Download pdf - MULTILATERAL MEETING II PRIORITAS NASIONAL …datacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/multilateral... · Kegiatan Jadwal Input Output Multilateral Meeting Tahap II ... Pada

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING IIPRIORITAS NASIONAL KEMARITIMAN DAN

KELAUTAN

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Jakarta, 18 April 2016

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, ArahKebijakan, dan PrioritasPembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatanterhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

13 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional

dan

25 April – 4 Mei 2016Trilateral Meeting

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan

RKP 2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017

kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017 Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017 2

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

3

Kegiatan Jadwal Input Output

Multilateral Meeting Tahap II(Bappenas – K/L terkait)

14 – 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukandalam Forum Musrenbangnas;

3. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

Bilateral Meeting Tahap II(Bappenas – K/L terkait)

19 – 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;

2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Bappenas – K/L

Musrenbangnas 20 April – 4 Mei 2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam

pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

3

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3)

Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

• Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas)

a. Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b. Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c. Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional.

• Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program danKegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

• Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

• Hasil penelaahan kedua hal tersebut di atas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepadaKoordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang PendanaanPembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan)

4 4


Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh :

5

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Kedaulatan Pangan Kelancaran Distribusi Pangan dan AksesPangan Masyarakat (Urutan 2)

1. Cadangan Pangan Pemerintah (5)2. Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4)3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2)4. Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3)5. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan TerhadapProduksi Pangan (Urutan 4)

1. Asuransi Pertanian (4)2. Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3)3. Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5)4. Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2)5. Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangandan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4)2. Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2)3. Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1)4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8)2. Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7)3. Pengendalian Konversi Lahan Padi (6)4. Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3)5. Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2)6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1)7. Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)

5


Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional.

Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas

Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi.

Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh

Penanggung Jawab Prioritas Nasional.

• Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang(https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga

• Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan UsulanPemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi

• Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas

6 6

https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANSasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran 2014

(Baseline)

2015 2016 2017 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim

- Penyelesaian

pencatatan/deposit pulau-pulau

kecil ke PBB

13.466 750 500 Deposit

Pulau

selesai

Selesai th

2017

- Penyelesaian batas maritim

antarnegara

1 negara

(PNG)

6

perundingan

12

perundingan

12

perundingan

Perundingan

10 zona

maritim

Pemberantasan IUU Fishing

- Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan

52% 66% 73% 76% 87%

Membangun Konektivitas Nasional

- Pengembangan pelabuhan untuk

menunjang tol laut

24 24 24 24 24

- Pengembangan pelabuhan

penyeberangan

210 15 23 15 270

(kumulatif)

- Pembangunan

(penyelenggaraan) kapal perintis

50 unit 30 30 0* 104

(kumulatif)

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- Produksi hasil kelautan - juta ton

- Ikan (Tangkap dan Budidaya)

- Rumput Laut

- Garam

28,3

10,6

10,1

2,5

33,1

13,6

10,6

3,3

35,4

14,8

11,1

3,6

39,4

16,0

13,4

3,8

40-50

18,8

19,5

4,5

- Pengembangan pelabuhan

perikanan

21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit

- Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 17,3 juta ha 17,8 juta ha 18,6 juta ha 20 juta ha

Arah kebijakan

1. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,

2. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,

3. Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi

pesisir dan laut, serta wisata bahari,

4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan

dan petambak garam,

5. Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported,

Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut,

6. Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan

pengelolaan pulau-pulau kecil.

Kebijakan terkait Revolusi Mental

1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim

2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis

3. Penegakan hukum dan disiplin

*) Pada tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan multi years

7

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN2017

Pembangunan Kemaritiman dan

Kelautan

Konektivitas (tol) laut dan industri

maritim

Industri perikanan dan

hasil laut

Tata Ruang Laut, konservasi dan

rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari

Penanggulangan danpenyelesaian IUU

Fishing dan keamanan laut

LEVEL 1

Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan

pengelolaan pulau-pulau kecil

Kesejahteraan nelayan,

pembudidaya ikan, dan petambak

garam

PRIORITAS NASIONALPROGRAM

PRIORITAS

• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas

• Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Bidang Kemaritiman

Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN,

Kemendagri,Kemen PU PR,Kemen ESDM,

Kemensos, BNPP,Kemen Desa PDTT, BNPB,

Pemda

Kemen KP,POLRI, Kejaksaan,

MA, LAPAN,Kemenhub,

Bakamla,Bapeten, Pemda

Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, BNPB,Kemenkeu, BPPT, BIG, Kemen PU PR, Pemda, Kemendag

Kemen KP,Kemen ESDM, Kemendag,Kemenperin, BATAN, LIPI, BPOM, Pemda

Kemen KP,Kemen PU PR, BIG, BNPB, Kemendagri,LAPAN, BPPT, Kemenhub,Kemen LHK, LIPI,Kemenpar, Pemda

Kemen KP, Kemen KUKM,Kemensos, Kemenhub, BMKG, Kemenristekdikti, Kemendag,LAPAN, Pemda 8

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANKonektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

LEVEL 2

Konektivitas(Tol) Laut dan

Industri Maritim

Pembangunan/ Pengembangan

pelabuhan umum

PengembanganLayanan

PelayaranNasional

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

Penguatan SDM

Perkapalan danKepelautan

Keamanan dan keselamatan

pelayaran

PenguatanIndustri

Perkapalan danRancang Bangun

Kelautan

Kemenhub, BNPB, BMKG

Kemenperin,BUMN, BPPT

Kemenhub

Kemenhub, BUMN, BPPT, BIG

Kemenhub, BPPT BUMN

Kemenkeu, BKPM, Kemen PU PR

9

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANIndustri Perikanan dan Hasil Laut

LEVEL 2

Industri perikanan dan

hasil laut

Peningkatanproduksi ikan, garam

dan rumput laut

Pengolahanperikanan dansistem logistik

ikan

Pendidikan, pelatihan, dan

penyuluhan

Penelitian, pengembanganteknologi, daninovasi iptek

Pengadaan sarpraspendukung produksi

KP

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengendalian Mutudan Keamanan Hasil

Perikanan, sertaKarantina Ikan

KKP

KKP, BATAN, LIPI

KKP

KKP, Kemenperin, Pemda

KKP, Kemen PU PR, Kemen ESDM

KKP, Pemda

10

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANTata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

LEVEL 2

Tata Ruang Laut, Konservasi dan

Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Konservasi pesisir dan laut

Rehabilitasi kawasan pesisir

dan laut

Pengendalian pencemaran pesisir

dan laut

Pengelolaan Wisata Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi

pesisir

Kemenpar, KKP, BPPT,

KLHK

KLHK

BIG, KKP, KLHK, LAPAN, BNPB, Kemendagri, Pemda

KKP, KLHK, LIPI, Pemda

KKP, KLHK, LIPI, Kemen PU PR

11

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANKesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

LEVEL 2

Kesejahteraan Nelayan,

Pembudidaya Ikan, dan

Petambak Garam

Pembangunan danpengembangan

infrastruktur sentranelayan dan pelaku

KP lainnya

Peningkatan keterampilan dan

perlindungan nelayan

Sistem informasikelautan dan

perikanan

Peningkatan Akses terhadap

bantuan/stimulan, akses modal dan

bantuan

KKP, BMKG, LAPAN

KKP

KKP, Pemda

KKP, Kemen KUKM, Kemensos

12

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPenanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

LEVEL 2

Penanggulangandan PenyelesaianIUU Fishing danKeamanan Laut

Peningkatan pengawasan kelautan dan

perikanan serta keamanan laut

Penguatan lembaga, aparatur

pengawas danpenegak hukum, serta masyarakat

Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan(WPP), perijinan kapal perikanan, peningkatan

ketaatan serta penanganan pelanggaran

KKP, MahkamahAgung, Kejaksaan

KKP, Kemenhub, Pemda

KKP, POLRI, BAKAMLA, LAPAN, Bapeten

13

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANPenetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

LEVEL 2

Penetapan Batas Laut, Penamaan

Pulau, danPengelolaan

Pulau-pulau Kecil

Pemetaan danPerundingan Batas

Laut

Penamaan dan Pendaftaran Pulau

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

KKP, Kemen DesaPDTT, BNPP, BIG, Kemen ESDM, Kemen PU PR, BNPB, Pemda

Kemenlu, BIG, LAPAN

KKP, BIG, Kemendagri, Pemda

14

Usulan KSP dalam Pertemuan tanggal 11 April 2016

No USULAN KSP TANGGAPAN BAPPENAS SEBELUM USULAN (YANG SUDAH ADA)

SESUDAH MENAMPUNG USULAN

1 Program Nasional

Mengusulkan perubahan nama Prioritas Nasional dari Kemaritiman dan Kelautan, menjadi PorosMaritim

Pendefinisian Poros Maritim masih dalam pembahasan dengan para pihak terkait

- - (tidak ada perubahan)

2 Program Prioritas: Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Tambahan Kegiatan Prioritas: Penyusunan dan implementasiRTRW (Rencana Tata RuangWilayah) darat-pesisir-laut secaraterpadu

Usulan diterima, namun ditampung dalam program prioritas “Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari”, melalui penajaman kegiatan prioritas yang sudah ada.


3 Program Prioritas: Industri perikanan dan hasil laut

Tambahan Kegiatan Prioritas: Hilirisasi Industri Perikanan Skala Kecil

Hilirisasi industri perikanan skala kecil, secara substansi telah tertampung dalam indikator pada Kegiatan Prioritas “Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan”


4 Program Prioritas : Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari

Mengusulkan pengelolaan wisata bahari dihapus dalam Program Prioritas

Dalam Program Prioritas ini, tidak hanya konservasi/rehabilitasi ekosistem, namun juga pemanfaatan dari jasa ekosistem untuk pengembangan wisata bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Penataan Ruang Laut, Pesisir, Darat Terpadu dan zonasi pesisir

15

No USULAN KSP TANGGAPAN BAPPENAS SEBELUM USULAN (YANG SUDAH ADA)

SESUDAH MENAMPUNG USULAN

5 Program Prioritas: Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam

Tambahan Kegiatan Prioritas: Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability seluruhusaha ekonomi kelautan yang sudah berjalan

Usulan kegiatan prioritas secara substansi telahmasuk dalam kegiatan prioritas yang ada(penajaman judul kegiatan prioritas)

Kegiatan Prioritas : Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan

Peningkatan produktivitas dan perlindungan nelayan

6 Program Prioritas: Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut

- - - - (tidak ada perubahan)

7 Program Prioritas : Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil

Tambahan kegiatan prioritas : Meningkatkan kekuatan pertahanan dan ketahanan yang memadai termasuk keamanan lautyang terintegrasi

Usulan diterima, sebagai kegiatan prioritas tersendiri, dan dilakukan penajaman usulan kegiatan prioritas

- Kegiatan prioritas tambahan (BARU) : Peningkatan Pertahanan dan KeamananLaut yang Terintegrasi

8 Penambahan Program Prioritas

Penambahan Program Prioritas : Budaya Maritim

Sudah termuat dalam kebijakan revolusi mental

Usulan KSP dalam Pertemuan tanggal 11 April 2016

16

USULAN KEGIATAN PRIORITAS (masukan KSP, untuk mendapatkan konfirmasi dari K/L dalam

multilateral II)

LEVEL 2

PenetapanBatas Laut, Penamaan Pulau, dan

Pengelolaan Pulau-pulau

Kecil

Pemetaan danPerundingan

Batas Laut

Penamaan dan Pendaftaran

Pulau

KKP, Kemen Desa PDTT, BNPP, Kemen ESDM, BIG, Kemen PU PR, BNPB, Pemda

Kemenlu, BIG, LAPAN

KKP, BIG, Kemendagri, Pemda

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

LEVEL 2

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

serta Wisata Bahari


Rehabilitasi kawasan

pesisir dan laut

Pengendalian pencemaran

pesisir dan laut


PenataanRuang Laut,

Pesisir, Darat Terpadu danzonasi pesisir

Kemenpar, KKP,

BPPT

KLHK

BIG, KKP, KLHK, LAPAN, BNPB, Kemendagri, Pemda

KKP, KLHK, LIPI, Pemda

KKP, KLHK, LIPI, Kemen PU PR

Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Laut

yang Terintegrasi ?

TNI-AL, Kemhan

Perlu konfirmasi

17

URUTAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Program Prioritas Usulan Urutan Kegiatan Prioritas

1. Konektivitas (Tol) Laut dan IndustriMaritim

1. Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum (1)2. Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional (2)3. Insentif Usaha dan Iklim Investasi (6)4. Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan (4)5. Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan (3)6. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran (5)

2. Industri Perikanan dan Hasil Laut 1. Peningkatan Produksi Ikan, Garam dan Rumput Laut (1)2. Pengadaan Sarpras Pendukung Produksi KP (2)3. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (4)4. Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan (3)5. Penelitian, Pengembangan Teknologi, dan Inovasi Iptek (5)6. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan (6)

3. Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

1. Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (1)2. Konservasi Pesisir dan Laut (2)3. Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Laut (3)4. Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut (4)5. Pengelolaan Wisata Bahari (5)

18

URUTAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Program Prioritas Kegiatan Prioritas

4. Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sentra Nelayan dan Pelaku KP Lainnya (1)

2. Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan Nelayan (3)3. Peningkatan Akses terhadap Bantuan/Stimulan, Akses Modal dan Bantuan

(2)4. Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (4)

5. Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

1. Peningkatan Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut (1)2. Penguatan Lembaga, Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum, serta

Masyarakat (2)3. Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan,

Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran (3)

6. Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

1. Pemetaan dan Perundingan Batas Laut (1)2. Penamaan dan Pendaftaran Pulau (2)3. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil (3)

19

KERANGKA PENDANAAN

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Konektivitas (tol)laut dan industri

maritim

Industri Perikanandan Hasil Laut

Tata Ruang Laut,Konservasi dan

Rehabilitasi Pesisirdan Laut sertaWisata Bahari

KesejahteraanNelayan,

Pembudidaya Ikan,dan Petambak

Garam

Penanggulangan danPenyelesaian IUU

Fishing danKeamanan Laut

PerundinganPenetapan BatasLaut, Penamaan

Pulau, danPengelolaan Pulau-

Pulau KecilCatatan: berdasarkan Rekapitulasi SIMU tanggal 31 Maret 2016 (belum termasuk DAK dan belum semua alokasi kegiatan masuk dalam SIMU)

20

PEMBAHASAN INDIKATOR

1. Penelaahan atas indikator yang mendukung PN2. Konfirmasi indikator yang dibahas/tidak dibahas dalam

Musrenbangnas

21

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CHECKLISTDIBAHAS/TIDAK DIBAHAS DALAM

MUSRENBANGNASKonektivitas (tol) laut dan industri maritim

Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Pengukuran data batimetri tol laut dan garis pantai wilayah pelabuhan

Jumlah line KM pengukuran data batimetri tol laut dan garis pantai wilayah pelabuhan


Pemetaan dan Integrasi Tematik

Penyediaan IGT tipologi pesisir untuk pembangunan/pengembangan pelabuhan

Jumlah lingkungan pelabuhan yang tersedia IGT tipologi pesisir

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir



Penyediaan IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut untuk penyusunan RZWP3K

Jumlah provinsi tersedia IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut

v ya



Penyediaan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN)

Jumlah peta LPI dan LLN



Pengukuran data batimetri dan garis pantai

Jumlah Line Kilometer pengukuran data batimetri dan garis pantai


Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

Penyediaan produk standar IG tata ruang laut sesuai dengan standar yang ditetapkan

Jumlah standarproduk IG tata ruang laut yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut


Pemetaan Batas Wilayah Penyediaan data dan informasi geospasial untuk mendukung perundingan batas laut

Jumlah wilayah perbatasan laut tersedia Peta Segmen Garis Batas Wilayah Negara

Penamaan dan pendaftaran pulau


Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Survey dan pemetaan pulau Jumlah pulau yang tersurvey dan terpetakan


Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Penyediaan database pulau-pulau seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan INA-Geoportal

Jumlah database pulau-pulau seluruh Indonesia

Pengelolaan pulau-pulau kecil



Penyediaan IGT potensi SDA pulau-pulau kecil

Jumlah peta potensi SDA pulau-pulau kecil

v ya

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

22

BADAN KEAMANAN LAUT


MUSRENBANGNAS

Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut

Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut

Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi Nasional

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


MUSRENBANGNAS

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Peyediaan layanan informasi cuaca maritim

Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 %

Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Sistem informasi kelautan dan perikanan


Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Penyediaan Layanan Informasi Iklim

jumlah provinsi penerima diseminasi informasi iklim maritim dengan kecepatan 10 hari - 15 hari

23


MUSRENBANGNAS


Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Program Penanggulangan Bencana

Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana

Pengadaan Speedboat Manta

Jumlah Speedboat Manta



Pengadaan Speedboat Polyethelyne

Jumlah Speedboat Polyethelyne




Pencegahan dan Pengurangan RisikoBencana

Tersusunnya kajian dan peta risiko bencana di kabupaten/ kota pesisir untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pesisir oleh KKP ataupun pembangunan/pengembangan pelabuhan (tol laut)

Jumlah kajian dan peta risiko bencana di kabupaten/kota pesisir




Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

Tersedianya Data dan Informasi kebencanaan digunakan untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana (Tersusunnya data dan informasi kebencanaan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar)

Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil (Jumlah pulau-pulau kecil terluar yang rawan bencana yang memiliki indeks risiko tinggi)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Catatan : perlu dilihat kembali dukungan BNPB dalam Penguatan Industri seharusnya untuk keselamatan dan keamanan pelayaran?24


MUSRENBANGNAS



Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

Teridentifikasinya kondisi tanda batas laut di pulau terluar

Jumlah Titik Referensi dan Titik Dasar yang teridentifikasi

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)


MUSRENBANGNAS


Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel

Jumlah perkara Tindak Pidana Umum (termasuk Tindak Pidana Perikanan) yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan tahap eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

25

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)


MUSRENBANGNAS

Industri Perikanan dan Hasil Laut

Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi Radiasi

Data Riset Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Keselamatan Radiasi dan Radioekologi

Jumlah data riset radioekologi terestrial dan kelautan di Indonesia

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)


MUSRENBANGNAS



Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

Jumlah Inspeksi Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

26


MUSRENBANGNAS



Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim

Inovasi Teknologi Industri Perkapalan dan Infrastruktur Kepelabuhanan

Jumlah Prototipe Bangunan Pengendali Sedimen yang dimanfaatkan

Pengembangan Layanan Pelayaran nasional




Jumlah Desain Standar Kapal yang dimanfaatkan





Master Plan Klaster Galangan yang dimanfaatkan


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika

Layanan Teknologi Hidrodinamika untuk Mendukung Bidang Maritim

Jumlah standard desain kapal kontainer; Jumlah pemetaan industri galangan untuk mendukung klaster industri perkapalan






Jumlah Desain Pelabuhan Wisata Bahari yang dimanfaatkan

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

27


MUSRENBANGNAS



Program Bina Pembangunan Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I

Terevaluasinya Raperda RZWP3K Provinsi sebagai acuan dalam penataan ruang laut dan zonasi pesisir

Jumlah evaluasi Raperda RZWP3K Provinsi



Program Bina Administrasi Kewilayahan

Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

Tersusunnya kebijakan bidang toponimi dan data wilayah

Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan data wilayah



Terbakukannya nama-nama pulau

Jumlah pembakuan rupabumi (pulau)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI


MUSRENBANGNAS


Pemetaan dan Perundinganpenetapan batas laut

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan dan kelautan

Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

28


MUSRENBANGNAS



Program Pengembangan Daerah Tertentu

Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

Pembangunan PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS komunal di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal



Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN PARIWISATA


MUSRENBANGNAS



Program Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya kualitas pemandu selam di destinasi pariwisata

Jumlah daerah yang dilakukan pelatihan

29


MUSRENBANGNAS


Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Terwujudnya subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan

Relokasi subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan (Paket)

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)

Fasilitasi Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)(MW)



Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang)

Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (MVA)



Terbangunnya Jaringan Transmisi dan distribusi (panjang terpasang)

Fasilitasi pembangungan Jaringan Transmisi dan distribusi (panjang terpasang) (KMS)



Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT untuk pulau-pulau kecil (unit)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

30


MUSRENBANGNAS


Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro untuk mendukung ketahanan maritim

Kelompok usaha bersama pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi




Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEMENTERIAN SOSIAL


MUSRENBANGNAS



Program Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara

Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir

Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)



Pelatihan pendamping usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir

Jumlah pendamping usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin di wilayah pesisir yang mengikuti pelatihan

31


MUSRENBANGNASKonektivitas (tol) laut dan industri maritim


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Pembangunan FASPEL Laut Kuala Tanjung

Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Laut



Pembangunan FASPEL Laut Tanjung Priok/Kalibaru




Pembangunan FASPEL Laut Pontianak/Kijing




Pembangunan FASPEL Laut Palembang/Tanjung Carat




Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Belawan




Pembangunan FASPEL Laut Jambi/Muara Sabak




Pembangunan FASPEL Laut Teluk Bayur


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

32


MUSRENBANGNAS





Pembangunan FASPEL Laut Tanjung Perak




Pembangunan FASPEL Laut Tanjung Emas




Pembangunan FASPEL Laut Banjarmasin




Pembangunan FASPEL Laut Tenau Kupang




Pembangunan FASPEL Laut Sampit




Pembangunan FASPEL Laut Samarinda dan TPK Palaran



33


MUSRENBANGNAS





Pembangunan FASPEL Laut Balikpapan dan TP Kariangau




Pembangunan FASPEL Laut Bitung (TPB)




Pembangunan FASPEL Laut Pantoloan




Pembangunan FASPEL Laut Kendari




Pembangunan FASPEL Laut Makassar




Pembangunan FASPEL Laut Ternate



34


MUSRENBANGNAS





Pembangunan FASPEL Laut Sorong




Pembangunan FASPEL Laut Jayapura


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Reaktivasi jalur KA ke Pelabuhan Tanjung Emas

Terbangunnya Jalur KA



Pembangunan Jalur KA akses ke Pelabuhan antara Cangkring - Cirebon




Pembangunan Jalur KA Medan - Gabion Belawan




Pembangunan Jalur KA antara Tanjung Karang -Pelabuhan Panjang




Pembangunan Jalur KA antara Surabaya - Kalimas & Sidotopo




Pembangunan Jalur KA antara Kandangan -pelabuhan Teluk lamong



35


MUSRENBANGNAS



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

Terbangunnya Bus air Jumlah unit pembangunan Bus air


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Terlaksananya pelayanan angkutan kapal ternak

Jumlah rute pelayanan angkutan kapal ternak



Terlaksananya Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut

Jumlah Rute Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

Terlaksananya pelayanan administrasi kepelautan

Jumlah paket pelayanan administrasi kepelautan

Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

Tersedianya lulusan diklat pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut

Jumlah lulusan diklat pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

Tersedianya lulusan diklat pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut

Jumlah unit kapal latih


Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

Terlaksananya pelayanan administrasi dan manajemen pengukuran, perizinan dan keselamatan kapal

Jumlah paket pelayanan administrasi dan manajemen pengukuran, perizinan dan keselamatan kapal


Catatan : belum ada indikator Kemenhub yang mendukung Kegiatan Prioritas keamanan dan keselamatan pelayaran36


MUSRENBANGNAS



Program Planologi dan Tata Lingkungan

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir

Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung


Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial

Jumlah forum kelembagaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan penataan pengelolaannya


Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati

Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%



Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi



Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut

Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut


Pengelolaan Taman Nasional

Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati

Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

37


MUSRENBANGNAS




Pengelolaan Taman Nasional

Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut

Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir

Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Rehabilitasi kawasan hutan mangrove

Luas areal rehabilitasi hutanmangrove pada kawasan hutan

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut

Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)

Pengendalian pencemaran pesisir dan laut



Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir

Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk



Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak

Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak



Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir

Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala 3 bulanan, dan pemetaan sumber pencemar

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

38


MUSRENBANGNAS



Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu (antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan dan antarpulau)

Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan dan antarpulau


Pengembangan Kawasan Strategis

Penyusunan Perencanaan, Pembebasan lahan dan Pembangunan AreaInkubasi Pada KawasanStrategis

Jumlah Area Inkubasi Pada Kawasan Strategis yang Dibangun



Program PengelolaanSumber Daya Air

Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai

Terbangunnya/peningkatan pengaman pantai untuk melindungi pantai dari abrasi

Panjang Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai Yang Dibangun/Ditingkatkan (Breakwater, Seawall)

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, termasuk Teknologi Modular Apung untuk Breakwater

Jumlah Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, termasuk Teknologi Modular Apung untuk Breakwater


Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

Pengembangan Teknologi Pengaman Pantai

Jumlah Teknologi Pengaman Pantai yang Dikembangkan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

39


MUSRENBANGNAS




Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Modular Apung untuk Jembatan

Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Modular Apung untuk Jembatan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Terlatih dan terdidiknya ASN yang menangani Pantai

ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan Pantai



Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Di Daerah Pantai/ Muara

Panjang Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Yang Dibangun/Ditingkatkan (Kanal, Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi)


Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA


Panjang Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai Yang Di Pelihara (Breakwater, Seawall)



Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan Rumah Khusus

Tersedianya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, sentra nelayan, dan perbatasan negara sebanyak 50.000 unit yang dilengkapi degan PSU pendukung

Jumlah rumah khusus yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Terbangunnya SPAM kawasan khusus

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

40


MUSRENBANGNAS



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (Penyelesaian Perkara Perikanan)

MAHKAMAH AGUNG


MUSRENBANGNAS



Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Kepolisian Perairan

Meningkatnya keamanan perairan

Jumlah patroli di wilayah perairan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

41


MUSRENBANGNAS


Pembangunan /pengembangan pelabuhan umum

Program Pembinaan BUMN

Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi I

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor Industri Agro dan Farmasi I

satu paket rumusan kebijakan untuk BUMN dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan 24 pelabuhan dan 100 sentra perikanan terpadu


Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II

satu paket rumusan kebijakan untuk BUMN dalam rangka mendukung pembangunan pelabuhan umum baru



Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II

perumusan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II

satu paket rumusan kebijakan untuk BUMN dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran perintis



Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

satu paket rumusan kebijakan untuk BUMN dalam rangka mendukung Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

42


MUSRENBANGNAS



Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

Penelitian Oseanografi Peningkatan pengetahuan ?blue carbon? dan bioindikator lingkungan tercemar

Jumlah lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon.




Penelitian Oseanografi Terpantaunya kondisi ekosistem terumbu karang

Jumlah kawasan dengan kategori sehat



Penelitian Oseanografi Monitoring kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dan Terbangunnya Sistem Informasi kelautan


LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)


MUSRENBANGNAS


Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Tersedianya standard pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Jumlah standard yang tersusun di bidang Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Catatan : Dilihat dari sisi muatannya, sebaiknya kegiatan Kemenperin “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan” menjadi bagian dan berkontribusi dalam mendukung Kegiatan Prioritas Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan

43


MUSRENBANGNASTata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari


Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Yang Dimanfaatkan Pengguna

Jumlah dokumen teknis yang berisi model/modul/prototipe dan bahan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim




Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Layanan pengguna bidang pemanfaatan penginderaan jauh

Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan informasi penginderaan jauh secara nasional


Pengembangan Sains Atmosfer

Model bidang Sains Atmosfer Jumlah model pemanfaatan IPTEK di bidang sains atmosfer yang operasional untuk pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim


Pengembangan Sains Antariksa

Model Bidang Sains Antariksa Jumlah model pemanfaatan IPTEK di bidang sains antariksa yang operasional untuk mitigasi bencana antariksa.




Pengembangan Teknologi Satelit

Layanan teknologi satelit yang prima untuk memberikan manfaat bagi pemerintah, user, masyarakat umum.

Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi satelit.


Pengembangan Teknologi Penerbangan

Pesawat Transport Nasional yang dikembangkan

Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh industri penerbangan.


Pemetaan dan Perundingan penetapanbatas laut


Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Produk litbangyasa teknologi dan data penginderaan jauh

Jumlah model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

44


MUSRENBANGNAS



Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Kapal Perikanan yang terbangun

Jumlah Kapal Perikanan yang terbangun (unit)



Kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan

Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)



Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)


Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan yang beroperasi

Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi (unit)



Pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport

Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport (lokasi)



Pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)

Jumlah penataan pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

45


MUSRENBANGNAS





Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan

Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi)

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan, kumulatif)



Produksi induk unggul yang dihasilkan UPT/UPTD

Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD (juta ekor, non kumulatif)



Unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik)

Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik); (unit, kumulatif)


Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya

Penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya

Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif)


Pengelolaan Pakan Ikan

Lokasi pakan mandiri yang dibangun

Jumlah lokasi pakan mandiri (provinsi)


Pengelolaan Pakan Ikan

Kelompok produsen pakan yang dibina

Jumlah kelompok produsen pakan (kelompok)



Kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif

Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif)


46


MUSRENBANGNAS





Kawasan budidaya yang prasarananya mampuoperasional secara optimal

Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara optimal (kawasan; non kumulatif)


Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Lokasi percontohan yang menerapkan teknologi anjuran (termasuk biofloc)

Jumlah lokasi percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) (lokasi, non kumulatif)



Unit pembudidayaan ikan skala kecil dan skala besar yang bersertifikat CBIB

Jumlah unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit; kumulatif)

Program Pengelolaan Ruang Laut

Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Lahan garam yang difasilitasi

Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%)



Lahan garam yang difasilitasi

Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)



Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun

Jumlah sarana niaga garam rakyat (unit)




Fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan

Fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan


47


MUSRENBANGNAS


Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Peserta didik KP yang menjalani pendidikan vokasi

Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)


Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Masyarakat KP yang dilatih Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)


Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Kelompok pelaku usaha/utama yang disuluh

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)


Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)

Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)

Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Gudang Beku (Cold Storage) di Sentra Perikanan

Jumlah Gudang Beku (cold storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan (unit)


48


MUSRENBANGNAS





Fasilitasi Sarana dan Prasarana Logistik

Jumlah Sarana dan Prasarana Logistik (unit)



Pembinaan Pemanfaatan Infrastruktur Logistik di Koridor Logistik Ikan Nasional

Jumlah Lokasi yang memanfaatkan Infrastruktur Logistik di Koridor Logistik Ikan Nasional yang dibina (lokasi)


Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

Sarana dan prasarana pasar yang tersedia di lokasi sentra kelautan dan perikanan

Jumlah penyediaan sarpras pasar (lokasi)



Sarana dan prasarana pasar yang dibina pemanfaatannya di lokasi sentra kelautan dan perikanan

Jumlah pembinaan pemanfaatan sarpras pasar (lokasi)



Suplier hasil kelautan dan perikanan yang teregistrasi

Jumlah suplier hasil kelautan dan perikanan yang teregistrasi (suplier)



Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan

Jumlah Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan (paket)



Menu inovasi masakan berbahan baku ikan (paket)

Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan (paket)


49


MUSRENBANGNAS





Sentra kuliner hasil perikanan yang ditata

Jumlah lokasi penataan sentra kuliner hasil perikanan (lokasi)


Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina

Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)


Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (lokasi)


Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan

Kebutuhan sarana dan prasarana mutu dan diversifikasi produk kelautan

Jumlah lokasi fasilitasi sarana dan prasarana produk kelautan (lokasi)


Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Inkubator bisnis/pengembangan usaha

Jumlah UMKM yang terfasilitasi inkubasi bisnis/pengembangan usaha (UMKM)


50


MUSRENBANGNAS



Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan

Pengkajian stok perikanan di 11 WPP

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya



Pengkajian stok perikanan di perairan umum daratan

Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya



Inovasi Teknologi Perikanan yang dikembangkan

Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan


Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Inovasi Teknologi Bioteknologi KP yang dikembangkan

Jumlah Inovasi Teknologi Bioteknologi KP


Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir

Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP

Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut


51


MUSRENBANGNAS





Sarana dan prasarana Litbang Iptek Sumber daya Laut dan Pesisir yang dibangun

Jumlah sarana dan prasarana Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir


Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Taman Teknologi KP yang terbangun

Jumlah taman teknologi KP (unit)


Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI

Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)



Sebaran penyakit ikan karantina yang terpetakan

Jumlah lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)



Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)



Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)


52


MUSRENBANGNAS




Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)



Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)

Jumlah lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)



Sertikat mutu produk perikanan yang diterbitkan

Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor



UPI yang menerapkan sistem traceability

Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)





Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) yang diterbitkan

Jumlah Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan


Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu

Exit dan entry point wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi

Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%)


53


MUSRENBANGNAS




Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu

Sistem manajemen mutu laboratorium penguji yang diterapkan

Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji




Perencanaan Ruang Laut

Wilayah laut KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi

Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan



Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan

Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan



Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan laut

Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan laut



Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut

Luas kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah

Penambahan luas kawasan konservasi (Juta Ha)



Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan Efektif

Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya memlaui upaya pengelolaan efektif (kawasan)


54


MUSRENBANGNAS





Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan

Kawasan Konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)



Keanekaragaman Hayati Laut yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya

Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)



Pendayagunaan Pesisir Vegetasi pantai untuk Restorasi Kawasan Pesisir

Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)


Pendayagunaan Pesisir Vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasan pesisir

Jumlah kawasan di pesisir/pantura jawa yang direhabilitasi


Pendayagunaan Pesisir Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)


Pendayagunaan Pesisir Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu

Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan)


55


MUSRENBANGNAS




PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN

Kawasan yang dibangun/dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari

Jumlah Kawasan yang dibangun/dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari (kawasan)


Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya


Pengelolaan Kenelayanan Kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi

Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi (lokasi)





Penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya

jumlah penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya (bidang, non kumulatif)


Pengelolaan Kenelayanan Penyiapan sertifikasi tanah nelayan

jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan (bidang tanah)



Kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya

Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya (kelompok)


Pengelolaan Kenelayanan Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya

Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok)


56


MUSRENBANGNAS




Pengelolaan Kenelayanan Fasilitasi penyaluran modal bagi nelayan

Jumlah akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)


Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Usaha hasil kelautan dan perikanan yang bermitra dalam rangka mendorong investasi

Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)



Unit Usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan

Jumlah UMKM hasil kelautan dan perikanan yang mendapat pembiayaan (unit usaha)



Unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi

Jumlah unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi (unit usaha)

Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan


Pengelolaan Kenelayanan nelayan yang terlindungi jumlah nelayan yang terlindungi (orang)




Sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dibangun

Jumlah paket Sistem informasi pemasaran hasil perikanan (paket)


57


MUSRENBANGNAS




Pengelolaan Kenelayanan Sistem InformasiNelayan yang terbangun

Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi Nelayan



Peta kebutuhan ikan berdasarkan preferensi konsumen

Jumlah peta kebutuhan ikan berdasarkan preferensi konsumen (lokasi)



Sistem Informasi Nelayan yang terbangun

Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun Sistem Informasi Nelayan


Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP

Jumlah Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP



Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengoperasian Kapal Pengawas

Operasional kapal pengawas

Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI


Pengoperasian Kapal Pengawas

Operasional pesawat patroli

Jumlah hari operasional pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI


Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan

Kapal Pengawas yang dibangun

Jumlah kapal pengawas yang dibangun


58


MUSRENBANGNAS





Speedboat Pengawas yang dibangun

Jumlah speedboat pengawas yang dibangun



Pesawat patrolipengawasan (PatrolPlanes) yang dibangun

Jumlah pesawat patroli pengawasan yang dibangun





Perangkat sistem pemantauan SDKP yang dibangun

Jumlah sistem pemantauan SDKP berbasis teknologi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi



Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di Bidang KP yang ditingkatkan kemampuan teknisnya

Jumlah PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum kelautan dan perikanan yang kompeten


Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K) yang kompeten

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)


59


MUSRENBANGNAS




Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP

Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP


Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

Keterpaduan operasi pemberantasan illegal fishing

Operasi pengawasan illegal fishing terpadu


Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

Peradilan pidana perikanan terintegrasi

Penegakan hukum bidang perikanan sampai dengan penuntutan



Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kelembagaan pengelolaan WPP

Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP (wilayah)



Laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola

Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)



Laut ZEEI yang terkelola Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)


60


MUSRENBANGNAS





Perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya

Jumlah perairan yang terpantau dan terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)


Pengendalian Penangkapan Ikan

Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi

Jumlah pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)



Kapal perikanan yang menerapkan logbook

Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)



Kapal perikanan yang dipantau oleh observer

Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit)


Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Kapal perikanan yang laik operasional

Jumlah kapal perikanan yang laik operasional


Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu

Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu


61


MUSRENBANGNAS

Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil



Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya

Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya (Pulau)



Perencanaan Ruang Laut Pulau-Pulau Kecil Terluar Memiliki Dokumen masterplan

Jumlah pulau kecil yang memiliki masterplan dan bisnisplan ditetapkan melalui peraturan perundangan



Pulau-Pulau Kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan

Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)



Pulau-pulau kecil yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim

Jumlah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (pulau)



Gugus pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangan ekonominya

Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (pulau)


62

USULAN DAERAH DALAM E-MUSRENBANGNAS

63

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

RANCANGAN AWAL RKP 2017 USULAN DAERAH

KETTARGET

NASIONALTOTAL DANA (Juta Rupiah)

PENGUSULDANA YANG DIUSULKAN

(Juta Rupiah)Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari




Penyediaan IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut untuk penyusunan RZWP3K

Jumlah provinsi tersedia IGT ekosistem pesisir dan karakteristik laut

8 Prov 70.6403 Prov: NTT, Sultra,

Malut10.425



Penyediaan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN)

Jumlah peta LPI dan LLN

38 NLP 9.000 1 Prov: NTT 236




Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Survey dan pemetaan pulau

Jumlah pulau yang tersurvey dan terpetakan

550 pulau 11.000

Sultra 2.500



Penyediaan IGT potensi SDA pulau-pulau kecil

Jumlah peta potensi SDA pulau-pulau kecil

30 NLP 5.000,00

NTB 2.000

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (CONTOH)

64

BADAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)



Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi Nasional

27 operasi 0,00 1 provinsi (Nusa Tenggara Timur)

150,00


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)







179.850 kegiatan

0,00 1 provinsi (Sulawesi Tenggara)

480,00

65

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)


Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran


Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Peyediaan layanan informasi cuaca maritim

Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 %

10 pelabuhan(Belawan, Batam, Bitung, Tanjung Perak, Lampung, Tanjung Priok, Sorong, Makassar, Ambon, Pontianak)

53.200,00 2 provinsi (Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur)

9.100,00




Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Penyediaan Layanan Informasi Iklim

jumlah provinsi penerima diseminasi informasi iklim maritim dengan kecepatan 10 hari - 15 hari

11 Provinsi(Banten, JawaTengah, JawaBarat, DKI Jakarta, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, JawaTimur, danMaluku)

31.575,00 0 Provinsi 0,00

66

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET


PENGUSULDANA YANG

DIUSULKAN (JutaRupiah)





Pengadaan Speedboat Polyethelyne

Jumlah Speedboat Polyethelyne

34 Speedboat Polyethelyne

68.000,00 1 provinsi : Aceh

800,00




Pencegahan dan PenguranganRisiko Bencana

Tersusunnya kajian dan peta risiko bencana di kabupaten/ kota pesisir untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pesisir oleh KKP ataupun pembangunan/pengembangan pelabuhan (tol laut)

Jumlah kajian dan peta risiko bencana di kabupaten/kota pesisir

24 Kabupaten/Kota Pesisir

12.000,00 6 Provinsi : NTB, NTT, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku

13.040,00




Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

Tersedianya Data dan Informasi kebencanaan digunakan untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana (Tersusunnya data dan informasi kebencanaan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar)

Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil (Jumlah pulau-pulau kecil terluar yang rawan bencana yang memiliki indeks risiko tinggi)

4 wilayahkepulauan

2.000,00 1 provinsi : Sultra

600,00

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/BNPB(CONTOH)

67

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET





Program Bina Pembangunan Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I

Terevaluasinya Raperda RZWP3K Provinsi sebagai acuan dalam penataan ruang laut dan zonasi pesisir

Jumlah evaluasi Raperda RZWP3K Provinsi

8 provinsi 616,00 0 provinsi 0,00





Tersusunnya kebijakan bidang toponimi dan data wilayah

Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan data wilayah

4 rumusan kebijakan

2.500,00 2 provinsi (Bali dan Gorontalo)

1.125,00



Terbakukannya nama-nama pulau

Jumlah pembakuan rupabumi (pulau)

250 pulau 3.000,00 1 provinsi (Bali) 300,00

68

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

Terbangunnya Bus air

Jumlah unit pembangunan Bus air

7 bus air 7.000,00 9 Provinsi:Aceh, Sumut,Sumsel, Lampung, Jabar, NTB, Kalsel, Sulteng, Gorontalo

380.500,0



Terlaksananya Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut

Jumlah Rute Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut

6 rute 186.000,0 7 Provinsi:Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Jatim, NTT, Kalbar,

3.437.425,3

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (CONTOH)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET





Program Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya kualitas pemandu selam di destinasi pariwisata

Jumlah daerah yang dilakukan pelatihan

7 Kab 08 Prov: Aceh, Sumbar,

Jatim, NTT, sulut, sultra, gorontalo, sulbar

17.850

KEMENTERIAN PARIWISATA

69

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)



Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Rehabilitasi kawasan hutan mangrove

Luas areal rehabilitasihutan mangrove pada kawasan hutan

1000 ha 10.000,00 10 Provinsi:Sumut, Riau, Kepri, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, Maluku

31.811,7



Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut

Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)

40 kawasan prioritas

10.000,00 13 Provinsi:Aceh, Riau, Kepri, Banten, NTB, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut

17.158,3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (CONTOH)

70

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)




Penelitian Oseanografi

Terpantaunya kondisi ekosistem terumbu karang


Jumlah kawasanterumbu karang

yang masukkategori sehat

10.000,001 provinsi

(NTB)200,00



Penelitian Oseanografi

Monitoring kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dan Terbangunnya Sistem Informasi kelautan


Jumlah tutupankarang hidup

yang samadengan kondisiawal COREMAP

CTI fase III

15.000,001 Provinsi

(Sultra)10.000,0

0

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Keterangan : Jumlah lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon 0 provinsi

71

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET NASIONAL

TOTAL DANA (Juta Rupiah)


(Juta Rupiah)Industri Perikanan dan Hasil Laut




Kapal Perikanan yang terbangun

Jumlah Kapal Perikanan yang terbangun (unit)

2.500 unit kapalperikanan

1.830.000,0

27 Provinsi(Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu,

Lampung, Kep.Babel, Kepri, Jabar, Jateng, DIY,

Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra,

Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Papbar)

1.113.191,5



Kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan

Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)

25 unit kapal 48.000,00

11 Provinsi(Aceh, Kepri, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulut,

Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku)

190.840,0



Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

10.000 unit alattangkap

300.000,00

24 Provinsi(Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu,

Lampung, Kep.Babel, Kepri, Jabar, Jateng, DIY,

Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulsel,

Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papbar)

369.788,2



Pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)

Jumlah penataan pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi)

15 lokasi 125.000,00

19 Provinsi(Aceh, Sumbar, Riau,

Lampung, Kepri, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulteng,

Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papbar)

1.279.647,0

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN(CONTOH)

72

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET







Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan, kumulatif)

330 kawasankebun bibit

60.000,00

15 Provinsi(Aceh, Sumut, Kepri, Jatim,

Bali, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo,

Sulbar, Maluku, Malut)

66.532,0




Gudang Beku (Cold Storage) di Sentra Perikanan

Jumlah Gudang Beku (cold storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan (unit) 20 unit gudang

beku600.000,00

18 Provinsi(Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,

Bengkulu, Lampung, Kep.Babel, Kepri, Jatim, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, Sulteng,

Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku)

1.080.280,0




Pendayagunaan Pesisir

Vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasan pesisir

Jumlah kawasan di pesisir/pantura jawa yang direhabilitasi 3 juta batang

mangrove30.000,00

7 Provinsi(Kepri, Jabar, Jatim, Banten,

NTB, Sultra, Papbar)4.480,0


Pendayagunaan Pesisir

Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)

25 kawasanpesisir

37.000,00

9 Provinsi(Riau, Jatim, NTB, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Maluku,

Malut, Papbar)

13.890,0





Pulau-Pulau Kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan

Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)

31 pulau 210.000,00

14 Provinsi(Sumut, Riau, Kepri, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kaltara,

Sulut, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut)

145.775,0

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN(CONTOH)

73

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)





Pembangunan PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS komunal di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

46 PLTS di 23 Kab

0,00 4 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara)

21.200,00

Terutama mendukung PN Daerah Tertinggal (alokasi di PNDaerah Tertinggal)



Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

2.300 KK di 23 Kab

0,00 5 provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara)

19.200,00

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)






Kelompok usaha bersama pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi

100 KelompokPra Koperasi

800,00 6 Provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Sulawesi Barat)

2.171,50




Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi

100 Akta 350,00 6 Provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku)

1.323,00

74

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET





Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Terwujudnya subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan

Relokasi subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan (Paket)

10.0002 provinsi : Babel,

Sulsel10.200



Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)

Fasilitasi Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014)(MW)

6.3892 provinsi : Aceh,

Kalbar51.500



Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang)

Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (MVA)

26.410 0 provinsi



Terbangunnya Jaringan Transmisi dan distribusi (panjang terpasang)

Fasilitasi pembangungan Jaringan Transmisi dan distribusi (panjang terpasang) (KMS) 10.986 0 provinsi



Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT untuk pulau-pulau kecil (unit)

12 0 provinsi

KEMENTERIAN ESDM

75

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET NASIONAL



(Juta Rupiah)Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam




Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir

Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)

26.100 98.0657 provinsi : Sumut,

Aceh, Bengkulu, Kepri, NTT, Sulteng, Sultra

11.080

Pelatihan pendamping usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir

Jumlah pendamping usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin di wilayah pesisir yang mengikuti pelatihan 720 5.400

3 provinsi: Aceh, Bengkulu, Kepri

300

KEMENTERIAN SOSIAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)







179.850 kegiatan

0,00 1 provinsi (Sulawesi Tenggara)

480,00

76

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)Konektivitas (tol) laut dan industri maritim



Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu (antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan dan antarpulau)

Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan dan antarpulau

1 Dokumen 5.400 1 provinsi: Kepri 3.168.000


Pengembangan Kawasan Strategis

PenyusunanPerencanaan, Pembebasan lahan dan Pembangunan AreaInkubasi Pada KawasanStrategis

Jumlah Area Inkubasi Pada Kawasan Strategis yang Dibangun

62.000 0 provinsi






Panjang Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai Yang Dibangun/Ditingkatkan (Breakwater, Seawall)

36 km 686.261,30

20 provinsi : Aceh, Sumbar, Riau,

Bengkulu, Kepri, Jabar, jateng, banten, bali, NTB, NTT, kalteng,

kaltara, sulut, sulut, sutra, gorontalo,

sulbar, maluku, malut

6.211.132,06


Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, termasuk Teknologi Modular Apung untuk Breakwater

Jumlah Penerapan Teknologi Pengaman Pantai, termasuk Teknologi Modular Apung untuk Breakwater

3 35.506,6 0 provinsi


Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

Pengembangan Teknologi Pengaman Pantai

Jumlah Teknologi Pengaman Pantai yang Dikembangkan

2 14.451 0 provinsi

KEMENTERIAN PUPR (1)

77

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET






Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Modular Apung untuk Jembatan

Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Modular Apung untuk Jembatan

1 15.000 0 provinsi

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Terlatih dan terdidiknya ASN yang menangani Pantai

ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan Pantai 386 9.731 0 provinsi



Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Di Daerah Pantai/ Muara

Panjang Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Yang Dibangun/Ditingkatkan (Kanal, Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi)

51,1 km 314.647,70

10 provinsi : Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu,

Babel,NTB, kalteng, kaltara, sultra, malut

1.543.929,50


Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA


Panjang Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai Yang Di Pelihara (Breakwater, Seawall)

188 km 193.655,60 8 provinsi : Sumut,bengkulu, jateng, sulut, sulsel, sultra, sulbar, maluku

795.794,30



Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan Rumah Khusus

Tersedianya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, sentra nelayan, dan perbatasan negara sebanyak 50.000 unit yang dilengkapi degan PSU pendukung

Jumlah rumah khusus yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan 4.634 0 provinsi

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Terbangunnya SPAM kawasan khusus

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

350000 SR 2 provinsi : NTB, Sultra 4.200

KEMENTERIAN PUPR (2)

78

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET NASIONAL



(Juta Rupiah)


Pemetaan dan Perundinganpenetapanbatas laut


Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Produk litbangyasa teknologi dan data penginderaan jauh

Jumlah model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

90.671,0 1 Provinsi: Sumut

2.500,0

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL/LAPAN (CONTOH)

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS



KETTARGET



(Juta Rupiah)






Jumlah Prototipe Bangunan Pengendali Sedimen yang dimanfaatkan

DED BangunanPengendaliSedimen

2.900,00 2 Provinsi: Bengkulu, NTT

403.000,00

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI /BPPT(CONTOH)

79

K/L Daerah Pengusul

Kejaksaan 0 Provinsi

Kemen Luar Negeri 0 Provinsi

Mahkamah Agung 0 Provinsi

Bapeten 0 Provinsi

Batan 0 Provinsi

BNPP 0 Provinsi

80

TERIMA KASIH

[email protected]/Fax: 021-3107960

81

mailto:[email protected]

LOKASI 24 PELABUHAN STRATEGIS

PELABUHAN HUB

PELABUHAN FEEDER

MALAHAYATI

JAMBI

BATU AMPAR BATAM

TELUK BAYUR

PALEMBANG

PANJANG

TANJUNG PRIOK/KALI BARU

TANJUNG EMAS/SEMARANG TANJUNG PERAK TENAU KUPANG

MAKASAR

SAMPIT

PONTIANAK

BANJARMASIN

KARIANGAU BALIKPAPAN

PALARAN SAMARINDA

PANTOLOAN

KENDARI

BITUNG

TERNATE

AMBON JAYAPURASORONG

BELAWAN/ KUALA TANJUNG

82

LOKASI 25 PULAU-PULAU KECIL (SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU)

15 Lokasi 2015-2016 :SimeuleuNatunaKepulauan SangiheSaumlakiMeraukeMentawaiNunukanKepulauan Talaud

MorotaiBiak NumforSarmiTimikaTualRote NdaoMoa

Indikasi 10 Lokasi 2017 :

AnambasIndragiri HilirPemangkatKepulauan AruSabu RaijuaKayong UtaraBelitung

WakatobiKotabaruSumenep

83

No. Kegiatan Prioritas Sasaran, al

1. Pembangunan/ Pengembangan pelabuhanumum

• 24 pembangunan fasilitas pelabuhan laut

2. Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional • Subsidi angkutan barang pada 6 rute• Desain Standar Kapal Kontainer 100 TEUS• 1 rumusan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran perintis

3. Insentif Usaha dan Iklim Investasi • 1 rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu• 3 area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun

4. Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan • 223.723 orang Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

5. Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang BangunKelautan

• Master Plan Klaster Galangan yang dimanfaatkan berupa 1Draft Master Plan dan 1 DED crane kapal 100 TEU

• 1 rumusan kebijakan mendukung Penguatan IndustriPerkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

6. Peningkatan Keamanan dan keselamatanpelayaran

• 10 pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggigelombang

Sasaran Prioritas dalam Rancangan Awal RKP 2017Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

84


1. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut • 2500 unit kapal perikanan yang terbangun• 10.000 unit alat penangkap ikan• 25 pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)• 330 kawasan kebun bibit yang terbangun• 1,2 juta ekor produksi induk unggul di Unit Pelayanan Teknis/Daerah (UPT/UPTD)• 750 kelompok penerima peralatan dan mesin perikanan budidaya• 144 lokasi percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc)• 25 lokasi pakan mandiri yang dibangun• 65% kualitas garam KP1 terhadap total keseluruhan• 24.000 ha lahan garam yang difasilitasi• Bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan rumput laut pada 1 unit usaha

2. Pengadaan sarpras pendukung produksi KP • 10.000 paket konversi bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG untuk kapal nelayan kecil

3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • Pelatihan 35.000 masyarakat kelautan dan perikanan• 70.000 kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh

4. Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan • 20 gudang beku (cold storage) di Sentra Perikanan• 40 sarana dan prasarana logistik• 215 lokasi pasar di lokasi sentra kelautan dan perikanan• 45 lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan• 55 lokasi fasilitasi sarana dan prasarana produk kelautan

5. Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek • Pengkajian stok perikanan di 11 WPP• 75 inovasi teknologi perikanan yang dikembangkan• 2 data riset radioekologi terestrial dan kelautan• lokasi ekosistem yang teridentifikasi sebagai penyerap karbon

6. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sertaKarantina Ikan

• 88% penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI• 342 lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina• 1.325 Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) yang diterbitkan• 76% exit dan entry point wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi

Sasaran PrioritasIndustri Perikanan dan Hasil Laut

85


1. Penataan Ruang Laut danZonasi Pesisir

• 15 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan KSNT yang memiliki rencana zonasi• 8 provinsi yang tersedia Informasi Geospasial Tematik (IGT) ekosistem pesisir dan karakteristik lautnya• 8 provinsi yang memiliki rencana zonasi• 8 Provinsi yang terfasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi• model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang penginderaan jauh yang operasional untuk

pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim

2. Konservasi pesisir dan laut • 30 Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat pengelolaannya dan kualitas lingkungannya• 19 keanekaragaman hayati laut yang ditingkatkan populasinya, dilindungi dan dilestarikan• kawasan terumbu karang yang masuk kategori sehat• penataan pengelolaan 6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa)• 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Non Taman nasional pada kawasan pesisir dan

laut terbentuk dan beroperasi

3. Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut • 3 juta batang mangrove untuk rehabilitasi kawasan pesisir/ Pantura Jawa• 25 Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim• Pemantauan tutupan karang hidup• 36 km panjang pengaman pantai yang dibangun• 3 penerapan teknologi pengaman pantai, termasuk teknologi modular apung untuk breakwater• 40 kawasan terpulihkan fungsi ekosistemnya

4. Pengendalian pencemaran pesisir dan laut • 16 Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk

• 2 kawasan pesisir (Teluk Jakarta dan Teluk Semarang) yang menurun beban pencemarannya

5. Pengelolaan Wisata Bahari • 6 Kawasan yang dibangun/dikembangkan sarana prasarana untuk Wisata Bahari 7 kab destinasi pariwisata yang dilakukan pelatihan wisata DED Pelabuhan Eco-Marina Belitung• 7 kab destinasi pariwisata yang dilakukan pelatihan pemandu selam• DED Pelabuhan Eco-Marina Belitung

Sasaran PrioritasTata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

86


1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur sentranelayan dan pelaku KP lainnya

• 110 kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi

2. Peningkatan keterampilan dan perlindungannelayan

• 1.000.000 orang nelayan yang terlindungi

3. Peningkatan Akses terhadap bantuan/ stimulan, aksesmodal dan bantuan

• 2.100 kelompok usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya• 900 kelompok masyarakat yang ditingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya• 160 unit usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan investasi• 26.100 keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif• 25 Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya

4. Sistem informasi kelautan dan perikanan • 58 Sentra Nelayan yang terbangun Sistem InformasiNelayan

• 1 Sistem informasi pemasaran hasil perikanan• 8 Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP• 11 provinsi penerima diseminasi informasi iklim maritim dengan kecepatan 10 hari - 15 hari• Operasionalisasi sistem otomatisasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI)

Sasaran PrioritasKesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

87


1. Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan sertakeamanan laut

• 150 hari operasional kapal pengawas• 120 hari operasional pesawat patroli• 6 kapal pengawas yang dibangun• 179.850 kegiatan patroli di wilayah perairan• 27 operasi bersama kamla terintegrasi nasional

2. Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat

• 60 orang PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum kelautan dan perikanan yang kompeten• 1.655 Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan3. Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP),

perijinan kapal perikanan, peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran

• pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah pada 15 lokasi• inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP pada 2 wilayah• 9 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terkelola sumber daya ikannya• 750 kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan

Sasaran PrioritasPenanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut


1. Pemetaan dan Perundingan Batas Laut • Peta Segmen Garis Batas Wilayah Negara untuk 5 wilayah perbatasan• 80% perundingan batas wilayah di laut dan darat berhasil diselenggarakan• 127.000 km persegi citra satelit resolusi sangat tinggi untuk daerah perbatasan, update pulau-pulau

terluar, dan update kawasan strategis2. Penamaan dan Pendaftaran Pulau • 550 pulau yang tersurvey dan terpetakan

• 550 pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya• Pembakuan rupabumi pada 250 pulau

3. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil • 31 pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya• 10 pulau kecil terluar yang memiliki dokumen masterplan• Pembangunan 46 PLTS di 23 kab di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal• 12 unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT• 4.634 rumah khusus yang dilengkapi dengan prasarana sarana umum (PSU)

Sasaran PrioritasPenetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

88