tangan (dengan izin Hakim

Pengawas)

Page 38: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

28

Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan

adalah bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang

sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah

tangan dapat dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi,

tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar,

pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya.

Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin Hakim

Pengawas.10

C. Pengertian Nasabah

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah oarang atau badan yang

mempunyai rekening simpan atau pinjam pada bank.11

Nasabah debitur adalah

nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

perjanjianbank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 18

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).12

Adapun pihak-pihak yang

termasuk sebagai nasabah adalah:

1. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang

belum dewasa.Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk

nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan jasa-

jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya

nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working customer) untuk

transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian dibuat antara bank dengan

nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum

yang diakibatkannya. konsekuensi hukum tersebut adalah tidak

10

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teort dan Praktek ..., h.53

11 Saladjaslim, Manajemen Pemasaran, (Bandung:PT.Linda Karya,2002), h.7

12 Thy Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di indonesia,

(Bogor:Ghalia Indonesia,2006) h.30

Page 39: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

29

dipenuinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam

pasal 1320 KUHperdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan,

artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat

mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya

melalui gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orag tua atau wali

dari orang yang belum dewasa tersebut belum melakukan gugatan, maka

perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak.

Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi

nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang

sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening

giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

2. Badan hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas

dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang

berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum

perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah

yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk

perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris

atau rapat umum pemegang saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran

dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk

badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan

internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.13

D. Teori Keadilan

istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak

berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa

pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan

13

Thy Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia ...,

h.24

Page 40: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

30

tindakan dalam hubungan tuntutan agar semua orang memperlakukan

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak

pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama

sesuai dengan hak dan kewajibannya.14

Dalam kepailit teori keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan

mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang

berkepentingan. Teori keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan

masing-masing terhadap debitor dengan tidak memerdulikan kreditor

lainnya.15

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian

tentang kepailitan dan lainnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap

beberapa penelitian terlebih dahulu, diantaranya penelitian-penelitian tersebut

adalah:

1 Tinjauan penelitian yang menjadi salah satu acuan penulisan adalah

skripsi yang ditulis oleh Liza Tri Kusuma Universitas Syarif

Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014 dengan

judul “Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pt.Djakarta

Lloyd (Perseroan) (Analisis Putusan Nomor 369 Pk/Pdt/2011 Mahkamah

Agung)”

Pada Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara Nomor

288/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst pada tanggal 25 Maret 2009 tentang

“Kepailitan” antara PT Globex Indonesia sebagai pemohon pailit dan PT

Djakarta Lloyd sebagai termohon pailit yang isinya mengabulkan

14

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#

Diakses pada tanggal 3 Juli 2018 Pukul 23.00 BBWI

15Rahayu Hartini, penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dua lisme Kewenangan

Pengadilan Niaga 7 Lembaga Arbitrase, (Jakarta, Kencana,2009), h., 76

Page 41: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

31

permohonan PT Globex. PT Djakarta Lloyd menganggap ada yang

janggal karena statusnya sebagai BUMN namun dipailitkan, kemudian

mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuain putusan

Mahkamah Agung dengan UUKPKPU terkait dengan ditolaknya

permohonan Peninjuan Kembali PT Djakarta Lloyd sebagai perusahaan

BUMN yang dipailitkan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan

Mahkamah Agung menganggap tidak ada yang bertentangan dengan

hukum atas putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Meski

penulis menganggap adanya inskonsistensi dalam putusan majelis hakim

yang semula menolak permohonan pailit atas PT Djakarta Lloyd karena

statusnya sebagai BUMN.Sedangkan peneliti memfokuskan pada putusan

pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor

08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jakarta.Pusat.

2 Pada penulisan skripsi ini membahas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya

disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan

pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga

Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM).Namun sejak

berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,

kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada

OJK.Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang

mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui

pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana

bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah

pribadi.

Pihak-pihak dalam sengeketa kepailitan adalah Debitor dan

Kreditor. Ketentuan UUK dan PKPU, membedakan pengajuan

permohonan pailit terhadap Debitor yang berupa perusahaan-perusahaan

Page 42: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

32

bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi,

perusahaan re-asuransi, dana pensiun. Pihak-pihak dalam sengketa

kepailitan antara nasabah pribadi dan LKBB antara lain: a. Nasabah

pribadi yaitu perseorangan yang merupakan nasabah dari LKBB; b.

LKBB yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana

dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam

masyarakat; c. OJK yaitu lembaga independen dan bebas dari campur

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemerikasaan dan penyidikan di sektor jasa

keuangan.Sedangkan Peneliti Membahas berfokus pada analisis suatu

kasus dimana berfokus pada Studi Kasus putusan pengadilan Negeri

dengan perkara pailit Nomor 08/Pdt .Sus. Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.

dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

3 Buku yang berjudul Hukum kepailitan Indonesia yang ditulis oleh

Dr.Syamsudin M. Sinaga S.H., M.H.

Buku itu dibuat pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

membahas mengenai materi muatan Undang-Undang tersebut, tapi bukan

hanya membahas itu buku ini juga membahas beberapa pasal mengenai

Undang-Undang kepailitan sebelumnya, yakni peraturan kepailitan dan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Khususnya pada saat

menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial. Kasus aktual dan

kontraversial pada buku ini diantaranya adalah perkara kepailitan

perusahaan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Sedangkan Peneliti

Membahas berfokus pada analisis suatu kasus dimana berfokus pada

Studi Kasus putusan pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor

08/Pdt .Sus.Pailit /2015/PN.Niaga .Jkt.Pst.dengan peraturan Undang-

Undang yang berlaku.

Page 43: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

33

4 Jurnal yang digunakan dalam studi review yakni jurnal hukum yang

ditulis oleh Hervana wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra

dalam judul Insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia.

Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Pembahasan mengenai konsep insolvensi dalam hukum kepailitan di

Indonesia berangkat dari serangkaian koreksi tentang kelemahan-

kelemahan hukum kepailitan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud

yaitu: pertama, Kelemahan Faillissmentsverodeningtidak ada

menentukan berapa lama batasan waktu untuk menyelesaikan perkara

kepailitan. Henry Lie A Weng menyebutkan bahwa peraturan-peraturan

tersebut tidak praktis, rumit, dan berlangsung terlalu lama dan memakan

biaya yang tidak murah. Kedua, Kelemahan UU Nomor 4 Tahun 1998.

Pengertian utang tidak Komprehensif.

Hal ini terlihat pada kecenderungan dunia usaha mengonstruksikan

sengketa–sengketa niaga yang berkaitan niaga yang berkaitan dengan

kepailitan dan PKPU, bukan lagi sebagai wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum, melainkan dipaksa mendalilkannya dengan utang yang

telah tempo dan dapat ditagih, yang kemudian diajukan proses

pailit.Tidak adanya perbedaan antara debitor insolven dan solven. UUK

tidak mencantumkan keadaan insolven asal syarat pailit sebagaimana

Pasal 1 Ayat (1) dan Jo Pasal 6 Ayat (3) UUK terpenuhi, maka debitor

tersebut dinyatakan pailit.Sedangkan Peneliti Membahas berfokus pada

analisis suatu kasus dimana berfokus pada Studi Kasus putusan

pengadilan Negeri dengan perkara pailit Nomor 08 /Pdt.Sus.Pailit/2015

/PN. Niaga. Jkt.Pusat dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Page 44: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

34

BAB III

Profil PT. Andalan Artha Advisindo Securitas

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Didirikan pada tahun 1995, awalnya PT. Andalan Arta Advisindo ini

memulai bisnisnya di bidang Konsultan Keuangan dan Efek Bersifat Utang

Penempatan Swasta. Perusahaan ini dimiliki oleh para profesional pasar

modal Indonesia. Pada tahun 1997, perusahaan ini memperluas kegiatannya

dengan mengatur beberapa efek hutang oleh penerbitan, termasuk Medium

Term Notes, Negotiable- Promissory Notes, Promes terstruktur, dan Program

Efek Piutang Beragun bagi banyak emiten maupun perusahaan milik negara.

Ketika perusahaan mengakuisisi PT. Dana duta Indonesia pada tahun

1998, yang merupakan perusahaan keamanan dengan lisensi broken-dealer,

perusahaan ini bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pada tahun

yang sama, perusahaan memperbaiki nilai pendapatan penjualan & meja

perdagangan mereka dan mulai membangun kehadirannya di pasar

Pendapatan Tetap sekunder. Pada tahun setelah itu, perusahaan ini

memperoleh Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Manajer Investasi, sehingga

sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk menyediakan array produk

yang lengkap dan layanan untuk pasar keuangan dan investasi.

Perusahaan ini sekarang diakui sebagai salah satu penjamin emisi

terkemuka dengan pendapatan tetap di Indonesia dan efek ekuitas.

Perusahaan ini juga merupakan penasihat keuangan terkemuka untuk banyak

perusahaan dan lembaga, dengan mata yang waspada perusahaan ini terbuka

untuk kemungkinan yang belum ditemukan, untuk menuai keuntungan terbaik

pada waktu yang tepat.

Page 45: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

35

Gambar3.1 Logo PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SESEKURITAS

B. Visi dan Misi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS

1. Visi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS

Perusahaan ingin menjadikan dedikasi, kreatif,kecepatan,dan fleksibel

adalah kunci dari kesuksesan.

2. Misi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS

Perusahaan ingin menjadi yang terbaik di bidang jasa pelayanan transaksi

jual-beli investasi portfolio.

C. Tujuan PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDOSEKURITAS

Perusahaan memiliki tujuan :

1. Memberikan pelayanan jasa jual dan beli investasi portfolio dengan

baik kepada parakonsumen.

2. Mengembangkan jumlah konsumen dari tahun ketahun.

D. Struktur OrganisasiPerusahaan

Untuk dapat menjalankan sebuah perusahaan dengan baik dan lancar,

sudah menjadi keharusan bagi suatu perusahaan untuk memerlukan adanya

Struktur Organisasi Perusahaan, agar sebuah perusahaan dapat beroperasi

Page 46: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

36

dengan efisien dan efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai

seoptimal mungkin. Karena Struktur Organisasi Perusahaan yang baik akan

dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi suatu perusahaan.

Dalam struktur organisasi pada PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO

SEKURITAS terdapat beberapa divisi yang mempunyai fungsi dan tugas

untuk saling mendukung kinerja perusahaan dengan tugas-tugas yang telah

ditentukan.Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dapat dilihat di

bawah ini.

Page 47: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

37

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS

Page 48: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

38

E. Sistem yangBerjalan

1. Uraian Proses Sistem Informasi yangBerjalan

Proses transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT.

ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS terdiri dari beberapa

proses yang berhubungan dengan operasi atau pun non operasi. Dan

dana kas yang digunakan terdiri dari berbagai macam mata uang yaitu:

1. IDR (IndonesiaRupiah).

2. USD (USDollar).

3. AUD (AustraliaDollar).

4. CHY (ChinaYuan).

5. EUR (Euro Europe).

6. GBP (BritishPoundsterling).

7. HKD (HongkongDollar).

8. KRW (WonKorea).

9. MYR (Malaysia Ringgit).

10. NLG (Netherland Gulden).

11. SGD (SingapuraDollar).

12. THB (Thailand Baht).

Adapun proses-proses tersebut adalah :

1) Proses pengeluaran kas non operasi:

Proses pengeluaran kas untuk non operasi yaitu berupa

pengeluaran kas untuk kegiatan sehari-hari perusahaan yang dapat

dilakukan dengan cara pada awalnya karyawan dari divisi yang

melakukan transaksi menerima faktur penagihan pembayaran atas

transaksi yang mereka lakukan, lalu karyawan yang bersangkutan

akan mengisi dishbursement memo kemudian laporan dishbursement

memo tersebut akan masuk ke Vice President Operation yang akan

memprosesnya.

Kemudiansetelah dish bursement memo diprosesakan masuk

ke Finance Department yang akan mengeluarkan cek atau giro

sebagai pembayaran atas faktur yang terlampir di dalam

Page 49: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

39

dishbursement memo. Setelah Finance Department mengeluarkan

cek atau giro kemudian akan diperiksa oleh Finance Manager yang

akan memberikannya kembali setelah diperiksa untuk diinput oleh

Finance Department yang akan menjadi Request Payment Voucher

lalu Assistant Vice President Operation akan mengapprove melalui

sistem dan Accounting Department untuk memposting transaksi yang

akan menjadi Payment Voucher sebagai akhir dariproses.

Adapun dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan

dalamproses pengeluaran kas non operasi yaitu berupa :

1. Advance payment, menyerupai dengan proses pengeluaran kas

dengan faktur hanya saja jika menggunakan advancepayment

karyawan akan meminta terlebih dahulu uang yang akan

dipergunakan lalu dipertanggung jawabkan kemudian dengan

melampiri faktur-faktur biaya-biaya selama perjalanan.

Advance payment digunakan untuk karyawan yang dinas ke

luar daerah atau ke luarnegeri.

2. Capital expenditure and purchasing request, proses ini

dilakukan dengan cara mengisi jenis permintaan barang yang

akan dibeli berikut perkiraan harganya dan proses pertanggung

jawabkan dengan melampiri faktur pembelianbarang.

2) Proses pengeluaran kas untuk pembelian obligasi:

Proses pengeluaran kas untuk pembelian obligasi dilakukan

dengan cara pada awalnya sales membuat tiket atas proses transaksi

pembelian obligasi yang kemudian tiket tersebut akan diberikan

kepada President Fixed Income yang akan diproses. Setelah tiket

diproses, tiket akan diapprove oleh President Fixed Income yang

kemudian tiket akan diberikan kembali ke Settlement Department

yang akan memproses transaksi lebih lanjut.

Settlement Department akan memprosesnya dengan membuat

Trade Confirmation yang akan diberikan kepada Settlement

Manager dan Vice President Operation untuk memberikan approve

Page 50: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

40

terhadap Trade Confirmation. Setelah Trade Confirmation diapprove

kemudian akan diberikan ke Finance Department oleh Settlement

Department. Finance Department akan mengeluarkan cek atau giro

untuk pembayaran, kemudian Finance Department akan menginput

transaksi menjadi Request Payment Voucher. Lalu Assitent Vice

President Operation akan mengapprove melalui sistem dan

Accounting Department akan memposting transaksi yangakan

menjadi Payment Voucher sebagai akhir dariproses.

3) Proses pengeluaran kas untuk pembelian saham:

Proses pengeluaran kas untuk pembelian saham dilakukan

dengan cara pada awalnya sales membuat tiket yang akan diinput ke

sistem. Akhir hari Contracting Department akan mengecek laporan

transaksi pembelian saham-saham yang dilakukan oleh perusahaan

dan akan membandingkan laporan dari BEJ dengan tiket dan laporan

sales(trading). Kemudian Contracting Department akan

mengenerate sistem untuk mengetahui hasil trading yang kemudian

akan membuat Trade Confirmation. Contracting Department

mengirim laporan Trade Confirmation ke konsumen melalui fax.

Lalu Trade Confirmation akan diberikan ke Finance

Department untuk mengeluarkan cek atau giro untuk pembayaran,

kemudian Finance Department akan menginput transaksi menjadi

Request Client Payment Voucher yang akan diperiksa oleh Finance

Manager lalu berlanjut dengan Assistant Vice President Operation

yang akan mengapprove melalui sistem dan Accounting Department

akan memposting transaksi yang akan menjadi Client Payment

Voucher sebagai akhir dari proses.

4) Proses penerimaan kas non operasi:

Proses penerimaan kas non operasi yaitu berupa proses

penerimaan kas dari kegiatan diluar operasi yang berupa pendapatan

bunga, pendapatan komisi dari konsumen atas advise trading, dan

kegiatan lain-lainnya.

Page 51: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

41

Proses penerimaan kas non operasi dilakukan dengan cara

pada awalnya Finance Department menerima konfirmasi atas

penerimaan kas dari konsumen. Lalu Finance Department

melakukan konfirmasi ulang ke pihak bank perihal penerimaan

transfer uang dari konsumen ke rekening perusahaan.

Apabila konfirmasi ulang sudah dilakukan dan transfer uang

telah diterima, maka Finance Department akan menginput transaksi

menjadi Unofficial Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh

Finance Manager lalu laporan akan masuk ke Assistant Vice

President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses

mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan

memposting transaksi yang akan menjadi Receipt Voucher sebagai

akhir dari proses.

5) Proses penerimaan kas dari penjualan obligasi:

Proses penerimaan kas dari penjualan obligasi dilakukan

dengan cara pada awalnya sales membuat tiket atas proses transaksi

penjualan obligasi yang kemudian tiket tersebut akan diberikan

kepada President Fixed Income yang akan diproses. Setelah tiket

diproses, tiket akan diapprove oleh President Fixed Income yang

kemudian tiket akan diberikan kembali ke Settlement Department

yang akan memproses transaksi lebihlanjut.

Settlement Department akan memprosesnya dengan membuat

Trade Confirmation yang akan diberikan kepada Settlement

Manager dan Vice President Operation untuk memberikan approve

terhadap Trade Confirmation. Setelah Trade Confirmation diapprove

kemudian akan diberikan ke Finance Department oleh Settlement

Department.

Kemudian selang beberapa hari kemudian Finance Department

menerima konfirmasi penerimaan kas atas transaksi penjualan

obligasi yang dilakukan oleh perusahaan atas kepentingan

konsumen, lalu Finance Department melakukan konfirmasi ulang ke

Page 52: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

42

pihak bank perihal penerimaan transfer uang atas penjualan obligasi

yang dilakukan oleh pihak pembeli ke rekening perusahaan.

Apabila konfirmasi ulang sudah dilakukan dan transfer uang

telah diterima, maka Finance Department akan menginput transaksi

menjadi Unofficial Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh

Finance Manager lalu laporan akan masuk ke Assistant Vice

President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses

mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan

memposting transaksi yang akan menjadi Receipt Voucher sebagai

akhir dari proses.

6) Proses penerimaan kas dari penjualan saham:

Proses penerimaan kas untuk penjualan saham dilakukan

dengan cara pada awalnya sales membuat tiket yang akan diinput ke

sistem. Akhir hari Contracting Department akan mengecek laporan

transaksi penjualan saham-saham yang dilakukan oleh perusahaan

dan akan membandingkan laporan dari BEJ dengan tiket dan laporan

sales(trading). Kemudian Contracting Department akan

mengenerate sistem untuk mengetahui hasil trading yang kemudian

akan membuatTrade Confirmation. Contracting Department

mengirimlaporan Trade Confirmation ke konsumen melalui fax.

Lalu Trade Confirmation akan diberikan ke Finance

Department oleh Contracting Department. Kemudian selang

beberapa hari kemudian Finance Department menerima konfirmasi

penerimaan kas atas transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh

perusahaan atas kepentingan konsumen, lalu Finance Department

melakukan konfirmasi ulang ke pihak bank perihal penerimaan

transfer uang atas penjualan saham yang dilakukan oleh pihak

pembeli ke rekening perusahaan.

Apabila konfirmasi ulang sudah dilakukan dan transfer uang

telah diterima, maka Finance Department akan menginput transaksi

menjadi Unofficial Client Receipt Voucher yang akan diperiksa oleh

Page 53: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

43

Finance Manager lalu laporan akan masuk ke Assistant Vice

President Operation yang akan dilanjutkan dengan proses

mengapprove melalui sistem dan Accounting Department akan

memposting transaksi yang akan menjadi Client Receipt Voucher

sebagai akhir dari proses.

Page 54: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

44

BAB IV

Pengajuan Pailit Pada PT. Andalan Artha Advisindo Securitas

A. Pengajuan Pailit pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN.Jkt.

Pusat

Kepailitan atau penundaan pembayaran (Surseance) lazimnya dikaitkan

dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor

dengan mereka yang mempunyai dana atau kreditor. Dengan perkata lain,

Debitor dan Kreditor telah terjadi perjanjian utang piutang dan perjanjian

pinjam meminjam. Akibat dari perjanjian tersebut lahirlah sebuah perikatan

diatara pihak. Dengan adanya sebuah perikatan maka masing-masing pihak

mempunyai hak dan kewajiban.

Salah satu dari kewajiban debitor adalah mengembalikan utangnya

sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban Debitor

dalam mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian

maka tidak ada masalah. Namun dalam kasus PT. Andalan Artha Advisindo

Securitas yang berlaku sebagai Debitor, telah terjadi utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka

6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundan

Pembayaran kewajiban utang yaitu :

“ kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

langsung maupunyang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang

timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor diatas.

Dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan ini ada dua jalan yang

dapat di tempuh yaitu melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi atau Arbitrase.

Dalam kasus PT. Andalan Artha Advisindo atau PT. AAA Securitas melawan

Kreditor, penyelesaian kepailitanini menggunakan jalur Litigasi atau melalui

Pengadilan Niaga.

Page 55: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

45

Prosedur permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yaitu kewenangan Pengadilan

Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula

arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang

memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang

terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang hutang yang

menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Tentang Syarat-Syarat

Kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan

bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan

permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian hutang

piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase. Pengadilan Niaga

sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama

di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan

memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing, dan kompetensi

absolute merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan

peradilan.

Banyak hal yang baru mengenai prosedur kepailitan ini diperkenalkan

oleh undang-undang kepailitan tahun 1998. Yang paling menonjol adalah

diberikannya time frame untuk jangka waktu yang relatif singkat dan

terperinci untuk setiap mata rantai prosespengajuan pailit. Tata cara

permohonan pailit di tempuh dengan time freme yang singkat.akan tetapi,

setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak

mempunyai batas jangka waktu maksimum, hal tersebut tetap dipertahankan

oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.1

Suatu permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang ingin

diajukan kepada Pengadilan Niaga, harus menyertai kelengkapan-

kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga.

1 Munir Fuady, Hukum kepailitan dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya,

(bandung:2007), h.11

Page 56: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

46

Ghozali Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah adalah para pemohon

atau Kreditor pailit perseorangan yang menekuni bisnis berupa

pembelian/transaksi repo (Repurchasement Agreement) terhadap perusahaan

yang bergerak dibidang securitas dan perseorangan yang mempunyai

hubungan hukum (bisnis) dengan termohon selaku debitor atau Presiden

Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Securitas atau yang disebut PT.AAA

Securitas yang dibuktikan dengan instrument berupa lembar Repo

Confirmation yang dikeluarkan oleh PT.AAA Securitas.

Berdasaran perjanjian yang telah disepakati oleh para termohon dan

pemohon untuk melakukan transaksi Repo (Repurchasement Agreement),

maka kewajiban dari pemohon dan termohon dalam transaksi Repo telah

dipenuhi dengan memberikan dan atau menyetorkan dana kepada termohon

sejumlah Rp. 24.000.000.000,- ( Dua Puluh empat Miliyar Rupiah) untuk

membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dalam

Repo Confirmation.

Hingga tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali,

termohon belum melaksanakan kewajibanya untuk menyelesaikan dan atau

mengembalikandana-dana para pemohon untuk membeli kembali saham-

saham tersebut dalam Repo Confirmation sebagaimana tersebut pada butir ke-

4 perjanjian Repo.

Pada tanggal 29 Desember 2014, para pemohon dan Termohon

melakukan pertemuan yang dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan

sebuah kesepakatan bahwa termohon berjanji/bersedia dan sanggup untuk

menyelesaikan dan atau mengembalikan kembali saham-saham a quo paling

lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pertemuan.

Ternyata setelah 2 (dua) minggudari tanggal pertemuan a quo sampai

permohonan pengajuan pailit termohon tidak mmpunyai i‟tikad baik untuk

mengembalikan dana-dana yang telah disepakati dalam perjanjian Repo

tersebut baik pokok utang (principal) maupun Bunga Utang (Interest).

Dan sebelum permohonan pernyataan pailit ini pihak termohon sudah

beberapa kali mengajukan teguran/ peringatan-peringatan serta

Page 57: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

47

memberitahukan dengan baik melalui pesan media elektronik maupun surat

somasi yang terdiri dari:

a. Pesan media elektronik (email) pada tanggal 29 Desember s/d 30

Desember 2014

b. Surat No: 10/somasi/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015

perihal somasi.

Berdasarkan teguran dan peringatan tersebut supaya termohon dapat

menyelesaikan kewajibannya untuk melakukanpengembalian/penyelesaian

dana yang telah disetorkan oleh para pemohon pailit untuk mengingatkan

seluruh tagihannya telah jatuh tempo.

Pemohonan pailit ini telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam

pasal 2 Ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa termohon pailit mempunyai 2 kreditor

lebih dari satu yaitu para pemohon.

B. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 08 /Pdt .Sus. PAILIT/

2015/PN. Niaga .Jkt.Pst

Hakim pada putusan Nomor 08 /Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN. Niaga

.Jkt.Pst mengabulkan permohonan dari pemohon, dan menyatakan termohon

berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum. Adapun

pertimbangan hakim pada pengadilan Niaga yaitu :

1. Bahwa para pemohon dan termohon telah melakukan transaksi repo

(Repurchasement Agreement) dan apa yang menjadi kewajiban para

pemohon memberi atau menyetorkan kepada termohon dana-dana

sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliyar rupiah) untuk

membeli saham-sahamyang tertuang dalam :

a. Repo Confirmation Ref No.004/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November

2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok dan ditambah

bunga sebesar Rp. 5.050.416.687,- (lima miliyar lima puluh juta

empat ratus enam belas ribu enam ratus enam delapan puluh tujuh

rupiah) atas nama Ghozali Muhamad dengan tanggal penyelesaian

29 Desember 2014

Page 58: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

48

b. Repo Confirmation Ref No.002/RC/FI/Nov/14 tanggal 12 November

2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok dan ditambah

bunga sebesar Rp. 6.060.500.000,- (Enam miliyar enam puluh juta

Lima ratus Ribu Rupiah) atas nama Azmi Ghozi tanggal

penyelesaian/pengembalian tanggal 15 Desember 2014

c. Repo Confirmation Ref No.003/RC/FI/Nov/14 tanggal 24 November

2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok dan ditambah

bunga sebesar Rp. 5.050.416.667,- (Lima Miliyar Lima Puluh Juta

Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh

Rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan penyelesaian 29

Desember 2014

d. Repo Confirmation Ref No.001/RC/FI/Nov/14 tanggal 2 Desember

2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok dan ditambah

bunga sebesar Rp. 8.080.666.667,- (Delapan Miliyar Delapan Puluh

Juta Enam ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Enam Puluh Tujuh

Rupiah) atas nama Azmi Ghozi Harharah dengan tanggal

penyelesaian 5 Januari 2015.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 telah disepakati antara Termohon

sanggup untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan kembali saham-

saham aquo paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal 29 Desember.

3. Bahwa para termohon telah melakukan teguran/peringatan-peringatan

yaitu :

a. Pesan media elektronic (Email) pada tanggal 29 Desember s/d 30

Desember 2014

b. Surat No.10/somasi/KH-DAM/III/2015 pada tanggal 10 Maret 2015

4. Bahwa untuk menyatakan termohon pailit harus dipenuhi ketentuan pasal

2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya akan disingkat dengan

UUK) yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua

atau lebih kreditordan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan

Page 59: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

49

putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas

permohonan satu atau lebih kreditornya.

5. Bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) UUK yang

harus dibuktikan adalah :

a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor

b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

c. Yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

d. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

kreditornya.

6. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum

para pemohon adalah sebagai pihak kreditor yang berhak mengajukan

pailit dan termohon adalah debitor yang punya hubungan hukum dengan

pemohon sehingga dapat dimintakan pailit.

7. Bahwa pengertian kreditor dijelaskan adalah orang yang mempunyai

piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di

muka pengadilan (pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Debitor

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-

Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan (pasal 1

Ayat (3)Undang-Undang Kepailitan). Dengan mengacu ketentuan ditas

permohonan pailit dapat dimintakan baik oleh Debitor sendiri maupun

Kreditor. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat pasal (7

Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

8. Bahwa termohon ada hubungan hukum dengan termohon, yaitu termohon

telah melakukan transaksi Repo (Repurchasement Agreement) dan apa

yang menjadi kewajiban para pemohon memberi atau menyetorkan

kepada termohon dana-dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (Dua Puluh

Empat Miliyar Rupiah) untuk membeli saham-saham pada BRI INDO

dan FRN Garuda, dan ada tagihan yang belum dibayar oleh termohon,

maka dengan demikian para pemohon adalah sebagai pihak kreditor dan

termohon sebagai pihak Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Page 60: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

50

ayat (2), (3) Undang-Undang Kepailitan dan tidak terhalan oleh

ketentuan pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Kepailitan dan

pemohon pailit dalam perkara ini juga diajukan oleh seorang advokat,

maka dengan fakta tersebut diatas syarat formil dalam permohonan

pernyataan pailit dalam perkara initentang kreditor, debitor adalah sah

dan diajukansecara benar sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

9. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar secara hukum

bahwa debitor mempunya utang kepada kreditor dan utang tersebut

belum/tidak dibayar lunas oleh debitor.

10. Bahwa pemohon telah menagih utang tersebut secara hukum adalah

utang atau kewajiban termohon yang harus dibayar dan terbukti uang

tersebut tidak dibayar oleh termohon.

11. Bahwa pemohon telah menagih utang tersebut kepada termohon dengan

mengirimkan pesan media electronic (email) pada tanggal 29 Desember

s/d 30 Desember 2014 dan surat No.10/somasi/KH-DAM/III/2015 pada

tanggal 10 Desember 2015.

Dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 08 /Pdt.Sus.PAILIT/

2015/PN. Niaga .Jkt.Pst hanya melihat dan menimbang dari pasal 2 ayat 1

saja yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua atau

lebih kreditor dan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu

atau lebih kreditornya. Seharusnya hakim juga dapat menimbang pasal 2 ayat

4 yang menyatakan “dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,

Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian,

Permohonan Pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas

Pasar Modal atau BAPEPAM. Karena PT Andalan Artha Advisindo Securitas

ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Efek.

C. Analisis Putusan

Beberapa persoalan yang sudah terurai secara jelas dan rinci di atas,

maka penulis mencoba merekontruksikan dengan apa yang menjadi kajian

Page 61: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

51

penulis sehingga menghasilkan suatu penelitian yang menggambarkan

kompleksi hukum yang sesuai dengan norma dan keadilan yang tumbuh dan

berkembang dimasyarakat.

Dalam al-Qur‟an tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan

tentang pailit. Hanya saja al-qur‟an mengisyaratkan bahwa orang yang

banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan

harta-hartanya. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqorah

ayat 280 yang berbunyi:

ذو عسسة فنظسة إنى ييسسة وأ تصدقو وإ كا و ا خيس نكى إ كنتى تعه

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Makna Al Muflis atau orang yang pailit atau bangkrut di jelaskan dalam

sebuah hadis, Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda :

أتدزو فهس؟ ي فهس :قانوا ان فينا ان :قال .يتاع ول نه دزهى ي فهس إ ان تي ي أي ي

وسفك هرا، يال وأكم هرا، وقرف هرا، شتى وقد ويأتي وشكاة وصياو ةال بص انقيايت يوو يأتي

هرا فيعطى هرا، وضسب هرا، دو وهرا حسناته ي حسناته، ي ت فني فإ قبم حسناته أ

أخر عهيه يا يقضي انناز في طسح ثى عهيه فطسحت خطاياهى ي

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW berkata :

Tahukah kalian siapakah muflis ( orang yang pailit ) itu ? para sahabat

menjawab : “Muflis (orang yang pailit) itu adalah orang yang tidak

mempunyai dirham dan harta benda. Tetapi Nabi SAW. berkata : “Muflis

(orang yang pailit) dari ummatku ialah orang yang datang pada hari kiamat

membawa (pahala) shalat, puasa dan zakatnya, namun (ketika di dunia) dia

telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta,

menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak ), maka orang-orang

itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya,maka dosa-dosa mereka

akan ditimpahkan kepadanya,kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.2

2 Abu Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz IV (beirut: Dar al-Kutub al-„ilmiyyah,tt) h.45

Page 62: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

52

Ayat di atas menggambarkan bahwa keadaan pailit, yaitu orang yang

jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang adaa (di tangannya). Namun,

untuk menentukan seorang itu taflis harus berdasarkan putusan pengadilan/

hakim oleh karena itu, tafli sering dimaknai keputusan hakim yang melarang

seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut,

mukhlis dilarang untuk mengelolah hartanya.3 Jadi seorang yang dikatakan

pailit itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham (uang) dan harta benda.

Berdasarkan beberapa dasar yang sudah peneliti uraikan di atas,

mnghadirkan beberapa studi atau analisis yang dapat menjabarkan beberapa

hal yang menjadi pokok persoalan dalam penulisan ini diantaranya:

Pertama, PT. Andalan Artha Advisindo Securitas atau , dalam hal ini

sebagai perantara pedagang efek atau disebut juga perusahaan efek atau

broker dalam menjalankan fungsinya dimungkinkan perusahaan efek tidak

memenuhi kewajibannya kepada investor, sehingga perusahaan efek

dimungkinkan pula untuk digugat secara perdata di Pengadilan Negeri bahkan

perusahaan efek dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga yang

berwenang. Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan

efek juga dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

selanjutnya disebut UUK dan PKPU. Permasalahan pailit akan timbul apabila

debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut.

Dengan kata lain, debitor berhenti membayar utangnya.4

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta : PT.

Grafindo Persada, 2003), h.196

4Abdul Reza Prima Tarihoran, Perlindungan Hukum bagi Kurator terhadap

TuntutanHukum Kreditor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Medan: Fakultas

HukumUniversitas Sumatera Utara, 2015), hal. 1.

Page 63: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

53

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini”.

Menurut Mark Ingebretsen, terdapat sepuluh alasan besar yang

mendorong bangkrutnya suatu perusahaan. Alasan-alasan ini adalah

membiarkan harga saham menentukan strategi, pertumbuhan yang terlalu

cepat, mengabaikan konsumen, mengabaikan pergeseran paradigma,

melibatkan diri dalam perang harga yang berkepanjangan, mengabaikan

kewajiban-ancaman-krisis, terlalu sering berinovasi, buruknya perencanaan,

sinergi yang gagal, dan sikap arogan. Sebab-sebab kebangkrutan dapat

berasal dari internal perusahaan, antara lain salah urus, dan sebab eksternal

berkaitan dengan berubahnya lingkungan bisnis. Perusahaan yang mengalami

kebangkrutan ini hanya punya dua opsi, yakni menyatakan pailit menurut

hukum atau melakukan upaya-upaya pemulihan dengan berupaya

meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal kepailitan, perusahaan efek berbeda dengan perusahaan-

perusahaan lain. Kepailitan terhadap perusahaan efek hanya dapat

dimohonkan oleh lembaga yang mengawasi perusahaan efek yakni Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal ini sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang

menyatakan bahwa:

“Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar

Modal”.

Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat

diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang

diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar

Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan

penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk

Page 64: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

54

instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya

kewenangan BI terhadap bank”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah membatasi bahwa dalam hal

debitor yang memiliki kegiatan usaha di bidang pasar modal, permohonan

pernyataan pailit terhadapnya semata-mata hanya dapat dilakukan oleh

BAPEPAM. Hal tersebut dikarenakan hanya BAPEPAM yang memiliki

kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan yang bergerak dalam

kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, BAPEPAM merupakan lembaga

yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-

hari kegiatan pasar modal serta berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Keuangan.

Setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1

Januari 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UUOJK, fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga

jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke OJK sebagaimana

yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara otomatis

BAPEPAM dihapus secara kelembagaan dan digantikan oleh OJK. Dengan

demikian, beralih pula kewenangan yang dimiliki BAPEPAM ke OJK dalam

mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengalihan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan

presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan keliama atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi Eselon

Page 65: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

55

I kementrian Negara yang mengubah susunan organisasi eselon I kementrian

keuangan dengan tidak adanya lagi BAPEPAM dan Lembaga Keuangan

dalam susunan organisasi Eselon I kementrian keuangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka satu-satunya

pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan

efek adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena lembaga tersebut

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang

diinvestasikan dalam efek dipengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Akan

tetapi, dalam kasus kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo (PT. AAA

Sekuritas), ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak

diterapkan.Permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dimohonkan oleh

pihak yang berwenang yakni Otoritas Jsa Keuangan (OJK), melainkan

dimohonkan oleh dua nasabah PT. AAA Sekuritas yakni Ghozi Muhammad

dan Azmi Ghozi Harharah kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kedua, Kasus kepailitan PT. AAA Sekuritas tersebut berawal ketika

PT. AAA Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas nasional yang

bergerak di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek

(underwriter) (selaku debitor atau termohon pailit) tidak memenuhi

kewajibannya membayar tagihan kepada dua nasabahnya (selaku kreditor

atau pemohon pailit). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah

disepakati oleh PT. AAA Sekuritas dan dua nasabahnya untuk melakukan

transaksi repo (Repurchasment Agreemen). Dalam transaksi tersebut

pemohon pailit berkewajiban memberi dan atau menyetorkan kepada

termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar

rupiah) untu membeli saham-saham pada BRI INDO dan FRN Garuda.

Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh pemohon. Kemudian, hingga tanggal

jatuh tempo pengembalian atau pembelian kembali, termohon tidak

melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan

dana pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Atas dasar hal

Page 66: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

56

tersebut, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.

AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelum mengajukan

permohonan pailit tersebut, pemohon telah menyampaikan teguran atau

peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (email)

maupun surat somasi kepada termohon. Akan tetapi, termohon tidak

mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemohon.

Majelis Hakim dalam putusan pailit tersebut memutuskan menerima

permohonan pernyataan pailit pemohon (dua nasabah) terhadap termohon

(PT. AAA Sekuritas) karena dalam pertimbangannya menilai permohonan

pernyataan pailit tersebut telah memenuhi syarat permohonan pailit

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK

dan PKPU.5

Dalam kasus kepailitan tersebut terlihat suatu kesalahan, baik yang

dilakukan oleh pemohon pailit maupun Majelis Hakim.Pemohon pailit

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas

kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang. Dan Majelis

Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan

ketentuan tersebut, seharusnya pemohon pailit tidak berwenang mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit, melainkan pihak

yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap

termohon pailit hanya Otoritas Jasa Keuangan.

Padahal jika kita kembali melihat dalam kepailitan teori keadilan

mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Teori keadilan

ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor

dengan tidak memerdulikan kreditor lainnya.

5http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-

sekuritas-tak-sesuai-uu, diakses pada tanggal September 2018.

Page 67: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

57

Menurut Nurahman, Deputi Eksekutif Pasar Modal II OJK, bahwa

gugatan pailit yang diajukan dua nasabah PT. AAA Sekuritas tidak sesuai

peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas dasar

ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat terkait dengan permohonan gugatan pailit tersebut. Dalam

suratnya, OJK menjelaskan mengenai siapa yang berhak mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan di sektor pasar

modal.Akan tetapi surat tersebut tidak direspon.6

Menurut Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

periode 2016-2019 James Purba, putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit

terhadap PT. AAA Sekuritas, selain dinilai melanggar ketentuan Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga dari

awal proses persidangan permohonan pailit tersebut sudah menjadi

permasalahan. Hal itu terlihat dari tidak adanya jawaban yang diajukan oleh

advokat debitor dalam persidangan.7

Apabila ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diterapkan dan dipatuhi,

dengan kata lain permohonan pernyataan pailit dilakukan secara langsung

oleh nasabah tanpa melalui atau melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, maka hal

ini akan sangat merugikan tidak hanya perusahaan efek melainkan juga

nasabah perusahaan efek lainnya.

6http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-

sekuritas-tak-sesuai-uu, diakses pada tanggal 2 September 2018 pada pukul 22.00 BBWI

7http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-

sekuritas-tak-sesuai-uu, diakses pada tanggal 2 September 2018 pada Pukul .

Page 68: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1 Pengajuan Pailit Pada PT.Andalan Artha Advisindo Securitas pada

putusan Nomor 08 /Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN. Niaga .Jakarta.

pengajuan Pemohonan pailit ini telah memenuhi syarat seperti yang

diatur dalam pasal 2 Ayat (1) dan pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa termohon

pailit mempunyai 2 kreditor lebih dari satu yaitu para pemohon.

2 Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa hakim mengabulkan

permohonan Pailit yang di mohonkan oleh Kreditor, Terdapatnya pula

bukti-bukti seperti transaksi repo (Repurchasement Agreement), bukti

surat-surat peringatan/teguran, adanya utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih.

3 Dalam pengajuan pailit PT. Andalan Artha Advisindo ini terdapat

sebuah kesalah baik yang dilakukan oleh pemohon pailit maupun

Majelis Hakim. Kesalahan pemohon pailit pada saat mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas kepada

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan

sebagai pihak yang berwenang seperti ketentuan pasal 2 Ayat 4 bahwa

yang berhak mengajukan pailit dalam hal debitor pasal modal adalah

BAPEPAM dan yang sudah diperbarui dalam Undang-Undang OJK

pasal 55 Ayat 1 bahwa yang berhak mengajukan pailit adalah OJK. Dan

kesalahan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2

Ayat (4) UUK dan PKPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya

pemohon pailit tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan

pailit terhadap termohon pailit, melainkan pihak yang berwenang untuk

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit

hanya Otoritas Jasa Keuangan.

Page 69: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

59

B. Rekomendasi

1 Dengan adanya pengalihan kewenangan, tugad dan fungsi BAPEPAM

kepada OJK dibidang pasar modal seharusnya undang-undang

Kepailitan dan undang-undang pasar modal harus melakukan revisi. Hal

ini bertujuan agar tidak terjadi lagi multitafsir dalam memutuskan suatu

perkara

2 Perlu adanya koordinasi baik dari pihak Pengadilan Negeri maupun

Pengadilan Niaga kepada OJK mengenai permohonan pilit khususnya

pada sektor Bursa Efek atau pasar modal, hal ini bertujuan agar

memberikan kepastian hukum mengenai kepailitan dari mulai

pendaftaran hingga pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara

yang mengenai kepailitan perusahaan efek.

Page 70: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

60

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz IV (beirut: Dar al-Kutub al-

„ilmiyyah,tt) Abu Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz IV beirut: Dar

al-Kutub al-„ilmiyyah,tt

Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Kesatu, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2009

Al-Qur‟anul Karim

Djaslim Saladin, manajemen pemasaran Bandung PT.Linda Karya 2002

Hartini Rahayu, Penyelesaian Sengket Kepailitan DiIndonesia dualisme

kewenangan pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase,Jakarta:

Kencana 2009

Jono, hukum kepailitan, Jakarta:Sinar Grafika, 2013

Kansil C.S.T., Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan,2004

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en

surseance vanbetaling), Jakarta: Pradnya Paramita, 1974

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),

Jakarta : PT. Grafindo Persada 2003

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik di

Peradilan, Jakarta:Kencana, 2008

Nur Aco, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor,

Jakarta:PT. Pilar Yuris Ultima, 2015

Nurdin Andriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian

Hukum,Cetakan Kesatu, Bandung: PT. Alumni, 2012

Rahmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta:Gramedia

Pustaka Utama, 2004

Rekso Basuki Wibowo,S.H.M.s., Penyelesaian Sengketa Kepailitan di

Indonesia (dualisme kewenangan pengadilan Niaga dan lembaga

Arbitrase), Jakarta:Kencana,2009

Page 71: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

61

Reza Abdul Prima Tarihoran, Perlindungan Hukum bagi Kurator terhadap

TuntutanHukum Kreditor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta

Pailit, Medan: Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara, 2015

Rokhmatussa‟dyah Ana dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal,

Malang: Sinar Grafika, 2009

Sitompul Asril, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga

Penunjangpada Proses Penawaran Umum, Cetakan Kesatu, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Sri Mahmudji, etall, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta:Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Widiyono Thy, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di

indonesia, Bogor Ghalia Indonesia 2006

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Cetakan Pertama, Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada, 1999

B. Jurnal

Bagus Sujatmiko “Perlindungan Hukum bagi Investor Pada Perusahaan

Terbuka yang Pailit Ditinjau dari Hukum Pailit Vol.02 No.1 September

2017

Yenni Samri julianti Nasution “Peranan Pasar Modal Perekonomian Negara”

Vol..02 No. 1 Januari-Juni 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Page 72: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …

62

D. Internet

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-

keadilan.html# Diakses pada tanggal 3 Juli 2018

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-

dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas, diakses pada tanggal 2 September

2018.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-

pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu, Diakses pada tanggal 2 September

2018

http://samparona.blogspot.com/2014/02/pengertian-dan-syarat-syarat-

kepailitan.htm?m=1 Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018

https://www.carajadikaya.com/pt-andalan-artha-advisindo/ Diakses pada

tanggal 10 Agustus 2018

Page 73: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 74: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 75: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 76: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 77: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 78: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 79: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 80: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 81: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 82: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 83: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 84: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 85: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 86: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 87: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 88: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 89: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 90: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …
Page 91: PENGAJUAN PAILIT PADA PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO …