Download docx - Makalah Pkn Fix

Transcript

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDEMOKRASI INDONESIA

Kelompok Anggota Kelompok:Astidhia Nadia( 135040200111062 )Irvan Insanul Muttaqin( 135040201111166 )Dedi Horasio Hutabalian( 135040207111021 )Kelas L

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGIFAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG2014BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Itu merupakan sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas namakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah arti dari istilah demokrasi?2. Apa saja jenis-jenis demokrasi?3. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi?4. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui arti dari istilah demokrasi2. Untuk mengetahui jenis dan prinsip demokrasi3. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan demokrasi4. Untuk mengetahui penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

1.4 Manfaat

1. Memahami arti dari istilah demokrasi2. Memahami jenis dan prinsip demokrasi3. Memahami sejarah dan perkembangan demokrasi4. Memahami penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari yunani kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos /cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Berikut merupakan pendapat-pendapat tentang pengertian demokrasi: Menurut International Commision of JuritsDemokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

Menurut LincolnDemokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Menurut C.F StrongSuatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

2.2Jenisjenis Demokrasi

Menurut Sejarah Politik Indonesia

Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di negara RI, ada semacam trial and error, coba dan gagal. Namun kalau direnungkan secara arif, ternyata untuk menuju ke sistem demokrasi yang ideal perlu waktu yang cukup panjang.Sebagai perbandingan dapat dilihat sejarah perkembangan konsep demokrasi di Amerika Serikat, yaitu suatu negara yang dianggap sebagai negara demokrasi yang ideal sekali, di negara tersebut sebenarnya masih banyak kekurangan. Untuk menyusun konstitusi, amerika memerlukan waktu selama 11 tahun, untuk menghapus perbudakan memerlukan waktu 86 tahun, untuk memberi hak pilih kaum wanita memerlukan 114 tahun, dan untuk menyusun draf konstitusi yang melindungi seluruh warga negara memerlukan waktu selama 188 tahun. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang tepat sejak tahun 1945 hingga sekarang masih terantuk-antuk. Hal ini bukan karena ketidakseriusannya tetapi karena memerlukan waktu panjang.Membicarakan demokrasi Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari periodesasi sejarah politik di Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan demokrasi pancasila.

1. Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949, ada beberapa hal yang fundemental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia periode ini, yaitu : Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Adanya maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik kita.

2. Pemerintahan Demokrasi Liberal

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal atau sering disebut demokrasi parlementer, karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan (kabinet) berada di tangan parlemen atau DPR.Landasan demokrasi liberal adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. konstitusi RIS 1949 (pasak 116 ayat 2), dan konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).Ciri-ciri demokrasi liberal adalah adanya golongan mayoritas/minoritas penggunaan sistem voting,oposisi, mosi dan demonstrasi, serta multipartai.

Masa Demokrasi Parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatan. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak berkurang sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Dalam masa pemerintahan parlemeter, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong antar semua kekuatan nasional progresif devolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya, dan tidak pula mengenal lembaga kekuasaan dalam tata pemerintahannya. Demokrasiterpimpin berlangsung mulai Juli 1959-april 1965.Ciri khas dari demokrasi terpimpin antara lain: Dominasi dari presiden, Terbatasnya peranan partai politi, Berkembagnya pengaruh komunis, Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik. Adanya rasa gotong royong, Tidak mencari kemenangan atas golongan lain, Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat, dan Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendeaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.

4. Pemerintahan Demokrasi Pancasila

Alinea IV Pembukaan UUD 1945, menegaskan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,.Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara RI adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh bangsa dan Negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.Ciri-ciri umum Demokrasi Pancasila adalah Mengutamakan musyawarah mufakat, Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, Selalu diliputi semangat kekeluargaan, Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah, Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan Kepurtusan dapat dipertanggung jawabkan secara mporl kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan . Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak Maret 1966- Mei 1998, dan mulai Mei 1998 sampai sekarang berlaku Demokrasi Pancasila dalam Reformasi.

Dalam reformasi selain ciri umum tersebut, juga lebih menekankan pada: Penegakan kedaulatan rakyat dengan menberdayakan pengawasan lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan; Pembagian secara tegas wewenag/kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Penghormatan kepada keberagaman asa, ciri, aspirasi, dan program partai politik/parpol yang multipartai.Intinya yaitu demokrasi Pancasila yaitu dalam mengambil keputusan secara mufakat melalui musyawarah bersama.

Menurut Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

1. Demokrasi Langsung

Dalam sejarah yunani, suatu tatanan demokrasi diawali dengan adanya aspirasi rakyat yang di salurkan secara langsung, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat dalam menyelanggarakan pemerintahannya tanpa melalui perwakilan. Hal ini sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (city state) dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu yang terjadi di kota athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, dan pemerintahan menaggapinya secara langsung. Oleh sebab itu, dikenal dengan nama demokrasi langsung. Demokrasi Langsung dilaksanakan apabila : Ukuran negara relatif kecil (sebesar kota) Jumlah penduduk relatif sedikit, Adanya tempat yang memungkinkan untuk menampung rakyat, Masalah negara belum terlalu rumit, dan Rule of law (negara hukum)

2. Demokrasi Tidak Langsung

Disamping demokrasi langsung, terdapat demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilh dan dipercaya. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dalam kaitanya lain negara Indonesia menganut demokrasi tidak langsung karena dalam sistem penyaluran aspirasinya melalui lembaga- lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Dasar Prinsip Ideologi

1. Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisne. Demokrasi konstitusional juga dapat diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk pada rule of law. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusionalisme adalah kekuasaan pemerintahanya terbatas dan tidak diperkenankan terdapat banyak campur tangan dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya.Ciri-ciri demokrasi konstitusional:1. kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi (UUD)2. pemerintahan tunduk sepenuhnya pada rule of law.3. Internatianal Commision of Jurist dalam kongresnya yang berlangsung di Athena pada tahun 1955, menetapkan kondisi minimum yang di maksud, antara lain sebagai berikut: keamanan pribadi harus dijamin, artinya tak seorangpun dapat ditahan atau di penjara tanpa aedanya keputusan hakim/pengadilan. Setiap orang mempunyai hak untuk menyartakan pendapat, dan tidak dipaksa untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan keyakinannya. Setiap orang harus dijamin kebebasan pendapatnya melalui semua media komunikasi terutama pers. Kehidupan pribadi seseorang tidak dapat dilarang, rahasaia suratmenyurat haruslahdijamin. Kebebasan beragama harus dijamin, setiap kepercayaan yang diakui harus dihornati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak dilanggar. Hak untuk mendapatkan pengajaran haruslah dijamin kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak berkumpul dan berserikat secara damai dan teristimewa untuk menjadi anggota dari suatu partai politik yang dipilihnya sendiri.

2. Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksaan atau kekerasan. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi pertama-tama diperkenalkan oleh seorang filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Dalam pandangan Aristoteles, ada tiga bentuk pemerintahan yang baik dan tiga bentuk pemerintahan yang buruk.

Menurut Dasar yang Menjadi Prioritas atau Titik Perhatian

1. Demokrasi Formal

Demokrasi ini secara hokum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal

2. Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang social ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialiskomunis

3. Demokrasi Campuran

Demokrasi ini meruapakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang

Menurut Dasar Wewenang dan Hubungan antara Alat Kelengkapan Negara

1. Demokrasi Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer lahir di Ingris sebagai sebuah perjuangan kekuatan diluar raja (bangsawan) untuk memperoleh sebagian kewenangan yang sebelumnya berada pada raja. Proses demokratisasi di Inggris terjadi melalui tahapan yang cukup panjang, sejak ratusan tahun lalu. Dimulai dengan magna charta libertatum (perjanjian agung tentang kebebasan, 1215) yakni dengan disepakatinya perjanjian tertulis antara Raja Jhon dengan kaum bangsawan dan kaum clerus. Menurut Moh.Mahfud MD, terdapat beberapa prinsip-prinsip (ciri-ciri) yang dianut dalam sistem parlementer, diantaranya: Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa); Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri; Kabinet bertangungjawab kepada dan dapat di jatuhkan oleh parlemen melalui mosi; Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (tergantung pada) parlemen.

Di Indonesia, sistem parlementer dimulai sejak adanya Maklumat Pemerintah Nomor IX/1945 tangal 14 November 1945 sampai dengan berlakunya Konstiusi RIS, dari tangal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950 yang ditetapkan dengan keputusan Presiden RIS tangal 31 Januari 1950 Nomor 48 LN-50-3. (D.U.6 Februari 1950). Sistem parlementer tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa kekuasan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selain itu, dalam Pasal 105 dikatakan bahwa menteri-menteri duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara nasihat. Serta dalam Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa presiden tidak dapat digangu gugat.Setelah RIS kembali kebentuk Republik Indonesia dengan mempergunakan UUD Sementara 1950 sebagai konstiusi, RI tetap mempergunakan system pemerintahan parlementer. Hal tersebut dapat dilhat bahwa presiden sebagai kepala negara berwenang untum membentuk kabinet, mengangkat Perdana Menteri dan menteri-menteri serta Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden berhak memberikan grasi setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Presiden memegang kekuasan angkatan perang, dan hal yang paling krusial adalah disebutkan bahwa presiden tidak dapat digangu gugat, maka presiden tidak dapat dijatuhkan DPR, sebaliknya DPR dapat dijatuhkan oleh Presiden.

2. Demokrasi Sistem Presidensial

Sejarah sistem pemerintahan presidensial berawal dari lahirnya Negara Amerika Serikat, sebuah negara bekas Koloni Ingris di Benua Amerika untuk memilki sebuah pemerintahan sendiri yang berdaulat terlepas dari Kerajan Ingris. Latar belakang negara Amerika Serikat menganut sistem presidensial adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George II sehinga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekanya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesqieu dengan mengadakan pemisahan kekuasan, sehinga tidak ada kemungkinan kekuasan yang satu akan melebihi kekuasan yang lainya, karena dalam trias politka itu terdapat sistem check and balances.Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah: Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); Pemerintah tidak bertangungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar; Menteri-menteri diangkat dan bertangungjawab kepada presiden; Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Di Negara Republik Indonesia sistem presidensial telah dipraktekan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Namun, dalam perjalananya, sistem presidensial di Indonesia mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan dalam prakteknya. Di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, system checks and balances juga dipraktekan dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana masing-masing lembaga negara memilki kewenangan yang saling mengawasi diantaranya. Sebelumnya, dimasa UUD 1945 belum mengalami perubahan, kekuasan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainya. Hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasan eksekutif dapat mencampuri atau mengintervensi kekuasan dari lembaga negara lainya.

2.3 Prinsip Prinsip Demokrasi

Ibnu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;b. Kedudukan yang sama dalam hukum;c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

2.4Demokrasi Indonesia ( Demokrasi Pancasila )Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).2. Sistem KonstitusionilPemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

A. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

B. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara / rakyat / masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa Negara.2. 2 Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:a) Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.b) Perlindungan terhadap hak asasi manusia,c) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,d) Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.e) Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.f) Pelaksanaan Pemilihan Umum.g) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyai Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.h) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.i) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.j) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

C. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:a) Kedaulatan ada di tangan rakyat.b) Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.c) Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.d) Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.e) Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.f) Menghargai hak asasi manusia.g) Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.h) Tidak menganut sistem monopartai.i) Pemilu dilaksanakan secara luber.j) Mengandung sistem mengambang.k) Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.l) Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

D. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:1. Indonesia Ialah Negara yang Berdasarkan HukumNegara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2. Indonesia Menganut Sistem KonstitusionalPemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi MPR mempunyai Tugas pokok, yaitu: menetapkan UUD, menetapkan GBHN dan memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Berikut adalah wewenang MPR: Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD 1945 Mengubah undang-undang.

4. PresidenPresiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Berikut adalah hak DPR di bidang pengawasan:a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintahb. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintahc. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintahd. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hale. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. Menteri NegaraMenteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak TerbatasKepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

E. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegaraContohnya: Ikut menyukseskan Pemilu, ikut menyukseskan Pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, dll.2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga Negara6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawabContohnya: Presiden adalah Mandataris MPR dan Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

BAB IIIPENUTUP

3.1 Kesimpulan

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) kemudian pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Daftar Pustaka

Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 Kewarganegaraan Jilid 2. Bandung: Grafindo Media Pratama.Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Piranti Darma Kalokatama

20