Download pdf - Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014kpud-cilacapkab.go.id/assets/data_web/berkas/2016/06/cerdas... · Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan ... Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 14 15

KPU KABUPATEN CILACAPTAHUN 2014

www.kpud-cilacapkab.go.id

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

0 | B u k u P e m i l u L e g i s l a t i f K P U K a b . C i l a c a p


Pengantar

Adanya fakta bahwa pada Pemilu 2009 tingkat suara yang tidak sah

secara nasional adalah 14,3 % dan tren partisipasi Pemilu yang

semakin menurun menjadi tantangan utama penyelenggara Pemilihan

Umum. Dalam upaya tersebut KPU memerlukan dukungan seluruh

elemen masyarakat untuk dapat menggelorakan semangat kepada

pemilih agar dapat menggunakannya pada Pemilihan Umum 2014.

Dengan demikian semua pihak harus dapat mendukung upaya

penyelenggara Pemilu dalam hal:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu;

2. Meningkatkan partisipasi pemilih;

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;

4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda

pemilu dan demokratisasi.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku berisi

informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan informasi lain yang diharapkan

menambah khazanah pengetahuan bagi pemilih sehingga dapat

menjadi pemilih yang cerdas dan cermat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita.

Cilacap, Februari 2014

Tim Penyusun


BAB I

NEGARA DEMOKRATIS

Ciri Negara Demokratis:

o Adanya Penyelenggaraan Pemilu secara berkala.

o Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif

o Adanya perlindungan atas HAM

o Berkembangnya Civil Society dalam masyarakat

Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi

yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan

rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan

sarana sirkulasi elit

UNTUK APA PEMILU?

TUJUAN PEMILU(Election Objectives)

KETERWAKILAN

POLITIK(Political

Representativeness)

INTEGRASI

NASIONAL(National Integration)

PEMERINTAHAN

EFEKTIF(Effective

Government)


BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD

TAHUN 2014

Dasar Hukum

o UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1),

Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

o UNDANG UNDANG

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang: Partai Politik.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang:

Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun

2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Peneyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 1 2010 Tentang perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008

tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan

umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07


Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor

19 Tahun 2013;

Peraturan KPU Nomor 10 2013 Tentang: Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun

2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang

akan diuraikan sebagai berikut:

1. Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara langsung

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya,

tanpa perantara;

2. Umum: berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan dan minimal dalam usia sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak

ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah

berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan

yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah

memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi suku, agama,

ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status social dan lain-

lain;


3. Bebas: berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas

menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin

keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak

hati nurani dan kepentingannya;

4. Rahasia: berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin

bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan

dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi

pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan

secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak

manapun;

5. Jujur: berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta

Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta

semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap

dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

6. Adil: berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan

peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun.

Asas Penyelenggaraan Pemilu

o Mandiri

o Jujur

o Adil

o Kepastian hukum

o Tertib penyelenggaraan

o Kepentingan umum

o Keterbukaan

o Proporsional

o Akuntabilitas

o Efisiensi

o Efektivitas


TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN

DPRD TAHUN 2014

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 April 2014

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di:

o PPS 10 – 15 April 2014

o PPK 13 – 17 April 2014

Rekapitulasi & penetapan hasil penghitungan suara di:

o KPU Kabupaten/Kota 19 – 21 April 2014

o KPU Provinsi 22 – 24 April 2014

o KPU RI 26 April–6 Mei 2014

Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional 7 – 9 Mei 2014

Penetapan ambang batas Parpol 7 – 9 Mei 2014

Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih:

o Tingkat nasional 11 – 17 Mei 2014

o Tingkat provinsi 11 – 13 Mei 2014

o Tingkat Kabupaten/Kota 11 – 13 Mei 2014

Peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota:

o DPRD Kabupaten/kota Juni – Oktober 2014

o DPRD Provinsi Juni – Oktober 2014

o DPR dan DPD Agustus – Oktober 2014


Pemilih

Syarat Pemilih

o Warga Negara Indonesia

o Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin;

o Terdaftar sebagai pemilih;

o Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

o Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

o Bukan anggota TNI/Polri.

Istilah-istilah Daftar Pemilih

1. DPT: Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih yang telah

memenuhi syarat undang-undang.

2. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang telah

ada dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS asal;

3. DPK: Daftar Pemilih Khusus adalah daftar Pemilih bagi dan tidak

memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam

Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPT, atau DPTb.

4. DPKTb: Daftar Pemilih Khusus Tambahan, Pemilih dan tidak

terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.

Pemilih yang berhak memberikan suara adalah:

a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model

A3-KPU);

b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;

c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb:

1. Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK;

2. Pemilih Khusus Tambahan DPKTb.

d) Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP

dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain (Sesuai dengan

keputusan MK 85/2012).

Ketentuan dalam Penggunaan hak pilih

a) Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sesuai

dengan tempat pemilih terdaftar (Normal).


b) Pindah Memilih:

o Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat

pemberitahuan DPTb (Formulir Model A5-KPU ) untuk

digunakan untuk memilih di TPS lain dengan menunjukan KTP

atau identitas yang sah, oleh PPS asal dicoret dalam DPT

o Pemilih melapor ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum Tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP

atau identitas lain yang sah dan membawa Formulir Model A5-

KPU yang ditandatangani oleh PPS asal.

o Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS

tujuan, tetapi mempunyai Formulir Model A5-KPU dari PPS

asal, dapat memberikan suara pada Tanggal Pemungutan Suara.

c) Memilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau

sebutan lain dengan ketentuan:

o Pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam

Daftar Pemilih manapun;

o Terlebih dahulu mendaftar di KPPS dengan membawa KTP dan

Kartu Keluarga di Tempat Pemungutan Suara;

o TPS berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan

alamat yang tertera di dalam KTP;

o Penggunaan hak pilih dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum

selesainya pemungutan suara di TPS.

d) Pemilih dengan halangan fisik

o Halangan fisik seperti pemilih tunanetra, tunadaksa, atau

halangan fisik lain, dapat dibantu oleh pendamping yaitu

Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.

o Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra

yang disediakan.

o Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan

menggunakan Formulir Model C3.



PESERTA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014


Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Peserta Pemilu tahun 2014 yang secara nasional diikuti 12 Partai

Politik Partai dengan Nomor Urut 1 sampai 10 ditetapkan pada 8

Januari 2013, sedangkan Partai Bulan Bintang ditetapkan pada 18

Maret 2013 dan PKP Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013 :

Kabupaten Cilacap dan Banyumas dalam Pemilu DPR RI dan DPRD

Provinsi, masuk dalam Daerah pemilihan Jawa Tengah 8 dengan Jumlah

Calon seperti dalam rincian tabel berikut:

NONamaPartai

JUMLAH CALEG

DPR RI DAPIL JATENG VIII

(Kab. Banyumas & Kab. Cilacap)

DPRD PROV JATENGDAPIL VIII

(Kab. Banyumas & Kab. Cilacap)

1 NasDem 8 10

2 PKB 8 10

3 PKS 7 10

4 PDI P 8 9

5 Golkar 8 10

6 Gerindra 8 10

7 PAN 8 10

8 Demokrat 8 10

9 PPP 8 10

10 Hanura 8 9

14 PBB 8 2

15 PKPI 8 1

Total Caleg 95 101


Untuk Pemilu DPRD Kabupaten, Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 6

(enam) Daerah pemilihan dengan Jumlah Calon seperti dalam rincian

tabel berikut:

NONamaPartai

JUMLAH CALEG DPRD KABUPATEN CILACAP Jumlah

Cilacap 1 Cilacap 2 Cilacap 3 Cilacap 4 Cilacap 5 Cilacap 6

1 NasDem 8 7 6 9 6 11 47

2 PKB 9 7 7 9 7 11 50

3 PKS 9 7 6 8 7 10 47

4 PDI P 9 7 7 9 7 11 50

5 Golkar 9 7 7 9 7 11 50

6 Gerindra 9 7 7 9 7 11 50

7 PAN 9 7 7 9 7 11 50

8 Demokrat 9 6 7 9 7 10 48

9 PPP 9 6 7 9 4 11 46

10 Hanura 8 7 7 8 5 9 44

14 PBB 6 2 3 2 3 1 17

15 PKPI 3 3 0 1 1 1 9

Total Caleg 97 73 71 91 68 108 508



Peserta Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2014

Sedangkan dalam Pemilu Calon anggota DPD daerah Pemilihan Jawa

Tengah terdapat 32 Calon untuk memperebutkan 4 (empat) kursi

sebagaimana dalam tabel berikut:



BAB IV

MENJADI PEMILIH BERKUALITAS

A. Kampanye

Kampanye Pemilu adalah masa dimana peserta pemilu

menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara

sebanyak-banyaknya dari pemilih

Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

f. rapat umum; dan

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 hari setelah

calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai

dengan dimulainya Masa Tenang (11 Januari 2013 s.d. 5 April 2014)

huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir

sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (16 Maret – 5 April 2014)

B. Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu

Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD adalah Partai Politik dan

Pemilu DPD adalah Perseorangan. Visi misi dan program peserta

Pemilu harus dicermati secara komprehensif.

1. Visi

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau

impian sebuah organisasi, perusahaan, atau individu yang ingin

dicapai di masa depan. Dalam konteks pemilu, visi peserta

pemilu merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan, visi

mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan di masa depan.

Visi, antara lain harus mengandung karakteristik seperti, dapat

di bayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas,

aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta

mudah dipahami.


Para Pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai

politik dengan mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga partai. Sedangkan visi calon DPD dapat

dicermati melalui kampanye dan media lain.

2. Misi

Misi merupakan lanjutan dari visi yang pada dasarnya adalah

alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi dan

merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan

keberadaannya kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam

maupun keluar tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan

visi.

Misi biasanya sudah mengarah secara tegas menuju suatu

tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-

program. Misi menempati posisi strategis, karena secara

filosofis harus mampu menterjemahkan visi dan untuk

diimplementasikan dalam program.

Hubungan visi, misi dan program tersebut fokus perhatian para

pemilih dan masyarakat dalam melihat kapabilitas peserta

Pemilu. Diperlukan pencermatan kritis terhadap misi peserta

pemilu, karena misi merupakan langkah awal menuju program

yang secara teknis dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Jika

misi tidak jelas, maka sudah dapat dipastikan program yang

ditawarkan juga perlu dipertanyakan.

3. Program

Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan

misi, Para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat

menilai program yang ditawarkan dan apakah program-

program tersebut realistis sesuai dengan kemampuan peserta

pemilu? Apakah telah menyentuh persoalan-persoalan yang

dihadapi para pemilih dan masyarakat? Apakah dirancang

dengan pemikiran yang komprehensif ?

Kecermatan dan kecerdasan pemilih dan masyarakat

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan

pilihan. Kesalahan menilai program-program tersebut akan

menimbulkan kesalahan dalam menentuan pilihan. Kesalahan

menentukan pilihan akan mengakibatkan terpilihnya orang-


orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas

kenegaraan dan pemerintahan.

Kesadaran pemilih tentang perlunya mencermati menjadi kunci

utama terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin

pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan

persoalan yang ada di masyarakat. Kesadaran inilah yang

seharusnya terus dibangun, sehingga Pemilu sebagai instrumen

pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Kenali Riwayat Hidup Calon dan Rekam Jejak Partai Politik

Sebelum menentukan pilihan, pemilih dapat mengenali dan

mengetahui riwayat hidup calon anggota legislatif. Pengenalan

riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar

belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat,

kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut dapat

dicari dari media yang tersedia, baik cetak, elektronik, online

maupun media sosial.

Untuk mengetahui Daftar Riwayat Hidup Calon salah satunya

dengan mengakses formulir BB-11 untuk Calon anggota DPR RI,

DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir

Model-F11 DPD untuk calon anggota DPD.

Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan

sejarah pendirian, kepengurusan, aktifitas kepartaian dan lain-lain.

D. Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup dan dapat

mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di

masyarakat, sehingga dapat memperkaya informasi dan menjadi

dasar yang kuat dalam menentukan pilihan.

Rasionalitas diperlukan dalam menentukan pilihan, apakah peserta

pemilu dan calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan

program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakay dan secara

personal calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya.

Betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan

penentuan pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan

negara dan pemerintahan di masa depan.


E. Pastikan Memberikan Suara Dengan Benar

Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya

mengenali surat suara yang akan dipergunakan. Surat suara

tersebut terdiri dari:

1. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) warna KUNING; Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) warna BIRU; dan

untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

(DPRD kabupaten/kota) warna HIJAU;

Surat suara berisi nomor urut logo dan nama partai politik, serta

daftar calon yang memuat nomor dan nama calon dari setiap

partai politik sesuai dengan daerah pemilihannya;

2. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) warna MERAH

Surat suara ini berisi daftar nama calon anggota DPD dilengkapi

dengan Nomor, foto dan nama calon. Para pemilih dalam

menentukan pilihannya dapat mencoblos satu kali pada Nomor

urut, pada foto atau nama calon.

Pemilih dapat melihat Daftar Calon Tetap pada papan yang ada di TPS


F. Mekanisme Pemberian

Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan serentak di seluruh

Indonesia pada hari Rabu 9 April 2014.

Jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling

banyak 500 orang. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan

jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT)dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan tambahan

surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah DPT dan DPTb.

Pemberian suara pada Pemilu tahun 2014, dengan cara mencoblos

seperti diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.

Mekanisme pemberian suara pada TPS:

1. Pemilih menerima surat pemberitahuan untuk memilih dari

Ketua KPPS;

2. Pemilih datang ke TPS dengan menyerahkan surat

pemberitahuan kepada petugas KPPS;

3. Petugas KPPS mengecek kesesuaian nama dalam surat

pemberitahuan dengan Salinan DPT & DPTb, menulis nomor

urut kedatangan, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan

pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin;

4. Pemilih duduk menunggu giliran;

5. Pemilih dipanggil oleh ketua KPPS, kemudian menerima surat

suara;

6. Pemilih membuka surat suara lebar-lebar dihadapan ketua

KPPS untuk memastikan surat suara tersebut tidak rusak, yang

dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah;

7. Apabila surat suara dipastikan rusak, Pemilih dapat meminta

penggantian surat suara kepada ketua KPPS, dan ketua KPPS

wajib memberikan penggantian surat suara yang rusak;

8. Apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik maka pemilih

menuju bilik suara untuk memberikan suaranya;

9. Pemilih melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalam

kotak suara DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota;

10. Pemilih menandai jarinya dengan tinta yang menandakan

bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya;


DENAH TPS


SUARA SAH

Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota dinyatakan sah apabila :

o Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan

o Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik

dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan; atau

o Tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom

yang disediakan.

o Tanda coblos untuk calon anggota DPD berada pada kolom nomor

urut, foto calon atau nama calon,pemberian suara hanya untuk 1

(satu) calon anggota DPD. Simulasi kolom Surat Suara

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:






Simulasi kolom Surat Suara anggota DPD


BAB V

PASTIKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

BERLANGSUNG JUJUR DAN ADIL

A. Hak Pemilih

a) Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi

pasangan atau saksi peseorangan, dapat mengajukan keberatan

terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh

KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

b) Dalam hal tidak terdapat saksi partai politik, atau saksi

peseorangan, warga masyarakat dapat mencatat pelanggaran

tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu

disertai bukti-bukti pendukung.

c) Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik

atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dalam hal

keberatan yang diajukan dapat diterima, KPPS seketika itu juga

mengadakan pembetulan.

d) Keberatan saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan

dicatat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

e) Keberatan yang diajukan terhadap proses penghitungan suara

di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

f) Pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di

TPS.

B. Hak Pemilih melakukan monitoring jalannya rekapitulasi hasil

penghitungan suara

Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini adalah:

a) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

diselenggarakan secara transparan;

b) Pelaksanaan rekap tersebut memberikan akses seluas-luasnya

bagi peserta Pemilu untuk melakukan koreksi apabila

ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi.


BAB VI

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU

sesuai dengan tingkatannya;

1. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas

perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi

anggota DPR;

2. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR, adalah bilangan yang

diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik

Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas dari suara sah secara

nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu

daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi;

3. BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah

suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk

menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu

dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Setelah diperoleh angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap

untuk Calon Anggota DPR dan DPRD Parpol Peserta Pemilu di suatu

daerah pemilihan, dengan ketentuan berikut:

1. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol Peserta Pemilu sama dengan

atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama

diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara

yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;

2. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol Peserta Pemilu lebih kecil

daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak

diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan

sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap

kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi;

3. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih

terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap

pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum

terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu

berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta

Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.


PENETAPAN CALON TERPILIH

Calon terpilih ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya;

1. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada

perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah

pemilihan dengan ketentuan Calon terpilih anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon

yang memperoleh suara terbanyak;

2. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPR

memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka

nama Calon Anggota DPR ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan

suara yang lebih banyak persebarannya.

3. Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan

laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah

pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon

terpilih Anggota DPR.

4. Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan

perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah

yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih

ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak

persebarannya.

5. Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana

dimaksud pada angka (4) persebarannya masih sama, penetapan

sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara

pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

6. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon

yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan

keempat di provinsi yang bersangkutan;

7. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah

suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang

lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi

tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.


ILUSTRASI SURAT SUARA (bagian depan)


ILUSTRASI SURAT SUARA

DPRD KABUPATEN



DPRD PROVINSI



DPR RI



DPD


CATATAN

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………


CATATAN

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………


CATATAN

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

Nyoblos

Maning...!

Med aiCenterwww.kpud-cilacapkab.go.id

Kabupaten Cilacap

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DPR DPD dan DPRD Tahun 2014

1. Perencanaan Program dan Anggaran 2. Penyusunan Peraturan KPU

3. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik

c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di: 1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3) KPU Kabupaten Cilacap 4) KPU Provinsi Jawa Tengah 5) KPU RI d. Penetapan Hasil Tungsura Pemilu DPR dan DPD e. Penetapan Parlimentary Treshold f. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional 9. Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih: a. Tingkat nasional b. Tingkat provinsi c. Tingkat Kabupaten Cilacap

10.Peresmian dan pengucapan sumpah janji: a. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap b. DPRD Provinsi Jawa Tengah c. DPR dan DPD

4. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

5. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD

7. Kampanye

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Persiapan menjelang Pemungutan Suara Simulasi penyampaian Tungsura sistem elektronik Monitoring Tungsura di daerah Pengumuman dan Pemberitahuan waktu dan TPS Penyiapan TPS

b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS

9 Jun 2012 s/d 9 Jun 2013

9 Jun 2012 s/d 31 Des 2013

9 Ags 2012 s/d 13 Mei 2013

9 Nov 2012 s/d 4 Nov 2013

10 Des 2012 s/d 9 Mar 2013

6 Apr 2013 s/d 31 Ags 2013

11 Jan 2013 s/d 5 Apr 2014

1 Feb s/d 28 Apr 20145 s/d 31 Mar 2014

sebelum 6 Apr 20148 Apr 2014

10 s/d 15 Apr 201413 s/d 17 Apr 201419 s/d 21 Apr 201422 s/d 24 Apr 2014

26 Apr s/d 6 Mei 20146 s/d 7 Mei 20147 s/d 9 Mei 20147 s/d 9 Mei 2014

11 s/d 17 Mei 201411 s/d 13 Mei 201411 s/d 13 Mei 2014

Juni - Oktober 2014Juni - Oktober 2014

Agustus - Oktober 2014

Sumber Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013

9 April 2014

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421 email:[email protected]