Pengertian & Arti Definisi Ketahanan Nasional Bangsa dan Negara indonesia

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma) :

1. Ancaman di dalam negeriContohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.

2. Ancama dari luar negeriContohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar.

Ketahanan Nasional 1. Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam..

Aspek Ekonomi

Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Aspek Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman,

hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya.

Aspek Pertahanan dan Keamanan

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Aspek Ideologi

Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

2. Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional

Aspek Ekonomi

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:

• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan

• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi

• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan

• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.

Aspek Sosial Budaya

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:

• Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Aspek Pertahanan dan Keamanan

Mewujudkan kekuatan Hankam

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:

• Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.

• Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Aspek Ilmu Pengetahuan

Untuk mecapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ( Iptek )

• Dilakukan lewat penguatan empat pilar knowledge based economy ( KBE ), yaitu :

- Sistem pendidikan

- Sisten inovasi

- Infrastruktur masyarakat informasi

- Kerangka kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi

• Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan

• Mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya iptek

Aspek Ideologi

Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerulkan memerlukan langkah pembinaan berikut:

• Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif

• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia

• Pendidikan moral Pancasila

• Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila

Aspek Politik

Upaya mewujudkan ketahan pada aspek politik:

Politik Dalam Negeri

• Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum

• Mekanisme politik yang memungkinakan adanya perbedaan pendapat

• Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat

Politik Luar Negeri

• Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama interansional di berbagai bidang

• Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antarnegara

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

• Perjuangan bangsa Indonesia yangf menyakut kepentingan nasional

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional.

Sejarah

Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, yang berada di bawah Panglima ABRI. Pada tahun 1994 lembaga ini berada langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sejak tahun 2001, Lemhannas merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketahanan Nasional dan Perlunya Pemuda TampilKetahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Bentuk-bentuk ancaman tersebut menurut doktrin Hankamnas (catur dharma eka karma) adalah [1] ancaman di dalam negeri, misalnya pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. [2] ancaman dari luar negeri, seperti infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.Melihat berbagai tantangan tersebut, seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, masyarakat, generasi tua, wanita, pemuda dan sebagainya, memiliki peranan vital di masing-masing bidangnya. Namun, pemuda yang memiliki batasan produktif dalam berkarya, memiliki posisi yang penting. Dalam konstruksi pemuda, posisi generasi muda lebih sebagai subjek dibanding sebagai obyek dan pada tingkat tertentu berperan secara lebih aktif, produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab dan efektif. Artinya, kalaupun masih banyak pemuda yang berposisi sebagai obyek pembangunan, maka harus terjadi perubahan paradigma, sehingga posisi mereka sebagai obyek bisa berubah dengan pemberdayaan diri dan kesadaran berkarya.Dengan demikian, pemuda tidak hanya memiliki tantangan terhadap dirinya sendiri, yaitu melihat dirinya sebagai obyek pembangunan, tetapi tantangan luar yang menghampiri seluruh bangsa. Kesadaran untuk menjadi subyek sangat perlu dihayati bahwa solusi pengangguran dan berbagai problem pemuda lainnya, bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Kemampuan menyelesaikan problem obyektif yang ada diharapkan mampu mengantarkan pemuda untuk tampil menghadapi tantangan yang lebih luas lagi.

Sikap Pemuda terhadap Persoalan BangsaPotensi yang dimiliki oleh generasi muda diharapkan mampu meningkatkan peran dan

memberikan kontribusi dalam mengatasi persoalan bangsa. Persoalan bangsa, bahkan menuju pada makin memudarnya atau tereliminasinya jiwa dan semangat bangsa, sebagaimana yang dimaksudkan Socrates sebagai discovery of the soul . Berbagai gejala sosial dengan mudah dapat dilihat, mulai dari rapuhnya sendi-sendi kehidupan masyarakat, rendahnya sensitivitas sosial, memudarnya etika, lemahnya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan, kedudukan dan jabatan bukan lagi sebagai amanah penederitaan rakyat, tak ada lagi jaminan rasa aman, mahalnya menegakan keadilan dan masih banyak lagi problem sosial yang kita harus selesaikan.Hal ini harus menjadi catatan agar pemuda lebih memiliki daya sensitivitas, karena bangsa ini sesungguhnya sedang menghadapi problem multidimensi yang serius, dan harus dituntaskan secara simultan tidak fragmentasi. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai-nilai dasar bangsa ke depan perlu bberapa langkah strategis dalam mengatasi persoalan bangsa ; pertama, komitmen untuk meningkatkan kemandirian dan martabat bangsa. Kemandirian dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia adalah terpompanya harga diri bangsa. Seluruh aktivitas pembangunan sejauh mungkin dijalankan berdasar kemampuan sendiri, misalnya dengan menegakkan semangat berdikari.Kedua, harmonisasi kehidupan sosial dan meningkatkan ekspektasi masyarakat sehingga berkembang mutual social trust yang berawal dari komitmen seluruh komponen bangsa. Pelaksanaan hukum, sebagai benteng formal untuk mengatasi korupsi, tidak boleh dipaksa tunduk pada kemauan pribadi pucuk pimpinan negara. Ketiga, penyelenggara negara dan segenap elemen bangsa harus terjalin dalam satu kesatuan jiwa Kata kucinya adalah segera terwujudnya sistem kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa di mata rakyat yang memiliki integritas tinggi (terpercaya, jujur dan adil), adanya kejelasan visi (ke depan) pemimpin yang jelas dan implementatif, pemimpin yang mampu memberi inspirasi (inspiring) dan mengarahkan (directing) semangat rakyat secara kolektif, memiliki semangat jihad, komunikatif terhadap rakyat, mampu membangkitkan semangat solidaritas (solidarity maker) atau conflict resolutor.Dan untuk pemuda, mereka harus mempu memperjuangkan sistem nilai-nilai yang merepresentasikan aspirasi, sensitivitas dan integritas para generasi muda terhadap gejala ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Strategi Pemuda dalam Memperkuat Ketahanan NasionalStrategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing dan berakhlak mulia adalah :1. pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu tumbuh kembangnya wawasan generasi muda dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan generasi muda bangsa-bangsa lain. Usaha pengembangan ini merupakan pemerataan serta perluasan dari tahap sebelumnya dan merupakan rangkaian yang berkelanjutan.2. pemberdayaan generasi muda merupakan program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral, harus dikoordinasikan sedini mungkin dari perumusan kebijaksanaan,

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasanserta melibatkan peran serta masyarakat.3. menempatkan posisi generasi muda lebih sebagai subjek dibanding sebagai objek dan pada tingkat tertentu diharapkan agar generasi muda dapat berperan secara lebih aktif, produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab dan efektif.Dalam pelaksanaan strtategi ini, perlu dirancang rumusan hak dan kewajiban yang merupakan proses gradual semenjak kanak-kanak hingga mencapai usia dewasa. Proses gradual ini secara sosiologis meru¬pakan proses sosialisasi (penanaman) nilai dan norma masyarakat sesuai dengan tahapan usianya. Proses ini dapat dikelompokkan sesuai usia; 0-6 tahun, 6-18 tahun, 18-21 tahun dan 21-35 tahun. Kelompok 6-18 tahun harus mulai melakukan interaksi sosial dalam rangka memperoleh keterampilan sosial sebagai bekal untuk menjadi orang dewasa sehingga ketika mereka mencapai usia kelompok berikutnya (usia 21-35 tahun), diharapkan mampu mencapai tingkat kematangan pemikiran sekaligus mampu menerapkannya dalam lingkungannya.Namun demikian, perlu sarana kondusif untuk mencapai puncak kematangan sebuah generasi. Pemuda, dan masyarakat umumnya, memerlukan fasilitas untuk mencapai kemandirian. Pertama, harus diciptakan iklim yang kondusif agar para generasi muda dapat mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya. Dengan pernyataan ini maka berarti kita memiliki pandangan yang positif dan optimis tentang para generasi muda, yaitu bahwa setiap generasi muda memiliki potensi, bakat, dan minat masing-masing. Kedua, pemberdayaan generasi muda membutuhkan suatu strategi kebudayaan, bukan strategi kekuasaan. Dengan strategi kebudayaan berarti kita harus menempatkan generasi muda bukan lagi sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Para generasi muda harus diberikan otoritas untuk melakukan proses pembelajaran sendiri agar mereka menjadi lebih berdaya dan diberdayakan. Ketiga, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada para generasi muda untuk mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka. Ini dimaksudkan agar etos kompetisi tumbuh dan berkembang dengan baik. Kecenderungan untuk menyeragamkan mereka dalam suatu wadah tunggal seperti kebiasaan lama ternyata justru menumbuhkan semangat berkompetisi.

Kesimpulan dan PenutupPemuda memiliki potensi yang besar dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama persoalan yang menyangkut ketahanan nasional, meski tidak dimungkiri bahwa persoalan dalam diri pemuda juga banyak. Yang terpenting adalah kesadaran pemuda untuk mampu merubah dirinya dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan dan mampu tampil untuk mendukung ketahanan nasional bangsa ini.Persoalan bangsa memang tidak dapat segera diselesaikan, tetapi setidaknya, dengan membangun kesadaran bagi pemuda, maka peroblem ketahanan nasional memiliki harapan untuk makin diperkokoh.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Giddens, Third Way and Its Critics, Illustrated Edition Postcard Book, Polity Press, May 1 2000.Edi Budiono, dkk (editor), Profil Pemuda Indonesia Tahun 2007, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta Desember 2007.Erlangga Masdiana dkk, Peran Generasi Muda Dalam Ketahanan Nasional, Kementerian negara Pemuda dan olahraga, April 2008.Faisal H. Basri, Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi : Implikasinya Bagi Kerja sama Ekonomi di Asia Pasifik, Jakarta: Gramedia, 1999.Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 084/Menpora/1999Manai Sophiaan, Nasionalisme dan Sumpah Pemuda dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, Cet.2, 2006.Seskoad, Kewiraan, Bandung: Seskoad, 1997.Sunario, Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, Cet.2. 2006

Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Konsepsi Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195). Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Unsur utama Geopolitik

• Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan

• Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara)

• Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional

• Konsepsi keamanan negars dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional

Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara

• Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan

• Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

• Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA

Konsepsi Geostrategi

• Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tuj-nas (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik).

• Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945.

• Ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen berdasarkan Pemb dan UUD 1945.

• Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.

Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional

• Ketahanan Nasional mrpk kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsungg maupun tidak langsug membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

• Tannas diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

Konsepsi dasar Ketahan Nasional

Model Astagatra merupakn perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :

1). Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :

a). Gatra letak dan kedudukan geografi

b). Gatra keadaan dan kekayaan alam

c). Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

2). Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :

a). Gatra ideologi

b). Gatra Politik

c). Gatra ekonomi

d). Gatra social budaya

e). Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral.

Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra

Komponen strategi astra gatra

TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah

• Letak geografi Negara

• Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi) dikelola denga dasar 3 asas: asas maksimal, lestari, dan daya saing.

• Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi)

Pancagatra

(itanggible) kehidupan sosial

• IDEOLOGI → Value system

• POLITIK → Penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan pololitik masyarakat. sistem politik harus mampu memenuhi lima fungsi utama :

a). Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik

b). Pengaturan & penyelesaian pertentangan / konflik

c). Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat

d). Pencapaian tujuan

e). Usaha integrasi

• EKONOMI (SDA, Tenaga kerja, Modal, Teknologi)

• SOSBUD (Tradisi, Pendidikan, Kepemimpinan nas, Kepribadian nas)

• HANKAM meliputi faktor2:

a). Doktrin

b). Wawasan Nasional

c). Sistem pertahanan keamanan

d). Geografi

e). Manusia

f). Integrasi angkatan bersenjata dan rakyat

g). Material

h). Ilmu pengetahuan dan teknologi

i). Kepemimpinan

j). Pengaruh luar negeri

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL DENGAN MENINGKATKAN INOVASI BIDANG TEKNOLOGI DAPAT MEMPERKOKOH TANNAS

Sebagaimana diketahui, Sismennas merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagai tata nilai Sismennas merupakan usaha menyeluruh dengan mengintegrasikan karsa, sarana, dan upaya untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional yang berdaya saing dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi.

Dengan sistem manajemen nasional yang baik diharapkan akan terjadi penguatan ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapinya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam segala bentuk dan manifestasinya. Beberapa indikator keberhasilan sismennas dalam tannas dapat tercermin pada: kepemerintahan yang baik (Good Governance), keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah, sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Kesemua itu akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran-serta aktifnya dalam pembangunan.

Disisi yang lain perubahan teknologi baik teknologi informasi dan komunikasi, teknologi manajemen, dan teknologi pendukung lain telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem manajemen modern termasuk dalam manajemen nasional[1]. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik akan menyebabkan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi. Struktur organisasi yang pada era sebelumnya cenderung bersifat hirarkis fungsional akan menjadi lebih datar (flat) dan lintas komunikasi matrik. Pendekatan baru dalam manajemen kualitas akan berpengaruh pada konsep pengelolaan layanan masyarakat dimana pusat layanan (costumer satisfaction oriented) ada pada masyarakat bukan lagi pada pemerintah.

Adanya pergeseran teknologi ini menyebabkan adanya gap antara sistem manajemen nasional yang ada saat ini dengan sistem manajemen nasional yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan nasional. Tulisan ini mencoba mengungkap bagaimana sistem manajemen nasional yang didukung oleh teknologi dapat meningkatkan ketahanan nasional dengan lebih baik.

Tata Nilai Sismennas dan Teknologi

Ada tiga faktor dalam sismennas yang perlu diintegrasikan untuk dapat mencapai tujuan nasional, yaitu karsa, sarana, dan upaya. Karsa adalah kehendak atau tujuan yang akan dicapai. Kondisi ini akan menjadi arah agar aktivitas yang dilakukan tetap pada jalur pencapaian yang diinginkan. Hal ini terkait dengan kemampuan di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, guna mengatasi berbagai permasalahan nasional. Sarana

merupakan wadah dan pemberdayaan segenap potensi sumber daya dalam proses mencapai tujuan. Sarana merupakan faktor dominan dan sangat diperlukan untuk pemilihan alternatif terbaik dan mendukung pengambilan kebijakan. Upaya merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai dimensi melalui tranformasi potensi menjadi kemampuan sesuai yang telah ditentukan.

Karsa nasional atau tujuan nasional haruslah berwawasan jauh ke depan. Tujuan nasional ini akan menjadi haluan negara yang diturunkan menjadi beberapa pentahapan pencapaian; baik jangka menengah (national objective) maupun jangka pendek (national target). Dalam era sekarang ini untuk mentransformasikan sarana menjadi karsa tidak lepas dalam upaya yang dilakukan akan menggunakan teknologi. Teknologi merupakan alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Dari sudut pandang administrasi negara, yang dimaksud dengan tata nilai adalah perpaduan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi identik dengan faktor karsa, sebagai penentu arah, tujuan, atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara pencapaiannya. Organisasi identik dengan faktor sarana, sebagai pewadahan potensi sumber daya, sumber dana, serta unsur-unsur pendukung dan penunjang lainnya. Manajemen identik dengan faktor upaya, berintikan cara bertindak meliputi perumusan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian dari organisasi sesuai yang digariskan oleh administrasi. Tata hubungan faktor karsa, sarana, upaya dalam implementasi berwujud menjadi perencanana, penganggaran, dan penyusunan program.

Perencanaan yang berkaitan dengan penentuan sasaran yang ingin dicapai sebagai faktor karsa; Penganggaran yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan sumber dana sebagai faktor sarana; dan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan menerapkan teknologi dan manajemen yang baik adalah faktor upaya. Perpaduan antara faktor Karsa, Sarana, dan Upaya merupakan tata nilai Sismennas dan menjadi pedoman agar memperoleh keberhasilan sesuai yang diharapkan.

Struktur Sismennas dan Cascading Strategy

Sismennas sebagai pendekatan sistem (systemic approach) akan mencakup input, proses, output, outcome, dan feedback. Input dalam Sismennas merupakan tatanan luar Sismennas (Outer Setting) yang juga merupakan faktor lingkungan dari tatanan dalam, sebagai sumber aspirasi kepentingan rakyat dan sumber kepemimpinan nasional. Untuk penyelenggaraan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan terkait[2] diperlukan proses input atau arus masuk yang berasal dari kehidupan masyarakat dan kehidupan politik nasional[3]. Kedua faktor input ini berintikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Proses dalam sismennas merupakan rangkaian kegiatan dalam pengolahan respon[4] terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan politik nasional untuk dapat disesuiakan dengan tujuan nasional menggunakan sumber daya yang dimiliki. Hasil dari aktivitas ini merupakan keputusan-keputusan strategis, taktis, maupun operasional yang pada dasarnya merupakan tanggapan Pemerintah atas berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat. Output dari sismennas terhimpun dalam proses arus keluar untuk selanjutnya disalurkan kembali agar terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat dan politik nasional. Berbagai kebijakan ini dituangkan dalam bentuk

hierarki perundangan dan peraturan, sesuai dengan sifat permasalahan, klasifikasi kebijakan, maupun instansi atau pejabat yang mengeluarkan.

Feedback atau proses umpan balik, sebagai bagian dari siklus Sismennas, menghubungkan Arus Keluar dengan Arus Masuk dan akan berproses kembali ke Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dengan demikian maka secara prosedural Sismennas merupakan siklus tak terputus dan berkesinambungan.

Leveling dalam proses pengelolaan sumber daya untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan, Sismennas berdasar cakupannya terbagi atas supra struktur, infra struktur, dan sub struktur. Pendekatan ini merupakan cara untuk dapat mendefinisikan sistem sebagai unit analisis dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan. Dalam Ketatanegaraan Indonesia pengelompokan tatanan menjadi (1) Supra Struktur; (2) Infra Struktur, dan (3) Sub Struktur. Strata Supra Struktur adalah unsur Negara bersama unsur Pemerintah yang dalam keseharian merupakan Kelembagaan Tinggi Negara. Supra struktur lazim disebut unsur ”Birokrasi” atau ”Aparatur” yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. Strata Infra Struktur adalah berbagai ”Komponen Bangsa” yang memiliki kemampuan politis menyalurkan kepentingan dan aspirasi kehidupan masyarakat. Strata Sub Struktur adalah unsur masyarakat yang mengacu pola kehidupan sosial budaya, membentuk lingkungan hidup bersama secara tertib dan teratur[5].

Aspek Sismennas yang Handal dengan Teknologi

Pada usaha mencapai tujuan nasional, sismennas memiliki posisi kunci. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dalam sismennas perlu dibuat ukuran-ukuran (indicators) untuk menilai kinerja (performance) dan capaian kualitas harus ditetapkan terlebih dahulu. Indikator kinerja (performance indicator) adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari perkembangan daya saing bangsa sebagai outcome sismennas. Penentuan indikator kinerja dalam model sismennas dapat digunakan untuk menggambarkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dan faktor-faktor yang dapat menunjukkan ketahanan nasional seperti: akuntabilitas, kemampuan inovatif dalam konteks menjaga keberlangsungan bangsa dan kualitas masyarakat yang telah diraihnya, dan suasana politik bangsa. Dengan kata lain, kualitas ketahanan nasional dicerminkan dengan konvergensi dari seluruh indikator kinerja tersebut.

Pemanfaatan inovasi teknologi untuk membangun sismennas diharapakan akan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, efektivitas, akuntabilitas, dan kemampuan inovasi bangsa. Inovasi teknologi yang relevan dalam implementasi sismennas akan mampu meningkatkan ketahanan nasional sebagai tujuan nasional.

Efisiensi dalam sismennas adalah kesesuaian antara masukan (termasuk sumberdaya) dengan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi dapat diperlihatkan dengan bagaimana peran dan kinerja manajemen sumberdaya (TPKB) dalam pelaksanaan proses tersebut. Tingkat efisiensi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang dapat/harus digunakan dalam melaksanakan proses tersebut. Semakin kecil hasil perbandingan tersebut, maka semakin kecil tingkat efisiensinya. Produktivitas adalah

kesesuaian antara proses dengan keluaran yang dihasilkan. Tingkat produktivitas umumnya diperlihatkan dengan perbandingan jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu proses dengan memanfaatkan sumberdaya dengan standar tertentu. Namun perlu diperhatikan, bahwa perubahan proses dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan keluaran yang dihasilkan. Tingkat efektivitas dapat diperlihatkan dengan membandingkan tujuan dengan hasil dari proses (termasuk dampak yang dihasilkan). Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya yang diterima oleh pemerintah di semua level baik supra, infra maupun sub struktur dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban menyangkut tingkat efisiensi, kesesuaian dengan norma dan peraturan yg berlaku umum, dsb. Kemampuan inovatif adalah tingkat fleksibilitas bangsa untuk bereaksi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat (TKM dan TPN). Didalam merencanakan dan implementasi aktivitas fungsionalnya, setiap level struktur harus selalu memperhatikan dan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat akan berdampak pada TLP dan TAN. Apabila suatu bangsa tidak mempunyai kemampuan inovasi atau tidak mampu mengakomodasi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi, maka bangsa tersebut akan memiliki ketahanan nasional yang rendah.

Teknologi dalam Pengambilan Keputusan Strategis Sismennas

Sebagaimana diketahui dalam sismennas keluarannya adalah kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya untuk peningkatan ketahanan nasional tentu perlu didukung oleh informasi yang terbaik dan lengkap. Peran teknologi yang handal menjadi sangat penting. Inovasi teknologi dalam sismennas dilakukan untuk mengintegrasikan pulau-pulau informasi yang tersebar baik antar level supra, infra, dan sub struktur maupun antar elemen dalam sismennas. Ada beberapa ciri yang perlu dikembangkan dalam pengambilan kebijakan nasional yang memanfaatkan teknologi, yaitu keterlibatan semua pihak, komprehensif, keakuratan data, dan kedalaman analisis. Inovasi teknologi digunakan untuk memperbaiki hal-hal tersebut.

Seperti halnya dalam manajemen modern, sismennas juga menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur/pihak yang ada dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan masyarakat sebagai yang dilayani negara seharusnya dapat merupakan representasi harapan dan keinginan tujuan nasional. Tingkat Komprehensif dari suatu proses analisis pengambilan kebijakan nasional dengan memperhatikan astagatra akan dapat diperoleh benefit terbaik bagi ketahanan nasional. Data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan nasional harus akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu nasional yang merupakan sasaran nasional. Data yang digunakan untuk penyusunan kebijakan nasional harus dengan jelas disebutkan sumbernya, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metodologi pengumpulan data. Kualitas dari analisis pengambilan kebijakan nasional secara parsial sudah dapat dilihat pada ketiga atribut diatas. Sebagai bukti lain bahwa telah dilakukan analisis yang mendalam dalam berbagai aspek dan isu yang penting adalah adanya gambaran keterkaitan yang jelas (“benang merah”) antara (1) permasalahan strategis nasional yang berhasil di identifikasi dengan data pendukung analisis, (2) permasalahan yang berhasil di identifikasi

dengan program atau aktivitas yang diusulkan guna meningkatkan ketahanan nasional, (3) kekuatan yang dimiliki dan peluang bangsa baik secara nasional maupun regional yang dapat dimanfaatkan dengan program atau aktivitas yang diusulkan.

Pendekatan Teknologis dan Langkah Implementasi TPKB sebagai kunci Sismennas

Sebagian besar organisasi termasuk negara pada umumnya hanya mengandalkan manajemen puncak (supra struktur) untuk menyusun perencanaan strategik sebagai implementasi sismennad, sementara manajemen menengah (infra struktur) sampai manajemen rendah (sub struktur) hanya melakukan implementasi rencana jangka panjang dan pendek. Sistem manajemen nasional seperti ini hanya pas untuk lingkungan yang stabil yang di dalamnya prediksi masih dapat diandalkan untuk memperkirakan masa depan bangsa. Dalam pengembangan aktivitas yang tertuang dalam rencana strategis jangka panjang, menengah, dan pendek, negara harus melibatkan seluruh elemen bangsa di semua level dalam perencanaan strategiknya untuk mengubah mode operasi organisasi dari plan and control menjadi sense and respond. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan akan dapat terlihat dan terukur seluruh kinerja daya saing bangsa sebagai dasar ketahanan nasional dalam berbagai level (Effendi, 2009; Kartasasmita, 2009)).

TPKB mencakup seluruh perangkat negara yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk membuat berbagai kebijakan nasional, yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengarah kepada cita-cita nasional. Kebijakan Nasional yang dirumuskan beorientasi kepada kepentingan masyarakat dengan tolok ukur : (1) Secara politis, penyelenggaraannya dapat diterima masyarakat; (2) Secara manajerial, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya dapat efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil optimal yang memiliki nilai guna, daya guna, hasil guna; dan (3) Secara administratif, penyelenggaraan berjalan dengan tertib.

Sebagai suatu sistem, Sismennas dalam mengemban fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan (Wrihatnolo, 2006). Sebagaimana dalam manajemen strategis, Sismennas akan melalui siklus: Perumusan Kebijakan (Policy Formulation); Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implemention); dan Penilaian Kinerja hasil-hasil pelaksanaan kebijakan (Policy Evaluation).

Kebijakan Nasional yang dihasilkan berkait dengan fungsi penyelenggaraan pembangunan, adalah Kebijakan Pembangunan yang mentransformasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan, maupun kebijakan pembangunan lainnya yang harus diimplementasikan oleh TLP atau Pemerintah dan segenap jajarannyan, baik vertikal maupun horisontal. Melalui pemahaman di atas, TPKB mengemban fungsi-fungsi yang berkait dengan Kebijakan Umum (Pembuatan Aturan, Penerapan Aturan, Penghakiman Aturan) dan yang berkait dengan Kebijakan Pembangunan (Perencanaan, Pengendalian, Penilaian).

Untuk menjalankan sismennas berbasis teknologi modern ada beberapa langkah yang dapat digunakan agar tujuan nasional dapat diraih.

1. Langkah pertama adalah penilaian tujuan mendasar bangsa (Pancasia dan UUD 1945), tantangan, kemampuan, dan nilai. Tahap ini juga mencakup persiapan untuk perencanaan manajemen perubahan dalam manajemen nasional yang fokus pada komunikasi untuk mengidentifikasi pesan-pesan kunci, media yang digunakan, waktu, dan pemberi pesan ideologi bangsa. Manajemen perubahan dengan mengelola komunikasi akan memberikan pengaruh kuat pada penyampaian tujuan nasional ke berbagai pihak (Waits, 2007; Yudhoyono, 2010).

2. Langkah Kedua adalah menentukan hasil-hasil strategis, tema strategis, dan perspektif yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya nasional. Semua komponen bangsa harus memahami hal ini.

3. Langkah Ketiga adalah menjabarkan elemen-elemen strategis dari langkah satu dan dua menjadi sasaran strategis yang akan menjadi batu bata penyusunan strategi dan menentukan intensitas strategis nasional. Sasaran adalah hal pertama yang diinisiasi dan dikategorisasikan dalam beberapa level tema. Sebagai sebuah hubungan sebab akiba (cause-effect linkages). Formulasi ini akan terlihat sebagai peta strategi (Strategy Maps) yang digabungkan dengan berbagai indikator kinerja (Nuh, 2010; Putera, 2010).

4. Langkah Keempat adalah pengembangan ukuran kinerja untuk tiap-tiap sasaran strategis baik pada input, proses, output ataupun level supra, infra, dan sub struktur. Ukuran yang mendorong dan menghambat tercapainya sasaran perlu diidentifikasi, target ditetapkan, dan data dasar (baseline) dan benchmarking perlu ditentukan.

5. Langkah Kelima adalah pengembangan inisiatif strategis untuk mendukung sasaran strategis. Untuk membangun akuntabilitas manajemen organisasi, rasa kepemilikan atas ukuran-ukuran kinerja dan inisiatif strategis perlu diperjelas untuk semua elemen bangsa.

6. Langkah Keenam adalah memulai implementasi proses dengan menerapkan manajemen kinerja (menggunakan software) untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar dari semua orang dalam organisasi pada waktu yang tepat. Keakuratan informasi ini akan memperbaiki keputusan yang akan diambil dalam menjalankan strategi.

7. Langkah Ketujuh adalah menjabarkan scorecard nasional (supra struktur) menjadi scorecard level propinsi (infra struktur) dan daerah (sub struktur). Proses cascading ini merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua proses bisnis yang dijalankan telah saling bersinergi. Ukuran kinerja yang digunakan dapat memastikan bahwa semua elemen sismennas tumbuh untuk berperan serta dalam pertumbuhan daya saing bangsa untuk ketahanan nasional.

8. Langkah Kedelapan adalah evaluasi ketika scorecard selesai dijalankan dalam satu periode waktu. Selama proses evaluasi ini, pemerintah berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti apakah strategi nasional berjalan? Apakah sismennas mengukur kinerja dengan benar, apakah lingkungan telah berubah? Apakah sumber daya nasional terencanakan dan berjalan baik?

Output Implementasi Sismennas

Implementasi Sismennas dengan dukungan teknologi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kualitas pada Tata Kehidupan Masyarakat (TPM) dan Tata Politik Nasional (TPN). TPM dan TPN pada konsep Sismennas merupakan awal dan akhir dari siklus peningkatan ketahanan nasional.

Pada strata Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) peran masyarakat adalah sebagai penerima dan penilai atas hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan oleh TLP yang landaskan pada catur embanan nasional dan implementasi pembangunan nasional yang landaskan dari penetapan haluan negara oleh TAN. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

program-program pembangunan nasional akan mewujudkan Tertib Sosial (Tibsos) yang dinamis dan akan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap negara dan bangsa. Dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat yaitu kebutuhan dasar yang hakiki sesuai teruang pada embanan nasional, yaitu: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan maka tata kehidupan masyarakat di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, akan semakin tumbuh dan berkembang dan sebagai timbal baliknya akan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya yang pada akhirnya akan memperkokoh Ketahanan Nasional (Tannas).

Pada strata TPN dalam menjabarkan kebijakan umum menjadi berbagai peraturan, pedoman, dan prosedur dengan sasaran untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis, makin tumbuhnya pemahaman terhadap tata nilai kehidupan konstitusional, demokratis dan tegaknya hukum. Landasan dan sumber untuk pembuatan, penerapan, dan penghakiman aturan adalah doktrin Wawasan Nusantara (Wasantara) dan pranata politik negara yang diarahkan guna membangun semangat dan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai komponen bangsa, unsur kekuatan masyarakat, kekuatan partai politik sebagai elemen-elemen kekuatan bangsa yang beraneka ragam (plularisme) harus menyatukan visi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bergerak bersama mencapai tujuan nasional.

Pemasyarakatan politik termasuk pendidikan politik perlu diatur, ditata, dan dikelola secara berlanjut dan berkesinambungan yang diarahkan pada tertanamnya kesadaran warga negara untuk setia kepada negara dan berdisiplin dalam rangka pembentukan karakter, identitas, dan integritas bangsa Indonesia.

Tannas sebagai Outcome Kinerja Sismennas

Dari hasil pengujian aturan dan penilaian pelaksanaan berbagai kebijakan dan rencana akan diketahui tingkat keberhasilan pembangunan dapat dianggap sebagai keberhasilan Sismennas, yang dengan akan meningkatnya Tannas, yaitu suatu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapinya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam segala bentuk dan manifestasinya (Suryohadiprojo, 2010; FRI, 2007; Sunardi, 2004).

Indikator-indikator penting dari Tannas sebagai outcome implementasi Sismennas yang baik adalah:

1)      Adanya kepemerintahan yang baik (Good Governance), dalam pengertian pemerintah yang menjalankan pemerintahan secara demokratis, transparan, aspiratif, partisipatif berdasarkan hukum, yang selalu memelihara ketertiban-keterti-ban dan pertanggung-jawaban (accountable) serta menjunjung tinggi keadilan sosial.

2)      Adanya keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk. Indikator keamanan nasional pada umumnya diukur oleh tingkat stabilitas nasional yang mencakup stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang pada umumnya merupakan produk atau keluaran dari interaksi

negara dengan negara-negara lain (internasional dan regional) dan negara dengan masyarakatnya (nasional).

3)      Adanya tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah. Masyarakat sejahtera harus kaya materi sekaligus kaya moral spiritual. Yang tidak boleh terjadi adalah kaya materi namun miskin moral, yang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sosial.

4)      Adanya sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Untuk memperkuat kepastian masa depan bangsa terutama dalam memasuki era persaingan antar bangsa human development index (HDI) menjadi faktor yang sangat penting. HDI harus diarahkan untuk menghasilkan manusia dengan tingkat daya saing yang tinggi; manusia yang cerdas, ulet, dan tangguh seperti yang ditentukan oleh kriteria Ketahanan Nasional.

Terwujudnya berbagai indikator seperti diuraikan di atas, akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran-serta aktifnya dalam pembangunan. Hal tersebut menjadi umpan balik dan daya dorong untuk melaksanakan proses pembangunan selanjutnya, sehingga memperlancar perwujudan Catur Embanan Nasional yang dibebankan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.