Download pdf - Memahami Surat Dakwaan

MMeemmaahhaammii SSuurraatt DDaakkwwaaaann

P

MMeemmaahhaa

PERKUMPULAN PENG

ammii SSuurraatt

PPaauull SSiinnllaaEElloo

GEMBANGAN INISIATIF(PIAR NTT)

2015

DDaakkwwaaaan

ooEE

F dan ADVOKASI RAK

nn

KYAT

MOl

EdDePe

CeUkJuIS

emahami Surat Dleh: Paul SinlaEloE

ditor: Ragil Supriyatnesain sampul & isi: Senyelia Aksara: Tim I

etakan Pertama, Jankuran : 13,5 x 20 cm mlah Halaman : x + BN : 978-602-71120

PERKUMPULAN PEN

Association of IniJl. Lalamentik, R

Kota KupaTelp: 0380

© HaHak Cipta dilindung

menggandakan sebagia

Dakwaan

no & Yes Balle Sukriwul IRGSC

nuari 2015 74 hal.

0-3-2

Diterbitkan oleh

NGEMBANGAN INISIATIF (PIAR NTT)

tiative Developing anRT.32/RW.10, Kel. Fatuang, Nusa Tenggara T 827917; E-mail: piar.n

ak Cipta pada Penulis dan gi undang-undang. Diperbn isi buku selama tidak un

dan ADVOKASI RAKYAT

nd People Advocacy ululi, Kec. Oebobo, Timur, 85000 [email protected]

Penerbit olehkan mengutip atau

ntuk kepentingan komersia

T

al.

dangda

Seinidakaga

Budidim

Bum

akwaan; kedua, Pgaja maupun tidaakwaan yang tidak

ecara substansial, i menjelaskan tealam proses penealigus menguraikaaimana mengkritis

uku ini diterbitkadikan hukum krmiliki oleh PIAR

melakukan kerja-ke

uku ini dimaksudman hukum dari pa

Pe

Terbitnya bukDakwaan ini, dkeprihatinan Pebangan Inisiatif (PIAR NTT) rendahnya pemadat, kaum miskpuan korban kepok marginal l

Penuntut Umum ak sengaja, serink sempurna.

materi buku Memntang arti pentin

egakan hukum suan seluk-beluk susinya.

an secara khususritis untuk Comm

R NTT, yang tanperja advokasi di ko

dkan juga untuk mara pihak yang be

enganta

ku Memahami Sdilatar belakangi erkumpulan Pengf dan Advokasi Ra

terhadap: pertamahaman masyarkin, kelompok perekerasan, dan kellainnya tentang sterkadang secara

gkali membuat s

mahami Surat Dakwngnya surat dakwatu kasus pidana,

urat dakwaan dan

s dalam rangka pmunity Organizer ypa pamrih selalu somunitas damping

membangun pemerkepentingan den

v

ar

Surat oleh

gem-akyat ama, rakat rem-lom-surat a se-surat

waan waan , se-ba-

pen-yang setia gan.

aha-ngan

vi

suatu surat dakwaan. Karenanya, PIAR NTT mempersi-lahkan para pihak yang berkepentingan dengan suatu surat dakwaan untuk meng-copy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, sepanjang itu demi kepentingan dan perjuangan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Atas terbitnya buku Memahami Surat Dakwaan ini, PIAR NTT menyampaikan ucapan terimakasih dan penghar-gaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak ber-kenaan dengan kontribusinya, mulai dari menggagas sampai dengan selesainya penerbitan.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin memahami tentang surat dakwaan.

Kupang, Januari 2015

Ir. Sarah Lery Mboeik Direktur Eksekutif PIAR NTT

vii

Prakata

Surat dakwaan merupakan salah satu dokumen penting dan penentu dalam proses penegakan hukum kasus pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum adalah dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Hakim (majelis hakim) dalam hal putusan berkaitan pemidanaan suatu perkara pun harus berpijak pada surat dakwaan.

Mengingat pentingnya surat dakwaan sebagai dokumen penentu dalam proses beracara di pengadilan dan fakta bahwa sampai dengan saat ini masih banyak pihak (terutama masyarakat adat, kaum miskin, kelompok perempuan korban kekerasan dan kelompok marginal lainnya) yang belum memahami tentang surat dakwaan, maka penulis tergerak untuk menulis buku berjudul: MEMAHAMI SURAT DAKWAAN.

Bahan-bahan yang dipergunakan untuk penulisan buku ini, selain berasal dari berbagai referensi sebagaimana la-zimnya sebuah karya akademik, juga bersumber dari hasil diskusi lepas penulis dengan teman-teman advokat dan jaksa di Kota Kupang, pada saat penulis melakukan pemantauan kinerja dan perilaku jaksa di Pengadilan

viii

Negeri Kupang serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nusa Tenggara Timur.

Buku Memahami Surat Dakwaan ini, disusun secara prak-tis dan khusus untuk kepentingan penguatan kapasitas dari Community Organizer yang dimiliki oleh Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT).

Kendati demikian, substansi dari buku ini dapat juga dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan dengan proses penegakan hukum suatu kasus pidana. Karena kemanfaatan itulah penulis merasa perlu mengkomunikasikan kepada sidang pembaca.

Akan tetapi, ketika buku ini dibaca oleh mereka yang betul-betul memahami tentang surat dakwan dan terlibat dalam perjuangan untuk tegaknya supremasi hukum di Indonesia, otomatis mereka akan segera mengetahui ke-lemahan dan kekurangan dari buku ini. Karenanya, kritik dan saran demi penyempurnaannya sangat diharapkan. Untuk itu sebelumnya diucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sam-paikan kepada teman-teman seperjuangan di PIAR NTT, yakni: Sarah Lery Mboeik, Yuliana Ramideta, Adi Nange, Zevan Aome, Yusak Bilaut dan Eston Sanam, yang telah berkontribusi dalam segala hal berkaitan dengan penyelesaian buku ini.

Terimakasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada Friedom Radjah, SH (advokat), Alex Frans, SH (advo-kat), Philipus Fernandez, SH (advokat), Ridwan Angsar, SH (jaksa) dan Danny Salmon, SH (jaksa), yang telah bersedia menjadi teman diskusi untuk memperkaya wawasan penulis tentang surat dakwaan.

ix

Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Dr. Merry Kolimon dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), karena atas kontribusi dan dukungan merekalah buku ini dapat diterbitkan.

Sebagai penutup, buku ini diharapkan dapat menjadi ba-caan alternatif yang bermanfaat bagi setiap individu yang ingin memahami tentang surat dakwaan.

Tarus Raya, Desember 2014

Penulis

x

Daftar Isi

Pengantar – v Prakata – vii Daftar isi – x

Bagian I Pengertian Surat Dakwaan – 1

Bagian II Syarat-syarat Surat Dakwaan – 5

Bagian III Teknik Pembuatan Surat Dakwaan – 9

Bagian IV Bentuk Surat Dakwaan – 21

Bagian V Perubahan Surat Dakwaan – 31

Bagian VI Mengkritisi Surat Dakwaan – 37

Lampiran-lampiran – 53 Kepustakaan – 65 Tentang Penulis – 68

Bagian I

Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana ber-dasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Jadi walaupun terdakwa ter-bukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dak-waan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Surat Dakwaan (telastelegging) oleh kebanyakan pa-kar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi peru-musan tindak pidana yang didakwakan kepada ter-dakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Memahami Surat Dakwaan

2 | Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya pe-nataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang penga-dilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum mela-kukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk:

1. Pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemerik-saan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di si-dang pengadilan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

2. Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir, dasar mela-kukan upaya hukum.

3. Terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan meru-pakan dasar utama untuk mempersiapkan pembe-laan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meri-ngankan, dasar mengajukan upaya hukum.

4. Pemantau peradilan/masyarakat sipil, surat dakwa-an merupakan dasar untuk menilai kinerja penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Paul SinlaEloE

Pengertian Surat Dakwaan | 3

Menurut Pasal 14 huruf d KUHAP, yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Pe-nuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan me-laksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indone-sia). Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penun-tut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyi-dikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke pengadilan dengan segera (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan, harus disampaikan kepada ter-sangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukum-nya dan penyidik, pada saat bersamaan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

Dengan posisi surat dakwaan yang sentral dan strate-gis ini, maka tidaklah mengherankan apabila dalam proses pembuatannya seringkali terjadi proses nego-siasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan (Judicial Corruption).

Pengalaman PIAR NTT dalam melakukan advokasi un-tuk membongkar mafia peradilan, menemukan sejum-lah modus korupsi dalam pembuatan surat dakwaan, di antaranya: Pertama, pola utamanya adalah pengu-rangan tuntutan dengan modus Jaksa akan menawar-kan pada tersangka pasal apa yang akan diterapkan kalau ingin tuntutan yang ringan dan konsekwensinya, tersangka harus menyerahkan uang kepada Jaksa. Ak-tor dari modus ini adalah Jaksa, Penasehat Hukum dan


4 | Pengertian Surat Dakwaan

tersangka. Kedua, pola yang dipergunakan adalah melepaskan tersangka. Modus yang dipergunakan ada-lah membuat dakwaan yang kabur (Obscuur Libel) sehingga tersangka bisa bebas. Dengan demikian, ter-sangka akan dibebaskan melalui pengadilan yang sah dan Jaksa/Penuntut Umum dan akan diberi imbalan sesuai kesepakatan. Pada modus sepeti ini, Jaksa/Pe-nuntut Umum dan Penasehat Hukum-lah yang men-jadi aktornya.

Bagian II

Syarat-syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa di-gunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada Jaksa Pe-nuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melaku-kan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan ha-rus membuatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga su-rat dakwaan dapat tersusun secara sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ter-dapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:

A. Syarat Formil Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah: 1. Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Se-


6 | Syarat‐syarat Surat Dakwaan

lain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

2. Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum dalam rangka memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupa-kan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangai suatu surat dakwaan.

3. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tang-gal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebe-narnya dan bukan orang lain (Error in Persona). Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh hakim (Vernietigbaar), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

B. Syarat Materil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di-dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tin-

Paul SinlaEloE

Syarat‐syarat Surat Dakwaan | 7

dak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat ma-teril ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard) dan batal demi hukum (absolut nietig).

Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang di-maksud dengan istilah cermat, jelas, dan lengkap. Namun oleh kebanyakan pakar hukum pidana, pe-ngertian cermat, jelas dan lengkap dimaknai sebagai berikut:

1. Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksud di sini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dengan semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan, di antaranya: (a) apa ada pengaduan dalam hal delik khusus atau tindak pidana umum?; (b) apa penerapan hukumnya sudah tepat?; (c) apa terdakwa dapat di-minta pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana; (d) apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa; (e) apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem, yakni terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputu-san yang menghukum atau membebaskannya.

2. Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur-unsur


8 | Syarat‐syarat Surat Dakwaan

tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau penasehat hukum yang mendengar atau mem-bacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: (a) siapa yang melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana apa yang dilakukan; (c) kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan; (d) apa akibat yang ditimbulkan; dan (e) mengapa terdakwa melaku-kan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk para pihak yang terlibat dalam berperkara dapat mengetahui secara jelas, apakah terdakwa dalam me-lakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut da-lam kapasitas sebagai pelaku (dader) dengan peran: Orang yang Melakukan (pleger), Orang yang Menyuruh Melakukan (doenpleger), Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger), Orang yang Menganjurkan untuk Melakukan (uitlokker), atau hanya sebagai Pem-bantu Melakukan (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana dengan kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan atau pencurian, dsb.

3. Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan ma-terilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga ber-akibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bagian III

Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa di mana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satu pun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan atau tidak diuraikan.

Teknik pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdak-wa hanya melakukan satu tindak pidana, maka diguna-kan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan


10 | Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumu-san tindak pidana dalam undang undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pi-dana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan bebe-rapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, digunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan keten-tuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumu-san dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian ke-dua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat yang efektif.

Box 1. Rumus Penyusunan Surat Dakwaan

S+W+T+UUTP+K+Psl Keterangan: S = Subjek Hukum/Terdakwa W = Waktu/Tempus Delicti T = Tempat/ Locus Delicti UUTP = Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Didakwakan kepada

Terdakwa K = Keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Psl = Pasal Undang-Undang yang Didakwakan

Paul SinlaEloE

Teknik Pembuatan Surat Dakwaan | 11

Logika sederhana yang dapat dipergunakan oleh Pe-nuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap dapat mengikuti rumus di atas.

Dalam menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP, maka ada 2 (dua) hal yang wajib diper-hatikan oleh Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, yaitu:

A. Penguasaan atas Materi Perkara

Sebelum Penuntut Umum mulai membuat surat dak-waan, terlebih dahulu haruslah dengan seksama mem-baca seluruh berkas perkara yang ada agar materi per-kara bisa dikuasai. Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang diduga melakukan tindak pidana, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, di ma-na terjadinya tindak pidana tersebut, cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan dengan alat apa tindak pidana dimaksud dilakukan. Selanjutnya, yang harus diketahui oleh Penuntut Umum adalah apa akibat dari tindak pidana tersebut: siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan undang-undang.

Penguasaan materi perkara ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitan berkas perkara. Penelitian berkas perkara harus difokuskan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materil, sehingga bisa diketa-hui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.



Paul SinlaEloE


Dalam praktek, penelitian berkas perkara dari penyidik dikenal dengan istilah ”tugas prapenuntutan” yang di-lakukan oleh Jaksa Penuntut dengan bentuk formulir dengan kode P-16. Uraian selengkapnya berkaitan dengan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana, dapat dilihat dalam tabel 1.

B. Penguasaan atas Materi Ketentuan Perundang-undangan

Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan ini berarti pembuat surat dakwaan harus mengetahui se-cara tepat dan rinci dari pasal yang direncanakan akan didakwakan, di mana unsur-unsur tersebut cocok de-ngan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dapat melakukan peng-gabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh se-orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabu-ngannya.

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain. (NB: Suatu tindak pidana dianggap memiliki sangkut-paut satu dengan lain-nya apabila: pertama, lebih dari seorang yang be-kerja sama dan dilakukan pada saat yang bersa-maan. kedua, lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pe-laksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. ketiga, seorang atau le-



bih dengan maksud mendapat alat yang akan di-pergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain).

c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang da-lam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi ke-pentingan pemeriksaan.

Substansi dari Pasal 141 KUHAP ini pada dasarnya me-ngatur tentang semenloop atau concursus, dalam ba-hasa Indonesia diterjemahkan menjadi ‘Perbarengan’.

Berdasarkan bentuknya, Perbarengan dalam ilmu hu-kum pidana dapat dibagi menjadi:

1. Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis)

Perbarengan peraturan ini terjadi dalam hal se-seorang yang melakukan satu perbuatan, tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar beberapa peraturan (Pasal 63 KUHP).

2. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)

Perbarengan perbuatan ini terjadi dalam hal sesorang melakukan beberapa perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan sendiri-sendiri. Dalam KUHP, Concursus Realis dibedakan menjadi perbarengan perbuatan atas kejahatan (Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP) dan perbarengan perbuatan atas kejahatan (Pasal 70 KUHP).

3. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Perbuatan berlanjut terjadi dalam hal seseorang me-lakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-

Paul SinlaEloE


masing berdiri sendiri, akan tetapi perbuatan-perbua-tan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa erat-nya yang satu dengan yang lain, sehingga beberapa perbuatan tersebut harus dianggap satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).

Dasar pemikiran penggabungan perkara-perkara pida-na ini ialah meringkaskan serta memudahkan pemerik-saan di dalam suatu sidang pengadilan. Penggabungan perkara-perkara ini dimaksudkan agar pemeriksaan be-berapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar sehingga hubungan atau keberkaitan yang ada dalam beberapa perkara itu menjadi lebih mudah diketahui.

Dalam penangan perkara, Penuntut Umum diperke-nankan untuk memecah perkara (spiltsing) menjadi beberapa perkara dengan surat dakwaan tersendiri pula. Menurut Pasal 142 KUHAP, dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang tidak masuk dalam Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penun-tutan terhadap masing-masing terdakwa secara ter-pisah.

Splitsing bisanya dilakukan dengan membuat berkas perkara di mana para tersangka saling menjadi saksi. Sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.

Secara teknis, pembuat splitsing perkara adalah pe-nyidik atas petunjuk Penuntut Umum, karena masalah splitsing ini adalah masih tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap persida-ngan perkara di pengadilan.



Dalam hal Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus segera diteliti dan dipelajari apa-kah perlu tidaknya di-split. Bilamana jaksa yang di-percayakan untuk meneliti berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan splitsing, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada pe-nyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan di-berikan petunjuk seperlunya. Dalam waktu empatbelas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang telah di-split itu kepada Penuntut Umum (kaitan dengan makna ketentuan materi Pasal 138 ayat (1) & (2) KUHAP).

Dengan demikian, petunjuk mengenai splitsing itu di-berikan dalam rangka prapenuntutan yang merupakan wewenang Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 huruf b Jo. Pasal 110 Jo. Pasal 138 KUHAP.

Tabel 2 Contoh Matriks Verifikasi Surat Dakwaan

(contoh pengisian matriks terlampir) NAMA KORBAN: NAMA JAKSA PENUNTUT UMUM: NOMOR PERKARA: Syarat Formil Syarat Materiil

Alat Bukti

Kualifikasi Tindak Pidana Identitas

Terdakwa Locus & Tempus delictie

Pasal Delik

Unsur Pasal Delik

Perbuatan Materiil

Catatan: matriks ini dapat juga digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan untuk menilai surat dakwaan

Paul SinlaEloE


Mengingat pasal 143 ayat (3) KUHP yang mengama-natkan bahwa surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP, maka matriks berikut ini dapat dipergunakan untuk mempermudah Penuntut Umum dalam menilai kembali surat dakwaannya yang sudah disusun (lihat tabel 2).

Uraian dalam rangka pengisian matriks verifikasi surat dakwaan di atas adalah:

1. Identitas Tersangka/Terdakwa

Dalam menyusun urutan identitas tersangka atau terdakwa disesuaikan dengan urutan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

2. Locus Delictie dan Tempus Delictie

Tempat dan waktu terjadinya delik harus dinyatakan secara jelas: pertama, tempat disebutkan kam-pung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten; kedua, waktu harus dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam undang-undang itu ditentukan.

• Manfaat diketahui/diuraikannya waktu terjadinya tindak pidana (Tempus Delictie), (1) untuk me-ngetahui usia pelaku (Pasal 47 KUHP) dan usia korban untuk delik susila (Pasal 287 ayat (2) KUHP, Pasal 290 KUHP dan Pasal 291 KUHP) pada saat peristiwa pidana itu terjadi; (2) untuk me-ngetahui apakah pelaku tindak pidana tersebut adalah recidive atau bukan (Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP dan Pasal 488 KUHP); (3) untuk me-ngetahui apakah tindak pidana yang dilakukan sudah daluarsa dalam penuntutan dan menjalani hukuman ataukah belum daluarsa. (Pasal 78 KUHP



s/d Pasal 82 KUHP); (4) untuk memastikan bahwa hukum tidak berlaku surut (asas legalitas) yang artinya tidak ada hukuman jika tidak ada aturan yang mengatur (Pasal 1 ayat (1) KUHP); (5) untuk mengetahui apakah aturan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada perubahan/pergantian atau belum (Pasal 1 ayat (2) KUHP); (6) untuk mengetahui alibi dari terdakwa; (7) untuk mengetahui keadaan-keada-an yang memberatkan pidana (Pasal 363 KUHP); (8) untuk mengetahui terdakwa dapat dipidana atau tidak. (Pasal 123 KUHP); (9) sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. (Pasal 143 KUHAP).

• Tempat kejadian perkara tindak pidana (Locus Delictie) menjadi sesuatu yang harus diketahui dan ditentukan secara benar karena bermanfaat untuk: (1) menentukan ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal konkret (Pasal 2 KUHP s/d Pasal 9 KUHP); (2) untuk me-mastikan kewenangan mengadili perkara seba-gaimana yang diatur dalam Pasal 84 KUHAP, Pasal 137 KUHAP dan untuk mengetahui berwenang atau tidaknya suatu pengadilan mengadili suatu perkara (kompetensi relative) serta memastikan berlakunya kewenangan mengadili terhadap pe-laku yang melakukan tindak pidana di luar negeri (Pasal 86 KUHAP); (3) untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak (Pasal 154 KUHP, Pasal 156 KUHP dan Pasal 160 KUHP); (4) sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Paul SinlaEloE


3. Pasal Delik yang Dilanggar

Pasal dari delik ini memiliki keterkaitan erat dengan kualifikasi tindak pidana. Karenanya pasal dari delik yang didakwakan pada terdakwa harus disebutkan/ ditulis secara cermat, jelas dan lengkap.

4. Unsur Delik

Unsur delik disusun sesuai dengan bunyi undang-undangnya, unsur delik ditulis dengan terperinci dan unsur dari satu tindak pidana tidak boleh lebih dan ti-dak boleh satupun ketinggalan. Dalam menguraikan unsur delik harus juga disebutkan kualifikasi atau nama tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku. Artinya, pengu-raian unsur delik harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

5. Perbuatan Materiil atau Fakta

Uraian dari tiap unsur delik harus dibuat secara jelas dan wajib dibuat terpisah antar unsur delik yang satu dengan unsur delik yang lainnya.

6. Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti di sini adalah semua alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan barang bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang terdapat dalam berita acara dan mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

7. Kualifikasi Tindak Pidana

Berdasarkan uraian perbuatan materiil yang didukung oleh alat bukti dapat ditentukan kualifikasi tindak pi-dana yang akan dibuktikan di muka sidang penga-dilan. Atau dengan kata lain, kualifikasi tindak pidana



ini merupakan kesimpulan sementara yang harus di-buktikan dalam persidangan.

BOX. 2 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pembuatan surat dakwaan A. Pengertian Perbuatan (Feit)

1. Perbuatan dilihat dari sudut "Materiele Feiten" yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (Menslijke Handelingen). Perbuatan materiil ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dakwaan.

2. Perbuatan dilihat dari sudut unsur-unsurnya, dapat diketgorikan atas 2 unsur yakni, unsur obyektif dan unsur subyektif. Kedua unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Unsur obyektif adalah unsur yang berkenaan dengan bentuk, jenis, sifat tindak pidana tersebut. sedangkan unsur subyektif berkenaan dengan diri pelaku dan hal ini menyangkut pertanggung jawaban pidana.

B. Penggunaan Istilah Lapisan Dakwaan Dalam praktek digunakan istilah-istilah ‘pertama’, ‘kedua’ dan seterusnya atau kesatu; kedua dan seterusnya; primair; subsidair dan seterusnya

C. Uraian Dalam Masing-Masing Lapisan Dakwaan Dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan agar diupayakan jangan sampai terjadi: pertama, uraian yang bertentangan satu sama lain atau uraian yang kabur/samar-samar; kedua, bentuk surat dakwaan tidak sesuai dengan hasil penyidikan; ketiga, uraian dakwaan yang ha-nya menunjuk kepada uraian dakwaan terdahulu, sedang tindak pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu sama lain; keempat, menggabungkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang satu dengan yang lain sehingga secara konkrit tindak pidana yang didakwakan tidak tergambar secara jelas, seperti menggabungkan unsur-unsur penipuan dan penggelapan dalam satu lapisan dakwaan; kelima, menggabungkan dakwaan tindak pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Acara Pemeriksaan Singkat dengan dakwaan tindak pidana yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti menggabungkan dakwaan pasal 359 KUHP dengan dakwaan pelanggaran Lalu Lintas; keenam, dalam hal beberapa orang terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana harus jelas kwalitas dari peranannya masing-masing.

D. Penggabungan dakwaan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum. Penggabungan demikian dapat dibenarkan dan hendaknya kita berpe-gang pada dasar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Bila Tindak Pidana Khusus tersebut disidik sendiri oleh Kejaksaan, kemudian di persidangan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Tindak Pidana Umum, maka berkas perkara tersebut diregister sebagai perkara Tindak Pidana Umum.

Bagian IV

Bentuk Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur bentuk, susunan ataupun sis-tematika dari surat dakwaan. Pada prakteknya, Pe-nuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan selalu berpijak pada strategi dan rasa seni sesuai dengan pe-ngalaman prakteknya masing-masing. Meski demikian, Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya tetap harus berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yakni:

1. Surat Dakwaan Tunggal/Biasa

Penyusunan dakwaan tunggal/biasa merupakan penyu-sunan surat dakwaan yang mudah disusun, jika diban-dingkan dengan penyusunan dakwaan yang memper-gunakan bentuk surat dakwaan lainnya. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu


22 | Bentuk Surat Dakwaan

sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Surat dakwaan biasanya disusun secara tunggal, jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan hanya satu perbuatan pidana saja. Misalnya, Penuntut Umum me-rasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbua-tan ‘pencurian’ sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 362 KUHP.

Seorang terdakwa yang melakukan perbuatan ber-lanjut (Voorgezette Handeling) atau beberapa orang terdakwa secara bersama-sama (Medeplegen) melaku-kan satu tindak pidana, dapat juga diadili dengan dak-waan tunggal/biasa. Substansi dari dakwaan tunggal/ biasa adalah jika (para) terdakwa hanya melakukan

Box 3 Kerangka/Pola Surat Dakwaan

Tunggal/Biasa

1. Identitas terdakwa/para terdakwa 2. Status tahanan (tidak harus) 3. Dakwaan 4. Jumlah dan peran masing-masing terdakwa 5. Waktu terjadinya tindak pidana 6. Tempat terjadinya tindak pidana 7. Uraian lengkap unsur delik 8. Dirangkaikan dengan fakta/keadaan yang

mendukung masing-masing unsur delik (cara tindak pidana dilakukan dan akibat yang ditimbulkan – delik materil)

9. Diberi tanggal pembuatan surat dakwaan 10. Ditandatangani penuntut umum

Paul SinlaEloE

Bentuk Surat Dakwaan | 23

satu perbuatan pidana saja dan tidak terdapat ke-mungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai peng-gantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasi atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif dipergunakan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, akan tetapi Penuntut Umum belum yakin benar tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan pada ter-dakwa.

Tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk di-terapkan pada tindak pidana tersebut dan untuk mem-perkecil peluang lolosnya terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif oleh Penun-tut Umum, dimaksudkan juga untuk memberikan pili-han kepada hakim dalam menerapkan hukum yang lebih tepat

Ciri dari dakwaan alternatif adalah dalam penulisannya menggunakan kata ‘atau’. Dakwaan alternatif ini diper-gunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukan corak/ciri yang sama atau hampir sama. Misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dsb.

Cara pemeriksaan/pembuktian suatu tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif adalah



semua dakwaan harus diperiksa terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan ini, Penuntut Umum dan hakim ke-mudian memilih satu dakwaan yang paling tepat dan terbukti.

Surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana/delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana.

Dalam praktek contoh dakwaan alternatif disusun sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa … dst (melanggar Pasal 362 KUHP—tentang pencurian).

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa … dst (melanggar Pasal 372 KUHP—tentang penggelapan).

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa … dst (melanggar Pasal 378 KUHP—tentang penipuan).

3. Surat Dakwaan Subsidair/Berlapis

Penuntut Umum akan mempergunakan bentuk dak-waan subsidair/berlapis, apabila suatu akibat yang di-timbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Selain itu, bentuk dakwaan subsidair/berlapis dapat dipergunakan apabila dalam satu tindak pidana terdapat titik per-

Paul SinlaEloE


singgungan antara ketentuan pidana yang satu dengan lainnya. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan keraguan pada Penuntut Umum, baik mengenai kuali-fikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.

Dalam dakwaan yang berbentuk subsidair/berlapis, ter-dakwa hanya didakwakan satu tindak pidana saja, di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

Konsekuensi pembuktian dari dipergunakannya dak-waan berbentuk subsidair/berlapis adalah jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam praktek hukum, biasanya pertama-tama yang dibuktikan adalah dakwaan utama/primair. Kalau dak-waan primair terbukti, dakwaan pengganti/subsidair tidak perlu dibuktikan. Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan primair tidak terbukti.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dipergunakan oleh Penuntut Umum jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang harus dianggap berdiri sendiri atau pun tindak pidana tersebut tidak mem-punyai kaitan yang satu dengan lainnya (Concursus Realis). Contohnya, terdakwa didakwakan melakukan kejahatan pemerasan dalam jabatan, membawa pula senjata api tanpa izin.

Jika terjadi hal yang demikian, maka terhadap masing-masing kejahatan dibuat dakwaannya secara terpisah dalam sebuah surat dakwaan. Misalnya:



Dakwaan ke-I

Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 12 huruf e UU TIPIKOR—tentang pemerasan dalam jabatan).

DAN

Dakwaan ke-II

Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951—tentang kepemilikan senjata api).

Dalam hal pembuktian berkaitan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, setiap dakwaan harus di-buktikan secara tersendiri, namun hukumannya hanya satu saja, yakni ancaman hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya sebagaimana maksud dari Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Sifat/ciri dari dakwaan kumulatif adalah (a) terdiri dari lebih dari satu tindak pidana; (b) antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata peng-hubung ‘DAN’; (c) tidak boleh mengkumulasikan antara delik yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa/ singkat dengan delik yang diperiksa dengan acara pe-meriksaan cepat.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan perkemba-ngan terbaru dalam praktek hukum. Penuntut Umum mempergunakan dakwaan berbentuk kombinasi untuk merespon pesat dan variatifnya peristiwa pidana baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan.

Surat dakwaan kombinasi biasanya dipakai oleh Pe-nuntut Umum untuk menjerat seseorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu perbuatan pidana

Paul SinlaEloE


tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah me-langgar beberapa peraturan (Concursus Idealis).

Surat dakwaan yang berbentuk kombinasi ini dasarnya adalah surat dakwaan kumulatif. Artinya, dalam dak-waan kombinasi salah satu atau setiap dakwaan kumu-latif, terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair. Atau dengan kata lain, dalam surat dakwaan kombinasi, seorang atau lebih terdakwa didakwa de-ngan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara se-rempak/sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut:

Kesatu : Primair: Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 340 KUHP—tentang pembunuhan berencana). Subsidair: Bahwa ia terdakwa...dst (melanggar Pasal 338 KUHP—tentang pembunuhan). Kedua : Pertama: Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 368 KUHP—tentang pemerasan dengan ancaman). ATAU Kedua: Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 378 KUHP—tentang penipuan). ATAU Ketiga: Bahwa ia terdakwa…dst (melanggar Pasal 372 KUHP—tentang penggelapan).



Pembuktian berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang terdakwanya oleh Penuntut Umum didakwa de-ngan dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi, maka dakwaan kesatu primair lebih dahulu dibuktikan. Kalau sudah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibukti-kan lagi. Kemudian dakwaan kedua juga harus dibukti-kan, dst.

Box 4 Sifat dan Ciri Dakwaan Subsidair/berlapis

1. Tindak pidana yang satu dengan yang lain sejenis atau menimbulkan akibat yang sama. Contohnya, Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP); Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP); Penganiayaan berencana mengakibatkan kematian (pasal 351 ayat (3) KUHP)

2. Terdapat titik singgung antara ketentuan pidana yang satu dengan lainnya.

3. Susunan dimulai dari ancaman pidana terberat sebagai dakwaan primair baru yang ringan sebagai dakwaan subsidair, dan seterusnya lebih subsidair. Contoh: Primair: Bahwa ia terdakwa...dst (melanggar pasal 340 KUHP). Subsidair: Bahwa ia terdakwa....dst (melanggar pasal 338 KUHP). Lebih Subsidair: Bahwa ia terdakwa....dst (melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP) Lebih-lebih Subsidair: Bahwa ia terdakwa....dst (melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP).

Bagian V

Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah pijakan dasar bagi proses per-sidangan pidana. Tetapi ada kalanya surat dakwaan itu mempunyai kesalahan pada saat pembuatannya se-hingga diperlukan suatu perubahan surat dakwaan.

Menurut Pasal 144 KUHAP, langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum jika ada suatu perubahan surat dakwaan ialah (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pe-ngadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan ataupun untuk tidak melanjut-kan penuntutannya (Pasal 144 ayat (1) KUHAP); (2) pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 ayat (2) KUHAP); (3) dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, maka turunannya wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHAP).


30 | Perubahan Surat Dakwaan

Dalam teknis berperkara, jika perubahan surat dakwa-an dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak di-sidangkan dengan dasar dakwaan yang telah dirubah tidak sesuai Pasal 144 KUHAP. Alur perubahan surat dakwaan sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP (lihat bagan).

Bagan alur perubahan surat dakwaan menjelaskan bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam suatu per-kara pidana adalah mulai dari menerima dan meme-riksa berkas perkara penyidikan dari penyidik sampai melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).

Tetapi, apabila sebelum pembuatan surat dakwaan, Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil pe-nyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Jika surat dakwaan sudah selesai dipersiapkan, tinda-kan selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, yaitu melimpahkan berkas per-kara ke pengadilan dan segera dilanjutkan dengan pe-netapan hari sidang. Akan tetapi apabila surat dak-waan tersebut dianggap kurang sempurna baik dari unsur formil maupun materiil karena ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memasukkan salah satu unsur, maka Penuntut Umum masih mempunyai ke-sempatan mengubah surat dakwaan, baik melengkapi maupun untuk memperbaiki dan menyempurnakan su-rat dakwaan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 144 KUHAP.

Bagan Alu

Paul SinlaEloE

Pe

r Perubahan Sur

erubahan Surat Dakwaan

rat Dakwaan

n | 31



Pada sisi yang lain, Pasal 144 KUHAP tidak membatasi ruang lingkup substansi perubahan surat dakwaan, yang dibatasi hanyalah waktu pelaksanakan peruba-han. Artinya, bisa dipahami bahwa perubahan dak-waan dalam konteks substansi dapat dilakukan. Walau-pun demikian, perubahan surat dakwaan ini tidak bo-leh mengakibatkan unsur-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru.

Dalam praktek beracara di pengadilan, perubahan su-rat dakwaan pada lingkup substansi maupun bentuk dakwaan, bisa dilakukan dalam hal:

1. Penyempurnaan Akibat Ketidakcermatan

Dalam hal kesalahan dalam mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik/perbuatan pidana da-lam surat dakwaan, perubahannya masih dapat dibenarkan. Artinya, dakwaan tetap menurut per-buatan yang sama dan hanya ada perbedaan me-ngenai delik/perbuatan pidana, maka dapat diada-kan perubahan. Contoh: dakwaan mengenai pem-bunuhan yang terjadi pada tanggal 11 November 2014 menurut redaksional pertama dirubah men-jadi tanggal 12 November 2014, maka hal ini di-perbolehkan. Akan tetapi, jika disamping waktu ter-sebut diubah pula pembunuhan (Pasal 338 KUHP) menjadi penganiayaan yang mengakibatkan kema-tian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), maka tidak dapat dibenarkan karena kualifikasi perbuatan (feit) telah diubah dari pembunuhan menjadi penganiayaan.

2. Penyempurnaan Redaksional Surat Dakwaan

Perubahan dakwaan untuk penyempurnaan redak-sional dapat dilakukan dengan maksud agar mudah dimengerti oleh terdakwa dan atau penasehat hu-

Paul SinlaEloE

Perubahan Surat Dakwaan | 33

kum. Artinya, perubahan kata-kata atau redaksio-nal bisa dilakukan asal tidak mengubah kualifikasi perbuatan pidananya. Contohnya, delik berkualifi-kasi pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, tidak boleh dirubah menjadi delik ber-kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan lain-lain.

3. Penyempurnaan Bentuk Surat Dakwaan

Perubahan bentuk surat dakwaan hanya dapat di-benarkan apabila perubahannya terjadi dari bentuk dakwaan biasa/tunggal menjadi bentuk dakwaan alternatif. Selain itu, perubahan dakwaan ini hanya dapat dibenarkan sepanjang kualifikasi perbuatan pidananya adalah sama dan jika ada keadaan yang memperberat pidana. Contoh, dakwaan tunggal/ biasa adalah Pasal 338 KUHP dirubah menjadi ben-tuk dakwaan alternatif dengan dakwaan primairnya adalah Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), dakwaan subsidairnya adalah Pasal 338 KUHP (Pembunuhan).



Surat Dakwaan = Dokumen Publik

Surat dakwaan adalah dokumen publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang berkepentingan dengan suatu surat dakwaan, setelah dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka. Argumen ini sejalan dengan perintah Pasal 16 ayat (1) huruf b PERJA RI No. PER-032/A/JA/08/2010, tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan, pada intinya mengamanatkan bahwa Surat Dakwaan sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka merupakan informasi publik yang dikecualikan atau dirahasiakan. Hal ini dikarenakan apabila informasi publik ini dibuka atau diberikan ke publik, dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana.

Bagian VI

Mengkritisi Surat Dakwaan

Dalam mengkritisi surat dakwaan, ada dua mekanisme yang bisa ditempuh oleh para pihak yang berke-pentingan dengan penegakan hukum suatu perkara. Kepentingan pertama berkaitan dengan keberatan dari terdakwa/penasehat hukum terhadap dokumen dak-waan dalam proses peradilan. Kepentingan kedua ter-kait dengan pengawasan/pemantauan terhadap kinerja dan perilaku dari Jaksa/Penuntut Umum. Mengkritisi surat dakwaan dengan kedua mekanisme ini bisa di-lakukan oleh publik maupun dilaksanakan oleh pihak internal kejaksaan. Kedua mekanisme ini dikenal de-ngan istilah Eksepsi dan Eksaminasi

Eksepsi

Dalam proses berperkara di pengadilan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat


36 | Mengkritisi Surat Dakwaan

(1) KUHAP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan ’Eksepsi’ (contoh eksepsi, terlampir).

Keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut tidak akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses persidangan untuk kasus dimaksud (Bagan Alur Mengadili Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, terlampir).

Untuk mengajukan keberatan tidak diatur bagaimana bentuk keberatan itu. Dalam undang-undang hanya di-jelaskan tentang jenis dari keberatan itu. Menurut Pa-sal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 (tiga) dan terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan 3 (tiga) jenis sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya dengan materi surat dakwaan.

Ketiga macam keberatan tersebut adalah:

1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (exeptio litispendentia)

Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

a. Kompetensi absolut, adalah kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari sua-tu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mem-punyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan negeri tidak memiliki kekuasaan menga-dili jenis perkara tata usaha negara, pengadilan agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara tindak pidana korupsi.

Paul SinlaEloE

Mengkritisi Surat Dakwaan | 37

b. Kompetensi Relatif, adalah tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Apabila suatu tindak pi-dana dilakukan setiap orang di daerah hukum Kota Kupang, maka yang memiliki kekuasaan/kewena-ngan mengadili adalah Pengadilan Negeri Kupang. Jadi apabila terdakwa melakukan tindak pidana di Kota Kupang, akan tetapi perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, maka terdakwa/ penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima (exeptio rei judicatae)

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum. Apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/pena-sehat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntut dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus.

Hapusnya hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana, apabila:

a. Pasal 75 KUHP mengatur ”orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan”. Pasal 75 KUHP mewajibkan apabila suatu tindak pidana aduan, di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan.



Dalam hal tersebut, terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut Pasal 75 KUHP kewenangan penuntut umum telah dihapus.

b. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 76 KUHP yang biasa disebut ’Nebis in Idem’.

c. Kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yang biasa disebut ’daluwarsa’ (Exeptio Paremptoir).

d. Surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata (Exeptio Error In Juris).

3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus di-batalkan (exeptio obsucuri lebelli)

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Apabila surat dak-waan yang dibuat oleh penuntut umum tidak meme-nuhi unsur materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Sedangkan surat dakwan yang tidak meme-nuhi syarat formil sebagai mana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dapat dibatalkan oleh hakim karena bisa mengakibatkan eror in persona.

Paul SinlaEloE


BOX. 5

JENIS-JENIS EKSEPSI

1. Exeptio Obsucuri Lebelli Keberatan ditujukan terhadap surat dakwaan, dengan alasan: surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak leng-kap, jadi dakwaannya kabur/samar-samar (obscure libel) sehing-ga terdakwa tidak mengerti dakwaannya, ini merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan syarat materiil–Pasal 143 ayat (2) KUHAP), maka perlu diminta bahwa dakwaan batal demi hukum.

2. Exeptio Litispendentia Keberatan terhadap kewenangan pengadilan. Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan di lingkungan peradilan lain. Contoh, kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ba’a, tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Ba’a, tapi ha-rus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

3. Exeptio Paremptoir Keberatan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara sudah gugur, misalnya karena daluwarsa (Pasal 78 KUHAP). Surat dakwaan agar tidak diterima.

4. Exeptio Rei Judicatae Keberatan berdasarkan “nebis in idem” (Pasal 76 KUHAP). Surat dakwaan dimintakan untuk tidak diterima.

5. Exeptio Error In Persona Keberatan karena bukan terdakwa yang melakukan tindak pi-dana, tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab. Diminta-kan surat dakwaan tidak dapat diterima.

6. Exeptio Error In Juris Keberatan berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan, penuntut umum telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru.



Eksaminasi

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris exami-nation yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam Black’s Law Dictionary, eksaminasi diartikan sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Jika dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan (dakwaan, tuntutan, putusan), maka eksaminasi dapat diartikan sebagai aktifitas untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa), dokumen tuntutan (Jaksa) atau putusan pengadilan (Hakim).

Eksaminasi sering disebut juga dengan istilah legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama de-ngan eksaminasi. Namun pada perkembanganya eksa-minasi biasanya merupakan gabungan lebih dari satu legal annotation.

Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilai-an atas sebuah putusan (Hakim) serta tuntutan dan dakwaan (Jaksa). Sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan dan penalaran hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan ma-syarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/ jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertim-bangan yang baik dan profesional.

Sebagai mekanisme untuk mengkritisi surat dakwaan, eksaminasi bisa dilakukan secara internal pada lingkup kejaksaan maupun dapat dilakukan oleh publik sebagai wujud kontrol publik terhadap kinerja pihak kejaksaan.

Paul SinlaEloE


1. Eksaminasi pada lingkup internal kejaksaan

Pada lingkup internal Kejaksaan, mekanisme untuk mengkritisi surat dakwaan adalah dilakukannya eksa-minasi. Eksaminasi merupakan tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat pena-nganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, eksaminasi pada lingkup kejaksaan ini bukan se-kedar untuk mengkritisi surat dakwaan saja tetapi bisa lebih dari itu.

Eksaminasi di lingkungan kejaksaan sudah dilakukan sejak tahun 1983, ketika dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-001/JA/6/1983, tentang Ek-saminasi Perkara dan Petunjuk Teknis Melakukan Ek-saminasi. Sepuluh tahun kemudian aturan ini diperba-rui lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor:KEP-33/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara.

Sasaran dari pelaksananan eksaminasi di lingkup Ke-jaksaan adalah semua kegiatan yang berhubungan de-ngan proses penangan perkara mulai dari tahap pe-nyelidikan, penyidikan hingga tahap pelaksaan putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksaminasi pada internal Kejaksaan ber-tujuan untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa/Pe-nuntut Umum baik dalam segi teknis jurudis maupun administrasi perkara. Tujuan lain dari eksaminasi yang dilakukan pada lingkup kejaksaan adalah untuk men-dapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelak-sanaan hukum materil maupun formil dalam penanga-nan perkara melalui tindak penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.



Eksaminasi yang dilakukan pada lingkup internal ke-jaksaan ini dimaksudkan untuk menemukan kemung-kinan adanya hal-hal yang kurang sempurna dalam beracara ataupun kelemahan lain yang bersifat teknis juridis, maupun yang bersifat administrasi perkara, yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak terlak-sana sebagaimana mestinya.

Menurut Pasal 1 angka 11 PERJA RI No. PER-036/ A/JA/09/2011, tentang SOP Penanganan Perkara Tin-dak Pidana Umum, Eksaminasi merupakan penelitianan dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat pe-nanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai keca-kapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas/penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.

Ada 2 jenis eksaminasi yang dilakukan dalam internal kejaksaan: (1) Eksaminasi Umum, yaitu penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan su-dah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Eksaminasi Khusus, yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksami-nasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Pe-nuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk kepentingan Eksaminasi Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengirimkan berkas perkara dan do-kumen kelengkapannya kepada Kepala Kejaksaan Ne-geri; Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejak-

Paul SinlaEloE


saan Tinggi; Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan kebijakan pengendalian penanganan perkara dan kepentingan eksaminasi.

Berkas perkara yang akan dieksaminasi telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi selambat-lambatnya awal bulan September dan oleh Kejaksaan Agung paling lambat awal bulan Desember. Berkas perkara yang akan di-eksaminasi sebanyak 2 berkas perkara untuk setiap jaksa, dengan kasus yang berbeda dan belum pernah diajukan untuk dieksaminasi.

Jaksa yang mengirimkan berkas perkara yang akan dieksaminasi adalah jaksa yang tercantum dalam Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum. Untuk kepenti-ngan eksaminasi umum dibentuk tim eksaminator. Pe-laksanaan eksaminasi Umum dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan berdasar-kan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Hasil pelaksanaan Eksaminasi Umum dilaporkan kepa-da Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tem-busan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Asisten Bidang Pengawasan.

Untuk kepentingan Eksaminasi Khusus juga perlu di-bentuknya sebuah tim khusus. Tim eksaminator khu-sus sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 Jaksa, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pelaksanaan Eksaminasi Khusus diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja. Hasil pelaksanaan Eksaminasi



Khusus dilaporkan selambat-lambatnya 5 hari kerja kepada Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Penga-wasan dan Asisten Bidang Pengawasan.

Apa bila dalam hasil Eksaminasi Khusus diketemukan adanya indikasi terjadinya perbuatan tercela maka hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Asisten Bidang Pengawasan selam-bat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya laporan dari Tim Eksaminasi Khusus dimaksud.

Terhadap setiap hasil eksaminasi, baik yang berbentuk eksaminasi umum atau eksaminasi khusus, termasuk juga eksaminasi untuk tindak pidana khusus, para Jaksa/Penuntut Umum, yang perkaranya telah dieksa-minasi itu, dapat mengajukan keberatan.

Mekanisme untuk eksaminasi dalam penanganan per-kara tindak pidana umum ini, tidak berbeda dengan mekanisme pelaksanaan eksaminasi untuk perkara tin-dak pidana khusus, walaupun eksaminasi untuk kasus tindak pidana khusus diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/ 2010, tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Pe-nanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Saat ini eksaminasi dilingkungan kejaksaan masih terus diberlakukan. Pada umumnya perkara-perkara yang di-eksaminasi adalah perkara yang mendapatkan perha-tian publik secara khusus dan perkara yang gagal. Perkara gagal artinya perkara pidana yang diputus bebas oleh hakim. Bahkan, dari hasil eksaminasi itu nanti dapat dikembangkan apabila ditemukan kecero-bohan yang fatal. Dan, lewat hasil eksaminasi itu, para Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti melakukan kece-

Paul SinlaEloE


robohan dalam berperkara akan langsung diperiksa oleh bidang pengawasan.

Karena itu hasil dari eksaminasi pada lingkup internal kejaksaan ini biasanya digunakan juga sebagai salah satu dasar penilaian akan konduite dan penentu karier seorang Jaksa/Penuntut Umum.

2. Eksaminasi publik

Dalam konteks mengkritisi surat dakwaan, eksaminasi publik merupakan upaya untuk mendorong dan mem-berdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang dinilai kontroversial atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan me-lukai rasa keadilan masyarakat.

Untuk penilaian atau pengujian terhadap suatu surat dakwaan oleh publik, maka yang harus dieksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan, dan atau berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim telah memberikan suatu putusan (vonis).

Walaupun eksaminasi publik terhadap surat dakwaan dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan di luar jalur formal proses penegakan hukum, bukan berarti upaya yang dilakukan oleh masyarakat ini sama sekali tidak memiliki implikasi hukum.

Hasil eksaminasi yang dilakukan oleh mayarakat ter-hadap surat dakwaan ini, selain merupakan bentuk ke-pedulian dan pengawasan terhadap kinerja Jaksa/ Penuntut Umum, dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi kejaksaan Agung maupun Komisi Kejaksaan. Sebagai bentuk masukan untuk menilai ki-nerja Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.



Dalam melakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan, idealnya perkara tersebut minimal harus memenuhi 4 kriteria:

a. Kontroversial

Kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu, hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap berten-tangan dengan rasa keadilan masyarakat.

b. Memiliki pengaruh atau dampak sosial (social im-pact) bagi masyarakat

Disamping perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional dan atau internasional).

c. Mengorbankan orang miskin.

Artinya bahwa yang menjadi korban dalam suatu kasus adalah orang miskin yang mana dalam proses penegakan hukum, hak hukum dari korban yang nota benenya adalah orang miskin ini diabaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

d. Ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption)

Perkara yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (judicial corruption), kolusi, penyalahgunaan wewe-nang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lain-nya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan se-cara baik dan benar.

Pelaksanaan eksaminasi publik terhadap surat dakwa-an dalam suatu perkara, mencakup 7 tahapan, yaitu:

Paul SinlaEloE


1. Membentuk tim panel

Lembaga Pengambil Inisiatif/Pihak pelaksana (dalam hal ini bisa LSM, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, dll) membentuk suatu tim panel yang anggo-tanya dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, mantan hakim/jaksa, dan LSM.

Tim panel bertugas untuk memilih perkara yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminasi. Pihak Pelaksana kemu-dian membuat resume dari perkara yang diinven-tarisir dan dikirimkan kepada angota tim panel untuk dipelajari. Resume perkara idealnya harus juga diper-kuat dengan alasan mengapa perkara-perkara terse-but layak dieksaminasi dan keterangan akan keleng-kapan bahan-bahan: apakah lengkap, masih kurang, ataukah tidak ada.

2. Melakukan diskusi tim panel

Tim panel yang telah ditunjuk berdiskusi untuk me-nentukan 1 (satu) perkara yang akan dieksaminasi. Pemilihan perkara tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus diperhatikan juga kese-diaan bahan/berkasnya. Setelah perkara terpilih, tim panel kemudian menginventarisir siapa saja yang akan menjadi anggota majelis. Pemilihan anggota majelis eksaminasi didasarkan kriteria seperti tidak ada conflict of interest dengan perkara yang akan di-eksaminasi, dipilih berdasarkan keahliannya, sedang tidak aktif dalam lembaga peradilan (bukan jaksa atau hakim aktif), dan memiliki komitmen dalam pembaharuan hukum.

Sesuai dengan prinsip bahwa hakim haruslah ganjil, karena dimungkinkan adanya dua jenis pertimbangan



yang berlawanan sehingga menimbulkan kesulitan apabila diputus dengan hakim genap, terutama apa-bila setelah diambil secara voting ternyata mempu-nyai jumlah suara sama, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, majelis eksaminasi yang terbentuk ideal-nya ganjil dengan jumlah antara 5 sampai 11 orang.

Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanyalah bersifat rekomendasi sesuai dengan keah-lian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi perkaranya. Setelah itu lembaga pelaksana menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Lembaga pelaksana juga harus mampu mencarikan anggota eksaminasi alternatif seandainya nama-nama hasil rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

3. Pembentukan majelis eksaminasi publik

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota tim eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka mem-bentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana.

Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan ba-han tersebut kepada anggota majelis eksaminasi un-tuk dipelajari dan dibuat catatan hukum (legal anno-tation). Pembentukan majelis eksaminasi selain dapat dilakukan oleh tim panel dengan lembaga pelaksana, dapat juga dipilih secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemam-puan pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi.

Paul SinlaEloE


4. Melakukan sidang eksaminasi Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu dalam kelancaran dan kelengkapan sela-ma sidang eksaminasi.

Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas di mana para peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pa-da bagian awal sidang biasanya adalah perkenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi, maka perlu ditunjuk koordinator/ketua sidang.

Seperti halnya majelis hakim di pengadilan, maka ke-tua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi. Masing-masing ang-gota memaparkan secara singkat hasil kajian/legal annotation yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan merespon hasil kajian dari masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang se-suai dengan perkara yang akan di eksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai dengan tingkatan peradilan dalam perkara tersebut.

Di akhir sidang, perlu dilakukan evaluasi kembali atas kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepa-kati dalam setiap tahapan persidangan sebagai ko-reksi atau penambahan terhadap hal yang terlewat-kan. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan su-sunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil ketua, anggota dan sekretaris. Pihak pelaksana



kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sis-tematika penulisannya disesuaikan dengan kesepaka-tan anggota majelis eksaminasi.

5. Melakukan diskusi publik hasil eksaminasi

Hasil eksaminasi kemudian dipaparkan kepada ma-syarakat dalam bentuk diskusi publik. Pembicara dari diskusi ini selain dari anggota majelis eksaminasi juga adalah pihak lain yang akan menilai hasil eksaminasi. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ke-pada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksa-minasi yang telah dilakukan oleh majelis eksaminasi.

6. Merumuskan hasil eksaminasi publik

Berdasarkan hasil eksaminasi publik sementara yang telah disusun oleh majelis eksaminasi dan berdasar-kan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana bersama majelis eksaminasi merumuskan atau menyempurnakan hasil eksaminasi sebelum di-serahkan kepada pimpinan lembaga peradilan. Khu-sus berkaitan dengan surat dakwaan, maka hasil ek-saminasi publik dapat diserahkan kepada pihak Ke-jaksaan Agung beserta jajarannya (Kejaksaan Tinggi & Kejaksaan Negeri) dan atau Komisi Kejaksaan.

7. Penyampaian hasil eksaminasi publik

Meskipun bukan keharusan, pada bagian akhir kegia-tan eksaminasi publik, pihak pelaksana, majelis eksa-minasi maupun LSM, dapat mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan da-pat dilakukan dengan melakukan kajian bersama atau dengan melakukan dengar pendapat (hearing) dan menyerahkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan.

Paul SinlaEloE


Pimpinan dari lembaga peradilan yang ditemui sangat tergantung dari produk peradilan yang dieksaminasi dan kepentingan yang hendak dicapai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan lembaga tersebut. Namun apabila tidak memungkinkan untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi dari lembaga peradilan tersebut, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga peradilan yang ada di daerah tempat eksa-minasi diadakan (Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kejaksaan Negeri).

Hasil eksaminasi diharapkan dapat ditidaklanjuti dan digunakan sebagai masukan atau dasar pertimba-ngan bagi pimpinan lembaga untuk memberikan hu-kuman yang tegas dan setimpal ataupun pujian dan promosi bagi aparat yang bersangkutan. Selain itu, hasil eksaminasi diharapkan juga dapat mendorong pembaharuan dan penegakan hukum di masa-masa yang akan datang.

Hasil eksaminasi publik harus disampaikan juga kepa-da publik sebagai wujud pertanggungjawaban. Cara penyampaiannya bisa lewat sebuah diskusi publik dan atau mempublikasikannya melalui media massa ce-tak, elektronik, maupun internet (blog atau portal berita).

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Contoh Surat Eksepsi

KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM

FREEDOM RADJAH, SH and Partner’s Jl. Sinai IV No. 8 Oesapa-Kupang, HP. 081353808881 & 081338989898,

email: [email protected].

EKSEPSI (NOTA KEBERATAN TIM PENASIHAT HUKUM)

Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 02/Pid.Sus/2014/PN. Kpg

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang Identitas Terdakwa : Nama Lengkap : DAVID BOLE HEO, S.AP. Tempat lahir : Waikabubak, Sumba Barat Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Nopember 1971 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal :Jalan S. Parman, No. 157 A

Kalumbang, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.

Agama : Kristen Protestan. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan : S1 (Sarjana).

DIDAKWA DENGAN DAKWAAN :

Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

54 | Paul SinlaEloE

Subsidair:

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, Dan Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati. Terimakasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Sebagai Team Penasihat Hukum dari Terdakwa: DAVID BOLE HEO, S.PA, untuk menanggapi surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari: selasa, tanggal 28 Januari 2014. Dengan tanpa bermaksud mengurangi Independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechtstaat), Terdakwa DAVID BOLE HEO, S.PA, mohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP sebagai landasan Hukum Acara dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo. Nota Keberatan/Eksepsi ini diajukan, karena setelah kami membaca, meneliti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penutut Umum, ditemukan hal-hal yang prinsip/mendasar yang tidak dipenuhi dalam pembuatan suatu surat dakwaan, antara lain: 1. Tentang Perubahan dan Perbaikan Surat Dakwaan,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP;

Memahami Surat Dakwaan | 55

2. Tentang Surat Dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP;

A. TENTANG PERUBAHAN DAN PERBAIKAN SURAT DAKWAAN

Bahwa dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP secara eksplisit limitative menegaskan tentang perubahan Surat Dakwaan, yakni: “Suatu Surat Dakwaa dapat dilakukan perubahan oleh Penuntut Umum sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, ataupun perubahan surat dakwaan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum sidang, bahka disyaratkan surat dakwaan yang telah dirubah turunanya disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum”. Bahwa dalam persidangan, pada tanggal 28 Januari 2014, dengan agenda persidangan pembacaan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan untuk dan atas nama terdakwa DAVID BOLE HEO, S.PA., dan setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Perubahan Surat Dakwaan baik pada Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair: Adapun perubahan yang dilakukan didalam ruang sidang setelah membacakan surat dakwaan, dengan tanpa melakukan perubahan pada berkas surat dakwaan yang berada ditangan Majelis Hakim maupun surat dakwaan yang ditangan penasihat hukum terdakwa, antara lain:

Pertama:

Pada lembaran kesatu, pada bagian Identitas terdakwa, yakni tahun lahirnya Terdakwa terketik/tertulis dalam surat dakwaan yang dibacakan lahir pada tahun 1962, dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjadi lahir tahun 1971, perubahan ini tidak dilakukan untuk berkas

56 | Paul SinlaEloE

dakwaan yang berada ditangan Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Kedua:

Pada lembaran ke-empat, kalimat ke-15, Dakwaan Primair, Jaksa Penuntut Umum juga merubah kalimat jumlah uang dengan huruf sebesar ‘seratus tiga puluh Sembilan tiga ratus duapuluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah’ dirubah menjadi kalimat ‘seratus tiga puluh Sembilan JUTA tiga ratus duapuluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah’;

Ketiga:

Selanjutnya pada lembaran keempat, Penuntut Umum juga telah merubah Waktu atau Tahun Hasil Audit Investigasif, dari Nomor: LHAI-5504/PW24/5/2010 tanggal 7 Sep-tember 2009, menjadi Nomor: LHAI-5504/PW24/5/2010 tanggal 7 September 2010;

Selanjutnya setelah pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perubahan surat dakwaan atas nama terdakwa DAVID BOLE HEO, S.AP, antara lain:

Keempat:

Pada lembaran ke 3 mulai baris ke 10, tertulis: DAVID BOLE HEO, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur serahkan kepada Sudara OBED HILUNGARA selaku Sekertaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di mana seharus-nya dana tersebut harus Terdakwa DAVID BOLE HEO, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab Sumba Timur serahkan kepada Saksi YAKOBUS LINDIMARA, STh., selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sehingga dana tersebut tidak tercatat dalam buku rekening komite pembangu-nan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Dirubah Menjadi:


DAVID BOLE HEO, SAP serahkan pada Saksi OBED HILUNGARA dimana seharusnya dana tersebut harus terdakwa DAVID BOLE HEO, SAP serahkan kepada Saksi YAKOBUS LINDIMARA, STh selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sehingga dana tersebut tidak tercatat dalam buku reke-ning komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Selanjutnya perubahan lain yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara menghilangkan/menghapus kalimat kalimat, antara lain adalah sebagai berikut:

Pada Lembaran 3 baris ke 17, kalimat “Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu” dihilangkan/ dihapus;

Selanjutnya pada baris ke 29 kalimat “Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu“ juga dihilangkan/ dihapus;

Sedangkan pada baris ke 31 dan 34, kata “Saudara YAKOBUS LINDIMARA” dirubah menjadi “Saksi YAKOBUS LINDIMARA”

Selanjutnya Pada baris ke 34 kalimat: “selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan ... telah dihilangkan/dihapus;

Dan Pada baris ke 36, 37 dan 38, kalimat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, juga dihilangkan/dihapus;

Sedangkan Pada baris ke 42 dan 43, Kalimat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur, juga dihilangkan/dihapus oleh Penuntut Umum.

Kelima:

Pada lembaran ke 4, alinea ke dua, baris ke 3, Saksi OBED HILUNGARA, SH.MSi selaku Sekretaris Dinas Pendi-dikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur, dirubah

58 | Paul SinlaEloE

menjadi selaku Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur.

Bahwa Perubahan Dakwaan seperti terurai pada perubahan pertama, kedua dan ketiga seperti terurai diatas, terjadi dalam ruang sidang saat Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum (perubahan hanya terhadap surat dakwaan penuntut umum tanpa melakukan perubahan pada surat dakwaan yang berada ditangan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum)– Sedangkan menurut KUHAP, perubahan Surat Dakwaan disyaratkan selambat lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai bukannya pada hari sidang? Bahwa Perubahan Dakwaan pada perubahan keempat dan kelima berupa penghilangan/penghapusan kalimat-kalimat uraian dakwaan seperti terurai di atas, terjadi di luar ruang sidang setelah Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang diserahkan kepada Sdr. FRIEDOM Y. RADJAH, SH., salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sudah disetujui oleh Ketua Majelis Hakim?? Melihat pada perubahan Surat Dakwaan ini apalagi perubahan terjadi sangat substansial yakni pada Identitas Terdakwa dan Kalimat Jumlah Kerugian Negara yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan ini, kemudian perubahan riil dan sangat signifikan pada uraian surat dakwaan selanjutnya, maka jelas bahwa Surat Dakwaan ini sudah bertentangan dengan KUHAP; Surat Dakwaan yang berubah-ubah ini memperlihatkan atau membuktikan keragu-raguan atau ketidakpastian Penuntut Umum dalam Dakwaannya; Dengan demikian Surat Dakwaan dalam Perkara atas nama Terdakwa DAVID BOLE HEO, S.AP telah menjadi 3 (tiga) Surat Dakwaan, yakni: 1. Surat Dakwaan yang berada ditangan Jaksa Penuntut

Umum yang dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.


2. Surat Dakwaan yang berada ditangan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum, yang saat dibacakan surat dakwaan tersebut tidak dilakukan perubahan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Dan Surat Dakwaan yang telah dirubah di luar per-sidangan dan diserahkan ke kuasa hukum terdakwa.

Pertanyaan hukumnya adalah Surat Dakwaan mana yang diterapkan dalam Perkara ini, apakah Surat Dakwaan yang berada ditangan Jaksa Penuntut Umum yang dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam persidangan, Atau Surat Dakwaan yang berada ditangan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum, yang saat dibacakan dalam persidangan tidak dilakukan perubahan oleh Jaksa Penuntut Umum, Dan atau Surat Dakwaan yang telah dirubah diluar persidangan dan diserahkan ke kuasa hukum terdakwa. Atau

Perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang akan diterapkan dalam perkara ini??? Bandingkan dengan kasus BEDU AMANG, mantan Ketua BULOG dalam tindak pidana korupsi yang ek-sepsi dikabulkan hanya karena Jaksa lupa mengetik pekerjaan Terdakwa; juga dalam Kasus korupsi Bank Mandiri dengan Terdakwa AGUS BUDI SANTOSO, di mana Jaksa hanya salah ketik angka Pasal yang di-dakwakan, yang kemudian berakhir dengan Jaksa Memasukkan Dakwaan Baru???

B. SURAT DAKWAAN TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT, JELAS DAN LENGKAP MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN, SEBA-GAIMANA YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 143 AYAT (2) HURUF b KUHAP;

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara ceramat, tidak menguraikan secara jelas dan tidak menguraikan secara lengkap perbuatan materil dari Terdakwa

60 | Paul SinlaEloE

DAVID BOLE HEO, SAP, yang bertentangan dengan hukum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair; Uraian perbuatan materil dari Terdakwa DAVID BOLE HEO, SAP hanya mengatakan bahwa Terdakwa DAVID BOLE HEO, SAP menyerahkan dana kepada Saksi RICAHRD UMBU SULUNG, SH dan Saksi OBED HILUNGARA, yang bertentangan dengan buku panduan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang mana mekanisme penyaluran dana dengan cara memindahbukukan atau trnsfer ke rekening komite dan kepada Saksi YAKOBUS LINDIMARA, STh juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp. 3.279.818,- ke kas Negara; Uraian perbuatan ini adalah uraian perbuatan dari Saksi YAKOBUS LINDIMARA bukan uraian perbuatan materil dari Terdkwa; Jika Penuntut Umum mengatakan bertentangan dengan buku panduan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu, maka haruslah pula diuraikan bertentangan dengan item ketentuan yang mana dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP??? karena Buku dimaksud juga dipegang oleh Terdakwa, yang kini juga sudajh dibaca oleh Kami Tim Penasihat Hukum, ternyata tidak ada yang mengatur tentang kewenangan dan tugas Bendahara Dinas PK dalam Buku tersebut??? Buku yang mana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum??? Bahwa Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP berisi 64 halaman dan VII BAB, beserta Lampiran-lampiran? Tidak ada tertulis kewenangan tugas dari Bendahara Dinas PK ? lalu bagaimana Penuntut Umum dalam uraian Dakwaan mengatakan bertentangan dengan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP? Bahwa pada BAB IV MEKANISME PENDANAAN Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit


Sekolah Baru SMP, point 6 a Sumber Dana Berasal Dari Dana Pinjaman (Loan/RK), Kami Kutip: Atas Dasar SPP-Ls dari Direktur Pembinaan SMP, Biro Keuangan Menerbitkan SPM-Ls untuk dibawa ke KAS NEGARA Kemudian KAS NEGARA menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan memerintahkan Bank Operational untuk melakukan pengiriman dana ke rekening – KP-USB (Komite Pembanguan Unit Sekolah Baru). Pada point 6 huruf b Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, Sumber Dana Berasal dari Rupiah Murni, Kami Kutip: Atas Dasar SPP-Ls dari Direktur Pembinaan SMP, Biro Keuangan Menerbitkan SPM-Ls untuk dibawa ke KAS NEGARA Kemudian KAS NEGARA menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bank Operational ke Bank Penyalur, Bank Penyalur melakukan pengiriman dana ke rekening – KP-USB (Komite Pembanguan Unit Sekolah Baru) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktorat Pembinaan SMP dan Bank Penyalur“ Hal ini menjadi jelas bahwa mekanisme penyaluran dana adalah langsung ke rekening Komite Pembangunan dalam hal kasus ini ke Rekening Komite Pembangunan Sekolah SMP Negri 2 Nggaha Ori Angu ic. YAKOBUS LINDIMARA, bukan ke rekening Dinas PK atau Terdakwa selaku Bendahara ??? Bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak jelas dalam uraian Dakwaan ini, malahan dalam RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMBANGUAN (terlampir dalam Eksepsi ini), sama sekali tidak ada peran Terdakwa selaku Bendahara Dinas??? bahkan pada akhir pekerjaan serah terima pekerjaan juga bukan kepada Terdakwa atau kepada Dinas PK Kab. Sumba Timur, tetapi kepada Dinas PK Propinsi??? Jelaslah bahwa kasus ini terlampau dipaksakan oleh Penuntut Umum untuk dibawa ke persidangan tanpa secara akurat meneliti ketentuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam Proses Mekanisme Penyaluran Dana Block

62 | Paul SinlaEloE

Grant, atau peranan Terdakwa secara normatif dalam pengelolaan Dana Block Grant??? Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, Dan Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati. Berdasarkan uraian Eksepsi/keberatan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami Penasehat Hukum terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat menerima eksepsi ini seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut : 1. Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan penasehat

hukum terdakwa. 2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perk: PDS-03/WGP/12/2013, tanggal 17 Januari 2014 adalah Batal Demi Hukum.

3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan (eksepsi) ini dibacakan pada hari ini Selasa, 4 Februari 2014 pada persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang; Sekian dan Terimakasih.

Kupang, 4 Februari 2014 Hormat Kami,

TIM PENASEHAT HUKUM

MARSEL W. RADJA, SH FRIEDOM Y. RADJAH, SH

Keterangan: Contoh Eksepsi di atas ini, dalam prakteknya berhasil diterima oleh majelis hakim yang memimpin sidang perkara tersebut dan dakwaan jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, pada putusan sela tanggal 18 Februari 2014.


Lampiran 2.

64 | Paul SinlaEloE

Lampiran 3.


Lampiran 2. MATERI PERSIDANGAN TAHAP 1

(Agenda Sidang Pembacaan Surat Dakwaan dalam Perkara Pidana Biasa) Pembukaan Sidang

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Keterangan: yang harus diperhatikan pada tahapan pembukaan sidang ini adalah Pertama, Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP). Kedua, hakim berkewajiban untuk menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP). Ketiga, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Keempat, Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Kelima, Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP)..

2. Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa dipersidangan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Keterangan: Menurut Pasal 7 huruf a PERJA RI No. Per-005/A/JA/03/2013, Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawalan dan Pengama-nan Tahanan yang pada intinya mengamanatkan untuk setiap tahanan kecuali tahanan anak, harus dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang.

66 | Paul SinlaEloE

• Jika Terdakwa Tidak Hadir, maka: Pertama, Hakim menanyakan dan meneliti alasan ketidakhadiran terdakwa. Kedua, Hakim harus meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah (Pasal 154 ayat (2) KUHAP). (NB: Pemberitahuan terhadap terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, menurut Pasal 145 ayat (1) KUHAP, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggal-nya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. Panggilan terhadap terdakwa untuk hadir di persidangan, diatur juga dalam Pasal 146 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai). Ketiga, Apabila pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan secara sah tidak sah, maka menurut pasal 154 KUHAP, hakim menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi berturut-turut selama 2 kali sebelum dihadirkan secara paksa dan hakim juga diperbolehkan untuk melakukan persidangan in absentia).

• Jika Terdakwa Hadir, maka: Hakim menanyakan kepa-da terdakwa apakah terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. (NB: Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengamanatkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun/lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun/lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka).

• Jika Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, maka: Hakim menanyakan pada Penasehat Hukum berkaitan dengan surat kuasa dan surat izin beracara.

3. Hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan kesiapan untuk mengikuti persidangan, sekaligus hakim menanyakan


identitas terdakwa meliputi nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal, umur, status, dan lain-lain yang diperlukan untuk pemeriksaan. Keterangan: Setiap permulaaan sidang setelah terdakwa dihadirkan dan sebelum mulai pemeriksaan, hakim wajib menanyakan tentang kondisi kesehatan terdakwa dan identitas dari terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

4. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persida-ngan. (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

Pembacaan Surat Dakwaan

5. Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya (Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP).

6. JPU membacakan surat dakwaan. Keterangan: Pertama, Sesuai amanat pasal 143 ayat (4) KUHAP, surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, turunan surat dakwaan sudah disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Kedua, sebagai konsekwensi dari sidang dinyatakan sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, maka JPU membacakan secara keseluruhan dakwaan dengan suara yang lantang, sehingga baik hakim, terdakwa, Penase-hat Hukum, pengunjung dan para pihak lainnya yang berkepenti-ngan dengan sidang ini bisa memahami dengan benar maksud dari tuntutan JPU.

7. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah benar-benar mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Keterangan: Menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila terdakwa ternyata tidak me-ngerti, JPU, atas permintaan hakim ketua sidang, wajib memberi penjelasan yang diperlukan dan kemudian Hakim menyimpulkan penjelasan dari JPU dan menjelaskan lagi isi dan maksud surat dakawaan secara sederhana.

8. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/ Penasehat hukum apakah keberatan dengan surat dakwaan

68 | Paul SinlaEloE

tersebut. Keterangan: Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dan terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan 3 keberatan sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya dengan surat dakwaan. Ketiga macam kebera-tan tersebut adalah (1) keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, (2) keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, dan (3) keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

9. Penasehat Hukum menyatakan sikapnya atas dakwaan JPU. Keterangan: Penasehat Hukum dan atau terdakwa bisa me-nyampaikan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan secara lisan atau secara tertulis. Dalam praktek dipersidangan biasanya eksepsi akan disampaikan pada sidang berikutnya.

Penundaan Sidang

10. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda atau sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Keterangan: hal penting yang harus dicermati berkaitan dengan teknis penundaan persidangan: (1) penundaan sidang harus disampaiaknan untuk dilanjutkan pada “KAPAN”. (2) Jika Penasehat Hukum dan atau terdakwa akan menayampaiakan Eksepsi, maka agenda si-dang lanjutannya adalah PENYAMPAIAN EKSEPSI. (3) Apabila Penaehat Hukum dan atau terdakwa tidak akan menga-jukan atau menyampaikan Eksepsi, maka sidang ditunda dan per-sidangan akan dilanjutkan dengan agenda PEMBUKTIAN (pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan terdakwa).

Kepustakaan

A. Buku dan Makalah

1. A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1972.

2. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

3. Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Surat Dakwaan, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

4. Deddy Ch. Manafe, Eksaminasi Publik dan Teknis Pelaksa-naannya, Makalah, dipresentasikan dalam Dialog publik yang berthemakan: “Eksaminasi Publik: Partisipasi Masya-rakat Mengawasi Peradilan” yang dilaksanakan oleh Per-kumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), dilaksanakan di Hotel GreeNia, Kota Kupang, tanggal 9 Oktober 2014.

5. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982.

6. Frans Satriyo Wicaksono, SH, Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pleidoi), Penerbit Visimedia, 2009.

70 | Paul SinlaEloE

7. Harun M. Husein, Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

8. H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Penerbit UMM Press, Malang, 2003.

9. Hari Sasongko dan Tjuk Suharyanto, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.

10. Joko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana, (Splitsing), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.

11. Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

12. Martiman Prodjohamidjojo, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

13. Pradja Soemadi dan S. R. Achmad, Surat Dakwaan, Penerbit Sinar Bandung, Bandung,1985.

14. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia, Bogor, 1979.

15. Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Penerbit Akademia Pressindo, Jakarta, 1986.

16. Ridwan Angsar, Eksaminasi Internal di Lingkup Kejaksaan dan Teknis Pelaksanaannya, Makalah, dipresentasikan dalam Dialog publik yang berthemakan: “Eksaminasi Publik: Par-tisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan” yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), dilaksanakan di Hotel GreeNia, Kota Kupang, tanggal 9 Oktober 2014.

17. Wasingatu Zakiyah, Emerson Yuntho dan Aris Purnomo, Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tandjung, Penerbit Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2004


18. Zulkarnain, Peradilan Pidana: Penuntun Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Malang, 2006.

B. Produk Hukum dan Hasil Penelitian

1. PIAR NTT, Korupsi dan Kinerja Aparat Hukum di Nusa Tenggara Timur, Catatan Korupsi Akhir Tahun, dipublikasi-kan oleh PIAR NTT, tanggal 13 Desember 2007.

2. PIAR NTT, Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Nusa Teng-gara Timur (Potret Kinerja dari Jajaran Kejaksaan di Nusa Tenggara Timur); Catatan Korupsi Akhir Tahun, dipubli-kasikan oleh PIAR NTT, tanggal 30 Desember 2008.

3. PIAR NTT, Hasil Pemantauan Kinerja dan Perilaku Jaksa Penuntut Umum dan Eksaminasi Publik Terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kejak-saan Negeri Oelamasi dan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dipublikasikan tanggal 16 Mei 2014.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-032/A/JA/08/2010, tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan, tanggal 25 Agustus 2010.

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010, tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, tanggal 29 Oktober 2010.

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A/JA/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur

72 | Paul SinlaEloE

(SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, tanggal 21 September 2011.

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-05/A/JA/03/2013, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, tanggal 18 Maret 2013.

10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-33/JA/3/1993, Tentang Eksaminasi Perkara, tanggal 22 Maret 1993.

11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518/A/J.A/11/2001, tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994, tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, tanggal 1 November 2001.

12. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, tanggal 16 Nopember 1993.

13. Surat JAMPIDUM Nomor: B-607/E/11/1993, perihal Pembuatan Surat Dakwaan, tanggal 22 Nopember 1993.

ka

BeAdsebJawKeAdunMStaru

Akranrakadke

Ten

an Politik oleh Partai

ergabung dengan dvokasi Rakyat (PIbagai Staf Div. Advwab Wilayah Kab.ec. Takari dan Kedvokasi (Communityntuk Kab. Rote Nd

Maret 2006 sampai af Div. Advokasi,

upsi & Pemantauan

ktifitas yang senanng, yaitu aktif melkat miskin dan

dvokasi/pendampinebijakan yang tidak

Me

ntang Pen

Paul SinlaEloma lengkap, MPaul SinlaElopada tanggal 3nyelesaikan pegram Studi IlmNegara, FakultKristen Artha2003. Menul“Deskripsi tenta

Politik di Kota Kupan

Perkumpulan PIAR-NTT) sejak tavokasi (Community O. Kupang, untuk Kc. Fatuleu), periody Organizer & Penadao) periode 2005-sekarang, beralih tbidang PengembanKorupsi.

ntiasa dilakukan sejlakukan pengorgankelompok marjina

ngan masyarakat unpro rakyat serta m

emahami Surat Dakwaan

nulis

oE. Terlahir denganMarthen Luther Joha

E di Kupang, N31 Oktober 1973. endidikan S1 pada mu Hukum Jurusan tas Hukum Univer

a Wacana, pada talis skripsi berjuang Pelaksanaan Penng”.

engembangan Iniahun 2004 dan beOrganizer & PenanggKec. Amfoang Sel

de 2004-2005, Staf anggung Jawab Wil-2006. Kemudian, tanggung jawab sebngan Jaringan Anti

jak kuliah hingga snisiran terhadap mal lainnya, melakntuk menolak berbmendorong lahirnya

n | 73

n na-annis NTT,

Me-Pro-Tata

rsitas ahun udul, ndidi-

isiatif ekerja ggung latan, Div.

layah sejak bagai Ko-

seka-asya-

kukan bagai a ke-

74 | Paul SinlaEloE

bijakan-kebijakan baru. Melakukan analisis dan mengkritisi APBD serta melakukan investigasi dan advokasi terhadap ber-bagai kasus Korupsi di NTT.

Aktif mengikuti diskusi di berbagai forum/pertemuan, baik itu sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Selain itu penulis juga aktif mempublikasikan artikel dan opininya di berbagai media massa cetak maupun elektro-nik. Artikel-artikelnya yang sudah terpublikasikan tersebut di antaranya berkaitan dengan masalah-masalah partai politik, pengelolaan anggaran publik, korupsi, kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender, kemiskinan, per-tanahan, pemilihan umum, kepemimpinan.

Pada tahun 2011, bersama-sama dengan aktifis Rumah Perem-puan, Libby SinlaEloE dan Tri M. Soekirman, menulis buku berjudul: “Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumahtangga”. Diterbitkan oleh Rumah Perempuan.