MAKALAHILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR
PERLINDUNGAN KESETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
KENYAMANAN AKSES FASILITAS PUBLIK DI JAKARTA
Disusun oleh:Kelompok 3 Manusia Keberagaman dan Kesetaraan
14 | MANUSIA, KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN
Achmad KurniadinArdyan SatyaAhmad BuchoryFajri Fuad
J.FirdiyantoHartono SinarM. Dony WicaksonoMuhammad HusainRudolfo Da
CostaRikki Tampati M.Wais AlkurniYudha Setiawan
Yulistian Setiawan
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS
PANCASILAJAKARTA2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang MasalahJakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 memiliki fungsi yang amat penting dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan
bermasyarakat. Selain sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta sekaligus
sebagai daerah otonom telah menjadi salah satu pusat akitivitas
manusia di dalamnya. Ini memberikan implikasi terhadap beragamnya
kebutuhan sekaligus permasalahan yang timbul di Jakarta. Gelombang
penduduk yang terus berdatangan tidak hanya memberikan ciri
masyarakat yang heterogen dilihat dari suku, agama dan budaya namun
juga meliputi kemampuan fisik masing-masing individunya. Kemampuan
fisik yang berbeda-beda ini kemudian kita mengenal satu kaum
minoritas yang disebut penyandang disabilitas.Kemunculan disabiltas
merupakan dampak dari kondisi alam yang rawan bencana, situasi
sosial yang rentan konflik, tingkat kemiskinan dan kecelakaan yang
tinggi serta pelayanan kesehatan yang buruk yang berakibat pada
rendahnya tingkat kesehatan masyarakat (Sulis, 2011). Dalam hal ini
pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas, hak, wewenang
dan tanggungjawab terhadap penyelenggaran fasiltas publik yang
layak, diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang
ada tak terkecuali bagi kaum penyandang disabilitas. Sehingga
ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 45 bahwa Tiap-tiap warga Negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat dimaknai
sebagai penistaan terhadap perbedaan setiap warga untuk memperoleh
keberlangsungan hidup yang nyaman dan layak baik warga penyandang
disabilitas maupun masyarakat pada umumnya. Kendati telah ada
kebijakan dan putusan mengenai perlindungan hak-hak penyandang
disabilitas, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akes Penyandang Cacat
(PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengungkapkan masih adanya UU yang
bertentangan dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
Sebagai contoh di dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
Disabilitas disebutkan bahwa cacat itu dimaksudkan orang lemah, ada
kelainan fisik dan mental. Kemudian UU No. 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas disamakan dengan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja seks komersial,
pecandu narkoba dan gelendangan dan pengemis.Menurut Ariani, banyak
lagi Undang-Undang dan peraturan yang sangat diskriminatif. Namun
banyak pula peraturan yang sudah mengharuskan adanya afirmative
action untuk penyandang disabilitas tapi mungkin tidak pernah
dibaca pemerintah.Dalam urusan mobilitas untuk menunjang kehidupan
mereka, kaum penyandang disabilitas menyadari cenderung berbeda.
Bukan dari segi kemampuan melainkan cara mereka melakukan
aktivitasnya. Inilah yang membuat mereka dengan tegas menolak
istilah disable untuk kaum mereka dan menggantinya dengan diffable
kependekan dari different abbilty.Masih banyak pula fasilitas umum
yang belum berpihak pada kepada para penyandang disabilitas. Hotel,
rumah sakit, transportasi, serta banyak fasilitas umum lainnya pada
pengaplikasiannya belum memberi ruang pada penyandang disabilitas.
Ditambah lagi stigma masyarakat yang keliru pada mobilitas mereka
yang sangat terbatas, sehingga menjadi beban bagi perusaahan untuk
menyediakan fasilitas.
1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah diatas,
maka ada tiga masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut,
yaitu:1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak kesetaraan
penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat Indonesia?;2.
Bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak
penyandang disabilitas dalam mengakses fasitas umum?;3.
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat hak para
penyandang disabilitas dalam meraih kenyamanan fasiltas umum sebgai
sarana mobilitasnya sehari-hari?
1.3 TujuanMakalah ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali konsep
kesejahteraan sosial yang terkait dengan hak-hak penyandang
disabilitas, khususnya dalam bidang pelayanan umum. Tujuan dari
penyusunan makalah ini adalah untuk menemukan solusi dalam
mewujudkan kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas khususnya
dalam memperoleh akses pelayanan fasilitas di ruang publik. Selain
itu tujuan penyusunan makalah ini untuk membangun stigma positif
dalam kehidupan masyarakat bahwasannya perbedaaan yang mereka
miliki juga mengandung hak-hak yang sama dan setara di mata
hukum.
1.4 MetodeMetode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini
adalah metode kajian pustaka. Yaitu mengkaji melalui sumber-sumber
yang membahas masalah terkait, baik melalui penelusuran dokumen,
literatur, laporan penelitian dan situs website terkait.
BAB II KERANGKA TEORI
Pengertian Penyandang DisabilitasDalam Semiloka Terminologi
Penyandang Cacat Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi
Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat yang diselenggarakan
pada 8-9 Januari 2009 bahwa yang dimaksud penyandang disabilitas
adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual
atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan
lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan
kesamaan hak.Melalui penetapan para pakar dalam penyebutan istilah
untuk penyandang cacat di Semiloka ini, maka penggunaan terminologi
cacat tidak lagi relevan untuk digunakan dalam setiap pembahasan
yang berkaitan dengan masalah-masalah penyandang disabilitas.Adapun
dalam menentukan kategori kelompok penyandang disabilitas sendiri
masih berdasarkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat Pasal 1 dan penjelasannya, bahwa penyandang cacat
(disabilitas) terdiri dari:1. Penyandang Disabilitas Fisik:a.
Penyandang disabilitas tubuh (Tuna Daksa);b. Penyandang disabilitas
netra (Tuna Netra);c. Penyandang disabilitas Tuna Wicara/Rungu;d.
Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (Tuna Daksa
Lara Kronis)2. Penyandang Disabilitas Mental:a. Penyandang
disabilitas mental (Tuna Grahita);b. Penyandang disabilitas eks
psikotik (Tuna Laras);3. Penyandang Disabilitas Fisik dan
MentalPada ayat 4 disebutkan ketentuan aksesibilitas sebagai
kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan. Kemudian pada bab berikutnya penekanan pada
aksesibiltas sebagai peluang penyandang disabilitas dalam
memperoleh kesamaan hak-hak tertulis pada bab 3 ayat 4 bahwa
aksesibilitas dalam rangka kemandirian penayndang
disabilitas.Sebagai upaya menjembatani perwujudan dari hak-hak
persamaan kesempatan penyandang disabilitas pada pasal-pasal
sebelumnya, maka pada bab 4 tentang Kesamaan dan Kesempatan pasal
10 ayat 1 sampai 3 diuraikan wujud nyata kesamaan kesempatan
penyandang disabilitas dalam segala aspek dilaksanakan melalui
penyedian aksesibilitas. Penyediaan ini dimaksudkan pula untuk
menciptakan keadaan yang menunjang penyandang disabilitas dapat
sepenuhnya hidup bermasyarakat. Serta Pemerintah dan masyarakat
wajib menyelenggarakan penyediaan aksesibiltas secara menyeluruh,
terpadu dan berkesinambungan.
Keberagaman dan KesetaraanKeragaman adalah suatu kondisi dalam
masyarakat dimana terdapat perbedaaan-perbedaan dalam berbagai
bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya
(masyarakat yang majemuk). keragaman dalam masyarakat adalah sebuah
keadaaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau
jenisnya dalam masyarakat.Ada tiga macam istilah yang digunakan
untk menggambarkan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari ras,
agama, bahasa dan budaya yang berbeda yaitu masyarakat plural,
yaitu bersifat lebih dari satu; masyarakat heterogen, yaitu
keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam
dan bahkan tidak dapat disamakan; dan masyarakat multikultural
yaitu kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan
tanpa memperdulikan perbedaan budaya ,etnik, gender, bahasa maupun
agama.Keragaman disini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam
masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai
bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan,
ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Sedangkan
kestaraan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman
yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu
tingkatan hierarki, kesederajatan adalah persamaan harkat, nilai ,
harga, taraf yang membedakan makhul yang satu dengan yang lainnya.
kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu keadaan menunjukan
adanya pemeliharaan krukunan dan kedamaian yang saling menjaga
harkat dan martabatnya.
Unsur Keberagaman di IndonesiaDi Indonesia unsur keragamannya
dapat dilihat dalam suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan,
ideologi dan politik, tata karma, kesenjangan ekonomi, dan
kesenjangan sosial. Semua unsur tersebut merupakan hal yang harus
dipelajari agar keragaman hal tersebut tidak membawa dampak yang
buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.Dampak buruk dari
tidak adanya sikap terbuka, logis, dan dewasa atas keragaman
masyarakat tersebut antara lain adalah disharmonisasi (tidak adanya
penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya),
perilaku diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu,
eksklusivisme/rasialis (menganggap derajat kelompoknya lebih tinggi
dari kelompok lain).
Problematika Diskriminasimerupakan suatu kondisi dimana dalam
perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu
kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, kesederajatan
adalah persamaan harkat, nilai , harga, taraf yang membedakan
makhul yang satu dengan yang lainnya. kesederajatan dalam
masyarakat adalah suatu keadaan menunjukan adanya pemeliharaan
krukunan dan kedamaian yang saling menjaga harkat dan
martabatnya.
BAB IIIPEMBAHASAN
Siapa Penyandang Disabilitas, Jumlah dan PenangannnyaPada ahun
2009, Badan Pusat Statisktik, menerbitkan lagi statisik disabilitas
dalam SUSENAS 2009. Daftar pertanyaan SUSENAS 2009 menggunakan
kategorisasi kecacatan seperti dalam UU No. 4 tahun 1997. Statistik
yang disajikan berupa yang menyatakan Ya di pedesaan (1.198.185
jiwa), di perkotaan (928.600 jiwa), serta total (2.126.785 jiwa).
Penyajian dalam kategori kecacatan disajikan dalam Tabel berikut
ini. Selain itu, perlu dicatat bahwa data ini juga jarang atau
tidak pernah dirujuk sebagai acuan untuk pengembangan
kebijakan.
Tabel Jumlah % .penyandang cacat berdasarkan jenis kecacatan
Jenis kecacatan Jumlah (%)
Mata/Netra 15.93
Rungu/Tuli 10.52
Wicara/Bisu 7.12
Bisu/Tuli 3.46
Tubuh 33.75
Mental/Grahita 13.68
Fisik dan mental/Ganda 7.03
Jiwa 8.52
Jumlah total 100.0
Sumber: BPS, Susenas 2009
Data terkini yang digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan
bagi penduduk rentan dan miskin oleh Bappenas adalah data by name
by address dikumpulkan oleh BPS dan yang disebut data Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Tabe berikut ini merupakan
jumlah penyandang disabilitas dalam kategori rumah tangga hampir
miskin sampai sangat miskin yang digunkan sebagai sasaran program
Program Keluarga Harapan (PKH).
Jumlah Penyandang Disabilitas bedasar Rumah Tangga Miskin Jenis
DisabilitasStatus Kemiskinan
Sangat MiskinMiskin Hampir MiskinTotal
Tuna Netra/ Buta 46,146 82,242 78,699 207,087
Tuna Rungu/ Tuli 24,746 54,747 66,468 145,961
Tuna Wicara/ Bisu 20,678 33,822 27,054 81,554
Tuna Rungu & Wicara 7,616 13,700 12,703 34,019
Cacat Anggota Gerak 51,857 106,042 116,981 274,880
Lumpuh 19,985 42,167 45,755 107,907
Cacat Mental 39,439 76,280 66,571 182,290
Total Cacat 210,467 409,000 414,231 1,033,698
Sumber: BPS, PPLS 2008.
Penyandang disabilitas Tuna NetraBiasanya adalah para penyandang
ini kesulitan dalam mendapatkan fasilitas umum yang menyediakan
penunjuk arah yang dapat membantu mengarahkannya pada tempat yang
dituju. Penggunaan huruf Braille pada fasilitas umum seperti halte,
tranportasi umum, terminal, stasiun dan bandara masih sangat
minim.
Penyandang disabilitas Rungu/WicaraKesulitan utama para
penyandang jenis adalah sulitnya mereka berkomunikasi dengan
petugas pelayanan publik. Kesulitan dalam hal gerak tubuh dan
pencapaian tempat hampir tidak ada.Namun gedung-gedung pelayanan
sosial di Jakarta sebagian besar belum menenmpatkan orang-orang
yang menguasai bahasa isyarat kaum penyandang disabilitas
wicara.
Penyandang disabilitas Cacat Anggota Gerak dan LumpuhPara
penyandang disabilitas golongan ini adalah yang saat ini paling
membutuhkan perhatian. Kendati sudah banyak alat bantu seperti
kursi roda, kaki palsu, dsb. Namun fasiltas public yang masih
berorientasi pada orang normal masih menjdai hambatan. Sebagai
contoh, pada sirkulasi pejalan kaki seperti trotoar sebagian besar
memiliki level yang berbeda dengan jalan, bahkan jika ada akses
bagi kursi roda, letaknya sangat jauh. Juga pada jembatan
penyebrangan kerap ditemukan hanya tangga tanpa disediakan ramp
yang landai dan nyaman.Ruang-ruang seperti loket penjualan tiket
dan fasilitas telepon umum juga belum ada yang menyesuaikan
ketinggiannya dengan ketinggian kaum penyandang kursi roda.
Sehingga sering kali para penyandang disabilitas golongan ini harus
dibantu orang lain.
Perananan pemerintah Peranan pemerintah tercantum dalam Rencana
Starategis 2010-2014 Kemensos poin 4 yang berbunyi:Penyediaan
Aksesibilitas Fasiltas Umum, terutama bangunan dan lingkungan juga
mengalami perbaikan walau berjalanlambat. Tercatat, dari tahun 2005
-2009 telah dilakukan percontohan penyediaan aksesibilitas di
berbagai provinsi di Indonesia sebanyak 255 lokasi termasuk
dikabupatan/kota (Kementerian PU, 2009 - pada Seminar Akssibilitas
Penyandang Cacat Desember 2009). Bangunan dan lingkungan yang
menjadi sasaran kegiatan meliputu rumah sakit, sekolah, perkantoran
dan prasarana lingkungan. Termasuk dalam paket percontohan tersebut
adalah : toilet akses, penanda, hand rails, ramp dan guiding
block.
Peranan Sektor Pemerintah LainnyaSektor pekerjaan umum telah
mengeluarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KTPS/1998 mengenai
persyaratan teknis untuk aksesibilitas pada ruang publik dan
bangunan umum yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 1998.
Keputusan ini sudah diperbaruhi dengan Peraturan Menteri PU No 30
Tahun 2006. Meskipun demikian, mekanisme monitoring dan sanksi
tidak berjalan semestinya. Sektor-sektor penting lainnya seperti
Dekominfo dan Pariwisata tidak memberikan kontribusi yang menonjol,
padahal aksesbilitas dalam bidang informasi dan komunikasi
merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun masyarakat
yang inklusif dan di sektor pariwisata global telah muncul gerakan
Accessible Tourism.
Kurangnya Implementasi Atas Aksesibilitas Pada Sektor Bangunan
dan Transportasi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan
fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali
perumahan pribadi. Selain itu juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43
Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap
penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan
aksesibilitas yang setara.Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 terdapat
konsep affirmative action bagi orang penyandang disabilitas, yaitu
dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa
aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan
lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk
bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan
mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas
terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CRPD.
Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap
fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman
dan pemakaman, dan sarana transportasi. Di dalam Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi diatur mengenai
kewajiban untuk memenuhi hak atas aksesibilitas bagi penyandan
disabilitas. Bagi penyandang disabilitas telah dapat dimungkinkan
untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D.
Akses kepada keadilan juga telah diatur dengan memberikan hak
kepada penyandang disabilitas untuk melakukan klaim manakala
hak-haknya tidak. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 juga
memberikan kekhususan dalam hal transportasi bagi penyandang
disabilitas.Di wilayah provinsi DKI Jakarta terdapat Peraturan
Gubernur No. 66 Tahun 1981 dan Peraturan Gubernur No. 140 Tahun
2001 yang mengindikasikan respon positif terhadap penyandang
disabilitas dan memungkinkan pemberian aksesibilitas terhadap
fasilitas umumdan infrastruktur di DKI Jakarta. Namun demikian,
aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan
umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini
tercermin melalui sarana transportasi umum yang tidak bersahabat
dengan penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung
bagi penyandang disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak
cocok bagi penyandang disabilitas, elevator yang terlalu sempit,
sarana sanitasi yang tidak mendukung, dan juga jalanan yang licin
serta tidak rata yang tidak dapat dilewati oleh penyandang
disabilitas.Hukum berjalan tanpa implementasi yang layak. Hukum dan
kebijakan dibuat dengan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan.
Masalahnya juga menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis
penyandang disabilitas dimana kebutuhan setiap penyandang
disabilitas tidak selalu sama. Namun demikian, pemerintah harus
tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap
aksesibilitas secara progresif. Kesenjangan juga terjadi ketika
masyarakat kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan
terkait penyandang disabilitas. Pada berbagaiperaturan terdapat
ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilities melakukan
gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak
diketahui.
BAB IVPENUTUP3.1 KesimpulanDari bahasan yang telah diuraikan
sebelumnya kami menarik kesimpulan bahwa aspek hukum yang menjamin
aksesibilitas bagi penyandang cacat dari segi jumlah peraturan
perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai. Namun sangat
lemah pada implementasinya di lapangan.Kebijakan pemerintah dalam
mengakomodir hak-hak penyandang cacat khususnya dalam meraih
pekerjaan, secara normatif hanya mengacu kepada UU No. 4 tahun 1997
yang perumusannya masih mengandung kelemahan, dan multi
interpretatif sebagaimana disebutkan di atas.
3.2 SaranBerdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran
yang bisa kami sampaikan antara lain:1. Perlu adanya rekonstruksi
hukum yang mengakomodir kepentingan para penyandang cacat. Selain
itu, perlu penjabaran teknis dalam peraturan daerah terhadap UU
yang memayungi penyandang cacat, sehingga tidak menimbulkan multi
tafsir dalam implementasinya.2. Penelitian pada perencenaan dan
perancangan fasilitas umum bagi penyandang cacat, perlu lebih
diperbanyak dan ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas dan
kuantitasnya, untuk pemerataan kesempatan bagi penyandang cacat.3.
Perlu dilakuan penelitian lanjutan mengenai kebutuhan-kebutuhan
penyandang disabilitas, sehingga bisa diketahui jenis-jenis
fasilitas apa yang relevan bagi para penyandang cacat, sesuai
dengan tingkat kecacatannya.
DAFTAR PUSTAKA
Kasim, Eva.2012.Contoh Kronologis Upaya Ratifikasi the
Convention the Rights of Persons with Disabilities,
http://ppdi.co/kronologis-upaya-ratifikasi-the-cconvention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/,
(diakses 4 Oktober 2014)Suara Pembaruan.2012.Penyandang Disabilitas
di Indonesia Alami Diskriminasi,
http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-di-indonesia-alami-diskriminasi/22240/,
(diakses 4 Oktober 2014)Pusdatin Kemensos.2008.Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kriteria Penyandang Cacat
(Kabupaten/Kota),
http://dbyanrehsos.depsos.go.id/map.php?mode=pmks&mid=31&iid=210&k=1/,
(diakses 4 Oktober 2014)Republik Indonesia.1997.Undang-Undang
Tentang Penyandang Cacat.Jakarta: Sekretariat NegaraRepublik
Indonesia.2003.Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung.Jakarta:
Sekretariat NegaraWinurini, Sulis.2011.Upaya Perlindungan
Penyandang Disabilitas dan Tantangannya. Laporan Penelitian
diterbitkan.Jakarta: INFO SINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.
