MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(SOFTSKILL)
Disusun Oleh :
Nama NPM Kelas/Jurusan/Fakultas
Idris Ardian 14213210 2EA32/ Manajemen/Ekonomi
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014/2015
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA
sehingga Saya dapat menyelesaikan Makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini.
Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang telah mendukung pelaksanaan makalah ini, terutama kepada :
1. Bapak Sri Waluyo selaku Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 2EA32.
2. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua Saya yang telah memberi dukungan moral
dan materi.
Saya menyadari Makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini jauh dari kesempurnaan,
harapan dan keinginan Saya, dengan selesainya Makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini
mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bekasi, April 2015
Penyusun
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI........................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah...................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM........................................................................ 3
2.2. Sejarah HAM.............................................................................................................. 4
2.3. Hak Asasi dalam UUD 1945...................................................................................... 8
2.4. HAM Menurut UU No. 39 Th. 1999.......................................................................... 10
2.5. Kewajiban Asasi Manusia.......................................................................................... 11
2.6. HAM Pada Tataran Global......................................................................................... 13
2.3. Hak di Indonesia : Masalah dan Penanganannya....................................................... 14
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan................................................................................................................. 17
3.2. Saran .......................................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak lahir, manusia memiki sebuah hak untuk hidup kemudian seiring berjalannya
waktu manusia memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Ketika manusia beranjak pada
usia remaja mereka memiliki hak untuk berpendapat setelah itu mereka memasuki fase
dimana mereka menjadi lebih bertanggungjawab dan mampu menggunakan suaranya untuk
kemajuandirinya serta lingkungannya untuk itu manusia memiliki hak untuk memilih.Dari
semua hak itulah manusia pada akhirnya memiliki hak asasi yang harusdijunjung tinggi dan
diakui oleh orang lain. Hak asasi merupakan pemberian Tuhan YME kepada manusia agar
mereka mempertahankan dan memperjuangkan haknya selama mereka hidup di dunia. Hak ini
lebih penting daripada hak seorang presiden ataupun seorang raja karena tanpa hak ini hidup
manusia akan selalu terjajah oleh manusia lainnya. Oleh karena itu kita harus
mempertahankan hak kita serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak ini sering kali
dilanggar oleh manusia demi mempertahankan hak pribadinya, sehingga manusia hanya
mementingkan haknya tanpa memperdulikan hak asasi manusia.Hak Asasi Manusia adalah
hak dasar yang ada sejak manusia dilahirkan ke bumi sebagai anugerah Tuhan YME. Hak
Asasi Manusia bersifat universal dan abadi. Hak Asasi Manusia dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh Negara berdasarkan hukum yang mengatur Negara itu sendiri. Hak Asasi
Manusia tidak akan diakui tanpa adanya perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia
tersebut. Bagaimana caranya agar kita mampu menegakkan Hak Asasi Manusia ? Serta apa
yang harus dilakukan oleh kita dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar
terwujudnya suatu keadilan dilingkungan masyarakat Indonesia ? Untuk itu, kita perlu
mengerti dan memahami beberapa materi yang membahas tentang Hak Asasi Manusia.
1
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
Apa pengertian dan ruang lingkup HAM
Sejarah HAM
Hak asasi dalam UUD 1945
HAM menurut UU NO 39 TH 1999
Kewajiban Asasi Manusia
HAM pada tatanan global; serta
HAM di Indonesia: Masalah dan penegakannya
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi:
- Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
- Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
- Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
- Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu,
pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.Berdasarkan
beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi
pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa
3
c) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi
atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah
negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
2.2 Sejarah HAM
Sejarah Internasional Hak Asasi Manusia
Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan
lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia
sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai
pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi
dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja
melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakasanaannya
kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam bahwa raja terikat kepada hukum dan
bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada masa
itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi
sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai
simbol belaka. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih
konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai
timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the
law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of
rights melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketatapan bahwa hak
persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan
baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka
lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian masyarakat), Motesquieu dengan
Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke
di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan
yang dicanangkannya.
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi,
walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih
dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka
4
sejak di dalam oerut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.
Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih
rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakah tidak boleh ada
penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah
dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula
presumption of innocence, artinya orang-orany yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh,
berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of expression (bebas
mengelaurkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang
dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar
lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang
menjamin tumbuhnyademokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan
sebelumnya.
Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan
pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654 tersebut di bawah
ini :
"The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is
freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third
is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings
which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in
the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a
worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no
nation will be in a position to commit an act of physical agression against any neighbor-
anywhere in the world."
Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta
manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal,
yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan
oleh PBB pada tahun 1948.
5
Sejarah Nasional Hak Asasi Manusia
Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10
Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia
setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-
negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia itu
mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar
negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-
masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung
tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak
terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai
kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM
seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara
dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian
setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota
PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan,
melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota
PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di
suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional
lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang
bersangkutan.
Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang
termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku
bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal
di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya
berlaku untuk semua.
Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi
Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara
lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih
faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat
sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot
sekarang, semuanya sudah diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang
6
diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari
teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di
Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.
Human Rights selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Ada yang bertanya
mengapa tidak disebut hak dan kewajban asasi. Juga ada yang bertanya mengapa bukan Social
Rights. Bukankan Social Rights mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan ?
Sesungguhnya dalam Human Rights sudah implisit adanya kewajiban yang harus
memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada
hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati
hak orang lain. Jadi saling hormat-menghormati terhadap masing-masing hak orang. Jadi
jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban. Contoh : seseorang yang berhak menuntut
perbaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil
kerjanya. Dengan demikian tidak perlu dipergunakan istilah Social Rights karena kalau kita
menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian
bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan
masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu,
perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Artinya, seseorang
memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak memperkosa hak-hak orang lain. Ada
yang mengatakan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia harus sesuai dengan latar belakang
budaya Indonesia. Artinya, Universal Declaration of Human Rights kita akui, hanya saja
dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di negara-negara lain khususnya negara
Barat yang latar belakang sejarah dan budayanya berbeda dengan kita. Memang benar bahwa
negara-negara di dunia (tidak terkecualai Indonesia) memiliki kondisi-kondisi khusus di
bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang bagaimanapun, tentu saja
berpengaruh dalam pelaksanaan HAM. Tetapi, tidak berarti dengan adanya kondisi yang
bersifat khusus tersebut, maka prinsip-prinsip mendasar HAM yang universal itu dapat
dikaburkan apalagi diingkari. Sebab, universalitas HAM tidak identik dengan
"penyeragaman". Sama dalam prinsip-prinsip mendasar, tetapi tidak mesti seragam dalam
pelaksanaan. Disamping itu, apa yang disebut dengan kondisi bukanlah sesuatu yang bersifat
statis. Artinya, suatu kondisi tertentu tidak dapat dipergunakan sebagai patokan mutlak.
Kondisi itu memiliki sifat yang berubah-ubah, dapat dipengaruhi dan diciptakan dari waktu ke
7
waktu. Oleh karena itu, masalahnya adalah kembali kepada siapa yang mengkondisikan dan
mengapa diciptakan kondisi seperti itu ?
2.3 Hak Asasi dalam UUD 1945
Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang
diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah
HAM. Hak asasi yang diatur saat itu antara lain hak tentang merdeka disebut pada
bagian pembukaan, alinea kesatu. Kemudian, hak berserikat diatur dalam pasal 28, hak
memeluk agama pada pasal 29, hak membela negara pada pasal 30, dan hak mendapat
pendidikan, terdapat pada pasal 31.Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM
secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
Pasal 28 B : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28 D : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28 E : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali. (2) Setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuruninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
8
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain. **)
Pasal 28H
(1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. **)
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
9
diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganPerkembangan
zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundanganundangan. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang laindalam tertibkehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
2.4 HAM Menurut UU No. 39 Th. 1999
Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian
Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut:
a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta
berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan
kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala
bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
10
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi
oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah
tanpa batas;
e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia
orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu
pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan
tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan
hak asasi manusia.
2.5 Kewajiban Asasi Manusia
Hakekatnya dalam kehidupan manusia ada dua dimensi kehidupan yaitu
dimensi individu dan dimensi sosial. Pada tataran individu, seseorang akan
membangun pada dirinya praktek dan pengembangan nilai yang akan mengarahkan
berbagai tindakan dirinya dalm upaya mencapai rasa puas diri. Walaupun demikian
rasa puas diri yang hendak dicapai dapat dibagi dalam dua gradasi yaitu gradasi
pertama adalah adanya kebutuhan dan keinginan yang bersifat individu. Pada gradasi
kedua yang bersifat lebih tinggi adalah kesadaran sosial juga mempunyai jenis
kebutuhan sosial dan keinginan sosial. Pada tataran individu, cara mencapainya tentu
tidak diperkenankan bila kehendak tersebut bila akan dieksekusi sudah jelas akan
merugikan orang lain, demikian pula pada level kehidupan sosial.
Pada tataran praktek, seseorang yang mempunyai self awareness yang akan
dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Peran agama yang merupakan
rujukan nilai yang akan membentuk dan memancarkan perilakunya disamping akar
budayanya, bila diaktualisasikan akan memancarkan pola praktek kewajiban manusia.
Dalam konteks atau semangat ini, maka semua agama telah jelas mengajarkan nilai-
nilai toleransi dan pembentuk motivasi perilaku luhur, baik untuk tujuan ke-akheratan
maupun untuk tujuan ke-duniawi-an. Demikian pula dalam konstruksi hubungan dan
perilaku sosial, misalnya, agama Islam telah memberikan rujukan nilai seperti
mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kemudian tolong-menolong
dalam hal kebaikan, tanpa melihat perbedaan agama, suku, status sosial dll. Nilai-nilai
11
seperti ini yang perlu dilakukan re-aktualisasinya dalam konstruksi hubungan sosial
dalam wadah Indonesia ini sehingga menumbuhkan proses-proses sinergitas-positif.
Bila keadaan ini yang terjadi maka proses pensejahteraan bangsa tentu akan lebih
terpacu atau lebih akseleratif. Karenanya dimensi hubungan horizontal dalam nilai-
nilai agama ini yang perlu mendapat prioritas dalam aktualisasi diri, baik sejak
pemahamannya maupun dalam aspek praktikalitasnya. Maka karakter yang
membentuk perilaku ini sesungguhnya merupakan kewajiban asasi manusia (KAM)
sebagai makhluk ibadah.
Maka dalam sebuah komunitas yang bernama bangsa yang dibangun atas
kesamaan nilai-nilai budaya, maka dalam wadah kebangsaan perlu dibangun sebuah
konstruksi teologi yang mampu keluar dari kesempitan (aliran) agama dan mampu
mendorong umat menyapa baik komunitas internalnya maupun yang di luarnya. Ada
dua hal yang potensial yang dapat dicapai dalam pengembangan teologi kebangsaan.
Pertama, sikap bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, maka dalam
kesadaran ini “semangat memberi” (giver) merupakan sikap terbaik sebagai
pengganti dari sikap selalu menuntut hak, tanpa diimbangi dengan pengertian adanya
kewajiban (taker). Kedua, dalam beragama dan soal-soal keagamaan, yang mendorong
manusia sebagi makhluk ibadah untuk selalu berbuat baik dapat dikembangkan
menjadi perilaku yang baku dan menjadi sikap yang tidak ter-buru-buru atau mudah
menggunakan alasan agama untuk menghakimi orang lain.Untuk itu, bila dengan
berbagai kejadian yang ada didunia ini dapat dianggap sebagai sedang terjadinya krisis
nilai, yang merupakan akar dari berbagai krisis yang ada, maka bila digunakan teori
seven habit-nya Covey, maka pada tataran : Kemauan – Mengutamakan yang Utama
(First Thing First- Yang penting dan mendesak) dengan penjelasan sebgai berikut :
Kemampuan manusia berupa kemauan apabila diaktualkan secara optimal akan menghasilkan
kebiasaan hidup teratur – mengutamakan yang utama, dan penuh displin dalam membuat tata
letak antara prioritas utama, kepentingan, dan urgensitas. Keteraturan dan displin tidak dapat
diraih tanpa kemauan keras untuk merebut tanggung jawab. Orang yang tahu tata letak akan
membuat kebiasaan hidup efektif.
Pada level aktualisasi yang rendah, kemampuan ini akan menghasilkan
kebiasaan hidup berupa mentalitas jalan-pintas, atau the simple answer, menolak
12
tanggung jawab hidup sehingga tidak terjadi keteraturan. Membesar-besarkan hal yang
kecil dan mengabaikan hal yang menjadi benih-benih peristiwa besar (kebocoran
atau kemampetan talang). Orang yang malas tidak berarti hidupnya efektif meskipun
ia menolak bertanggung jawab karena pada dasarnya hidup ini tidak memberi pilihan
antara bertanggung jawab atau tidak, melainkan harus bertanggung jawab. Maka
dalam hal ini dalam asumsi sedang terjad globalisasi krisis nilai, maka nilai utama atau
First Thing First yang harus ditegakkan saat ini adalah mulai dengan menegakkan dan
mempraktekkan “kewajiban asasi manusia” atau (KAM). Marilah bangsa indonesia
membangun identitas karakternya dengan semaraknya praktek moralitas giver, sebagai
manifestasi ari kesadaran nilai KAM.
2.6 Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global
Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama
mengenai HAM ,yaitu:
a. HAM menurut konsep Negara-negara Barat:
1. Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.
3. Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
4. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
b. HAM menurut konsep sosialis:
1. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat
2. Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.
3. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:
1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.
2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap
kepala keluarga
3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban
sebagai anggota masyarakat.
d. HAM menurut konsep PBB;
Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor
Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human Rights”.
13
Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:
Hak untuk hidup
Kemerdekaan dan keamanan badan
Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
Hak untuk mendapat hak milik atas benda
Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
Hak untuk bebas memeluk agama
Hak untuk mendapat pekerjaan
Hak untuk berdagang
Hak untuk mendapatkan pendidikan
Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
2.7 HAM di Indonesia : Masalah dan Penanganannya
Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan
dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak
dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam
pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya
pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama
internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan
hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku.
Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi,
antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh
sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak
diskriminatif dan konsisten.
Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal
berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009
sebagai gerakan nasional
14
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga
yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan
hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/
menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen
4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia
dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat
berjalan sewajarnya.
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi
Nasional Pemberantasan Korupsi.
6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan
penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.
7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta
badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum
dan HAM.
9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan
proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang
terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan
yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap
mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan
sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
15
4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan
tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga
seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang
artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang
6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika
masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum
nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan
korupsi, proses hukum nya sangatlah lama
7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat
penganiayaan dari majikannya
8. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin
diluar nikah
16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita
ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan
bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk
pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau
bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
3.2 Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM
kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang
lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu
menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
17
DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah, Abdul Rozak, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Madani, edisi ketiga,Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
Kansil C.S.T., Modul Pancasila dan Kewarganegaraan,cetakan kedua, PT
Pradnya Paramita,Jakarta,2005.
www.Google.com
http://pusham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf.
