MAKALAH DASAR-DASAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA

Disusun Oleh:

Mahendra Adi. P (26010211130063)

Agatya Sara. A (26010211130069)

Fika Ainallaudia. F (26010211130067)

Qorina Munisa (26010211130068)

Okta Amutra. M (26010211130064)

Alfian Nur. S (26010211130062)

Ardhieva Dharma. Y (26010211130070)

Bambang. F (26010211130061)

Mustajib (26010211130065)

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

KABUPATEN SEMARANG

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Bahwa kami telah menyelesaikan tugas mata pelajaran DD THP dengan membahas mengenai industri perikanan di Indonesia.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

Ibu dosen bidang studi DD THP yang telah memberi tugas, petunjuk, kepada kami sehingga kami termotivasi dan dapat menyelesaikan tugas ini.

Orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi bebagai kesulitan sehingga tugas ini selesai.

Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi kami sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Amin .

Bab IPotensi Pengembangan Industri Perikanan Indonesia

1. PROSPEK PEMASARAN

1.1. Projected Demand For Fish Food (FAO)      Konsumsi per kapita dunia untuk ikan setiap tahunnya diperkirakan meningakat dari 16 kg untuk saat ini menjadi 19 kg tahun 2015. Dari proyeksi ini menunjukakan bahwa pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan di negara berkembang akan terus tetap, sementara unutk negara negara sedang berkemabng terus mengalami peningkatan. Permintaan ikan dimasa datang akan ditentukan secara mendasar oleh jumlah konsumen daaan kebiasaan makannya serta pendapatan kotor dan harga ikan.1.2. Perspentif Ekspor Indonesia      Domestik market tetap akan merupakan pasar penting produk perikanan Indonesia karena diperkirakan hingga tahun 2015 struktur produksi, landing, pasar lokal tidak akan banyak berubah karena terlalu sulit disaingi oleh usaha besar karena srtuktur usaha nelayan kecil  yang terserak di sepanjang pantai Indonesia.Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ikan-ikan yang di konsumsi. Disamping itu adya beli masyarakat paralel dengan pendapatan rata-rata perkapita yang rendah.

1.3. Perspektif Pasar Global      Pengembangan ekspor produk perikanan harus memperhatikan share (signifikan) kawasan impor yang menunjukkan kekuatan pasar, maka tumpuan pengembangan juga terdapat di empat kawasan yakni Asia (Jepang dan Cina), AS, EU karena 95 % pasar dunia berada di kawasan ini. Daya serap (demand) suatu negara tergantung keadaan ekonomi negara dan analog dengan pendapatan perkapita / disposible income dengan demikian proyeksi target tujuan pasar yang dikembangkan haruslah disesuaikan trend pendapatan perkapita di kawasan itu.

2. SUMBER DAYA IKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

      SDI Dengan potensi lahan budidaya baik air tawar, air payau maupun air laut, masih cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Disamping porduki seafood, banyak produk-produk non pangan seperti mutiara, rumput laut dan sebagainya, yang punya potensi untukdikembangkan. Letak daya saing ada pada dekatnya letak base dengan fishing ground sehingga biaya penggunaan bahan bakar lebih sedikit selain itu jenis ikan tropis seperti udang, tuna, grouper, kakap dsb memiliki daya saing besar di pasar.      SDM Indonesia memiliki tenaga kerja yang cukup besar, walaupun produktivitasnya rendah. Ini dapat diatasi terutama melalui program short  training. Karena dua faktor tersebut, SDM mempunyai advantage dalam persaingan global ditambah lagi murahnya tenaga kerja.

3. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

      Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah seperti tarif, perpajakan, bea masuk maupun penentuan skala prioritas pembangunan pada bidang dan sektor-sektor tertentu akan berdampak langsung kepada usaha-usaha perikanan. Pemerintah biasanya memberikan fasilitas berupa kemudahan-kemudahan perijinan dan fasilitas. Ini memberikan keuntungan ganda kepada perusahaan. Dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan, yang

mengkhususkan pemberian dorongan pada usaha perikanan baik penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran maupun industri penunjang dan industri lanjutan diyakini akan selalu memberikan kebijaksanaan yang terbaik dan menguntungkan bagi pelaku usaha yang sangat peka terhadap kebijaksanaan pemerintah. Sampai saat ini kebijaksanaan Departemen Kelautan dan Perikanan belum dapat memberikan kebijakan yang realistik dan dapat mendukung peningkatan daya saing produk perikanan. Bersama-sama dengan UU No.22/1999 bahkan meningkatkan pungutan non pajak, lebih jauh lagi sering terjadi pungutan ganda atas komoditas yang sama. Pembagian kewenangan pusat dan daerah atas pengelolaan lautan menciptakan ketidakpastian usaha.

4. KEMAMPUAN DALAM MENGHASILKAN     KEUNTUNGAN

      Faktor advantage yang sangat mendukung adalah ketersediaan SDI  ditempat-tempat yang berdekatan dengan basis industri sehingga akan menurunkan porsi biaya minyak yang berada dalam tendensi kelangkaan dan harga yang meningakat. Disamping itu faktor tenaga kerja yang murah dan melimpah akan  merupakan faktor pesaing yang kuat terhadap industri sejenis di luar negeri. Kapital global akan masuk ketika ilklim usaha favourable, pada kondisi rate of investment BB++ banyak kapital global akan masuk ke dalam sektor perikanan.

5. TEKNOLOGI

      Industri perikanan Indonesia dikelola dengan menggunakan terutama teknologi yang sederhana dan madya, dan sebagian menggunakan teknologi maju. Pada kenyataanya penggunaan teknologi sesuai dengan trend teknologi perikanan dunia, teknologi perikanan Indonesia, yang diantisipasi oleh dunia usaha sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, faktor ekonomi teknologi,  sehingga walaupun lambat para pelaku usaha mengadopsi kemajuan-kemajuan teknologi. Disamping itu teknologi juga dapat dibeli melalui kerjasama usaha sehinga terjadi real transfer of teknologi.

Bab IIBarrier To Entry

1. IKLIM INVESTASI

      Iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politik sosial tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telkom, prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (issue perburuan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (waktu dan biaya) dan good government.      Menurut WEF 2005, faktor-faktor penghambat bisnis di Indonesia diurutkan sbb : penghambat terbesar adalah birokrasi tidak efisien, infrastruktur buruk, regulasi perpajakan, korupsi, kualitas SDM buruk, disusul oleh kebijakan tidak stabil, regulasi tenaga kerja restriktif, tarif pajak, akses ke keuangan, regulasi valas, kriminalitas, pemerintahan tidak stabil, etika kerja dari tenaga kerja buruk dan inflasi.      Di bidang perikanan, banyak keputusan pemerintah yang tidak konsisten serta tidak memberi kepastian terhadap investasi. Terlalu regulasi yang tumpang tindih dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. prosedur perijinan dirasakan rumit dan panjang. Kepastian terhadap investasi jangka panjang sangat tidak mendukung padahal yang dibutuhkan untuk Indonesia adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Regulasi tenaga kerja sangat restriktif, undang-undang perburuhan yang baru sangat memukul investasi.      Pajak dan non pajak serta restribusi daerah tumpang tindih dan memberatkan usaha. PNBP di bidang penangkapan dirasakan berat baik dilihat dari dimensi besarnya tarif, proses pungutan dan tidak adanya restitusi walaupun dilakukan pembayaran di depan. Tarif pajak dirasa kurang kondusif. Produktivitas tenaga kerja yang rendah dan inflasi yang cukup tinggi. Kesemuanya itu tidak menunjang survival dan pertumbuhan industri perikanan.

2. RENDAHNYA DAYA SAING

      Kebijakan persaingan harus punya sasaran tunggal untuk mendefinisikan dan menegakkan aturan-aturan permainan dalam bersaing. Undang-undang dan kebijakan persaingan dapat menjaga persaingan dengan mendukung agar penentuan harga berjalan sesuai mekanisme pasar, dengan demikian mencegah timbulnya distorsi harga dan keruian kesejahteraan yang disebabkan oleh anti persaingan.

3. PERIJINAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN

      Banyaknya peraturan yang rumit, tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian. Untuk itu, perlu kesadaran dan keikhlasan untuk menghentikan perlombaan aneka pungutan, dengan perkataan lain perlu restruktursasi perpajakan, pungutan non pajak, dan perijinan disemua strata serta pangkas semua pungutan yang bersifat ganda.      Pajak dan PNBP serta pungutan tidak resmi tetap merupakan faktor yang membuat usaha perikanan berbiaya tinggi, tidak kompetitif dan enggannya investasinya masuk. PNBP yang dibayar di depan menimbulkan biaya usaha yang tinggi/berat karena besaran dan prosedur pembayaran di depan tanpa adanya restitusi jika terjadi pembayaran lebih.      Pemerintah banyak menerbitkan kebijakan namun sering menimbulkan kesulitan bagi industri dan tidak efektif sebagai contoh dengan timbulnya berbagai draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai implementasi UU 31/2004 tentang Perikanan.

4. PENGANGGURAN

      Masalah besar yang dihadapi bangsa adalah pengangguran. Tantangan utama yang dihadapai pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran. Data tahun 2002 menunjukkan, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06 % dari keseluruhan angkatan kerja jumlahnya 102 juta. Jumlah ini dua kali lipat lebih dari jumlah pengangguran terbuka tahun 1996 sebesar 4.3 juta jiwa atau 4.86 %, setahun sebelum krisis. Data itu belum termasuk setengah penganggur, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, yang jumlahnya mencapai 28,9 juta orang pada tahun 2002.      Ada kecenderungan di perusahaan besar ada peningkatan upah yang lebih tinggi dari pertumbuhan nilai tambahnya. Jika ini sebagai tanda bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia makin menurun, padahal sangat dibutuhkan menghadapi persaingan global. Usaha perikanan khususnya budidaya dan pengolahan bersifat padat karya. Sektor perikanan dan kelautan harus dapat memberi share terhadap masalah pengangguran.

5. ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTED (IUU) FISHING PRACTICES

      Disadari adanya kenyataan IUU Fishing untuk pelbagai kawasan laut di Indonesia. Indonesia dewasa ini mendapat tekanan dari dunia Internasional untuk menghilangkan IUU dalam langkah-langkahnya diikuti pelbagai tekanan-tekanan dan aturan-aturan yang merugikan Indonesia. Jika digabungkan dengan masalah lingkungan dan pasar global maka langkah-langkah tsb al.diskriminasi tarif, meningkatnya daya saing negara kompetitor, tuduhan dumping, tuduhan subsidi, tuduhan pengabaian kelestarian lingkungan, perubahan ketentuan kesehatan, kewaspadaan gangguan keamanan. Sedangkan rintangan impor mulai dari maraknya penyelundupan, desakan barang-barang kompetitif, pelarian pasar, barang dumping, barang subsidi dan ikan non standar.      Udang dan ikan tuna  yang menjadi komoditi kekuatan komperatif dan menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat luas terus mengalami ganggguan ekspor dan impor seperti isu dumping dan subsidi dari USA dan EU, kasus pelanggaran lingkungan dari USA dan EU, illegal fishing dari Jepang, ketatnya persyaratan mutu dari EU, USA dan Jepang, ketentuan antibiotik dari USA, EU dan Jepang, ketentuan keamanan pangan dari USA, penyelundupan impor, circumvention anti dumping dan FTA.      Tekanan atas pasar dalam negeri untuk kedua produk tersebut mulai bisa dirasakan dengan mulai meningkatkan impor udang dari negara-negara produsen ke Indonesia yang diakibatkan oleh tindakan anti dumping yang diberlakukan oleh USA ke negara-negara produsen tersebut, selain itu untuk produk tuna dengan akan diberlakukannya oleh EC Regulation mengenai Tracebility untuk Bluefin, Sword fish dan Bigewe Tuna yang diberlakukan oleh EC perlu mendapat perhatian yang serius. Sebaliknya berbagai peluang ekspor masih banyak pula yang belum termanfaatkan secara optimal seperti preferensi tarif dan imbal dagang.

6. TRADE BARRIER

A. Tarif dan kuota adalah rintangan-rintangan Internasional yang membebani industri perdagangan iniKuota produk tuna terdapat di pasar Amerika dan Eropa. Tarif untuk tuna dan produk tuna berbeda antar pasar. EU memasang tarif 24% untuk produk tuna, bahkan bebas pajak import pada tuna kaleng dari negara-negar ACP (Afrika, Karibia dan Pasifik). Selain itu, kenaikan tarif berlaku pada produk yang memiliki nilai tambah di pasar EU. Sebagai tambahan, negara-negara dari The Andean Pact (Peru, Bolivia, Equador, Columbia), Panama dan

negara-negara Amerika Tengah bebas dari pajak impor. Negara-negara penghasil tuna di EU seperti Spanyol, sangat menentang pengurangan tarif tuna karena merusak persaingan mereka.Di USA tuna/skipjack/bonito preserved/prep not minced in oil dikenakan tarif 35%, sedangkan untuk fish, prepared or preserved, nesoi, containing meat of Crustacean, neither cooked nor in oil terkena tarif 10%. Lobster, prepared or preserved, containing fish meat, prepared other kena tarif 10%. Crab, prepareed or preserved, containing fish meat, prepared other kena tarif 10%. Boiled clams, wether whole or minced kena pajak 11.6%.

B. Rintangan Non Tarif

- Codex Alimentarius, yaitu kode makanan, adalah sebuah lembaga antar pemerintah internasional yang mengembangakan keamanan perlindungan konsumen dan untuk memfasilitasi (mempermudah) perdagangan dunia.- Kesehatan, Sanitary dan Peratauran Keamanan Produk. Usaha untuk menjamin kesehatan dan keamanan makanan sering menjadi halangan bagi perdagangan baik yang disengaja maupn yang tidak disengaja. Seperti : Irradiasi, Progaram sanitasi kerang-kerangan, masalah GMOs (Genetically Modified Organism), Residu Hormon dan Antibiotik, Bioterorism Act.

7. MELEMAHNYA PASAR KARENA BERBAGAI RESESI

      Beberapa kali krisis ekonomi global terjadi dan memuncak pada tahun 1997 menjalar ke semua negara termasuk Indonesia dan telah menimbulkan berbagai kelesuan perikanan dan kelesuan investasi yang dirasakan oleh industri perikanan, banyak perusahaan perikanan beroperasi dibawah kapasitas. Kesemua ini menurunkan daya ekspor komoditas perikanan.      Krisis harga BBM langsung memukul usaha penangkapan karena terjadi struktur usaha yang tidak sehat, biaya BBM meningkat menjadi 60-70% dari biaya produksi (merendahkan daya saing), ini mengakibatkan banyak kapal penangkap baik skala menengah maupun skala besar bahkan disertai dengan pelbagai tudingan manipulasi BBM.      Dewasa ini, kapasitas pasar di dunia melemah karena krisis keuangan USA yang diikuti hampir semua negara di dunia. Permintaan menurun, term of payment dipersyaratkan lebih rumit dan ini mengenai hampir semua komoditas ekspor perikanan. Bahkan komoditas tradisional pun penyerapan pasar sangat menurun seperti shark fin, shark tail dan shark liver oil.

8 .SIKAP NGO MELALUI ISSUE LINGKUNGAN DAN KESEHATAN PANGAN

      Tuna dan Lumba-Lumba. Perselisihan antara Amerika dan Meksiko mengenai tuna dan lumba-lumba menggambarkan kompleksitas penyelesaian konflik perdagangan dan juga menunjukkan bagaimana sebuah regulasi internal dapat mempengaruhi pasar dunia.      Masalah By-Catch (penggunaan Turtle Excluder Device pada udang). Akhir-akhir ini negara-negara maju mulai mempermasalahkan ikut tertangkapnya ikan cucut dan burung laut dalam operasi penangkapan ikan tuna, karena dianggap telah menyebabkan merosotnya populasi dan mengancam kelestarian kedua satwa ini.      Kampanye Anti-Udang Tambak. Beberapa negara maju dan kelompok LSM yang tergabung dalam Global Aquaculture Alliance (GAA) telah mulai mengadakan kampanyae anti-udang tambak. Hal ini disebabkan karena pembuatan tambak udang dianggap merusak hutan bakau dan mengganggu kelestarian lingkungan.

Bab IIIPengembangan Industri Perikanan Indonesia

1. KONSEP DASAR

A.    Pengelolaan yang menyangkut perikanan itu sendiri dapat dilangsungkan dalam kerangka keberlanjutan baik terhadap sumber daya sebagai suatu keseluruhan, seperti dalam hal jika diambil keputusan kebijakan untuk membatasi penangkapan ikan secara ketat bagi kepentingan konservasi, estetika atau rekreeasi maupun mengacu pada komponen-komponen khusus dari sistem. Keputusan-keputusan berkenaan dengan komponen pengelolaan ini biasanya bersifat alamiah politis dan keputusan telah dibuat pada tingakt yang relatif tinggi oleh badan perikanan terpusat di masa lalu. Kini terdapat kecenderungan yang meningkat untuk melibatkan masyarajkat setempat dalam keputusan-keputusan semacam ini melalui kemanajemen atau melaui pemberian hak (pengelolaan dan konservasi).

B.     Untuk menjamin penerimaan yang luas, seluruh tahap perencanaan harus melibatkan konsultasi dengan industri penangkapan, kelompok pelestarian dan pihak lain yang berkepentingan. Rencana perikanan harus pula dikoordinasikan dengan rencana pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Dalam rangaka mengidentifikasikan sebuah rencana pengelolaaan yang dapat diterima secara luas, yang terbaik adalah mempertimbangkan suatu kisaran alternatif, yang masing-masing sudah dikembangkan dan dievaluasikan melaui komponen yang diuraikan berikut. Kisaran alternatif itu bisa berbeda dalam pendekatan yang mendasar atau dalam rincian misalnya suatu pendekatan dasar menggunakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dapat dihadapakan atau diperbandingkan dengan satu pendekatan dasar yang menggunakan pengendalian upaya. Variasi terinci mungkin melibatkan aturan-aturan keputusan yang berbeda untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

C.    Pembangunan industri perikanan sangat ditentukan oleh dorongan terjadinya integrasi aktif faktor ekonomi khususnya investasi dalam setiap proses fisheries development.Investasi menciptakan pendatang baru atau peningkatan output umumnya meningkatkan persaingan usaha. Jelas, kebijakan persaingan usaha secara singakt mendukung terciptanya perlakuan yang sama terhadap para investor. Akan tetapi, persaingan dan investasi hanya dapat berjalan dalam suatu susunan yang dibentuk oleh ketentuan hukum. Pada kenyataannya baik investasi maupun persaingan usaha tidak dibentuk dalam satu peraturan. Bagian ini memberikan berbagai komentar tentang hubungan dan sifat saling melengkapi tentang logika ini.Suatu kebijakan persaingan yang terfokus akan mendorong investasi melalui pemberian aturan-aturan yang mendefinisikan batas-batas dari perilaku bersaing sehingga menimbulkan keyakinan pada stabilitas lingkungan usaha. Kebijakan harus punya sasaran tunggal untuk mendefinisikan dan menegakkan aturan-aturan permainan dalam bersaing. Undang-undang dan kebijakan persaingan dapat menjaga persaingan dengan mendukung agar penentuan harga berjalan sesuai mekanisme pasar, dengan demikian mencegah timbulnya distorsi harga dan kerugian kesejahteraan yang disebabkan oleh sikap anti persaingan.Dewasa ini terjadi dua kontroversi antara kelompok sipil yang menginginkan SDI tidak diganggu agar tetap lestari dengan kelompok industri yang menginginkan SDI dikelola untuk dapat dimanfaatakan sebagai pangan, lapangan pekerjaan, sumber pendapatan dan pembangaunan ekonomi namun sering melewati batas ambang sehingga terjadi unsustainable fisheries. Otoritas perikanan (pemerintah) sebagai suatu kerangaka kerja legal and intitusional

harus dapat meletakkan dua kontroversi seimbang. Untuk mana produk legalitas itu dapat menjamin peranan para fisher dan farmer memiliki akses langsung pada SDI dan mengakui adanya kompetisi atas SDI namun dapat membuat kompetisi itu konstrukti dan dapat diterima semua pihak.      D.    Peranan pemerintah terutama di negara berkembang seperti Indonesia bukan hanya sebagai regulator tapi juga menciptakan iklim agar bisnis erikanan dapat berjalan dalam trend yang mapan. Dengan demikian regulasi bukan hanya dituntut sepertti pada aspek butir C tetapai juga dapat menciptakan iklim dengan cara membiayai pembangunan infrastruktur dasar yang terencana, strategis dan komprehensif di samping mendorong tejadinya investasi untuk infrastruktur komersial.

2. INVESTASI      Masalah utama yang dihadapi terutama sejak resesi ekonom,I tahun 1997 adalah iklim investasi yang merupakan hambatan utama yang dirasakan dalam proses pengembangan.      Diakui bahwa dewasa ini terutama setelah resesi ekonomi melanda, secara makro iklim investasi dirasakan sangat berat. Salah satu parameternya dapat digunakan suatu rating yang dikeluarkan oleh Standard and Poor (S&P) yang terakhir dimana Indonesia dikategorikan dalam kategfori CCC+, berarti

3. SDM & SDI

      SDM – Peranan SDM sangat besar karena merupakan satu elemen penting dalam proses pembangungn industri. SDM yang dapat berperan dalam pengembangan industri perikanan jika dia mempunyai produktivitas tinggi dan mampu berdaya saing.      Pengalaman membngunan negara-negara yang telah maju membuktikan bahaa jalan satu-satunya untuk menciptakan kemakmuran bangsa adala mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan terus meningkat secara berkelanjutan. Perekonomian yang produktif memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. namun sebaliknya, perekonomian yang tidak produktif hanya akan memberikan upah dan tingakt pengembalian modal yang rendah.      Produktivitas tidak sepenuhnya merupakan fungsi efisien, terutamaa sekali dalam industri manufaktur. Dalam perekonomian modern, produktivitas tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dalam mengahsilkan barang yang sama jenisnya tetapai juga mesti terkait dengan nilai (value) produk yang dihasilkan. Nilai produk tersebut diukur berdasarakan kemauan konsumen untuk membayar (willing to pay). konsumen mau membayar lebih mahal apabila produk tersebut memiliki kualitas dan feature yang lebih baik dan didukung oleh pelayanan yang lebih baik. Pertumbuhan produktivitas merupakan funggsi dari peningkrtan nilai produk tersebut. Deregulasi mengambil peranan yang sangat penting.      Tenaga keraja dapat berproduktivitas tinggi jika dia berkualitas dan memiliki daya saing untuk ini perlu dilakukan latihan baik jangka pendek maupun jangka menengah serta aneka pendidikan formal dibidang perikanan justru pada tingkat-tingakt menengah yang berktrampilan tinggi. perlu dorongan pemerintah dan industri dan industri untuk melakukannya.      Khusus untuk Indonesia tenaga kerja jumlahnya sangat besar karena populasinya yang tinggi dan terjadinya tekanan ekonomi karena pergeseran ekologi di pedalaman sehingga memberi tekanan kepada  kemampuan sumberdaya di laut dan ini sangat menggoyahkan produktivitas. Pemerintah perlu melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tekanan ini dengan menciptakan lapangan kerja industri manufacture di pesisir. Jelas dituntut kebijakan

pemerintah dalam segala sektor untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak terkecuali sektor perikanan dituntut untuk menciptakan lapangan pekerjaan di bidang perikanan.

      SDI – Pada prinsipnya pengembangan SDI haruslah didasarkan pada konsep “sustainnable fisheries” agar tetap dapat memberi keuntungan dengan hasil tangkap dan hasil panen yang rasional ditahun-tahun berikutnya.      DKP mendefinisikan sustainable fisheries sebagai pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelilaan pembangunan kelautan secara teknis didefinisikan sebagai suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalam kawasan pesisir dan lautan utuk kesejahteraan manusia terutama stake holders, sedemikian rupa sehingga laju pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termasuk tidak melebihi daya dukung kawasan pesisir dan laut untuk menyediakannya.      Dengan demikian diperlukan kebijakan didasarkan pada pengelolaan SDI optimal, SDI bukan hanya sebagai barang pajangan yang tidak disentuh agar lestari tetapi sebagai faktor produksi namun harusdilestarikan. Diperlukan kebijakan pemerintah yang setiap saat dapat menginfaormasikan stock assessment dengan kebijakan transparan dalam penangkapan dan budidaya. Ini sangat diperlukan dalam perhitungan investasi terutama dalam jangka panjang dan otoritas perikanan dituntut melakukan melakukan pengawasan secara komprehensif. Pendekatan yang rsional dalam pengawasan mengingat luasnya lautan kita adalah pengawasan dengan pendekatan ekonomi dengan pengembangan kapal-kapal penangkap terutama di kawasan yang sering terjadi illegal fishing. Dengan kekuatan daya saing armada perikanan tangkap Indonesia maka illegal fishing dari luar akan terhalau karena secara ekonomis produktivitasnya tidak akan tercapai. Disamping itu crew-crew kapal Indonesia dapat menjadi sistem peringatan dini. Namun pengawasan security approach tetap diperlukan guna mendukung proses pelanggaran untuk peradilan. Untuk pengawasan yang rasional ini perlu dilakukan regulasi yang mantap.      Dewasa ini erjadi dua kontroversi antara kelompok sipil yang menginginkan SDI tidak diganggu agar tetap letari dengan kelompok industri yang menginginkan SDI dikelola untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangan, lapangan pekerjaan, sumber pendpatan dan pembangunan ekonomi namun sering melewati batas ambang sehingga terjadi unsustainable fisheries. Otoritas perikanan sebagai suatu kerangka kerja legal dan institusional hrus dapat meletakkan dua kontroversi seimbang. Untuk mana produk legalitas itu dapat menjamin peranan para fisher dan farmer memiliki akses langsung pada SDI dan mengakui adanya kompetisi atas SDI namun dapat membuat kompetisi itu konstruktif dan dapat diterima semua pihak.      Dengan demikian perkembangan SDI didasarkan kepada ability dan sustanabilituy pelbagai komoditas laut dan kehendak pasar sekarang maupun yang akan datang termasuk di dalamnya komoditas tangkapan dan komoditas budidaya laut (kerapu, rumput laut, dll) serta bioteknologi.

4. REGULASI DAN DEREGULASI

      Kerangka Regulasi dalam Pengelolaan Perikanan      Di dalam konteks pedoman ini, istilah peraturan perundang-undangan digunakan dalam arti yang paling luas meliputi semua tipe hukum dan peraturan perundangan nasional serta lokal. Yang tertera berikut ini dimaksudkan untuk melengkapi tuntutan umum saja dan banyak akan tergantung pada apakah negara yang dipersoalkan memiliki hukum sipil, hukum adat, atau sistem hukum yang lain dan apakah berupa sistem federal atau bukan. Istilah sistem hukum selayaknya mencakup tipe hukum tersebut demikian pula perangkat hukum internasional. Aturan yang relevan dari setiap sistem hukum yang berhubungan dengan

pengelolaan suatu perikanan pada dasarnya menjamin bahwa aturan yakni syarat umum dan kondisi perikanan tersebut harus dikelola serta mekanisme yang mengatur sengketa, memiliki kekuatan undang-undang. Ketentuan itu biasanya dikerangkakan, direvisi atau diubah untuk mencerminkan kebijakan pengelolaan perikanan yang disepakati. Segmen yang relevan dari setiap sistem hukum pengelolaan jangka menengah hingga jangka panjang yang diinginkan untuk perikanan tersebut.            Deregulasi, Kompetisi dan Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi      Deregulasi berarti merevisi dan menarik kembali pelbagai regulasi yang : Menimbulkan biaya yang tidak perlu (formal atau tidak formal) dalam bisnis perikanan Mengurangi kompetisi beban seperti limit entry or limit input or output markets, serta mendorong kendala-kendala keputusan manajemen rutin Menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar perusahaan, seperti subsidi pada state companyDeregulasi itu jika dilaksanakan maka biaya bisnis akan turun sehingga akan menimbulkan meningkatnya keuntungan bisnis. Dengan tidak ada atau minimnya regulatory barrier to entry, maka investor akan ditarik dalam industri yang penuh prospek : seperti entry accurs serta meningkatnya kompetisi antar perusahaan.Jika banyak perusahaan yang masuk dalam industri, persaingan akan meningkat dan menekan turunya harga dan menekan naiknya kualitas dan inovasi.

Lingkup Variabel Utama Ekonomi yang Berpengaruh pada Rate of Economic Growth         Macro Policy dan Macro Management mancakup fiscal policy, monetary policy dan exchange rate regime         Invesment Environment mencakup : property rights, legal environment dan financial markets         Competition Policy         Regulatory Policy         Government Policy on State Owned Firms.

5. PERBAIKAN PERANAN PERBANKAN MENJADI INTERMEDIASI YANG MENDUKUNG

      Hampir semua negara berkembang menjalankan kebijakan insentif pada sektor-sektor strategis. Sektor perikanan tangkap Indonesia termasuk perikanan tuna jika mau membuat kebijakan terobosan dalam meningkatkan daya saing melalui kebijakan-kebijakan insentif dan hal ini bisa di mulai dari home ground-nya.      Kebijakan insentif yang perlu ditempuh Indonesia untuk mendorong investasi di bidang perikanan sbb :1. pioneer Status :         partial exemption from payment of income tax : pajak dapat dibayar 15% untuk daerah non prioritas atau 30% untuk daertah prioritas dari laba bersih (laba sebelum pajak)         pioneer company dapat membayar corporate tax sebesar 8,4% selama 5 tahun.2. Investment Tax Allowance (ITA) :          Sebesar 80% untuk daearah prioritas dan 60% untuk daerah non prioritas selama 5 tahunsejak proyek disetujui.3. Incentives for Highttech Project :         Pioneer status dengan pembebasan pajak penuh dari pendapatan resmi selama 5 tahun atau invesment tax allowance sebesar 60% dari biaya modal selama 5 tahun         Fleksibilitas dalam penyerapan tenaga kerja asing

         Ijin utnuk membuka foreign currency account (rekening valas)4. Incentives for Research and Development (R&D)         Contract R&D Company : menackup jasa R&D  bagi Pioneer Status yang memenuhi syarat untuk dibebaskan pajak pendapatan selama 5 tahun atau 100% untuk invesment Tax Allowance selama kurun waktu 10 tahun         R&D Company : mencakup jasa R&D bagi perusahaan yang terkait atau perusahaan lainnay dan memperoleh Invesment Tax Allowance sebesar 100% selama 10 tahun         In-house research : perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menerima Invesment Tax Allowance sebesar 50% selama kurun waktu 10 tahun (dapat di offset dengan pendapatan sebesar 70%)         Doule deduction on R&D Expenditure : semua biaya R&D yang telah disetujui oleh pemerintah (Menteri Keuangan), baik yang dilakukan sendiri (direct research0 maupun melalui perusahaan riset lainnya.5. Incentives for Small Scale Companies : diberikan bagi perusahaan manufacture skala kecil apabila memenuhi persyaratan untuk diberikan insentif Pioneer Status dengan syarat 0% export condition dan 50% local content serta terkait dengan perusahaan manufaktur besar lainnya.6. Reinvesment Allowance (RA), diberikan untuk membantu perluasan, modernisasi dan diversifikasi perusahaan.7. Agriculture Allowance diberikan untuk :         Membuka lahan, konstruksi sarana jalan sebesar 50% dari pengeluaran modal         Pengahapusan sebesar 20% per tahun atas pengeluaran modal untuk pembangunan akomodasi selama setahun.         Penghapusan senesar 20% per tahun atas pengeluaran modal unutk pembangunan gedung abgi para pekerja pertanian selama setahun.8. deduction for Capital Expenditure on Approved9. Incentives for Export dalam bentuk :         Double deduction of export credit insurance premium         Double deduction for promotion of export         Tax exemption on the value of increase exports         Industrial building allowance.10. Incentives on Infrastructure and Freight, dalam bentuk :         Infrastructure allowance, untuk daerah-daerah prioritas diberikan infrastructure allowance sebesar 100% untuk pembangunan jembatan dan pelabuhan jalan penghubung.         Double deduction on shipping freight charges11. Incentives fo Training12. Tarif Related Incentives, dalam bentuk :         Bebas dari bea impr bahan baku dan kandungannya         Bebas dari bea impor dan pajak penjualan mesin dan peralatan         Bebas dari bea impor dan pajak penjualan suku cadang dan barang-barang yang dibutuhkan pabrik         Drawback of import duty dan sale tax         Bebas pajak penjualan13. Special Deduction for Capital Expenditure on Approved14. Extension of Incentives for Promoted Areas, dibagi sbb :         Pioneer Status dengan pengurangan 85% dari laba bersih selama 5 tahun atau pengurangan sebesar 70% untuk daearah non prioritas.15. Additional Incentives for Approved Food Production Project16. Incentives for Companies Providing Cold Chain Facilities and Services foor Food Produktion.

      Untuk perusahaan yang menangani produk yang cepat rusak (perishable food product) dapat diberikan bantuan untuk ruang pendingin dan fasilitas refrigerasi, dapat diberikan :         Pioneer Status dengan pengurangan pajak sebesar 60% selama 5 tahun dan akan dikurangi lagi pajak sebesar 70% dari laba bersih.         Investment Tax Allowance sebesar 60% selama 5 tahun dan akan dikurangi lagi pajak sebesar 70% dari laba bersih.

  Insentif Tambahan yang Perlu Dilakukan :1.      Additional Incentives for Approved Food Production Project2.      Special Deduction for Capital Expenditure on Approved, diberikan kepada :a.       Budidaya ikan hias dengan sistem tambak terbukab.      Budidaya ikan hias dengan sistem tamabak tertutupc.       Budidaya ikan dan udang 9air payau dan air tawar)d.      Budidaya ikan dalam tangki-tangki (air payau/air tawar)e.       Budidaya ikan dengan keramba di lepas pantaif.       Budidaya tiramg.      Budidaya mussel dan oysterh.      Budidaya rumput lauti.        Pembenihan shrimp dan prawnj.        Pembenihan ikan 9air laut/payau dan air tawar)

  Insentif Tambahan Untuk Bidang Lain :1.      additional Incentives for Approved Food2.      Corporate Tax for Smalland Medium Scale Companies3.      Option to Pioneer Companies to Quality for Reinvesment Allowance4.      Special Incentives to Increase Export5.      Incentives for Food Processing Aktivity6.      Incentives for Selected Machinery and Equipment

Bab IV

Industri Perikanan Yang Pro Dengan LingkunganDan Kehidupan Manusia

Di dalam perindustrian yang ada di Indonesia,seringkali dalam proses akhir produksi selalu menghasilkan limbah yang dapat mengotori lingkungan bahkan dapat merusak lingkungan. Bila lingkungan terkena dampak dari limbah industri ,secara otomatis dampak dari limbah industri akan mengganggu kehidupan manusia. Karena Kehidupan manusia itu tidak bisa dijauhkan dengan keadaan lingkungan yang ada disekitarnya,maka dari itu sistem operasional perindustrian harus merubah sistem kerjanya sehingga limbah yang dihasilkan oleh pabrik industri tidak merusak lingkungan.

Sistem PRODUKSI BERSIH merupakan salah satu cara yang baik untuk solusi agar dalam hasil proses di pabrik industri tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia tapi tetap dapat menjaga lingkungan. Karena sistem PRODUKSI BERSIH merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif (pencegahan) dan terpadu. Oleh karena itu strategi tersebut perlu untuk diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dngan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Istilah produksi bersih mulai diperkenalkan oleh UNEP (United Nations Enviroment Program) pada bulan Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1989 pada seminar The Promotion of Cleaner Production diCanterbury.

Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produk bersih adalah :1. Menghindari pemakaian bahan baku yang beracun dan berbahaya serta mereduksi

terbentuknya limbah pada sumbernya ,sehingga mencegah dari atau mengurangi timbulnya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi harus memahami analisis daur hidup produk.

3. Upaya produksi bersih ini tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan pola pikir,sikap dan tingkah laku dari semua pihak. Selain itu juga,perlu diterapkan pola manajemen dikalangan industri maupun pemerintah yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan.

4. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan,manajemen dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan program produksi bersih ini lebih mengarah pada pengaturansendiri dan peraturan yang sifatnya musyawarah mufakat.

Strategi produksi bersih adalah :

1. Pada proses produksi ,termasuk di dalam produksi bersih adalah pencegahan kerusakan pada bahan baku,meminimumkan penggunaan energi,menghilangkan penggunaan bahan baku yang beracun dan berbahaya,mengurangi jumlah emisi dan limbah dan kadar racun yang terkandung di dalam emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses

2. Pada produksi akhir,strategi difokuskan pada pengurangan dampak lingkungan sepanjang daur hidup produk mulai ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir produk.

Bab VKebijakan Industri Perikanan Terpadu

Kebijakan industri perikanan terpadu merupakan amanat UU No 31/2004. Pada Pasal 25 disebutkan, usaha perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Berdasar pasal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi menghentikan kerja sama penangkapan ikan oleh kapal Filipina pada Desember 2005, kapal Thailand tahun 2006, dan kapal China 2007.

Kapal asing tidak diusir secara total dari perairan Indonesia karena ada skema joint venture (usaha patungan). Dengan sistem ini kapal asing boleh melakukan penangkapan ikan di Indonesia bekerja sama dengan pengusaha Indonesia. Awak kapalnya pun harus dari Indonesia.

Tapi sebelum bicara joint venture, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi data yang berkaitan dengan potensi sumber daya ikan Indonesia. Apakah validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pemberian izin? Berbagai peraturan internasional seperti Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), UN Compliance Agreement 1993, UN Fish Stock Agreement 1995, dan Code of Conduct for Responsible Fisheries 1999 menekankan artinya validitas data berdasarkan kajian ilmiah terbaik guna menciptakan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bila peraturan perikanan internasional ini diabaikan, dikhawatirkan perdagangan produk perikanan Indonesia di dunia mendapatkan ganjalan (embargo). Lemahnya data perikanan akan menjebak Indonesia pada ketentuan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang sedang diperangi masyarakat perikanan global.

Soal Bendera

Izin penangkapan ikan harus juga mengacu ketentuan UNCLOS 1982, yang mencakup penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, penentuan kuota tangkapan dan penentuan ukuran ikan. Dipastikan, izin yang diberikan Indonesia kepada kapal asing selama ini tidak menyebutkan jenis ikan, kuota tangkapan, dan ukuran ikan. Bagaimana mau menciptakan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bila hal-hal yang terkait dengan pengelolaan perikanan tidak diatur?

Konsep kebijakan industri perikanan terpadu ternyata masih menyisakan permasalahan, yaitu re-flagging. Istilah re-flagging (pembendaraan kembali) diartikan sebagai upaya untuk memperoleh kebangsaan dari negara lain di luar negara kebangsaannya semula.

Dalam konsep ini, Pemerintah Indonesia mengharuskan kapal ikan asing yang melakukan joint venture di perairan Indonesia menggunakan bendera Indonesia yang merupakan bagian dari paket investasi. Inilah yang menjadi batu sandungan, karena kapal-kapal asing tersebut bertahan dengan bendera negara asalnya.

Konsekuensi dari re-flagging adalah perlakuan terhadap kapal asing harus disamakan dengan kapal lokal, seperti pemungutan pajak, subsidi BBM dan penangkapan ikan di laut teritorial. Perlakuan ini perlu diwaspadai, karena di laut teritorial banyak beroperasi nelayan Indonesia yang umumnya berskala kecil hingga menengah.

Jadi, kalau kapal asing yang nantinya berbendera Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut teritorial, dapat dipastikan akan menambah angka konflik nelayan. Konflik tersebut bukan hanya

disebabkan kesenjangan alat tangkap, tetapi juga pelanggaran jalur tangkapan ikan dan konflik fishing ground.

Bersaing Terbuka

Ada kelebihan dari kebijakan industri perikanan terpadu, yaitu ada kewajiban perusahaan joint venture membeli ikan nelayan lokal. Namun, hingga saat ini skema tersebut belum jelas. Sebagaimana kita ketahui, kualitas tangkapan nelayan lokal dipengaruhi keterbatasan teknologi penanganan ikan di atas kapal. Rendahnya kualitas berpengaruh pada nilai jual.

Gawatnya lagi, mungkin saja kualitas hasil tangkapan nelayan lokal tidak sesuai dengan standar mutu perusahaan pengolahan sehingga akan terjadi penolakan pembelian. Maka kebijakan re-flaging akan menyudutkan nelayan lokal dan membawa mereka ke tingkat kemiskinan yang berkepanjangan. Mereka akan saling bersaing terbuka dengan nelayan asing yang berbendera Indonesia di laut.

Selama ini kapal asing yang hanya boleh beroperasi di perairan ZEE Indonesia sudah merepotkan nelayan lokal. Bagaimana jadinya kalau nelayan lokal harus bersaing terbuka dengan kapal asing yang menggunakan alat tangkap berteknologi tinggi di laut teritorial?

Guna menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan industri perikanan terpadu, pengurusan izin yang lambat/berliku harus dipangkas. Perlu buku pedoman mengenai cara-cara investasi di bidang perikanan. Buku tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kemudahan berinvestasi, tetapi juga menciptakan transparansi karena proses perizinan di bidang perikanan rawan pungutan liar.

Bab VIPeran Industri Perikanan Di Indonesia(Industri Perikanan di Kota Makasar)

Indonesia adalah negara dengan potensi perikanan terbesar, itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri.  Dengan potensi yang sebegitu besarnya, maka menjadi suatu pertimbangan utama untuk melakukan langkah perencanaan industri perikanan yang tepat.

Indonesia merupakan negara yang dua pertiga dari wilayahnya adalah laut dan mempunyai potensi sumber daya alam perikanan yang sangat besar. Diperkirakan potensi ikan lestari sekitar 6,1 juta sampai 6,7 juta ton per tahun. Selama ini potensi perikanan tersebut belum digali secara optimal dan diperkirakan baru mencapai 56% dari potensinya. Salah satu industri yang dapat dikembangkan dari sumber daya perikanan adalah industri pengalengan ikan.

Meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, namun ekspor Indonesia sudah menerobos ke pasar utama Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Tercatat dalam lima tahun terakhir, ekspor ikan dalam kaleng berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 25.911 ton tahun 1996 menjadi 37.565 ton tahun 2001 lalu. Sebelumnya tahun 2000 lalu ekspornya sudah mencapai 45.041 ton. Sedangkan devisa yang diperoleh dari ekspor ikan kaleng mencapai puncaknya pada tahun 1998 lalu dengan volume 40.484 ton dan nilainya sebesar US$ 104,98 juta, adapun tahun 2001 lalu nilai ekspornya sekitar US$ 86,1 juta.

Industri perikanan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam bidang perikanan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan paket-paket teknologi. Menurut Porter (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi industri dapat dibagi menjadi tiga penentu keberhasilan industri pada lingkungan internal industri yang meliputi potensi sumberdaya manusia yang dimiliki industri, teknologi yang digunakan industri dan keuangan serta aset yang dimiliki industri.

Faktor utama yang mendukung pengembangan industri perikanan khususnya pada kegiatan industri penangkapan ikan adalah dengan tersedianya prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat berlabuhnya kapal perikanan, tempat melakukan kegiatan bongkar muat hasil perikanan dan sarana produksi dan produksi, sehingga fungsi pelabuhan perikanan menjadi sangat luas. Pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri perikanan, karena pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah atau wilayah merupakan embrio pembangunan perekonomian. Keberadaan pelabuhan perikanan dalam arti fisik, seperti kapasitas pelabuhan harus mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya sehingga pelabuhan perikanan menjadi suatu kawasan pengembangan industri perikanan (Yusuf et al. 2005).

Tantangan dalam pengembangan industri perikanan adalah bagaimana kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi sumberdaya alam perikanan sebagai penyedia bahan baku industri. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan pemerintah untuk mendukung kemampuan industri perikanan menurut Putro (2002) yaitu: 1) membangun prasarana berupa pelabuhan perikanan yang tidak lain adalah untuk memberi pelayanan dalam pengembangan industri perikanan, 2) penyederhanaan birokrasi yang dapat menghambat kinerja industri, 3) mengembangkan dan mendorong organisasi nelayan agar nelayan tradisional mampu mengembangkan usahanya guna memanfaatkan sumberdaya perikanan dalam mensuplai kebutuhan bahan baku industri dan 4) menyediakan modal investasi dan modal kerja kepada industri perikanan agar mampu meningkatkan kualitas produk dengan harga yang kompetitif. Salah satu provinsi yang terletak di Kawasan Timur Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar yang memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan industri perikanannya menjadi sentra industri perikanan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Secara geografis, hal tersebut didukung oleh letak Kota Makassar yang merupakan salah satu kota terbesar dan merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, dan otomatis akan menjadi pintu gerbang ekspor hasil perdagangan secara umum (Danial 2006).

Secara potensial industri perikanan di Kota Makassar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta kebudayaan, namun di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik dan tanpa persiapan yang memadai maka dampak negatif akan muncul. Pengembangan industri perikanan merupakan peluang sekaligus ancaman yang harus dicermati dan merupakan bagian yang sangat mempengaruhi dan menentukan arah dan hasil dari pembangunan kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Industri perikanan di Kota Makassar memiliki potensi dan peluang untuk dikembangan karena didukung oleh sumberdaya alam dan lingkungan, seperti ketersediaan ikan yang cukup besar, daerah penangkapan ikan yang dekat dengan tempat pendaratan ikan serta lingkungan dan kondisi perairan yang mendukung. Selain itu, didukung oleh banyaknya sumber daya manusia yang bekerja pada industri perikanan tangkap dan kemampuan keuangan serta asset yang dimiliki oleh industri perikanan yang ada dan merupakan faktor internal industri perikanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan industri perikanan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan akan memberikan berbagai gagasan dan saran, apakah mampu memperoleh manfaat dari pengembangan industri perikanan yang berbasis pelabuhan perikanan.

Rendahnya kinerja industri perikanan di Kota Makassar, tidak hanya diakibatkan oleh kurang optimalnya pelabuhan perikanan dan jenis fasilitas, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan industri perikanan dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor utama yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah; 1) internal industri, 2) eksternal industri, 3) sumberdaya alam dan lingkungan, 4) lingkungan industri perikanan, 5) kinerja industri perikanan, 6) kebijakan pemerintah, 7) pelayanan pelabuhan dan daya saing industri perikanan.

Kajian lingkungan industri perikanan akan dilihat dengan tingkat pengaruh oleh faktor internal industri perikanan dan ekternal industri perikanan. Selanjutnya faktor kinerja industri perikanan, akan dilihat dengan tingkat pengaruh dari faktor kebijakan pemerintah dan faktor pelayanan pelabuhan perikanan dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan serta pelayanan terhadap pelabuhan perikanan yang ada saat ini. Pelayanan harus dapat memberi pengaruh berupa kemudahan untuk mendorong tumbuh kembangnya industri perikanan yang berbasis pelabuhan perikanan di Kota Makassar dalam melakukan persaingan pasar bebas.

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km (Bakosurtanal, 2006). Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km2 (Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2010) atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia. Keadaan tersebut seharusnya meletakan sektor perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia. Potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Selain itu, potens lainnya pun dapat dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Indonesia.

Berdasarkan laporan FAO Year Book 2009, Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Disamping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya dunia. Sampai dengan tahun 2007 posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena terus meningkatnya kontribusi produk perikanan Indonesia di dunia pada periode 2004-2009.

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama

(prime mover) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor perikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Namun mencermati pembangunan Indonesia selama ini sangatlah ironis karena secara empiris, dengan potensi yang besar, pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pingiran. Hal ini karena, selama ini strategi pembangunan yang berbasis sumber daya alam lebih mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Selain itu penekanan pembangunan sektor perikanan selama ini lebih bersifat eksploitasi sumber daya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem lingkungan dan tidak memperhatikan nilai tambah ekonomis yang dapat diperoleh dari sektor tersebut.

Kesuksesan negara lain dalam pengembangan sektor perikanan seperti di Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan, yang dalam hal sumber daya berada di bawah Indonesia, seharunya dapat menjadi pembelajaran. Pada negara tersebut, sektor perikanan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Sebagai contoh Islandia dan Norwegia, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60% dan 25%. Keadaan tersebut jauh berbeda dengan kontribusi sektor perikanan Indonesia terhadap PDB nasional yang hanya mencapai 2,77% pada tahun 2008.

Dengan melihat potensi dan kesuksesan negara lain, pembagunan sektor perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada. Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor pengerak pembangunan nasional, sebagaimana terimplementasi pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sudah merupakan suatu hal yang tepat.

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover) ekonomi Indoneisa. Namun secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatnnya dalam perekonomian Indonesia masih kecil.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting (KKP, 2010).

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan revitalisasi diharapkan sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan (petani ikan), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sehingga lebih dapat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Kurniawan (2010) Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung baik bagi input maupun output. Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara

sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Soemokaryo, 2001)

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Namun mengingat kegiatan perikanan yang dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya disuatu perairan menyebabkan ada fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktifitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, strategi pembangunan dengan basis sumber daya alam dapat pulih (seperti sektor perikanan) merupakan suatu hal yang tepat. Hal ini di karenakan (1) potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar; (2) keterkaitan industri hulu (backward-linkages industri) dan keterkaitan industri hilir (foward-linkages industries) yang kuat dan diharapkan dapat menciptakan efek ganda (multiplier efects) yang besar; (3) penyerapan tenaga kerja yang besar; (4) dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang dapat pulih bisa dan biasanya berlangsung di daerah pedesaan; (5) karena bersifat dapat pulih, maka bisa mewujudkan pola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Dahuri, 2002) Menurut Kusumastanto (2000), salah satu persoalan yang mendasar dalam perencanaan pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Selain itu, untuk menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak sektor riil, dalam pengembangnya harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Menurut Fauzie (2009), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia.dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu (1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (competitive advantage) berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage); (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam (resources driven); (b) fase kedua adalah pembangunan yang digerakan oleh investasi (investment driven) dan; (c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (inovation driven).

Menurut Dahuri (2001), proses pemanfaatan sumber daya perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama petani ikan dan nelayan secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan perikanan tersebut, ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan devisa, peningkatan pendapatan rata-rata para pelakunya serta mampu meningkatkan sumbangan terhadap PDB. Kedua, sektor perikanan harus mampu memberikan keuntungan secara signifikan kepada pelakunya dengan cara mengangkat tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. Ketiga, pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan selain dapat menguntungkan secara ekonomi juga ramah secara ekologis yang artinya pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan baik.

Bab VIIMikroorganisme dalam industri perikanan

Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang

perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa

media budidaya, ikan, hingga pascapanen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah

terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan

sebagai media.

Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui

rekayasa gen. melalui rekayasa gen, dapat diciptakan ikan yang dapat tumbuh cepat,

warnanya menarik, daging tebal, tahan penyakit dan sebagainya. Pada tahap pascapanen hasil

perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga

dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

Secara garis besarnya Bioteknologi pengolahan hasil perikanan (BPHP)  adalah salah satu

teknologi untuk mengolah hasil perikanan menggunakan jasa mahluk hidup, yaitu mikroba.

Salah satu sifat mikroba yang menjadi dasar penggunaan BPHP adalah kemampuannya

merombak senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga dihasilkan pangan

berbentuk padat, semi padat dan cair. Mikroba memiliki kemampuan merombak senyawa

kompleks (protein, lemak dan karbohidrat) menjadi senyawa lebih sederhana (asam amino,

asam lemak dan glukosa). Perombakan demikian telah merombak hasil perikanan menjadi

pangan yang aman dikonsumsi manusia. Apabila tidak segera dihentikan, mikroba akan

merombak senyawa sederhana tersebut menjadi ammonia, hidrogen sulfida, keton dan

alkohol. Perubahan tersebut menjadikan pangan tersebut tidak layak lagi dikonsumsi.

Kita semua memanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Namun tidak disadari bahwa

dari air yang mengalir tersebut jutaan mikroorganisme potensial, salah satunya yaitu

Chlorellasp., tumbuh dengan baik menghuni ekosistem Sungai Brantas. Tapi apalah daya,

biota yang bernilai tinggi tersebut akhirnya tidak disadari kehadirannya. Sementara itu,

Jepang dengan ipteknya hadir memanfaatkan biota ini, dibudidayakan, diolah, dikemas,

dipromosikan dan dijual dalam bentuk tablet “sun chlorella” yang sangat terkenal itu.

Mikroorganisme ini telah lama diteliti oleh peneliti Jepang yang memberi kesimpulan bahwa

Chlorellasp., asal Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik sebagai sumber food

supplement dan sumber bahan baku industri farmasi lainnya.Untuk memanfaatkan hasil riset

dan sekaligus menjawab permintaan pasar yang terus meningkat, Jepang telah memanfaatkan

lokasi di Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi kultur Chlorella. Kondisi ini menunjukkan

betapa kita sangat jauh tertinggal dalam bidang bioteknologi, padahal seandainya kita

memiliki kemampuan dalam mengelolanya bukan tidak mungkin produk tersebut sebagian

besar akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan wilayah tersebut. Ribuan bahkan

mungkin jutaan jenis mikroalgae yang hidup di air tawar dan laut, sampai sekarang menjadi

perhatian beberapa negara untuk dimanfaatkan.

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya hayati, maka temuan ini sekaligus

memberikan harapan, bahwa di Indonesia juga memiliki peluang untuk dikembangkan,

namun kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu dan teknologi menjadi hal

yang mutlak harus dipenuhi sehingga kita tidak terus harus terjebak pada ketidak-berdayaan

sebagaimana gambaran kami terhadap pemanfaatan Chlorella sebagai sumber bahan pangan,

pakan dan obat-obatan yang potensial yang ternyata belum mampu kita manfaatkan.

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya hayati, maka temuan ini sekaligus

memberikan harapan, bahwa di Indonesia juga memiliki peluang untuk dikembangkan,

namun kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu dan teknologi menjadi hal

yang mutlak harus dipenuhi sehingga kita tidak terus harus terjebak pada ketidak-berdayaan

sebagaimana gambaran kami terhadap pemanfaatan Chlorella sebagai sumber bahan pangan,

pakan dan obat-obatan yang potensial yang ternyata belum mampu kita manfaatkan.

Karagenan dan agar merupakan salah satu hasil dari ekstraksi polisakarida yang ada

dalam rumput laut. Karagenan menjadi bahan penting yang banyak dimanfaatkan untuk

kebutuhan industri pangan, pakan dan obat-obatan serta kegiatan-kegiatan ekperimental

laboratorium. Kegunaan praktis karagenan dapat dimanfaatkan dalam produk selai, sirup,

saus, makanan bayi, produk susu, produk-produk olahan daging dan ikan, bumbu-bumbu dan

sebagainya. Senyawa ini juga banyak digunakan sebagai bahan pengental dalam industri

farmasi seperti odol, produk-produk kosmetika, sampo dan produk-produk kecantikan

lainnya serta diaplikasikan sebagai pengental pada industri cat dan tekstil.

Di samping itu, rumput laut dan sisa olahan udang dan rajungan/kepiting merupakan

sumber penghasil alginate, laminaran, chitin dan chitosan. Penggunaan bahan biopolimer ini

dipergunakan secara luas dalam proses industri. Bahan bahan buangan ikan seperti bagian

dalam/pencernaan dan usus-usus ikan melalui pendekatan bioteknologi telah mampu

dikonversi menjadi produk pakan yang berguna, digunakan sebagai “attractant”, penghasil

pepton, pembangkit aroma dan enzim (pepsin, alkaline phosphatase dan lysozyme) (Strom

and Raa, 1993).

Sifat spesifik dari wilayah perairan dengan tekanannya serta sifat kimia dari kehadiran

komponen garam pada air laut dan kestabilan temperatur, khususnya pada wilayah laut

dalam, turut memberikan kontribusi terhadap organisme yang hidup di dalamnya dalam

menghasilkan enzim-enzim spesifik yang sangat berperan dalam industri. Kondisi demikian

menumbuhkan organisme yang secara metabolis dan fisiologis berbeda dengan organisme

yang hidup di darat.

Enzim yang dihasilkan dari bakteri laut merupakan bahan penting dalam bioteknologi karena

sifatnya yang sangat spesifik dan jarang ditemukan pada daerah darat. Beberapa merupakan

organisme yang resisten terhadap garam yang merupakan hal yang sangat spesifik diperlukan

dalam proses industri.

Bab VIIIBahaya Limbah Industri

Toksisitas dari Logam Berat

Unsur-unsur logam berat ini masuk ke lingkungan laut melalui aliran sungai dan udara, dan

umunyasebagaian besar masuk melalui aliran sungai, hanya unsur-unsur yang menguap saja yang

banyak dibawa oleh udara seperti merkuri dan selenium. Bahkan merkuri 10 kali lebih banyak masuk

ke laut melalui udara daripada melaui sungai. Unsur logam berat masuk ke dalam tubuh biota laut

melalui tiga cara yaitu melalui permukaan tubuh, terserap insang dan rantai makanan. Limbah merkuri

dari polusi industri sering dalam bentuk merkuri anorganik, tetapi organisme atau vegetasi air selama

perjalanannya di sungai, danau ataupun di teluk, telah mengubahnya menjadi metilmerkuri yang

mematikan. Merkuri dapat mengalami metilasi biotik maupun abiotik membentuk metilmerkuri

(Yanuar, 2008).

Akumulasi logam berat terutama merkuri pada hasil perikanan dibantu oleh aktivitas bakteri

Methanobacteriumomelanskii yang biasanya hidup pada lumpur yang ada di dasar sungai, danau, atau

laut. Bakteri tersebut merubah merkuri anorganik (Hg2+) menjadi merkuri organik (HgCH3) yang

dapat terbawa oleh plankton yang menjadi makanan ikan. Merkuri organik bersifat larut dalam lemak

sehingga dapat tersimpan lama pada tubuh ikan (Hadiwiyoto, 1997).

Menurut Mayangwirani (1997) dalam Hadiwiyoto (1997), menyatakan bahwa arsen diketahui lebih

banyak mencemari produk-produk perikanan daripada makanan lainnya. Keracunan arsen ditandai

dengan demam, aeroksia, hepatomegali, dan malanosis dan dalam dosis yang tinggi serta terus-

menerus dapat menyebabkan kecenderungan peningkatan kematian akibat penyakit paru-paru. Jika

dosisnya masih rendah dapat dibuang melalui urin. Tubuh manusia hanya dapat menerima 0,002

mg/kg/hari, sedangkan konsumsi arsen sebanyak 70-180 mg/kg berat badan sudah dapat

menyebabkan kematian.

Menurut Siswati (2004), angka batas cemaran logam untuk ikan dan hasil olahan ikan yaitu :

1. As : 2 mg/kg 4. Zn : 40 mg/kg

2. Pb : 4 mg/kg 5. Sn : 250 mg/kg

3. Cu : 20 mg/kg 6. Hg : 0,5 mg/kg

cemaran logam berat pada hasil olah dapat pula bersumber pada wadah dan peralatan yang terbuat

dari logam dengan konstruksi serta kondisi yang sudah tidak baik sehingga dapat terjadi pelepasan

logam secara mekanis atau pelepasan secara fisko kimiawi (korosif).

Toksisitas dari Mikroba

Mikroba adalah yang terbanyak mencemari produk-produk hasil perikanan baik yang masih dalam

keadaan segar maupun setelah mengalami pengolahan atau penyimpanan. Mikroba yang terbanyak

mengadakan pencemaran adalah bakteri. Hasil perikanan segar dari laut banyak terkontaminasi

bakteri-bakteri Pseudomonas, Micrococus, Flavobacterium, Achromobacter, Sarcina, Serrtia,

Bacillus, Corinebacterium, dan Vibrio. Bakteri-bakteri tersebut umunya dapat menghasilkan lendir.

Sedangkan ikan darat sering terkontaminasi oleh Streptococcus, Lactobacillus, Brevibacterium,

Aeromonas, dan Alcaligens. Udang, kepiting , dan lobster sering terkontaminasi oleh Flavobacterium,

Bacillus, Aeromonas, dan Proteus, Micrococus, dan Pseudomonas. Pencemaran bakteri patogen sering

ditemukan pada kerang-kerangan. Kondisi pengolahan yang kurang baik sering menimbulkan masalah

pencemaran dan timbulnya toksik yang serius (Hadiwiyoto, 1997).

Prinsip Hygiene pada Industri Perikanan

Bahaya yang timbul pada industri perikanan dapat disebabkan adanya cemaran kotoran dan serangga

serta terikutnya bahan olah yang diperlakukan dengan hygiene tidak baik. Oleh karena itu harus

dicegah karena dikhawtirkan akan terikutnya kuman-kuman penyakit yang kemudian dapat

membahayakan kesehatan konsumen dengan mencegah dan meniadakan sumber-sumber cemaran

(kontaminan).

Untuk menerapkan prinsip hygine dalam indutri perikanan maka dapat dilakukan pencegahan dari

kontaminasi yang menyebabkan toksik pada hasil olah perikanan. Menurut Siswati (2004),

pencegahan kontaminan meliputi :

a. Pengawasan terhadap ikan sebagai bahan baku Ikan yang digunakan sebagai bahan baku harus

segar, bersih dan bebas dari kotoran atau racun. Penyimpanan ikan pada suhu rendah dapat

menurunkan pertumbuhan mikroorganisme sehingga mencegah kerusakan ikan. Ruang penyimpanan

dan peralatanya dalam kondisi bersih.

b. Pengawasan terhadap air buangan. air, udara dan tanah. Sistem pembuangan air limbah tidak boleh

mengkontaminasi tanah dan suplai air sehingga sistem pipa dan saluran juga harus baik. Fasilitas

kamar kecil harus cukup dan persediaan air harus baik. Air yang digunakan harus memenuhi

persyaratan air minum yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak keruh, bebas dari mikrobia dan

senyawa kimia berbahaya. Kontaminasi mikrobia dari udara dapat dicegah dengan sistem ventilasi

yang baik seperti windowexhaustfan, hoodexhaustfansystem dan blower sehingga mereduksi

kondensasi. Mengurangi menempelnya debu pada lantai, dinding, langit-langit, mengatur suhu dan

kelembaban, menghilangkan bau dan gasa beracun dari udara. Tanah yang terbawa oleh sepatu,

pakaian kerja, bahan baku, peralatan harus dicegah. Pekerja harus menganti dengan pakaian dan

perlengkapan pekerja serta dilakukan pembersihan terhadap bahan baku dan peralatan.

c. Pengawasan terhadap serangga dan cemaran biologik lain Untuk mengontrolnya dilakukan kegiatan

sanitasi berupa :

- Pemberian kawat kasa pada tempat masuknya hewan tersebut dan daerah ini bersih dari kotoran.

- Wadah dan kotak kayu / karton yang kosong harus dibuang

- Sampah dan kotoran disimpan dalam wadah yang kuat dan tidak menyerap bau, tidak berkarat,

mudah dibersihkan. Tempat sampah harus tertutup rapat dan sering dibersihkan dengan sikat atau air

panas atau uap panas ( 820 C).

- Penganganan limbah mengikuti peraturan yang benar

- Fasilitas toilet harus bersih

- Lantai dan peralatan harus bersih dengan pemeriksaan secara

teratur dan cara pembersihan yang efisien.

d. Pengawasan terhadap pekerja

Cara untuk mengawasi hygiene pekerja dapat dilakukan dengan memeriksakan kesehatan secara

periodik. Menjaga kebersihan pekerja dan memberikan pendidikan mengenai hygiene personalia.

Mengurangi kebiasaan buruk pekerja, menyediakan pakaian dan perlengkapan kerja. Larangan

merokok dan menyediakan fasilitas cuci tangan dan toilet serta kamar ganti yang cukup.

e. Pengawasan terhadap cemaran mikrobiologi

Cara untuk mengontrol pencemaran oleh mikrobia dalam industri perikanan dengan perlakuan suhu.

Pengunaan desinfektan dan bahan sanitasi.

f. Pengawasan terhadap peralatan

Peralatan yang digunakan terutama yang kontak langsung dengan bahan selalu dalam keadaan bersih

dan disanitasi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan peralatan dan mencegah

kontaminasi oleh benda asaing dengan konstruksi alat yang memudahkan pembersihan.

Dalam industri pengolahan hasil perikanan faktor bahan merupakan faktor yang penting karena akan

berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Bahan-bahan yang terdapat dalam industri pengolahan

dapat berupa bahan dasar,bahan bantu dan limbah. Untuk mendapatkan hasil olahan yang baik maka

ketiga macam

# bahan tersebut harus dikendalikan sebaik-baiknya. Sanitasi bahan yang dilakukan meliputi :

a. Pengendalian Bahan Dasar

Bahan dasar yang digunakan dalam industri pengolahan hasil perikanan adalah ikan. Pengendalian

terhadap ikan dimulai sejak penangkapan ikan menggunakan teknik dan peralatan yang

memperhatikan aspek sanitasi penanganan ikan baik di darat maupun di laut selalu dipelihara aspek

sanitasi dan hygiene. Ikan yang sudah rusak, luka atau cacat harus dipisahkan dengan ikan yang baik

karena ikan yang rusak mudah ditumbuhi mikrobia pembusuk. Sumber-sumber pembusukan harus

segera dibuang dari tubuh ikan baik isi perut, insang, lendir dan darah, kemudian ikan dicuci bersih.

Untuk mencegah kerusakan ikan dapat disimpan dalam ruangan pendingin dengan memperhatikan

aspek teknis dan sanitasi.

b. Pengendalian Bahan Pembantu

Bahan pembantu yang digunakan dalam industri pengolahan hasil perikanan bermacam-macam

tergantung cara dan tujuan pengolahan. Bahan pembantu tersebut antara lain : air es, bahan penambah

cita rasa / aroma, bahan pengawet, bahan pengisi. Air dan es yang digunakan untuk pengolahan harus

cukup aman dan saniter dengan memenuhi standar persyaratan air minum. Es harus dibuat secara

hygienis dari air bersih dan dalam penggunaannnya es harus ditangani dan disimpan dengan baik agar

terhindar dari kontaminasi. Pemilihan bahan-bahan pembantu yang lain harus diketahui kadar zat

dalam bahan dan dalam penggunaan harus diperhatikan konsentrasi, cara, waktu penggunaan serta

kebersihan. Penyimpanan bahan tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak dan

untuk bahan kimia tidak mencemari bahan dasar dan tidak membahayakan kesehatan.

Hubungan Pengaruh toksisitas dan prinsip hygene yang tidak baik terhadap industri

perikanan

Berbagai jenis sumber toksisitas yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap spesies hasil

perikanan yang akan diolah pada industri perikanan cenderung pengaruh dari berbagai lingkungan

seperti zat-zat kimia dan logam berat yang terus berputar pada rantai makanan yang ujungya akan

berdampak buruk pada manusia. Sehingga antara adanya sumber toksisitas dan hygiene sangat erat

hubungannya dengan dampak negatif terhadap industri perikanan.

Hal ini dikarenakan tercemarnya lingkungan biota perairan kebanyakan disebabkan adanya buangan

limbah dari berbagai industri termasuk industri perikanan yang menghasilkan berbagai senyawa yang

merugikan kelansungan ekosistem biota perairan yang disebabkan tidak menerapkan hygiene yang

baik pada teknologi industri perikanan. Sehingga limbah tersebut tidak ditangani atau dikendalikan

dengan baik. Menurut Sunadbjhaiga (1995), limbah industri dapat mengandung logam-logam berat

dan zat organik lainnya dan berbagai macam pestisida yang masuk ke laut pada skala besar.

Kebanyakan dari berbagai zat ini memiliki berbagai macam tingkat toksisitas yang berbeda baik

terhadap biota laut maupun manusia. Sehingga sudah jelas bahwa dampak pencemaran laut

mempengaruhi pembangunan perikanan secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Hadiwiyoto (1997), pada senyawa karsinogen yang biasa terdapat pada produk hasil

perikanan adalah golongan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) dan hidrokarbon aromatik amin

(HAA) atau sering disebut dengan nitrosomasin dan produk hasil oksidasi komponen lipida. Hasil

perikanan yang masih segar tidak mengandung senyawa tersebut kecuali dalam jumlah yang sangat

sedikit (trace) sebagai derivat hasil akumulasi metabolisme yang larut dalam air. Dalam jumlah yang

cukup besar senyawa karsinogen umumnya terdapat pada produk hasil perikanan akibat dari

perlakuan-perlakuan pengolahan, penanganan, atau penyimpanan yang tidak baik.

Menurut Siswati (2004), Pengendalian dari industri pengolahan hasil perikanan harus ditangani

sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan pencemaran

terhadap produk serta lingkungan. Limbah padat pada industri pengolahan hasil perikanan berupa isi

perut, sisik, insang, lendir. Ada empat cara pembuangan

limbah padat yaitu :

1. Open dumping yaitu cara pembuangan dengan menempatkan pada areal terbuka kemudian dibakar.

2. Sanitarylandfill yaitu cara pembuangan dengan menempatkan pada areal tanah tertentu selanjutnya

ditutup dengan tanah.

3. Inceneration yaitu penanganan limbah dengan cara membakar dengan incenarator.

4. Composting yaitu penanganan limbah dengan dibuat menjadi kompos.

Limbah cair ( air buangan ) yang berasal dari industri perikanan mengandung zat organik yang tinggi

sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Pengolahan limbah cair dapat secara fisika meliputi

perlakuan penyaringan, pengendapan dan pengapungan. Pengolahan limbah cair secara kimia meliputi

proses penetralan pH, proses penggumpalan dengan bahan kimia dan pemasukan gas inert ke dalam

limbah sehingga gas-gas yang tidak diinginkan terbawa keluar. Pengolahan limbah cair secara

biologis dengan mengurangi bahan organik dalam air buangan dengan cara mengoksidasi zat organik

tersebut dengan bantuan mikrobia.

Bab IXContoh Industri Perikanan di Indonesia

Industri Ikan Gabus Asin

Harga ikan asin bisa lebih tinggi dari daging sapi. Begitulah celoteh ibu rumahtangga. Ikan asin jambal roti, teri putih (teri nasi) dan teri medan, sepat tanpa kepala dan gabus asin memang selalu di atas harga daging sapi. Kalau rata-rata daging sapi kualitas baik sekitar Rp 35.000,- per kg, maka harga ikan-ikan asin tersebut selalu di atas Rp 35.000,- di tingkat konsumen (rata-rata per ons Rp 4.000, sd. 6.000,-). Salah satu ikan mahal tersebut adalah gabus. Ikan ini disukai masyarakat karena citarasa dagingnya yang lezat dan sangat khas. Durinya sedikit dan mengumpul. Selain itu, ikan asin gabus relatif bersih karena sebelum diasin sudah dibelah serta dibersihkan sisik, insang serta isi perutnya. Mahalnya harga ikan asin ini tentu saja tak terlepas dari hukum pasar. Permintaan lebih tinggi dari pasokan. Selama ini ikan gabus memang belum bisa dibudidayakan (dalam arti dipijahkan = dibenihkan). Beda dengan ikan air tawar lainnya seperti mas, nila, lele dan gurame yang sudah bisa dipijahkan massal, baik secara alamiah (nila, gurame) maupun buatan (mas, lele). Jadi budidaya gabus (dalam arti pembesaran), selama ini masih harus mengandalkan benih tangkapan dari alam. Terutama dari rawa-rawa serta waduk. Salah satu penghasil gabus yang terkenal adalah waduk Cacaban di dekat Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah. Hampir seluruh hasil ikan gabus dari Cacaban dibuat ikan asin.Ikan asin jambal roti, memang lebih terkenal dibanding gabus. Namun saat ini sudah banyak konsumen yang mengetahui, bahwa ikan asin ini proses produksinya sering tidak higienis. Sebenarnya proses produksi ikan asin yang benar adalah dengan "memeramnya" dalam kristal garam. Baik jambal roti maupun maupun gabus selalu dibelah terlebih dahulu, dibuang insang serta isi perutnya, baru kemudian ditata dalam wadah penggaraman. Mula-mula ke dalam wadah tersebut (biasanya drum plastik), ditaruh lapisan garam, baru kemudian ikan, garam lagi, ikan lagi dan seterusnya. Bagian bawah wadah diberi lubang untuk mengalirkan cairan ikan. Karena sifat garam yang higroskopis (menyerap air), maka cairan daging ikan itu akan diserap keluar oleh garam. Selanjutnya, cairan yang sebelumnya mengisi jaringan daging ikan, akan tergantikan oleh garam. Cairan ikan yang dikeluarkan garam itu akan menetes melalui lubang di bagian bawah wadah. Setelah cairan tidak menetes, wadah harus dikontrol. Apakah garamnya masih ada atau sudah habis. Kalau garamnya masih ada, berarti seluruh cairan ikan sudah terkeluarkan. Tetapi kalau garamnya habis, ada kemungkinan cairan ikan masih tersisa dan belum seluruhnya terserap oleh garam. Untuk itu, tumpukan ikan harus dibongkar dan diberi garam lagi seperti semula. Demikian dilakukan sampai cairan tidak lagi menetes, tetapi garam masih ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh air dalam jaringan tubuh ikan sudah tergantikan oleh garam. Selanjutnya, dilakukan penjemuran.Penjemuran ikan dalam proses pembuatan ikan asin, bukan dimaksudkan untuk "menguapkan" seluruh air, tetapi sekadar untuk lebih mengeringkan permukaan ikan. Jadi, proses utama pembuatan ikan asin bukan terletak pada penjemuran, melainkan penggaramannya. Inilah yang sering dikelirukan oleh produsen maupun konsumen ikan asin. Konsumen yang "bodoh" selalu akan menanyakan, apakah ada ikan asin yang "tidak terlalu asin" atau malahan yang tawar. Memang ada ikan kering (bukan ikan asin) yang tawar. Tetapi biasanya ikan demikian berupa ikan yang tipis-tipis (misalnya belis) atau ikan besar (misalnya pari) yang disayat tipis-tipis. Kalau ikan itu cukup tebal, misalnya jambal roti dan gabus, mutlak harus digarami sampai jenuh baru dijemur. Karena proses penggaraman ini

bisa berlangsung sampai 2 hari bahkan lebih, maka banyak produsen yang tidak sabar. Kebetulan ada juga konsumen yang senangnya ikan asin "tawar". Maka proses pengasinan jambal roti pun dipersingkat hanya sehari atau kurang. Akibatnya, pada waktu penjemuran, bagian dalam ikan yang belum terisi garam akan mengalami pembusukan. Lalat pun akan merubung ikan asin yang "kurang asin" ini. Untuk mengusir lalat, produsen tidak segan-segan menyemprotkan racun serangga termasuk DDT bahkan Baygon.Teknologi pengasinan jambal roti pun berkembang. Untuk mencegah pembusukan, produsen sengaja menambahkan antibiotik murah (biasanya untuk ternak), asam benzoat bahkan juga formalin yang lazim digunakan untuk mencegah pembusukan pada mayat. Lembaga Konsumen masih belum menerima laporan pembuatan ikan asin yang "luarbiasa" ini. Lebih-lebih pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hampir semua ikan asin mahal proses pembuatannya tidak higienis. Bahkan sekarang juga termasuk ikan asin murahan seperti layang, tembang dan japu. Yang proses pembuatannya masih murni (hanya menggunakan garam) adalah peda (putih maupun merah), sepat dan gabus. Peda sulit untuk diberi formalin atau pengawet lainnya, sebab dalam penggaraman, sekaligus harus terjadi fermentasi hingga timbul aroma khas peda. Dengan diberi pengawet, aroma khas peda ini tidak akan muncul. Pada sepat dan gabus, penggunaan pengawet ini juga tidak dilakukan, karena volume ikan yang digarami, tidak pernah dalam jumlah banyak sekaligus. Sepat adalah ikan "liar" yang ditangkap di perairan sungai di Kalimantan, sementara gabus lazim ditangkap di perairan (rawa atau waduk) di Jawa.Sebenarnya, gabus berpeluang untuk dibudidayakan secara serius, meskipun proses pemijahannya belum bisa dikalukan secara buatan. Hanya saja, sebagai ikan carnifora (pemakan daging) sekaligus predator, gabus harus diberi makan secara ekonomis. Cara yang paling populer adalah dengan memelihara gabus bersamaan dengan nila. Sebagimana kita ketahui, nila berpijah secara alamiah di tempat pemeliharaan. Telur nila akan "dierami" induknya di dalam mulut sampai menetas. Kemudian setelah menetas pun, sampai ukuran tertentu, anak nila ini akan tetap dipelihara dalam mulut sang induk. Baru kemudian setelah dirasa cukup kuat, anak-anak ikan ini akan disapih. Nila adalah ikan herbifora (pemakan lumut dan plankton). Tetapi dewasa ini, nila sudah lazim diberi pelet untuk memacu pertumbuhannya. Kalau nila dipelihara bersama dengan gabus, maka anak-anak nila inilah yang akan jadi santapan sang gabus. Sementara induk nilanya akan menjadi besar tanpa takut dimangsa gabus. Pertama-tama dilakukan penebaran calon induk nila, seukuran tiga jari. Apabila diberi pelet, dalam waktu kurang lebih sebulan, nila sudah akan menghasilkan anak. Pada saat itulah ditebar gabus ukuran satu jari. Dalam jangka waktu 3 sd. 4 bulan sudah akan dihasilkan nila seukuran telapak tangan dan gabus seukuran tiga jari. Untuk menghasilkan gabus dengan bobot 0,5 kg, diperlukan jangka waktu pemeliharaan 6 sd. 8 bulan.Tentu akan timbul pertanyaan. Dari mana asal-usul benih gabus ukuran satu jari. Sebab benih tangkapan dari alam yang disebut sebagai impun, ukurannya baru sepanjang 1,5 sd. 2,5 cm. Benih yang masih sangat kecil tersebut, oleh para peternak ikan akan dibesarkan dalam bak pembesaran benih atau akuarium. Pakannya mulai dari artemia, jentik nyamuk dan cacing sutera. Setelah mencapai panjang 5 cm. benih gabus itu sudah bisa menelan cacing tanah, keong atau bekicot yang dicincang halus. Pakan ini diberikan terus sampai anakan gabus tersebut mencapai ukuran satu jari atau sepanjang 10 cm. Pada saat itulah gabus sudah berani untuk ditebar di kolam pembesaran bersama dengan induk nila. Lele dumbo (bukan lele lokal) dan jambal siam (lele bangkok = Pangasius suchi) atau yang oleh masyarakat disebut sebagai "patin" sebenarnya juga merupakan ikan predator yang carnifora. namun ikan ini sudah bisa dipijahkan secara buatan, hingga sejak telur menetas, mereka sudah terbiasa diberi pakan buatan. Selanjutnya, lele dan "patin" ini akan terbiasa mengkonsumsi pelet. Gabus, sulit untuk diberi pelet sebab anakan ikan ini dipijahkan secara alamiah di perairan lepas. Hingga sifat liarnya sulit untuk diubah menjadi perilaku ikan budidaya yang bersedia

mengkonsumsi pelet. Alternatif lain pemeliharaan gabus adalah dengan menggabungkannya dalam sebuah unit peternakan ayam atau itik. Mortalitas ternak ayam itik yang ditoleransi adalah sekitar 2 sd. 5% dari populasi per bulan. Kalau yang dipelihara 1.000 ekor, maka tiap bulannya akan ada 20 sd. 50 ekor ayam atau itik mati yang harus dikubur atau dibakar. Dengan memelihara gabus, itik dan ayam mati ini akan menjadi pakan alamiah dari ikan pemakan daging tersebut. Agar kolam tetap higienis, sebelumnya bangkai ayam dan itik itu perlu dibakar sampai betul-betul matang. Setalah itu baru dimasukkan ke dalam kolam. Tujuan pembakaran, selain untuk merangsang nafsu makan gabus, juga agar bibit penyakit yang ada dalam tubuh ayam dan itik itu bisa musnah. Selain digabungkan dengan peternakan ayam dan itik, peternakan gabus ini juga bisa memanfaatkan kelinci dan marmut. Dua ternak pemakan rumput ini sangat cepat berbiak, namun masyarakat kurang menyukai dagingnya. Salah satu alternatifnya adalah beternak kelinci dan marmut untuk konsumsi ikan gabus. Pada peternakan kelinci, lebih-lebih kelinci Rex, keuntungannya ada dua. Pertama kulit kelinci itu merupakan hasil utama. Baru kemudian dagingnya dimanfaatkan untuk pakan gabus. Dengan cara kreatif demikian, kebutuhan ikan asin gabus akan terpenuhi. Bahkan apabila volume ikan gabus makin besar, pasar segarnya pun masih cukup baik daya serapnya.

Perikanan Nusantara bangun pabrik senilai Rp 300 M

JAKARTA. PT Perikanan Nusantara membangun pabrik pengolahan perikanan terintegrasi di Sorong, Papua Barat. Pembangunan pabrik senilai Rp 300 miliar ini ditargetkan selesai pada 2014 mendatang.

Direktur Produksi PT Perikanan Nusantara Abdul Rachman mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal berupa pembangunan pabrik es, cool storage dan unitprocessing. Abdul mengatakan, pembangunan itu akan menghabiskan dana sebesar Rp 13 miliar.

Abdul menjelaskan, pabrik es yang akan dibangun tersebut memiliki kapasitas 30 ton per hari sementara cool storage berdaya tampung 100 ton per hari. Sebelumnya Perikanan Nusantara telah memilki empat pabrik es di Padang, Bitung, Ambon dan Makassar dengan kapasitas total 105 ton per hari.

Setelah pembangunan fisik pabrik, Perikanan Nusantara juga akan melengkapi armada pengangkutannya dengan membeli kapal 500 Gros Ton (GT) berkapasitas 300 ton sebanyak tiga unit. Kapal berkapasitas besar tersebut akan mampu mengangkut hasil perikanan ke wilayah barat. Abdul memperkirakan, harga satu unit kapal tersebut senilai Rp 30 miliar.

Abdul menjelaskan, pembangunan pabrik pengolahan perikanan terpadu ini karena sektor perikanan di wilayah timur Indonesia belum tergarap dengan baik. "Dengan dibangunnya pabrik pengolahan ini, stok ikan di wilayah timur dapat termanfaatkan," ujarnya, Senin (19/3).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Dharmawan menyambut baik rencana Perikanan Nusantara itu. "Selama ini di wilayah timur bahan baku melimpah namun industri pengolahannya masih minim," kata Thomas. Thomas berharap, produk perikanan yang telah diproses bisa langsung dipasarkan atau diekspor. Menurutnya, sistem bisa mengurangi ketergantungan pemasaran bahan baku ikan ke wilayah Indonesia barat. "Selain itu, pembangunan industri perikanan di wilayah timur akan mengurangi biaya transportasi pengapalan," tambahnya.