Download pdf - MAKALAH PKN

5/16/2018 MAKALAH PKN - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-55ab54e275350 1/6

MAKALAH PKN



Kata Pengantar

Assalamu’alaikum wr.wb.

egala puji syukur kepada Allah SWT. Karena telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan

MAKALAH INI.

Tak lupa juga salawat serta salam kita kirimkan kepada suri tauladan nabi besar Muhammad Saw. Dengan

ucapan

“Allahummasalli’alamuhammadwa’ala’alimuhammad”

Pada kesempatan ini penulis membuat sebuah makalah yang berjudul “OTONOMI DAERAH“, cukup sekian penulis

sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata

penulis akhiri ...

Wassalamu’alaikum wr.wb

S



ARTI OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi

terbaik yang dimilikinya secara optimal.Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada

dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan

memecahkannya,kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu

sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa.

Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenanganpemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan

PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPEGANG DALAM PEMBERIAN OTONOMI DAERAH :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan

serta potensi dan keanekaragaman daerah

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangpada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai daerah

administrasi

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dari pemerintah dan daerah ke desa disertai pembiayaan sarana dan

prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan

KENDALA/KETIMPANGAN-KETIMPANGAN YANG SERING TERJADI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN

OTONOMI DAERAH :

1. High Cost Economic dalam bentuk pungutan-pungutan yang membabi buta. Otonomi daerah dapat berubah sifat

menjadi “Anarkisme Financial”

2. High Cost Economic dalam bentuk KKN

3. Orientasi Pemda pada Cash Inflow, bukan pendapatan

4. Pemda bisa menjadi “drakula” bagi anak-anak mereka sendiri yaitu BUMD-BUMD yang berada dibawah

naungannya. Modusnya bisa jadi bukan melalui penjualan aset, melainkan melalui kebijakan penguasa daerah

yang sulit ditolak oleh jajaran pimpinan BUMD

5. Karena terfokus pada penerimaan dana Pemda bisa melupakan kriteria pembuktian berkelanjutan



6. Munculnya hambatan bagi mobilitas sumber daya

7. Potensi konflik antar daerah menyangkut pembagian hasil pungutan

8. Bangkitnya egosentrisme

9. Karena derajat keberhasilan otonomi lebih dilandaskan pada aspek-aspek finansial pemerintah daerah bisa

melupakan misi dan visi otonomi sebenarnya.

10. Munculnya bentuk hubungan kolutif antara eksekutif dan legislatif di daerah.UPAYA PEJABAT DAERAH UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN YANG TERJADI

1. Pejabat harus dapat melakukan kebijakan tertentu sehingga SDM yang berada di pusat dapat terdistribusi ke

daerah

2. Pejabat harus melakukan pemberdayaan politik warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik dan

keberadaan organisasi swadaya masyarakat, media massa dan lainnya.

3. Pejabat daerah harus bisa bertanggung jawab dan jujur

4. Adanya kerjasama antara pejabat dan masyarakat

5. Dan yang menjadi prioritas adalah pejabat daerah harus bisa memahami prinsip-prinsip otonomi daerah.

ANALISIS LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL PEMERINTAH DALAM MENGONTROL OTONOMI

DAERAH :

Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat propinsi dan sejalan dengan

strategi desentralisasi secara bertahap.Untuk itu perlu dipersiapkan revisi UU No.22 dan No.25 ,termasuk usaha

sosialisasi besar-besaran pada masyarakat dan parlemen di tingkat pusat maupun daerah.

Menyusun sebuah rencana implementasi desentralisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut

penjaminan kesinambungan pelayanan pada masyarakat,perlakuan perimbangan antara daerah-daerah,dan

menjamin kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Untuk mempertahankan momentum desentralisasi,pemerintah pusat perlu menjalankan segera langkah

desentralisasi,akan tetapi terbatas pada sektor-sektor yang jelas merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota

dan dapat segera diserahkan.

Proses otonomi tidak dapat dilihat sebagai semata-mata tugas dan tanggung jawab dari menteri negara otonomi

atau menteri dalam negeri,akan tetapi menuntut koordinasi dan kerjasama dari seluruh bidang dalam kabinet

(Ekuin,Kesra & Taskin, dan Polkam).



