Transcript
Page 1: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

PEMERINTAH KOTA DEPOK

Page 2: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

DASAR HUKUMPermendagri no 86 tahun 2017

2

Page 3: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi

berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan Efisiensi

URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)

S P M N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW

PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS

6. SOSIAL

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencanapembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan nasional.

PASAL 260

UU 23/2014

Page 4: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum dan

penataan ruang

4. Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban

Umum, dan Pelindungan

Masyarakat

6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak

3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

9. Perhubungan

10. Komunikasi & Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

12. Penanaman modal

13. Kepemudaan dan Olah Raga

14. Statistik

15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan

18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

KEWENANGAN DAERAH(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Page 5: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264

RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPDPerencanaanPembangunan

Daerah

RencanaPembangunan

Daerah

RencanaPerangkat

Daerah

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.

ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomiDaerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat

ditetapkan dengan Perkada

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

UU No.23 Th. 2014, Pasal272-273

Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Page 6: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &

RENCANA PERANGKAT DAERAH

(Pasal 11 Permendagri 86/2017)

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA PD

RENJA PD

DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT

DAERAH

BAPPEDA PERANGKAT DAERAH

Menyusun Menyusun

Mengkoordinasikan

Page 7: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

FUNGSI DAN SANKSI

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan

Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala

daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-

hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala

daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)

RPJPD

RPJMD

RKPD

Menjadi pedoman dalam perumusan visi,

misi, dan

program calon kepala daerah

Sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

•Sebagai instrumen evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

•Menjadi pedoman kepala daerah dalam

menyusun KUA serta PPAS.

Page 8: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPDPasal 12

Page 9: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

RKPDPERDA APBD

PENELAHAAN OLEH

OPD

KESEPAKATANKUA & PPAS

PENELAAHAN OPD :

1. SYARAT2 USULAN

2. LOKASI

3. KELAYAKAN TEKNIS

4. KELAYAKAN ANGGARAN

5. PERATURAN PERUNDANGAN

Cetakan/ouput disampain kepada

Bappeda/Kecamatan dan OPD terkait

MEKANISME USULAN MUSRENBANG RKPD

Page 10: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

RKPDPERDA APBD

BAPPEDA(Input RKPD online)

PENELAHAAN OLEH

OPD

KESEPAKATANKUA & PPAS

Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat 4

Menyatakan Pokir DPRD disampaikan paling

lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan

Musrenbang RKPD dilaksanakan, jika melewati

batas waktu yang sudah ditentukan, maka

diakomodir pada anggaran perubahan.

Peraturan DPRD Kota Depok No. 1 tahun 2014 :

Pasal 56 huruf a : Badan Anggaran mempunyaitugas: memberikan saran dan pendapat berupapokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikotadalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambat 5(lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

PENELAAHAN OPD :

1. SYARAT2 USULAN

2. LOKASI

3. KELAYAKAN TEKNIS

4. KELAYAKAN ANGGARAN

5. PERATURAN PERUNDANGAN

Cetakan/ouput disampaikan kepada kepala

daerah di ttd oleh ketua fraksi/komisi dan

ketua DPRD

DASAR HUKUM

BL : SUDAH DI INPUT OLEH OPD

KE RENJA

BTL (HIBAH DAN BANSOS) :

DITELAAH DAN DIBUAT BERITA

ACARA OLEH OPD SEBAGAI

DASAR PENGINPUTAN KE

RENJA PPKD

PENELAHAAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD

Page 11: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusan sasarandan prioritas

pembangunan

Forum Konsultasi

Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ranc Kerangka

Ekonomi & keuda

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program

strategis nasional

SE Penyusunan Renja-PD

Penyusunan Rancangan

Renja PD kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Berita AcaraMusrenbang kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun

Lalu

Dok RKPD kab/kota tahun berjalan

Perumusanprogram prioritas

daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program prioritas

daerah beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

Fasilitasi Menteri/ Gubernur

Page 12: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

RENJA PDPasal 12

Page 13: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Pendahuluan;

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Penutup

SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 129

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Page 14: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Rancangan AwalRenja-PD

Prov/kab/kota

Pembahasan Renja PD pada Forum PD

Prov/Kab/Kota

Penetapan Renja PD dengan Keputusan

KDH

Perumusan program dan kegiatan,

indikator kinerja, dana indikatif

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD

Analisis Gambaran

Pelayanan PD

Rancangan Renja PD Prov/kab/kota

Persiapan Penyusunan Renja

PD

hasil evaluasi capaian Renstra

PD Prov/kab/kota

hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Prov/kab/kota tahun

lalu

Perumusan Sasaran

Perumusan Tujuan

Telaahan Rancangan Awal

RKPD Prov/kab/kota

Usulan program & kegiatan dari masyarakat

SE KDHperihal penyampaian rancangan

awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD

Prov/kab/kota

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Penyesuaian Rancangan Renja PD

kab/kota

Rancangan AkhirRenja PD

prov/kab/kota

Penyusunan Rancangan

RKPD

Musrenbang RKPD

Perumusan R. akhir RKPD

Per KDH RKPD prov/kab/kota

RENJA-PDProv/Kab/Kota

1

2

3

4

5

Pedoman PD dalamMenyusun RKA PD

6

Page 15: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN

DAN RELIGIUS”

UNGGULMENJADI YANG TERBAIK DAN TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN

PELAYANAN PUBLIK, MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA YANG

SEJAHTERA, KREATIF DAN BERDAYA SAING YANG BERTUMPU

PADA KETAHANAN KELUARGA.

NYAMAN

TERCIPTANYA SUATU KONDISI RUANG KOTA YANG BERSIH, SEHAT,

ASRI, HARMONIS, BERWAWASAN LINGKUNGAN, AMAN DAN

RAMAH BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT

RELIGIUSTERJAMINNYA HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN

KEWAJIBAN AGAMA BAGI MASING-MASING PEMELUKNYA, YANG

TERJAMIN DALAM PENINGKATAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN

YANG MAHA ESA, SERTA KEMULIAAN DALAM AKHLAQ, MORAL

DAN ETIKA SERTA BERWAWASAN KENEGARAAN DAN

KEBANGSAAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Page 16: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Prioritas Pembangunan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Membangun Infrastruktur publik dan penataan Kota

yang nyaman dan ramah

2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi

dengan meningkatkan sektor strategis domestik/lokal

3. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial

kemasyarakatan yang ramah dan religius

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis

kewilayahan

6. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat

7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang

kokoh dan mandiri

Janji walikota :1. Program Depok peduli pendidikan.2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap

Kecamatan dan pembangunan RSUD wilayah timur.3. Pembangunan taman terpadu di setiap Keluarahan4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya

kreatif5. Revilatisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan

penyediaan 1000 kios UMKM.6. Pembangunan sentra industri kreatif.7. Peningkatan insentif RT, RW dan LPM8. Peningkatan dana operasional bagi kader psoyandu dan

posbindu9. Pemberiaan dana insentif bagi pembimbing rohani10. Pembangunan alun-alun Kota

Program Unggulan Tahun 2016-2021, yaitu :1. Depok Kota Sehat2. Depok Kota Bersih3. Depok Kota Ramah Keluarga

Page 17: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2016-2021 (Juta Rp)

Korek Uraian2019 2020 2021

Rencana 2019 Rencana 2020 Rencana 2021

1 2 6 7 8

1. PENDAPATAN DAERAH 2.797.823.703.874,16 3.015.327.575.314,61 3.210.257.350.715,87

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.096.791.969.401,47 1.251.044.900.942,00 1.386.419.482.038,00

1.1.1. Pajak Daerah 840.700.947.940,00 975.692.119.293,00 1.088.371.010.632,00

1.1.2. Retribusi Daerah 64.705.068.200,47 73.861.494.908,00 85.384.261.000,00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

19.661.769.738,00 23.562.632.794,00 28.584.883.160,00

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah

171.724.183.523,00 177.928.653.947,00 184.079.327.246,00

1.2. DANA PERIMBANGAN 1.167.332.490.544,62 1.190.100.297.553,58 1.208.936.049.501,08

1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 128.548.997.309,98 125.070.302.320,13 117.659.552.268,82

1.2.2. Dana Alokasi Umum 831.245.717.760,00 831.245.717.760,00 831.245.717.760,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 207.537.775.474,64 233.784.277.473,45 260.030.779.472,26

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

533.699.243.928,06 574.182.376.819,03 614.901.819.176,80

1.3.1. Hibah

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

505.068.297.248,06 543.188.335.471,03 581.308.373.694,00

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau

pemerintah daerah lainnya

23.630.946.680,00 25.994.041.348,00 28.593.445.482,80

JUMLAH 2.797.823.703.874,16 3.015.327.575.314,61 3.210.257.350.715,87

Page 18: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2016-2021 (Juta Rp)

Korek Uraian2019 2020 2021

Rencana 2019 Rencana 2020 Rencana 2021

1 2 6 7 8

2. BELANJA DAERAH 3.197.823.703.874,16 3.365.327.575.314,61 3.510.257.350.715,87

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.222.748.106.057,25 1.231.683.806.642,07 1.240.619.507.226,89

2.1.1. Belanja Pegawai 1.117.201.369.778,80 1.126.137.070.363,62 1.135.072.770.948,44

2.1.4. Belanja Hibah 64.273.927.250,00 64.273.927.250,00 64.273.927.250,00

2.1.5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /

Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

- - -

2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 28.234.893.200,00 28.234.893.200,00 28.234.893.200,00

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 12.167.099.024,45 12.167.099.024,45 12.167.099.024,45

2.2. BELANJA LANGSUNG 1.975.075.597.816,90 2.133.643.768.672,54 2.269.637.843.488,98

JUMLAH 3.197.823.703.874,16 3.365.327.575.314,61 3.510.257.350.715,87

SURPLUS/(DEFISIT) (400.000.000.000,00) (350.000.000.000,00) (300.000.000.000,00)

3. PEMBIAYAAN 400.000.000.000,00 350.000.000.000,00 300.000.000.000,00

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00

3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA)

500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00

JUMLAH 500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

3.2.3. Pembayaran Pokok Utang

Page 19: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2019UNTUK PERENCANAAN 2020 (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

Januari Februari Maret Mei

MUSRENBANG KELURAHAN

FORUM OPD

MUSRENBANGKOTA

PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA

TENTANG RKPD 202014 - 18 Januari 2019

19 Feb – 1 Maret 2019

31 Mei 2019

13 – 14 Maret 2019

M-2

M-3M-4

MUSRENBANG KECAMATANN

6 – 13 Februari 2019

M-2 M-3

FORUM OPD KECAMATAN 11 – 18 Feb 2019

SOSIALISASI PEMBANGUNAN

M-1

9 Januari 2019

KONSULTASI PUBLIK

21 - 22 Jan 2019

Penajaman hasil Musrenbang Kota

M-4

18 – 19 Maret 2019

PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR DNG WALIKOTA

28 Maret 2019

Peran aktif DPRD

FORUM RW

9 - 11 Januari 2019

PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR DNG PD

25 - 26 Maret 2019

M-3

CEK LAPANGAN USULAN

MUSENBANGKEL

Page 20: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

RKPDPERDA APBD

PENELAHAAN OLEH

OPD

KESEPAKATANKUA & PPAS

PENELAAHAN OPD :

1. SYARAT2 USULAN

2. LOKASI

3. KELAYAKAN TEKNIS

4. KELAYAKAN ANGGARAN

5. PERATURAN PERUNDANGAN

Cetakan/ouput disampain kepada

Bappeda/Kecamatan dan OPD terkait

MEKANISME USULAN MUSRENBANG RKPD

Page 21: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

JADWAL RANGKAIAN KEGIATAN MUSRENBANG KOTA DEPOK TAHUN 2018

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

1 Sosialisasi Pembangunan

Tahun 2019 9 Januari 2019Aula Balaikota Depok Lantai I/Ruang Teratai

(Sosialisasi untuk Kelurahan)

Bappeda (Bidang Program Pembangunan)

2

2 Pra Musrenbang

Kelurahan (Forum RW)15 - 19 Januari 2018

Masing-masing RW Kelurahan dan LPM Kelurahan

3 Musrenbang Kelurahan22 - 26 Januari 2018

Masing-masing Kelurahan Lurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi

dengan Kecamatan

4 Musrenbang Kecamatan 29 Januari 2018 Kecamatan Limo Camat, LPM, berkoordinasi dengan

Bappeda (Bidang Program Pembangunan) Kecamatan Cinere

30 Januari 2018 Kecamatan Pancoranmas

Kecamatan Cipayung

31 Januari 2018 Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Cilodong

1 Februari 2018 Kecamatan Tapos

Kecamatan Cimanggis

2 Februari 2018 Kecamatan Sawangan

Kecamatan Bojongsari

5 Februari 2018 Kecamatan Beji

21

Page 22: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

1 Sosialisasi Pembangunan Tahun 20199 Januari 2019

Aula Balaikota Depok Lantai I/Ruang Teratai (Sosialisasi untuk Kelurahan)

Bappeda (Bidang Program Pembangunan)

2 Pra Musrenbang Kelurahan (Forum RW)

9 - 11 Januari 2019 Masing-masing RWKelurahan dan LPM Kelurahan

3 Musrenbang Kelurahan14 - 18 Januari 2019 Masing-masing Kelurahan

14 Januari 2019 Kelurahan DepokLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan Rangkapan JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan Pasir Gunung SelatanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan CinangkaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan GrogolLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan MekarjayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan KukusanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan CipayungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan SukamajuLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan CinereLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan LeuwinanggungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan CimpaeunLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

14 Januari 2019 Kelurahan Curug BojongsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi denganKecamatan

22

Page 23: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

15 Januari 2019 Kelurahan Depok JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan HarjamuktiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan Cisalak PasarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan SawanganLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan KrukutLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan BaktijayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan Tanah BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan Cipayung JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan CilodongLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan GandulLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan SukataniLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan BojongsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

15 Januari 2019 Kelurahan Duren MekarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Pancoran MasLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan CurugLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Pasir PutihLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Sawangan BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

23

Page 24: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

16 Januari 2019 Kelurahan LimoLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan CisalakLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan KemirimukaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Ratu JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan KalibaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Pangkalan JatiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Sukamaju BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Bojongsari BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

16 Januari 2019 Kelurahan Duren SeribuLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan MampangLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan TuguLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan BedahanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan KedaungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan SukmajayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

24

Page 25: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

17 Januari 2019 Kelurahan TirtajayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan Pondok CinaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan Bojong Pondok TerongLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan KalimulyaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan Pangkalan Jati BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan JatijajarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

17 Januari 2019 Kelurahan SeruaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan Rangkapan Jaya BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan MekarsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan PengasinanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan MeruyungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan AbadijayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan BejiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan Beji TimurLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan Pondok JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan JatimulyaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

25

Page 26: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

18 Januari 2019 Kelurahan CilangkapLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan Pondok PetirLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan

4 Musrenbang Kecamatan

6 Februari 2019Kecamatan Cilodong

Camat, LPM, berkoordinasi dengan Bappeda (Bidang Program Pembangunan)

Kecamatan Cipayung

7 Februari 2019Kecamatan Pancoranmas

Kecamatan Cinere

8 Februari 2019Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Limo

11 Februari 2019Kecamatan Tapos

Kecamatan Cimanggis

12 Februari 2019Kecamatan Bojongsari

Kecamatan Beji

13 Februari 2019 Kecamatan Sawangan

26

Page 27: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

5 Forum PD Kecamatan 11 Februari 2019 Kecamatan CilodongCamat, LPM, berkoordinasi denganBappeda (Bidang Program Pembangunan)

Kecamatan Cipayung

12 Februari 2019

Kecamatan Pancoranmas

Kecamatan Cinere

13 Februari 2019

Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Limo

14 Februari 2019

Kecamatan Tapos

Kecamatan Cimanggis

15 Februari 2019 Kecamatan Bojongsari

Kecamatan Beji

18 Februari 2019

Kecamatan Sawangan

27

Page 28: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

6 Forum PD Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor

19 Februari 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)

Rumah Sakit Umum DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

20 Februari 2019 Dinas Koperasi dan Usaha MikroPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)

Badan Keuangan DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

21 Februari 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Dinas PendidikanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas Komunikasi dan InformatikaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)

22 Februari 2019 Dinas Perumahan dan PermukimanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

25 Februari 2019Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas KesehatanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Sekretariat DPRDPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

28

Page 29: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

26 Februari 2019 Inspektorat DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas PerhubunganPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)

27 Februari 2019 Sekretariat DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Dinas Perdagangan dan PerindustrianPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

28 Februari 2019 Dinas SosialPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

1 Maret 2019 Dinas Tenaga KerjaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)

Satuan Polisi Pamong PrajaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial danPemerintahan)

29

Page 30: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

NORANGKAIAN KEGIATAN

MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB

7 Inventarisir Hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum PD

7 Februari - 4 Maret 2019 Bappeda Kota Depok

Bappeda (Bidang Program Pembangunan)

8 Musrenbang Kota

Rabu, 13 Maret 2019 Balaikota Depok

Bappeda (Bidang Program Pembangunan)

Kamis, 14 Maret 2019 Balaikota Depok

30

Page 31: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PANDUAN MUSRENBANG DAN FORUM PDTAHUN 2019….

Page 32: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

32

2020

2020

Page 33: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat
Page 34: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

Pengertian Musrenbang RKPD di KelurahanMusrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan diKelurahan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatanprioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan masing-masingRukun Warga (RW) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan.Musrenbang RKPD di kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kelurahan antara lain:1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan Kelurahan yang belum

tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan tingkat RW.3. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan berdasarkan tugas dan

fungsi Perangkata Daerah (PD) dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan.

Page 35: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

Kriteria untuk usulan kegiatan prioritas kelurahan adalah:1. Merupakan kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat;2. Memiliki daya ungkit meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan, mudah

di tangani dan dampak yang ditimbulkan terhadap publik sangat tinggi ;3. Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan;4. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota (target RPJMD);5. Mempedomani surat edaran dan petunjuk teknis atau pelaksanaan prioritas

pembangunan Kelurahan tahun 2020;

Page 36: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasilmusrenbang beserta lampiran yang terdiri dari :1. Berita acara hasil Musrebang kelurahan (form A-1);2. Daftar hadir peserta musrenbang kelurahan (form A-2);3. Daftar usulan kegiatan prioritas kelurahan (form A-3); Berisikan hasil kesepakatan Musrenbang kelurahan dengan

pembiayaan yang bersumber dari dana Kelurahan.4. Daftar Kegiatan Prioritas di luar Kegiatan Kelurahan (form A-4); Berisikan kegiatan yang disepakati sebagai kegiatan

prioritas kelurahan diluar kegiatan-kegiatan yang di biayai dari pagu prioritas kelurahan;5. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (form A-5).

Hasil Musrenbang Kelurahan disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah penyelengaraan musrenbang Kelurahan dalambentuk hard copy yang di jilid rapih (isi : Form A-1 sampai dengan A.5 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file softcopy kepada :•Camat sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;•PD Terkait•Kepala Bappeda.

Data Pendukung :• Lampiran pendukung (proposal, foto/video kondisi eksisting, dokumen kepemilikan lahan, surat pernyataan, KAK per

kegiatan yang berbasis manajemen resiko) dan setiap usulan kegiatan di unggah dalam sistem RKPD online• Sistem Admin Kelurahan/Kecamatan akan di tutup jika dalam dua hari tidak di unggah dan atau tidak menyerahkan

Dokumen hasil Musrenbang

HASIL MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

Page 37: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

USULAN MUSRENBANG KELURAHAN HARUS SUDAH MASUK KE

RKPD ON LINE PALING LAMBAT

“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN

MUSRENBANG KELURAHAN”

KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH

ADMIN KELURAHAN

Page 38: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Pengertian Musrenbang RKPD di KecamatanMusrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan diKecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan

prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Prioritas Rencana KegiatanPembangunan yang diluar pagu prioritas Dana Kelurahan yang dikoordinasikanoleh Lurah dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan antara lain:1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan Kelurahan yang belum

tercakup dalam dana prioritas Kelurahan.3. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan berdasarkan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan.

Page 39: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Kriteria untuk usulan kegiatan prioritas kecamatan adalah:1. Merupakan kegiatan prioritas Kelurahan (di luar pagu prioritas Dana Kelurahan)

dan Pemberdayaan Masyarakat;2. Memiliki daya ungkit meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan, mudah

di tangani dan dampak yang ditimbulkan terhadap publik sangat tinggi ;3. Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan;4. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota (target RPJMD);5. Mempedomani surat edaran dan petunjuk teknis atau pelaksanaan prioritas

pembangunan Kelurahan tahun 2020;

Page 40: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil musrenbangbeserta lampiran yang terdiri dari:• Berita acara hasil musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-1);• Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-2);• Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut OPD (form B-3);• Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-4);• Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di tingkat Kota dan Forum OPD (form B-5).• Pokok - pokok pikiran DPRD (form B-6)

Hasil Musrenbang Kelurahan disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah penyelengaraan musrenbang Kelurahan dalambentuk hard copy yang di jilid rapih (isi : Form A-1 sampai dengan A.5 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file softcopy kepada :•Camat sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;•PD Terkait•Kepala Bappeda.

Data Pendukung :• Lampiran pendukung (proposal, foto/video kondisi eksisting, dokumen kepemilikan lahan, surat pernyataan, KAK per

kegiatan yang berbasis manajemen resiko) dan setiap usulan kegiatan di unggah dalam sistem RKPD online• Sistem Admin Kecamatan akan di tutup jika dalam dua hari tidak di unggah dan atau tidak menyerahkan Dokumen hasil

Musrenbang

HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Page 41: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

USULAN MUSRENBANG KELURAHAN HARUS SUDAH MASUK KE

RKPD ON LINE PALING LAMBAT

“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN

MUSRENBANG KECAMATAN”

KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH

ADMIN KECAMATAN

Page 42: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

FORUM RENJA KECAMATAN

Pengertian Musrenbang RKPD di KecamatanPenyelenggaraan forum Renja-Kecamatan difokuskan pada pembahasanRenja-Kecamatan Tahun 2020 dan hasil musrenbang kecamatan yangmerupakan kewenangan kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan forum Renja Kecamatan adalah:1. Menyempurnakan Renja Kecamatan;2. Menjaring aspirasi peserta forum Renja Kecamatan;3. Menyepakati hasil musrenbang kecamatan yang merupakan kewenangan

kecamatan untuk dimasukan kedalam Renja Kecamatan;

Page 43: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Hasil Penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatanhasil musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari:•Berita Acara Hasil forum Renja-Kecamatan hari kedua(form C-1);•Daftar hadir peserta forum Renja-Kecamatan hari kedua (Form C-2);•Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan (form C-3);•Daftar kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah (Form C-4).

Hasil Forum Renja-Kecamatan diinput kedalam sistem RKPD on line (yang diinput: usulan kegiatantahun 2018 dan data pendukung) paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan, dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk buku (isi buku: usulan kegiatan tahun2018, data pendukung dan lampirannya) kepada Kepala Bappeda Kota Depok sebagai bahan penyusunan RKPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan.

HASIL FORUM RENJA KECAMATAN

Page 44: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

USULAN FORUM KECAMATAN HARUS SUDAH MASUK KE

RKPD ON LINE PALING LAMBAT

“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN FORUM

PD KECAMATAN”

KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH ADMIN

KECAMATAN

Page 45: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

FORUM RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Pengertian Forum Rencana Kerja Perangkat DaerahForum Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum Renja- PD merupakan wadah penampungandan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangankebijakan penyusunan Renja-PD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistemperencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Tujuan Forum Renja-PD adalah:• Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di

kecamatan dan kelurahan;• Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta mengacu

pada target kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, P-RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019• Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran

sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan• Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.

Rancangan Renja-PD hasil Forum Renja-PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas didalam musrenbang RKPD tingkat kota.

Page 46: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Rumusan kesepakatan hasil Forum Renja- PD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil Forum Renja- PDbeserta lampiran-lampiran sebagai berikut:

• Berita Acara Hasil Forum Renja- PD (Form D-1);• Daftar hadir peserta Forum Renja- PD (Form D-2);• Rumusan rencana program dan kegiatan PD (Form D-3);• Daftar kegiatan lintas PD dan lintas wilayah (Form D-4)

Hasil Forum Renja- PD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja- PD dan RKPD. Selanjutnya hasil Forum Renja-OPD diinput kedalam sistem RKPD on Line (yang diinput: usulan kegiatan tahun 2020 dan data pendukung) palinglambat 4 (empat) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja- PD, dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Buku (isibuku: isi buku: Form D-1 sampai dengan D-4 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file soft copy ) paling lambat4 (empat) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja- PD.

PD wajib menyusun Kerangka Acuan Kerja atau smart Planning, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) setiap kegiatan dan disampaikan bersamaan dengan panyampaian

usulan kegiatan hasil forum PD

HASIL FORUM RENCANA KERJA OPD

Page 47: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

USULAN FORUM KECAMATAN HARUS SUDAH MASUK KE RKPD

ON LINE PALING LAMBAT

“2 HARI SETELAH

PELAKSANAAN FORUM PD”

KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH

ADMIN PERANGKAT DAERAH (PD)

Page 48: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Prioritas pada rumah tangga sasaran yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT)

Kriteria teknisnya mengacu pada Peraturan Walikota tentang Rumah Tidak Layak Huni

Pelaksana : Kelurahan (fisik) dan Disrumkim (Monev dan rekomendasi teknis)

Pembangunan Jamban dan Septiktank Komunal/Bersama Prioritas bagi lingkungan yang terdapat rumah yang belum mempunyai septic tank.

Tersedia data by name by address Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS).

Jumlah penerima manfaat 2 (dua) sampai 5 (lima) rumah yang berdampingan per (1) satu lokasi septictank bersama.

Tersedia lahan untuk pembangunan septictank yang disertai pernyataan tertulis kesediaan pemilik lahan.

Membuat dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia membentuk Kelompok Penerima Manfaat dan Pemelihara untuk melakukan pemeliharaan dan pengurasanseptictank dilakukan secara berkala termasuk pembayaran retribusi penyedotan tinja

Pelaksana : Disrumkim

Pelatihan/Sosialisasi Pemilahan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sampah Pelaksanaan pelatihan TOT : Rp. 280.000,- per orang (termasuk alat peraga kebersihan).

Pelaksana : Kelurahan

Sarana dan Prasarana

Bor biopori

Gerobak sampah

Tempat sampah terpilah

Pelaksana : Kelurahan

Upgrading TPS menjadi TPS terpilah

Pelaksana DLHK

48

Page 49: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Pembuatan Sumur Resapan (mekanisme hibah barang) Luas lahan minimum 2 m2

Dilengkapi surat pernyataan kesediaan penggunaan lahan dan pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman dan Perumahan

Lebar jalan ≤ 2,5 m menggunakan paving blok

Lebar jalan ≥ 2,5 m menggunakan beton/aspal

Bila eksisting jalan masih berupa tanah agar diusulkan paving blok/beton.

Bila eksisting jalan sudah dibeton, maka usulan berupa overlay (aspal) / pavingblok.

Jalan yang diusulkan adalah jalan dengan kondisi kerusakan lebih dari 30%.

Menyertakan dokumen berupa foto kondisi eksisting dan titik koordinat lokasi.

Maksimal jumlah usulan 2 (dua) lokasi per kelurahan.

Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman dan Perumahan Drainase yang diusulkan berada pada satu kawasan lingkungan yang saling terhubung (tuntas hulu ke hilir)

Lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah rawan genangan

Menyertakan dokumen berupa foto tentang kondisi eksisting dan titik koordinat lokasi.

Maksimal usulan 2 (dua) lokasi per kelurahan

Perkiraan pagu usulan untuk U-ditch 30 x 40, untuk U-ditch 40 x, U-ditch 40 x 60

Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Permukiman dan Perumahan berada pada jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan roda 4

Jarak antara tiang PJU minimal 30 (tiga puluh) meter

Jumlah titik yang diusulkan minimal 10 titik per lokasi, dengan total maksimal usulan 30 titik PJU per kelurahan

Diprioritaskan pada lokasi yang sudah memiliki tiang PLN

49

Page 50: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan Menjahit bagi IKM (Dagin)

2. Pelatihan Sablon bagi IKM (Dagin)

3. Pelatihan Handycraft/kriya bagi IKM (Dagin)

4. Pelatihan Desain Produksi bagi IKM (Dagin)

5. Pelatihan Service Elektronik (Disnaker)

6. Pelatihan Tehnik Pengolahan Makanan bagi IKM (Dagin)

7. Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (Disnaker)

8. Pelatihan Tata Boga (Disnaker)

9. Pelatihan Komputer (Disnaker)

10. Pelatihan Kecantikan (Disnaker)

11. Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur bagi Usaha Mikro (Disnaker)

13. Pelatihan Produk Olahan Makanan / Minuman(Kelurahan)

14. Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan bagi Usaha Mikro(Kelurahan)

15. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran bagiUsaha Mikro (Kelurahan)

16. Sarana dan Prasarana Peternakan (DKP3, Hibah barang)

17. Sarana dan Prasarana Perikanan (DKP3, Hibah barang)

18. Sarana dan Prasarana Pertanian (DKP3, Hibah barang)

19. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Pertanian (DKP3, Hibah barang)

20. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Peternakan (DKP3, Hibah barang)

21. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Perikanan (DKP3, Hibah barang)

50

Page 51: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Pembangunan Posyandu Terdaftar pada data dasar Posyandu Dinas PAPMK

Lahan fasos/fasum/hibah tanah sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok yang dibuktikan dengan surat penyerahan aset.

Luas lahan minimal 30 m2

Melampirkan proposal pembangunan dan dilengkapi surat pernyataan ketersediaan Kader Aktif minimal 5 (lima) orang kader diketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat

Pelaksana : DPAPMK

Rehab Posyandu Status lahan milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat.

Melampirkan proposal dan dilengkapi surat pernyataan Ketersediaan Kader Aktif minimal 5 orang Kader, bukti fisik bangunan berupa foto dan denahdiketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat

Pelaksana : Kelurahan

sarana/prasarana posyandu/posbindu Status lahan milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat.

Melampirkan proposal dan dilengkapi surat pernyataan Ketersediaan Kader Aktif minimal 5 orang Kader, bukti fisik bangunan berupa foto dan denahdiketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat

Jenis sarana dan prasarana posyadu : timbangan, Papan Data, Tensimeter Digital, Alat Ukur Panjang dan tinggi Bayi, Tempat tidur periksa, Meja, Kursi danTermometer

Pelaksana : Kelurahan

Pelaksanaan Kelurahan Layak Anak Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum, honor harian)

Pelaksanaan sosialisasi/workshop dan pembentukan RW Ramah Anak minimal 1 (satu) kali setahun (makan, minum, transport peserta dan honor narsumber)

Pengadaan Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kelurahan Layak Anak (banner dan poster)

Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Menyusui (wastafel, Sofa, Kulkas, AC)

Pelatihan konvensi hak anak

Penyusunan Profil Kelurahan Layak Anak

Pelaksana Kelurahan

51

Page 52: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

Pelaksanaan Kelurahan Sehat

Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum, honor harian dan honor narasumber)

Penyusunan Profil Kelurahan Sehat

Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat

Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular (Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDs, Kusta)

Pelaksanaan PHBS/Kota Sehat (Prioritas PHBS Tatanan Rumah Tangga ada 10 Indikator dan Honorarium Pemantauan jentik nyamuk )

Pelatihan kader kesehatan masyarakat

Pelaksana : Kelurahan

Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat (Hibah)

Dilengkapi dengan Proposal disertai tandatangan ketua RT, RW & Lurah setempat.

Dilengkapi Berita Acara Kesanggupan pemeliharaan

Pelaksana : Disporyata

52

Page 53: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHANKelurahan Ramah Lansia Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansis minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum,

dan honor harian)

Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia 2 (dua) kali dalam setahun (makan, minum, transport peserta dan honor narasumber)

Pelaksana : Kelurahan

Sarana prasarana Kelurahan PC (2 unit)

Laptop 1 (satu) unit

Printer 1 (satu) unit

Infocus 1 (satu) unit

Sound System 1 (satu) unit

Pelaksana : Kelurahan

Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Meja

Rak Buku

Buku

Kursi

Alat Permainan Edukatif (APE) (indoor maupun outdoor)

Pelaksana : Kelurahan

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas (dinas sosial)

53

Page 54: PEMERINTAH KOTA DEPOK bintek RKPD Online.pdf · UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja Perencanaan RKPD Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat

54


Recommended