Download docx - makalah pkn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa),

dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang

memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili

Rasyidi. Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar

sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme

hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau

kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah

dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-

undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam

masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan

umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa

larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur

masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama

dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum

pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara

umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu negara

atau lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memaksa, memaksa memiliki

makna bahwa diwajibkan untuk dipatuhi dan jika dilanggar maka sebagai

resikonya individu yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari negara atau

pejabat yang berwenang. Dari pengertian hukum tersebut sudah ditegaskan bahwa

hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan ada sanksi bagi yang melanggarnya, namun

kenyataan dilapangan ternyata hukum dibuat justru untuk dilanggar dan hanya

Perkembangan Sitem Penegakan Hukum di Negara Indonesia | 1

bersifat tertulis semata. Dan hal itu terjadi karena pelaksanaan hukum di

Indonesia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan kita

mempelajari dan mengkaji kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terjadi

di negara ini, kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik ini menjadi lebih baik.

Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia,

permasalahan itu disebabkan oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adalah

masalah pada sistem peradilannya, perangkat hukumnya dan tidak konsistennya

para penegak hukum terhadap hukum itu sendiri serta intervensi kekuasaan

maupun perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Pelaksanaan hukum itu

sendiri juga memiliki kelemahan pada Produk Hukum, Penegak Hukum dan

Sanksi Hukumnya.

Makalah ini dibuat untuk membahas hal-hal yang menyebabkan hukum itu

seolah tidak mampu menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat dan seakan

hanya sebagai formalitas bahkan seringkali dipandang sebelah mata oleh

masyarakat karena sistemnya yang kurang baik dan sering disalahgunakan.

Melalui sedikit pemaparan dalam makalah ini semoga dapat menimbulkan

motivasi bagi penulis dan pembaca untuk dapat bersama-sama menegakkan

supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran PKN sebagai salah satu syarat

pembelajaran yang diajarkan.

2. Untuk Mengetahui apa itu sistem penegakan hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Indonesia

4. Untuk Mempelajari Kondisi Hukum di Indonesia

5. Untuk Membahas Lemahnya system penegaka hukum diIndonesia


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum

Pengertian tentang hukum itu sulit untuk diseragamkan karena ada beberapa

pandangan, tinjauan dan kajian dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang

berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh

negara atau lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa. Memaksa

memiliki makna bahwa mengharuskan untuk dipatuhi dan jika tidak mematuhi

akan mendapatkan sanksi dari negara atau pejabat yang berwenang.

Beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian hukum:

1) Grotius, dalam ”De Jure Belli ac Facis tahun 1625”. “ Hukum adalah peraturan

tentang moral yang menjamin keadilan”.

2) Ultrech dalam bukunya yang berjudul : ”PENGANTAR DALAM HUKUM

INDONESIA”, ” Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

3) Van Volenhoven, dalam ”Het Adatrecht Van Nederlands Indie”. Hukum

adalah suatu gejala dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya

dengan gejala-gejala lainnya.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum


Tujuan hukum secara umum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia

dalam

lingkungan masyarakat, agar terwujud keamanan, ketertiban, kedamaian dan

kesejahteraan.

Tujuan hukum menurut pendapat beberapa ahli antara lain:

Van Apeldoorn, yaitu untuk mengatur tata pergaulan hidup manusia secara

damai dan adil.

Van Kan, yaitu untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya

kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Ultrecht, yaitu bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam

pergaulan manusia.

Mohtar Kusumaatmadja, yaitu terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan

(kepastian) dan ketertiban.

Fungsi hukum adalah untuk membatasi tingkah laku manusia dalam lingkungan

masyarakat, agar manusia tidak bertindak/bersikap semena-mena.

3. Unsur-Unsur Hukum

Adapun unsur-unsur hukum yaitu:

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Peraturan itu bersifat memaksa.


Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

4. Ciri-Ciri Unsur Hukum

Adanya perintah dan/atau larangan.

Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

5. Ketentuan Bahwa Indonesia Negara Hukum

a. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 (hasil amandemen) menyebutkan bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum.

b. UUD 1945 pasal 27 ayat 1: segala warga negara bersamaan kedudukannya

didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan hukum itu dengan

tidak ada kecualinya.

c. Indonesia adalah negara hukum yang memenuhi ciri-ciri negara hukum

yaitu:

1). Diakuinya hak asasi manusia.

2). Adanya asas legalitas (semua tindakan berdasarkan peraturan/hukum

yang berlaku).

3). Adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak.

6. Arti Pentingnya Hukum Bagi Warga Negara


a. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara: hukum dibuat untuk

menciptakan keadilan karena dengan peratuaran terdapat bukti-bukti

tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.

b. Menjamin kepentingan hukum bagi warga negara: dengan adanya

hukum kehidupan ada kepastian hukum bagi warga negara untuk

bertindak/melakukan perbuatan tidak ragu-ragu.

c. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara: hukum berfungsi

melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak warga

negara atau manusia sebenarnya sudah ada sebelum ada peraturan

tetapi tanpa ada peraturan hak itu akan dirampas oleh orang lain.

Dengan peraturan diharapkan hak itu tetap ada dan terus terjaga.


BAB III

PEMBAHASAN

1. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti suatu keseluruhan yang

tersusun dari sekian banyak bagian (whole compound of several parts). Sistem

merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling

berkaitan dan saling mempengaruhi. Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat

dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan

keseluruhannya seperti mozaik atau legpuzzle. Sistem merupakan pengorganisasian

dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu

dari yang lain dan membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah suatu perangkat

komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu : terikat pada waktu dan tempat; kontinu,

berkesinambungan, dan otonom; terdapat pembagian di dalamnya; tidak

menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian; sebagai

pelengkap; dan memiliki konsep yang fundamental. Dengan demikian dapat

dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-

bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi dan

tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Secara sederhana, sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem

hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan,

pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu,

berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau

mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (restitutio in integrum).


Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja namun

peraturan-peraturan itu dapat diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-

sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Menurut

Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari : struktur atau kelembagaan sebagai

kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri, substansi hukum yang terdiri dari

aturan-aturan yang bersifat materiil maupun formil, dan budaya hukum yakni nilai-

nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu

sendiri.

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem

hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional

dan sistem hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Sistem hukum nasional

berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara (state law), sedangkan sistem

hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam

masyarakat. Sistem hukum nasional berasal dari dua istilah yaitu sistem dan hukum

nasional. Pengertian sistem telah dijelaskan di bagian terdahulu. Sedangkan hukum

nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada

landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau

hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa

dan rekayasa bangsa sendiri.

Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-

nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum

nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan

sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945 dan dapat

juga bersumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan

UUD 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.


Sistem hukum nasional seperti yang diutarakan di atas tersebut masih belum

dapat terwujud sepenuhnya di Indonesia. Masih begitu banyak peraturan perundang-

undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Hukum

sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya peraturan yang saling tumpah tindih

atau bertentangan. Di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang

tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945 sehingga dalam

penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat dan tidak adanya kepastian

hukum.

Ketika berbicara mengenai sistem hukum, maka ada tiga komponen penting

yang juga perlu dilihat, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture.

Pembangunan sistem hukum yang dilakukan di Indonesia masih dominan secara

substansi saja, namun struktur dan budayanya masih kurang mendapatkan perhatian.

Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional yang representatif. Untuk dapat

mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan maka perlu

dikembangkan budaya hukum di seluruh lapisan mayarakat. Kemudian mengakui dan

menghormati hukum adat dan hukum agama serta memperbaharui undang-undang

warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Perilaku aparat penegak

hukum juga perlu diperbaiki sehingga tidak hanya hukumnya saja yang baik tapi

dalam implementasinya pun dapat berjalan dengan baik karena dukungan aparat

penegak hukum yang baik pula. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian yang

sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pula oleh pemerintah dan

masyarakat.

2. Penegakan hukum di Indonesia

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-

larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur masyarakat suatu

negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial


antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga

sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk

menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang

timbul.

Berikut pendapat hukum menurut para ahli :

Menurut Aristoteles bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak

hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Menurut Plato bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan

tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Menurut R.Soeroso SH, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang

berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai

ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan

sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, SH bahwa hukum adalah segala peraturan

tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Hukum di Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran

dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum

Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai

ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan

ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Selain itu di Indonesia juga

berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang mengikat masyarakatnya.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah.

Hukum adat cenderung masih mengandung unsur kepercayaan terhadap nenek

moyang di wilayah tersebut yang sulit untuk di tinggalkan. Sedangkan hukum agama


adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu yang terdapat dalam

Kitab Suci masing-masing agama.

Pada pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum di Indonesia masih

tergolong memiliki kelemahan yang di latarbelakangi oleh sanksi hukum. Secara

keseluruhan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang merugikan

banyak orang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang tergolong kecil.

Meskipun kecil maupun besar kejahatan tersebut tetap saja hal tersebut dapat di

katakan sebagai kejahatan yang harus di tegakan keadilannya. Sebagai contoh

ketidaktegasan hukum di Indonesia adalah hukum dapat di perjual belikan pada pihak

yang mempunyai kekuasaan. Tapi semua itu kembai ke diri kita masing-masing

apakah kita sudah mematuhi hukum sepenuhnya, kalau belum bagaimana kita

mengubah negeri ini sedangkan diri kita belum sepenuhnya menaati hukum yang

berlaku.

Penegak hukum di Indonesia yang mash terbilang lemah dan tidak tegas itu

dapat kita lihat dari kasus-kasus seperti kasus lalulintas, persidangan san yang sering

kita lihat di acara-acaran berita televisi. Begitu miris kita melihatnya dari kesaksian

maupun dari pihak penegak hukum yang sepertinya pura-pura tidak tahu menahu

tentang kebohongan yang para pelaku katakana. Tidak malukah penegak hukum kita

dengan kejadian tersebut, padahal mereka sadar hukum dan di sumpah untuk berlaku

jujur dalam menjalankan tugas mereka ddalam menegakkan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh selanjutnya, terjadi pada lingkungan lalulintas. Pelanggaran

lalulintas yang sering kita lihat di jalan raya, para penegak hukum memberi sanksi

kepada para pelanggar pengguna jalan yang melanggar peraturan perlalulintasan.

Seharusnya pengguna jalan tersebut di hukum oleh pihak yang berwenang sehingga

menimbulkan efek jera terhadap pelanggar tetapi mereka dapat bernegosiasi diantara

pelanggar dan penegak hukum. Mereka yang melanggar dengan mudah


mengeluarkan sejumlah uang yang telah disepakati saat bernegosiasi itu berlangsung.

Sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka tanpa harus mendapatkan

perlakuan hukum. Dengan kejadian tersebut dapat membuat peraturan yang sudah

dibuat untuk menertibkan dan membuat nyaman para pengguna jalan, membuat

hukum Indonesia menjadi isapan jempol belaka. Jadi percuma saja para petinggi

Negara membuat atau selalu merevisi hukum hanya untuk dilanggar dan hanya

menjadi sebuah tulisan saja.

Tidak hanya contoh di atas saja yang membuat kita mengetahui betapa

lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh selanjutnya adalah kasus

korupsi yang sedang di perkarakan akhir-akhir ini. Menangani kasus korupsi memang

tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi walaupun sesulit apapun

mengatasi masalah korupsi, tetap saja kita harus tetap membasmi pelaku-pelaku

korupsi karna hal tersebut sangat merugikan banyak pihak khususnya rakyat

Indonesia dan akan membuat masyarakat tidak mempercayai lagi hukum dan penegak

hukum di Indonesia. Jangan sampai masyarakat tidak lagi mempunyai pegangan

untuk hidup teratur dan sejahtera kalau hukum di negaranya sudah tidak benar.

Tidak merasa bersalahkah para penegak hukum membuat hukum tersebut

hanya sebagai selembar kertas yang tidak mempunyai kekuatan apapun dan harus

berharap pada siapa lagi masyarakat yang tidak mempunyai ekonomi atau kekuasaan.

Jika suatu ketika mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib tetapi mereka

tidak bersalah dan mereka harus terkena hukuman kerena mereka berekonomi rendah

sedangkan yang mempunyai ekomoni tinggi, mereka dapat menggunakan kekuasaan

mereka agar dapat terbebas dari hukuman sehingga yang miskin hanya bisa diam dan

tertindas dan hanya menerima kenyataan pahit yang harus mereka terima atas

hukuman yang seharusnaya bukan untuk mereka terima dan bukan atas dasar

kesalahan mereka.


Dari semua contoh diatas tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak penegak

hukum tapi masyarakat pada umumnya pun juga dapat di persalahkan. Karna

peraturan dibuat bukan untuk penegak hukum semata tapi untuk masyarakat luas

juga. Karna dalam hukum tidak ada strata tapi semuanya adalah sama dimata hukum.

Penegak hukum melakukan hal tersebut mungkin karna ada kesempatan yang

memancing mereka melakukan hal tersebut. Untuk itu perbenahilah diri sendiri kita

mulai sekarang. Karena ketegakan hukum dapat terwujud dengan bagaimana kita

memupuk keteraturan dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu.

3. Kondisi hukum di Indonesia dan Perkembangan system penegakan

hukum di Indonesia

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya

ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari

penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang

berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan

etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri

yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di

Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis.

Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek),

yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli

dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal

di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda

berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan

kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari

kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini

terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat

Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan

berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang


apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan

mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang

dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar

persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

Pandangan Aliran Positivis Tentang Hukum

Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang dikembangkan oleh

filosof Perancis; August Comte (1798-1857) yang berpendapat bahwa terdapat

kepastian adanya hukum-hukum perkembangan mengatur roh manusia dan segala

gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. August Comte hanya mengakui

hukum yang dibuat oleh negara. (Achmad Ali, 2002, : 265). Untuk memahami

positivisme hukum tidak dapat diabaikan metodelogi positivis dalam sains yang

mengahruskan dilakukannya validasi dengan metode yang terbuka atas setiap kalin

atau proposisi yang diajukan. Karena itu bukti empirik adalah syarat universal untuk

diterimanya kebenaran dan tidak berdasarkan otoritas tradisi atau suatu kitab suci.

Menurut Fletcher (Fletcher 1996 : 33) Positivisme hukum mempunyai pandangan

yang sama tentang diterimanya validasi. Seperti halnya positivisme sains yang tidak

dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat diverifikasi atau

yang tidak dapat difalsifikasi., tetapi karena hukum itu ada karena termuat dalam

perundang-undangan apakah dipercaya atau tidak. Hukum harus dicantumkan dalam

undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan

merubahnya.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam

ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat

diverifikasi. Adapan yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai

hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral,

walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus mengenai norma hukum sangat


berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi

perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum

apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya

sebagai hukum.

Lebih jauh, pandangan dan pendapat dari mazhab positivisme ini dapat ditelusuri dari

pendapat dan pandangan dari para penganut terpenting dari mazhab ini antara lain

John Austin, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Inggeris yang mewakili

pandangan positivis dari kelompok penganut sistem hukum Common Law dan Hans

Kelsen, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Jerman yang mewakili pandangan

positivis dari kelompok penganut sistem hukum Eropa Kontinental.

Menurut John Austin (seperti dikutip Achmad Ali, Ibid, hlm. 267), hukum adalah

perintah kaum yang berdaulat. Ilmu hukum berkaitan dengan hukum positif atau

dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas disebut demikian. Pendapat Austin

sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai kedaulatan negara yang memiliki

dua sisi yaitu sisi eksternal dalam bentuk hukum internasional dan sisi internal dalam

bentuk hukum positif. Kedaulatan negara menuntut ketaatan dari penduduk warga

negara. Lebih lanjut menurut Austin, ketaatan ini berbeda dengan ketaatan seseorang

karena ancaman senjata. Ketaatan warga negara terhadap kedaulatan negara

didasarkan pada legitimasi. Menurut pandangan Austin (Lili Rasyidi, 2001, : 58),

hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical

system). Hukum dipisahkan secara tegas dari keadilan dan tidak didasarkan pada

nilai-nilai yang baik atau buruk. Ada empat unsur hukum yaitu adanya perintah,

sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi ke empat unsur

ini tidak dapat dikatan sebagai positive law.

Selanjutnya Lili Rasyidi (Ibid, : 59-60) menyimpulkan pokok-pokok ajaran

Analytical Jurisprudence dari Austin, yaitu :


1. Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilain baik dan buruk, sebab

peniliain terbeut berada di luar hukum;

2. Walau diakui adanya hukum moral yang berpengaruh terhadap masyarakat,

namun secara yuridis tidak penting bagi hukum.

3. Pandangannya bertolak belakang dengan baik penganut hukum alam maupun

mazhab sejarah;

4. Hakekat dari hukum adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah

dari yang berdaulat/penguasa.

5. Kedaulatan adalah hal di luar hukum, yaitu berada pada dunia politik atau

sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai sesuatu

yang telah ada dalam kenyataan;

6. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup

dalam masyarakat.

4. Lemahnya sistem hukum di Indonesia

Contoh fakta yang membuktikan lemahnya system penegakan hokum di

Indonesia:

Penyakit yang melanda negara ini bukan disebabkan karena Tsunami dan gempa

yang berkekuatan 8,7 SR, bukan juga karena meletusnya gunung Merapi atau bahkan

karena kebakaran hutan. Tetapi penyakit yang sedang dialami oleh bangsa ini

disebabkan karena degradasi nilai-nilai dan moral pancasila.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena degradasi nilai-nilai dan moral

pancasila telah terjadi diseluruh elemen masyarakat. Dari mulai para profesional,

tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para

pemimpin bangsa dan negara.

Fakta yang telah menunjukan dari degradasi tersebut adalah pornografi dan

pornoaksi yang makin vulgar ditunjukan oleh kalangan muda hingga elit politik,


tindakan KKN dimana-mana, kasus mafia hukum dan peradilan yang tak kunjung

selesai, gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat indonesia sendiri dan

yang baru-baru ini sedang terjadi adalah kasus mafia hukum dan peradilan yang tidak

jelas statusnya, bahkan para tindak pidana dapat melarikan diri sampai ke luar negeri.

Ironisnya, surat pencegahan ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenhukum

dan HAM dikeluarkan pasca kepergian tersangka dari Indonesia dan itu merupakan

buruknya komunikasi di aparat penegak hukum. Selain itu, guna menghindari rumah

tahana, sudah menjadi tren yang cukup lama para tersangka kasus korupsi berkelit

dengan alasan sakit. Itu semua merupakan sedikit contoh kecil dari gunung es

degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Belakangan ini, dapat terlihat bagaimana sebenarnya keadaan penegakan

hukum di Indonesia yang kian lama kian memburuk. Hal tersebut dipicu oleh

lemahnya penegakan hukum seperti pada kasus dana talangan Bank Century, skandal

Nazarudin, kasus Nunun Nurbaeti, kasus pegawai pajak Dhana Widyatmaja hingga

kasus pemerintah daerah Tanjung Jagung Timur yang hingga saat ini belum

terselesaikan.

Melalui hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)

diketahui bahwa persepsi publik terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia

terus memburuk. Salah satu sebab utama dari penurunan persepsi publik terhadap

kondisi politik dan penegakkan hukum di Indonesia adalah kian maraknya kasus-

kasus korupsi yang melibatkan para elite politik, seperti kasus cek pelawat dan kasus

dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan Wisma Atlet

SEA Games.

Penilaian buruk itu tidak hanya berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan Desember 2011, tetapi publik juga

menilai kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk

dengan proporsi di bawah 50 persen. Padahal, data longitudinal sejak 2005 sampai

2011 menunjukkan proporsi sikap positif publik senantiasa lebih besar dalam isu


penanggulangan korupsi yang pada tahun-tahun sebelumnya menunjukan kinerja

yang baik dengan mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus korupsi seperti Gayus

yang saat ini sedang menjalankan hukumannya.

Penanggung jawab penurunan kepercayaan publik ini bukan hanya

pemerintah, tetapi semua pihak yang secara langsung berkaitan dengan penegakan

hukum, seperti integritas lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung,

pengadilan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena apa yang dinilai

buruk dalam demokrasi Indonesia berkaitan dengan tata kelola pemerintahan,

terutama dalam penegakan hukum (rule of law), dan pengawasan terhadap korupsi.

Data Governance Indicator World Bank 2011 menunjukkan, dalam sepuluh

tahun terakhir demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti dan masih

tetap negatif. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintahan,

kepastian hukum rendah, regulasi yang tidak berkualitas, dan inefisiensi

penyelenggaraan negara. Jika keadaan ini terus berlanjut, kepercayaan publik

terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menurun.

Sampai akhir tahun 2009, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi

sangat tinggi, yaitu mencapai angka 83,7 persen dimana banyak kasus korupsi yang

dapat terungkap dan terselesaikan. Namun, sejak Januari atau 10 bulan terakhir terjadi

penurunan kinerja pemerintah yang tajam sampai 34 persen. Penurun kinerja para

penegak hukum terlihat dari beberapa kasus yang ditangani, seperti Bank Century,

kasus cicak dan buaya, atau kasus mafia hukum lainnya dan bahkan sangat terlihat

dari munculnya kasus suap ketua hakim untuk membebaskan satu pihak yang

bersalah.

Adanya permainan politik juga menjadi faktor penyebab munculnya berbagai

kasus suap untuk melindungi para tindak pidana kelas kakap untuk lepas dari jerat

hukumnya. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sebenarnya hanya sebagian

kecilnya dapat terungkap, untuk kasus-kasus yang lebih besar belum dapat terungkap

karena masih dilindungi oleh para tangan kanannya yang terlebih dahulu terjerat

kasus.


Lembaga penegak hukum seperti hakim pun kini dapat dibayar untuk

melepaskan para koruptor dari jerat hukumnya. Sedang kan untuk rakyat biasa yang

tidak berkecukupan di beri hukuman yang berat hanya karena seorang nenek mencuri

beberapa biji kopi dari perkebunan. Kasus ini sebenarnya tidak layak untuk masuk ke

dalam meja hijau. Hal ini mencerminkan bahwa penegak hukum di Indonesia, sangat

tidak bermutu karena tidak bisa memilah mana kasus yang seharusnya masuk ke

pengadilan dan mana kasus yang seharusnya dapat di selesaikan secara manusiawi.

Sungguh sangat ironis, jika menjabar kasus-kasus seperti itu yang masih saja terjadi

hingga saat ini.

Masyarakat juga menilai, hukuman terhadap koruptor sejauh ini tidak adil.

Rakyat umumnya menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya, setidaknya

dihukum seumur hidup, untuk menciptakan efek jera dan tak akan tumbuh koruptor-

koruptor yang baru yang berani mengambil uang rakyatnya. salah satu aspek yang

jarang dilihat dalam pemberantasan korupsi adalah sistem pemenjaraan atau lembaga

pemasyarakatan. Hukuman sosial juga penting bagi terpidana koruptor agar berefek

jera.

Penilaian yang buruk terhadap integritas lembaga penegak hukum sebenarnya

sudah tidak asing lagi. Lembaga survei lain, seperti Transparency International, juga

pernah menilai tingkat korupsi di Indonesia yang semakin meningkat.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan

mensinkronkan antara sistem, pembuat hukum dan pelaksananya. Selain itu, dengan

diterapkannya hukuman dengan memiskinkan para terdakwa kasus mavia hukum.

Sanksi ini bertujuan untuk para calon koruptor dan terdakwa jera untuk melakukan

korupsi. Karena apabila ketiga komponen utama dalam hukum tersebut sudah

sinkron, maka negara akan sembuh kembali seperti semula.

Dari kasus di atas, dapat digambarkan bagaimana sebenarnya keadaan

penegakan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya strategi yang harus dilakukan

agar kasus-kasus hukum dapat diminimalisir, salah satunya dengan adanya


transparansi penyidikan. Masalah transparansi proses penyidikan sangat penting

dilakukan untuk membangun integritas lembaga penegak hukum yang bersih.

Tanpa adanya transparansi penyidikan, penyalahgunaan kewenangan dan

praktik koruptif mudah saja terjadi didalamnya. Oleh karena itu, transparansi

penyidikan dalam penegakan hukum perlu terus dibangun dan dikembangkan untuk

menjaga dan mengontrol integritas penegak hukum.

Tidak hanya transparansi penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan

kewenangan dan praktik koruptif, tetapi untuk pencegah tindak korupsi perlu

diadakannya transparansi sistem pembayaran dalam pemerintahan agar uang rakyat

tidak masuk ke dalam kantong para pemilik kekuasaan. Dengan dibuatnya sistem

pembayaran pajak yang langsung masuk ke dalam kas negara tanpa perantara

pegawai pajak akan dapat meminimalisir kasus korupsi dalam institusi perpajakan

Indonesia.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah penegakan hukum di Indonesia harus segera ditangani agar bangsa

Indonesia menuju bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum. Masalah

penegakan hukum harus ditangangi oleh seluruh Warga Negara Indonesia,

pejabat hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu. Selain

perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus

diperbaiki membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa disuap

oleh uang ataupun materi lainnya, kemudian masyarakat juga harus tertib

hukum. Semua dijalankan berdasarkan hati nurani masing-masing, iman dan

ketaqwaan sangat diperlukan.

Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Semua harus bekerja sama untuk membangun Negara Indonesia yang adil,

jika salah, harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian

apakah orang tersebut merupakan anak Presiden ataukan anak seorang buruh.

B. Saran

Semoga penulisan makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca,

serta pembaca dapat memahami perkembangan sistem penegakan hukum di

Negara Indonesia. Dan dapat dimanfaatkan dalam aplikasi kehidupan sehari –

hari.


DAFTAR PUSTAKA

sudut-sepi.blogspot.com › Ilmu Hukum . Yang diakses tanggal 28 Oktober 2012.Pukul 19.00

hukum-on.blogspot.com/.../bagaimana-hukum-di. Yang diakses tanggal 28 Oktober 2012.Pukul 19.00

id.wikipedia.org/wiki/Hukum Yang diakses tanggal 28 Oktober 2012.Pukul 19.00

hamdanzoelva.wordpress.com/.../hukum-dan-polit. Yang diakses tanggal 28 Oktober 2012.Pukul 19.00
