Download pdf - PENDAHULUAN - · PDF filePanjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ... 2008-2013 pembangunan

Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

2008-2013

1

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Sumatera Selatan tahun 2008-2013 yakni SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS YANG BERBUDAYA. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mewujudkan pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap SKPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam


2008-2013

2

merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk dokumen perencanaan daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang didalamnya terdapat rencana kerja lima tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Bappeda ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Gubernur terpilih pada saat kampanye.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 – 2013 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);


2008-2013

3

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat

visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan

memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;


2008-2013

4

3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih

terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. 5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka

akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4 Sistimatika Penulisan

Renstra ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan

tujuan penyusunan Renstra Bappeda, referensi berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang pembentukan daerah, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah, Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi Bappeda, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda, kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan. BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI SKPD Memuat penjelasan tentang perkembangan statistik daerah

(daerah dalam angka), khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi/pelayanan Bappeda, hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda periode sebelumnya, faktor kunci keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra Bappeda periode sebelumnya.


2008-2013

5

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga tujuan Bappeda, yang merupakan penjabaran dari misi, dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai. Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Program dan kegiatan yang direncanakan, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Program dan Kegiatan yang melekat pada SKPD dan Program dan Kegiatan dalam kelompok urusan wajib yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang .

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU

KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja Bappeda yang

mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. BAB VII. PENUTUP


2008-2013

6

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan

pembangunan Daerah; b. Pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, Instansi-instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;

d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

e. Penyusunan, evaluasi dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;

f. Koordinasi kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi:

g. Koordinasi perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah baik regional dan nasional;

h. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan; i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Gubernur di bidang

pembangunan; j. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai

petunjuk Gubernur; k. Penyediaan data, informasi dan hasil-hasil pembangunan yang

sedang dan atau telah dilaksanakan;


2008-2013

7

l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur organisasi Bappeda

SUB BIDANG

PEMANTAUAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

UPTB PENATAAN RUANG

SEKSI PENGOLAHAN DATA &

INFORMASI

SEKSI PENATAAN RUANG

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUB BIDANG PENGAIRAN DAN

KECIPTAKARYAAN

SUB BIDANG INDUSTRI DAN SUMBER

DAYA ALAM

BIDANG PEREKONOMIAN BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG SARANA DAN PRASARANA BIDANG PENGENDALIAN

SUB BIDANG AGRIBISNIS

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN

SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG PERHUBUNGAN

DAN KEBINAMARGAAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA


2008-2013

8

2.2. Kepegawaian dan Aset

2.2.1. Kepegawaian

Susunan kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

(Januari 2009)

No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki – Laki 54 2 Perempuan 46 Jumlah 100

Tabel 2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Januari 2009)

No Tingkat Pendidikan Jumlah ( org )

1 Doktoral (S3) 1 2 Pasca Sarjana (S2) 25 3 Sarjana (S1) 49 4 Diploma 4 5 SLTA 18 6 SLTP 1 7 SD 2 Jumlah 100

Tabel 3 . Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (Januari 2009)

No Jenis Diklat Jumlah (org)

1 Adum 35 2 Adumla 17 3 Spama / Diklatpim III 16 4 Spamen / Diklatpim II 2 Jumlah 70


2008-2013

9

Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional

(Januari 2009)

No Jenis Diklat Jumlah (org)

1 Perencanaan 1 2 Monitoring dan Evaluasi 9 3 Pendidikan Kebendaharaan APBD 19 4 Kursus Manajemen Proyek (KMP) 7 5 Pemegang Kas - 6 Kearsipan 5 7 Tata Naskah Dinas 10 8 Legal Drafting/Perundangan 2 Jumlah 53

Tabel 5. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)

(Januari 2009)

No Golongan Jumlah (org)

1 Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Pembina (IV/a) 6

Jumlah 8 2 Penata Tingkat I (III/d) 22

Penata (III/c) 22

Penata Muda Tingkat I (III/b) 20

Penata Muda (III/a) 7

Jumlah 71

3 Pengatur Tingkat I (II/d) -

Pengatur (II/c) -

Pengatur Muda Tingkat I (II/b) -

Pengatur Muda (II/a) 12

Jumlah 12


2008-2013

10

4 Juru Tingkat I (I/d) -

Juru (I/c) 1

Juru Muda Tingkat I (I/b) -

Juru Muda (I/a) 2

Jumlah 3 5 CPNS Penata Muda (III/a) 1 Pengatur (II/c) 2 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - Pengatur Muda (II/a) 2

Jumlah 6

6 Tenaga Honorer 15

Jumlah 15

Jumlah Keseluruhan 115

2.2.2. Aset

Tabel. 6. Daftar Sarana dan Prasarana (Januari 2009)

No Jenis Barang Jumlah Keterangan 1 2 3 4 1 Bangunan Gedung 1 buah (3 lantai) 2 Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (Empat)

10 buah

- Kendaraan Roda 2 (Dua)

9 buah

3 Komputer (Laptop) 26 buah 10 rusak, 15 baik

4 Komputer (Personal Computer)

39 buah

5 Mesin Ketik Manual 5 buah 6 AC 51 buah 7 TV Berwarna 8 buah


2008-2013

11

8 LCD 7 buah 9 Scanner 5 buah 10 Kamera Foto 10 buah 11 Handycam 8 buah 12 Wireless 2 buah 13 Brankas 11 buah 14 Filling Cabinet 28 buah 15 Almari Kayu / Besi 26 buah 16 Meja kursi Tamu 9 buah 17 Meja Kerja 137 buah 18 Kursi Kerja 182 buah 19 Meja Rapat 13 buah 20 Kursi rapat 182 buah 21 White board 5 buah 22 Pesawat Telepon 7 buah 23 Fax 2 buah 24 Printer 26 buah 25 Screen Board 2 buah 26 Hub Switch 2 buah 27 Meja Komputer 27 buah

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1. Jenis pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Perencana 5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD Provinsi.


2008-2013

12

6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.

7. Memberikan informasi potensi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.2. Kelompok sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, maka yang yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- Unsur Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah)

dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan. - SKPD Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota dalam hal penyediaan

panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

- Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

NO JENIS PELAYANAN KELOMPOK SASARAN 1 Pemikiran strategis di

bidang perencanaan Unsur pimpinan (Gubernur, Wagub, Sekda)

2 Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

SKPD Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota

3 Menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pemangku kepentingan (masyarakat, Badan Usaha Swasta dan Pemerintah) dalam negeri maupun luar negeri


2008-2013

13

Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (top-down); dan 5) bawah-atas (bottom-up). Berdasarkan pendekatan politik, di Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai pada beberapa daerah di Sumatera Selatan yaitu Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Palembang, Walikota Lubuklinggau, Walikota Pagar Alam, Walikota Prabumulih, Bupati Empat Lawang, Bupati Ogan Komering Ilir, dan Bupati Banyuasin. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan


2008-2013

14

Peraturan Daerah. Dalam proses penetapan RPJMD Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota. Evaluasi dimaksud untuk mensinkronkan program/kegiatan Kabupaten/Kota, dengan Provinsi dan Nasional. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Kawasan Palembang-Betung-Inderalaya (Patungraya), Palembang-Sungsang Inderalaya (Pasanglaya), Studi Pembangunan Terminal Peti Kemas, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Setiap tahun Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melakukan Musrenbang RKPD Provinsi dan ikut terlibat dalam Musrenbang Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka sentralisasi perencanaan di Sumatera Selatan dengan pendekatan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi). Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan


2008-2013

15

secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana; Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka


2008-2013

16

Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

3.2 Hasil – Hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat

kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.


2008-2013

17

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan

formal dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan,

RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Namun disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang berbeda terhadap posisi Bappeda

sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda

dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya

kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis

yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD Provinsi, antara SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan.

7. Internal BAPPEDA: belum tersedia Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.


2008-2013

18

3.3 Analisa Isu – Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Kekuatan (Strength)

1. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

2. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);

5. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda;

6. Struktur organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;

7. Pola kerja di Bappeda yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

8. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Kelemahan (Weakness)

1. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda didukung oleh team work yang terpadu;

2. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian;


2008-2013

19

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

4. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan. Monitoring dan evaluasi ini juga sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan;

6. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah;

7. Belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien;

Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi Bappeda;

4. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;

5. Terjalinnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui Pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan SDM;

6. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;


2008-2013

20

Tantangan/Ancaman (Threat)

1. Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari dinas/instansi belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan;

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); dan

7. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD Provinsi, antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan.


2008-2013

21

Tabel Analisis SWOT

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

Peluang (O) (S) + (O) (W) + (S)

Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan peluang - Meningkatkan potensi

dan kompetensi SDM perencana pembangunan dalam menunjang peran Bappeda sebagai think tank dan koordinator perencanaan pembangunan.

Strategi menanggulangi Kendala/Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang - Pelaksanaan analisis,

pengkajian dan perumusan kebijakan strategi di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.

Tantangan/Ancaman (T)

(S) + (T) (W) + (T)

Strategi memakai Kekuatan untuk menghadapi Tantangan/Ancaman - Meningkatkan efektivitas

koordinasi perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Strategi memperkecil Kendala/Kelemahan dan menghadapi Tantangan/Ancaman - Memantapkan peran

Bappeda dalam penyusunan RAPBN dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan

- Meningkatkan kemampuan untuk menyediakan data dan informasi pembangunan yang akurat, lengkap dan up to date.

ALI


2008-2013

22

Bab 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 yaitu “Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”.

Berdasarkan pada visi Provinsi Sumatera Selatan diatas, visi

BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut:

“INSTITUSI PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DENGAN SEMANGAT PENGABDIAN UNTUK MELAYANI"

Kualitas : - profesional

- visioner think globally - berbasis lokal act locally

Pengabdian : > loyalitas > sesuai peraturan perundang-undangan > mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Melayani : √ enterpreneur

√ pro aktif √ team work

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas

apabila memenuhi beberapa kriteria, yang dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan 3 (tiga) kriteria yaitu :

- Berbasis lokal :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi


2008-2013

23

masyarakat, sehinga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

- Mendukung perencanaan pembangunan nasional :

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- Akomodatif terhadap dinamika global :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat mengahadapi arus globalisasi.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana

fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spasial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

4.2 Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah:


2008-2013

24

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

2. Mewujudkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi perencanaan antar daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk meminimalisasi konflik dan/atau dampak negatif. Simplifikasi yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipatif aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sesuai dengan tugasnya yang mencakup ranah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan, maka institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dengan tetap menjaga konsistensi perencanaan dengan penganggarannya serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Institusi perencanaan dituntut untuk mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan


2008-2013

25

daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

4.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 4.1

Misi-Tujuan

Misi Tujuan 1. Meningkatkan kualitas

rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

1. Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas.

2. Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas sesuai agenda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Mewujudkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi Perencanaan antardaerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan keterpaduan Program antar Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

4. Menyediakan Standar Operation Procedure (SOP).

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

5. Meningkatkan keterkaitan dokumen perencanaan.

6. Kerjasama antar instansi perencanaan baik spasial/daerah maupun sektoral.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan. 7. Mewujudkan pelayanan prima.


2008-2013

26

4.4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4.2. Tujuan-Sasaran

Sasaran Tujuan Uraian Indikator

Misi Kesatu 1. Membina dan

mengembangkan SDM perencana yang berkualitas.

2. Mewujudkan

perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas sesuai agenda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Meningkatnya

kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Terwujudnya

penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Jumlah aparat

yang lulus pelatihan perencanaan.

Jumlah aparat

perencana SKPD dan Kab/Kota yang memahami perencanaan dan pengendalian.

Jumlah produk

perencanaan yang dihasilkan.

Persentase usulan

program/kegiatan yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Persentase usulan

program/kegiatan yang tumpang tindih.


2008-2013

27

Misi Kedua

1. Meningkatkan keterpaduan program antar Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

2. Menyediakan

Standar Operation Procedure (SOP).

Meningkatnya

kualitas usulan program dan kegiatan.

Persentase usulan program/kegiatan yang terintegrasi dengan usulan Kab/Kota.

Misi Ketiga 1. Meningkatkan

keterkaitan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Terwujudnya

konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Persentase

pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan RPJM dan RKPD.

Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD.

Persentase program SKPD yang diatur dalam RKA SKPD.

Misi Keempat 1. Mewujudkan

pelayanan prima

Meningkatnya

fasilitas pendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah fasilitas, data/informasi pembangunan yang tersedia.


2008-2013

28

4.5 Strategi

Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 4.3.

Tujuan-Strategi

Tujuan Strategi

Misi Satu 1. Membina dan mengembangkan

SDM perencana yang berkualitas.

2. Mewujudkan perencanaan

dan pengendalian pembangunan yang berkualitas sesuai agenda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Meningkatkan potensi dan

kompetensi SDM perencana pembangunan dalam menunjang peran Bappeda sebagai think tank dan koordinator perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategi di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.

Misi Kedua 1. Meningkatkan keterpaduan

program antar Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

2. Menyediakan Standar

Operation Procedure (SOP).

Meningkatkan efektivitas


Misi Ketiga 1. Meningkatkan keterkaitan

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Memantapkan peran Bappeda

dalam penyusunan RAPBD dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.


2008-2013

29

2. Kerjasama antar instansi perencanaan baik spasial/daerah maupun sektoral.

Misi Keempat 1. Meningkatkan pelayanan prima.

Meningkatkan kemampuan

untuk menyediakan data dan informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

4.6 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.4. Strategi-Kebijakan

Strategi Kebijakan

Misi Kesatu 1. Meningkatkan potensi dan

kompetensi SDM perencana pembangunan dalam menunjang peran Bappeda sebagai think tank dan koordinastor perencanaan pembangunan.

Peningkatan kemampuan

teknis dan strategis SDM perencana baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil


2008-2013

30

2. Pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategi di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.

pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

Misi Kedua 1. Meningkatkan efektivitas


Mendorong dan mensinergikan

serta memfasilitasi penyusunan usulan rencana kerja SKPD.

Peningkatan kualitas

koordinasi pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan keterpaduan lintas sektor pembangunan.

Misi Ketiga 1. Memantapkan peran Bappeda

dalam penyusunan RAPBD dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

Mewujudkan sinkronisasi dan

sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.

Misi Keempat 1. Meningkatkan kemampuan

untuk menyediakan data dan informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

Membangun dan mengembangkan

pusat data dan informasi perencanaan, pengendalian dan tata ruang.

Membangun sarana dan prasarana institusi perencanaan.


2008-2013

31

Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

A. Pencapaian Tujuan Kesatu yaitu membina dan mengembangkan

SDM perencana yang berkualitas - Sasaran Pertama dari Tujuan Kesatu

Untuk mencapai Sasaran Pertama dari Tujuan Kesatu yaitu meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana (Jabatan Fungsional Perencana) Pelatihan Penyusunan LAKIP Pelatihan Perbendaharaan dan Keuangan Pelatihan Kesekretarisan, Keprotokolan dan Kehumasan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelatihan Perencanaan Transportasi Pelatihan Perencanaan Ekonomi Makro Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender Pelatihan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang Pelatihan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Pelatihan Bidang Pengendalian dan Evaluasi selaku anggota

Indonesia Development Evaluation Communty (INDEC) - Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah


2008-2013

32

- Bimbingan Teknis Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Bimbingan Teknis Anggaran Berbasis Gender

Program dan kegiatan diatas secara rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran I

B. Pencapaian Tujuan Kedua yaitu mewujudkan perencanaan dan

pengendalian pembangunan bidang Infrastruktur, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengendalian Pembangunan serta Penataan Ruang yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan sesuai agenda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

- Sasaran Pertama dari Tujuan Kedua Untuk mencapai Sasaran pertama dari Tujuan Kedua yaitu : Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan : - Penyusunan Rancangan RPJMD - Penetapan RPJMD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban

(LKPJ) - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah - Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Alokasi Khusus

(DAK) - Penetapan Rancangan Perda Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Daerah dan Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Penyusunan Renstra Bappeda - Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Infrastruktur Strategis ke-PU-an - Penyelenggaraan Forum Transportasi Provinsi Sumatera Selatan - Penyusunan Jaringan Transportasi Strategis Provinsi Sumatera

Selatan - Penyusunan Data Base Infrastruktur - Penyusunan Road Map Pembangunan Sumber Daya Air


2008-2013

33

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Kegiatan :

- Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- Penyusunan Buku Karakteristik Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- Koordinasi Program Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4. Program Perencanaan Sosial Budaya. Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan

5. Program Perencanaan Tata Ruang. Kegiatan :

- Revisi Rencana Tata Ruang - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi Sumatera Selatan - Penyusunan Raperda Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi

Sumatera Selatan - Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Mangrove

Provinsi Sumatera Selatan - Penyusunan Masterplan Ekosistem Rawa dan Gambut Provinsi

Sumatera Selatan - Identifikasi Permasalahan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

Selatan - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang - Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan - Evaluasi RTRW dan Raperda RTRW Kabupaten/Kota - Pengembangan Data Spasial

C. Pencapaian Tujuan Ketiga yaitu meningkatkan keterpaduan

program antar Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. - Sasaran Pertama dari Tujuan Ketiga Untuk mencapai Sasaran Pertama dari Tujuan Ketiga yaitu

meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :


2008-2013

34

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan : - Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD - Fasilitasi Penyusunan RPIJM bidang Keciptakaryaan - Fasilitasi Penyusunan Pansimas dan Sanimas - Sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD - Koordinasi WISMP - Koordinasi Penunjang UNFPA Siklus 7 - Koordinasi dan Pendampingan SCB-DP Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2010 - Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bappeda se Sumatera

Selatan - Fasilitas Penyusunan Draft RKA SKPD - Optimalisasi Sistem Pelaporan Berbasis ICT

2. Program Kerjasama Pembangunan. Kegiatan :

- Koodinasi Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pembangunan Proyek-Proyek Infrastruktur

- Partisipasi dalam Kegiatan Promosi Pembangunan

Program dan kegiatan diatas secara rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran I D. Pencapaian Tujuan Keempat yaitu meningkatkan keterkaitan

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. - Sasaran pertama dari Tujuan Keempat Untuk mencapai Sasaran Pertama dari Tujuan Keempat yaitu

Terwujudnya Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan. Ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan : - Penyusunan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Penyusunan KUA - Penyusunan PPAS - Penyusunan KUPA - Penyusunan PPAS Perubahan - Studio Anggaran Provinsi Sumatera Selatan


2008-2013

35

Program dan kegiatan diatas secara rinci dapat dilihat dalam tabel pada Lampiran I.

E. Pencapaian Tujuan Kelima yaitu mewujudkan pelayanan prima. - Sasaran Pertama dari Tujuan Kelima Untuk mencapai Sasaran Pertama dari Tujuan Kelima yaitu

meningkatkan fasilitas pendukung perencana pembangunan. Ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran - Penyediaan Jasa Tutor SKJ - Pengelolaan Website - Penyediaan Jasa Administrasi Perencana Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


2008-2013

36

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya

4. Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan :

- Penyusunan Sumatera Selatan dalam Angka - Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan - Penyusunan Situasi Ketenagakerjaan Sumatera Selatan - Aplikasi Data Terintegrasi Bidang Sosial Budaya - Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Manusia Sumatera

Selatan - Penyusunan Analisis Standar Biaya - Penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) - Pengembangan Perpustakaan Bappeda - Penyusunan dan Penyajian Data, Informasi, Statistik Hasil

Pembangunan dan Potensi Daerah


2008-2013

37

Bab 6

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerjayang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Bappeda sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

Jumlah aparat yang lulus pelatihan perencanaan

Jumlah aparat perencana SKPD dan Kabupaten/Kota yang memahami perencanaan dan pengendalian


2008-2013

38

2. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas

Jumlah produk perencanaan yang dihasilkan

Persentase usulan program yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur

Persentase usulan program/kegiatan yang tumpang tindih

3. Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan

Persentase usulan program/kegiatan yang terintegrasi dengan usulan Kabupaten/Kota

4. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD

Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Persentase program SKPD yang diatur dalam RKA SKPD

5. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan

Jumlah fasilitas, data/informasi pembangunan yang tersedia


2008-2013

39

Bab 7

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2008-2013 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya. Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (RKA-Bappeda Provinsi Sumatera Selatan).