Download pdf - MENT ER! LUAR NEGE RI REPUBLIK INDONCSIA€¦ · membuat surat pernyataan bersedia untuk diangkat sebagai Konsul Kehormatan; g. rnemiliki repu tasi baik dari segi integritas, moral,

Menimbang

Mengingat

I~ ( -;·r . I\

f.1 • l

l l ~ '

I:., 6,i . ~.1..!,. ..... ~

,•:. S'°'

MENT ER! LUAR NEGE RI REPUBLIK IND ONCSIA

PERA.TURAN MENTER! LUAR NEGER1 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk membantu Perwakilan Republik Indonesia dalam

melaksanakan vis1 dan misinya memperjuangkan Kepentingan

Nasional Indonesia di negara penerima, dapat diangkat Konsul

Kehormatan Repu blik Indonesia;

b. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 09/OR/O1/91/01

Tahun 1991 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Tata Kerja

Konsul Kehormatan sudah tidak sesuai lagi dengan tun tu tan

kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapka.n Peraturan Menteri Luar

Negeri tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 198 2 tentang Pengesahan Konvensi

Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on

Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on

Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961

dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler

beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleb

Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Rela tions and the

Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations

concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963 , (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3211) ;

L ( JI ( ......... .. } ~ ( ... ....... . ) (--~ ---) ( .... /. ... } (t i Q ( ........... } (.fr .. )

Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Di ·en lrj en ' KA.BAKP Manaj eme n Aspasaf Amer op

)\ ( ........... )

Dir . Hukum

(' . 'I ' ·'. I : ~ -~•' .~. ·

, '/<VII,~\ '\

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDON ESIA

- 2 -

2 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5 . Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera , Bahasa dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5035);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara


8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisas i

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01

Tahun 2004 tentang Organisas i dan Tata Kerja Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 (Berit a Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);

10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahuh 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);

L ~ (.~ ... . ) ( .... /. ... ) Q (ft. .... ) ( ......... .. ) ( ... ........ ) du) ( ........ ... )

Sahli Dirj en . Sekj en Wam enlu D rjen lrjen KA.BAKP

Manajemen Aspa saf Amerop

(l lr ~ . ~ ~

~ 'Ml~ :(Jt: J. -~~·

\ I

MENTER! LUAR NEGER J REPUBLIK INDON ESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG KONSUL KEHORMATAN

REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

(1) Perwakilan Republik Indones ia di luar negeri , yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwak:ilan Konsuler Republik Indonesia yang

secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan

Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/ atau

organisasi internasional.

(2) Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap dan Kuasa Usaha Sementara

yang masing-rnasing memimpin perwakilan di negara penerima atau wilayah kerja

atau organisasi internasional .

(3) Konsul Kehorrnatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Konsul

Kehormatan adalah warga negara dari negara penerirna, yang diangkat oleh Presiden

atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk

melaksanakan tugas dan fungsi tertentu di negara penerima.

(4) Negara penerima adalah negara tempat kedudukc:Ul Perwakilan.

(5) Tim Penilai Konsul Kehormatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri untuk usulan menilai pengangkatan ,

perpanjangan, pemberhentian dart kinerja Konsu l Kehormatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Konsul Kehormatan berkedudukan di wilayah kerja tertentu di negara penerirna.

)\ L ~ ( .. ~ .. ) JI Q

( ........... ) ( ...... ' .... ) ( ..... . ..... ) ( ........... ) ,£) ( .... .. ..... ) Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wam enlu D rjen Irjen

Ma najemen Aspasaf Amerop

(.tt ... ) KA.BAKP

/l J .' f>i\ I ,. :~ '

i ·,., · .. ,I j .. 1, : •, ~-~

. l . . . ' ' ~ .A ,. ' ,,,;u~ ..

MENTER! LUAR NEGE RI REP UBLIK INDO NC.SIA

- 4 -

(2) Konsul Kehormatan bertanggung jawab kepada Kepala Perwaki.lan Diplomatik yang

membawahkannya.

(3) Pembinaan dan pengawasan Konsul Kehormatan secara operasional dan

administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Kepala Perwakilan

Diplomatik yang membawahkannya.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pa sal 3

Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas dan

fungsi Perwakilan yang membawahkannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 , Konsul Kehorma tan

menyelenggara.kan fungsi:

a. pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;

b. peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi dan sosial budaya;

c. promosi ekonomi, perdagangan, pariw isata, investasi, tenaga kerja dan jasa;

d. promosi sosial budaya; dan

e. pengama t an dan pelaporan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul

Menteri Luar Negeri .

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris

Jenderal.

( L1 IL ~ ( .. ~ ... ) ( ..... 1..) dg~) ( .. Q ..... ) {}:;AK~ ( ........ ... ) ( ...... ..... )

Dir. Hukum Sahli Dirjen . Sekjen Wamenlu Irjen Manajemen Aspasaf Amerop

Al , l\ r . '·ft ) . r .. ..:., . ,j¥1 . :. '!~. ~-..

.....___,,~~ ... , r ,?"1"\,

MENTER ! LUAR NEGER I REPUBLI K INDONl::SIA

- 5 -

Pasal 6

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. tidak adanya Perwakilan Repu blik Indonesia di kota tern pat Konsul Kehormatan

berdomisili;

b. adanya kebutuhan nyata untuk mengangkat Konsul Kehormatan di wilayah

kerja tertentu di negara penerima;

c. mendukung pencapaian visi dan misi Perwakilan di wilayah kerja Konsul

Kehormatan;

d. jumlah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang berada di

wilayah kerja Konsul Kehormatan;

e. memiliki potensi kerja sama dengan Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi,

perdagangan, investasi, pariwisata, jasa, tenaga kerja dan sosial budaya; dan

f. adanya permohonan tertulis yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan

Diplomatik mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri yang

dipilih dari kalangan profesional yang memiliki kualitas, kompetensi, reputasi dan

integritas yang tinggi.

Pasal 7

( 1) Persyaratan untuk diusulkan sebagai Konsul Kehormatan sebagai berikut:

a. warga negara dari negara penerima;

b. bukan pegawai pemerintah negara penerima;

c. mempunyai hubungan kerja yang baik dengan lembaga eksekutif, legislatif dan

yudikatif atau perusahaan dan menduduki posisi sebagai pimpinan;

d. mempunyai akses dan jejaring kerja yang luas dengan berbagai pemangku

kepentingan di wilayah kerja tertentu;

e. warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat;

f. membuat surat pernyataan bersedia untuk diangkat sebagai Konsul

Kehormatan;

g. rnemiliki repu tasi baik dari segi integritas, moral, sosial dan kemampuan

finansial;

h. berasal dari kalangan profesional yang memiliki kualitas dan kompetensi;

i. tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal, tidak pernah dijatuhi hukuman

pidana dan tidak sedang dalam proses peradilan;

( .... )· .... ) j_ ~ 4 ( .... , .. ) Q (.ft .. ) ( ........... ) ( .. . ..... ... ) ( ... ~.~ .... ) (£) ( ........... ) Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Di[ien Jrjen KA.BAKP

Manajemen Aspasaf Amerop

(l ,,.._,: ) :' ..J::,. l ~

. ·1~ ···.·?~~ .'

.. ":i£.~ ·1•r,. • \"\

MENTER! LUAR NEGERI REPUBUK INDONC SIA

- 6 -

J. mempunyai wawasan, minat, perhatian dan bersimpati terhadap Indonesia;

k. sehat jasmani dan rohani ;

1. berusia tidak lebih dari 65 tahun pada saat dicalonkan;

m. tidak sedang rnenjadi Konsul Kehorrnatan dari negara lain;

n. melengkapi daftar riwayat hidup; dan

o. mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri setempat.

p. Mampu berkomunikasi dalarn Bahasa Inggris dan/ atau Bahasa Indonesia.

(2) Tata cara pengangkatan Konsul Kehormatan sebagai berikut:

a. Perwakilan mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri

melalui Sekretaris Jenderal.

b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan Konsul Kehormatan.

c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.

d. Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri mengenai

pengangkatan Konsul Kehormatan.

e. Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan peng angkatan Konsul Kehormatan

kepada Presiden.

f. Presiden menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan , Perpanjangan ,

Pemberhentian dan Surat Tauliah (Letter of Commission).

g. Menteri Luar Negeri menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan berdasarkan

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

h. Sekretaris Jenderal rnenyampaikan petikan Keputusan Presiden sebagairnana

dimaksud dalam huruf f kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya.

Pasal 8

(1) Masa tugas Konsul Kehormatan adalah 5 (lima) tahun.

(2) Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menetapkan masa tugas KonsuJ Kehormatan

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden.

Pasal 9

(1) Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang

dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tiap perpanjangannya.

(2) Perpanjangan masa tugas Konsul Kehormatan berikutnya harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

( .... J ... ) ~ ~ ( .. , ..... ) ( ..... /...) a Cr ( ....... .... ) ( ........... ) (!? ) ( ........... ) ( .. ........ . ) Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Di jen lrjen KA.BAKP


( -' .. - . .

:1r.1 1·~"t.' \'\

MENTERI LUAR NEGER I REPUBLIK INDONE8 1A

- 7 -

a. pemyataan kesediaan yang bersangkutan untuk diperpanjang masa tugasnya;

b . usulan dan penilaian Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya;

c. hasil penilaian Tim Penilai;

d. persetujuan Menteri Luar Negeri terhadap rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan

e. daftar riwayat hidup terbaru.

(3) Pernyataan Kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup terbaru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa tugas.

Pasal 10

( 1) Masa tugas Konsul Kehormatan berakhir karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. selesainya masa tugas;

d. putusnya hubungan diplomatik dengan negara penerima;

e. pembukaan Kantor Perwakilan di wilayah kerja Konsul Kehormatan;

f. dinilai menyalahgunakan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sebagai

Konsul Kehormatan.

(2) Dalam hal Konsul Kehormatan mengundurkan diri atas permintaan sendiri,

permohonannya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya .

(3) Atas pertimbangan kepentingan nasional, Presiden dapat mengakhiri masa tugas

Konsul Kehormatan sewaktu-waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atas usulan Menteri Luar Negeri.

(4) Presiden menetapkan Keputusan Pemberhentian Konsul Kehormatan atas usul

Menteri Luar Negeri.

BABV

TIM PENILAI

Pasal 11

(1) Menteri Luar Negeri membentuk Tim Penilai.

(2) Tugas Tim Penilai adalah:

a. menilai pengusulan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian Konsul

Kehormatan;

) ~ ~ (.t .... ) ( .... , .. ) ~ (--~ -) ( ........ ... ) ( .... ....... ) ( ....... .... ) ,£ ) ( ......... .. ) Dir. Hukum Sahli Dirjen . Sekjen Wamenlu o •rjen Irjen KA.BAKP


t' . .f..'.~ \ , \. 1~ ,' I

11~ · ~)

' ··'/"l'f\\l(t

MENTER ! LUAR NEGERI REPUBLI K INOONESIA

- 8 -

b. menilai hasil monitoring dan evaluasi kinerja Konsul Kehormatan;

c. memberikan hasil penilaian terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja

Konsul Kehormatan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Tim Penilai terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik

dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Staf Ahli Bidang Manajemen

Kementerian dan satuan kerja terkait lainnya.

BAB VI

HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

Pasal 12

Hak istimewa dan kekebalan dapat diberikan kepada Konsul Kehorrnatan sesuai

peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum dan kebiasaan internasional serta

perundang-undangan negara penerima.

BAB VII

PERANGKAT KERJA

Pasal 13

(1) Untuk keperluan administrasi melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Konsul

Kehormatan memperoleh perangkat kerja dari Perwakilan yang membawahkannya ,

berupa:

a . Cap Dinas (Official Seals},

b. Bendera Negara Republik Indonesia,

c. Lambang Negara Republik Indonesia,

d. Foto Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

e. Konsul Kehormatan mendapat Kartu Tanda Pengenal dari Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia dan berlaku selama masa tugas,

f. kertas dan amplop dengan kop/kepala surat Lambang Negara Republik

Indonesia,

g. dokumen dan pu blikasi lainnya.

(2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah RI

dan hanya dapat digunakan selama bertugas sebagai Konsul Kehormatan

( J) i ~ (---~ --) ( .... /! .. ) ( __ (i _____ ) (.fr: .... ) ( ... .. , .. ... ) ( .......... . ) (fB)

Dir. Hukum Sahli Dirjen . Sekjen Wamenlu Di cien Irjen KA.BAKP


(,I

I , ~ \. ·• \1 ~ . ~ -~

• r 'Jiir!.111 , . t aa 1,.o ~1~m\

.\ I

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLI K INDONESI,'\

- 9 -

(3) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada aya t (1) wajib dikembal ikan kepada

Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya setelah berakhir masa tugasnya.

Pasal 14

Penggunaan perangkat kerja Konsul Kehormatan itu diatur sebagai berikut:

a. Cap Dinas:

1. hanya dipergunakan oleh Konsul Kehormatan selama menjalankan tugas dan

fungsinya;

2. Konsul Kehormatan bertanggung jawab atas keamanan pemakaian Cap Dinas

tersebut ;

3. bentuk dan cara penggunaan Cap Dinas yang dipergunakan Perwakilan berlaku

juga bagi Konsulat Kehormatan.

b. Tata Persuratan dan Kearsipan:

1. penggunaan kertas kop dengan Lambang Negara dan tata persuratan mengikuti

ketentuan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

Indonesia;

2. surat dengan Lambang Negara Republik Indonesia dilarang digunakan bagi su rat

menyurat yang sifatnya pribadi;

3. Konsul Kehormatan menyimpan dan memelihara arsip yang dilakukan oleh

Konsul Kehormatan;

4. penyimpanan arsip Konsul Kehormatan harus terjamin keamanan dan

kerahasiaannya;

5. semua arsip Konsul Kehormatan adalah milik Negara Republik Indon esia dan

harus dikembalikan kepada Kementerian Luar Negeri at au Perwakilan , pada saat

Konsul Kehorm atan berakhir masa tugasnya;

c. Bendera Negara:

1. Bendera Negara harus dikibarkan di Kantor Konsul Kehormatan setiap hari kerja

antara matahari terbit sampai matahari terbenam;

2 . dalam hal -hal luar biasa dapat diadakan pengecualian yaitu pengibaran bend era

siang malam seperti pada hari-hari perayaan nasional terten tu atau hari -hari

lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memperingati

suatu peristiwa yang rnemiliki arti penting bagi bangsa dan negara ;

3. dalam hal hari besar Indonesia bersamaan jatuhnya dengan har i besar se tempat ,

Bendera Negara tidak dikibarkan;

/4_ ~ j ( .. ~ ... ) ell ,j?.) ( .. G. .... ) av

( ...... ..... ) ( ... ... ..... ) ( ..... ...... ) ( ........... ) ( .. .... .. .. . ) Sekj en Wamen lu mrj en Irjen KA. BAKP Dir. Hukum Sahli Dirj en .

Manaj emen Aspasaf Am erop

t,. -;-~ \ . j,- ,,. i .~ : . ,·' ,.~f.1 :, .

1•m'

MENTERI LUAR NEGERI REPU BUK INOONE5 1A

- IO -

4. dalam melaksanakan pengibaran Bendera Negara di Kantor Konsul Kehormatan,

diperhatikan kebiasaan dan peraturan protokoler negara penerima;

5. cara menaikkan, menurunkan, menyimpan dan menggunakan Bendera Negara

untuk penutup jenazah serta tata cara penggunaan lainnya berpedoman pada

protokol mengenai Bendera Negara dan Panji Kepresidenan Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

d. Lambang Negara:

1. Lambang Negara dipasang sebagai perisai dengan cara menempelkannya di luar

atau di dalam ruangan pada dinding yang tegak lurus di tempat yang pantas dan

mudah dilihat;

2. apabila dalam suatu ruangan Lambang Negara ditempa tkan bersama -sama

dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik

Indonesia maka posisi Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi dan berada di

antara gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik

Indonesia.

e. Dokumen dan publikasi:

1. Perwakilan yang membawahkannya menyediakan Peraturan Perundang

undangan dan berbagai publikasi yang diperlukan oleh Konsul Kehormatan

dalam menjalankan tugas;

2. bahan -bahan publikasi tersebut diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan bahasa

negara penerima.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, harmonisasi dan

sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan Kepala Perwakilan


(2) Dal.am menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan , Konsul Kehormatan

wajib mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik

yang membawahkannya.

j ~ ~ ~ ol ci , .. Ck. .. ) ( ........... ) ( .... .. ..... ) ( ... .... .... ) ( ... ,_,.,-,. .. ) ( ........ ... ) (h I ( ........... ) Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu n; ·en lrjen KA. BAKP


11,\

1 )i i' l ,i~ I 't'"'• .............. ~

II'\•

MENTER! LUA R NEGERI REPUBLIK INDON ESJA

- 11 -

(3) Konsul Kehormatan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan

mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan khusus kepada Kepala

Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

(4) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala


Pasal 16

( 1) Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkan Konsul Kehorma t an berwenang

dan wajib member ikan petunjuk , mengatur, memb imbing dan mengawasi

pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan.

(2) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib untuk melaksanakan pertemuan

koordinasi dengan Konsul Kehormatan yang dibawahkannya tiap 6 (enam) bulan .

(3) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib un tuk melakukan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan .

(4) Kepala Perwakilan Diplomatik melaporkan hasil moni t oring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri

melalui Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan .

Pasal 17

Kepala Perwakilan berwenang dan wajib untuk melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap anggaran Perwakilan yang dipergunakan untuk membantu kegiatan

perlindungan Warga Negara Indonesia dan promosi Perwakilan yang dilaksanakan oleh

Konsul Kehormatan.

Pasal 18

( 1 l Konsul Kehormatan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap keadaan dan

perkembangan ekonom.i , perdagangan, investasi, pariwisata, tenaga kerja Indonesia

dan sosial budaya serta hal -hal yang terkait dengan kepentingan perlindungan

Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

(2) Melaporkan jika terdapat peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap

peraturan lama yang dikeluarkan oleh negara penerima yang mempunyai pengaruh

terhadap kepentingan Indonesia .

(3) Semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan

kepada Perwakilan yang membawahkannya.

( .... ! .... ) ;l ~ ( .. t ... , cf · ,f~) ci (.$.-:: .. ) ( ........ ... ) ( ... ..... ... ) ( ........... ) ( ...... , .... ) Dir . Hukum Sahli Dirj en. Selcjen Wamenlu Irjen KA.BAKP


;\

r [ '

1, ' \

1,· 1 ,: I ~ .~

I • ~ ·~J.. ·· • l'f'Ti~"' .

MENTER! LUA R NEG ERI REPUBLI K INDON ESIA

- 12 -

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan berada di bawah

koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan yang

membawahkannya.

(2) Konsul Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Perwakilan yang

membawahkannya .

Pasal 20

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya , Konsul Kehormatan wajib untuk:

a. menyediakan kantor yang letaknya di kawasan yang representatif dan mudah

dijangkau;

b. memiliki ruang kerja dan penyimpanan arsip;

c. memasang Lam.bang Negara , Foto Presiden dan Wakil Pres iden pada dinding ruang

kerja;

d. mempunyai alamat kantor dan sarana komunikas i, sepe r ti telepon, faksimil, si tus

in tern et dan e-mail.

Pasal 21

Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu ,

Konsul Kehormatan wajib memberitahukan Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

(1) Konsul Kehormatan tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari Pemerintah

Repu blik Indonesia.

(2) Konsul Kehormatan dilarang memungut biaya dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai Konsu l Kehormatan.

)\ fa_, ~ ( .. ~ ... ) c/1 )p l (l .

(~ .. ) ( ... ... ... .. ) ( .. . .... ... . ) ( ........... ) ( .. . . .. .... ) ( ......... .. ) Dir . Hukum Sahli Dirjen . Sekjen Wam en lu Di_rjen [rjen KA. BAKP

Manaj emen Aspasaf Amer op

l \

~)

~. ~·· \ iwr.' 1

p~ ....... '-'r.ai,__...,

1•1·,1111-,.· •

MEN TER! LUA R NEGERI REPUB UK INDONE:.S IA

- 13 -

Pasal 23

(1) Konsul Kehormatan dalam pelaksanaan tu .gas dan fungsinya dapat memperole h

bantuan biaya kegiatan perlindungan WNI dan BHI serta promosi dari anggaran

Perwakilan RI yang membawahkannya.

(2) Besarnya bantuan biaya kegiatan sebagaimana climaksu d pada ayat (1) didasarkan

pada penilaian Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya atas

kebutuhan, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Konsul Kehormatan yang telah diangkat

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku wajib mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri

1n 1.

BABXI

PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 09/OR/O1/91/01 Tahun 1991 tentang

Pedoman Um u m Pengangkatan dan Tata Kerja Konsu1 Kehormatan; dan

b. Pasal 57 ayat (3) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06/A/OT/VI/2004/01

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di

Luar Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

j Jc ~ ( 1¾> I " 0 (.rt .. ) ( .... cf .. ) ,f ) ( ..... . ..... ) ( ........... ) ( . . .. ...... . ) ( .. . ..... . .. )

Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Di!tien Irjen KA. BAKP


•! I\

(I' . ....;.,' ·,

111)

'1W'' ·~ ~ ·-·}

,· ~ 1 ) ' ......,.. .... ,., 1''/11~"•

MENTER ! LUA R NEGERI REPUBLI K INDON E<ilA

- 14 -

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

2014

R

NATALEGAWA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 219

( .... k .... ) !~ /Jl,, ( .. ~ .. ) ( .... /!...) (~ )

Q ( ..... ... ... ) ( ...... .... . ) ( ....... .... )

Dir. Hukum Sahl i Dirj en. Sekj en Wamen lu Dirj en lrj en Manajemen Aspasaf Amerop

( .. (t ... ) KA. BAKP

({:'. .. ~-~~ . ')· : 11,r.;.: t \;

\ l t ·, t~~

1,·n1tt,1 ~

MEN TER I LUAR NEGE RI REPUBLIK INOONESIA

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERJ REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

KONSVL KEHORMATAN REPUBLIK INDONES IA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk membantu Perwakilan Republik Indonesia dalam

melaksanakan visi dan misinya memperjuangkan Kepentingan

Nasional Indonesia di negara penerima, dapat diangkat Konsul

Kehormatan Repu blik Indonesia;

b. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 09/OR/O 1/91/01

Tahun 1991 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Tata Kcrja

Konsul Kehormatan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan

kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar

Negeri tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvcnsi

Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vi.enna Convention on

Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on

Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961

dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler

beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh

Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and the

Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations

concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963 , (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

(J) L ~ A ( ... d. .. ) ( ~ ) a {fr. .... ) ( ...... ..... ) ( ........... ) ( ... .. ~ .. ) { ........... ) Dir. Hukum Sahli Dirjen . SekJen Wamenlu Dirjen lrjen KA. BAKJ' Manajemen Aspasaf Amerop

j ( ........... )

Dir . Hukum

A ~ (

, . -:~•~ I ,,. (

: ' . I '•. '1tr.' I ,'7~ ·. ~._... l ''l,

MENTER I LUAR NEGERI REPUBLI K INDO NESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6 . Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5035) ;

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lem1:5aran Negara


8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/0 1

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 (Ser ita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);

10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Serita Negara

Repu b lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);

1 ~ ~ ( .... ✓. .. ) (.~ .. ) a rt ( .... .. ..... ) ( ........... ) ( ............. ) ( ........... ) ( .. .. ....... )

Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Dirj en Irjen KA. BAKP Manajemen Aspasaf Amerop

f> ( . .C' I\ I \.~j :_ .. ·. \ • , I

.~ '-· I ~ • -.... ....... , .

, <p•'

MENTER ! LUAR NEGERI REPU BUK INDONESIA

- 1 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KONSUL KEHORMATAN

REPUBLIK INDONESIA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

(1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang

secara resrni mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa , Negara, clan

Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau

organisasi internasional.

(2) Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap dan Kuasa Usaha Sementara

yang masing-masing memirnpin perwakilan di negara penerima atau wilayah kerja

atau organisasi internasional.

(3) Konsul Kehormatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Konsul

Kehormatan adalah warga negara dari negara penerima, yang diangkat oleh Presiden

atas usu! Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk

melaksanakan tugas dan fungsi tertentu di negara penerima.

(4) Negara penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.

(5) Tim Penilai Konsul Kehormatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri untuk usulan menilai pengangkatan ,

perpanjangan, pemberhentian clan kinerja Konsul Kehormatan.

BASH

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Konsul Kehormatan berkedudukan di wilayah kerja tertentu di negara penerima.

( Li /4_ /;L- ~ ( ..... ✓.) ( ~ ) CJ (.l.t .. ) ( ......... .. ) (, ..... ..... ) ( .... .,_, ..... ) ( ... ....... . ) Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Dirjen Irjen KA.BAKP Manajemen Aspasaf Amerop

/ . -:-•1 .J\ I 'i f' _I

\ ~ -~' . ~~-· , ,,, •a•'\•

MENTERI LUAR NEGER I REPUBLIK IND ONESIA

- 4 -

(2) Konsul Kehormatan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya.

(3) Pembinaan dan pengawasan Konsul Kehormatan secara operasional dan

administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Kepala Perwakilan


BAB I1I

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Konsul Kehonnatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas dan

fungsi Perwakilan yang membawahkannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Konsul Kehormatan

menyelenggarakan fungsi:

a . pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;

b. peningkatan hubungan dan kerjasama ekonorni dan sosial budaya;

c. promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa;

d. promosi sosial budaya; dan

e. pengamatan dan pelaporan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul


(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris

Jenderal.

J /4_, ~ (.~ .... ) ( .... ✓..) (r ) Q £.tJ ( ........... ) ( ... ....... . ) ( ........... ) ( ........... )

Dir . Hukum Sahli Dirjen. Sekjen WamenJu Dnjen Irjen Manaj emen Aspasaf Amcrop

( ·> ' \

··iWl.n ) . Jir4 . • cWil. • .. ~D!_. .! ' ,,,

MENTE RI LUAR NEGE RI REPUBLIK IND ONEC,IA

- 5 -

Pasal 6

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. tidak adanya Perwakilan Republik Indonesia di kota tempat Konsul Kehorrnatan

berdomisili;

b. adanya kebutuhan nyata untuk mengangkat Konsul Kehormatan di wilayah

kerja tertentu di negara penerima;

c. mendukung pencapaian visi dan nns1 Perwakilan di wilayah kerja Konsul

Kehormatan;

d. jumlah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indon esia yang berada di

wilayah kerja Konsul Kehormatan;

e. memiliki potensi kerja sama dengan Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi,

perdagangan, investasi, pariwisata , jasa, tenaga kerja dan sosial budaya; dan

f. adanya permohonan tertulis yang bersangku tan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan

Diplomatik rnengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri yang

dipilih dari kalangan profesional yang memiliki kualitas, kompe tensi, reputasi dan

integritas yang tinggi.

Pasal 7

(1) Persyaratan untuk diusulkan sebagai Konsul Kehormatan sebagai berikut:

a . warga negara dari negara penerima;

b. bukan pegawai pemerintah negara penerima;

c. mempunyai hubungan kerja yang baik dengan lembaga eksekutif, legislatif dan

yudikatif atau perusahaan dan menduduki posisi sebagai pimpinan;

d. mempunyai akses dan jejaring kerja yang luas dengan berbagai pemangku

kepentingan di wilayah kerja tertentu;

e. warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat;

f. membuat surat pernyataan bersedia untuk diangkat sebagai Konsul

Kehormatan;

g. memiliki reputasi baik dari segi integritas, moral, sosial dan kemampuan

finansial;

h. berasal dari kalangan profesional yang memiliki kualitas dan kompetensi;

i. tidak pernah terlibat dalam perkara kriminaJ, tidak pernah dijatuhi hukuman

( ... J .... ) Dir. Hukum

pidana dan tidak sedang dalam pro ses peradilan;

l ( ........... )

Sahli Manajemen

~ ( ... ..... ... )

Dirjen. Aspasaf

(---~ ---) SekJen

( .... /1...} Wamenlu

( ~ ) Dirjen Amerop

(.Q ... ) lrjen

(,;r .... ) 1k.·s·AKP

t { · 1·· ~,: ' \

·_ .. I I..' I . 'i~~t

I ~~• \• .

'· 'l'rP\' ·;\

MENTERI LUAR NEGERI REPU BLIK INDO NESIA

- 6 -

J. mempunyai wawasan, minat, perhatian dan bersimpati terhadap Indonesia;

k. sehat jasmani dan rohani;

1. berusia tidak lebih dari 65 tahun pada saat dicalonkan;

m. tidak sedang menjadi Konsul Kehormatan dari negara lain;

n. me lengkapi daftar riwayat hidup; dan

o. mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri setempat.

p. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/ atau Bahasa Indonesia.

(2) Tata cara pengangkatan Konsul Kehormatan sebagai berikut:

a. Perwakilan mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri

melalui Sekretaris Jenderal.

b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan Konsul Kehormatan.

c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.

d. Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri mengenai

pengangkatan Konsul Kehormatan.

e. Menteri Luar Negeri menyampaikan usu lan pengangkatan Konsul Kehormatan

kepada Presiden.

f. Presiden menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Perpanjangan,

Pemberhentian dan Surat Tauliah (Letter of Commission).

g. Menteri Luar Negeri menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan berdasarkan

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

h. Sekretaris Jenderal menyarnpaikan petikan Keputusan Presiden sebagaimana

dimaksud dalam huruf f kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya.

Pasal 8

(1) Masa tugas Konsul Kehormatan adalah 5 (lima) tahun.

(2) Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menetapkan masa tugas Konsul Kehormatan

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden .

Pasal 9

(1) Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang

dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tiap perpanjangannya.

(2) Perpanjangan masa tugas

persyaratan sebagai berikut:

,J i Dir. Hukum

/4~ ( ... ..... ... )

Sahli Manajemen

~ ( ........... )

Dfrjen. Aspasaf

Konsul Kehormatan berikutnya harus memenuhi

( .. ~ .. . ) ( .... ,.) (.~ I Q fr

( ... ..... ... ) ( .... ....... ) Sekjen Wamenlu Dirje n lrjen KA . BAKP

Amerop

I " ' .I\ (

~' • .- •.• · C ·· , i,~ I : 1

}' -~ /' I _,

----~~ '\

MENT ER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

a. pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk diperpanjang masa tugasnya;

b. usulan dan penilaian Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya;

c. hasil penilaian Tim Penilai;

d. persetujuan Menteri Luar Negeri terhadap rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan

e. daftar riwayat hidup terbaru .

(3) Pemyataan Kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup terbaru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas.

Pasal 10

(1) Masa tugas Konsul Kehormatan berakhir karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. selesainya masa tugas;

d. putusnya hubungan diplomatik dengan negara penerima;

e. pembukaan Kantor Perwakilan di wilayah kerja Konsul Kehormatan;

f. dinilai menyalahgunakan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sebagai

Konsul Kehormatan.

(2) Dalam hal Konsul Kehormatan mengundurkan diri atas permintaan sendiri,

permohonannya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Atas pertimbangan kepentingan nasional, Presiden dapat mengakhiri masa tugas

Konsul Kehormatan sewaktu -waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atas usulan Menteri Luar Negeri.

(4) Presiden menetapkan Keputusan Pemberhentian Konsul Kehormatan atas usu!


BABV

TIM PENILAI

Pasal 11

( 1) Menteri Luar Negeri membentuk Tim Penilai.

(2) Togas Tim Penilai adalah:

a. menilai pengusulan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian Konsul

Kehormatan;

, I) ~ ~ i cl ,.fl?.) a (.~ .) ( ... ..... .. . ) ( .. . .... .... ) ( ..... c ... ) ( ...... ..... ) ( .. ....... .. ) Dir. Hukum Sahli Dirjen . Sel<je n Wamenl u Dirjen lrjen KA. BAKP


( "?! .. \ 1 ,, . . . ) .. ,·, ~ ' . (. ~ ,-~- ~ ; ,)

""''. MENTERI LUAR NEGER I REPUBLI K INDO NESIA

- 8 -

b. menilai hasil monitoring dan evaluasi kinerja Konsul Kehormatan;

c. memberikan hasil penilaian terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja

Konsul Kehonnatan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Tim Penilai terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik

dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Staf Ahli Bidang Manajemen

Kementerian dan satuan kerja terkait lainnya.

BAB VI

HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

Pasal 12

Hak istimewa dan kekebalan dapat diberikan kepada Konsul Kehormatan sesuai

peraturan perundang -undangan Indonesia, hukum dan kebiasaan internasional serta

perundang -undangan negara penerima.

BAB VII

PERANGKAT KERJA

Pasal 13

(1) Untuk keperluan administrasi melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Konsul

Kehormatan memperoleh perangkat kerja dari Perwakilan yang membawahkannya,

berupa:

a. Cap Dinas (Official Seals),

b. Bendera Negara Republik Indonesia,

c. Lambang Negara Republik Indonesia,

d . Foto Presiden Republik Indonesia dan Wakil Pr esiden Republik Indonesia,

e. Konsul Kehormatan mendapat Kartu Tanda Pengenal dari Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia dan betlaku selama masa tugas ,

f . kertas dan am.plop dengan kop/kepala surat Lambang Negara Republik

Indonesia,

g. dokumen dan publikasi lainnya.

(2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah RI

dan hanya dapat digunakan selama bertugas sebagai Konsul Kehormatan

( ... ) .... ) ~ ~ (1t;: .... } ( .... /... .. } dg) Q ft.J ( ........... } ( ........... ) ( ...... ..... ) Dir.Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Irjen


'\ (

I\, ,~ ~ . · , I ., ., 'i ~-· . ~ -~ . ··

• I ;,' I • - • ~TJV·'\

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLI K INDONESIA

- 9 -

(3) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada

Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya setelah berakhir masa tugasnya .

Pasal 14

Penggunaan perangkat kerja Konsul Kehormatan itu diatur sebagai beriku t :

a. Cap Dinas:

1. hanya dipergunakan oleh Konsul Kehormatan selama menjalankan tugas dan

fungsinya;

2. Konsul Kehormatan bertanggung jawab atas keamanan pemakaian Cap Dinas

terse but;

3 . bentuk dan cara penggunaan Cap Dinas yang dipergunakan Perwakilan berlaku

juga bagi Konsulat Kehormatan.

b. Tata Persuratan dan Kearsipan :

1. penggunaan kertas kop dengan Lambang Negara dan tata persuratan mengikuti

ketentuan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri dan Perwa.kilan Republik

Indonesia;

2. surat dengan Lambang Negara Republik Indonesia dilarang digunakan bagi sura t

menyu r at yang sifatnya pribadi;

3. Konsul Keho rmatan menyimpan dan memelihara arsip yang dilakukan oleh

Konsul Kehormatan;

4. penyimpanan arsip Konsul Kehormatan harus terjamin keamanan dan

kerahasiaannya;

5. semua arsip Konsul Kehormatan adalah milik Negara Republik Indonesia dan

harus dikembalikan kepada Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan , pada saat

Konsu l Kehormatan berakhir masa tugasnya;

c. Bendera Negara:

1. Bendera Negara harus dikibarkan di Kantor Konsul Kehormatan setiap hari kerja

antara matahari terbit sampai matahari terbenam;

2. dalam hal -hal luar biasa dapat diadakan pengecualian yaitu pengibaran bendera

siang malam seperti pada hari -hari perayaan nasional tertentu atau hari -hari

lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memperingati

suatu peristiwa yang memiliki arti penting bagi bangsa dan negara;

3. dalam hal hari besar Indonesia bersamaan jatuhnya dengan hari besar setempat,

Bendera Negara tidak dikibarkan;

~ ~l ~ (.+. .... ) cf (fil ) Cl (.& ) ( .. .. ....... ) ( ... .... ... . ) ( .... ...... . ) ( ... . .. . .. .. ) ( .. .... ..... ) D ·en Irjen KA. BAKP Dir . Hukum Sahli Dirjen . Sekjen Wamenlu


l ... ~/ \ l j~ I.

<tlt 11\'\ \ •

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLI K INDON ESIA

- IO -

4. dalam melaksanakan pengibaran Bendera Negara di Kantor Konsul Kehormatan,

diperhatikan kebiasaan dan peraturan protokoler negara peneri.ma;

5. cara menaikkan , menurunkan, menyirnpan dan menggunakan Bendera Negara

untuk penutup jenazah serta tata cara penggunaan lainnya berpedoman pada

protokol mengenai Bendera Negara dan Panji Kepresidenan Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

d. Lambang Negara:

1. Lambang Negara dipasang sebagai perisai dengan cara menempelkannya di luar

atau di dalam ruangan pada dinding yang tegak lurus di tempat yang pantas dan

mudah dilihat;

2. apabila dalam suatu ruangan Lambang Negara ditempatkan bersama-sama

dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik

Indonesia maka posisi Lambang Negara ditempa tkan lebih tinggi dan b er ada di

antara gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik

Indonesia.

e. Dokumen dan publikasi:

l. Perwakilan yang membawahkannya menyediakan Peraturan Perundang

undangan dan berbagai publikasi yang diperlukan oleh Konsul Kehormatan

dalam menjalankan tugas;

2 . bahan -bahan publikasi tersebut diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan bahasa

negara penerima.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, harmonisasi dan

sinkron isasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan Kepala Perwakilan


(2) Dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan , Konsul Kehormatan

wajib mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik

yang membawahkannya.

j ;l ~ ( .. ~ ... ) cl /:J: ( .. r:r .. ) ( ...... ..... ) ( .......... . ) ( ........ ... ) ( .. . .. .... .. ) (£ I

Dir. Hukum Sah li Dirjen. Sekje n Wamenlu D ·en lrjen KA. BAKP Manajemen Aspasaf Amerop

l )1

< - .• i ( • j~ ( I

•' .~~ '

'-- ~~1, .i •'Pl'\

MENTER! LUAR NEGERI REP UBLIK INDON ESIA

- 11 -

(3) Konsul Kehormatan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan

mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan khusus kepada Kepala


(4) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala


Pasal 16

( 1) Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkan Konsul Kehormatan berwenang

dan wajib memberikan petunjuk, mengatur, membimbing dan mengawasi

pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan.

(2) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib untuk melaksanakan pertemuan

koordinasi dengan Konsul Kehormatan yang dibawahkannya tiap 6 (enam) bulan.

(3) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib untuk melakukan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan.

(4) Kepala Perwakilan Diplomatik melaporkan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri

melalui Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan .

Pasal 17

Kepala Perwakilan berwenang dan wajib untuk melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap anggaran Perwakilan yang dipergunakan untuk membantu kegiatan

perlindungan Warga Negara Indonesia dan promosi Perwakilan yang dilaksanakan oleh

Konsul Kehormatan.

Pasal 18

(1) Konsul Kehormatan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap keadaan dan

perkembangan ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, tenaga kerja Indonesia

dan sosial budaya serta hal-hal yang terkait dengan kepentingan perlindungan

Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

(2) Melaporkan jika terdapat peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap

peraturan lama yang dikeluarkan oleh negara penerima yang mempunyai pengaruh

terhadap kepentingan Indonesia.

(3) Semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan

kepada Perwakilan yang membawahkannya .

j ~ ~ ( .. ~ ... ) ( ... JJ.. ... ) (.Q .. ) ( .. & .. ) ( ........... ) (. .......... ) ( .... ....... ) ( ~ ) Dir. HUkum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu Di ·en lrjen KA.BAKP


1! (' . ,., . I ' C l'r-· .11, . 1 I

, (~~ ''f•.tt\

,~ \ I

I

MENT ERI LUAR NEGE RI REP UBLI K INDON l:.SIA

- 12 -

Pasal 19

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan berada di bawah

koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan yang

membawahkannya.

(2) Konsul Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Perwakilan yang

membawahkannya.

Pasal 20

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya , Konsul Kehormatan wajib untuk:

a. menyediakan kantor yang letaknya di kawasan yang representatif dan mudah

dijangkau;

b. memiliki ruang kerja dan penyimpanan arsip ;

c. mema san g Lambang Negara, Foto Presiden dan Wakil Presiden pada dinding ruang

kerja;

d. mempunyai alamat kantor dan sarana komunikasi, seperti telepon, faksimil, si tu s

internet dan e-mail.

Pasal 21

Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu,

Konsul Kehormatan wajib memberitahukan Kepala Perwakilan Diplomatik yang

membawahkannya.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

(1) Konsul Kehormatan tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari Pemerintah

Repu blik Indonesia.

(2) Konsul Kehormatan dilarang memungut biaya dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai Konsul Kehormatan.

J fa- //'v ( .. ~ .... ) ( ..... ✓..) (t ) (QI (.rt ... ) ( ..... . ..... ) ( ........... ) ( ........ ... )

Dir . Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu lrjen KA. BAKP Manajemen Aspasaf Amerop

,1 f . ~ .. ,(. ') I -~· ,

I 'l;t: .- ' ~ - ;,1~ .•·•

\ I ·.,"" ~ ...... ' J • ,,,'".,,,,.._.-

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

(1) Konsul Kehormatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat memperoleh

bantuan biaya kegiatan perlindungan WNI dan BHI serta promosi dari anggaran

Perwakilan RI yang membawahkannya.

(2) Besarnya bantuan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada penilaian Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya atas

kebutuhan, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Konsul Kehormatan yang telah diangkat

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku wajib mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri

ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mu lai berlaku:

a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 09/OR/O1/91/01 Tahun 1991 tentang

Pedoman Umum Pengangkatan clan Tata Kerja Konsul Kehormatan; dan

b. Pasal 57 ayat (3) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06/A/OT/VI/2004/01

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di

Luar Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

}\ ,Ir- ~ ( ... & .. ) ( ... . / ·\ ((L) (.fr✓. . • . ) ( ... ... ..... ) ( ... . ' .. .... ) ( ........ ... ) (f l Dir. Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu D' jen lrjen KA.BAKP


}I

t. ,j:~ j ' ,) - ~

··, ( ~ ..... ~-1•rr-

MENTER I LUAR NEGER I REPU BLIK INOON ESIA

- 14 -

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini

dengan penempatannya dalam Seri ta Negara Repu blik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

2014

'ALEGAWA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 219

,, k_ (.Q: ... ) ( ... 1 .... ) '1{,.,, ( ... th .... ) ( .... I.. .. ) ( ...... ..... ) ( ....... .... ) ( ~ ) Dir . Hukum Sahli Dirjen. Sekjen Wamenlu D' ·en lrjen Manajemen Aspasaf Amerop

rr .... ) KA. BAKP