Download pdf - PENGADILAN TINGGI MEDAN · melangsungkan perkawinan dan hidup bersama dengan wanita lain ... Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara ... Universitas Dharma Agung

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Putusan Perdata Nomor : 318/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 24

P U T U S A N Nomor 318/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara

perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

SAHAT MARULI HUTAGALUNG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS Pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, (Kepala

Puskesmas Sorkam), tempat tinggal Jl. Sibolga-Barus

KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang

Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Miller Top Chrosby Sitompul, S.H.,

Advokat, beralamat di Jalan Meranti No. 8 Kota Sibolga

dan Jalan Marganti Sitompul No. 23 A Kota Sibolga,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober

2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN :

LAMSERIA NABABAN, umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan,

Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Pasar Kolang, Kelurahan

Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli

Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

DAN

Bupati Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Pandan, Kabupaten

Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Betti Emyati Pasaribu,SE.Ak., Agustina

Panggabean, dan Frenki Ganda Rezeki Hutabarat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember

2016, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada

tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 318/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:

33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga

pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016.PN Sbg

tanggal 10 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.

21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012, jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013,

Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan putus

karena perceraian (dahulu Tergugat a quo berkedudukan sebagai

Penggugat/Tergugat Rekonpensi), sedangkan Penggugat a quo

berkedudukan sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN-SBG,

tanggal 24 Oktober 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi

(PR/TK) untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi (PK/TR)

untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sah demi hukum perkawinan Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja

HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,

tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan

dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.

03/K/IV/R/D9/1990 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat

Konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


HKBP (Huria Kristen batak Protestan) Kolang pada hari rabu,

tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan

dengan Surat Hatorangon Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.

03/K/IV/R/D9/1990 dengan alasan karena PERCERAIAN dengan

segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

(TK/PR) untuk sebahagian ;

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/tergugat

Rekonvensi (PK/TR) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi (TK/PR) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31

Januari 1990 diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan di HKBP (Huria

Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan surat “Hatorangan Hot Ripe”

(Surat keterangan kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di

Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil kabupaten tapanuli Tengah

dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1201CPK2203201102201

tanggal 22 Maret 2011 adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan :

- Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28 Januari

1991;

- Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;

- Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli 1993 ;

- Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10 Agustus

1994 ;

- Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;

Adalah anak sah dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan

Tergugat dalam Rekonpensi;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi

dengan Tergugat dalam yang dilangsungkan pada hari Rabu,

tanggal 31 Januari 1990, diberkati oleh Pdt. Tumpal Lumban

Toruan di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan

Surat “Harorangon Hot Ripe” (Surat Keterangan Kawin) No.

03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan

Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta

Perkawinan No. 1201CPK2203201102201 tanggal 23 Maret 2011

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Menetapkan seluruh anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi

dengan Tergugat dalam Rekonpensi antara lain :

1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28

Januari 1991;

2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992 ;

3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli

1993 ;

4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10

Agustus 1994 ;

5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000 ;

Berada di bawah hak asuh atau penguasaan Penggugat dalam

Rekonvensi;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau yang

mewakili untuk menyampaikan salinan putusan dalam perkara ini

ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli

Tengah untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya

nafkah Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 1/3 (satu pertiga)

dari gaji setiap bulan serta penghasilan lainnya dari Tergugat

dalam rekonpensi kepada Penggugat dalam rekonvensi, dan 1/3

bagian dari gaji setiap bulan dan penghasilan lainnya dari

Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak

Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi semuanya diserahkan

melalui Penggugat dalam rekonvensi ;

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan

selebihnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TK/PR)

untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir

sebesar Rp. 326.000 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-

MDN, tanggal 13 Pebruari 2014, amarnya pada pokoknya menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN.SBG yang

dimohonkan banding, atas putusan tersebut baik Penggugat maupun

Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga telah

berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisde) ;

4. Bahwa Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak untuk

dan atas nama kepentingan kelima orang anak-anak Penggugat dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tergugat, khususnya anak yang masih dibawah umur maupun yang sedang

dalam masa pendidikan/kuliah;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, yang dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah bersifat deklaratoir dan juga

Condemnatoir (penghukuman) terhadap Tergugat;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari

Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut, walaupun Tergugat telah

dipanggil (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 3

(tiga) kali dan meminta supaya Termohon mematuhi putusan hukum

tersebut, atas permintaan Pemohon dengan surat masing-masing tanggal 6

Mei 2013, 16 September 2013 dan 16 Oktober 2013 ;

7. Bahwa Penggugat selaku orang tua asuh yang ditetapkan oleh Pengadilan

bagi kelima orang anak-anak Penggugat dan Termohon sangat

membutuhkan biaya-biaya bagi kelangsungan hidup dan biaya

sekolah/kuliah anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan dan hidup bersama dengan wanita lain,

sedangkan Penggugat tidak melakukan perkawinan lagi;

8. Bahwa Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan

tersebut, untuk itu Penggugat telah menyurati Turut Tergugat (Ic. Bapak

Bupati Tapanuli Tengah) dengan surat masing-masing tertanggal 22 Agustus

2014, dan tanggal 2 Maret 2015, surat yang sama juga disampaikan kepada

1. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2. Bapak Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan 3. Ibu

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Bahwa terhadap Surat Penggugat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN) dengan Surat Nomor : F.IV.26-30/N.24-8/40.tertanggal 6

Nopember 2014 telah menyurati Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah up.

Kepala BKD di Pandan yang tembusannya disampaikan juga kepada

Penggugat, yang pada pokoknya supaya Bupati Tapanuli Tengah (ic. Turut

Tergugat) memprioritaskan penyelesaian permasalahan dimaksud,

kemudian disusul dengan Surat yang kedua dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara No. F.IV.2630/N.11-6/40, tanggal 4 Juni 2015

10. Bahwa demikian juga, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dengan Surat Nomor : B-1738A/Set/KPP-PA tanggal 14

Nopember 2014, telah menyurai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Tapanuli Tengah, yang pada pokoknya supaya menindaklanjuti ketentuan

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Tata

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran

Kepala BAKN 48/SE/1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa akan tetapi sampai saat ini pembagian 1/3 (satu per tiga) gaji dan

penghasilan lain dari Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 (satu per tiga) gaji

dan penhasilan lain untuk kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat

sama sekali tidak dituruti baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat.

12. Bahwa Penggugat selaku orang tua asuh yang ditetapkan oleh Pengadilan

bagi kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan

biaya bagi kelangsungan hidup dan biaya sekolah/kuliah kelima orang anak

tersebut, antara lain :

1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 28 Januari 1991

menyelesaikan Studi S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas

Sumatera Utara (USU) Medan, pada tanggal 21 Agustus 2015;

2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) lahir 14 April 1992, menyelesaikan

Studi Fakultas Kedokteran di Universitas Sam Ratulangie (Unsrat)

Menado, pada tanggal 23 Desember 2015;

3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) lahir tanggal 17 Juli 1993, saat ini

kuliah Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung Medan ;

4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) lahir tanggal 10 Agustus 1994,

saat ini kuliah di Fakultas Teknik Industri Universitas Diponegoro (UNDIP)

Semarang ;

5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) lahir 1 Mei 2000, sekolah SMA

Methodist Jalan Hang Tuah Medan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang

Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, jo. Surat Edaran Kepala

BAKN 48/SE/1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil dimana masing-masing 1/3 Gaji/Penghasilan Termohon

haruslah dibagikan kepada Pemohon dan 1/3 gaji Termohon menjadi biaya

hidup kelima orang anak tersebut diserahkan melalui Pemohon sebagai

pihak yang diberi kekuasaan mengasuh anak-anak tersebut, yang dipotong

langsung melalui Bandahara pembayar gaji Dinas Kesehatan Kabupaten

Tapanuli Tengah (Turut Tergugat) ;

14. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, adapun yang

harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon Ekseksusi adalah selain

Gaji juga penghasilan lainya dari Tergugat sebagai PNS, mencakup Gaji

bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan daerah, gaji ke-13 dll, sebagaimana

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ;

15. Bahwa perceraian adalah atas kehendak Pria in casu Tergugat, sehingga

berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10

Tahun 1983, disebutkan : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai

Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk

penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah

No. 10 Tahun 1983 ditegaskan Pegawai Negeri Sipil yang menolak

melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8,

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil, akan tetapi Turut Tergugat tidak ada melakukan hukuman

apapun atau teguran terhadap Tergugat ;

17. Bahwa demikian juga Surat Edaran Kepala BAKN No. : 48/SE/1990

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian bagi PNS, Pasal 18. Menyebutkan : “Bendaharawan gaji

wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri

dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu

pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah

menceraikannya”

18. Bahwa Pasal 19 Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990 “Bekas istri dapat

mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari

Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk

dikirimkan kepadanya”.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menegaskan, Akibat putusnya perkawinan karena

perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


20. Tetapi sampai saat ini Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak

mengindahkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut, maupun aturan kepegawaian yang berlaku sebagaimana

disebutkan di atas, dan juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 41

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian sebagaimana

disebutkan di atas, sehingga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar

bagi Tergugat secara pribadi, maupun sebagai pemegang hak asuh

terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk itu Perbuatan

Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad);

21. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai bekas istri

dari Tergugat, maupun sebagai pihak pemegang hak asuh atas anak-anak

Penggugat dengan Tergugat, adalah mencakup pembagian Gaji Tergugat

sebagai PNS, meliputi Gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan daerah,

gaji ke-13 dll, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10

Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah No. 45

Tahun 1990, terhitung sejak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No.

27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013 berkekuatan hukum tetap,

sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu:

A. Gaji dan Penghasilan Tergugat tahun 2013

No Tahun 2013 Jumlah

1 April Rp. 4.200.000

2 Mei Rp. 4.200.000

3 Juni Rp. 4.200.000

4 Juli Rp. 4.200.000

5 Agustus Rp. 4.200.000

6 September Rp. 4.200.000

7 Oktober Rp. 4.200.000

8 Nopember Rp. 4.200.000

9 Desember Rp. 4.200.000

Jumlah Gaji Rp. 37.800.000

Gaji ke 13 Rp 4.200.000

Kesejahteraan (KS) Rp. 500.000 x 12

bulan APBD Kurang 5% pajak

Rp. 5.700.000

Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp . 47.700.000

B. Gaji dan Penghasilan Tergugat Januari s/d Desember 2014

No Tahun 2014 Jumlah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1 Januari Rp. 4.200.000

2 Februari Rp. 4.200.000

3 Maret Rp. 4.200.000

4 April Rp. 4.200.000

5 Mei Rp . 4.200.000

6 Juni Rp. 4.443.500

7 Juli Rp. 4.443.500

8 Agustus Rp. 4.443.500


10 Oktober Rp. 4.443.500



Jumlah Gaji Rp. 52.104.500

Gaji ke 13 Rp. 4.443.500



Rp. 5.700.000

Total Gaji + Gaji ke 13 + KS Rp. 62.248.000

C. Gaji dan Penghasilan Tergugat mulai Januari s/d Desember 2015

No TAHUN 2015 Jumlah

1 Januari Rp. 4.443.500

2 Februari Rp. 4.443.500

3 Maret Rp. 4.443.500

4 April Rp. 4.228.796

5 Mei Rp. 4.228.796

6 Juni Rp. 4.228.796

7 Juli Rp. 4.228.796

8 Agustus Rp. 4.120.140


10 Oktober Rp. 4.120.140



Jumlah Gaji

Rp. 54.966.524

Gaji ke 13 Rp. 4.120.140



Rp. 8.544.000

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN



D. RINCIAN gaji Januari s/d September 2016

No Gaji Jumlah

1 Januari Rp. 4.120. 140

2 Februari Rp. 4.120. 140

3 Maret Rp. 4.120. 140

4 April Rp. 4.120. 140

5 Mei Rp. 4.120. 140

6 Juni Rp. 4.120. 140

7 Juli Rp. 4.120. 140

8 Agustus Rp. 4.120. 140

9. September Rp. 4.120. 140

10. Oktober Rp. 4.120. 140

Jumlah Gaji RP. 37.081.260

Gaji ke 13 RP. 4.120.140

Gaji ke 14 Rp. 3.912.600



Rp. 4.275.000


Total Gaji dan Penghasilan Penggugat sejak Putusan Perceraian

sampai gugatan ini diajukan:

1. Tahun 2013 Rp . 47.700.000

2 Tahun 2014 Rp. 62.248.000

3 Tahun 2015 Rp. 63.510.524

4 Tahun 2016 (s/d Bulan Oktober) Rp. 53.518.140

TOTAL Rp.226.976.664

(dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu

enam ratus enam puluh empat rupiah)

22. Bahwa dari total gaji dan penghasilan Tergugat tersebut maka hak

(pembagian) untuk Penggugat adalah 1/3 (satu pertiga), yaitu 1/3 X Rp.

226.976.664 = Rp.75.658.888,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima

puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan Hak

untuk Anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah 1/3 (satu pertiga)

bagian, yaitu 1/3 X Rp. 226.976.664 = Rp.75.658.888,00 (tujuh puluh lima

juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh

delapan rupiah), sehingga total untuk Penggugat dengan Anak-Anak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tergugat yang harus diserahkan melalui Penggugat adalah sejumlah

Rp.151.317.776,00 (seratus lima puluh satu tiga ratus tujuh belas ribu tujuh

ratus tujuh puluh enam rupiah), untuk itu mohon agar Pengadilan

menghukum Tergugat untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat

secara tunai dan sekaligus;

23. Bahwa Tergugat tidak ada itikat baik untuk melaksanakan pembagian 1/3

gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji dan pengasilan lainnya kepada Anak-Anak

Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, maka untuk itu mohon agar

Turut Tergugat selaku atasan Tergugat dihukum untuk memerintahkan

Bendahara Pembayar Gaji pada Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, secara

langsung menyerahkan 1/3 gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat

kepada Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung

sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;

dan 1/3 gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada Anak-Anak

Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan pembagian gaji

PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan Tergugat dewasa

dan/atau menyelesaikan jenjang pendidikan jenjang Strata I;

24. Bahwa apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau memasuki masa

Pensiun, mohon juga agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dan intansi

lain atau pembayar gaji/pensiun untuk menyerahkan gaji dan penghasilan

lainnya dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam

gugatan poin 24 di atas;

25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak

hampa, khususnya pada posita gugatan point 22, maka mohon agar

Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta

Tergugat berupa satu bidang tanah dan rumah pemanen di atasnya yang

terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang

Kabupaten Tapanuli Tengah (depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Putusan

Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde),

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 21/Pdt.G/2012/PN-SBG,

tanggal 24 Oktober 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor No.

27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28 Maret 2013, untuk itu mohon agar Majelis

Hakim dalam perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun

kasasi (Uitvoer baar bij voorraad);

DALAM PROVISI:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


27. Bahwa apabila pembagian gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat

kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak segera

dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, oleh

karena kepentingan tersebut sangat mendesak bagi Penggugat selaku

mantan istri Tergugat maupun selaku pemegang hak asuh atas anak-anak

Penggugat dan Tergugat untuk biaya nafkah maupun biaya pendidikan

anak-anak, untuk itu mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada

Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarkan masing-masing 1/3 gaji

dan penghasilan lainnya setiap bulan kepada Tergugat dan Anak-anak

Penggugat melalui Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, sampai dengan putusan dalam

perkara ini berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, mohon agar

Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian hukum tersebut maka dengan

segala kerendahan hati, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Sibolga, untuk menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, serta memanggil para pihak dalam perkara ini pada persidangan

yang ditentukan untuk itu, seraya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

MENGADILI: DALAM PROVISI: - Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui Bendahara

Pembayar Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk

menyerahkan masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian gaji dan penghasilan

lain dari Tergugat setiap bulan kepada Penggugat dan Anak-anak

Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, terhitung sejak gugatan ini

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, sampai Putusan

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatige daad);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (satu pertiga) total Gaji dan

Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji

dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat

melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan

ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah

Rp.151.317.776,00 (seratus lima puluh satu tiga ratus tujuh belas ribu tujuh

ratus tujuh puluh enam rupiah), secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara

ini (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan

rumah pemanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25

Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah

(depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui


langsung menyerahkan:

a. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada

Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;

b. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada

Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan

pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan

Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau

pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau

memasuki masa Pensiun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (Uitvoer baar bij

voorraad);

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequa et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas Kuasa

Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2017 yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali, sebab setelah

perceraian Penggugat dengan Terguggat, anak ketiga dari Penggugat

dengan Tergugat yang bernama Choky Permana Hutagalung pernah

meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dengan alasan untuk masuk ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


(APDN) dan uang itu Penggugat berikan sekalipun pada saat itu antara

Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa, akan tetapi kenyataannya anak Penggugat dengan Tergugat tersebut

tidak ada mendaftar ke APDN dan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) diminta oleh Penggugat dan sekarang Penggugat menggugat

Tergugat untuk meminta belanja atau biaya untuk anak-anak;

- Bahwa, anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah dewasa, bukan

merupakan tanggungan Tergugat lagi dan kalau memang ada yang

dibutuhkan oleh anak-anak, kenapa tidak disuruh menemui Tergugat,

Tergugat akan memenuhi permintaan mereka, akan tetapi Penggugat selalu

melarang anak-anak menjumpai Tergugat;

- Bahwa, Penggugat adalah pegawai Negeri dan punya penghasilan sendiri

dan Penggugat adalah Pegawai Negeri atas usaha dari Tergugat, sehingga

secara moral baik tuntutan Pengugat untuk diberikan kepadanya sepertiga

dari penghasilan Tergugat, adalah tidak tepat untuk dikabulkan, mengingat

perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena hal

yang sangat tidak baik yang memaksa Tergugat harus mengajukan gugatan

cerai;

- Bahwa, Tergugat pernah menitipkan beberapa kali sebagian gaji Tergugat di

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk diberikan kepada

Penggugat, bahwa akan tetapi Penggugat menolaknya;

- Bahwa oleh karena itu dimohonkan Majelis Yang Terhormat dan Yang Kami

Hormati agar berkenan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut

Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat pernah dititipkan olh Tergugat gaji untuk bulan Mei

dan Juni 2013 untuk diberikan kepda Penggugat, akan tetapi setelah Turut

Tergugat bertemu dengan Penggugat, Turut Tergugat memberikan titipan

dari Tergugat untuk Penggugat terseut diatas akan tetapi tidak diterima

oleh Penggugat;

- Bahwa oleh karena titipan tersebut diatas tidak diterima oleh Penggugat,

maka pada waktu Turut Tergugat bertemu dengan Tergugat sewaktu

penerimaan gaji bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan

Kabupaten Tapanuli Tengah, Turut Tergugat menyerahkan kembali gaji

yang dititipkan oleh Tergugat tersebut kepada Tergugat;

- Setelah kejadian tersebut Tergugat pun tidak ada lagi menitipkan gajinya

untuk diberikan kepada Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri

Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26

April 2017, sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatige daad);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (satu pertiga) total Gaji dan

Penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) total gaji

dan penghasilan Tergugat kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat

melalui Penggugat, sejak Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat

berkekuatan hukum Tetap, sejak bulan April 2013 sampai dengan gugatan

ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah

Rp.157.323.400,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga

ribu empat ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara

ini (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat berupa satu bidang tanah dan

rumah pemanen di atasnya yang terletak Jl. Sibolga-Barus KM 25

Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah

(depan makam Dr. Ferdinan Lumbantobing);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku atasan Tergugat melalui


langsung menyerahkan:

a. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada

Penggugat setiap bulan pada saat pembagian gaji PNS terhitung sejak

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;

b. 1/3 (satu pertiga) gaji dan penghasilan lainnya dari Tergugat kepada

Anak-Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan

pembagian gaji PNS, sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sibolga sampai seluruh Anak-Anak Penggugat dan

Tergugat dewasa dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata I;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini mengikat kepada intansi atau

pembayar gaji/pensiun apabila Tergugat pindah tugas ke Intansi lain, atau

memasuki masa Pensiun;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (Uitvoer baar bij

voorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini

ditetapkan sejumlah Rp 3.346.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh

Enam Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:

33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26 April 2017, Kuasa Hukum Pembanding

semula Tergugat telah mengajukan Permohonan banding sesuai Akta Banding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 8 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Mei 2017 dan

kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah

menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 3 Juli 2017 dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Juli 2017, Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum

Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 5 Juli 2017 dan kepada Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum

Terbanding semuIa Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding

tertanggaI 10 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sibolga pada tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut

telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada

tanggal 11 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada

tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg yang di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Sibolga telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2017, kepada

Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 5 Juli 2017 dan kepada Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017, untuk mempelajari

berkas perkara seIama 14 (empat beIas) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah

mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2017 terhadap putusan

Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 26 April

2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA yang

memeriksa dan yang mengadili serta yang memutus perkara banding ini /

JUDEX-FACTI, tidak teliti atau lalai didalam meneliti Bukti-bukti surat yang

TERGUGAT / PEMBANDING sekarang ajukan ke depan persidangan.

2. Bahwa Pihak TERGUGAT dalam perkara aquo didepan persidangan ada

mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat, bukti surat yang ditandai

dengan T.1 – T.31 diserahkan di persidangan dengan daftar bukti surat,

bukti surat yang ditandai dengan T.32-T.38 dilampirkan dalam kesimpulan /

Konklusi.

Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA yang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara aquo tidak ada mempertimbangkan hal-hal

yang telah dikemukakan pada bukti surat T.1-T.31, padahal bukti-bukti surat

tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa TERGUGAT / PEMBANDING

tanpa dimintapun oleh PENGGUGAT / TERBANDING, TERGUGAT / PEMBANDING ada mengirimkan uang kepada anak-anak PENGGUGAT

dengan TERGUGAT yang jumlahnya melebihi dari pada apa yang menjadi

kewajiban dari TERGUGAT / PEMBANDING terhadap anak-anak sesuai

dengan hak mereka menurut daftar gaji atau besarnya tunjangan anak,

sedangkan untuk PENGGUGAT / TERBANDING memang tidak ada

TERGUGAT / PEMBANDING berikan karena PENGGUGAT / TERBANDING

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap,

namun PENGGUGAT / TERBANDING masih sampai hati mengambil uang

yang dikirimkan / di transfer oleh TERGUGAT / PEMBANDING kepada anak

PENGGUGAT / TERBANDING dengan TERGUGAT / PEMBANDING yang

bernama AQUINA WIDYA sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta

Rupiah) atau ditandai dengan Bukti Surat T.30 dan setelah itu ada lagi

Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk dipergunakan menyambung kuliah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


anak ke-3 PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama CHOKY PERMANA HUTAGALUNG di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

Medan, tetapi ternyata tidak ada mendaftar di APDN akan tetapi uang tersebut

kemudian diambil oleh PENGGUGAT / TERBANDING.

Dalam bukti surat T.38 atau struk gaji pemerintah tidak ada lagi membayar

tunjangan istri (Vide T.38 poin 1) dan PENGGUGAT / TERBANDING pun sudah

dikeluarkan dari gaji TERGUGAT / PEMBANDING.

Bahwa dari bukti surat T.38 terlihatlah secara jelas bahwa TERGUGAT / PEMBANDING hanya menerima gajinya yang tinggal sebesar Rp 738.561 dan

dipotong oleh pinjaman dan pinjaman itu diketahui oleh PENGGUGAT / TERBANDING dan keadaan ini pun berakhir nanti setelah pinjaman selesai

beberapa tahun lagi kedepan.

Bahwa kalaupun sampai sekarang TERGUGAT / PEMBANDING tidak ada

memberikan gaji kepada PENGGUGAT / TERBANDING, adalah karena:

- TERGUGAT / PEMBANDING pernah menitipkan beberapa kali gaji

TERGUGAT / PEMBANDING kepada bendahara gaji dari Dinas Kesehatan

Tapanuli Tengah, akan tetapi gaji yang didtitipkan tersebut ditolak oleh

PENGGUGAT / TERBANDING, padahal pada saat itu PENGGUGAT / TERBANDING mengetahui gaji TERGUGAT / PEMBANDING hanya berkisar

700 Ribuan lagi dan ini akan berlangsung beberapa tahun lagi kedepan.

3. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT menganggap

TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah bapaknya…, mengapa mereka

tidak pernah menjumpai TERGUGAT / PEMBANDING untuk memintak

biaya hidup, mengapa mereka hanya mengingat apa yang menjadi haknya (

melalui PENGGUGAT tetapi tidak melaksanakan kewajibannya ), seperti

melihat TERGUGAT / PEMBANDING sewaktu sakit.

4. Bahwa PENGGUGAT / TERBANDING yang pertama mengajukan

Perceraian ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tegah (TURUT

TERBANDING) dan telah disetujui anak-anak, maka dengan ini Majelis

Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan bukti surat (T.34 dan T.35) tersebut.

Bahwa kalau anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT membutuhkan

sesuatu biaya yang penting atau biaya hidup, kenapa mereka tidak pernah

membertiahu TERGUGAT / PEMBANDING secara langsung atau melalui

telepon / hp.

Bahwa kalau TERGUGAT / PEMBANDING dinyatakan melakukan

perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang mana

TERGUGAT / PEMBANDING lakukan, sedang TERGUGAT / PEMBANDING

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


telah berbuat melebihi dari apa yang menjadi kewajiban TERGUGAT / PEMBANDING.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas amar putusan dalam

perkara aquo pada angka 2 (dua) sudah seharusnya ditolak secara tegas.

Bahwa oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT / TERBANDING dalam petitum gugatan angka 3 atau amar putusan perkara

aquo angka 3 adalah patut untuk dikesampingkan.

Mengenai amar putusan dalam perkara aquo angka 4 adalah hal ini tidak

mungkin dapat dilaksanakan karena itu adalah merupakan tempat tinggal dari

TERGUGAT / PEMBANDING, sedangka untuk PENGGUGAT / TERBANDING

yang di tempatinya sekarang adalah pada awalnya rumah pencaharian bersama

tetapi biarlah di tempati PENGGUGAT / TERBANDING.

Bahwa amar putusan angka 5 yang menyatakan penghasilan lainnya

supaya diberikan kepada PENGGUGAT / TERBANDING, hal ini tidak ada dasar

hukumnya, harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas amar putusan angka 6 dan 7

harus ditolak atau dibatalkan.

Bahwa anak-anak tergugat sudah dewasa semua dan tidak termasuk lagi

dalam daftar gaji, jadi tuntutan PENGGUGAT / TERBANDING mengada-ngada

dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN / MAJELIS HAKIM TINGGI

YANG TERHORMAT DAN YANG KAMI HORMATI SERTA MULIAKAN YANG

MEMERIKSA, MENGADILI DAN YANG AKAN MEMUTUS PERKARA

BANDING INI agar berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 33/PDT-G/2016/PN-

Sbg tertanggal 26 April 2017.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

atau

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat

telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomot 33/Pdt.G/2017, tanggal 26

April 2017 tersebut adalah mengacu kepada Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.

21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28

Maret 2013 (bukti P-2);

2. Bahwa amar putusan tersebut pada point ke-7 (ketujuh) bukti P-1 dan P-2

tersebut, Dalam Rekonpensi yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah

Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji setiap bulan

serta penghasilan lainnya dari Tergugat dalam rekonpensi kepada Penggugat

dalam rekonvensi, dan 1/3 bagian dari gaji setiap bulan dan penghasilan lainnya

dari Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak Penggugat dan

Tergugat dalam rekonvensi semuanya diserahkan melalui Penggugat dalam

rekonvensi”

3. Bahwa sampai saat ini, tidak ada itikad baik dari Pembanding, untuk

menjalankan Putusan dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut, walaupun

Terbanding sebagai bekas istri dari Terbanding, maupun selaku pemegang

hak asuh anak-anak, telah berulang kali memohon melalui Ketua Pengadilan

Negeri Sibolga maupun melalui Turut Terbanding, agar Terbanding mematuhi

isi putusan tersebut, akan tetapi Terbanding secara melawan hukum tidak

mematuhi putusan tersebut, sehingga gugatan dalam perkara a quo yang

dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai

upaya Paksa bagi Pembanding;

4. Bahwa Terbanding selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) merasa sebagai

orang yang kebal hukum, buktinya walaupun Badan Kepegawaian Negara

(BKN) telah menerbitkan Surat dengan Surat Nomor : F.IV.26-30/N.24-8/40,

tertanggal 6 November 2014 yang ditujukan kepada Turut Terbanding yang

tembusannya kepada Pembanding (bukti P-13), dan surat yang kedua dari

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat Nomor. F.IV.26-

30/N.11-6/40, tertanggal 4 Juni 2015 (bukti P-14), serta Surat Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

dengan Surat Nomor : B-1738A/Set/KPP-PA/Rokum/11/2014, tertanggal 14

November 2014, tertanggal 06 Desember 2016, (bukti P-15), tetapi

Terbanding, maupun Turut Terbanding tidak mengindahkannya;

5. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor F III 26-

30/M 20-6/46, tanggal 12 Mei 2017 yang ditujukan kepada Turut Tergugat

(Bukti Tambahan terlampir) kembali menegaskan ketentuan Pasal 8

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Pasal 16 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Bagi PNS, adalah bersifat imperative;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang

petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, angka 4

huruf (g) Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari :

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan Keluarga

3. Tunjangan jabatan (kalau ada)

4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan

7. Bahwa Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1990, tentang Petunjuk

pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 pada Romawi I:

1) Angka (17) yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima

oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu

terjadinya perceraian;

2) Angka (18) Bendaharawan Gaji wajib menyerahkan secara langsung

bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat

terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari

PNS bekas suami yang menceraikannya;

3) Angka (19) bekas istri dapat mengambil gaji yang menjadi haknya secara

langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat

meminta untuk dikirimkan kepadanya;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri

Sibolga yang dimohonkan banding perkara a quo, telah sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa alasan memori Banding dari Pembanding pada angka (2) adalah tidak

beralasan hukum, karena seluruh bukti yang diajukan oleh

Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sibolga pada putusan halaman 32, dimana seluruh bukti-

bukti surat T-1 s/d T-31 adalah dalam masa perkawinan antara Pembanding

dengan Terbanding (belum terjadi perceraian);

10. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat T-1 sampai dengan bukti

surat T-31, diketahui bahwa bukti surat berupa slip penyetoran yang

ditransfer/dikirim Tergugat kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat yang

bernama Aquina Widya dan Eva Yolanda merupakan bukti pengiriman uang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


yang dilakukan Tergugat sejak bulan September 2009 s/d bulan Juni 2012,

dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-

istri, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena

perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Maret 2013,

oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan

Tergugat (T-1 sampai dengan T-31) tidak dapat membuktikan sangkalannya,

dan Turut Tergugatpun tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung

sangkalannya, sehingga dalil posita Penggugat tidaklah dapat dipatahkan

oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat;

11. Bahwa alasan Memori banding Pembanding angka (3), tidak tepat dijadikan

sebagai alasan keberatan putusan perkara a quo, karena itu adalah bentuk

kegalauannya dan lebih tepat dijadikan sebagai bahan curahan hati (curhat)

kepada teman-temannya;

12. Bahwa alasan Pembanding pada memori bandingnya angka (4) juga adalah

ilusi semata, sudah jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.

21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), Sahat Maruli

Hutagalung-lah sebagai pihak Penggugat yang mengajukan gugatan

perceraian kepada Terbanding;

13. Bahwa alasan memori banding Pembanding yang menyatakan dalam bukti T-

38, Penggugat/Terbanding sudah dikeluarkan dari dari gaji

Pembanding/Tergugat sehingga tidak ada lagi tunjangan istri, adalah

pernyataan yang keliru dan membingungkan (confuse), Terbanding tidak ada

menuntut tunjangan istri dalam perkara ini;

14. Bahwa alasan Pembanding yang menyatakan hanya menerima gaji sebesar

Rp.738.561 dan dipotong oleh pinjaman dan pinjaman itu diketahui oleh

Penggugat/Terbanding adalah suatu kebohongan besar, tidak ada

Penggugat/Terbanding mengetahui, menyetujui Pembanding melakukan

pinjaman uang ke BANK, buktinya Pembanding tidak ada mengajukan bukti

tanda tangan persetujuan Terbanding, dan jika ada maka itu adalah tindak

pidana pemalsuan;

15. Bahwa selain itu sejak putusan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.

21/Pdt.G/2012/PN-SBG, tanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-1), jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor No. 27/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 28

Maret 2013 (bukti P-2) berkekuatan hukum tetap, maka dengan bukti P-3,

Terbanding telah memberitahukannya sedara tertulis Kepala Dinas

Kesehatan Tapanuli Tengah Nomor : Ist/IV/2013 tertanggal 30 April 2013,

dimana dalam putusan itu ada kewajiban Pembanding untuk menyerahkan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2/3 gaji dan penghasilannya kepada Terbanding dan anak-anak Pembanding

dan Terbanding melalui Terbanding, selaku pemegang hak asuh;

16. Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar hukum Pembanding untuk

menyatakan Putusan perkara a quo dibatalkan, sebaliknya sudah jelas dan

berdasarkan hukum, gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar Permohonan Banding

Pembanding ditolak, seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga

Nomor 33/Pdt.G/2017/PN-Sbg, tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017, Memori

Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori

Banding dari Terbanding semula Penggugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding

berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang

disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka

MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbg

tanggal 26 April 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di

pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara

dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan

dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara

Perdata/RBg;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:

33/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 26 April 2017, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, oleh Kami: H.A.N DALIMUNTHE, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH., MH dan AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 318/PDT/2017/PT-MDN tanggal 2

Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SHsebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak berperkara;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ERWAN MUNAWAR, SH., MH H.A.N DALIMUNTHE, SH., MM., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum Panitera Pengganti.

PITER MANIK, SH Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-