LEGALITAS PENGAJUAN PAILIT PT WIRANA NUSANTARA ENERGY
YANG DIDASARKAN ATAS CESSIE SEBAGIAN PIUTANG PT
TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER
(STUDI PUTUSAN No. 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
DEVI ANNISYAH HASIBUAN
NIM : 1113048000047
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2017 M
iv
ABSTRAK
Devi Annisyah Hasibuan. NIM 1113048000047. “LEGALITAS PENGAJUAN
PAILIT PT WIRANA NUSANTARA ENERGY YANG DIDASARKAN ATAS
CESSIE SEBAGIAN PIUTANG PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL
POWER (STUDI PUTUSAN No. 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN/NIAGA/JKT.
PST)”. Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2017 M. Ix
+74 Halaman + halaman daftar pustaka + halaman lampiran.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan legalitas pengajuan pailit dari PT
Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas cessie sebagian piutang PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power dan dasar pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga memutus pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam
perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research) dengan
melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang
berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga memutus
pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power telah salah menerapkan hukum yaitu
telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan eksistensi
utang yang dimaksud masih diperdebatkan kedua belah pihak sehingga tidak bisa
dibuktikan dengan sederhana demikian juga terhadap legalitas pengajuan pailit oleh
PT Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas cessie sebagian piutang PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power telah tidak memenuhi unsur-unsur kepailitan
yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
PKPU karena diketahui legalitas cessie yang dilakukan oleh PT Wirana Nusantara
Energy dengan pihak lain yaitu PT Tridaya Sakti Mandiri telah melanggar hukum
karena pelaksanaan perjanjian cessie tersebut didasarkan atas itikad tidak baik dan
telah merugikan pihak ketiga yaitu PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dimana
status kepailitan yang diterima PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
menyebabkan kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan.
Kata Kunci : Cessie atas sebagian piutang, kepailitan, utang, itikad tidak baik
Pembimbing : Dr.Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H.,
Daftar Pustaka : Tahun 1979 sampai Tahun 2015
v
KATA PENGANTAR
حيم حمن الر بسم هللا الر
Segala puji dan syukur kita panjatkan untuk kehadirat Allah Swt, karena
berkat rahmat, nikmat serta anugerah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “LEGALITAS PENGAJUAN PAILIT PT WIRANA
NUSANTARA ENERGY YANG DIDASARKAN ATAS CESSIE SEBAGIAN
PIUTANG PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER (STUDI
PUTUSAN No. 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”. Salawat serta
salam kita sampaikan kepada junjungan alam semesta Nabi Muhammad Saw, yang
telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang
benderang ini. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan,
arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti
mengucapkan terima kasih yang terhormat:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat,SH.,MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan
Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi
ini.
3. Dr. Djawahir Hejazziey, S.H, MA., M.H., Dosen Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam
membimbing, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini
dengan tepat waktu.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
khususnya dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu
vi
pengetahuan dengan tulus dan ikhlas, semoga Allah Swt senantiasa membalas
jasa-jasa beliau serta menjadikan semua kebaikan ini sebagai amal jariyah untuk
beliau semua.
5. Kepala dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Kepala dan Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda Samsir Hasibuan dan ibunda Yusna Sari
Harahap, serta Bouku tercinta Hj. Rosmawati Hasibuan yang telah tulus dan
sabar mendoakan agar peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dari sekolah
dasar hingga Perguruan Tinggi dan telah memberikan semangat dan dukungan
dari segi materiil maupun moril agar skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
hingga selesai.
7. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi
peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sekian terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, 2017
Devi Annisyah Hasibuan
vii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………………...……….…… i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ………………………………………….... ii
LEMBAR PERNYATAAN …………………………………….………………….. iii
ABSTRAK …………………………………………………………………………... iv
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….... v
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………... vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah ………………..……………………...... 1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ……………… 6
C. Tujuan Penelitian …………….………...………………………... 7
D. Manfaat Penelitian ………………………………………………. 7
E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ……….…………............... 8
F. Metode Penelitian………………………………………………... 9
G. Sistematika Penulisan ………..………………………………….. 11
BAB II KERANGKA TEORI 13
A. Kepailitan 13
1. Pengertian …………………..………………………………… 13
2. Syarat-Syarat …………………..……………………………... 15
3. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan ………………… 19
4. Akibat Hukum ………………………………………………... 21
5. Pengadilan Niaga dan yurdiksinya ………………………….... 24
6. Pembuktian Sederhana ……………………………………….. 26
B. Cessie 29
1. Pengertian……………………………………………………... 29
viii
2. Cessie Sebagai Perjanjian Kebendaan ……………………….. 31
3. Mekanisme Pelaksanaan ……….……………………………… 35
BAB III
PROFIL PERUSAHAAN
42
A. PT Tngkuban Perahu Geothermal Power ……..………………… 42
B. PT Wirana Nusantara Energy……………………………………. 42
C. PT Tridaya Sakti Mandiri ……………………………………….. 43
D. Permasalahan Hukum …………………………………………… 44
BAB IV ANALISIS ASAS LEGALITAS PENGAJUAN PAILIT 54
A. Legalitas Pengajuan Pailit PT Wirana Nusantara Energy Yang
Didasarkan Atas Cessie Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power ……………………………………………… 54
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Memutus
Pailit PT Tangkuban Perahu Geohermal Power Dalam Perkara
Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst………...……… 65
C. C. Analisa Penulis ………………………………………………….. 67
D.
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan …………...…………………………………………. 73
B. Saran …………………...………………………………………... 74
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 75
LAMPIRAN…………………………………………………………………………. 79
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing ditelinga semua
orang, karena setiap saat selalu ada permasalahan yang terkait dengan utang
piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara para pihak yang satu dengan
pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan biasanya adalah uang. Kedudukan
pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman biasanya disebut kreditor,
dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitor, dan biasanya uang yang
dipinjam disebuut tagihan yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan yang diperjanjikan si debitor dan kreditor.1
Di dalam suatu tagihan selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak kreditor (si
berpiutang) dan debitor (si berutang). Tetapi praktek perdagangan pada masa kini
membutuhkan sekali adanya kemungkinan penggantian kreditor pada tagihan-
tagihan. Kemungkinan peralihan seperti itu (cessie pada tagihan atas nama) atau
memang diperjanjikan antara para pihak (kreditor dengan debitor dengan cara
menuangkan dalam suatu bentuk tertentu yang diakui dan diatur oleh undang-
undang.2
Tagihan pada masa sekarang tidak terbatas pada pinjam meminjam uang
yang dituangkan dalam suatu akta, namun tagihan sekarang bisa saja terjadi
ketika dua pihak melakukan kerjasama bisnis dimana satu pihak memberikan
jasanya kepada pihak yang lainnya sesuai yang diperjanjikan, tetapi adakalanya
salah satu pihak tidak membayar jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak
sehingga menyebabkan adanya suatu tagihan yang harus dibayar dari salah satu
1 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta : Kencana, 2013), h., 51
2 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang , (Bandung:
Alumni, 1999), h., 2
2
pihak kepada pihak lain, dengan demikian pihak yang membayar disebut dengan
kreditor dan pihak yang mendapat pembayaran disebut dengan kreditor.
Setelah salah satu pihak menjadi kreditor adakalanya ia akan mengalihkan
piutang yang dimilikinya kepada pihak lain dengan alasan karena membutuhkan
dana untuk menunjang jalannya perusahaan, pengalihan piutang yang banyak
digunakan adalah cessie atas pengalihan piutang.
Dalam dunia usaha, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya
tidak mampu membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor dalam keadaan
seperti ini disebut insovable sedangkan perusahaan yang masih bisa dan mampu
membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor disebut solvable. Dalam hal
perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang- utangnya yang telah jatuh
tempo dengan kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar dapat saja
menjadi cikal bakal munculnya kepailitan.
Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk
melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kreditornya.
Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak segala
perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan
ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhitung sejak saat keputusan
pernyataan pailit diucapkan.3
Pengaturan kepailitan itu sendiri pada awalnya diatur dalam
Failissementsverordening kemudian diubah dengan Peraturan pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang
tentang kepailitan. Peraturan pengganti Undang-Undang ini kemudian ditetapkan
sebagai Undang- undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial,
3Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga), h., 5
3
maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Akhirnya, pada
tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
selanjutnya disebut UU Kepailitan. Pada prinsipnya, pengaturan masalah
kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.4
Pada dasarnya dalam hal mengajukan kepailitan ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum
bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga.
Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun
atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat
tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan
niaga.5 Oleh karena seiring perkembangan zaman dan ketatnya persaingan usaha
seringkali kreditor memakai cara-cara yang tidak baik dalam mempailitkan
debitornya, seperti melakukan pengalihan piutang secara cessie yang terdapat
dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh kreditor lama
kepada kreditor baru.
Dalam hal pengalihan piutang secara cessie ini terhadap seluruh piutang
kreditor maka tidak menjadi permasalahan, akan tetapi yang terjadi biasanya
4 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.Ketiga), h.,2
5 Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan, ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h., 52
4
kreditor mengalihkan sebagian piutangnya kepada kreditor baru dan biasanya
pengalihan piutang ini pihak kreditor baru maupun kreditor lama tidak
memberitahukan dan tidak mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari
debitor terhadap pengalihan piutang tersebut, padahal didalam Pasal 613 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan harus ada pemberitahuan
dan persetujuan atau pengakuan dari debitor kemudian baru cessie itu dianggap
sah.
Dalam hal telah ada pengalihan piutang sebagian oleh kreditor, biasanya
kreditor yang ingin mempailitkan debitor tersebut telah memenuhi syarat-syarat
dalam kepailitan karena dalam mengajukan kepailitan harus mempunyai
setidaknya dua kreditor hal ini telah terpenuhi sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam sejarah anglo saxon, cessie
atas sebagian piutang yang disebut sebagai cessie parsial ini pernah tidak
diperbolehkan, tetapi perkembangan dewasa ini, larangan cessie sudah banyak
ditinggalkan karena memang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk
melarangnya.6
Pada awalnya sebelum perbuatan cessie atas sebagian piutang, debitor
hanya mempunyai satu kreditor, tetapi dengan dilakukannya cessie atas sebagian
piutang kreditor atas debitor tersebut maka menyebabkan debitor itu memiliki
dua kreditor yang masing- masing memiliki hak yang sama yaitu menagih
piutang debitor. Oleh karena sebab itulah apabila suatu kreditor ingin
mempailitkan debitornya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang telah memenuhi syarat.
Sebagaimana tercantum dalam kasus yang diangkat penulis dan telah
diputus dalam Putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, awalnya
6 Munir Fuady, Hukum Kontrak : dari sudut pandang hukum bisnis, (bandung: PT citra
Aditya bakti, 2003, Cet. Pertama), h., 153
5
bermula termohon PT Tangkuban Perahu Geothermal Power memperoleh
konsesi untuk pengembangan panas bumi di gunung Tangkuban Perahu dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian termohon mengalihkan proyek itu
kepada pemohon PT Wirana Nusantara Energy yang dituangkan dalam
kerjasama dengan termohon di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancah,
Jawa Barat untuk tiga titik lokasi pemboran dengan target pengeboran kedalaman
sampai dengan 1500 meter, yang kemudian pada pengeboran sekitar kedalaman
612 meter alat pengeboran (rig) terjepit, oleh karena terjepit dan rignya rusak
maka atas kesepakatan kontrak keduanya dilakukan amandemen terhadap
perjanjian kerjasama keduanya.
Seiring berjalannya waktu, pemohon pailit mendalihkan tidak mendapatkan
pembayaran atas tagihan yang sudah dikerjakannya dari termohon pailit, yang
kemudian mengalihan sebagian tagihan-tagihan itu secara cessie kepada PT
Tridaya Sakti Mandiri, namun tagihan-tagihan tersebut dibantah oleh termohon
karena menurut termohon, pemohonlah yang melakukan wanprestasi terhadap
perjanjian kerjasama keduanya.
Namun pemohon tetap melakukan penagihan-penagihan piutang kepada
termohon, yang pada akhirnya pemohon mengajukan pailit atas termohon pada
Pengadilan Niaga dengan nomor perkara 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt
Pst. dan majelis hakim pengadilan niaga menjatuhkan pailit kepada termohon,
selanjutnya termohon tidak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
pada putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan telah diputus yang
menyatakan membatalkan putusan pengadilan niaga sehingga PT Tangkuban
Perahu Geothermal Power gagal dipailitkan.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Legalitas pengajuan pailit PT
Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas cessie sebagian piutang PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power” (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.
6
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah menyebutkan
bahwa syarat-syarat untuk mempailitkan suatu individu atau badan hukum
adalah terpenuhinya dua persayaratan, pertama harus ada hutang yang belum
dibayar dan telah jatuh tempo, kedua adanya dua kreditor atau lebih, jika telah
terpenuhi kedua-duanya maka telah terpenuhi syarat untuk mempailitkan
suatu debitor.
Sering terjadi kreditor dalam menagih hutang-hutang debitor
menggunakan cara-cara yang tidak baik, salah satunya adalah dengan
melakukan pengalihan piutang sebagian secara cessie kepada pihak ketiga
(kreditor baru) sehingga untuk mempailitkan debitor telah memenuhi syarat
Undang-Undang Kepailitan, seperti pada putusan Nomor 09/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga debitor telah dinyatakan
pailit, sedangkan pada tingkat kasasi debitor dibebaskan dari pailit.
Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini
adalah :
a. Legalitas pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy yang didasarkan
atas cessie sebagian piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power.
b. Perlindungan hukum terhadap debitor berkenaan dengan cessie atas
piutang oleh kreditor yang beritikad buruk.
c. Untuk mempailitkan debitor perlu sekali memperhatikan solvable suatu
perusahaan.
d. Dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga memutus pailit PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam perkara Nomor 09/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya cakupan pembahasan terkait hukum kepailitan.
maka pokok pembahasan skripsi ini hanya menyangkut pada “Legalitas
7
pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas cessie
sebagian piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power ( studi putusan
Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.
3. Perumusan Masalah
Untuk lebih mengerucutkan pokok permasalahan yang akan diteliti,
maka perlu untuk dibuat perumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan
uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini meliputi :
a. Bagaimana legalitas pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy yang
didasarkan atas cessie sebagian piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power?
b. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga memutus
pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam perkara nomor
09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah:
1. Untuk mengetahui legalitas pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy
yang didasarkan atas cessie sebagian piutang PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga
memutus pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam perkara
Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat akademis berupa
pengetahuan juga wawasan seputar hukum kepailitan mengenai legalitas
pengajuan pailit yang didasarkan atas cessie sebagian piutang yang sah
secara hukum kepada Mahasiswa/I Syariah dan Hukum pada khususnya dan
kepada instansi terkait atau masyarakat luas pada umumnya.
8
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yang
sebesar-besarnya, yakni dapat menjadi acuan dan landasan bagi penulis
selanjutnya, dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dalam
bidang hukum kepailitan.
E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Sejauh ini sudah ada penelitian yang berhubungan dalam bentuk:
1. Membahas penelitian dengan judul “Analisis Penolakan Permohonan
Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi Prisma Indonesia yang telah dicabut
izin usahanya (studi putusan mahkamah agung republic Indonesia nomor 388
K/Pdt.Sus/2010)”, yang ditulis oleh Putri Hilaliatul Badria Hakim pada tahun
2016. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan tema yang saya
angkat, hanya saja skripsi ini fokus pada penelitian pada penolakan
pernyataan pailit PT Asuransi Prima Indonesia setelah dicabut izin usahanya
oleh menteri keuangan. Sedangkan penulis membahas legalitas pengajuan
pailit yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor berkenaan dengan cessie
atas sebagian piutang.
2. Membahas penelitian dengan judul “Pembatalan Status Pailit PT Cipta
Televisi Pendidikan Indonesia (studi Putusan Mahkamah Agung No.834
K/Pdt.Sus/2009)”, yang ditulis oleh Anandyta Nur Khoirunnisa pada tahun
2016. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan tema yang saya
angkat, skripsi ini membahas mengenai pembatalan status pailit oleh hakim
mahkamah agung terhadap putusan pengadilan niaga. Sedangkan penulis
membahas mengenai pembatalan status pailit juga tetapi penulis lebih
menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang berkenaan dengan cessie
atas sebagian piutang.
3. Membahas penelitian dengan judul “Penjelasan Hukum tentang Cessie”, yang
ditulis oleh Rachmad Setiawan, J. Satrio pada tahun 2010. Penelitian ini
memiliki pembahasan yang sama dengan tema yang saya angkat, buku ini
9
membahas mengenai penjelasan-penjeslasan cessie secara umum menurut
literatur dan Peraturan Perundang-Undangan dan Cessie dan menurut Putusan
Pengadilan. Sedangkan Penulis membahas mengenai cessie secara spesifik
yaitu legalitas cessie atas sebagian piutang.
4. Membahas penelitian dengan judul “Aspek hukum pengalihan piutang atas
nama (cessie) karena wanprestasi PT. Bank Sri Partha kepada PT. Sri Partha
Pusaka Denpasar”, yang ditulis oleh Ida Bagus Gede Partha Suwirya, I Gst.
Ayu Puspawati, Dewa Gde Rudy pada tahun 2013. Penelitian ini memiliki
pembahasan yang sama dengan tema yang saya angkat, jurnal ini membahas
mengenai akibat hukum pengalihan piutang atas nama (cessie) karena
wanprestasi. Sedangkan Penulis membahas mengenai legalitas pengajuan
pailit yang didasarkan atas cessie sebagian piutang.
F. Metode Penelitian
Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi
kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini.
Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka diterapkan metode
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Tipe Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif (Law in book). Penelitian yuridis
normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta
norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut
kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.7
Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal
(doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik
7
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam
Penelitian Hukum, (Jakarta:Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h., 18
10
yang tertulis didalam buku (Law as it is written in the book), maupun hukum
yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is decided by
the judge through judicial process)8. Penelitian hukum normatif dalam
penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-
langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.9
2. Pendekatan Masalah
Berkaitan dengan tipe penelitian, penulis menggunakan penelitian
yuridis normatif, maka pendekatannya menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan
Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approach).10
a. Sumber Data
1) Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang- undangan, dan putusan- putusan hakim. Dalam penelitian
ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/09/Pdt.Sus-
Pailit/2015.
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2006), h., 118
9 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), h., 3
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006
Cet. Kedua), h., 93
11
d) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.
Jkt.Pst.
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dari literatur hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan
hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam
penelitian ini adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya
dari kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal,
majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya
3) Bahan non hukum (tersier)
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
atau bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar Bahasa
Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain- lain.
b. Metode pengumpulan data dan bahan hukum
Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yakni
memberikan gambaran mengenai permasalahan dengan menganalisis
rujukan dalam setiap literatur dan bahan hukum yang disebutkan diatas.11
c. Metode Penulisan
Metode penulisan skripsi ini mengacu pada “Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2017".
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun dan terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri
atas beberapa sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab
serta pokok pembahasannya sebagai berikut:
11
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004).h., 104
12
BAB I: Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya antara lain
memuat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum
kepailitan, dan tinjauan umum tentang cessie
BAB III: Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil para pihak dalam
kepailitan dan permasalahan hukum antara para pihak
BAB IV: Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan atau analisis
yuridis penulis mengenai legalitas pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy
yang didasarkan atas cessie sebagian piutang dan juga analisis penulis mengenai
dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai kesesuaian antara
putusan pengadilan niaga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V: Dalam bab ini akan berisi kesimpulan-kesimpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian dan dilengkapi juga dengan saran-saran.
13
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Kepailitan
1. Pengertian
Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan
umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang
berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek
hukum, oleh karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa
mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang
disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya
sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu,
kepailitan sering diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau
penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.1
Secara etimologi, istilah pailit berasal dari kata Belanda failliet, yang
mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat.
Kata failliet sendiri berasal dari kata Perancis, faillite, yang berarti
pemogokan/kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok/macet
membayar dalam Bahasa Perancis disebut le failli. Kata kerja faillir berarti
gagal. Juga dalam Bahasa Inggris dikenal kata to fail dengan arti yang sama.
Demikian pula kata kerja fallire dalam Bahasa Latin. Di negara-negara yang
berbahasa Inggris, untuk pengertian yang sama dipergunakan istilah-istilah
bankrupt atau bankruptcy.2
Dalam bukunya Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja kepailitan berasal
dari kata pailit yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa
keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Si
1 M.Hadi subhan, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Kencana, 2008) h., 2
2 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor, dan Pihak-pihak
Berkepentingan dalam Kepailitan, (Bandung: PT Alumni, 2011), h., 48
14
pailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak
mampu membayar satu atau lebih hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.3
Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bankrupt” adalah “the state
or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality)
who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a
person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed
a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”
Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary di atas,
pengertian pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari
seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan
tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik
yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan
pihak ketiga suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Permohonan
pengajuan ini adalah bentuk dari asas publisitas dari keadaan debitor yang
tidak mampu membayar.4
Jika dilihat dari segi Undang-Undang Kepailitan, Pengertian kepailitan
menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini.
Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
3 Zainie Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta: Erlangga,
2012), h., 213
4 Ahmad Yani dan Gunawawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta:
PT.RajaGrafindo, 2002, Cet.Kedua), h., 11
15
a. Adanya ketidakmampuan debitor dalam melunasi utang-utangnya
b. Ketidakmampuan tersebut harus diajukan secara nyata ke pengadilan
c. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit
d. Dilakukan penyitaan umum atas harta debitor oleh pengadilan untuk
pengembalian utang-utangnya kepada kreditor.
2. Syarat-Syarat
Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor dapat
dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain :
Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu
atau lebih kreditornya.
Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (Concursus Creditorum)
Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor sangat
terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Bahwa hukum
kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Dengan
adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang
debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan
adil. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
pelunasan dari harta kekayaan debitor.
Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta
kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor
tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu.
16
Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika
debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.
b. Harus ada utang
Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan
pailit ialah harus adanya utang. Dalam proses acara kepailitan konsep
utang sangatlah menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah
mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang
tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan
adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor
untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan
demikian utang adalah alasan dari suatu kepailitan.
Undang-undang No.4 tahun 1998 tidak memberikan definisi sama
sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran
yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam
pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah
pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian
utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ataukah pengertian utang
merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian
utang piutang saja.
Kontroversi mengenai pengertian utang akhirnya dapat di satu artikan
dalam pasal 1 butir 6 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang
asing baik secara langsung maupun yag akan timbul di kemudian hari
atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan
yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak
kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan
debitor.
Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU,
jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya
17
meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian
pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang
atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.5
Sebenarnya dalam KUH Perdata maupun rezim hukum keperdataan
tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas dan
tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang
tersurat antara lain dalam pasal 1233 KUH Perdata. Undang undang
kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata, maka
utang dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur
dalam KUH Perdata.6
Menurut pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul
dari perjanjian atau dari Undang-Undang. Ada kewajiban untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah sebagai
berikut:
1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada
pihak yang meminjamkan;
2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil
tersebut;
3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya
kepada pembeli rumah;
4) Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran
kembali pinjaman debitor kepada kreditor
Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak
menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu
5 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Ketiga), h.,11
6 M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Kencana, 2008) , h., 89
18
peminjam, penjual, pembangun, dan penjamin) untuk memenuhi
kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan
kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU).7
Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang dalam
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
dimana utang didefinisikan dalama arti luas yang berarti telah paralel
dengan konsep KUH Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini
menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam UU
Kepailitan yang hanya bertujuan untuk mempermudah mempailitkan
subjek hukum dimana syarat kepailitan hanya memiliki dua variabel,
yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali
serta memiliki setidak-tidaknya dua kreditor. Sehingga kemudahan
mempailitkan subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep
utang dalam arti luas tersebut, dan kelemahan undang-undang ini sering
disalahgunakan, dimana kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk
melakukan distribusi aset debitor akan tetapi digunakan sebagai alat
untuk menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum
kendatipun tidak berkaitan dengan utang.
c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih
menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut
debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono SH, syarat ini
menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna ( adanya
schuld dan hafting). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari
7 Imran Nating, Peranan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan
Harta Pailit, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h., 25
19
perikatan alamiah (adanya schuld tanpa hafting) tidak dapat dimajukan
untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang yang lahir dari
perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal
ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. 8
Dengan demikian, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk
melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut
pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak
memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.
3. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan
Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh
pengadilan niaga. Adapun yang berhak mengajukan permohonan pernyataan
pailit adalah sebagai berikut:
a. Debitor sendiri
Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu
orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat
membayar hutang-hutangnya, dapat mengajukan permohonan pailit.
Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor
serta utangnya telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih.
b. Atas permintaan seorang atau lebih kreditornya
Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi
syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan. Kreditor
yang mengajukan permohoan kepailitan untuk debitor harus memenuhi
syarat bahwa hak tuntutannya terbukti secara sederhana atau pembuktian
mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.9
8 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.ketiga), h., 11
9Imran Nating, Peranan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta
Pailit, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h., 37
20
c. Kejaksaan
Kepentingan umum sebagai alasan bagi kejaksaan untuk mengajukan
permohonan pailit, UU Kepailitan dan PKPU dalam penjelasan pasal 2
ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”
adalah kepentingan bangsa, dan negara dan/atau kepentingan masyarakat
luas, misalnya:
1) Debitor melarikan diri;
2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau
badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari dana dari masyarakat luas;
5) Debitor tidak beritikad baik, atau tidak kooperatif dalam
menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan
umum.10
d. Bank Indonesia
Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan
permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank. Hal demikian berarti
nasabah bank tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi
banknya yang dalam keadaan berhenti membayar utangnya.
e. Badan Pengawas Pasar Modal
Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek,
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh
Badan Pengawas Pasar Modal.
10
H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, (P.T.Alumni:Bandung, 2010, Cet.kedua), h., 92
21
f. Menteri Keuangan
Menteri keuangan dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara
yang bergerak di bidang kepentingan publik.11
4. Akibat Hukum
Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk
melakukan semua tindakan hukum yang berkenaan dengan harta kekayaannya
harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta
kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.
Semenjak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang
terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit
beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Kepailitan
mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang
diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan
pernyataan pailit diucapkan, kecuali :
a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30
hari bagi debitlur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang
tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim
pengawas; atau
c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
memberi nafkah menurut undang-undang.
11
Ahmad Yani dan Gunawawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta:
PT.RajaGrafindo, 2002, Cet. Ketiga), h., 12
22
Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan , debitor pailit
demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan
mengurus harta kekayaannya. Timbul pertanyaan, apakah debitor menjadi
tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Mengenai hal tersebut, harus
diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk perbuatan
hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung
ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya
kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitor
pailit masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak
menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaannya sudah berada
dibawah sitaan umum.12
Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
hukum apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan menambah harta
kekayaannya. Apabila ternyata di kemudian hari, perbuatan hukum itu
merugikan kekayaan pailit, curator/Balai Harta Peninggalan dapat
mengemukakan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 UU
Kepailitan dan PKPU menentukan sebagai berikut:
1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan terdapat
perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak
yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada
kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh curator dan
pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu
sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka hakim pengawas menetapkan
jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu ditentukan kemudian
12
Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. ketiga), h., 107
23
curator tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian
dinyatakan berakhir dan sebagai kreditor dapat menuntut ganti rugi dan
akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.13
2) Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, baik curator maupun
pihak yang menyewakan barang/benda dapat menghentikan perjanjian
sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum
berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat istiadat setempat dalam jangka
waktu paling singkat Sembilan puluh hari. Jika pembayaran uang sewa
telah dilakukan, pemberhentian perjanjian sewa tidak bisa dilakukan
sebelum habisnya jangka waktu pembayaran sewa tersebut. Sejak
diputuskannya keadaan pailit, maka uang sewa dinyatakan sebagai boedel
pailit.
3) Pekerja/buruh yang bekerja pada debitor padat memutuskan hubungan
kerja atau curator dapat menghentikan hubungan kerja dengan
mengindahkan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, dengan
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan
pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan
pailit ditetapkan, upah pekerja/buruh yang terutang sebelum maupun
sesudah pernyataan pailit dinyatakan sebagai utang boedel pailit.
4) Pembayaran suatu utang yang sudah jatuh tempo hanya dapat dibatalkan
apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa
permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan atau dalam hal
pembayaran utang tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara
debitor dengan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor
melebihi kreditor lainnya. Jika pembayaran yang sudah diterima oleh
13
Zainal asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di
Indonesia, (Pustaka Reka Cipta: Bandung, 2013), h., 58
24
pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk karena memang sudah
jatuh tempo, pembayaran tersebut tidak dapat diambil kembali.14
5) Kemungkinan selama kepaillitan, debitor memperoleh warisan. Mengenai
hal tersebut pasal 40 UU Kepailitan dan PKPU mengaturnya dan
menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan,
oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut
menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan tersebut,
kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.15
5. Pengadilan Niaga dan Yuridiksinya
Dalam rumusan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum
debitor, dengan ketentuan bahwa :
a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia,
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum
terakhir dari debitor;
b. Dalam hal debitor adalah persero atau suatu firma, pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut;
c. Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah
Republik Indonesia, maka diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi
atau usahanya.
14
Zaini Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta: Erlangga,
2012), h., 26
15
H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, (PT Alumni: Bandung, 2010, Cet.kedua), h., 118
25
d. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan dimana badan
hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud
dalam anggaran dasarnya.16
Adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut undang undang
kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan
pengadilan dalam bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan
peradilan umum.
Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di
lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan
pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani
sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan
intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang
dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).17
Dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU pada
pengadilan niaga tingkat pertama hanya bisa dilakukan oleh hakim majelis,
sedangkan hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua
Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat
pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
Pengadilan niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima
permohonan kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah
Indonesia. Dalam pasal 281 ayat (2) Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No.1
16
Ahmad Yani dan Gunawawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta:
PT.RajaGrafindo, 2002, Cet. ketiga), h., 16
17
Pengertian Pengadilan Niaga, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga artikel
diakses pada 26 Juli 2017
26
Tahun 1998 ditegaskan bahwa pembentukan pengadilan niaga selain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan
Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber
daya yang diperlukan. Kemudian dengan Keputusan Presiden No.97 Tahun
1999, pemerintah membentuk pengadilan niaga pada empat wilayah
Pengadilan Negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang,
Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Surabaya, dan Pengadilan Semarang.
Dengan dibentuknya empat pengadilan niaga tersebut, pembagian
wilayah yuridiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada pengadilan niaga
menjadi sebagai berikut:18
a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang
meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi
provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan
Daerah Istimewa Aceh.
c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimanta Tengah,
Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Timor Timur.
d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang,
meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pembuktian Sederhana
Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering
menggunakan istilah dengan dua kata yaitu: proof dan evidence. Adapun
dalam hukum Belanda disebut “bewijs”. Arti membuktikan itu sendiri banyak
18
Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.ketiga), h., 83
27
sekali, dan karena itu, untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu
sendiri tentu terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau
membuktikan itu sendiri.19
Menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pada
dasarnya, esensi pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang
sebenarnya antara pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa
serta suatu hak yang didalilkan oleh para pihak, dan menjadi objek
perselisihan. Pasal 163 HIR menyatakan:
Barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya
hak itu atau kejadian itu.
Dalam hukum acara pada pengadilan niaga beban pembuktian dan alat-
alat bukti tidak datur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu
Nomor 1 Tahun 1998) kecuali dalam hal gugatan Actio Pauliana. Pembuktian
sederhana adalah pembuktian yang lazim disebut pembuktian secara sumir
merupakan syarat yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo
Perpu Nomor 1998, yang menyatakan:
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah
dipenuhi.
Terkait yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang
telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Perbedaan besarnya jumlah utang
19
Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas hukum pembuktian perdata, (Jakarta:
Kencana, 2015, cet. ketiga), h., 15
28
yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi
dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas, maka jelas bahwa yang
dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:
a. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah
jatuh tempo; dan
b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan
kepailitan.20
Dalam hal adanya fakta atau keadaan bahwa debitor telah tidak
membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pemohon harus
bisa membuktikan keadaan tersebut, jikalau pemohon tidak melakukan
pembuktian fakta atau keadaan yang diajukan itu, maka hakim terpaksa akan
menyatakan bahwa fakta atau keadaan tidak terbukti. Alasan yang layak bagi
pasal 8 ayat (4) adalah siapa yang mengemukakan fakta atau keadaan maka
harus membuktikan.
Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang
harus memberikan bukti, artinya hakim menentukan pihak mana yang akan
memikul resiko tentang pembuktian . Risiko dalam pembuktian ini tidak
boleh berat sebelah, dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan
memperhatikan segala keadaan konkrit. Hendaknya tidak selalu satu pihak
saja yang diwajibkan memberi bukti, melainkan menurut keadaan yang
konkrit pembuktian terhadap suatu hal hendaknya itu diwajibkan kepada
pihak yang palling sedikit diberatkan.
20
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2003), h., 141
29
B. Cessie
1. Pengertian
Istilah Cessie berasal dari kata “Cedere” yang artinya melepaskan suatu
hak dan menyerahkannya pada orang lain. KUH Perdata tidak mengenal
istilah Cessie, tetapi di dalam pasal 613 ayat (1) KUH Perdata disebutkan
bahwa :
a. penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di
bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan
kepada orang lain.
b. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibat, melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis
disetujui dan diakui.
c. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan
menyerahkan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-surat
tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosmen.
Dari pasal 613 ayat (1) KUH Perdata di atas dapat dilihat dua hal bahwa
disana disebutkan dua jenis penyerahan tagihan yaitu tagihan atas nama dan
penyerahan tagihan atas nama.
Rachmad Setiawan dan J.Satrio berpendapat bahwa cessie merupakan
istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjukkan kepada tindakan
penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh pasal 613 KUH
Perdata penyerahannya dilakukan dengan membuat akta penyerahan tagihan
piutang atas nama yang disebut akta cessie.21
21
J. Satrio, Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: PT Gramedia,
2010), h., 1
30
Dalam hal ini terdapat beberapa mengenai pengertian Cessie menurut
pakar hukum antara lain Prof. Mariam Daruz Badrulzaman mengatakan
Cessie adalah suatu perjanjian di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas
nama) kepada pihak lain. Cessie merupakan perjanjian kebendaan yang
didahului suatu “titel” yang merupakan perjanjian obligatoir. Ada hal
menarik, sementara dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata mewajibkan
adanya pemberitahuan pada debitur/ cessus, tetapi Prof. Mariam Daruz
menyebutkan tidak perlu pemberitahuan pada debitur/cessus.
Ahli hukum lainnya prof. Subekti, mengatakan Cessie adalah pemindahan
hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama,
yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang
dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Yang mana hubungan hukum
utang piutang tersebut tidak hapus satu detik pun, tetapi keseluruhannya
dipindahkan kepada kreditor baru, jadi tidak pada waktu akta itu
diberitahukan pada si berutang.22
Berdasarkan beberapa pengertian Cessie di atas dapat di simpulkan
bahwa Cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama
dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) yang mana
harus dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 613
KUH Perdata. Selain itu, dari beberapa pengertian tentang Cessie di atas dapat
pula diketahui unsur-unsur dalam peristiwa Cessie. Unsur-unsur tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Adanya pihak cedent (pihak yang mengalihkan piutangnya atau biasa
disebut sebagai kreditur lama) dan pihak cessionaris (pihak penerima
pengalihan piutang dari cedent biasa disebut sebagai kreditur baru), serta
22
Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), h., 71
31
pihak cessus (pihak yang berutang kepada kreditur lama (cedent) dan di
alihkan oleh cedent kepada cessionaris);
b. Adanya piutang atau tagihan dengan titel yang sah;
c. Adanya pengalihan pituang atau tagihan;
d. Adanya akta Cessie yang otentik atau akta di bawah tangan;
e. Adanya pemberitahuan (betekening) kepada cessus (debitur);
f. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus (debitur).
2. Cessie Sebagai Perjanjian Kebendaan
Cessie termasuk bagian dari hukum kebendaan karena cessie merupakan
tagihan dan merupakan benda yang disamakan dengan benda tidak berwujud
yang merupakan tagihan, selain itu cessie juga memiliki hubungan dengan
hukum perjanjian, sebab keberadaan cessie didasari oleh adanya perjanjian
antara kreditor dengan debitor dan juga perjanjian antara kreditor dan
penerima cessie (jika cessie didasari dengan peristiwa perdata berupa
perjanjian).23
Dengan demikian, walaupun cessie bukanlah perjanjian, tetapi
cessie juga tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
perjanjian.
Pasal 613 KUH Perdata hanya mengatur cara melakukan cessie agar
cessie tersebut sah menurut hukum dan mempunyai akibat hukum. Pasal
tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis cessie maupun
apakah ada atau tidak cessie yang dilarang. Hal ini mengharuskan kita untuk
melihat pengaturan mengenai perjanjian dalam buku III KUH Perdata. Dalam
membuat suatu perjanjian, setiap orang bebas membuat perjanjian dengan
siapapun. Apapun isinya dan apapun bentuknya, sepanjang memenuhi syarat
sah perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1230 KUH Perdata :
a. Kesepakatan
23
J. Satrio, Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: PT Gramedia,
2010), h., 55
32
b. Kecakapan
c. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal
Ketentuan tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini
merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang mengadakan
perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau
perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi
yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Hal ini didukung
dengan pasal 1336 KUH Perdata yang berbunyi:
jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang
atau jika ada sebab selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian itu
adalah sah.
Dari rumusan pasal tersebut jelas dapat kita lihat bahwa memang pada
dasarnya Undang-Undang tidak mempersoalkan apa yang terjadi atau dasar
dibentuknya perjanjian tertentu yang ada diantara para pihak. Undang-Undang
hanya menentukan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian tersebut
merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum sehingga dapat
dipaksakan keberlakuannya oleh para pihak.
Kemudian pada pasal 1337 KUH Perdata memberikan pengertian yang
limitatif mengenai sebab yang halal menjadi sebab yang tidak terlarang, yaitu:
suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
33
Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya semua
perjanjian dapat dibuat setiap orang, asal tidak melanggar undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum.24
Mengenai hal yang bertentangan dengan kesusilaan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perihal susila yang berkaitan
dengan adab dan sopan santun.25
Adab dan sopan santun di setiap masyarakat
berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baku, melainkan
dikembalikan kepada persepsi masayarakatnya.
Ketertiban umum dapat diartikan dengan hal dalam mana kepentingan
masyarakat sebagai kebalikan dari kepentingan orang peroangan, apakah akan
terinjak-injak atau tidak oleh suatu persetujuan.26
Hal ini dapat diperoleh
Pengertian tersebut turut menggunakan penilaian masyarakat tertentu sebagai
tolak ukurnya adanya ketertiban umum.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa cessie tidak boleh melanggar
ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. selain itu
cessie juga harus dilandaskan dengan asas-asas yang terkandung dalam
perjanjian, agar kelak cessie yang dilakukan oleh cedent dengan cessionaris
sah menurut hukum.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, cessie merupakan istilah yang
diadopsi oleh doktrin, jadi untuk mencari ketentuan mengenai cessie sebagian,
kita harus mencari pendapat dari ahli hukum. Sayangnya, ahli hukum yang
membahas cessie sebagian sangat jarang. Salah satu ahli hukum yang
membahas tentang cessie sebagian adalah Munir Fuady.
24
Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008), h., 56
25
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Asusila, http://kbbi.web.id/susila artikel diakses
pada 20 Agustus 2017
26
R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2011),
h., 38
34
Menurut Munir Fuady, bahwa disamping cessie untuk seluruh tagihan
yang ada atau cessie dengan akibat hukum yang penuh, tedapat juga cessie
dengan akibat hukum terbatas (cessie parsial). Cessie dengan akibat hukum
terbatas dapat dilakukan untuk sebagian dari tagihan yang ada dari suatu
kontrak. Beliau mendasarkan bahwa cessie parsial ini tidak dilarang karena
memang tidak ada dasar yang kuat untuk melarangnya.
Terkait dengan cessie yang dilarang. Munir Fuady menyatakan bahwa
tidak selamanya cessie dibenarkan oleh hukum. Cessie yang tidak dibenarkan
yaitu:27
a. Cessie yang bertentangan dengan Undang-Undang
b. Cessie yang bertentangan dengan ketertiban umum
c. Cessie yang bertentangan dengan kesusilaan
d. Cessie yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak
debitor
e. Cessie yang dilarang dalam perjanjian yang menimbulkan hak yang
dialihkan.
Jadi, terlihat bahwa cessie yang tidak diperbolehkan tersebut tidak dapat
dibenarkan oleh hukum karena substansi dari objek cessienya, jadi bahwa
cessie sebagian tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori cessie yang tidak
diperbolehkan. Hal ini dikarenakan cessie sebagian hanyalah suatu istilah
untuk prosedur cessie, bukan substansi dari objek cessie tersebut.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cessie sebagian yang
memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1230 KUH
Perdata haruslah dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat
bagi para pihak, sepanjang pelaksanaanya tidak melanggar undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum.
27
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2007), h., 160
35
3. Mekanisme Pelaksanaan Cessie
Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan cessie atas seluruh piutang atau
sebagian piutang adalah sama. Cessie diatur dalam buku II, pasal 613 ayat (1)
KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan
kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau
akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan
kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) KUH Perdata
disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada
kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan
tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis telah
menyetujuinya atau mengakuinya.28
Sebelum membahas mengenai pelaksanaan cessie, yang perlu dipahami
terlebih dahulu adalah mengenai adanya hubungan hukum yang menimbulkan
utang piutang tersebut, yaitu hubungan antara kreditor dengan debitor. Dalam
hal ini bisa di contohkan dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan
penerima kerja dalam hal pemboran sumur panas bumi, yang mana penerima
kerja belum mambayar upah penerima kerja, sehingga inilah yang menjadi
hak milik dari penerima kerja berupa utang piutang, yang nantinya akan di
cessie kan oleh penerima kerja.
Adapun setelah kreditor memiliki piutang, jika ia ingin mengalihkan
piutangnya tersebut melalui cessie, maka tahapan pelaksanaannya adalah
sebagai berikut:
a. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.
Seperti yang dibahas di atas, apabila hak milik kreditor berupa
piutang telah ada, maka selanjutnya kita harus melihat peristiwa perdata
untuk memindahkan hak milik dari kreditor hal ini dapat ditemukan
dalam pasal 584 KUH Perdata yaitu:
28
Suharnoko, dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, (Jakarta: Kencana,
2008), h., 102
36
…..penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk
memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak
berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
Peristiwa perdata (rechtstitel) adalah hubungan hukum obligatoir
yang menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan (ke dalam pemilikan
oang lain,29
atau peristiwa yang menimbulkan perikatan-perikatan
diantara dua pihak, dimana pihak yang satu berkedudukan sebagai
kreditor, dan pihak lainnya berkedudukan sebagai debitor. Rechtstitel bisa
timbul dari undang-undang, seperti kewajiban mengganti rugi atas
tindakan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata), atau berdasarkan
perjanjian, seperti jual beli tagihan.30
Disini rechstitel berperan sebagai
peristiwa hukum yang mendasari terjadinya cessie.
Dari pengertian rehcstitel diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa
sebelum melakukan pengalihan, para pihak harus memiliki perikatan,
yang mana bisa diwujudkan dengan membuat perjanjian jual beli piutang
dimana kreditor menjual piutangnya atas debitor kepada pihak lain.
Perjanjian jual beli piutang ini dilakukan antara kreditor dengan
calon kreditor baru merupakan bentuk perjanjian obligatoirnya, dimana
hanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yaitu kreditor
berkewajiban menyerahkan hak milik atas piutangnya kepada pembeli
piutang dan berhak atas pembayaran atas piutang yang diperjanjikan,
sedangkan pembeli piutang berkewajiban untuk membayar harga piutang
yang diperjanjikan dan mendapatkan hak milik atas piutang tersebut.
Namun untuk mendapatkan hak milik atas piutang, pembeli piutang dan
kreditor harus membuat akta pengalihan piutang seperti yang disyaratkan
29
Wawan Iriawan, Cessie: Piutang Kredit, hak dan Perlindungan bagi Kreditur Baru,
(Jakarta: Djambatan, 2005), h., 33
30
J.Satrio, dan Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: PT
Gramedia, 2010), h., 10
37
dalam pasal 613 KUH Perdata agar memiliki akibat hukum antara
kreditor lama, kreditor baru dan debitor.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa perdata yang mendasari
terjadinya cessie adalah berupa perikatan yang didasarkan perjanjian,
maka harus tunduk pada Buku III KUH Perdata tentang perikatan, seperti
harus tunduk pada syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan lain-
lain, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut berikut
juga dengan nantinya cessie yang dilakukan para pihak.
b. Dituangkan dalam suatu akta otentik atau di bawah tangan
Dalam Pasal 613 KUH Perdata disebutkan bahwa cessie harus
dilakukan dengan membuat suatu akta yaitu :
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta
otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan
itu dilimpahkan kepada orang lain.
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa untuk cessie ditentukan suatu
bentuk tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar
cessie tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu, jadi bisa lisan maupun
tertulis. Cessie dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan
maupun akta otentik, asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa
kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur
baru. Jika cessie tidak dituangkan dalam bentuk akta, maka cessie batal
demi hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.
Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk
itu di tempat mana akta dibuatnya . sedangkan akta dibawah tangan
adalah akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
38
berwenang, dan hanya ditandatangani oleh para pihak saja.31
Akta cessie
yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan
adalah sah karena pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tidak mensyaratkan
akta cessie dibuat dalam bentuk tertentu.
c. Keharusan adanya pemberitahuan kepada debitor (cessus)
Bahwa cessie harus diberitahukan kepada debitor (cessus) agar
mempunyai akibat hukum kepadanya sebagaiman dimaksud dalam pasal
613 ayat (2) KUH Perdata yaitu sebagai berikut:
Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya,
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau
secara tertulis disetujui atau diakuinya.
Dari ketentuan di atas, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu
adalah maksud dari kata “disetujui atau diakuinya”. Jadi, maksud dari
penggalan pasal tersebut adalah alternatif, bukan kumulatif. Pernyataan
diatas didukung oleh pendapat Munir Fuady, yang menganggap ketentuan
ayat tersebut bersifat alternatif. Hal ini berdasarkan pernyataan beliau
berikut:
penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain tidak
bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta (otentik atau di
bawah tangan), yang disebut akta cessie yang melimpahkan hak-hak
atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan
ada akibatnya bagi berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan
kepadanya, atau disetujuinya secara tertulis, atau diakuinya.32
Dilihat dari isinya, pasal 613 KUH Perdata tersebut
mengindikasikan cessie tidak mempunyai akibat hukum kepada cessus
31
Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta,1991),
h.,465.
32
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiyaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h., 73
39
kecuali cessie tersebut telah diberitahukan kepada cessus atau disetujui
dan diakui oleh cessus secara tertulis.
Perlu diperhatikan bahwa akibat hukum yang dikatakan dalam ayat
tersebut adalah yang berkaitan dengan hubungan hukum antara cessus
dengan cessionaris. Disisi lain, cessie merupakan hubungan hukum
langsung antara cedent dengan cessionaris. Tidak adanya akibat hukum
antara cessus tidak berarti membatalkan cessie yang dilakukan oleh
cedent dengan cessionaris. Pemahaman diatas didukung dengan
pernyataan dari J. Satrio yaitu bahwa dengan selesainya akta cessie, maka
hak milik sudah berpindah dari cedent kepada cessionaris.33
Jadi, pasal 613 ayat (2) KUH Perdata tidak mengatur hubungan
hukum antara cedent dengan cessionaris sehingga pemberitahuan atau
persetujuan cessus bukan merupakan syarat sah dari cessie. Hal ini berarti
cessus dapat menolak untuk membayar utangnya kepada cessionaris.
Akan tetapi, penolakan tersebut tidak menghilangkan kewajiban cessus
sebagai debitor untuk membayar utangnya kepada cedent selaku kreditor
yang diakuinya.
Pasal 613 KUH Perdata ayat (2) KUH Perdata tidak mengatur siapa
yang harus memberitahukan bahwa telah terjadi pengalihan hak secara
cessie kepada cessus. Dengan demikian siapa saja baik cedent maupun
cessionaris bahkan pihak ketiga diluar perjanjian cessie pun dapat
memberitahukannya kepada cessus.
Mengenai permasalahan ini, J. Satrio memberi pendapat bahwa
pemberitahuan harus melalui exploit juru sita. Hal ini disebabkan karena
dalam redaksi aslinya Burgerlijk Wetboek (BW) pemberitahuan itu harus
melalui betekening, yang maksudnya adalah pemberitahuan resmi melalui
exploit juru sita. Namun dengan semakin berkembangnya zaman dimana
33
J. Satrio, Cessie Tagihan Atas Nama, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), h., 31
40
tugas juru sita pengadilan yang semakin sibuk sehingga untuk dimintakan
memberitahukan telah dilakukannya cessie (dan juga masalah biaya),
maka dalam praktiknya sekarang ini, pemberitahuan telah berubah
menjadi pemberitahuan secara tertulis saja kepada cessus, yang penting
adalah adanya bukti bahwa pemberitahuan itu telah sampai pada cessus.34
Jika sudah dilakukan pemberitahuan secara tertulis terkait telah
adanya cessie, maka cessie sudah mempunyai akibat hukum yang
mengikat seluruh pihak, yaitu cessus, cessionaris, dan cedent. Sehingga,
cessus melunasi utangnya dengan pembayaran kepada cessionaris.
Dalam cessie sebagian, prosesnya hampir sama dengan cessie pada
umumnya. Hanya saja, pada cessie sebagian, cedent hanya mengalihkan
sebagian saja dari piutangnya kepada cessionaris. Hal ini berarti bahwa
cedent masih memiliki hak tagi atas piutang terhadap cessus. Jadi cessus
harus melunasi piutangnya yang telah dibagi dua, sebagian dibayarnya
kepada cedent dan sebagian lagi dibayarnya kepada cessionaris sesuai
dengan yang diperjanjikan dalam akta cessie.
Dengan telah dilakukannya cessie berasal dari suatu kontrak atau
dari perikatan lainnya bedasarkan undang-undang yang bukan perbuatan
melawan hukum, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:35
1) Piutang beralih dari cedent ke cessionaris
2) Setelah terjadi cessie, kedudukan cessionaris menggantikan
kedudukan cedent, yang berarti segala hak yan dimiliki oleh cedent
terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya.
Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditor awal
(cedent) tidak berhak lagi untuk menerima pembayaran atau pelunasan
34
J.Satrio Cessie Tagihan Atas Nama, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), h., 23
35
J. Satrio,dan Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: PT
Gramedia, 2010), h., 55
41
utang debitor (cessus) kepadanya. Setiap pembayaran atau pelunasan
utang debitor merupakan hak kreditor baru (cessionaris) dan dibayarkan
oleh debitor kepada kreditor baru.
Untuk mencegah terjadinya kemungkinan khilaf maupun adanya
itikad tidak baik dari para pihak yang terlibat dalam cessie, diwajibkan
adanya pemberitahuan kepada debitor bahwa telah dilakukan cessie
tersebut.36
Dengan demikian, debitor mengetahui harus membayar atau
melunasi utangnya kepada siapa (kreditor baru) dan tidak melakukan
kesalahan membayar atau melunasi utangnya kepada kreditor awalnya.
Pemberitahuan ini juga bertujuan melindungi kepentingan kreditor baru
karena ia dapat menagih piutangnya kepada debitor tidak dapat menagih
piutangnya kepada debitor dan debitor tidak dapat mengelak atau
menghindari kewajibannya karena ia sudah diberitahu mengenai adanya
cessie tersebut.
Dalam hal cessie hanya dilakukan untuk sebagian piutang saja,
maka akibat hukum yang timbul pasti berbeda dengan cessie pada
umumnya. Hal ini dikarenakan piutang yang dialihkan hanya sebagian
saja, sehingga sebagian piutang masih tetap dimiliki oleh kreditor awal
(cedent). Akibatnya, cedent masih berhak menagih sebagian
piutangnyaterhadap cessus yang belum dialihkan kepada cessionaris.
Perbuatan hukum cessie sebagian ini mengakibatkan debitor
(cessus) memiliki dua kreditor yaitu cedent dan cessionaris yang masing-
masing memiliki hak yang sama dalam melakukan penagihan kepada
cessus. Hal ini berarti bahwa debitor (cessus) harus membayar atau
melunasi utangnya kepada cedent dan juga cessionaris dikarenakan
keduanya memiliki piutang terhadap cedent.
36
J. satrio, dan Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: PT
Gramedia, 2010), h., 41
42
BAB III
PROFIL PERUSAHAAN
A. PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) dalam perkara kepailitan
ini bertindak sebagai termohon pailit adalah sebuah perseroan terbatas yang
didirikan pada tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Akta No. 2 Notaris Humberg
Lie, SH dengan kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 50% dan Raser
Technology Inc sebesar 50%. Raser Technology Inc selanjutnya berganti nama
menjadi Cyrq Energy Inc berdasarkan Akta No. 2 Notaris Erni Rohaini, SH
tanggal 3 April 2012.
PT tangkuban Perahu Geothermal Power ini dibentuk karena PT Indonesia
Power memperoleh konsesi untuk pengembangan panas bumi di Gunung
Tangkuban Perahu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
540/Kep.1679-Adm.rek/2009 tanggal 26 Nopember 2009 menerima Izin Usaha
Pertambangan (IUP) panas bumi di WKP Panas Bumi G.Tangkuban Parahu.
PT Tangkuban Perahu Geothermal Power adalah sebuah perusahaan energi
panas bumi yang mengolah wilayah kerja pertambangan panas bumi tangkuban
perahu yang memiliki visi “Menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh
berkelanjutan, dan misi “Menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik
dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan.”1
B. PT Wirana Nusantara Energy
PT Wirana Nusantara Energy dalam perkara kepailitan ini bertindak sebagai
pemohon pailit untuk PT Tangkuban Perahu Geothermal Power adalah suatu
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Wirana Nusantara Energy No.14 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat
1 Profil PT Tangkuban Perahu, http://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-
Indonesia-Power.aspx artikel diakses pada 19 September 2017.
43
dihadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar,S.H, di Tangerang dan sebagaimana
terakhir diubah dalam akta No.1 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dihadapan
Notaris Yurdhanita Bachtiar S.H, di Tangerang.
PT Wirana Nusantara Energy adalah perusahaan yang memiliki keahlian non
konstruksi dalam bidang jasa operasi sumur pemboran, kerja ulang sumur
(Workover), pemboran inti (Core Drilling), pemboran darat/onshore drilling,
survei non seismik, dan pengujian atas dan lapisan bawah tanah/ Drill Stem Test.2
PT Wirana Nusantara Energy tergabung ke dalam BSA Group, suatu grup
perusahaan yang berbasis di Indonesia. Grup ini bergerak dalam jasa
pertambangan, energi, dan lingkungan. BSA Group memiliki motto “one stop
approach”,yaitu dengan perusahaan- perusahaan yang tergabung di dalam grup
ini, maka tersedia layanan terpadu yang meliputi kegiatan pertambangan dari
awal perencanaan pertambangan sampai akhir, yaitu rekonstruksi lingkungan
setelah kegiatan pertambangan3.
C. PT Tridaya Sakti Mandiri
PT Tridya Sakti Mandiri bertindak sebagai pihak ketiga dalam perkara
kepailitan antara PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirana
Nusantara Energy , PT Tridaya Sakti Mandiri (TSM) didirikan pada tahun 2012
dengan nomor akta pendirian Nomor 01 tanggal 11 Desember 2012 yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-06178.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang pengeshaan
badan hukum Perseroan Terbatas PT Tridaya Sakti Mandiri, yang
mengkhususkan diri dalam bidang environmental dredging.
Sama halnya dengan PT Wirana Nusantara Energy, PT Tridaya Sakti
Mandiri juga tergabung ke dalam BSA Group, suatu grup perusahaan yang
2 Profil PT Wirana Nusantara Energy, http://migas.esdm.go.id/apdn/uploads/Wirana%
20Nusantara %20Energy,%20PT2014.pdf, artikel diakses pada 15 Agustus 2017.
3 Profil PT Tridaya Sakti Mandiri, http://www.tsmdredging.com/aboutbsagroup.php, artikel
diakses pada 15 Agustus 2017.
44
berbasis di Indonesia. Grup ini bergerak dalam jasa pertambangan, energi, dan
lingkungan. BSA Group memiliki motto “one stop approach”,yaitu dengan
perusahaan- perusahaan yang tergabung di dalam grup ini, maka tersedia layanan
terpadu yang meliputi kegiatan pertambangan dari awal perencanaan
pertambangan sampai akhir, yaitu rekonstruksi lingkungan setelah kegiatan
pertambangan
Adapun Kegiatan usaha PT Tridaya Sakti Mandiri adalah reklamasi, yaitu
kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuai peruntukannya termasuk dalam hal ini adalah
memindahkan tanah atau sedimen yang terkena polusi.4 Pelayanan perusahaan ini
mencakup berbagai pasar, termasuk rekonstruksi lingkungan, pengerukan, supply
industry, fasilitas umum, urban development, water treatment dan lain
sebagainya.5
D. Permasalahan Hukum
Para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan dengan nomor putusan 489
K/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah sebagai berikut:
1. PT Wirana Nusantara Energy, berkedudukan di Graha Adi Media Lantai
1, Jalan Deplu Raya Nomor 6, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.-12330;
2. PT Tangkuban Perahu Geothermal Power, berkedudukan di gedung PT
Indonesia Power lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.18, Jakarta
12950;
4 PT Tridaya Sakti Mandiri, https://id.wikipedia.org/wiki/pengerukan artikel diakses pada 20
Agustus 2017.
5 PT Tridaya Sakti Mandiri, http://www.tsmdredging.com/abouttsm.php. artikel diakses pada
20 Agustus 2017.
45
3. PT Tridaya Sakti Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Jl.Deplu
Raya No.1, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan-12330
Pemohon pailit PT Wirana Nunsantara Energy adalah suatu perusahaan
berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pemboran sumur
panas bumi, dan termohon pailit yaitu PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
adalah suatu perseroan terbatas yang memperoleh konsesi untuk pengembangan
panas bumi di Gunung Tangkuban Perahu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat
sejak tahun 2009.
Kasus ini berawal dari PT Tangkuban Perahu mengadakan kerjasama dengan
PT Wirana Nusantara Energy untuk melakukan pengeboran sumur panas bumi di
Gunung Tangkuban Perahu, yang mana PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power adalah pemberi kerja, sedangkan PT Wirana Nusantara Energy adalah
penerima kerja.
Sejak awal termohon pailit selalu tertarik untuk mengadakan kerjasama
dengan pemohon pailit di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancah, Jawa
Barat untuk tiga titik lokasi pemboran, mengingat pemohon pailit dapat
menyediakan peralatan untuk pemboran panas bumi dengan RIG baru (brand
new) (yang selanjutnya disebut “Rig BSA#1”) . adapun rig tersebut telah
diperiksa kesiapannya oleh termohon pailit dan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.
Setelah Rig BSA#1 tersebut dinyatakan layak untuk digunakan, maka pada
tanggal 15 April 2014 pemohon pailit dan termohon pailit melakukan kerjasama
untuk pemboran panas bumi dengan sampai kedalaman 1500 M yang dibuat dan
ditanda tangani keduanya dengan perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014
tentang pekerjaan pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban
Perahu, Jawa Barat dengan addendum tertanggal 16 Juni 2014.
46
Disamping itu pemohon pailit dan termohon pailit telah setuju bahwa
pelaksanaan pekerjaan pemboran panas bumi di Sumur Kancah 3 dikerjakan
dengan sistem semi IPM (Integrated Project Manajement), dengan pengertian
sebagian kegiatan sub kontraktor yang di tunjuk oleh pemohon pailit disediakan
dan ditanggung pembayarannya terlebih dahulu oleh pemohon pailit. Untuk
kemudian ditagihkan kepada termohon pailit, dan sebagian kegiatan sub
kontraktor lainnya yang ditunjuk oleh termohon pailit disediakan dan ditanggung
pembayarannya oleh termohon pailit.
Pekerjaan pemboran yang dimulai pada tanggal 22 April 2014 sampai
dengan tanggal 20 Mei 2014, segala dan setiap biaya untuk pekerjaan-pekerjaan
pemboran tersebut telah dibayar oleh termohon. Namun sangat disayangkan,
menurut pemohon pailit tarif harian operasi (THO) , tarif harian siaga (THS) dan
penagihan atas pekerjaan dan material yang sama pemohon pailit menolak untuk
membayar kepada termohon pailit.
Kemudian ternyata pada kedalaman 612 M (enam ratus dua belas meter) Rig
BSA#1 tersebut terjepit dan mengalami kerusakan yang menyebabkan pemboran
panas bumi terhenti, dan menurut penuturan PT Wirana Nusantara Energy ini
disebabkan karena kurangnya pasokan air yang disediakan oleh termohon pailit.
Oleh karena itu pemohon pailit dan termohon pailit sepakat untuk mengganti Rig
BSA#1 tersebut dengan yang baru, namun pemohon pailit dalam gugatannya
mengatakan bahwa akan mengenyampingkan penggantian Rig BSA#1 dan atas
persetujuan termohon pailit maka dilakukan perbaikan terhadap Rig BSA#1
tersebut, dan pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari perbaikan Rig BSA#1 biaya
untuk perbaikannya ditanggung oleh termohon pailit.
Dilain pihak, PT Tangkuban Perahu Geothermal Power menyatakan bahwa
Rig BSA#1 yang terjepit adalah murni kesalahan PT Wirana Nusantara Energy,
dan disetujui bahwa pemohon pailit bersedia mengganti Rig BSA#1 dengan
47
drilling rig yang baru dengan seluruh biaya yang timbul akan menjadi tanggung
jawab PT Wirana Nusantara Energy, namun ternyata pemohon pailit tidak
melaksanakan kewajibannya. Dan pihak pemohon pailit telah meninggalkan
lokasi proyek dengan membawa semua peralatan pemboran dan pendukungnya,
pada kedalaman pemboran 612 mku jauh dari ketentuan dalam kontrak yaitu
1500 mku, tanpa ada upaya untuk mengganti dengan drilling rig yang rusak
dengan yang baru sesuai amandemen. Dan menurut PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power, seluruh dalil-dalil pemohon pailit yang mengklaim seolah-
olah termohon pailit setuju dengan penggunaan rig lama yang diperbaiki adalah
dalil-dalil karangan belaka dengan maksud itikad buruk hendak melarikan diri
dari kewajiban dan tanggung jawabnya harus mengganti dengan rig baru yang
telah disetujui dan disepakati serta ditandatangani bersama dalam amandemen.
Adapun setelah diperhitungkan oleh pemohon pailit, bahwasanya termohon
pailit memiliki tagihan sebesar US$3,451,787,77 ( tiga juta empat ratus lima
puluh satu ribu tujuh ratus delapah puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar
Amerika Serikat) dan Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta Sembilan
ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Yang
kemudian pemohon pailit melakukan penagihan-penagihan berupa surat tagihan
(invoices) pada tanggal 26 September 2014 dan surat tagihan pada tanggal 12
November 2014 yang telah diterima oleh termohon pailit, dalam hal mana setelah
lima hari kerja termohon pailit sama sekali tidak mempermasalahkan perihal
invoices yang diterima oleh termohon pailit.
Mengingat termohon pailit tidak juga melakukan pembayaran atas tagihan-
tagihan yang telah disampaikan pemohon pailit maka pemohon pailit kembali
menyampaikan surat surat penagihan pada tanggal 11 Desember 2014 dan surat
penagihan pada tanggal 2 Januari 2015. Kemudiaan karena tak kunjung ada
pembayaran dari PT Tangkuban Perahu Geothermal Power maka pemohon pailit
melayangkan somasi kepada termohon pailit, sebanyak dua kali somasi yang
48
mana somasi kedua dilakukan pada tanggal 10 April 2015 melalui surat nomor
55/EMP-RS/IV/15.
Pada tanggal 16 April 2015, PT Wirana Nusantara Energy mengalihkan
sebagian hak tagihnya terhadap PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
sebesar US$1,286,577.31 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus
tujuh puluh tujuh dan tiga puluh satu sen dolar Amerika Serikat) dan
Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh enam
ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Tridaya Sakti Mandiri
secara cessie, yang beralamat di Graha Adhi Media Office Park Unit 3, Lantai 2
(dua), Jalan Deplu Raya No.6 kelurahan Bintaro, kecamatan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan 12330, berdasarkan akta jual beli piutang (hak tagih) Nomor 16
tertanggal 16 April 2015 dan akta pemindahan pengalihan sebagian hak tagih
Nomor 17 tertanggal 16 April 2015 yang kedua-duanya dibuat oleh dan
dihadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn.
Kemudian pada tanggal 30 April 2015, PT Wirana Nusantara Energy sebagai
kreditor mengajukan surat permohonan pailit terhadap PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power sebagai debitor yang diajukan kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, PT Wirana Nusantara Energy (selanjutny
pemohon pailit) menyatakan bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
mempunyai utang yang dapat ditagih dan dua kreditor.
Atas permohonan pailit yang diajukan pemohon pailit tersebut, termohon
pailit lalu memberikan jawaban yang membantah bahwa dirinya telah memenuhi
syarat dijatuhi putusan pailit sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dalam jawabannya, termohon pailit banyak membantah pernyataan
pemohon pailit baik dalam eksepsinya maupun dalam jawaban pokok
perkaranya. Termohon pailit mempermasalahkan dalam hal perkara kepailitan
49
yang diajukan oleh pemohon pailit adalah kompetensi absolut, karena menurut
termohon pailit perkara ini harus diajukan ke dalam BANI (Badan Arbitrase
Nasional Indonesia) karena dalam klausul perjanjian nomor
001.PJ/060/TPGP/2014 menyebutkan bahwa apabila ada sengketa akan
diselesaikan di BANI, lagi pula menurut termohon pailit pekerjaan yang
dilakukan oleh pemohon pailit telah dibayar segala pekerjaannya sampai
pengeboran kedalaman 612 meter, karena sesudah kedalaman 612 meter,
pemohon pailit tidak melanjutkan pekerjaannya dengan alasan alat pengeboran
(Rig BSA#1) sudah tidak berfungsi, sehingga yang seharusnya diperkarakan
adalah pemohon pailit karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
perjanjian dengan pengeboran kedalaman 1500 meter.
Selain mempermasalahkan kompetensi, termohon pailit juga
mempermasalahkan permohonan pemohon pailit yang tidak jelas dan kabur
(obscuur libel) karena menurut termohon pailit sesuai perjanjian total nilai
kontrak adalah tetap yaitu USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu
seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) dan sesuai dengan kewajibannya
dalam kontrak tersebut termohon pailit telah membayar kepada pemohon pailit
sebesar USD 979,605.15 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus
lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp.260.790.004,00 (dua ratus
enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah),
sedangkan pemohon mendalilkan jumlah keseluruhan tagihan terhadap termohon
pailit sebesar US$ 3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat) dan
Rp.618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh
enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
Oleh karena tagihan tersebut masih dipersoalkan, maka termohon pailit
membantah bahwa PT Wirana Nusantara Energy adalah kreditur dari termohon
pailit, begitu juga dengan PT Tridaya Sakti Mandiri, termohon membantah
50
keberadaannya, karena menurut termohon pailit ternyata pula cessie PT. Tridaya
Sakti Mandiri berasal dari kreditor abal-abal yang sama (pemohon pailit).
Seandainya pun tagihan tersebut benar adanya, termohon pailit tetap
menolak PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai krediturnya, karena proses jual beli
tagihan (cessie) antara Pemohon Pailit dengan PT. Tidaya Sakti Mandiri
sebagaimana yang didalilkan terlihat janggal, karena PT. Tridaya Sakti Mandiri
dalam membeli tagihan tersebut tidak mengkonfirmasi lebih dahulu kepada
termohon pailit yang dianggap sebagai debitor seperti lazimnya pihak yang
beritikad baik, kemudian termohon pailit pun tidak pernah menerima
pemberitahuan dan menyetujui tentang pengalihan piutang secara cessie yang
dilakukan oleh pemohon pailit dengan PT Tridaya Sakti Mandiri, sehingga akta
cessie tersebut tidak legal.
Pada tanggal 29 Juni 2015, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan
Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst. Memutuskan untuk
mengabulkan permohonan pemohon pailit yang pertimbangannya sebagai
berikut:6
1. Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama termohon untuk menentukan
Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Pemohon merupakan
kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga, maka haruslah
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi yang kedua berdasarkan
pertimbangan sebagaimana tersebut maka majelis berpendapat bahwa
kesepakatan penyelesaian arbitrase yang disepakati antara Pemohon dengan
Termohon tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit dari Pemohon,
6 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst. (tanggal 20
Agustus 2017)
51
dengan demikian, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon
tidak beralasan dan haruslah ditolak;
3. Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan
oleh pemohon dalam perjanjian jasa pemboran panas bumi, bahwa benar
termohon tidak bisa membayar upah atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan
oleh termohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah terdapat tagihan yang harus dibayar oleh Termohon Pailit
kepada Pemohon Pailit, dalam hal ini Pemohon Pailit sebagai yang berhak
menerima pembayaran yaitu sebagai Kreditor yang memiliki piutang kepada
Termohon (PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power) yang dalam hal ini
disebut sebagai Debitor yang memiliki hutang;
4. Menimbang, bahwa di samping Pemohon Pailit, di persidangan dari bukti-
bukti KL - 1 sampai dengan KL -12b didapatkan fakta bahwa terdapat
Kreditur lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri, yaitu selaku pihak yang
membeli sebagian tagihan Pemohon Pailit (PT. Wirana Nusantara Energy)
kepada Termohon Pailit (PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power) sebesar
US $ 3,451,787,77 (Tigajuta Empatratus Limapuluh Saturibu Tujuhratus
Delapanpuluh Tujuh dan Tujuhpuluh Sen US Dollar) dan Rp 618.926.875,00
(Enamratus Delapan belas juta Sembilan ratus Duapuluh Enamribu
Delapanratus Tujuhpuluh Lima Rupiah) yang dibeli oleh PT. Tridaya
Sakti Mandiri dengan sekurang- kurangnya atau setara dengan uang sebesar
Rp. 15.000.000.000,- (Limabelasmilyar Rupiah dan Rp. 5.000.000.000,-
(Limamilyar Rupiah), yaitu didapatkan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Piutang bertanggal 27 Maret 2015 ( bukti KL - 2 /P - 66); Perjanjian Jual
Beli piutang bertanggal 09 April 2015 ( bukti KL - 4/P - 67 ); Akta Jual Beli
Piutang (Hak Tagih) nomor 16 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh dan
dihadapan notaris Emmyra Fauzia Kariana,SH.Mkn (bukti KL - 6 /P - 68);
Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih (Cessie) tertanggal 16 April
2015 (bukti KL-7/P-69);
52
5. Menimbang, bahwa meskipun dibantah oleh Termohon, namun
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kreditor Lain, Majelis Hakim
berpendapat dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon
terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan Kreditur lain yaitu PT. Tridaya
Sakti Mandiri dan atas hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih di
muka pengadilan;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah
dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon
tentang agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat
dikabulkan.
Menimbang putusan pengadilan niaga tersebut, termohon mengajukan
kasasi, menurut pemohon kasasi, Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti telah
melampaui batas dan wewenang serta telah salah menerapkan hukum yang
berlaku saat memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit yang
diajukan oleh pemohon kasasi. Menurut pemohon kasasi Majelis Hakim Judex
Facti telah melampaui wewenang dalam mengadili pokok perkara, karena pokok
perkara sebenarnya adalah sengketa wanprestasi, dan telah salah menerapkan
hukum mengenai pembuktian dalam penerapan alat bukti surat dalam
persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat
fakta atau keadaan secara sederhana dapat membuktikan pemohon kasasi telah
memiliki dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih.
Melihat alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex
Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabulkan permohonan kasasi
PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan membatalkan putusan Pengadilan
53
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN
Niaga Jkt.Pst, yang juga berakibat pembatalan status pailit PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power
Adapun majelis hakim kasasi membatalkan status pailit PT Tangkuban
Perahu Geothermal Power dengan pertimbangan sebagai berikut:7
1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah
pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran
yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausula perjanjian harus
diselesaikan oleh BANI;
2. Bahwa Lagi pula Judex Facti terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya
karena argumantasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah
merupakan upaya terakhir;
3. Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan
pekerjaan pemboran reseach well dan coring bukan hutang piutang sehingga
untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi
dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Pemohon, karena itu perkara a quo bukan berkara yang pembuktiannya dapat
dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8
ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU; bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam perkara a
quo ditolak untuk seluruhnya.
7 Mahkamah Agung Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst, (tanggal 20 Agustus
2017)
54
BAB IV
ANALISIS ASAS LEGALITAS PENGAJUAN PAILIT
A. Legalitas Pengajuan Pailit Oleh PT Wirana Nusantara Energy yang
Didasarkan Atas Cessie Sebagian Piutang PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power
Legalitas adalah suatu unsur yang terpenting dalam hal perbuatan hukum
seperti pengalihan piutang karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau
mengesahkan suatu pengalihan piutang sehingga sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sebelum membahas mengenai legalitas cessie atas sebagian piutang yang
dilakukan oleh PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti Mandiri,
ada baiknya kita harus melihat dulu apakah benar PT Wirana Nusantara Energy
adalah kreditor dari PT Tangkuban Perahu, karena pada proses jawab menjawab
dalam persidangan Pengadilan Niaga PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
membantah bahwa ia adalah debitor dari PT Wirana Nusantara Energy.
Majelis hakim pengadilan niaga menjatuhkan vonis pailit kepada PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power, dalam pertimbangan hukumnya, majelis
hakim berpendapat bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal Power telah
memenuhi syarat untuk pailit, adapun esensi adanya utang yang didasarkan
majelis hakim bersumber dari pemenuhan upah dari pekerjaan pemboran panas
bumi yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 beserta
addendumnya.
Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, terlihat bahwa
majelis hakim dalam mendalilkan debitor mempunyai utang mendasarkan pada
pengertian utang secara luas. penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis
hakim tersebut telah tepat. Pada prakteknya telah dikenal dua jenis utang, yaitu
utang dalam arti luas dan utang dalam arti sempit. Utang dalam arti sempit
adalah utang berupa uang atau dapat dikatakan utang yang timbul dari konteks
55
perjanjian utang piutang saja, sedangkan utang dalam arti luas adalah utang yang
timbul tidak hanya berasal dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga
segala kewajiban yang merupakan debitur atas kreditur yang belum dipenuhi dan
wajib dipenuhinya.
Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 sendiri menganut
utang dalam arti luas karena utang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini
tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau
perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-
undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang,1 atau dapat di
artikan segala kewajiban yang merupakan debitur atas kreditur yang belum
dipenuhi dan wajib dipenuhinya.
Kewajiban debitur disini adalah merujuk pada ketentuan pasal 1234 KUH
Perdata, merupakan suatu kewajiban adalah kewajiban untuk memberikan
sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu, dan/atau kewajiban untuk tidak
melakukan sesuatu, yang sama sekali belum dipenuhi oleh pihak debitor kepada
kreditor dan bila tidak dipenuhi maka sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH
Perdata, kreditor berhak mendapatkan pemenuhan kewajiban debitor dari harta
kekayaan debitor.
Hal ini sejalan dengan kasus yang diangkat penulis, dimana utang yang
dimaksudkan oleh majelis hakim adalah utang dalam pengertian luas yang
berasal dari pemenuhan upah dari perjanjian kerja sama
Nomor:001.PJ/060/TPGP/2014 tentang pekerjaan pemboran Research Well dan
Coring di WKP Tangkuban Perahu Provinsi Jawa Barat dengan perubahan
(addendum) tertanggal 16 Juni 2014.
Dalam sengketa kepailitan antara PT Wirana Nusantara Mandiri Energy
dengan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power ini, penilaian adanya utang
tersebut tidak hanya dilakukan terhadap satu kreditor, namun juga kreditor
1 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.Ketiga), h., 11
56
lainnya karena utang yang dimaksud disini adalah adanya utang debitor kepada
lebih dari satu kreditor yaitu utang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power
kepada PT Wirana Nusantara Energy dan Utang PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power kepada PT Tridaya Sakti Mandiri.
Kemudian dalam pertimbangan majelis hakim selanjutnya untuk
membuktikan bahwa adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, majelis
hakim menggunakan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon pailit yaitu Invoice
bukti P-1 sampai dengan P-39 serta bukti P-40 dan P-41 telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 6 Perjanjian dan telah disampaikan kepada Termohon serta
telah diadakan somasi yang pertama (bukti P- 61) dan Somasi kedua (bukti
P- 63) tidak ada pembayaran oleh Termohon maka menurut hemat Majelis
Hakim tagihan-tagihan yang dibuat Pemohon tersebut telah jatuh tempo untuk
dibayarkan.
Dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga perlu
dipertanyakan kemandiriannya dalam menangani dan memutus suatu perkara.
Hakim tidak benar-benar memahami bagaimana klausul tentang timbulnya utang
atas tagihan-tagihan yang disampaikan pemohon tidak berdasar pada Perjanjian
Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 beserta addendum perjanjian tersebut,
Sebenarnya pemohon pailit lah yang melakukan cidera janji atau wanprestasi
karena telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman 612 meter yang
seharusnya selesai pengeboran pada kedalaman 1500 meter, hal ini telah
menunjukkan bahwa utang yang dimaksudkan majelis hakim masih
diperselisihkan para pihak.
Menurut penulis, dalam pertimbangan di atas majelis hakim hanya berat
sebelah terbukti dengan hanya melihat bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon
pailit yaitu P1-P39,P40,P41,P61,P63, tanpa memperhatikan substansi dari
perjanjian utama dan amandemen yang dilakukan keduanya. Jadi, dapat
dikatakan utang dalam kasus ini masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut
karena keberadaan utang masih dibantah oleh termohon pailit.
57
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , menjelaskan bahwa
mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut
adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor.
Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban
utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah
ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya
jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.2
Pada dasarnya kalau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih masih
diperselisihkan kedua belah pihak, ini biasanya membutuhkan pembuktian
lanjutan yang tidak bisa sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif lama,
sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa karena masih ada perdebatan
dengan adanya syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seharusnya
ini menjadi perkara yang tidak bisa dibuktikan dengan sederhana, oleh karena itu
seharusnya majelis hakim menolak permohonan pailit dari PT Wirana Nusantara
Energy. Dalam pasal 8 ayat (4) menegaskan :
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih
Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dan kalau
masih diperdebatkan adanya utang dan adanya dua kreditor itu artinya tidak
terbukti secara sederhana dan akan membutuhkan pembuktian lebih lanjut
sehingga tidak menjadi kewenangan pengadilan niaga. Sedangkan perbedaan
besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit
tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
2 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.2003), h., 143
58
Kemudian berkaitan dengan adanya minimal dua kreditor, dalam kasus
kepailitan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan PT Wirana
Nusantara Energy, PT Wirana Nusantara Energy mengakui bahwa pihaknya telah
mengalihkan sejumlah piutangnya secara cessie kepada PT. Tridaya Sakti
Mandiri sebesar US$1,286,577.31 dan Rp.618.926.875,00, dan karena hal itu
menurut PT Wirana Nusantara Energy bahwa PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power layak untuk dipailitkan karena kondisinya sudah memenuhi persyaratan
untuk dipailitkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Kepailitan.
Dalam pengalihan piutang ini, pemohon pailit tidak mengalihkan seluruh
piutangnya terhadap termohon pailit kepada PT Tridaya Sakti Mandiri, akan
tetapi hanya sebesar US$1,286,577.31 dan Rp.618.926.875,00, sehingga
pemohon pailit tetap memiliki hak tagih kepada termohon pailit. Cessie yang
demikian dikenal dengan cessie sebagian/ cessie parsial. Cessie sebagian tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan karena memang peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang cessie hanya dapat ditemukan
dalam pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang mana hanya mengatur
mengenai pelaksanaan/mekanisme dan akibat hukum cessie.
Cessie sebagian lahir dari praktik dalam masyarakat, dan sejauh ini tidak
terlarang karena memang tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melarangnya.
Cessie sebagian memiliki mekanisme dan pengaturan yang hampir sama dengan
cessie pada umumnya. Hanya saja dalam cessie sebagian memang telah terjadi
penggantian kreditor, tetapi penggantian kreditornya hanya untuk sebagian
piutangnya saja, sebagian piutang yang lain masih dimiliki oleh kreditor yang
lain. Sehingga, kedudukan cedent atas sebagian dari piutangnya telah digantikan
oleh cessionaris, yang berarti cessionaris juga memiliki segala hak yang dimiliki
oleh cedent terhadap cessus dan dapat dipergunakan sepenuhnya sesuai dengan
perjanjian antara cedent dengan cessus yang menimbulkan utang piutang kecuali
59
dalam perjanjian antara cedent dengan cessionaris telah ditentukan lain mengenai
pembagian hak-haknya terhadap cessus.
Jadi, jika dilihat dari kasus yang diangkat penulis ini, cessie atas sebagian
piutang yang dilakukan oleh pemohon pailit dengan PT Tridaya Sakti Mandiri ini
dibolehkan dan legal karena tidak ada satu ketentuan pun dalam perundang-
undangan yang melarang dibuatnya cessie atas sebagian piutang.
Termohon pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam
jawabannya mengatakan kejanggalan dalam pengalihan piutang cessie yang
dilakukan oleh PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti mandiri,
ini disebabkan karena termohon pailit tidak pernah menerima akta cessie antara
pemohon pailit dengan PT Tridaya Sakti Mandiri melalui exploit juru sita dan
tidak pernah mengakui/menyetujui akta cessie tersebut, sehingga menurut
termohon pailit keberadaan cessie PT Tridaya Sakti Mandiri tidak mempunyai
kekuatan mengikat apapun terhadap termohon pailit.
Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu
dijual oleh kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditor baru,
namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi
dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru.3
Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata adalah satu-satunya pengaturan
dalam Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang cessie. Pasal tersebut
bahkan tidak menyebutkan kata cessie. Cessie sendiri merupakan istilah yang
lahir dari doktrin, sehingga untuk pengaturan mengenai cessie yang lebih
terperinci harus melihat pendapat-pendapat dan penafsiran dari ahli hukum. Pasal
613 ayat (1) KUH Perdata:
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang
lain.
3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), h., 71
60
Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata:
Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui
dan diakuinya.
Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata tersebut mengindikasikan cessie tidak
mempunyai akibat hukum kepada cessus kecuali cessie tersebut telah
diberitahukan kepada cessus atau disetujui dan diakui oleh cessus secara tertulis.
Hal ini berarti bahwa jika telah dilakukan salah satu ketentuan di atas
(pemberitahuan atau persetujuan dan pengakuan secara tertulis dari debitor)
maka cessie sudah mempunyai akibat hukum bagi debitor. Kemudian dalam
pasal 613 ayat (2) KUH Perdata tersebut tidak mengatur siapa yang harus
memberitahukan bahwa telah terjadi pengalihan hak melalui cessie kepada
cessus. Dengan demikian siapa saja baik cedent maupun cessionaris dan bahkan
pihak ketiga diluar perjanjian cessie pun dapat memberitahukan adanya cessie
tersebut kepada cessus.
Mengenai permasalahan ini, J.Satrio memberi pendapat bahwa
pemberitahuan harus melalui exploit juru sita. Hal ini disebabkan karena dalam
redaksi aslinya Burgerlijk Wetboek (BW) pemberitahuan itu harus melalui
Betekening yang maksudnya adalah pemberitahuan resmi melalui exploit juru
sita.4
Namun, dengan semakin berkembangnya zaman dimana tugas juru sita
pengadilan yang semakin sibuk sehingga sulit untuk dimintakan memberitahukan
telah dilakukannya cessie dan juga terkendala masalah biaya, maka dalam
praktiknya sekarang ini, pemberitahuan telah berubah menjadi pemberitahuan
secara tertulis saja kepada cessus, yang terpenting adalah adanya bukti bahwa
pemberitahuan itu telah sampai pada cesssus.
4 J. Satrio, Cessie Tagihan Atas Nama, (Jakarta:Yayasan DNC, 2012), h., 31
61
Jadi, dapat disimpulkan bahwa bantahan dari termohon pailit mengenai
cessie atas sebagian piutang pemohon pailit dengan PT Tridaya Sakti Mandiri
yang tidak dapat pemberitahuan dari exploit juru sita tidak beralasan. dan
berdasarkan ketentuan pasal 613 KUH Perdata cessie ini telah sesuai dikarenakan
cessie yang dibuat oleh PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti
Mandiri berdasarkan akta jual beli piutang (hak tagih) Nomor 16 tertanggal 16
April 2015 dan akta pemindahan pengalihan sebagian hak tagih Nomor 17
tertanggal 16 April 2015 yang kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris
Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn. yang kemudian PT Tridaya Sakti Mandiri
telah memberitahukan kepada termohon pailit dengan nomor surat
53/SPEM/TSM/IV/2015 pada tanggal 17 April 2015 dengan bukti tanda terima
No.05/TT-TSM.TPGP/2015 tertanggal 20 April 2015.
Majelis hakim Pengadilan niaga menganggap cessie yang dilakukan oleh
pemohon pailit sudah mempunyai legalitas karena telah memenuhi unsur-unsur
dalam pelaksanaan cessie hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang
menyatakan bahwa meskipun dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan Kreditor Lain, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-
bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon terbukti memiliki utang
kepada Pemohon dan Kreditur lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri dan atas
hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan”.
Menurut penulis, majelis hakim hanya terfokus pada terjadinya cessie
berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan cessie, padahal jika majelis
hakim lebih jeli dalam melihat latar belakang terjadinya cessie, majelis hakim
akan melihat ada hal-hal yang patut dipertanyakan adalah pernyataan dari pihak
pemohon pailit bahwa cessie atas sebagian piutang tersebut dilakukan guna untuk
membayar operasional pekerjaan pemboran panas bumi dan membayar gaji
karyawan.
Jika memang alasan dilakukannya cessie tersebut hanya untuk membayar
operasional pekerjaan pemboran dan gaji karyawan, mengapa hanya sebagian
62
piutang saja yang dialihkan? Mengapa tidak seluruh piutangnya yang dialihkan?
Dengan adanya pengalihan seluruh piutang, pemohon pailit justru akan
mendapatkan kembali piutangnya dan otomatis uang hasil penjualan piutang
tersebut akan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak hanya membayar
operasional pekerjaan pemboran panas bumi dan membayar gaji karyawan, akan
tetapi akan bisa mengembangkan perusahaan pemohon pailit lebih baik lagi.
Kemudian keanehan selanjutnya adalah dalam hal pembuatan cessie antara
PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti Mandiri karena cessie
tersebut telah diberitahukan padal tanggal 17 April 2015. dan secara tiba-tiba
pada tanggal 30 April 2015 PT Wirana Nusantara Energy mengajukan
permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari tanggal
yang jaraknya sangat dekat sekali yaitu 13 hari, penulis berpendapat bahwa
proses pengalihan piutang secara cessie tersebut di indikasi ada unsur itikad tidak
baik karena seolah-olah proses cessie yang dilakukan oleh pemohon pailit
semata-mata dengan tujuan untuk mempailitkan termohon pailit, karena kalau
melalui proses perdata akan membutuhkan waktu yang lama dan proses
pembuktian yang rumit untuk menagih utang termohon pailit tersebut.
Bahwa karena cessie merupakan perjanjian kebendaan yang timbul dari
suatu peristiwa perdata yang mendasarinya, maka jelas pelaksanaan cessie atas
sebagian piutang tersebut mengandung unsur itikad tidak baik, secara otomatis
niat dari pada PT Wirana Nusantara Energy untuk mempailitkan PT Tangkuban
Perahu Geothermal Power ada sejak dibuatnya perjanjian jual beli piutang
keduanya.
Sebagaimana dipahami bahwa substansi itikad baik dalam pasal 1338 KUH
Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya
muncul sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dimaknai
dalam keseluruhan proses perjanjan, artinya itikad baik harus melandasi
63
hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian, dan pelaksanaan
perjanjian.5
Dengan demikian, dalam pembuatan perjanjian jual beli piutang tersebut
harus tunduk pada ketentuan buku III KUH Perdata tentang perikatan. Lalu,
dengan melihat adanya itikad tidak baik dari pelaksanaan perjanjian, bukankah
hal ini telah melanggar ketentuan dalam buku III KUH Perdata?
Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan suatu perjanjian, perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, maupun
kesusilaan. Dengan adanya itikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut maka perjanjian jual beli piutang yang dilakukan oleh PT Wirana
Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti Mandiri telah melanggar ketentuan
pasal 1338 KUH Perdata. Itikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut
juga terlihat dengan telah dilanggarnya ketentuan pasal 1340 ayat (2) KUH
Perdata, yang menyatakan:
suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak
dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal
yang diatur dalam pasal 1317.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus ini PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power telah dirugikan oleh tindakan hukum PT Wirana Nusantara
Energy dalam pelaksanaan cessie atas sebagian piutangnya karena pada akhirnya
PT Wirana Nusantara Energy hanya dalam jangka waktu 13 hari setelah
dilakukan pemberitahuan adanya cessie kepada PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power, kemudian mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power.
Selain itu, dari pelaksanaan perjanjian tersebut berarti dapat disimpulkan
dalam pembuatan perjanjiannya telah ada niat tidak baik untuk menagih utang
dengan cara yang tidak biasa yaitu dengan memanfaatkan lembaga kepailitan
5 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Kencana, 2014), h.139
64
untuk mempailitkan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Dengan
mendasarkan pada akibat kepailitan yang diterima oleh debitor, maka dapat
dikatakan bahwa tujuan pengalihan piutang tersebut telah melanggar kepentingan
umum karena mengakibatkan debitor kehilangan haknya dalam kaitannya dengan
harta kekayaannya dan segala perikatan yang dibuat debitor sebelum putusan
pailit akan diambil alih kurator dan dipenuhi hanya apabila perikatan tersebut
membawa bagi harta pailit. Jadi, hal ini tentunya akan sangat tidak
menguntungkan para pihak yang telah mengadakan perjanjian yang telah
disepakati akan digantungkan berdasarkan ada tidaknya keuntungan yang didapat
apabila melaksanakan perjanjian tersebut.
Ditambah lagi bahwa karena dalam hal ini debitor adalah perusahaan yang
berbentuk perseroan terbatas, maka otomatis telah mempekerjakan banyak
karyawan di perusahaan. Tentunya dengan akibat kepailitan yang akan diterima
PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dapat menimbulkan kekhawatiran
bagi para karyawannya yang awam terhadap hukum bahwa mereka akan
kehilangan pekerjaannya apabila debitor pailit. Hal tersebut tentunya akan
mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan
bahwa pembuatan perjanjian itu sendiri secara tidak langsung telah melanggar
ketentuan pasal 1337 KUH Perdata.
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata
bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi salah satu syarat
objektif, yaitu sebab yang halal, yang berarti bahwa sebab dari diadakannya
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban
umum, maupun kesusilaan, artinya suatu perjanjian tidak hanya melihat isi
perjanjian itu sendiri, namun tetap secara keseluruhan berpegangan pada undang-
undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.6 Dalam hal ini, PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power sebagai pihak ketiga dari PT Wirana Nusantara Energy
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1990), h.94
65
dengan PT Tridaya Sakti Mandiri, dimana tidak hanya melihat isi dari perjanjian,
namun pembuatan perjanjian secara keseluruhan harus tidak bertentangan dengan
Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, syarat
objektif sahnya perjanjian “sebab yang halal” dalam perjanjian beli piutang
tersebut tidak terpenuhi karena bertentangan dengan ketertiban umum. oleh
karena itu, karena perjanjian pengalihan piutang cessie atas sebagian piutang
yang merupakan penyerahan dari piutang tersebut menjadi tidak sah karena
apabila peristiwa perdata yang dalam hal ini perjanjian telah melanggar undang-
undang, maka penyerahannya berupa cessie juga ikut dinyatakan tidak sah.
Dengan demikian dalam perkara tersebut seharusnya secara ex-officio
majelis hakim dapat melihat bahwa perjanjian pengalihan piutang secara cessie
yang dilakukan oleh PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti
Mandiri telah melanggar hukum karena pelaksanaan perjanjian tersebut telah
merugikan pihak PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Dengan demikian
PT Wirana Nusantara seharusnya tidak berhak mengajukan kepailitan bagi PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power dikarenakan legalitas cessie yang
didasarkan untuk memenuhi dua kreditor telah melanggar hukum.
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus pailit PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam perkara Nomor 09/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pertimbangan hakim adalah alasan atau argumen hakim dalam memutus
suatu perkara. Di dalam hal ini sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara,
majelis hakim harus terlebih dahulu mempelajari permohonan kepailitan yang
diajukan oleh pemohon. Mencermati putusan pengadilan, ratio decidendi berdiri
sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara
hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin “stare decisis”
(untuk mengikuti apa yang telah diputuskan terdahulu), tidak seperti obiter dicta
(ketentuan untuk tidak mengikuti putusan terdahulu), seperti komentar yang
66
dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi
tidak menarik dari keputusan hukum.7
Dalam perkara nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan
untuk mengabulkan pengajuan pailit dari PT Wirana Nusantara Energy terhadap
PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dikarenakan pengajuan kepailitan
telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan niaga
mengabulkan kepailitan PT Tangkuban Perahu adalah didasarkan atas adanya
utang dalam perjanjian jasa pemboran panas bumi, bahwa termohon tidak bisa
membayar upah atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh termohon,
sehingga dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah
terdapat tagihan yang harus dibayar oleh termohon pailit kepada pemohon pailit,
dan juga terhadap kreditor lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri, selaku pihak
yang membeli sebagian tagihan pemohon pailit (PT. Wirana Nusantara Energy)
kepada Termohon Pailit (PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power) sebesar US
$ 3,451,787,77 (Tigajuta Empatratus Limapuluh Saturibu Tujuhratus
Delapanpuluh Tujuh dan Tujuhpuluh Sen US Dollar) dan Rp 618.926.875,00
(Enam ratus Delapan belas juta Sembilan ratus Dua puluh Enam ribu Delapan
ratus Tujuh puluh Lima Rupiah) yang dibeli oleh PT. Tridaya Sakti Mandiri
dengan sekurang- kurangnya atau setara dengan uang sebesar Rp.
15.000.000.000,- (Limabelasmilyar Rupiah dan Rp. 5.000.000.000,- (Limamilyar
Rupiah),
Dalam persidangan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power membantah
bahwa ia berkewajiban membayar upah pekerjaan pemohon karena menurut PT
7 Racio Decidendi, http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html artikel
diakses pada 22 Agustus 2017.
67
Tangkuban Perahu Geothermal Power, pemohon pailitlah yang melakukan
wanprestasi, bagaimana mungkin pemohon pailit mendapatkan upah pekerjaan
sedangkan ia sendiri tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang
disepakati yaitu menyelesaikan pekerjaan pada kedalaman 1500 meter (hal ini
telah diakui pemohon pailit dalam gugatannya pada halaman 7). Namun majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit a quo
beranggapan bahwasanya utang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dapat
dibuktikan secara sederhana keberadaannya.
C. Analisa Penulis
Setelah mengikuti duduk perkara kasus kepailitan antara PT Tangkuban
Perahu Geothermal Power dengan PT Wirana Nusantara Energy serta PT Tridaya
Sakti Mandiri, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk dianalisis.
Pertama, legalitas pengajuan pailit PT Wirana Nusantara Energy yang
didasarkan atas cessie sebagian piutang, secara kasat mata memang cessie yang
dilakukan oleh PT Wirana Nusantara Energy ini sekilas telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam pasal 613 KUH Perdata yaitu penyerahan
cessie harus dibuat dengan akta otentik maupun dibawah tangan dan harus
diberitahukan kepada debitor, namun karena akta cessie ini didapat dari
melanggar hukum seharusnya cessie ini batal demi hukum. yaitu telah melanggar
ketentuan perundang-undangan hal ini didapat dari adanya itikad tidak baik dari
PT Wirana Nusantara Energy memanfaatkan lembaga kepailitan sebagai wadah
untuk menagih utang PT Tangkuban Perahu Geothermal Power.
Adanya itikad tidak baik dari PT Wirana Nusantara Energy terlihat ketika
alasan dilakukannya cessie tersebut hanya untuk membayar operasional pekerjaan
pemboran dan gaji karyawan, mengapa hanya sebagian piutang saja yang
dialihkan? Mengapa tidak seluruh piutangnya yang dialihkan? Dengan adanya
pengalihan seluruh piutang, pemohon pailit justru akan mendapatkan kembali
piutangnya dan otomatis uang hasil penjualan piutang tersebut akan dapat
digunakan untuk tujuan yang tidak hanya membayar operasional pekerjaan
68
pemboran panas bumi dan membayar gaji karyawan, akan tetapi akan bisa
mengembangkan perusahaan pemohon pailit lebih baik lagi.
Kemudian itikad tidak baik tersebut juga tercermin dalam hal pembuatan
cessie antara PT Wirana Nusantara Energy dengan PT Tridaya Sakti Mandiri
karena cessie tersebut telah diberitahukan padal tanggal 17 April 2015. dan
secara tiba-tiba pada tanggal 30 April 2015 PT Wirana Nusantara Energy
mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari
tanggal yang jaraknya sangat dekat sekali yaitu 13 hari, penulis berpendapat
bahwa proses pengalihan piutang secara cessie tersebut di indikasi ada unsur
itikad tidak baik karena seolah-olah proses cessie yang dilakukan oleh pemohon
pailit semata-mata dengan tujuan untuk mempailitkan termohon pailit, karena
kalau melalui proses perdata akan membutuhkan waktu yang lama dan proses
pembuktian yang rumit untuk menagih utang termohon pailit tersebut.
Dengan demikian legalitas cessie yang dilakukan oleh PT Wirana Nusantara
Energy dengan PT Tridaya Sakti Mandiri telah melanggar ketentuan 1338 ayat
(3) KUH Perdata dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Selain itu, tindakan hukum cessie atas sebagian piutang PT Wirana Nusantara
Energy sebagai upaya untuk mempailitkan PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 1340 KUH Perdata
dimana pelaksanaaan suatu perjanjian tidak boleh merugikan para pihak yang ada
dalam perikatan, juga pihak ketiga yang tidak termasuk dalam perikatan tersebut.
Hal ini jelas telah merugikan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power. Secara
tidak langsung juga akibat hukum pernyataan status kepailitan yang diterima oleh
PT Tangkuban perahu Geothermal Power mengakibatkan kekhawatiran bagi para
karyawannya yang awam terhadap hukum bahwa mereka akan kehilangan
pekerjaannya apabila debitor pailit. Hal tersebut tentunya akan mengganggu
ketertiban umum dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pembuatan
perjanjian itu sendiri secara tidak langsung telah melanggar ketentuan pasal 1337
KUH Perdata.
69
Kedua, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus
pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam perkara nomor
09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah didasarkan atas adanya utang
dalam perjanjian jasa pemboran panas bumi, bahwa termohon tidak bisa
membayar upah atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh termohon,
sehingga dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah
terdapat tagihan yang harus dibayar oleh termohon pailit kepada Pemohon Pailit,
dan juga terhadap kreditor lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri, selaku pihak
yang membeli sebagian tagihan pemohon pailit secara cessie (PT. Wirana
Nusantara Energy) dengan demikian menurut majelis hakim pengadilan niaga
termohon pailit telah memenuhi syarat untuk dipailitkan karena telah sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Adanya utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu
pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunnatullah yang sudah digariskan
oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan bahwa
jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu
tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya.
ى فاكتبوه يا أيها الرين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ........”
(Al- Baqarah/2: 282)
Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya
harus tercatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti
otentik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada
bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini
70
memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak
sehingga ada pihak yang dirugikan.8
Jika dikaitkan dengan kasus yang diangkat penulis jelas terlihat bahwa esensi
adanya utang yang dimaksud pemohon pailit tidak mempunyai pembuktian yang
sempurna yaitu bukti otentik seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa
apabila ada utang diantara para pihak harus dicatatkan, karena diketahui utang
yang didalilkan berasal dari pemenuhan upah pekerjaan dalam perjanjian
kerjasama yang tidak ada bukti tertulis atau bukti otentik menyatakan bahwa PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power mempunyai utang kepada PT Wirana
Nusantara Energy.
Menurut penulis, dalam hal pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat tidaklah sesuai dengan kasus keadaan yang sebenarnya, karena
adanya pengertian yang berbeda dari masing-masing pihak terkait dengan
pengakuan utang, tentu saja hal ini menjadikan syarat yang ada pada Undang-
Undang Kepailitan yang mengharuskan adanya utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih tidak terpenuhi. Syarat yang terdapat dalam Undang-Undang
Kepailitan, yang memperluas pengertian utang yang tidak hanya lahir dari
perjanjian pinjam-meminjam, namun juga yang lahir dari suatu perikatan,
menjadikan pengakuan utang dari masing-masing pihak sangat penting
keberadaannya, dan juga mengenai apa yang majelis hakim katakan sebagai
utang.
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , menjelaskan bahwa
mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut
adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor.
Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban
utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah
8 Aziz Ramdansyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”. Vol. 4, No. 1, Juni 2016
71
ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya
jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.9
Majelis hakim menilai bahwa PT Tangkuban Perahu geothermal Power tidak
membayar upah pekerjaan dari PT Wirana Nusantara Energy ditafsirkan sebagai
utang sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang
Kepailitan, majelis hakim salah menerapkan hukum karena yang sebenarnya
terjadi adalah PT Tangkuban Perahu Geothermal Power tidak membayar upah
pekerjaan pemohon pailit dikarenakan PT Wirana Nusantara Energy tidak
menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan keduanya, hal ini juga telah
menjadi fakta dipersidangan karena pemohon pailit juga mengakui bahwa ia
tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal disebabkan alat
pengeboran yang digunakan rusak atau terjepit sehingga kegiatan pekerjaan
dihentikan. Sehingga jelas sekali kasus ini ada indikasi wanprestasi dari
termohon pailit, karena bagaimana mungkin termohon kasasi mendapatkan upah
pekerjaan sedangkan ia sendiri tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak
yang disepakati yaitu menyelesaikan pekerjaan pada kedalaman 1500 meter.
Dengan demikian eksistensi utang dari upah pekerjaan pemohon masih
diperdebatkan kedua belah pihak hal ini berarti PT Wirana Nusantara Energy
masih diragukan sebgai kreditor yang sah dan juga kreditur lain yaitu PT Tridaya
Sakti Mandiri dikarenakan utang yang didalihkan berasal dari pengalihan piutang
sebagian (cessie) didapat dari upah pekerjaan yang masih diperdebatkan. Hal ini
penulis berpendapat bahwa perlu adanya pembuktian lanjut terkait dengan
eksistensi utang tersebut agar nantinya terang siapa yang menjadi kreditor dan
debitor dalam kasus ini.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini tidak bisa dibuktikan
secara sederhana (sumir) pada pengadilan niaga, dengan demikian seharusnya
Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak pailit PT Tangkuban Perahu
9 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.2003), h., 143
72
Geothermal Power karena persyaratan untuk dinyatakan pailit dimaksud dalam
pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat terpenuhi.
Pada dasarnya dalam perkara kepailitan yang tidak memenuhi syarat
kepailitan yaitu tidak terpenuhinya syarat adanya utang yang telah jatuh tempo
dengan syarat adanya dua kreditor, biasanya Pengadilan Niaga menyarankan
untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri, namun karena dalam kasus ini, para
pihak dalam perjanjian menghendaki BANI sebagai penyelesaian sengketa, maka
perkara ini seharusnya harus diselesaikan di BANI.
Pendapat penulis ini pun diperkuat dengan adanya pertimbangan majelis
hakim kasasi karena kasus ini sudah diputus Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa sengketa ini harus diselesaikan di BANI dan juga menyatakan bahwa
pengajuan kepailitan adalah upaya hukum terakhir bagi para pihak. Penulis
sependapat dengan Mahkamah Agung diatas karena pada dasarnya pengajuan
kepailitan terhadap debitor bukan merupakan upaya premium remedium, dan
seharusnya pengajuan kepailitan adalah upaya terakhir ultimatum remedium yang
harus dilakukan oleh kreditor dalam menagih utang-utangnya dikarenakan
sejatinya apabila perusahaan menyandang pailit, maka ia tidak bisa lagi
menjalankan usaha-usahanya sehingga ia akan menyerahkan kepada kurator
untuk dilakukan pembagian hartanya, namum apabila ia digugat melalui jalur
lain maka ia tetap bisa menjalankan usah-usahanya sehingga bisa membayar
utang-utangnya secara perlahan.
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa pada bab- bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:
1. Legalitas pengajuan pailit oleh PT Wirana Nusantara Energy yang
didasarkan atas cessie sebagian piutang PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power adalah adalah tidak sah. Dengan melihat akibat hukum pernyataan
status kepailitan yang diterima oleh debitor dapat dikatakan bahwa cessie
atas sebagian piutang tersebut telah melanggar ketertiban umum sehingga
tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu,
tindakan hukum cessie atas sebagian piutang PT Wirana Nusantara Energy
sebagai upaya untuk mempailitkan PT Tangkuban Perahu Geothermal
Power dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 1340 KUH
Perdata dimana pelaksanaaan suatu perjanjian tidak boleh merugikan para
pihak yang ada dalam perikatan, juga pihak ketiga yang tidak termasuk
dalam perikatan tersebut. Dengan demikian, tindakan hukum cessie
tersebut juga telah melanggar pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
dikarenakan adanya itikad tidak baik dari PT Wirana Nusantara Energy
dalam membuat perjanjipan dengan PT Tridaya Sakti Mandiri untuk
mengalihkan piutangnya hanyalah menagih utang dengan cara yang tidak
biasa melalui kepailitan yang dapat merugikan PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power.
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus pailit PT
Tankuban Perahu Geothermal Power dalam perkara nomor 09/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah telah salah menerapkan hukum yaitu
perkara ini tidak bisa dibuktikan secara sederhana (sumir) pada pengadilan
niaga, karena syarat untuk dinyatakan pailit dimaksud dalam pasal 8 ayat
74
(4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU tidak dapat terpenuhi, dikarenakan utang yang
didasarkan pemohon pailit dari upah pekerjaan pemboran panas bumi
masih diperdebatkan kedua belah pihak karena fakta dipersidangan
membuktikan pemohon pailit tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan perjanjian awal disebabkan alat pengeboran yang digunakan rusak
atau terjepit sehingga kegiatan pekerjaan dihentikan. Dengan demikian
eksistensi utang dari upah pekerjaan pemohon masih diperdebatkan kedua
belah pihak hal ini berarti PT Wirana Nusantara Energy masih diragukan
sebgai kreditor yang sah dan juga kreditur lain yaitu PT Tridaya Sakti
Mandiri dikarenakan utang yang didalihkan berasal dari pengalihan
piutang sebagian (cessie) didapat dari upah pekerjaan yang masih
diperdebatkan.
B. Saran
1. Pengaturan pelaksanaan cessie perlu dibuat lebih lanjut melalui peraturan
perundang-undangan karena selama ini dasar hukum pelaksanaan cessie
hanya diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.
Pengaturan yang lebih lanjut hanya didapatkan dari penafsiran para ahli
hukum, padahal cessie merupakan pranata hukum yang cukup sering
digunakan dalam dunia bisnis di Indonesia.
2. Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU perlu diperjelas kembali agar individu atau
badan hukum tidak mudah dipailitkan sehingga kepailitan dapat dijadikan
sebagai upaya ultimatum remedium dalam melakukan penagihan utang
kepada debitor, dan juga majelis hakim harus lebih berhati-hati dalam
memeriksa suatu perkara tidak terbatas pada perkara kepailitan bahwa
adanya itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pengalihan
piutang secara cessie yang telah melanggar peraturan perundang-
undangan.
75
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Asas-asas hukum pembuktian perdata, Cet.3,
Jakarta: Kencana, 2015.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Kencana, 2006.
Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004.
Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di
Indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
Asyhadie, Zainie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta:
Erlangga, 2012.
Fuady,Munir, Hukum Kontrak : dari sudut pandang hukum bisnis, cet.1,Bandung:
PT citra Aditya bakti, 2003.
-------------- Hukum Tentang Pembiyaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Hadi, M subhan, Hukum Kepailitan, Jakarta:Kencana, 2008.
Iriawan, Wawan, Cessie: Piutang Kredit, hak dan Perlindungan bagi Kreditur Baru,
Jakarta: Djambatan, 2005.
Jono, Hukum Kepailitan, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika,2013.
Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006.
Man, H. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Cet.2, Bandung: PT Alumni, 2010.
Muhammad, Abdul Kadir Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1990.
76
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2003.
-------------- Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008.
Nainggolan, Bernard, Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor, dan Pihak-
pihak Berkepentingan dalam Kepailitan, Bandung: PT Alumni, 2011.
Nating, Imran, Peranan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit,Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
Remi, Sutan Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2009.
Satrio, J, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang,
Bandung: Alumni, 1999.
-------------- Cessie Tagihan Atas Nama, Jakarta:Yayasan DNC, 2012.
Satrio, J, Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Jakarta: PT
Gramedia, 2010.
Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2005.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan
didalam Penelitian Hukum, Jakarta:Pusat Dokumen Universitas Indonesia,
1979.
Suparni, Niniek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Rineka Cipta,1991.
Supranto, J , Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2003.
Supramono, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta : Kencana, 2013.
Suharnoko, dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Jakarta:
Kencana, 2008.
77
Wirjono, R Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju,
2011.
Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis :Kepailitan, Cet.3, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Yudha, Agus Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, Jakarta: Kencana, 2014.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015.
Putusan Mahkamah Agung nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/09/Pdt.Sus-Pailit/2015.
Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
Jurnal Ilmiah:
Ramdansyah, Aziz, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”. Vol. 4, No. 1,
2016.
Suwirya, Ida Bagus Gede Partha, dkk, “Aspek hukum pengalihan piutang atas nama
(cessie) karena wanprestasi PT. Bank Sri Partha kepada PT. Sri Partha
Pusaka Denpasar”, Vol I, No. 05, 2013.
Website :
Huda, Miftahul, “Racio Decidendi”, artikel diakses pada 22 Agustus 2017 dari
http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Asusila”, artikel diakses pada 20
Agustus 2017 dari http://kbbi.web.id/susila
78
Profil PT Tangkuban Perahu, artikel diakses pada 19 September 2017 dari
http://www.indonesiapower.co.id /id/profil/Pages/ Sekilas-Indonesia-
Power.aspx
Profil PT Tridaya Sakti Mandiri, artikel diakses pada 15 Agustus 2017 dari
http://www.tsmdredging.com/aboutbsagroup.php
PT Tridaya Sakti Mandiri, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/pengerukan
Profil PT Wirana Nusantara Energy artikel diakses pada 15 Agustus 2017 dari
http://migas.esdm.go.id/apdn/uploads/Wirana%20Nusantara %20Energy,
%20PT2014.pdf, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIB
Wikipedia, “Pengertian Pengadilan Niaga”, artikel diakses pada 26 Juli 2017 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor: 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan
pernyataan pailit dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan
oleh:
PT WIRANA NUSANTARA ENERGY, berkantor di Graha Adi Media, Lt,1 Jalan Deplu Raya No.6
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang memberikan kuasa kepada
Rubben Jeffry M. Siregar,SH, MKn, Marthion Elia.SH dan Cario T. M Batubara, Para Advokat pada
kantor hukum EMP Partnership berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan
12760 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 April 2015, selanjutnya disebut
sebagai.............................................PEMOHON;
Terhadap
PT. TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER, beralamat di Gedung PT. Indonesia Power, Lantai
7 JL. Jend Gatot Subroto Kav.18 Jakarta - 12950, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;
Pengadilan Niaga tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2015 dengan
Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. yang isinya sebagai berikut:
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk lebih jelasnya bersama ini PEMOHON PAILIT
menyampaikan duduk permasalahan atas perkara aquo, yakni sebagai berikut:
1 Sebagaimana telah PEMOHON PAILIT sampaikan sebelumnya, PEMOHON PAILIT adalah suatu perusahaan
berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang JASA PEMBORAN sumur panas bumi yang dalam
melaksanakan pekerjaannya selalu tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;
2 TERMOHON PAILIT adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh konsesi untuk
pengembangan panas bumi di Gunung Tangkuban Parahu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2009;
3 Sejak awal TERMOHON PAILIT selalu TERTARIK untuk mengadakan kerjasama dengan PEMOHON PAILIT
di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancah, Jawa Barat untuk 3 (tiga) titik lokasi pemboran, mengingat
PEMOHON PAILIT dapat menyediakan peralatan RIG baru (brand new) (selanjutnya disebut sebagai “Rig BSA#1”);
B RIG BSA #1 YANG DIGUNAKAN OLEH PEMOHON PAILIT DALAM RANGKA PEMBORAN TELAH
DILAKUKAN PENGECEKAN TERLEBIH DAHULU OLEH TERMOHON PAILIT DAN MEMENUHI
PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
4 Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai JASA kegiatan pemboran, PEMOHON PAILIT telah menyediakan
dan menggunakan Rig dalam rangka mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3 (tiga), yakni Daerah Kancah,
Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (“Sumur Kancah 3”). Adapun Rig tersebut TELAH DIPERIKSA DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KESIAPANNYA oleh Termohon Pailit dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
a Berita Acara Pemeriksaan Teknik Dan Keselamatan Operasi, Pelaksanaan Uji Fungsi Dan Load Test atas
Instalasi Pemboran Rig BSA#1 tertanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam, PT Tirtamerta
Dayautama dan Shandong Kerui Petroleum Eguipment (“Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 19 Oktober
2013”) berikut lampirannya yaitu Function Test Rig BSA #01 CBM Drilling Rig PT Bahana Selaras Alam (vide Bukti
P-56);
b Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi Pemboran (Rig) BSA #01 Milik PT Bahana
Selaras Alam tertanggal 10 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada KementerianHal. 2 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam (BSA), PT TANGKUBAN
PARAHU GEOTHERMAL POWER (in casu Termohon Pailit) dan PT Tirtamerta Dayautama (“Berita
Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 10 Pebruari 2014”) (vide Bukti P-58);
c Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi Pemboran Panas Bumi Sebelum Tajak Sumur
Kancah - 3 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) tertanggal 21 April 2014, Tim Pemeriksa Dinas ESDM Jawa Barat, PT TANGKUBAN PARAHU
GEOTHERMAL POWER (in casu Termohon Pailit), PT Wirana Nusantara Energy (in casu PEMOHON PAILIT)
(“Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 21 April 2014”) (vide Bukti P-60);
d Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) No 158/IP/SKPI/18.03/DJM.T/2013 tertanggal 15
Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) (vide Bukti P-57); dan;
e Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor: 04.STF/30/SKPI/DEP/2014 tertanggal 10
Maret 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (vide Bukti P-59);
Dengan demikian, terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bahwa Rig BSA #1 telah SIAP DAN LAYAK
UNTUK DIPERGUNAKAN menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3.
F TERMOHON PAILIT TELAH SETUJU MENGGUNAKAN JASA PEMOHON PAILIT DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBORAN DAN MENANGGUNG BIAYA-BIAYA YANG
DIPERLUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JASA PEMBORAN TERTANGGAL 15 APRIL 2014
5 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, guna melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran
sebagaimana dikehendaki oleh Termohon Pailit maka pada tanggal 15 April 2014 telah dibuat dan ditandatangani
Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014 antara Termohon Pailit dengan PEMOHON PAILIT tentang Pekerjaan
Pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat - Indonesia dengan perubahan
(addendum) tertanggal 16 Juni 2014 mengenai jangka waktu (“Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15Hal. 3 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
April 2014”) (vide Bukti P-55). Karenanya, berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014
tersebut PEMOHON PAILIT melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 1500 (seribu lima
ratus meter) dengan USAHA-USAHA YANG TERBAIK (BEST EFFORTS) atas permintaan dan persetujuan
dari Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15.9 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014
yang berbunyi sebagai berikut:
“Pihak Kedua wajib melakukan USAHA-USAHA YANG TERBAIK dalam melaksanakan PEKERJAAN
YANG DIMINTA oleh Pihak Pertama berdasarkan tahapan pemboran yang sedang berlangsung. Pihak Kedua
wajib mempergunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi baik dalam bidang geothermal/oil and gas dan DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
wajib memberikan pendapat dan pertimbangan terbaik untuk kegiatan selama pengeboran termasuk namun tidak
terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemboran dan fasilitas pendukung”;
6 PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit telah setuju bahwa pelaksanaan pekerjaan pemboran panas bumi di
Sumur Kancah 3 dikerjakan dengan sistem Semi IPM (Integrated Project Manajement), dengan pengertian sebagian
kegiatan sub kontraktor yang ditunjuk oleh PEMOHON PAILIT DISEDIAKAN DAN DITANGGUNG
PEMBAYARANNYA terlebih dahulu oleh PEMOHON PAILIT, untuk KEMUDIAN DITAGIHKAN kepada
Termohon Pailit. Sebagian kegiatan sub kontraktor lainnya yang ditunjuk oleh Termohon Pailit DISEDIAKAN DAN
DITANGGUNG PEMBAYARANNYA oleh Termohon Pailit. Adapun kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan
ditanggung pembayarannya oleh PEMOHON PAILIT adalah hal-hal sebagai berikut:
Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;
Penyediaan Rig dan acc. & Tenaga Kerjanya;
Penyediaan Mud Material, Chemical dan Engineering Services;
Penyediaan Jasa Cementing dan Plug Abandon Pump (termasuk
pemasangan Welihead);
Penyediaan Mud Logging Unit dan Tenaga Kerjanya;
Penyediaan Monitoring H2S Safety Services;
Penyediaan Waste Water Treatment;
Penyediaan Cooling Tower;
Penyediaan Jasa Asuransi;
(selanjutnya, para sub kontraktor sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai “Para Sub Kontraktor Yang
Ditunjuk PEMOHON PAILIT”);Hal. 4 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
Sedangkan kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit
adalah hal-hal sebagai berikut;
Penyediaan Well pad dan akses jalan masuk;
Penyediaan Casing dan tubing;
Penyediaan Well head;
Pahat dan drill bit; and;
Penyediaan Water distribution system dari sumber air ke well pad;
7 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pekerjaan pemboran pertama kali dilangsungkan pada
tanggal 22 April 2014 dalam hal mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PEMOHON PAILIT dengan
didukung oleh Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk PEMOHON PAILIT. Segala dan setiap BIAYA untuk pekerjaan-
pekerjaan pemboran tersebut TELAH DIBAYAR oleh Termohon Pailit untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran yang
dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau MINGGU I (PERTAMA) SAMPAI DENGAN MINGGU V
(KELIMA), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Tarif Harian
Operasi (THO) dan materialnya seperti penyediaan MU D MATERIAL, Chemical dan Engineering Services, JASA
CEMENTING (berikut material semen itu sendiri), Plug Abandon Pump dan Waste Water Treatment serta Mob -
Demob. Atau dengan kata lain. Termohon Pailit membayar SEGALA dan SETIAP BIAYA YANG TIMBUL DARI
PEKERJAAN-PEKERJAAN PEMBORAN yang dilaksanakan Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk PEMOHON
PAILIT YANG MERUPAKAN TANGGUNGAN PEMOHON PAILIT. Namun sangat disayangkan, untuk penagihan
atas PEKERJAAN dan MATERIAL yang SAMA PEMOHON PAILIT MENOLAK untuk MEMBAYAR kepada
Termohon Pailit. Adapun pekerjaan pemboran telah dilakukan oleh PEMOHON PAILIT sampai dengan kedalaman
612 (enam ratus dua belas) meter;
8 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemboran
seringkah pekerjaan tidak segera dapat dilakukan karena menunggu persetujuan dari Termohon Pailit, atau dengan kata
lain, dalam hal ini PEMOHON PAILIT menjadi berada di dalam posisi "DIAM” dan/atau STANDBY. Sehubungan DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan TINDAKAN-TINDAKAN Termohon Pailit yang membuat PEMOHON PAILIT menjadi dalam posisi diam
dan STANDBY maka berdasarkan Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 terhadap Termohon
Pailit WAJIB untuk dikenakan atau dibebankan TARIF HARIAN SIAGA (THS) (“Standby Rate”);Hal. 5 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
9 Adapun ketentuan-ketentuan mengenai Standby Rate diatur di dalam Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut:
“Tarif Harian Siaga (THS):
THS hanya diberlakukan terhadap PEKERJAAN RIG, MUD LOGGING, H2S, CEMENTING, DRILLING
FLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE WATER TREATMENT. THS yang berlaku dalam Perjanjian ini
dihitung: Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila;
a Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama.
b Pada saat Pihak Kedua tidak sedang melakukan pemboran karena sedang menunggu perintah Pihak
Pertama atau menunggu penggantian pelaksana pekerjaan.
c Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan mempertimbangkan
jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti sebagaimana diatur dalam ayat 5.7 pasal ini.”;
Keterangan:
Yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Termohon Pailit. Dan yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalah
PEMOHON PAILIT;
Segala dan setiap TAGIHAN atas Standby Rate Pekerjaan Rig, Mud Logging, H2S, Cementing, Drilling Fluid,
Pompa Lumpur Dan Waste Water Treatment TELAH DITAGIH oleh PEMOHON PAILIT sebagaimana
tertuang di dalam:
SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014”)
(vide Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 39), dan SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah
disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 Nopember 2014 terkait
pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April
2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12 Nopember 2014”) (vide Bukti P - 1 sampai
dengan Bukti P - 39),
Surat PEMOHON PAILIT No. 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal
PENAGIHAN OUTSTANDING INVOICE-INVOICE Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di
Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotokopi terlampir) (vide Bukti P-51), dan Surat
PEMOHON PAILIT No. 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari
2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal PowerHal. 6 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/ 2014 (vide Bukti P-56) yang pada
intinya PEMOHON PAILIT MENAGIH kepada Termohon Pailit agar MELUNASI TAGIHAN-
TAGIHAN atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON PAILIT terkait pekerjaan
pemboran di Sumur Kancah 3;
B NILAI PERJANJIAN JASA PEMBORAN TERTANGGAL 15 APRIL 2014 TELAH MELEBIHI NILAI SEBESAR
US$2,121,200.00 (DUA JUTA SERATUS DUA PULUH SATU RIBU DUA RATUS DOLLAR AMERIKA
SERIKAT) DAN TERMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK
MEMUTUS PERJANJIAN
10 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, NILAI PEKERJAAN PEMBORAN adalah sebesar
US$2,121,200.00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat), dalam hal mana nilai
tersebut BUKANLAH merupakan NILAI MAKSIMAL atau DAPAT LEBIH daripada itu SEPANJANG Termohon DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pailit TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMUTUS kontrak (in casu Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014) terhadap PEMOHON PAILIT. Sebagaimana diatur dalam:
• Pasal 7.1 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
“Total Nilai Perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi harga adalah sebesar US$
2,121.200.00 (DUA JUTA SERATUS DUA PULUH SATU RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT)
termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen (PPN 10%) dengan rincian pekerjaan termasuk
namun tidak terbatas pada:
Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;
Penyediaan Rig dan acc. & Tenaga Kerjanya;
Penyediaan Mud Material, Chemical dan Engineering Services; Penyediaan Jasa Cementing dan
Plug Abandon Pump;
Penyediaan Mud Logging Unit dan Tenaga Kerjanya;
Penyediaan Monitoring H2S Safety Services;
Penyediaan Waste Water Treatment;
Penyediaan Cooling Tower;
Penyediaan Jasa Asuransi”;
Keterangan:Hal. 7 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt,Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Parahu
Geothermal Power), dan “Pihak Kedua” adalah PEMOHON PAILIT (in casu PT Wirana Nusantara
Energy);
Pasal 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;
“Dalam hal apapun. PIHAK KEDUA TIDAK DAPAT MENUNTUT PIHAK PERTAMA UNTUK
MEREALISASIKAN SELURUH NILAI PERJANJIAN seperti pada ayat 7.1 KECUALI yang ditentukan
pada Pasal 7.3. DALAM HAL NILAI PEMBAYARAN akan MELEBIHI NILAI seperti pada ayat 7.1
maka PIHAK PERTAMA DAPAT SEGERA MEMUTUS PERJANJIAN ”; Keterangan;
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Perahu
Geothermal Panas Bumi, dan “Pihak Kedua” adalah PEMOHON PAILIT (in casu PT Wirana Nusantara
Energy); Berdasarkan Pasal 7.1 dan 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa NILAI PEKERJAAN PEMBORAN DAPAT LEBIH DARI
US$2,121.200.00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat)
SEPANJANG Termohon Pailit TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMUTUS kontrak (in
casu Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014). Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa perkara aquo, di dalam perkara aquo Termohon Pailit TIDAK PERNAH MEMUTUS
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;
Pasal 29.1 huruf (g) Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;
“Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata sehingga PIHAK PERTAMA DAPAT MEMUTUSKAN Perjanjian atau sebagian/seluruh
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan PEMBERITAHUAN TERTULIS (7) HARI KALENDER
SEBELUMNYA dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa- peristiwa berikut;
a .b .
c .d .
e Pihak Kedua gagal memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau syarat dari Perjanjian ini yang
harus dipenuhi atau dilaksanakanHal. 8 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
oleh Pihak Kedua termasuk dan tidak terbatas pada tidak melaksanakan ketentuan K3LL /HSE, dan /
atau tidak mencapai kemajuan seperti yang diminta dalam pelaksanaan pekerjaan dan / atau Pihak
Kedua tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama
sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan tertulis yang merinci sifat dari kelalaian Pihak Kedua,
termasuk mengabaikan Surat Peringatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Perjanjian;
f Pihak Kedua menolak atau lalai melaksanakan suatu perintah, instruksi, petunjuk atau ketetapan
yang dibuat atau diberikan Pihak Pertama atau wakilnya yang berwenang berdasarkan Perjanjian ini dan yang telah
diberikan atau dibuat dengan semestinya oeh Pihak Pertama atau wakilnya;
g NILAI MAKSIMUM PERJANJIAN TERCAPAI Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (in casu PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power), dan “Pihak Kedua” adalah PEMOHON PAILIT (in casu PT Wirana Nusantara
Energy).
11 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sepanjang dilaksanakannya Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014, Termohon Pailit TIDAK PERNAH MEMUTUS Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15
April 2014 APALAGI menyampaikan PEMBERITAHUAN TERTULIS (7) HARI KALENDER SEBELUMNYA
sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas. Karenanya,
PEMOHON PAILIT DAPAT MENAGIH NILAI PEKERJAAN PEMBORAN LEBIH DARI US$2,121,200.00 (Dua
Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat);
12 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 dan Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebagaimana diuraikan di atas
maka diperoleh pengertian bahwa NILAI MAKSIMAL PERJANJIAN ADALAH US$ 2,121.200.00 (dua juta seratus
dua puluh satu ribu dollar amerika serikat) SEPANJANG Termohon Pailit TIDAK MEMPERGUNAKAN HAKNYA
DALAM MEMUTUS PERJANJIAN. Atau dengan kata lain, SEPANJANG Termohon Pailit TIDAK MEMUTUS
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka NILAI MAKSIMAL PERJANJIAN DAPAT MELEBIHI
US$Hal. 9 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2,121.200.00 (DUA JUTA SERATUS DUA PULUH SATU RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT);
13 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa NILAI MAKSIMAL Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014 DAPAT LEBIH DARI US$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus
Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
i Biaya-biaya yang menggunakan sistem pembayaran LUMP SUMP HANYA meliputi bahan-bahan
material yang terdiri dari: Mob-demob, Mud Material (with excess), Cement and Chemical, dan Service Charge and
Pump Service, sedangkan biaya-biaya pekerjaan lainnya dihitung secara DAILY RATE (TIDAK LUMP SUM), dan;
ii Sepanjang Termohon Pailit TIDAK MEMPERGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMUTUS Perjanjian
Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;
(Selanjutnya, NILAI MAKSIMAL Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang DAPAT LEBIH
DARI US$2,121,200.00 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai “Nilai
Asumsi Lump Sump”)
14 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, hal-hal sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di
atas berkesesuaian dan sejalan dengan pernyataan Termohon Pailit di dalam suratnya yang dibuat di bawah nomor
242/080/TPGP/2014 tertanggal 18 Desember 2014 (Selanjutnya disebut sebagai “Surat Termohon Pailit No 242
Tertanggal 18 Desember 2014”) (vide Bukti P-52), yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam surat perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai Pasal 7 - Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran -
A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara LUMP SUM:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Mob - demob;
• Mud Material (with excess);
• Cement and Chemical;
• Service Charges and Pump Service;
Sedangkan biaya pekerjaan lainnya DIHITUNG dan DINYATAKAN secara DAILY RATE”;
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Daily Rate” adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Standby Rate atas Tarif Harian
Siaga (THS) dan (iii) Standby Rate atas TarifHal. 10 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15
April 2014.
15 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan melalui
Surat Termohon Pailit No 242 Tertanggal 18 Desember 2014 (vide Bukti P-52) tersebut maka terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa MEMANG BENAR NILAI Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebesar US
$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) (Nilai Asumsi Lump Sum)
BUKANLAH HARGA LUMPSUM yang TETAP, melainkan DAPAT LEBIH TINGGI, SEPANJANG Termohon
Pailit TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN HAKNYA untuk melakukan PEMUTUSAN terhadap Perjanjian Jasa
Pemboran Tertanggal 15 april 2014;
B NILAI KESELURUHAN TAGIHAN DAPAT MELEBIHI NILAI ASUMSI LUMP SUMP KARENA ADANYA
DAILY RATE (TARIF HARIAN OPERASI [(THO) & TARIF HARIAN SIAGA (THS)]
16 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian Jasa
Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55), Termohon Pailit WAJIB MEMBAYAR Daily Rate kepada
PEMOHON PAILIT, yang terdiri dari: (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) Tarif
Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR). Adapun Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 mengatur
mengenai Daily Rate, yakni sebagai berikut:
• Pasal 5.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Operasi (THO)]
yang berbunyi sebagai berikut:
“TARIF HARIAN OPERASI (THO);
Tarif harian operasi yang dihitung setiap 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap hari pemboran selama
berlangsungnya pemboran, dimana Pihak Kedua menggunakan peralatan utama, termasuk tenaga kerja,
alat angkutan berat dan alat angkutan ringan. THO ini berlaku untuk jasa PEKERJAAN RIG, MUD
LOGGING, H2S, CEMENTING, DRILLING FLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE WATER
TREATMENT;
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak
Kedua” adalah PEMOHON PAILIT;
• Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Siaga (THS)], yang
berbunyi sebagai berikut:Hal. 11 dari 119 halaman. Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
“TARIF HARIAN SIAGA (THS);
THS hanya diberlakukan terhadap PEKERJAAN RIG, MUD LOGGING, H2S, CEMENTING,
DRILLING FLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE WATER TREATMENT. THS yang berlaku dalam
Perjanjian ini dihitung: Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila;
a Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama.
b PADA SAAT PIHAK KEDUA TIDAK SEDANG MELAKUKAN PEMBORAN KARENA
SEDANG MENUNGGU PERINTAH PIHAK PERTAMA atau menunggu penggantian pelaksana pekerjaan.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan
mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti sebagaimana diatur dalam
ayat 5.7 pasal ini.”
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak
Kedua” adalah PEMOHON PAILIT.
Pasal 5.4 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Sewaktu Peralatan
Rusak (THR)] yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam hal terjadinya KERUSAKAN PADA PERALATAN, yang mana Pihak Pertama berpendapat
bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka TARIF YANG DIBERLAKUKAN
kepada Pihak Pertama ditetapkan sebagai berikut:
a Kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan terhentinya proses pemboran selama 1 x 24 Jam
diberlakukan tarif sebesar 65% (enam puluh lima persen) x THO yang dihitung secara proporsional dan untuk 2 X 24
jam diberlakukan tarif 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) x THO dan apabila kerusakan masih berlanjut,
maka seterusnya Pihak Kedua dikenakan zero rate;
b Bagi jasa-jasa yang tidak mengalami kerusakan diberlakukan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) x THO, dengan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan butir (a) Pasal 5.4.”;
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak
Kedua” adalah PEMOHON PAILIT.Hal. 12 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
17 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kewajiban Termohon Pailit untuk membayar Daily
Rate kepada PEMOHON PAILIT selain berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas JUGA DIKUATKAN dengan
PERNYATAAN Termohon Pailit di dalam Surat Termohon Pailit No 242 Tertanggal 18 Desember 2014 (vide Bukti
P-52) yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam surat perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai Pasal 7 - Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran -
A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara LUMP SUM:
• Mob - demob;
• Mud Material (with excess);
• Cement and Chemical;
• Service Charges and Pump Service;
Sedangkan biaya pekerjaan lainnya DIHITUNG dan DINYATAKAN secara DAILY RATE.";
Keterangan;
Yang dimaksud dengan “Daily Rate” adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Standby Rate atas Tarif Harian
Siaga (THS) dan (iii) Standby Rate atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;
18 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas
maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar Daily Rate yang berupa Tarif
Harian Operasi (THO), Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS) dan Standby Rate atas Tarif Harian Sewaktu
Peralatan Rusak (THR) sebagaimana telah PEMOHON PAILIT TAGIHKAN kepada Termohon Pailit melalui:
a SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014
(“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26
September 2014”) (vide Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 39);DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit pada tanggai 12 Nopember 2014 terkait pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014
(“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12
Nopember 2014”) (vide Bukti P -1 sampai dengan Bukti P - 39);Hal. 13 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
c Surat PEMOHON PAILIT No. 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal
PENAGIHAN OUTSTANDING INVOICE-INVOICE Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di Sumur
Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotokopi terlampir) (vide Bukti P-51), dan;
d Surat PEMOHON PAILIT No. 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT
Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP /2014 yang
pada intinya PEMOHON PAILIT MENAGIH kepada Termohon Pailit agar MELUNASI TAGIHAN-TAGIHAN atas
pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON PAILIT terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3
(vide Bukti P-54);
Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa UTANG-UTANG Termohon Pailit kepada
PEMOHON PAILIT, yakni DAILY RATE yang berupa Tarif Harian Operasi (THO) dan Standby Rate atas
Tarif Harian Siaga (THS) dan Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THS) (vide Bukti P - 1 sampai dengan
Bukti P - 39) sudah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH;
B PIPA PEMBORAN MENGALAMI MACET/TERJEPIT (STUCK PIPE) SEHINGGA HARUS DILAKUKAN
FISHING YANG SEGALA BIAYANYA WAJIB DITANGGUNG OLEH TERMOHON PAILIT
19 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PEMOHON PAILIT telah melaksanakan pekerjaan
pemboran sampai dengan kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter. Pada kedalaman 612 (enam ratus dua belas)
meter tersebut, pipa pemboran mengalami MACET/TERJEPIT sebagai akibat TIDAK TERSEDIANYA AIR YANG
CUKUP yang SEHARUSNYA WAJIB DISEDIAKAN oleh Termohon Pailit. Namun demikian, Rig BSA #1 MASIH
DAPAT BEKERJA SECARA MAKSIMAL untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam lubang (hole
problem);
20 Adapun akibat dari terjadinya STUCK PIPE, PEMOHON PAILIT harus melakukan tindakan FISHING
(tindakan-tindakan dalam rangka upaya mengeluarkan atau mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam
lubang). Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian
Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 diatur bahwa:
“Dalam hal terjadi PERMASALAHAN DENGAN LUBANG, misalnya mata bor terjepit, total loss
circulation, blow out, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah kedalaman pemboran
tetapi Rig tetapHal. 14 dari 119 halamar», Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst
bekerja secara maksimal untuk mengatasi hole problem tersebut maka selama terjadinya hole problem
PIHAK PERTAMA MEMBAYAR PIHAK KEDUA 75 % X THO UNTUK RIG DAN 100% X THO
UNTUK SUB KONTRAKTOR, sesuai dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan / dikeluarkan oleh
Pihak Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh tenaga kerja beserta sub kontraktor
sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak
Kedua” adalah “PEMOHON PAILIT”.
21 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Termohon Pailit WAJIB UNTUK MEMBAYAR kegiatan FISHING dengan perhitungan 75 % X THO UNTUK RIG
DAN 100% X THO UNTUK SUB KONTRAKTOR sebagaimana telah PEMOHON PAILIT TAGIHKAN di dalam:
a SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April
2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014”) (vide Bukti P - 1 sampai dengan
Bukti P - 39);
b SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit pada tanggal 12 Nopember 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April
2014 (“Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12 Nopember 2014”) (vide Bukti P - 1 sampai
dengan Bukti P - 39);
c Surat PEMOHON PAILIT No. 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal
PENAGIHAN OUTSTANDING INVOICE-INVOICE Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di Sumur
Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotokopi terlampir) (vide Bukti P-51), dan;
d Surat PEMOHON PAILIT No. 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari
2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan
Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/ 2014 yang pada intinya PEMOHON PAILIT MENAGIH kepada Termohon Pailit
agar MELUNASI TAGIHAN-TAGIHAN atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON PAILIT
terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (vide Bukti P-54);Hal. 15 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
22 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas
maka terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bahwa Termohon Pailit WAJIB untuk MEMBAYAR atas SEGALA
KEGIATAN FISHING kepada PEMOHON PAILIT berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15
April 2014 (vide Bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal mana seluruh dan setiap tagihan tersebut sudah
JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH.
F TERMOHON PAILIT WAJIB BERTANGGUNG JAWAB ATAS BIAYA-BIAYA PEKERJAAN FISHING
YANG TIMBUL SETELAH DIPERBAIKINYA RIG BSA #1 YANG DIPERGUNAKAN ATAS
PERSETUJUAN DARI TERMOHON PAILIT
23 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pada tanggal 20 Mei 2014 telah terjadi
KERUSAKAN pada Rig BSA #01, yakni jatuhnya Top Drive pada Rig BSA #1 tersebut yang mengakibatkan Rig
menjadi tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemboran. Karenanya, dibuat kesepakatan sebagaimana
tertuang di dalam MINUTES of EMERGENCY MEETING Tanggal 21 Mei 2014 yang pada intinya menerangkan
bahwa PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit setuju untuk mengganti Rig BSA #01 dengan Rig yang baru
(Selanjutnya Minutes Of Emergency Meeting Tanggal 21 Mei 2014 disebut sebagai “Kesepakatan Penggantian Rig
BSA#1”) (vide Bukti P-42). Namun guna MEMPERCEPAT atau MEMPERSINGKAT DURASI WAKTU
PEMBORAN maka pada akhirnya PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit SETUJU untuk MENGESAMPINGKAN
Kesepakatan Penggantian Rig BSA #1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,
top drive jatuh sebagai akibat tindakan-tindakan Termohon Pailit yang terus menerus meminta kepada PEMOHON
PAILIT agar mengerjakan kegiatan pemboran DI LUAR DURASI NORMAL;
24 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PERSETUJUAN dari Termohon Pailit menyetujui
untuk MENGESAMPINGKAN Kesepakatan Penggantian Rig BSA#1 karena Termohon Pailit pun sebenarnya
MENYADARI bahwa JATUHNYA TOP DRIVE diakibatkan permintaan terus menerus dari Termohon Pailit agar
mengerjakan kegiatan pemboran di luar durasi normal. KESADARAN tersebut terbukti dengan diberikannya
KESEMPATAN oleh Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT untuk melakukan PERBAIKAN Rig BSA #01
sebagaimana dimaksud dalam:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a) Surat PEMOHON PAILIT yang dibuat di bawah nomor 484AA/NE- TPGPA/2014 Tertanggal 28 Mei 2014
mengenai Izin Penggunaan LahanHal. 16 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Sementara di Lokasi Sumur Kancah 3 untuk PERBAIKAN PERALATAN RIG, (selanjutnya disebut
sebagai “Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama Tertanggal 28 Mei 2014”) (vide Bukti P-43), dan;
b) Surat persetujuan dari Termohon Pailit atas perbaikan Rig BSA #1, yakni surat yang dibuat di bawah nomor
097/080/TPGP/2014 Tertanggal 30 Mei 2014, (selanjutnya disebut sebagai “Surat Persetujuan Perbaikan Rig
Lama Tertanggal 30 Mei 2014”) (vide Bukti P-44);
25 Adapun surat-surat dari Termohon Pailit yang pada intinya SETUJU atau TIDAK BERKEBERATAN atas
pemakaian atau penggunaan Rig BSA #1 (yang telah DIPERBAIKI) untuk MELANJUTKAN PEKERJAAN
PEMBORAN, yakni sebagai berikut:
a Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama Tertanggal 28 Mei 2014 (vide Bukti P-43) yang
disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit, yang berbunyi sebagai berikut;
“Berdasarkan Minutes of Emergency Meeting di Lokasi Kancah-3 yang menyatakan bahwa PT. Wirana
Nusantara Energy beserta sub kontraktor di Release per-tanggal 21 Mei 2014, dan mulai beroperasi
kembali setelah Hydraulic Drilling Rig pengganti atau pengantian komponen Rig selesai dilakukan, maka
bersama surat ini PT. Wirana Nusantara Energy beserta 4 (empat) sub-contractor (PT. Lintas Cakra
Gondwana), PT. Dyfco Energy, PT. Rekananda, PT. Buana Patra Yasa. Untuk unit PT. Tekno Buana
Globalindo sudah melakukan demobilisasi) MEMINTA IZIN KEPADA PIHAK TPGP AGAR DAPAT
MENGGUNAKAN AREAL KANCAH-3 UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN, pemasangan, dan
perawatan (maintenance) Rig BSA #01 beserta alat pendukungnya dan juga mengijinkan peralatan-
peralatan kami untuk tetap berada di lokasi Kancah-3, sampai dengan digunakan kembali untuk pekerjaan
pemboran berikutnya;
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.”
b Surat Percetujuan Perbaikan Rig BSA #1 Tertanggal 30 Mei 2014 (vide Bukti P-44) yang disampaikan
oleh Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT, yang berbunyi sebagai berikut:
“Sesuai dengan surat saudara No.484/WNE-TPGPA//2014 Tanggal 28 Mei 2014 Perihal seperti pada
pokok surat diatas, pada prinsipnya KAMI DAPAT MENYETUJUI HAL TERSEBUT dengan syarat
harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, kemanan, dan keharmonisan denganHal. 17 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
warga sekitar lokasi;
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.”
Direktur Utama
Ttd
SUGENG TRIYONO
c Surat PEMBERITAHUAN dari PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor
544/WNEA/II/2014 tertanggal 17 Juli 2014 mengenai KESIAPAN KELANJUTAN OPERASI di Area Kancah 3 TPGP
(“Surat Pemberitahuan Kesiapan Rig BSA #1 Tertanggal 17 Juli 2014”) (vide Bukti P-45), yang berbunyi sebagai
berikut:
“Bersama surat ini, kami dari PT. Wirana Nusantara Energy memberitahukan bahwa rig BSA #01 dalam
penilaian kami sudah siap untuk melanjutkan pengeboran eksplorasi (slim hole) pada area Kancah 3. PT.
Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP) pada tanggal 20 Juli 2014;
Sesuai prosedur untuk melakukan operasi, maka KAMI MEMINTA PERSETUJUAN DARI PIHAK
TPGP UNTUK MELANJUTKAN KEMBALI KEGIATAN OPERASI pada area Kancah 3;
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih”;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PT. Wirana Nusantara Energy
Ttd
Rezza Soedarmintarto
d PEMBERITAHUAN pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit melalui e-mail tertanggal 18 Agustus 2014 (“E-mail Kesiapan Pengunaan
Rig BSA #1 Tertanggal 18 Agustus 2014”) (vide Bukti P-46), yang berbunyi sebagai berikut:
“Pak Sugeng;
Sehubungan dengan SUDAH DILAKUKANNYA LOAD TEST RIG BSA#01 pada tanggal 15 Agustus
2014 lalu DENGAN HASIL BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PAK LILIK DAN PAK DWI DARI PT.
TPGP, maka dengan ini kami meminta waktu dari Bapak/PT. TPGP untuk melakukan pertemuan bersama
antar PT.WNE-PT-TPGP dan PT PBE selaku perusahaan yang menyediakan jasa fishing dengan rincian
sebagai berikut:Hal. 18 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal: 19 Agustus 2014;
Tempat: Kantor PT TPGP, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12950; Waktu: disesuaikan dengan
jadwal dari TPGP;
Kami mohon konfirmasi dari pihak PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (PT TPGP) terkait hal ini;
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih;
Hormat Kami,
Rezza Soedarmintarto
Operation & Business Development Director”
e BERITA ACARA KESIAPAN OPERASI RIG yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon Pailit
SETUJU UNTUK TETAP MENGGUNAKAN RIG BSA #1, yakni Berita Acara Kesiapan Operasi Rig Tertanggal 25
AGUSTUS 2014 yang ditandatangani oleh Termohon Pailit dan PEMOHON PAILIT (“Berita Acara Persetujuan
Termohon Pailit Menggunakan Rig BSA #1 Tertanggal 25 Agustus 2014”) (vide Bukti P- 47), yang berbunyi sebagai
berikut:
“BERITA ACARA KESIAPAN OPERASI RIG”
“PT. Wirana Nusantara Energy menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1 Bahwa PT. Wirana Nusantara Energy TELAH MELAKUKAN PERBAIKAN, MAINTENANCE
TERHADAP DRILLING RIG BSA #01 SERTA MELAKUKAN PENGGANTIAN TOP DRIVE YANG
SEBELUMNYA MENGALAMI KERUSAKAN dengan top drive band new langsung dari Kerui China. Seluruh
peralatan, perlengkapan dan material yang digunakan telah sesuai dengan Standard yang berlaku didalam pemboran
panas bumi;
2 Perbaikan, maintenance dan penggantian top drive maupun segala proses pengujian dilaksanakan oleh
personel yang kompeten dengan metode yang telah memenuhi kaidah yang berlaku di dalam pemboran panas bumi;
3 PT. Wirana Nusantara Energy telah melakukan pengujian terhadap kondisi, kinerja dan kemanan rig
dengan melakukan NDT dengan menggunakan jasa inspeksi pihak ketiga dari PT. Kerui Indonesia dengan hasil baik;
4 PT. Wirana Nusantara Energy atas PERMINTAAN DAN DISAKSIKAN OLEH PT. TANGKUBAN
PERAHU GEOTHERMAL POWER JUGA TELAH MELAKUKAN LOAD TEST dimana menggunakan jasa inspeksi
pihak ketiga (PT. Multi Solusi Enjinering) dengan HASIL MEMUASKAN;Hal. 19 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
5 Terkait hal tersebut, PT. Wirana Nusantara Energy, secara bertanggung jawab menyatakan bahwa Drilling
Rig BSA #01 telah aman untuk dioperasikan dan telah memenuhi kaidah-kaidah K3LL (Keselamatan, Kesehatan,
Kerja dan Lingkungan Lingkungan);
Jakarta 25 Agustus 2014;
PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER PT Wirana Nusantara Energy;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ttd
Sigid D. Nugroho Mirza Achmad
Kepala Teknik Panas Bumi Sementara Drilling Manager”
26 Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa TERMOHON PAILIT WAJIB untuk MEMBAYAR segala dan setiap tagihan yang TIMBUL dari
PENGGUNAAN Rig BSA#1 (yang telah diperbaiki), mengingat Termohon Pailit telah MENYETUJUI PERBAIKAN
dan PENGGUNAAN Rig BSA #1 tersebut. Karenanya, Termohon Pailit WAJIB untuk MEMBAYAR TAGIHAN-
TAGIHAN sebagaimana dimaksud dalam daftar rincian tagihan (“Daftar Rincian Tagihan”) yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;
B TERMOHON PAILIT WAJIB MEMBAYAR TAGIHAN ATAS PEKERJAAN FISHING YANG DILAKUKAN
DENGAN MENGGUNAKAN RIG BSA #1 (ATAS PERSETUJUAN TERMOHON PAILIT) YANG TELAH
DIPERBAIKI
27 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sebagaimana telah PEMOHON PAILIT sampaikan di
atas maka terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar pekerjaan FISHING (upaya-
upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah
diperbaiki;
28 Mengingat penggunaan Rig BSA #1 tersebut dilakukan berdasarkan PERSETUJUAN dari Termohon Pailit
sebagaimana telah PEMOHON PAILIT uraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan
Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55) Termohon Pailit wajib membayar
pekerjaan FISHING (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan
Rig BSA #1 yang telah DIPERBAIKI tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam hal terjadi PERMASALAHAN DENGAN LUBANG, misalnya mataHal. 20 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
bor terjepit, total loss circulation, blow out, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah
kedalaman pemboran tetapi Rig tetap bekerja secara maksimal untuk mengatasi hole problem tersebut
maka selama terjadinya hole problem PIHAK PERTAMA MEMBAYAR PIHAK KEDUA 75 % X THO
UNTUK RIG DAN 100% X THO UNTUK SUB KONTRAKTOR, sesuai dengan seluruh biaya yang
harus dibayarkan / dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh
tenaga kerja beserta sub kontraktor sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”;
Keterangan:
Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak
Kedua” adalah “PEMOHON PAILIT”;
29 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pekerjaan FISHING (upaya-upaya mengambil
peralatan di dalam lubang sumur) dilakukan dengan menggunakan peralatan Rig BSA #1 (yang telah diperbaiki),
dalam hal mana penggunaannya telah disetujui oleh Termohon Pailit sebagaimana telah PEMOHON PAILIT uraikan
di atas. Pekerjaan FISHING selalu dilakukan dengan membuat DAILY DRILLING REPORT (DDR) (laporan
pemboran harian) dan BERITA ACARA - BERITA ACARA yang DITANDATANGANI, DISETUJUI dan/atau
DIKETAHUI oleh Termohon Pailit dan PEMOHON PAILIT. Selain dari DAILY DRILLING REPORT (DDR)
(laporan pemboran harian) dan BERITA ACARA - BERITA ACARA, PEMOHON PAILIT juga menyampaikan
laporan mengenai kegiatan FISHING kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam e-mail dari PEMOHON
PAILIT kepada Termohon Pailit tertanggal 13 Oktober 2014 (vide Bukti P-92) yang dibalas oleh Termohon Pailit pada
tanggal 14 Oktober 2014, dengan subject e-mail: UPDATE FISHING / BACK OFF JOB (vide Bukti P-93);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
30 Dengan demikian, SEMAKIN TERBUKTI bahwa MEMANG BENAR TAGIHAN yang timbul atas pekerjaan
FISHING (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) baik yang dilakukan sebelum jatuhnya Top
Drive maupun yang dilakukan setelah diperbaikinya Rig BSA #1 merupakan TAGIHAN yang telah JATUH TEMPO
dan DAPAT DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;
B SECARA SESAT DAN PENUH TIPU DAYA TERMOHON PAILIT MEMBANTAH PERNAH MENYETUJUI
PENGGUNAAN RIG BSA #1 YANGHal. 21 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
TELAH DIPERBAIKI DAN KARENANYA TERMOHON PAILIT KEBERATAN UNTUK MEMBAYAR
TAGIHAN-TAGIHAN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN RIG BSA#1 TERSEBUT
31 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, setelah dilaksanakannya pekerjaan FISHING
sebagaimana diuraikan di atas, secara MENDADAK dan TIBA-TIBA Termohon Pailit “MENJILAT AIR LIUR”-nya
sendiri dengan menyatakan bahwa TERMOHON PAILIT TIDAK SETUJU ATAS PENGGUNAAN RIG BSA #1.
Karenanya Termohon Pailit KEBERATAN atas SETIAP TAGIHAN yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT
kepada Termohon Pailit, yakni tagihan-tagihan sebagai berikut:
a Pekerjaan pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang (“Fishing”) yang dasar
penagihannya telah PEMOHON PAILIT uraikan di atas dalam permohonan pailit aquo;
b Pekerjaan PENYEMENAN dan PENAMBALAN pada sisi dinding di dalam lubang sumur (Plug Job)
(“Top Job”) berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam Daily Drilling Report (DDR);
c Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar
pipa tidak mengalami macet (stuck pipe) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai
“Pekerjaan Mud Material Black Magic”;
d Penyediaan bahan bakar SOLAR;
e Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (“Cementing Unit Standby”);
f Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (“Well Head”) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam
keadaan terbuka, dan;
g Tarif Harian Siaga (THS) (Standby Rate);
32 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sebagaimana telah PEMOHON PAILIT sampaikan di
atas, penggunaan Rig BSA #1 untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan berdasarkan
persetujuan dan sepengetahuan dari Termohon Pailit sebagaimana telah PEMOHON PAILIT uraikan secara rinci di
dalam permohonan pailit aquo;
33 Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERBUKTI SECARA SAH
DAN MEYAKINKAN Termohon Pailit telah MENYETUJUI baik secara tegas maupun DIAM-DIAM atas
PENGGUNAAN RIG BSA #1 YANG TELAH DIPERBAIKI sebagaimana PEMOHON PAILIT sampaikan di dalam
permohonan pailit aquo. Karenanya, Termohon wajib untukHal. 22 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
melakukan sejumlah pembayaran kepada PEMOHON. Hal sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di atas
SEJALAN. DIKUATKAN dan BERKESESUAIAN dengan:
a PENDAPAT AHLI HUKUM PROF. SUBEKTI, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”,
Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:“orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula
menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam”:
b Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:
“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide)
seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian
yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistis, yaitu para
pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang
dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka SECARA DIAM-DIAM kedua belah
pihak telah MENYATAKAN SEPAKAT untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada
pembaharuan perjanjian distributorsbip tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-l) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat
diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggai 31
Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka BERLAKU MUTLAKLAH ASAS
KONSENSUALITAS (vide Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang
bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata)”;
34 Dengan demikian. Termohon Pailit wajib untuk membayar setiap dan segala TAGIHAN atas pekerjaan-
pekerjaan tersebut yang telah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian
Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;Hal. 23 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
F TERMOHON PAILIT WAJIB UNTUK MEMBAYAR PEKERJAAN TOP JOB YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH PEMOHON PAILIT DAN DITERIMA SERTA DIKETAHUI OLEH TERMOHON PAILIT
35 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pekerjaan Top Job atau Plug Job merupakan JASA
PENYEMENAN (tidak termasuk material semen) dan PENAMBALAN pada sisi dinding di dalam lubang sumur (Plug
Job) yang perhitungannya berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam Daily Drilling
Report (DDR) dan berita acara - berita acara terkait, untuk selanjutnya dilakukan pemboran dengan luas diameter
lubang tergantung pada kebutuhan Termohon Pailit (“Top Job”). Dengan demikian, TAGIHAN Top Job terdiri dari:
a Tagihan Top Job untuk diameter lubang dengan ukuran 9 % inch;
b Tagihan Top Job untuk diameter lubang dengan ukuran 12 V4 inch, dan;
c Tagihan Top Job untuk diameter lubang dengan ukuran 13 % inch.
36 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahkan Tagihan Top Job untuk
diameter lubang dengan ukuran 13 inch TELAH DIBAYAR oleh Termohon Pailit akan tetapi nilai yang dibayar hanya
sebesar US$ 31,544.06 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat dan enam sen Dolar Amerika Serikat).
PADAHAL seluruh tagihan atas Top Job (penyemenan) adalah sebesar US$ 367,049.26 (tiga ratus enam puluh tujuh
ribu empat puluh sembilan dan dua puluh enam sen Dollar Amerika Serikat). Namun dikarenakan pekerjaan Top Job
menggunakan sistem Lump Sum dengan nilai US$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar
Amerika Serikat), maka untuk pekerjaan Top Job sebelumnya terdapat kekurangan pembayaran sebesar US$ 70,816.94
(tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas dan sembilan puluh empat sen Dollar Amerika Serikat);
37 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas
maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit WAJIB untuk membayar TAGIHAN-TAGIHAN
atas PENYEMENAN (Top Job) dengan sistem Lump Sum dengan nilai US$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus
enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Pasal 9.1 dan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran
Tertanggal 15 April 2014, dalam hal mana TAGIHAN-TAGIHAN atas PENYEMENAN (Top Job) tersebut SUDAH
JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;Hal. 24 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
• TERMOHON PAILIT WAJIB UNTUK MEMBAYAR CEMENTING UNIT STANDBY YANG TELAH
DILAKUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DAN DITERIMA SERTA DIKETAHUI OLEH TERMOHON PAILIT
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
38 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, CEMENTING UNIT STANDBY merupakan posisi
DIAM (MENUNGGU) dan STANDBY atas PERALATAN PENYEMENAN yang dilakukan oleh PEMOHON
PAILIT mengingat untuk melakukan tindakan penyemenan wajib menunggu persetujuan atau perintah dari Termohon
Pailit. Pembayaran atas CEMENTING UNIT STANDBY dilakukan dengan menggunakan sistem Daily Rate
sebagaimana secara tegas dinyatakan di dalam Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang
pada intinya pembayaran diperhitungkan berdasarkan jumlah hari (Daily Rate). Karenanya, Termohon Pailit wajib
untuk membayar segala dan setiap TAGIHAN atas CEMENTING UNIT STANDBY yang telah JATUH TEMPO dan
DAPAT DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;
• TERMOHON PAILIT WAJIB UNTUK MEMBAYAR PEKERJAAN MUD MATERIAL BLACK MAGIC
YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DAN DITERIMA SERTA DIKETAHUI OLEH
TERMOHON PAILIT
39 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pekerjaan Mud Material Black Magic merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan
material pelumas agar pipa yang berada dalam kondisi terjepit (stuck pipe) dapat terbebaskan. Segala biaya yang
timbul sebagai akibat dilaksanakannya pekerjaan ini WAJIB DIBAYAR oleh Termohon Pailit kepada PEMOHON
PAILIT berdasarkan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55);
40 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pekerjaan Mud Material Black Magic merupakan
pekerjaan menggunakan SISTEM LUMP SUM untuk nilai sebesar US$ 127,618.00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam
ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat). Karenanya, walaupun pekerjaan Mud Material Black Magic MELEBIHI
NILAI LUMP SUM, Termohon Pailit WAJIB HANYA MEMBAYAR sebesar US$ 127,618.00 (seratus dua puluh
tujuh ribu enam ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat) sebagaimana diatur di dalam Lampiran A - Perjanjian Jasa
Pemboran Tertanggal 15 April 2014. DenganHal. 25 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
demikian, Termohon Pailit WAJIB UNTUK MEMBAYAR segala dan setiap pekerjaan Mud Material Black
Magic yang sudah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi FAKTA-
nya, Termohon Pailit telah menandatangani BERITA ACARA PEKERJAAN MUD MATERIAL BLACK
MAGIC;
41 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk pekerjaan Mud Material Termohon Pailit hanya
membayar sebesar US$ 56,151.92 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh satu dan sembilan puluh dua sen Dolar
Amerika Serikat). Dengan demikian, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN Termohon Pailit wajib untuk
membayar TAGIHAN-TAGIHAN atas PEKERJAAN MUD MATERIAL YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN
DAPAT DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;
B TERMOHON PAILIT WAJIB UNTUK MEMBAYAR BAHAN BAKAR SOLAR YANG TELAH DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN PEMBORAN
42 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dalam rangka melaksanakan pekerjaan pemboran
diperlukan bahan bakar SOLAR dalam hal mana PENGGUNAANNYA TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM LUMP
SUM dan wajib ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16.15
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
“Bahan bakar”PIHAK PERTAMA AKAN MENANGGUNG KEBUTUHAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN
PEMBORAN yang dihitung mulai dari saat Tajak, sementara penggunaan bahan bakar dalam rangka Function
Test merupakan bagian dari Mobilisasi dan ditanggung oleh Pihak Kedua. Function Test diestimasikan akan
meliputi 12 Jam Running Test dan 12 (dua belas) Jam Connection Test. Sementara itu, Tajak akan dilakukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada siang hari, atau pada waktu, yang disepakati para pihak. Jumlah kebutuhan bahan bakar yang akan
diberikan kepada Pihak Kedua berdasarkan konsumsi yang telah disepakati;
43 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, TAGIHAN atas BAHAN BAKAR SOLAR SUDAH
PERNAH DIBAYAR sebagian oleh Termohon Pailit, sebagaimana dimaksud dalam:Hal. 26 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
a Invoice No. 002AA/NE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan Reimbursement Solar untuk
Project TPGP (untuk penggunaan periode tanggal 21 April 2014) (vide Bukti P-94), dan;
b Invoice No. 003/WNE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan Reimbursement Solar untuk
Project TPGP (untuk penggunaan periode tanggal 02 Mei 2014) (vide Bukti P-95);
yang kedua-duanya TELAH DIBAYAR oleh Termohon Pailit pada tanggal 8 Juli 2014;
Dengan demikian, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bahwa segala dan setiap tagihan atas
SOLAR tidak menggunakan sistem Lump Sum MELAINKAN sistem REIMBURSEMENT yang wajib dibayar
oleh Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT;
44 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 16.15 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas maka TERBUKTI SECARA SAH DAN
MEYAKINKAN bahwa tagihan-tagihan atas bahan bakar SOLAR merupakan TAGIHAN-TAGIHAN yang sudah
JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud
dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit aquo;
B TERMOHON PAILIT PUAS DENGAN USAHA-USAHA TERBAIK (BEST EFFORTS) YANG
DILAKSANAKAN OLEH PEMOHON PAILIT
45 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PEMOHON PAILIT telah memberikan USAHA-
USAHA yang TERBAIK (BEST EFFORTS) dalam rangka mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam
lubang sumur) atas persetujuan dan sepengetahuan Termohon Pailit. Namun mengingat tingkat kesulitan yang ada
maka diperlukan metode Fishing yang lebih lanjut, yakni Wash Over Pipe (metode Fishing yang menggunakan PIPA
yang LEBIH BESAR disertai dengan AIR yang BERTEKANAN TINGGI) yang DISETUJUI oleh Termohon Pailit.
Namun dikarenakan bagi Termohon Pailit biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar apabila menggunakan
metode Fishing Wash Over Pipe dengan tetap menggunakan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka
Termohon Pailit meminta PEMOHON PAILIT untuk menyampaikan PROPOSAL (vide Bukti P-50) yang baru untuk
pekerjaan pemboran hingga kedalaman 1500 (seribu lima ratus) meter dalam hal mana diHal. 27 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
dalamnya sudah termasuk kegiatan Fishing Wash Over Pipe (Selanjutnya, pekerjaan paket tersebut di atas
disebut sebagai “Turn Key Project”);
46 Di dalam PROPOSAL yang baru, PEMOHON PAILIT menawarkan nilai sebesar US$ 1,760,000.00 (satu juta
tujuh ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan US$178,000.00 (seratus tujuh puluh delapan
ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pekerjaan metode Fishing Wash Over Pipe;
47 Selanjutnya, nilai yang ditawarkan oleh PEMOHON PAILIT ditanggapi oleh Termohon Pailit dengan
MENAWAR seharga US$ 1,365,000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Apabila
diakumulasi maka harga Turn Key Project akan lebih murah daripada harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa
Pemboran Tertanggal 15 April 2014. Adapun harga ini diajukan oleh PEMOHON PAILIT dengan IMING-IMING dari
Termohon Pailit bahwa PEMOHON PAILIT akan mendapatkan kesempatan untuk pengerjaan pemboran Sumur
Kancah #01 dan Sumur Kancah #02;
48 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, UPAYA-UPAYA yang dilakukan oleh PEMOHON
PAILIT untuk kegiatan pekerjaan pemboran merupakan BEST EFFORTS karena BENAR-BENAR memberikan
KEPUASAN bagi Termohon Pailit. Sedemikian MEMUASKANNYA hingga nilai sebesar USDDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
0 00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dollar amerika serikat) yang DITAWAR oleh Termohon
Pailit dengan harga USD 1,365,00.00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) selanjutnya
ditawar kembali (LEBIH TINGGI) oleh Termohon Pailit dengan harga sebesar USD
0 00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Atau dengan kata lain, harga yang ditawarkan
oleh Termohon Pailit atas jasa PEMOHON PAILIT MENGALAMI KENAIKAN dari harga USD 1,365,00.00 (satu
juta tiga ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ke harga sebesar USD
0 00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Karenanya, terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki KETERTARIKAN YANG LUAR BIASA atas BEST EFFORTS yang
diberikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit selama ini;
49 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, karenanya SEGALA DALIH-
DALIH SESAT yang diajukan oleh Termohon Pailit perihal JASA-JASA PEMOHON PAILIT yang DIBUAT
SEDEMIKIAN RUPA SEOLAH-OLAH TIDAK MEMUASKAN TIDAK-lah LEBIH DARI SEKEDAR
KEBOHONGAN BELAKA yang dilakukan oleh Termohon Pailit agar TermohonHal. 28 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pailit memiliki ALASAN SESAT untuk TIDAK MEMBAYAR SEGALA TAGIHAN
yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit;
50 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, setelah PEMOHON
PAILIT mempertimbangkan secara seksama atas penawaran senilai USD
0 00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang
disampaikan oleh Termohon Pailit untuk kelanjutan kegiatan pekerjaan
pemboran, ternyata harga tersebut jauh daripada apa yang telah diperhitungkan
oleh PEMOHON PAILIT. Karenanya, PEMOHON PAILIT tidak dapat menerima
harga sebesar USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika
Serikat) yang disampaikan dan DITAWARKAN oleh Termohon Pailit. Hal
sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di atas, didukung dengan bukti surat
berupa Catatan Rapat tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah DISETUJUI
dan DITANDATANGANI oleh PEMOHON PAILIT dengan Termohon Pailit
(“Catatan Rapat 20 Nopember 2014”) (vide Bukti P-50), yang berbunyi sebagai
berikut:
“CATATAN RAPAT”
Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 NOVEMBER 2014 telah dilaksanakan rapat
terkait “penyelesaian Sumur Kancah - 3” di ruang rapat PT. TPGP dengan
pokok - pokok sebagai berikut:
1) PT. WNE mengajukan HARGA untuk turn - key projek sebesar 1.760
JUTA USD;
TPGP menyampaikan HARGA turnkey sebesar 1.365 JUTA USD;
Dari proses negoisasi para pihak, TPGP MENYAMPAIKAN HARGA
SEBESAR 1.5 JUTA USD dan PT. WNE akan mempertimbangkan lebih
lanjut;
Harga tersebut sudah termasuk biaya semuanya sesuai dengan kontrak
Perjanjian awal. Untuk menyelesaikan pekerjaan kancah - 3 sampai
dengan kedalaman 1500 meter menjadi beban PT. WNE, kecuali biaya
BBM dan penyediaan air yang menjadi beban TPGP;
2)
3)4)Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PT TANGKUBAN PARAHU
GEOTHERMAL PANAS BUMI
PT WIRANA NUSANTARA ENERGYTtd
Sugeng TriyonoTtdDjoko Anityo Wibowo
Hal. 29 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
51 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pada akhirnya Termohon Pailit tidak
setuju atas harga terakhir yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT. Akan tetapi di lain pihak, Termohon Pailit juga
tidak memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Padahal sebelumnya, Termohon Pailit menawar
dengan harga USD
0 00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dan SELANJUTNYA NAIK
MENJADI USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk kelanjutan pekerjaan pemboran,
dalam hal mana memberikan pengertian bahwa SEBENARNYA Termohon Pailit PUAS dan TERTARIK dengan
UPAYA-UPAYA BEST EFFOTRS pekerjaan pemboran yang diberikan oleh PEMOHON PAILIT selama ini.
Mengingat, pada prinsipnya:
“TIDAK ADA PEMBELI YANG MENAWAR BERKALI-KALI
TERHADAP HARGA BARANG/J ASA YANG TIDAK MENARIK BAGINYA”
52 Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa SEGALA ALASAN KEKECEWAAN Termohon
Pailit atas kinerja PEMOHON PAILIT dalam melakukan pekerjaan pemboran di Sumur Kancah #3 adalah ALASAN-
ALASAN BUALAN BELAKA yang SECARA LICIK disampaikan oleh Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT
agar Termohon Pailit MEMILIKI ALASAN UNTUK TIDAK PERLU MELAKUKAN PEMBAYARAN-
PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN-PEKERJAAN terkait PEMBORAN SUMUR KANCAH #3 YANG TELAH
DIKERJAKAN oleh PEMOHON PAILIT SELAMA INI. Hal ini wajar saja karena Termohon Pailit menyadari
APABILA Termohon Pailit menyampaikan SECARA TEGAS perihal KEPUASANNYA atas kinerja PEMOHON
PAILIT maka Termohon Pailit menjadi WAJIB UNTUK MEMBAYAR atas tagihan- tagihan yang telah disampaikan
oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit. Atau dengan kata lain, DIKARENAKAN TERMOHON PAILIT
TIDAK MAU MEMBAYARLAH MAKA TERMOHON PAILIT BERPURA-PURA MENGUNGKAPKAN
KEKECEWAANNYA atas kinerja PEMOHON PAILIT dalam melakukan kegiatan pemboran di Sumur Kancah #3;
B TERMOHON PAILIT WAJIB UNTUK MEMBAYAR WELL HEAD YANG TELAH DIKERJAKAN OLEH
PEMOHON PAILIT
53 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, setelah tidak tercapai kesepakatan antara PEMOHON
PAILIT dan Termohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan dengan selesai termasuk
melaksanakan Turn Key Project, maka demi KESELAMATAN dan KEAMANAN KERJA PEMOHON PAILIT
segera melaksanakan PEMASANGAN WELL HEADHal. 30 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
(KEPALA TUTUP SUMUR). Hal ini semakin membuktikan bahwa MEMANG BENAR PEMOHON PAILIT
melaksanakan pekerjaan pemboran dengan BEST EFFORT (USAHA-USAHA TERBAIK);
54 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PEMASANGAN WELL HEAD (KEPALA TUTUP
SUMUR) sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh PEMOHON PAILIT sebagai WUJUD ITIKAD BAIK
PEMOHON PAILIT yang TIDAK MUNGKIN TEGA membiarkan Sumur Kancah 3 dalam KEADAAN TERBUKA
LEBAR (MENGANGA), dalam hal mana dapat MEMBAHAYAKAN bagi KESELAMATAN orang-orang dan
lingkungan sekitarnya;
55 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam:DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Huruf 1.11 pada lampiran B - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55) yang
berbunyi sebagai berikut:
“PENYEDIAAN JASA INSTALASI WELL HEAD KONTRAKTOR MENYEDIAKAN JASA
PEMASANGAN WELL HEAD termasuk tapi tidak terbatas pada personal welder yang bersertifikasi”;
b Pasal 2.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (vide Bukti P-55), yang berbunyi sebagai
berikut:
“Pihak Pertama menyerahkan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima
serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja dan syarat-
syarat dalam perjanjian dan lampiran-lampiran perjanjian, dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
diuraikan di dalam lampiran B Perjanjian ini, termasuk pengelasan (hot head) untuk casing head dan
PEMASANGAN KEPALA SUMUR”;
maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PEMOHON PAILIT memiliki hak untuk menagih
PEMASANGAN WELL HEAD (KEPALA TUTUP SUMUR) kepada Termohon Pailit, mengingat apabila
dilihat dari aspek keamanan dan keselamatan kerja PEMASANGAN WELL HEAD (KEPALA SUMUR)
WAJIB untuk dilakukan atas biaya-biaya material dari Termohon Pailit. Karenanya, tagihan-tagihan atas
PEMASANGAN WELL HEAD (KEPALA TUTUP SUMUR) tersebut merupakan TAGIHAN-TAGIHAN yang
sudah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit sebagaimana
dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam
permohonan pailit aquo;Hal. 31 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
F FAKTANYA PEMOHON PAILIT SELALU MEMBERIKAN USAHA-USAHA YANG TERBAIK (BEST
EFFORTS) DAN KARENANYA TERMOHON PAILIT SELALU MEMPERPANJANG PERJANJIAN
PEMBORAN TERTANGGAL 15 APRIL 2014
56 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahkan FAKTANYA setelah disampaikannya
tagihan-tagihan dan dilaksanakan setiap dan segala pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah
diperbaiki (atas persetujuan Termohon Pailit), Termohon Pailit menyatakan PERSETUJUANNYA dengan
MEMPERPANJANG KONTRAK (in casu Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014) yang telah dibuat
antara PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit dengan MASA PERPANJANGAN HINGGA AKHIR BULAN
DESEMBER 2014, sebagaimana dimaksud dalam:
a Surat dari Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT yang dibuat di bawah nomor 200/080/TPGP/2014
tertanggal 15 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15
Oktober 2014”) (vide Bukti P-48), yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
“Menyetujui permintaan PT Wirana Nusantara Energy untuk memberikan surat keterangan tentang
Perjanjian Jasa Pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Perahu - Jawa Barat - Indonesia,
no.
1 PJ/060/TPGP/2014 yang di tandatangani pada 15 April 2015 dan amandemennya yaitu Amandemen Surat
Perjanjian No.: 001/PJ/060/TPGP/2014 yang ditandatangani pada 16 Juni 2014, dengan ini disampaikan bahwa
KONTRAK PEKERJAAN dimaksud masih dalam proses PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN
SAMPAI DENGAN AKHIR OKTOBER 2014. KECUALI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN,
TIDAK ADA PASAL - PASAL LAIN YANG MENGALAMI PERUBAHAN”:
b Surat dari Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT yang dibuat di bawah nomor 211/080/TPGP/2014
tertanggal 27 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 27
Oktober 2014”) (vide Bukti P-49), yang berbunyi sebagai berikut:
“Maka dengan ini disampaikan bahwa kontrak pekerjaan seperti tersebut dalam Perjanjian Jasa Pemboran
Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Perahu - Jawa Barat - Indonesia, No.001.PJ/006/TPGP/204
yang ditandatangani pada 15 April 2014 dan Amandemennya yaituHal. 32 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Amandemen Surat Perjanjian No. Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 yang ditandatangani pada 16 Juni 2014,
akan DIPERPANJANG SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014 KECUALI PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PERJANJIAN, TIDAK ADA PASAL - PASAL LAIN YANG MENGALAMI PERUBAHAN";t
57 Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku TERBUKTI SECARA SAH
DAN MEYAKINKAN Termohon Pailit MENYETUJUI baik secara tegas maupun DIAM-DIAM atas segala dan setiap
pekerjaan pemboran yang telah dikerjakan oleh PEMOHON PAILIT, STANDBY RATE dan DAILY RATE
sebagaimana telah PEMOHON PAILIT sampaikan di dalam permohonan pailit aquo. Karenanya, Termohon wajib
untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada PEMOHON. Hal sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di atas
SEJALAN, DIKUATKAN dan BERKESESUAIAN dengan:
a PENDAPAT AHLI HUKUM PROF. SUBEKTI, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”,
Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:
“orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan
perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam”;
b Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:
“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan
perbuatan- perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-
transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal
ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistis, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan
peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi
perdagangan biasa, maka SECARA DIAM-DIAM kedua belah pihak telah MENYATAKAN SEPAKAT
untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorsbip tahap ke-2,
yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-l) bahwa atas kesepakatan kedua
belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai
dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu.Hal. 33 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
maka BERLAKU MUTLAKLAH ASAS KONSENSUALITAS (vide Pasal 1320 KUHPerdata) yang
merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata)”;
58 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PEMOHON PAILIT TIDAK PERNAH
MENGALAMI KETERLAMBATAN dalam melaksanakan pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 karena setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh
PEMOHON PAILIT selalu berdasarkan persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Termohon Pailit. Karenanya,
terhadap PEMOHON PAILIT TIDAK DAPAT DIKENAKAN SANKSI / DENDA apapun oleh Termohon Pailit.
BAHKAN secara TIDAK MALU-MALU Termohon Pailit MENAWARKAN kepada PEMOHON PAILIT agar
PEMOHON PAILIT menjadi BAGIAN dari Termohon Pailit dengan MEMILIKI SAHAM-SAHAM di dalam
Termohon Pailit. Hal ini wajar saja karena pada prinsipnya segala dan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh
PEMOHON PAILIT selalu MEMUASKAN dan MENCAPAI HASIL yang MAKSIMAL;
59 Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PEMOHON PAILIT selalu memberikan USAHA-
USAHA TERBAIKNYA dalam menjalankan PEKERJAAN-PEKERJA^N PEMBORAN sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sehingga MEMBERIKAN KEPUASAN bagi Termohon
Pailit;
B TERMOHON PAILIT MENYAMPAIKAN PENAWARAN KEPADA PEMOHON PAILIT DENGAN TUJUAN
AGAR UTANG-UTANG TERMOHON PAILIT MENJADI LUNAS
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
60 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, setelah melalui proses negosiasi yang panjang pada
akhirnya TERMOHON PAILIT MENYAMPAIKAN PENAWARAN PELUNASAN UTANG kepada PEMOHON
PAILIT melalui suratnya yang dibuat di bawah nomor 246/080/TPGP/2014 tertanggal 24 Desember 2014 (selanjutnya
disebut sebagai “Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014”) (vide Bukti
P-53) yang secara lengkapnya surat tersebut berbunyi sebagai berikut;
“Menunjuk pada Surat PT. WNE No.768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal
Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No.001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat disampaikan beberapa
hal sebagai berikut;Hal. 34 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
1 PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan NO.242/080/TPGP/2014 tanggal
18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No.001.PJ/060/TPGP2014, berkenaan dengan
wanprestasi PT. WNE untuk mengganti drilling rig BSA #1 dengan drilling rig yang baru untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian dimaksud dan klaim atas jatuhnya top drive yang menyebabkan
pemboran sumur Kancah - 3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;
2 Sesuai ketentuan pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut
permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dengan
ini TPGP MENAWARKAN KEPADA PT. WNE UNTUK menjajaki peluang KERJASAMA yang
SALING MENGUNTUNGKAN para pihak untuk dapat
mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka
mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM No. 01 tahun 2012 tentang daftar proyek
FTP - II dan turut mensukseskan program pemerintah MELALUI
PEMBANGUNAN PLTP sebagai energy baru terbarukan;
3 Namun demikian dalam hal BENTUK KERJASAMA TERSEBUT akan mengarah kepada pemilihan
partner yang stratejik bagi TPGP (strategic partner/strategic ailiance) yaitu PT. WNE DAPAT MEMILIKI SAHAM
dan atau bersama - sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau PT.
Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperoleh
persetujuan RUPS PT. TPGP;
Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terima kasih;
PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL PANAS BUMI
Direktur utama
TtdSugeng Triyono
61 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Surat Penawaran Pelunasan Utang
dari Termohon Pailit Tertanggal 24Hal. 35 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
Desember 2014 {vide Bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau memberikan pengertian sebagai
berikut:
a Termohon Pailit MENAWARKAN PELUNASAN UTANG dengan cara mengajak PEMOHON PAILIT
BEKERJASAMA dalam proyek pembangunan PLTP agar PEMOHON PAILIT turut memperoleh KEUNTUNGAN
dari proyek tersebut;
b Adapun konsekuensinya APABILA PEMOHON PAILIT MENERIMA PENAWARAN KERJASAMA
(yang ditawarkan oleh Termohon Pailit) tersebut maka SEGALA UTANG Termohon Pailit yang TIMBUL
berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 menjadi LUNAS. Karenanya merupakan hal yang
tidak terbantahkan oleh dalih- dalih apapun juga bahwa MEMANG BENAR Surat Penawaran Pelunasan Utang dari DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk PENGAKUAN adanya UTANG Termohon
Pailit kepada PEMOHON PAILIT;
c Sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni:
• PEMOHON PAILIT dapat MENJADI PEMILIK SAHAM di dalam Termohon Pailit, atau;
• Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;
62 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Surat Penawaran
Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 SEMAKIN MEMBUKTIKAN BETAPA
LICIKNYA TERMOHON PAILIT. Di SATU SISI TERMOHON PAILIT MENGUNGKAPKAN
KEKECEWAANNYA atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh PEMOHON PAILIT, akan tetapi di SISI
LAINNYA TERMOHON PAILIT MEMBERIKAN PELUANG BAGI PEMOHON PAILIT UNTUK MENJADI
PEMEGANG SAHAM DI DALAM TERMOHON PAILIT (in casu PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi).
Atau dengan kata lain FAKTANYA adalah sebagai berikut:
“DI SATU SISI TERMOHON PAILIT MENYAMPAIKAN TIDAK SUKA/ KECEWA KEPADA
PEMOHON PAILIT, AKAN TETAPI DI SISI LAINNYA TERMOHON PAILIT INGIN AGAR
PEMOHON PAILIT MENJADI BAGIAN DARIPADA TERMOHON PAILIT.”
63 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari
Termohon Pailit Tertanggal 24 DesemberHal. 36 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2014 (vide Bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa MEMANG BENAR SEGALA KEKECEWAAN atas
kinerja PEMOHON PAILIT dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas Sumur Kancah #3
sebenarnya TIDAKLAH LEBIH DARI SEKEDAR KEBOHONGAN DAN KEPURA-PURAAN dan PALSU
BELAKA. Justru sebaliknya, dikarenakan KINERJA PEMOHON PAILIT yang SANGAT LUAR BIASA-lah
maka Termohon Pailit tertarik untuk MENJADIKAN PEMOHON PAILIT SEBAGAI BAGIAN daripada
Termohon Pailit (sebagai pemegang saham di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha
Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;
64 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, SURAT PENAWARAN PELUNASAN UTANG dari
Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 SECARA NYATA-NYATA MEMBUKTIKAN bahwa MEMANG
BENAR Termohon Pailit MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO kepada PEMOHON PAILIT,
mengingat faktanya apabila PEMOHON PAILIT menerima PENAWARAN PELUNASAN UTANG maka segala
kewajiban Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT sebagaimana dimaksud dalam tagihan-tagihan yang telah
disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit selama ini menjadi LUNAS. Atau dengan kata lain,
“TIDAK ADA PIHAK YANG TIDAK BERUTANG
AKAN TETAPI MENGAJUKAN PENAWARAN PELUNASAN UTANG”
TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPODAN DAPAT DITAGIH
65 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana PEMOHON
PAILIT uraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa MEMANG BENAR FAKTANYA
TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG yang SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH, yakni utang-
utang sebagai berikut:
a Pekerjaan FISHING (pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang);
b Pekerjaan PENYEMENAN dan PENAMBALAN pada sisi dinding di dalam lubang sumur (Plug Job /
Top Job);
c Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar
pipa tidak mengalami macet (stuck pipe) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan Mud Material Black Magic);Hal. 37 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
d Penyediaan bahan bakar SOLAR;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (Cementing Unit Standby);
f Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS), dan
g Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (Well Head) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam
keadaan terbuka.
66 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, tagihan-tagihan atas hal-hal sebagaimana telah
PEMOHON PAILIT uraikan di atas sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April
2014 {vide Bukti P-55) dan penagihan-penagihan yang telah dilakukan oleh PEMOHON PAILIT, yakni:
a SURAT-SURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices
Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26
September 2014”) {vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39); dan
b SURAT-SURAT TAGIHAN {INVOICES) yang telah disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 Nopember 2014 terkait pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“Invoices
Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12
Nopember 2014”) (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39);
67 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Invoices Yang Diterima Oleh
Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014 dan Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12 Nopember
2014 secara nyata-nyata TELAH DITERIMA DENGAN BAIK olehTermohon Pailit, dalam hal mana SETELAH 5
(UMA) HARI KERJA Termohon Pailit SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMPERMASALAHKAN perihal
Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014 dan Invoices Yang Diterima Oleh
Termohon Pailit Tanggal 12 Nopember 2014 (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39) tersebut. Dengan demikian,
segala dan setiap Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014 dan Invoices Yang
Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 12 Nopember 2014 (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39) tersebut
SUDAH JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit. Sebagaimana
diatur dalam:Hal. 38 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
• Pasal 10.6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:
“APABILA Pihak Pertama MEMPERMASALAHKAN BAGIAN-BAGIAN DI DALAM TAGIHAN.
Pihak Pertama WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENYAMPAIKAN ALASANNYA kepada Pihak
Kedua secara tertulis dalam waktu SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK
DITERIMA NOTA TAGIHAN tersebut";
68 Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh tagihan yang diajukan oleh PEMOHON
PAILIT kepada Termohon WAJIB DIBAYAR oleh Termohon, mengingat SUDAH MELAMPAUI 5 (LIMA) HARI
KERJA sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut oleh Termohon Pailit TIDAK ADA HAL APAPUN YANG
DIPERMASALAHKAN oleh Termohon Pailit terkait tagihan- tagihan tersebut Mohon perhatian Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa perkara aquo. Termohon Pailit menyampaikan keberatannya terhadap tagihan- tagihan yang
disampaikan oleh PEMOHON PAILIT DALAM KURUN WAKTU YANG SUDAH JAUH MELAMPAUI 5 (LIMA)
HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA TAGIHAN-TAGIHAN tersebut oleh Termohon Pailit
69 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengingat Termohon Pailit tidak juga melakukan
pembayaran atas tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT maka PEMOHON PAILIT kembali
menyampaikan surat-surat penagihan, yakni:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Surat No. 761AA/NE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal PENAGIHAN
OUTSTANDING INVOICE-INVOICE Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di Sumur Kancah 3, WKP
Tangkuban Perahu, Jawa Barat (vide Bukti P-51), dan;
b Surat No. 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014 yang pada intinya Klien
Kami MENAGIH TPGP agar MELUNASI TAGIHAN- TAGIHAN atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan
oleh Klien Kami terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (vide Bukti P-54);
70 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, GUNA MENEGASKAN JATUH TEMPO-nya utang-
utang Termohon Pailit sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan maka PEMOHON telah
menyampaikan SURAT-SURAT PERINGATAN (SOMATIE), yakni sebagai berikut:Hal. 39 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
a Surat yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor
55/EMP-RS-MI-JF/III/15 tertanggal 30 Maret 2015 perihal Somasi / Surat Peringatan (“Somasi Pertama”) {vide Bukti
P- 61), dan;
b Surat yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor
No.; 58/EMP-RS/IV/15 tertanggal 10 April 2015 perihal Somasi / Surat Peringatan II (Kedua) (“Somasi Kedua”) {vide
Bukti P-63);
71 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dengan dibuat dan disampaikannya Somasi Pertama
dan Somasi Kedua sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di atas maka terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN
bahwa tagihan-tagihan sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan SEMAKIN sudah MATANG atau
JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH. Hal-hal sebagaimana PEMOHON PAILIT uraikan di atas berkesesuaian dan
sejalan dengan:
• Pendapat AHLI HUKUM Bapak J. SATRIO, S.H, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan Pada
Umumnya”, halaman 136 dan halaman 105 sampai dengan 106, yang berbunyi:
“Yang perlu juga diingat adalah, bahwa dengan suatu SOMASI, PERIKATAN dibuat menjadi
MATANG UNTUK DITAGIH dan LEWATNYA TENGGANG WAKTU yang diberikan”;
“Pasal 1238 mengatakan, bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan SURAT PERINTAH atau
sebuah AKTA SEJENIS itu dinyatakan lalai,...;
sekalipun pasal ini terletak pada bagian kedua tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tetapi
ketentuan ini BERLAKU UNTUK SEMUA PERIKATAN;
Jadi pembuat undang-undang menciptakan suatu sarana untuk menetapkan, sejak kapan debitur
dalam keadaan lalai, yaitu dengan suatu SURAT PERINTAH atau AKTA SEJENIS. Dalam surat
atau akta itu debitur diminta/diperingatkan agar berprestasi;
Pernyataan lalai (ingerbrekestelling) sebenarnya merupakan suatu PERINGATAN dari kreditur, agar
debitur berprestasi selambat- lambatnya pada suatu saat tertentu. Teguran seperti itu disebut juga
SOMASI (SOMATIE). Atas surat seperti itu, undang-undang memberikan akibat hukum, bahwa
TIDAK DIPENUHINYA TEGURAN ITU AKAN MEMBAWA AKIBAT bahwa debitur dalamHal. 40 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
keadaan lalai dan ini MEMBAWA KONSEKUENSI LEBIH LANJUT seperti yang disebut dalam
undang-undang.”
• Pendapat AHLI HUKUM Bapak PROF. SUBEKTI, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian,
penerbit: PT Intermassa, cetakan XII, halaman 46, yang berbunyi:
“Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar JIKA IA TIDAK MEMENUHI
TEGORAN itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat
perintah atau dengan sebuah AKTA SEJENIS itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sendiri jika ini menetapkan bahwa si BERUTANG akan HARUS DIANGGAP LALAI dengan
LEWATNYA WAKTU YANG DITENTUKAN”:
• Pendapat AHLI HUKUM Ibu Kartini Muljadi dan Bapak Gunawan Widjaja, dalam bukunya yang berjudul
Buku Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, penerbit: PT Raja Grafindo Persada, cetakan I
(Pertama) - Jakarta, Tahun 2003, Halaman 153, yang berbunyi:
“Dengan demikian berarti, semenjak:
1. Dalam Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu serta perikatan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu:
a DALAM HAL DITETAPKANNYA SUATU WAKTU, dengan lewatnya waktu
tersebut, DEBITOR BELUM JUGA MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA;
b Dalam hal tidak telah ditentukan suatu waktu tertentu, setelah debitor diberitahukan
mengenai saat pelaksanaan kewajiban atau prestasinya dan dalam hal debitor tidak juga melaksanakannya, telah ditegur
dengan pantas oleh kreditor..;
Maka kewajiban atau prestasi penanggung telah LAHIR DEMI HUKUM, dan karenanya
PERIKATAN yang diatur dalam perjanjian penanggungan menjadi JATUH WAKTU dan DAPAT
DITAGIH oleh kreditor;
72 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengenai apa yang dimaksud pengertian “UTANG”
PEMOHON PAILIT merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan :
“UTANG adalah kewajiban yang dinyatakan atau DAPAT DINYATAKAN DALAM JUMLAH UANG
baik dalam MATA UANG INDONESIA maupunHal. 41 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
MATA UANG ASING, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen,
YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN atau Undang-Undang YANG WAJIB DIPENUHI OLEH
DEBITOR dan BILA TIDAK DIPENUHI MEMBERIKAN HAK KEPADA KREDITOR UNTUK
MENDAPAT PEMENUHANNYA DARI HARTA KEKAYAAN DEBITOR”:
maka berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam Putusan
perkara No.019 PK/N/1999 memberikan
penafsiran yang dimaksud utang adalah:
“SEGALA BENTUK KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU, baik
YANG TIMBUL KARENA PERIKATAN maupun karena Undang-undang”; dengan demikian DAPAT
DINILAI DENGAN UANG adalah merupakan UTANG”;
73 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dengan demikian TERPENUHILAH syarat-syarat
pengajuan permohon pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang- undang Kepailitan”), yang
berbunyi sebagai berikut:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA
SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, dinyatakan pailit dengan
putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya.”
74 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, seandainya pun Termohon Pailit mendalihkan
SECARA SESAT dan PENUH TIPU DAYA bahwa Termohon Pailit tidak pantas dinyatakan pailit karena masih
sanggup bayar maka DALIH-DALIH SESAT tersebut TIDAKLAH MENGHALANGI PROSES KEPAILITAN karena
pada prinsipnya Termohon Pailit TIDAK BERPRESTASI LAGI PADA SAAT PERMOHONAN PAILIT AOUO
DIAJUKAN KE PENGADILAN. Hal sebagaimana PEMOHON PAILIT sampaikan berkesesuian dan sejalan dengan
YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang tertuang di dalam Putusan No. DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
43/Pailit/2010/PN.JKT.PST yang diucapkan di dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli
2010 (vide Bukti P-96), yang berbunyi sebagai berikut:
“debitur dikatakan BERHENTI MEMBAYAR tidak harus diartikan sebagaiHal. 42 dari 119 halaman, Rs.Perk,No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
keadaan dimana debitur memang TIDAK MEMPUNYAI KESANGGUPAN lagi untuk membayar utang-
utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditur, AKAN TETAPI TERMASUK PULA KEADAAN
DIMANA DEBITUR TIDAK BERPRESTASI LAGI PADA SAAT PERMOHONAN PAILIT
DIAJUKAN KE PENGADILAN”;
TERMOHON PAILIT MEMILIKI KREDITOR LAINNYA SELAIN PEMOHON75 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, selama menjalankan kegiatan pekerjaan pemboran
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 PEMOHON PAILIT menjadi
MEMILIKI BANYAK TAGIHAN-TAGIHAN YANG HARUS DILUNASI, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk Oleh PEMOHON PAILIT;
76 Hal ini SEMAKIN MEMPERSULIT KEADAAN KEUANGAN PEMOHON PAILIT KARENA HARUS
MELAKUKAN PENALANGAN-PENALANGAN / MELUNASI TAGIHAN-TAGIHAN DARI Para Sub Kontraktor
Yang Ditunjuk Oleh PEMOHON PAILIT PADAHAL PEMOHON PAILIT BELUM MENERIMA PEMBAYARAN-
PEMBAYARAN DALAM BENTUK APAPUN DARI TERMOHON PAILIT untuk tagihan-tagihan sebagaimana
disebutkan di dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan
pailit aquo;
77 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, GUNA MELUNASI dan sekaligus MERINGANKAN
BEBAN PEMOHON PAILIT, PEMOHON PAILIT menjadi harus MENGALIHKAN dan MENJUAL SEBAGIAN
TAGIHAN- TAGIHAN yang dimiliki PEMOHON PAILIT terhadap Termohon Pailit kepada PT TRIDAYA SAKTI
MANDIRI, berkantor dan beralamat di Grha Adhi Media, Office Park Unit 3, Lantai 2 (dua). Jalan Deplu Raya No. 6
(enam). Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan - Jakarta Selatan 12330 (selanjutnya PT TRIDAYA SAKTI
MANDIRI disebut sebagai “Kreditur Lain” di dalam permohonan pailit aquo). Dengan MENGALIHKAN dan
MENJUAL SEBAGIAN TAGIHAN-TAGIHAN tersebut kepada Kreditur Lain maka PEMOHON PAILIT menjadi
memiliki DANA TUNAI yang dapat digunakan untuk membayar GAJI / UPAH PARA KARYAWAN dan
MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL PEMOHON PAILIT dalam menjalankan usahanya;
78 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, jumlah keseluruhan
tagihan PEMOHON PAILIT terhadap Termohon Pailit adalah sebesar US$Hal. 43 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh
sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp 618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah). Selanjutnya, PEMOHON PAILIT MENGALIHKAN dan
MENJUAL SEBAGIAN TAGIHAN-TAGIHAN kepada Kreditur Lain, yakni sebesar: (i) US$1,286,577.31
(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh satu sen Dollar Amerika
Serikat Serikat), dan (ii) Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu
delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Sebagian Hak Tagih”). Dengan demikian,
tagihan-tagihan yang dimiliki oleh PEMOHON PAILIT terhadap Termohon Pailit menjadi sebesar US$
2,165,210.46 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh dan empat puluh enam sen Dollar
Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai “Nilai Yang Ditagih Oleh PEMOHON PAILIT”);
79 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pengalihan dan penjualan Sebagian Hak Tagih yang
dilakukan oleh PEMOHON PAILIT kepada Kreditur Lain sudah SAH menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku karena telah memenuhi segala hal sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 613
Burgerlijk Wetboek (BW), yang berbunyi sebagai berikut:DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan
jalan membuat AKTA OTENTIK atau di BAWAH TANGAN yang melimpahkan hak-hak atas barang-
barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang SEBELUM
PENYERAHAN ITU DIBERITAHUKAN KEPADANYA atau DISETUJUINYA SECARA TERTULIS
atau DIAKUINYA. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya;
penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”;
80 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengingat pengalihan tagihan-tagihan PEMOHON
PAILIT terhadap Termohon Pailit telah dialihkan kepada Kreditur Lain dalam bentuk AKTA OTENTIK, dan Kreditur
Lain telah MENYAMPAIKAN penagihan dan PEMBERITAHUAN perihal pengalihan Sebagian Hak Tagih tersebut
TELAH DISAMPAIKAN kepada Termohon Pailit maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa sejak
dilakukannya pemberitahuan tersebut Kreditur Lain SECARA SAH merupakan KREDITURHal. 44 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
BARU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN kepada Termohon Pailit, dalam hal
mana hak Kreditur Lain tersebut dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
sebagaimana PEMOHON PAILIT sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan PENDAPAT AHLI HUKUM
PROF J. SATRIO, S.H., dalam bukunya yang berjudul Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, &
Percampuran Hutang, Penerbit PT Alumni, cetakan ke 2 (dua), tahun 1999, Bandung, halaman 29 sampai dengan
32, yakni sebagai berikut;
“Pasal 613 menyatakan CESSIE HARUS DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT SUATU AKTA dan akta
yang demikian dinamakan AKTA CESSIE;
Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk cessie ditentukan suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, walaupun
untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie --- seperti misalnya jual belinya -- tidak disyaratkan
suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bisa authentiek). CESSIE CUKUP DITUANGKAN
DALAM SUATU AKTA — baik di bawah tangan maupun AUTHENTIEK - asal di dalamnya tegas-tegas
disebutkan bahwa KREDITUR LAMA dengan itu TELAH MENYERAHKAN HAK TAGIHANNYA
KEPADA KREDITUR BARU;
Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat kita ketahui, bahwa CESSIE DAPAT TERJADI DI LUAR
KERJASAMA DARI CESSUS (DEBITUR);
DENGAN PENANDA TANGANAN AKTA CESSIE SAJA, CESSIE SUDAH SELESAI, SUDAH SAH,
artinya SUDAH SAH DIOPERKAN HAK TAGIH DARI CEDENT KEPADA CESSIONARIES....;
Pasal 613 ayat 2 mengatakan, bahwa AKTA CESSIE TERSEBUT BARU BERLAKU TERHADAP
CESSUS (DEBITUR), KALAU KEPADANYA SUDAH DIBERITAHUKAN ADANYA CESSIE atau
secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. ...;
Seperti telah dikatakan di atas, DENGAN PEMBUATAN AKTA CESSIE SEBENARNYA CESSIE
SUDAH BERALIH — tetapi menurut pasal 613 ayat 3 baru MENGIKAT CESSUS, kalau kepadanya
SUDAH DIBERITAHUKAN atau telah diakui/disetujui;
Harap diketahui, bahwa YANG DIBERITAHUKAN adalah ADANYA PENGOPERAN HAK TAGIH,
bukan akta cessienya;
81 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas
maka terbukti secara sah dan meyakinkanHal. 45 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
bahwa PENGALIHAN atau PENGOPERAN segala dan setiap HAK TAGIH PEMOHON PAILIT kepada
Kreditur Lain yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) Burgerlijke Wetboek
MENIMBULKAN KONSEKUENSI HUKUM YANG TIDAK DAPAT DIBANTAH DENGAN DALIH-
DALIH APAPUN JUGA bahwa Kreditur Lain merupakan atau menjadi KREDITUR YANG SAH atas
Termohon Pailit. Karenanya, Termohon Pailit WAJIB UNTUK MELUNASI segala dan setiap tagihan yang DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
disampaikan oleh Kreditur Lain kepada Termohon Pailit sejak DIBERITAHUKANNYA perihal adanya
PENGOPERAN segala dan setiap HAK TAGIH tersebut kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam
Surat No. 53/SPEM/TSM/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 berikut tanda terimanya (vide Bukti P-70);
82 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum yang
dituangkan di dalam BUKU RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2012, halaman 1 (satu), nomor 2 (dua),
yakni sebagai berikut;
“Permasalahan;
KAPAN PENGERTIAN CESSIE DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI
KREDITOR DARI DEBITOR YANG DIMOHONKAN PAILIT?
Pendapat;
Setelah PENYERAHAN itu DIBERITAHUKAN kepada Debitor, atau
secara tertulis disetujui dan diakuinya, (pasal 613 ayat (2) KUHPdt).”
83 Dengan demikian terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bahwa Termohon Pailit memiliki Kreditur Lain
(selain PEMOHON PAILIT) atas UTANG-UTANG Termohon Pailit yang telah JATUH TEMPO dan DAPAT
DITAGIH sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih) No. 16 Tertanggal 16 April 2015 {vide
Bukti P-68) dan Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih No. 17 Tertanggal 16 April 2015 {vide Bukti P-69)
yang kedua-duanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn;
TERBUKTI SECARA SEDERHANA TERMOHON PAILIT
MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON
84 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sebagaimana telah PEMOHON PAILIT sampaikan di
atas, SECARA SEDERHANA TERMOHON PAILIT TERBUKTI MEMILIKI UTANG kepada PEMOHON PAILIT
yang SUDAHHal. 46 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH sebagaimana terbukti dengan DISETUJUI dan
DITANDATANGANINYA SURAT PENAWARAN PELUNASAN UTANG oleh Termohon Pailit pada
tanggal 24 Desember 2014;
85 Dengan demikian, PERSYARATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan
secara nyata-nyata telah TERPENUHI, mengingat pada prinsipnya:
“TIDAK ADA PIHAK YANG TIDAK BERUTANG
AKAN TETAPI MENGAJUKAN PENAWARAN PELUNASAN UTANG” maka berdasarkan SURAT
PENAWARAN PELUNASAN UTANG dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide Bukti P-53)
TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa MEMANG BENAR FAKTANYA Termohon Pailit MEMILIKI
UTANG kepada PEMOHON PAILIT. Karenanya, merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta
berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa perkara aquo mengabulkan permohonan pernyataan pailit aquo yang diajukan oleh PEMOHON
PAILIT. Sebagaimana diatur dalam:
• Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut:
“PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT HARUS DIKABULKAN APABILA terdapat
FAKTA atau KEADAAN yang TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa persyaratan
untuk dinyatakan PAILIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) TELAH
DIPENUHI”;
• Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (“Undang- undang Kepailitan”), yang berbunyi sebagai berikut:DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan TIDAK MEMBAYAR LUNAS
SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya”;
86 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, adapun PEMOHON PAILIT kembali sampaikan di
sini isi Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 {vide Bukti P-53)
berbunyi sebagai berikut:
“Menunjuk pada Surat PT. WNE No.768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggai 19Hal. 47 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Desember 2014, perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No.001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat
disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
4 PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan NO.242/080/TPGP/2014 tanggal
18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian No.001.PJ/060/TPGP2014, berkenaan dengan
wanprestasi PT. WNE untuk mengganti drilling rig BSA #1 dengan drilling rig yang baru untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian dimaksud dan klaim atas jatuhnya top drive yang menyebabkan
pemboran sumur Kancah - 3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;
5 Sesuai ketentuan pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut
permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dengan
ini TPGP MENAWARKAN KEPADA PT. WNE UNTUK menjajaki peluang KERJASAMA yang
SALING MENGUNTUNGKAN para pihak untuk dapat
mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka
mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM No. 01 tahun 2012 tentang daftar proyek
FTP - II dan turut mensukseskan program pemerintah MELALUI
PEMBANGUNAN PLTP sebagai energy baru terbarukan;
6 Namun demikian dalam hal BENTUK KERJASAMA TERSEBUT akan mengarah kepada
pemilihan partner yang stratejik bagi TPGP (strategic partner/strategic alliance) yaitu PT. WNE DAPAT MEMILIKI
SAHAM dan atau bersama - sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau
PT. Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat
memperoleh persetujuan RUPS PT. TPGP.
Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih
PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL PANAS BUMI
Direktur utama
Ttd
Sugeng TriyonoHal. 48 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
87 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Surat Penawaran Pelunasan Utang
dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide Bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau
memberikan pengertian sebagai berikut:
a Termohon Pailit MENAWARKAN PELUNASAN UTANG dengan cara mengajak PEMOHON
PAILIT BEKERJASAMA dalam proyek pembangunan PLTP agar PEMOHON PAILIT turut memperoleh
KEUNTUNGAN dari proyek tersebut:
b Adapun konsekuensinya APABILA PEMOHON PAILIT MENERIMA PENAWARAN
KERJASAMA (yang ditawarkan oleh Termohon Pailit) tersebut maka SEGALA UTANG Termohon Pailit yang
TIMBUL berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 menjadi LUNAS. Karenanya merupakan hal
yang tidak terbantahkan oleh dalih-dalih apapun juga bahwa MEMANG BENAR Surat Penawaran Pelunasan Utang DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk PENGAKUAN adanya UTANG
Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT;
c Sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni
• PEMOHON PAILIT dapat MENJADI PEMILIK SAHAM di dalam Termohon Pailit, atau;
• Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;
88 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Surat Penawaran
Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 {vide Bukti P-53) SEMAKIN MEMBUKTIKAN
BETAPA LICIKNYA TERMOHON PAILIT. Di SATU SISI TERMOHON PAILIT MENGUNGKAPKAN
KEKECEWAANNYA atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh PEMOHON PAILIT, akan tetapi di SISI
LAINNYA TERMOHON PAILIT MEMBERIKAN PELUANG BAGI PEMOHON PAILIT UNTUK MENJADI
PEMEGANG SAHAM DI DALAM TERMOHON PAILIT (in casu PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi).
Atau dengan kata lain FAKTANYA adalah sebagai berikut:
“DI SATU SISI TERMOHON PAILIT MENYAMPAIKAN TIDAK SUKA/KECEWA
KEPADA PEMOHON PAILIT, AKAN TETAPI DI SISI LAINNYA TERMOHON
PAILIT INGIN AGAR PEMOHON PAILIT MENJADI BAGIAN DARIPADA
TERMOHON PAILIT.”Hai. 49 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pcft.Sus-PAiLiT/2015/PN.Niaga.Jict.Pst.
89 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari
Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (vide Bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa MEMANG BENAR
SEGALA KEKECEWAAN atas kinerja PEMOHON PAILIT dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas
Sumur Kancah #3 sebenarnya TIDAKLAH LEBIH DARI SEKEDAR KEBOHONGAN DAN KEPURA-PURAAN
dan PALSU BELAKA. Justru sebaliknya, dikarenakan KINERJA PEMOHON PAILIT yang SANGAT LUAR
BIASA-lah maka Termohon Pailit tertarik untuk MENJADIKAN PEMOHON PAILIT SEBAGAI BAGIAN daripada
Termohon Pailit (sebagai PEMEGANG SAHAM di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha
Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;
90 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa terhadap BESARNYA UTANG yang diajukan
oleh PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit TIDAK menjadi penghalang dikabulkannya permohonan pernyataan
pailit aquo atau MENYEBABKAN HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO TERSEBUT MENJADI TIDAK
SEDERHANA. Hal sebagaimana PEMOHON PAILIT sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan PENDAPAT
AHLI HUKUM Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M (Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia periode 2006 -
2013) dalam bukunya yang berjudul “Prosiding Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya”, Periode 26 - 28
Januari 2004, yakni sebagai berikut:
“Seiring memang persoalan jumlah kerugian yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur menjadi
permasalahan selanjutnya. Artinya, dalam hal pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur terdapat
permasalahan mengenai JUMLAH KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN YANG SERING
MENIMBULKAN LANGKAH PEMBUKTIAN YANG TIDAK RINGAN. Akan tetapi, upaya
PEMBUKTIAN YANG SEDERHANA TIDAK MELIPUTI UPAYA HAKIM UNTUK PEMBUKTIAN
JUMLAH UTANG yang dimaksud oleh para pihak, karena JUMLAH UTANG TERSEBUT AKAN
DITEGASKAN JUMLAHNYA DALAM PROSES VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH
KURATOR SETELAH DEBITUR DINYATAKANPAILIT;
91 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang
Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan permohonan
pailit oleh Menteri Keuangan. Namun berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, diperoleh pengertian bahwaHal. 50 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Termohon Pailit BUKANLAH merupakan Badan Usaha Milik Negara karena modal dasar Termohon Pailit
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak dimiliki dengan cara melalui penyertaan langsung oleh Negara, melainkan sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (in casu PT Indonesia Power). Hal-hal sebagaimana PEMOHON
PAILIT uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:
• Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan”;
• Pasal angka (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Milik Negara;
“Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”;
Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit TIDAK TERMASUK sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena SAHAM-SAHAMNYA TIDAK DIMILIKI OLEH NEGARA
melalui penyertaan secara langsung, melainkan oleh PT Indonesia Power dalam hal mana PT Indonesia Power
sendiri BUKANLAH Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karenanya, permohonan pailit aquo telah diajukan
SECARA SAH dan BERKESESUAIAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG berlaku;
KLAUSULA ARBITRASE TIDAK MENGHALANGI PROSES PAILIT92 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014
(vide Bukti P-55) merupakan perjanjian yang mengandung KLAUSUL ARBITRASE. Namun mengingat segala utang
Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT sudah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH serta terbukti secara
nyata-nyata Termohon Pailit memiliki satu kreditur lainnya, yakni PT Tridaya (Kreditur Lain) maka klausula arbitrase
tersebut TIDAK DAPAT MENGHALANGI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT aquo yang diajukan oleh
PEMOHON PAILIT terhadap Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-undang Kepailitan yang
berbunyiHal. 51 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
sebagai berikut:
“PENGADILAN TETAP BERWENANG MEMERIKSA dan MENYELESAIKAN PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT dari para pihak yang TERIKAT PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSULA
ARBITRASE, SEPANJANG UTANG yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah
MEMENUHI ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 AYAT (1) Undang-Undang ini”;
Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
perkara aquo memiliki WEWENANG PENUH DAN sempurna dalam memerksa dan mengadili perkara a quo;
PENUNJUKAN KURATOR93 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengingat adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Kepailitan yang mengatur:
“Dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), tidak mengajukan usul
pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”:
Maka bersama ini PEMOHON PAILIT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
perkara aquo agar berkenan untuk mengangkat Bapak Lukman Arifin, S.H. dari Kantor Arifin & Associates,
beralamat di Jl. Raden Saleh No. 45 E, Cikini, Jakarta 10330 (selanjutnya disebut sebagai “Bapak Lukman
Arifin”) yang telah memenuhi persyaratan sebagai kurator dan pengurus sebagaimana dinyatakan dalam
Sertipikat Kurator dan Pengurus yang diberikan pada tanggal 11 Oktober 2008 {vide Bukti P-88), Surat Bukti
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AH U. AH.04.03-55 tertanggal 16 April 2013 yang ditetapkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia {vide Bukti P-90), dan juga tercatat sebagai anggota
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan nomor anggota 080304 sejak tanggal 03 Nopember 2008 {vide
Bukti P-87), yang berdasarkan keterangan sendiri berhak untuk menjabat sebagai kurator dan tidak ada benturan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan
pailit terhadap Termohon Pailit {vide Bukti P- 91), di bawah pengawasan hakim pengawas yang berwenang, hal
mana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Kepailitan. Usulan pengangkatan kurator sebagaimana
diuraikan di atas menjadi usulan pengangkatan pengurusHal. 52 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
94 Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PEMOHON PALIT sampaikan di atas maka bersama ini PEMOHON
PALIT memohon yang sedalam-dalamnya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan
untuk bertindak adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menyatakan Termohon Pailit (in casu PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL PANAS BUMI) dalam
KEADAAN PAILIT dengan segala akibat hukumnya, mengingat segala persyaratan pengajuan permohonan
pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) Undang-
undang Kepailitan secara nyata-nyata telah TERPENUHI;
B. PETITUM
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana PEMOHON PAILIT
uraikan di atas maka bersama ini PEMOHON PAILIT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
perkara aquo berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1 Mengabulkan seluruhnya;
2 Menyatakan Termohon Pailit menjadi dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya
3 Menunjuk Bapak Lukman Arifin sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut;
4 Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
berwenang untuk mengawasi kepailitan Termohon Pailit, dan;
5 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini;
Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, PEMOHON PAILIT memohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap ke persidangan Kuasa
Hukum Pemohon sebagaimana telah disebut di muka dan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya RIZAL PATUAN
LUBIS, S.H., MEDYA RISCHA, S.H., M.H. dan MANGALABAN SILABAN, S.H., kesemuanya Advokat pada
kantor Advokat R.PATUAN & PARTNERS yang beralamat di SMEHal. 53 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tower, Lantai 10, Jl Jend.Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 12 Mei 2015;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak, meskipun tidak melalui
Mediasi, karena dalam perkara Kepailitan tidak perlu ditempuh upaya mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan pailit ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan
Pemohon di persidangan dan atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada
perobahan.
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah memberikan
jawaban bertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;
A. KOMPETENSI ABSOLUTDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Yang Mulia;
Sebelum sampai kepada pembahasan yuridis mengenai kompetensi absolut, TERMOHON PAILIT hendak
menyampaikan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power (TERMOHON PAILIT) adalah anak perusahaan BUMN
(PT Indonesia Power) selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan
tenaga listrik di Wilayah Kerja Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa
Barat. Berdasarkan Pasal 29 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
TERMOHON PAILIT berkewajiban;
a memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
b melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
c melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan
benar;
d dst..... ;Hal. 54 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
Bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Panas Bumi tersebut, maka telah dibuat
perjanjian No : 001.PJ/060/TERMOHON PAILIT/ 2014 tanggal 14 April 2014 antara PT Tangkuban
Parahu Geothermal Power (TERMOHON PAILIT) dengan PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit)
tentang Pekerjaan Pemboran Reaserch Well dan Coring di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat -
Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian”) - (Bukti T.1), berikut perubahannya melalui Amandemen
Surat Perjanjian No. : Amand.001.PJ/ 060/TERMOHON PAILIT/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya
disebut “Amandemen”) - (Bukti T.2);
“Perjanjian dan “Amandemen” adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
TERMOHON PAILIT dengan Pemohon Pailit yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit dalam
perkara a quo;
Bahwa "Amandemen” tersebut dibuat karena Pemohon Pailit dalam pelaksanakan pekerjaan pemboran di
sumur Kancah 3 tidak dapat melaksanakan kewajiban pemboran sesuai Kontrak yaitu 28 hari yang di
sebabkan oleh terjadinya kegagalan (malfunction) pada peralatan Drilling Rig secara berulang - ulang
yaitu pada peralatan utama pemboran yaitu top drive. Pada saat pemboran trayek dari kedalaman 350 m -
620 m, telah terjadi 7 (tujuh) kali kerusakan berulang pada peralatan top drive ini dimana pada tanggal 12
Mei 2015 ketika pemboran mencapai kedalaman 612 m (dalam kontrak pemboran akhir sampai kedalaman
1.500 m) terjadi kebocoran pipa (seal cover motor top drive leaking) yang menyebabkan seluruh tekanan
hydraulik yang memberikan tenaga kepada proses pemboran hilang sama sekali dan mengakibatkan
peralatan pemboran terjepit dan pengeboran terhenti (pipe stuck). Upaya pengangkatan peralatan
pemboran yang terjepit mengalami kegagalan, dan dalam upaya lanjutan untuk mengangkat rangkaian
peralatan mata bor yang tertinggal dalam lubang sumur (fishing) ternyata mengalami kegagalan. Puncak
kerusakan peralatan top drive terjadi lagi yaitu pada saat top drive jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Akibat
jatuhnya top drive ini maka rangkaian peralatan pemboran menancap kembali kedalam lubang pemboran
dengan akibat lebih fatal dari sebelumnya. Dalam kondisi yang sangat emergensi maka segera di sepakati
dan di putuskan bahwa peralatan Drilling Rig BSA #01 harus di ganti dengan peralatan drilling rig yang
baru untuk dapat melanjutkan pemboran, karena peralatan Drilling Rig BSA #1Hal. 55 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
sangat berbahaya bagi keselamatan manusia dan keselamatan peralatan, sebagaimana dinyatakan dalam
Minutes Of Meeting tanggal 21 Mei 2014 yang termaktub dalam Pasal 2 Amandemen dengan pokok-
pokok kesepakatan sebagai berikut:
Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.35 WIB telah terjadi kerusakan top drive yang
menyebabkan rig tidak dapat dioperasikan lagi karena menyangkut keselamatan kerja yang dapat
mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada peralatan dan kecelakaan kerja;
Perbaikan rig tidak dapat diterima karena akan diperlukan inspeksi resmi keseluruhan dan tidak hati-
hati mengingat selama melakukan pekerjaan telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat
membahayakan keselamatan kerja;
Disetujui bahwa PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) bersedia mengganti Drilling Rig
BSA #1 dengan Drilling Rig yang baru untuk menyelesaikan perkerjaan. Seluruh biaya yang timbul
terkait hal ini akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit);
Namun ternyata Pemohon Pailit tidak melaksanakan kewajibannya yaitu; Sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4
"Perjanjian”, ... Apabila terjadi kegagalan (“malfunction”) atas peralatan, material dan / atau fasilitas
tersebut karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan
penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena adanya kegagalan
tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari PIHAK PERTAMA;
Sesuai ketentuan Pasal 37.6. "Perjanjian”, Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi
kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 PERJANJIAN ini, termasuk dan tidak
terbatas pada ketidak sesuaian dengan spesifikasi, yang mana PIHAK PERTAMA berpendapat
bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka sejak PIHAK PERTAMA
berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan terhadap PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per- hari dari nilai PEKERJAAN yang terkait,
dengan denda maksimal untuk setiap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut adalah 5% (lima persen)
dari nilai PEKERJAAN yang terkait, sedangkan PEKERJAAN yang lain tidak dibayar sampai
dengan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut dipenuhi sesuai dengan spesifikasinya atauHal. 56 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa pemboran dapat dilanjutkan atau dilaksanakan. (Fakta
hukumnya TERMOHON PAILIT berpendapat dengan rig lama tidak tidak dapat dilanjutkan
pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru);
Yang dimaksud PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian adalah TERMOHON PAILIT;
Yang dimaksud PIHAK KEDUA dalam Perjanjian adalah PAILIT;
Dan sesuai ketentuan Pasal 2 "Amandemen” untuk mengganti rig yang baru sampai dengan
berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014;
Pihak PEMOHON PAILIT telah meninggalkan lokasi proyek dengan membawa semua peralatan
pemboran dan pendukungnya, pada kedalaman pemboran 612 mKU jauh dari ketentuan dalam kontrak
yaitu 1500 mKU, tanpa ada upaya untuk mengganti dengan drilling rig yang rusak dengan drilling rig yang
baru sesuai "Amandemen”; Perlu TERMOHON PAILIT tegaskan disini, seluruh dalil-dalil Pemohon Pailit
yang mengklaim seolah-olah TERMOHON PAILIT setuju penggunaan rig lama yang diperbaiki, adalah
dalil-dalil karangan belaka dengan maksud itikad buruk hendak melarikan diri dari kewajiban dan
tanggung jawabnya harus mengganti dengan rig baru yang telah disetujui dan disepakati serta
ditandatangani bersama dalam "Amandemen” (vide Pasal 2). Surat-surat TERMOHON PAILIT baik
nomor 484/WNE- TPGPA//2014 dan nomor 097/080/TPGP/2014 maupun proposal Turn Key Project dan
catatan rapat lainnya yang disebut pada halaman 23 dan 37 permohonan a quo, tidak ada satu kalimat pun
menyatakan "setuju penggunaan rig lama yang diperbaiki”, namun ternyata dipelintir oleh Pemohon Pailit
seolah-olah sebagai persetujuan dari TERMOHON PAILIT, padahal isi surat tersebut mengenai izin
PRINSIP penggunaan lahan sementara di areal luar lokasi tapak sumur adalah untuk peralatan - peralatan
yang tidak hanya peralatan rig, tetapi juga peralatan cementing unit, peralatan waste water treatmen,
peralatan mud material, dan peralatan pemboran lainnya untuk pemeliharaan. Dengan demikian izin
PRINSIP penggunaan lahan SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DI TAFSIRKAN SEBAGAI IJIN
PENGGUNAAN RIG LAMA UNTUK MENERUSKAN PEMBORAN. Sedangkan proposal Tum Key
Project adalah wujud itikad baik dari TERMOHON PAILIT untuk membantu Pemohon Pailit
mendapatkan solusi alternatif atas permasalahan ketidakmampuannya melanjutkan pekerjaan proyek
sampai selesai.Hal. 57 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILiT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
karena TERMOHON PAILIT sangat percaya dan yakin bahwa bahwa rig lama tidak dapat digunakan
untuk melanjutkan pemboran dan berbahaya bagi keselamatan peralatan dan keselamatan kerja. Proposal
Turn Key Project semata - mata dalam upaya TERMOHON PAILIT mengatasi timbulnya kerugian yang
lebih besar akibat kegagalan Pemohon Pailit tersebut, dengan konskwensi proposal Turn Key Project
adalah semua biaya pemboran akan di tanggung lebih dahulu oleh PEMOHON PAILIT berikut resikonya,
dan TERMOHON PAILIT hanya menerima dan membayar hasil pekerjaan bila pemboran telah
dilaksanakan sampai 1500 m, dengan hasil baik. Namun semuanya itu tidak mendapat respon yang baik
karena ternyata Pemohon Pailit tidak mempunyai sikap profesional dan tanggung jawab untuk
menyelesaikan pekerjaan sesuai "Perjanjian” dan "Amandemen”, malah dengan itikad buruk terus
menerus merongrong TERMOHON PAILIT dengan membuat rekayasa tagihan-tagihan (invoices) yang
tidak sesuai dengan substansi "Perjanjian” dan “Amandemen”;
Faktanya bahwa PEMOHON PAILIT telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m,
dari kedalaman kontrak 1500 m;
Dengan demikian peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah Pemohon Pailit telah melakukan
WANPRESTASI;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, wewenang Pengadilan Niaga adalah memeriksa
dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(PKPU), serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang,
sedangkan substansi perkara a quo jelas merupakan wujud sengketa wanprestasi yang sama sekali tidak
ada hubungannya dengan perkara penyelesaian utang piutang (kepailitan), dalam hal mana untuk
penyelesaian perselisihan telah disepakati oleh TERMOHON PAILIT dan Pemohon Pailit menunjuk
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai Pasal 33 Perjanjian (pacta sunt servanda);
Bahwa keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU tidak otomatis menyebabkan Pengadilan Niaga berwenang
mengadili permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian dengan klausula arbitrase,
melainkan mohon kiranya dicermati terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Yang Mulia isi klausula arbitrase
yang ada dalam "Perjanjian” apakahHal. 58 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
6.hal-hal yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit dalam perkara
a quo termasuk dalam klausul arbitrase. Apabila ternyata dasar fakta
(fetelijke ground) dan dasar hukum (rechts ground) yang menjadi posita
permohonan termasuk dalam lingkup klausul arbitrase yang diperjanjikan,
maka sudah semestinya pengadilan harus menyatakan tidak berwenang
mengadili perkara a quo;
Bahwa ternyata Pemohon Pailit secara sepihak menyatakan klaim
tagihan-tagihan (invoices) yang tidak didasarkan pada pengertian-
pengertian, penafsiran dan pekerjaan-perkjaan yang benar sebagaimana
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian” dan
"Amandemen”, dan melakukan cessie kepada Pihak Lain, yang secara
sepihak pula telah merekonstruksi seolah - oleh Termohon Pailit
menerima klaim dari lebih dari satu Pihak untuk dapat di ajukan
permohoan pailit. Pada dasarnya meskipun cessie dilakukan berkali - kali
dengan Pihak Lain, tetapi Termohon Pailit secara nyata hanya memiliki
kontrak kerja hanya kepada satu pihak yaitu Pihak Pemohon Pailit, oleh
karena itu Termohon Pailit tidak pernah kenal dan mengakui pihak - pihak
lainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga unsur untuk dapat di ajukan
kepada Pengadialan Niaga tidak terpenuhi;
Bahwa Pasal 33 "Perjanjian” tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi
sebagai berikut:
1 Setiap perselisihan yang timbul selama kurun waktu PERJANJIAN
ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk dan penafsiran
serta pelaksanaan PERJANJIAN ini harus diselesaikan melalui
perundingan bersama antara PARA PIHAK dengan usaha yang
maksimal untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan
niat yang baik serta saling percaya mempercayai sesuai dengan
prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam bidang panas bumi
2 Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul
sehubungan atau akibat PERJANJIAN ini, baik selama maupun
setelah jangka waktu PERJANJIAN ini, yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah/kesepakatan atau secara damai
oleh PARA PIHAK, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan
Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di
Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yangDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan
Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusanHal. 59 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Arbitrase. Dengan demikian PARA PIHAK secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
(Undang-undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili
sengketa PARA PIHAK yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
3 Setiap PIHAK akan menunjuk 1 (satu) orang arbiter yang ada pada BANI dan penunjukan ini
dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal salah satu Pihak memberitahu PIHAK lainnya tentang prakarsa
arbitrase. Kedua orang arbiter yang ditunjuk akan memilih arbiter yang ketiga yang akan bertindak selaku pimpinan
majelis arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penunjukan mereka. Apabila salah satu Pihak dalam waktu
yang ditentukan tidak berhasil menunjuk arbiter atau arbiter- arbiter tidak berhasil menyetujui arbiter ketiga, Ketua
BANI akan memilih arbiter yang terkait;
4 Putusan yang diberikan oleh para arbiter tersebut adalah final dan mengikat PARA PIHAK dan
dapat diberlakukan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi. Dengan demikian PARA PIHAK dengan ini
secara tegas mengesampingkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan atau kebijakan
yang berkekuatan hukum, yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan suatu panel Arbiter, dan
PARA PIHAK setuju bahwa, berdasarkan Pasal 60 dari Undang- undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa (Undang-undang Arbitrase Indonesia), tidak ada pihak yang mengajukan banding di
pengadilan manapun atas keputusan yang dibuat suatu panel Arbiter dalam hal ini, sehingga atas keputusan tersebut
tidak akan ada otoritas atau dewan yang lain. PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan, keberadaan, proses beracara,
isi (termasuk informasi atau bahan- bahan yang diberikan) dan hasil dari Arbitrase tersebut. PARA PIHAK secara
khusus mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dari Undang-undang Arbitrase Indonesia dan setju bahwa
Arbitrase tidak harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Pasal 56 (1) dari Undang-undang Arbitrase
Indonesia, PARA PIHAK lebih jauh lagi secara tegas setuju bahwa paraHal. 60 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Arbiter akan terikat dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syarat-syarat
PERJANJIAN ini;
5 Suatu perselisihan dianggap telah timbul, bila salah satu PIHAK memberitahu PIHAK lainnya
mengenai hal itu secara tertulis dan bila dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah pemberitahuan tersebut tidak
dicapai persetujuan, maka perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Arbitrase oleh salah sati PIHAK dengan
pemberitahuan dalam waktu empat belas (14) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya
untuk penyelesaian melalui forum Arbitrase;
6 PARA PIHAK wajib terus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam PERJANJIAN ini
selama proses Arbitrase;
7 Keputusan yang diberikan oleh para arbiter bersifat final dan mengikat terhadap PARA PIHAK
dan bisa diberlakukan di dalam pengadilan manapun juga yang memiliki yirisdiksi ”;
7 Bahwa segala klaim yang ditagihkan oleh Pemohon Pailit, tidak didasarkan pada pengertian-pengertian,
penafsiran dan pekerjaan- pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian”
dan "Amandemen”. Posita-posita yang dijadikan dasar permohonan a quo sepanjang menyangkut surat-surat tagihan
(invoices) telah memutar balikkan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan alasan yang diada-adakan di luar
koridor hukum yang diatur dalam "Perjanjian” dan "Amandemen”. Seluruh klaim tagihan yang berkaitan dengan
pekerjaan Tarif Harian Operasi (THO) dan Tarif Harian Siaga (THS-standby rate) dan Mud Material, Chemical dan
engineering Services, Jasa Cementing, Plug Abandon Pump, Waste Water Treamnent, Mob demob dengan nilai
lumpsum sebagaimana Lampiran - A "Perjanjian”, adalah tagihan-tagihan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab
sepenuhnya dari Pemohon Pailit sendiri akibat ketidak-mampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna,
dimana pekerjaan pemboran sumur Kancah 3 terhenti pada kedalaman 612 m sejak tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diakui sendiri oleh Pemohon Pailit pada halaman 7 permohonan a quo, sedangkan dalam kontrak telah ditentukan
lingkup pekerjaan pemboran sampai kedalaman 1500 m (Vide Lampiran - B Perjanjian”);
Oleh karena karena pekerjaan-pekerjaan yang di klaim dalam permohonan a quo adalah rangkaian
pekerjaan perbaikan danHal. 61 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
penyempurnaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemohon Pailit sebagaimana terurai pada
angka 3 diatas, maka berdasarkan Pasal 14 jo. Pasal 16 "Perjanjian” jo. Pasal 2 "Amandemen” segala
resiko dan biaya dari pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK
KEDUA (Pemohon Pailit);
8 Bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan perkerjaan Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam "Perjanjian”, TERMOHON PAILIT dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran-pembayaran
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam "Perjanjian” atas tagihan yang diajukan Pemohon Pailit sebagaimana
yang telah diakui berikut:
"Segala dan setiap BIAYA untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran tersebut TELAH DIBAYAR oleh
Termohon Pailit untuk pekerjaan-perkerjaan pemboran yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei
2014 atau MINGGU I (PERTAMA) SAMPAI DENGAN MINGGU V (KELIMA) Sedangkan
berdasarkan Daily Drilling Report (DDR) tanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Company Man
TERMOHON PAILIT dan Rig Supt Pemohon Pailit, pekerjaan pemboran sumur sudah terhenti (stop
drill) pada tanggal 12 Mei 2014 karena kerusakan peralatan Rig (seal cover motor top drive leaking),
kemudian diikuti dengan kesepakatan antara TERMOHON PAILIT dengan Pemohon Pailit dalam Minute
of Emergency Meeting tanggal 21 Mei 2015 yang intinya disetujui Pemohon Pailit bersedia mengganti
Drilling Rig BSA #01 dengan Drilling Rig yang baru dan SELURUH BIAYA yang timbul terkait hal ini
akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) sebagaimana terurai pada
angka 3 diatas dan kesepakatan Minute of Emergency Meeting ini dituangkan dalam Pasal 2
"Amandemen” jo. Pasal 14.4 "Perjanjian”;
9 Bahwa ternyata Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian” jo. Pasal 2 "Amandemen”,
tidak dapat menyediakan peralatan penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena
adanya kegagalan tersebut tanpa tambahan biaya apapun dari TERMOHON PAILIT, dan Pemohon pailit tidak
dapat menyediakan Drilling Rig yang baru, di dalam mana "Amandemen” telah tegas dan terang menyatakan
TERMOHON PAILIT tidak dapat menerima perbaikan rig (Rig Lama) mengingat selama melakukan pekerjaan
telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Di lain pihak Pemohon
Pailit dengan jelas dan terang telah menyatakanHal. 62 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
menyetujui dan bersedia mengganti Drilling Rig BSA #01 (Rig Lama) dengan Drilling Rig yang baru
untuk menyelesaikan pekerjaan. Seluruh biaya yang timbul terkait hal ini menjadi tanggung jawab
Pemohon Pailit. Dalam hal ini sudah jelas dan terang sejak tanggal 12 Mei 2014 segala resiko dan biaya
yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan termasuk fishing untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ic. segala resiko pekerjaan dan biaya yang diklaim Pemohon
Pailit dalam permohonan a quo adalah TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA dari Pemohon Pailit.
Dengan demikian berdasarkan "Perjanjian” dan "Amandemen” tidak ada satu pun dari surat-surat tagihan
(invoices) dalam permohonan a quo dapat diklasifikasikan sebagai utang TERMOHON PAILIT yang
telah jatuh waktu dan tidak satu pun dari tagihan-tagihan tersebut yang menjadi hak tagih dari Pemohon
Pailit;
10 Bahwa faktanya adalah TERMOHON PAILIT telah mengalami kerugian finansial dan non finansial yang
sangat besar akibat Pemohon Pailit telah melalaikan kewajiban hukumnya menyelesaikan pekerjaan sesuai
"Perjanjian” dan "Amandemen”, dimana lobang sumur menjadi sama sekali tidak berguna / tidak terpakai (lost of DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hole) padahal sebelumnya TERMOHON PAILIT sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk pelaksanaan
pekerjaan pemboran sumur tersebut termasuk pembayaran- pembayaran pekerjaan kepada Pemohon Pailit sebelum
terjadinya kesalahan atau kelalaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada angka 3 diatas yaitu sebesar USD
979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima Dolar Amerika Serikat dan lima belas sen)
dan Rp. 260.790.044,- (dua ratus enam puluh juta tujuhratus sembila puluh ribu empat puluh empat rupiah) sesuai
"Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Oleh PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power (TERMOHON PAILIT)
kepada PT. Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit)” sebagai Lampiran Khusus yang merupakan satu kesatuan
tak terpisahkan dalam jawaban ini. Namun ternyata kemudian semua itu menjadi sia-sia akibat pekerjaan Pemohon
Pailit yang tidak profesional dan tidak bertanggung- jawab, hanya pandai menuntut hak tanpa dapat melaksanakan
kewajibannya. Pada kenyataannya Pemohon Pailit telah bertindak sepihak meninggalkan pekerjaan dengan
melakukan demobilisasi peralatan - peralatan pendukung pemboran (Services) dan peralatan utama Drilling Rig
dari lokasi sumur ekpiorasi Kancah-3 tanpa adanya kejelasan jawaban apakah demobilisasi yang telah dilakukan
berkaitanHal. 63 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
dengan penggantian drilling rig lama dengan drilling rig baru untuk dapat melanjutkan pekerjaan
pemboran sampai ke dalaman 1500 mKU sesuai kewajibannya dalam "Perjanjian” dan "Amandemen”.
Padahal TERMOHON PAILIT telah membayar biaya demobilisasi rig yang lama untuk di ganti dengan
rig baru, tetapi rig baru tidak pernah datang;
Majelis Hakim Yang Mulia;
Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, maka jelas peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa
wanprestasi dimana Pemohon Pailit telah wanprestasi dalam melaksanakan isi "Perjanjian” dan "Amandemen”.
Dalam hal ini dalil-dalil posita permohonan a quo adalah menyangkut langsung sengketa wanprestasi antara
para pihak, dalam hal mana berdasarkan Pasal 33 "Perjanjian” para pihak telah mengikatkan diri bila terjadi
perselisihan diantara PARA PIHAK yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak
memilih penyelesaian perselisihan menurut aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan
BANI tersebut. PARA PIHAK juga secara tegas telah menyatakan setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan manapun tidak
berwenang untuk mengadili sengketa PARA PIHAK yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Apabila
Pemohon Pailit adalah pihak yang beritikad baik sewajarnya menghormati pilihan penyelesaian perselisihan
melalui BANI di Jakarta sesuai kesepakatan yang telah jelas dan terang diatur dalam Pasal 33 Perjanjian
(expressive verbis), sedangkan peradilan yang mulia ini haruslah dipergunakan sebagai upaya hukum terakhir
setelah adanya putusan BANI apabila memungkinkan untuk itu;
Mengenai penerapan keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU, kiranya perlu dicermati Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.Sus- Pailit/2014 tanggal 03 Februari 2015 yang memberikan kaedah
hukum sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat;
Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Maret
2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex
Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam
menerapkan hukum dan telah memberiHal. 64 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
pertimbangan yang cukup, karena dalam surat perjanjian kerja (P1) yang menjadi dasar hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang
mengikatkan diri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI);DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2014
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. X tersebut harus ditolak”;
Bahwa dalam Pasal 33.2 "Perjanjian” terdapat klausula arbitrase yang berisi sebagai berikut:
33.2. Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat PERJANJIAN ini, baik
selama maupun setelah jangka waktu PERJANJIAN ini, yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah / kesepakatan atau secara damai oleh PARA PIHAK, akan diselesaikan menurut Aturan-
aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang
terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan
Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase. Dengan demikian PARA PIHAK
secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-undang Arbitrase Indonesia), pengadilan
manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa PARA PIHAK yang telah terikat dalam
perjanjian arbitrase.
Oleh karena Perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara TERMOHON PAILIT dengan Pemohon
Pailit terdapat klausula yang berisi mengikatkan diri secara tegas untuk menyelesaikan perselisihan melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal mana permohonan a quo mengandung fakta-fakta
perselisihan tentang klaim yang ditagihkan ternyata tidak berdasar pada pengertian-pengertian, penafsiran dan
pekerjaan- pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan
"Amandemen”, dan terdapat pula permasalahan keabsahan cessie kepada pihak lain yang bersumber dari
"Perjanjian” dan "Amandemen”, maka berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tersebut diatas Pengadilan NiagaHal. 65 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah semestinya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
B. PERMOHONAN PEMOHON PAILIT KABUR (OBSCUUR LIBEL)1 Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan : Yang dimaksud dengan ”utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah
diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda
oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase:
2 Bahwa dalil-dalil posita permohonan a quo adalah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya karena dalam
Pasal 7.1. "Perjanjian” telah diperjanjikan total nilai kontrak pekerjaan USD 2,121,135 (Dua Juta Seratus Dua Puluh
Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Dollar Amerika Serikat), dan sesuai dengan kewajibannya dalam kontrak tersebut
TERMOHON PAILIT telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON PAILIT sebesar USD 979,605.15 (sembilan
ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima Dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp. 260.790.044,- (dua
ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan pada halaman 58
permohonan a quo Pemohon Pailit mendalilkan jumlah keseluruhan tagihan terhadap TERMOHON PAILIT adalah
sebesar US$ 3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh
tujuh sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 618.926.875,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam
ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jumlah tagihan mana tidak ada diperjanjikan atau disepakati dalam
"Perjanjian” akan tetapi Pemohon Pailit dalam Petitum Pemohonan Pernyataan Pailit menghendaki TERMOHON
PAILIT menjadi dalam keadaan Pailit, maka dalil permohonan seperti ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas/
kabur;
3 Bahwa dalam Pasal 7.2. "Perjanjian” telah jelas dan terang diatur : ” Dalam hal apapun, PIHAK KEDUA
tidak dapat menuntut PIHAK PERTAMA untuk merealisasikan seluruh nilai PERJANJIAN seperti pada ayat 7.1. DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3.” , sedangkan kalimat ” Dalam hal nilai Pembayaran akan melebihi nilai seperti
pada ayat 7.1., maka PIHAK PERTAMA dapat segera memutus PERJANJIAN ”Hal. 66 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdf.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.JW.Pst.
merupakan penegasan bahwa tidak ada peluang apapun bagi PIHAK KEDUA (Pemohon Pailit) untuk
dapat menuntut PIHAK PERTAMA (TERMOHON PAILIT) untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian
kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3;
Bahwa Pasal 7.3. berbunyi; ’Total nilai pembayaran akan didasarkan kepada jumlah hari kerja untuk
penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan tarif setiap sub pekerjaan / jasa sampai dengan pekerjaan
dinyatakan selesai.
Berdasarkan Pasal 7.3. ini tidak dapat ditafsirkan lain bahwa seluruh nilai Perjanjian adalah tetap dan tidak
berubah dalam hal apapun sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai ic. tanggal 31 Agustus 2014 (Vide
Pasal 1 Amandemen) yaitu sebesar US$ 2,121,135 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga
Puluh Lima Dollar Amerika Serikat). Faktanya, bahwa PEMOHON PAILIT tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak
1500 m;
Bahwa kepastian total nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar US$ 2,121,135 (Dua Juta Seratus Dua Puluh
Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal
apapun juga, telah dinyatakan dengan jelas dan terang maknanya (expressive verbis) dalam Pasal 15.6
"Perjanjian” yang berbunyi:
"PIHAK KEDUA (Pemohon Pailit) wajib memahami kebenaran dan kecukupan penawarannya untuk
pelaksanaan Pekerjaan dengan tarif dan harga yang tertera di dalam Perjanjian untuk menutup biaya dalam
melaksanakan semua kewajiban PIHAK KEDUA (Pemohon Pailit) menurut Perjanjian ini. Selama
melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA (Pemohon Pailit) tidak
diperkenankan mengajukan penambahan biaya kepada PIHAK PERTAMA (TERMOHON PAILIT),
dengan alasan apapun. ”
Maka secara konkrit terbukti sudah dalil Pemohon Pailit yang menyatakan "jumlah keseluruhan tagihan
terhadap TERMOHON PAILIT sebesar US$ 3,451,787.77 dan Rp. 618.926.875,-” sedangkan nilai kontrak
yaitu sebesar US$ 2,121,135 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur.Hal. 67 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Faktanya, bahwa PEMOHON PAILIT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan
pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m.
Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, maka tidak dapat disangkal lagi keseluruhan tagihan Pemohon
Pailit dalam permohonan a quo adalah kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, sementara Pemohon Pailit
telah mengakui sendiri hanya dapat melaksanakan pekerjaan pemboran sumur sampai kedalaman 612 m2
(halaman 7 permohonan a quo) dari yang seharusnya diselesaikan sampai kedalaman 1.500 m berdasarkan
Pasal 2.1 "Perjanjian”, sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon Pailit dinyatakan kabur (obscuur
libel) dan ditolak atau tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan jawaban dengan pokok
perkara ini;
C. PEMOHON PAILIT DAN PT. TRIDAYA SAKTI MANDIRI
KREDITOR TERMOHON PAILIT
BUKAN1 Bahwa Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU berbunyi : ” Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Bahwa hubungan hukum antara TERMOHON PAILIT dengan Pemohon Pailit adalah bersifat timbal balik
berdasarkan "Perjanjian” dan "Amandemen” yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing- masing pihak, dalam
hal mana apabila Pemohon Pailit telah melakukan sesuatu/prestasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
"Perjanjian” dan "Amandemen” baru menimbulkan kewajiban hukum bagi TERMOHON PAILIT untuk melakukan
kontra prestasi;
3 Bahwa daftar rincian tagihan-tagihan (invoices) yang terlampir dalam permohonan a quo adalah tagihan-
tagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Perjanjian” dan "Amandemen” sebagaimana
TERMOHON PAILIT tolak dengan penjelasan sebagai berikut;
Daftar Rincian tagihan-tagihan (invoices) pada lampiran permohonan:A.1)
: Tagihan Insurance;Hal. 68 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
A.2) s/d 7)- Tagihan tidak didukung bukti polis asuransi dan tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Pasal 26.5 "Perjanjian” yang berbunyi:
"Selama jangka waktu Perjanjian, untuk semua jenis asuransi yang disebut diatas,
PIHAK KEDUA (Pemohon Pailit) bertanggung-jawab untuk memikul deductibles,
exclusions dan franchises. Nilai pertanggungan serta persyaratan-persyaratan dan
kondisi-kondisi lainnya harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA
(TERMOHON PAILIT), dengan exclusions seminimal mungkin. Perubahan
asuransi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini
harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada asuransi yang disetujui oleh PIHAK
PERTAMA, dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan polis asuransi
dimaksud kepada PIHAK PERTAMA";
Mengenai tagihan ini, sebelumnya TERMOHON PAILIT tidak pernah menerima dan
memberikan persetujuan terhadap usulan jenis dan nilai pertanggungan asuransi dari
Pemohon Pailit dan tidak ada bukti polis dalam tagihan ini, maka tagihan tidak dapat
diproses karena tidak sesuai dengan Pasal 26.5 "Perjanjian”;
; Tagihan pekerjaan Plug Job# atau penambalan sisi dinding didalam lubang Tob job;
Tagihan merupakan pekerjaan yang dalihkan sebagai over volume lumsump yang tidak
termasuk dalam Lampiran - A "Perjanjian”;
Sesuai definisi PEKERJAAN PENYEMENAN, berarti seluruh atau sebagian dari
pekerjaan “Penyemenan" dan “Pemompaan" sebagaimana yang dimaksudkan
dalam PERJANJIAN ini (vide Pasal 1 huruf u). Sesuai lampiran A, Nilai Perjanjian
dan Daftar Harga, Pekerjaan lumpsum Penyemenan di bayar secara Lumpsum.
Sedangkan untuk unit stand by rate sudah di bayarkan oleh Pihak TERMOHON
PAILIT sampai Minggu ke V dan untuk pekerjaan lumpsump sampai kedalaman
612 m sudah di bayarkan olehHal. 69 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
A. 8)A.9), 10)
Pihak TERMOHON PAILIT sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pembayaran
cementing tanggal 10 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Cement
And Chemical-Lumpsump tanggal 15 September 2014, Mengenai tagihan ini,
merupakan pekerjaan yang di dalihkan sebagai over volume yang tidak termasuk
dalam Lampiran - A "Perjanjian”, padahal nyata - nyata pekerjaan cementing
sesuai kontrak adalah pekerjaan lumsump, sehingga baik keuntungan atau
kekurangan dari pekerjaan menjadi menjadi tanggung jawab PEMOHON PAILIT;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
: Tagihan pemakaian Mud Material - Black Magic;
Tagihan diluar koridor "Perjanjian";
Sesuai lampiran A, Nilai Perjanjian dan Daftar Harga, Pekerjaan Mud material di
bayar secara Lumpsum. Sedangkan untuk pekerjaan sampai kedalaman 612 m
sudah di bayarkan oleh Pihak TERMOHON PAILIT sesuai Berita Acara
pemeriksaan pekerjaan Mud Material tanggal 15 September 2014. Mengenai
tagihan ini, merupakan pekerjaan yang nyata - nyata pekerjaan sesuai kontrak
adalah pekerjaan lumsump, sehingga baik keuntungan atau kekurangan dari
pekerjaan menjadi tanggung jawab PEMOHON PAILIT;
Tagihan standby rate setelah mobilisasi peralatan/perbaikan rig ;
Tagihan diluar koridor "Perjanjian”;
Sesuai Pasal 5.3 "Perjanjian” yang berbunyi:
Tarif Harian Siaga (THS) hanya diberlakukan terhadap pekerjaan Rig, Mud
Logging, H2S, Cementing, Drilling Fluid, Pompa Lumpur, dan Waste Water
Treatment. THS yang berlaku dalam PERJANJIAN ini dihitung: Tarif Siaga
dengan Tenaga Kerja sebesar 75% x THO, dan berlaku apabila;Hal. 70 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
a Apabila pemboran dihentikan PIHAK
PERTAMA:
b Pada saat PIHAK KEDUA tidak sedang
melakukan pemboran karena sedang
menunggu perintah PIHAK PERTAMA atau menunggu penggantian
pelaksana PEKERJAAN;
c Ketika adanya PERALATAN rusak yang mengakibatkan terhentinya
pemboran, dengan mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti
sebagaimana diatur dalam Ayat 5.7 Pasal ini;
Tarif Standby hanya dapat terjadi setelah di mulai di lakukan pemboran pada hari
pertama, dan karena sesuatu hal TERMOHON PAILIT meminta untuk
menghentikan pemboran sedangkan rig dalam kondisi siap operasi maka akan
berlaku tarif standby; JADI TIDAK ADA TARIF STANDBY SETELAH
MOBILISASI DAN SEBELUM TAJAK DENGAN DALIH KARENA
MENUNGGU PERINTAH TERMOHON PAILIT SEBELUM DILAKUKAN
PEMBORAN;
Sesuai Pasal 10.2 ” Perjanjian” yang berbunyi: PIHAK KEDUA menagih kepada
PIHAK PERTAMA setiap 7 (tujuh) hari kerja untuk PEKERJAAN yang telah
dilaksanakan setelah tajak dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK
PERTAMA dan dinyatakan di dalam sebuah Berita Acara;
Dokumen tagihan tersebut wajib diajukan secara lengkap dan benar, dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan, yaitu:
a Asli surat pengantar permintaan pembayaran dengan menggunakan kop
surat PIHAK KEDUA;
b Asli kwitansi bermaterai;
c Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilampiri dengan Laporan
Harian;Hal. 71 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
d Dokumentasi:
e Asli dan Salinan faktur pajak;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f Foto Kopi NPWP;
g Foto Kopi PKP
Kecuali pekerjaan mobilisasi, HANYA PEKERJAAN - PEKERJAAN SETELAH
TAJAK (Waktu pertama pemboran) YANG DAPAT DI TAGIHKAN KEPADA
TERMOHON PAILIT;
JADI TIDAK ADA TARIF STANDBY SETELAH MOBILISASI DAN
SEBELUM TAJAK DENGAN DALIH KAR ENA MENUNGGU PERINTAH
TERMOHON PAILIT SEBELUM DILAKUKAN PEMBORAN:
Pasal 16.15. “Perjanjian” tentang Bahan Bakar, berbunyi:
PIHAK PERTAMA akan menanggung kebutuhan bahan bakar untuk keperluan
pemboran yang dihitung mulai dari saat TAJAK, sementara penggunaan bahan
bakar dalam rangka function test merupakan bagian dari MOBILISASI dan
ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Function test diestimasikan akan meliputi 12
jam running test dan 12 (dua belas) jam connection test. Sementara itu, TAJAK
akan dilakukan pada siang hari, atau pada waktu yang disepakati PARA PIHAK.
Jumlah kebutuhan bahan bakar yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan konsumsi yang telah disepakati;
JADI TIDAK ADA TARIF STANDBY SETELAH MOBILISASI DAN
SEBELUM TAJAK DENGAN DALIH KARENA MENUNGGU PERINTAH
TERMOHON PAILIT SEBELUM DILAKUKAN PEMBORAN;
Dalam BA Tanggal 26 Februari 2014 telah jelas dinyatakan, bahwa Pemohon
Pailit meminta pinjam lahan TERMOHON PAILIT untuk mobilisasi untuk
mengurangi pembayaran yard di MARUNDA. Dengan itikat baik TERMOHON
PAILIT menyetujui hal tersebut, dengan konskwensi semua biayaHal. 72 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAIUT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
menjadi tanggung jawab Pihak Pemohon Pailit. Meskipun TERMOHON PAILIT
membayar biaya mobilisasi:
PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) akan melakukan mobilisasi
peralatan rig mulai tanggal 27 Februari 2014. Pemohon Pailit menyampaikan
bahwa telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dalam
kerangka pelaksanaan mobilisasi. Pemohon Pailit menyatakan bahwa mobilisasi
akan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor safety sesuai dengan standar
K3 yang berlaku dan melaporkan kemajuan proses mobilisasi setiap hari dalam
bentuk lADC Report. Pemohon Pailit menyampaikan bahwa telah memiliki semua
perijinan terkait dengan mobilisasi termasuk yang berhubungan dengan pemakaian
jalan raya. Pemohon Pailit akan menjaga kondusifitas dengan aparat dan
lingkungan sekitar dalam proses mobilisasi serta menyelesaikan bila terjadi demo
ataupun konflik sosial terkait mobilisasi. Seluruh biaya yang timbul terkait hal
tersebut akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon
Pailit);
Dengan demikian jelas bukan kewajiban TERMOHON PAILIT membayar tagihan
ini karena diluar koridor “Perjanjian”;
A 11) : Tagihan kekurangan pembayaran Daily Rate;
Sudah dilakukan verifikasi dan penandatangan BA oleh kedua belah Pihak atas
tagihan mingguan, dan telah dibayar oleh TERMOHON PAILIT pada tanggal 30
april 2014. Kalau di kemudian Pemohon Pailit meminta kekurangan pembayaran DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atas tagihan yang telah di verifikasi dan telah ditandatangani BA oleh masing
masing - masing Pihak, maka TIDAK DAPAT DITERIMA;
B 12) s/d 16) : Tagihan reimbursement solar;Hal. 73 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tagihan merupakan resiko dan biaya pekerjaan perbaikan akibat kerusakan rig
menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit (vide Pasal 2 "Amandemen” jo Pasal
14.4);
Selain itu, sesuai Pasal 10.2. "Perjanjian” harus dipenuhi proses verifikasi dan BA
untuk dapat di teruskan pembayaran. Tagihan tanpa adanya verifikasi dan BA maka
tidak dapat dilakukan pembayaran sesuai syarat - syarat pembayaran; Tagihan solar
yang disebabkan oleh kerusakan peralatan menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit
sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian” : ...; Apabila terjadi kegagalan
(“malfunction”) atas peralatan, material dan / atau fasilitas tersebut karena
kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan
penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena adanya
kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari PIHAK PERTAMA;
Dengan demikian jelas bukan kewajiban TERMOHON PAILIT membayar tagihan
ini karena terkait kegagalan pekerjaan Pemohon Pailit dan tidak melalui BA
verifikasi pekerjaan;
C 17)s/d26) : Tagihan kegiatan fishing;
Tagihan merupakan resiko dan biaya pekerjaan perbaikan akibat kerusakan rig
menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit (vide Pasal 2 "Amandemen” jo Pasal
14.4);
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian” ... Apabila terjadi
kegagalan (“malfunction”) atas peralatan, material dan / atau fasilitas tersebut
karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan
penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena adanya
kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari PIHAK PERTAMA;Hal. 74 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILlT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
dan sesuai ketentuan Pasal 2 "Amandemen” untuk mengganti rig yang baru
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus
2014;
Dengan demikian biaya yang timbul dari pekerjaan fishing akibat kesalahan/kelalaian
Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemohonan Pailit menurut "Perjanjian” seperti halnya tagihan ini, dimana faktanya
adalah Pemohon Pailit telah melakukan WANPRESTASI;
C 27) s/d 31) : Tagihan pekerjaan cementing;
Tagihan diluar koridor "Perjanjian”;
Sesuai definisi PEKERJAAN PENYEMENAN, berarti seluruh atau sebagian dari
pekerjaan “Penyemenan" dan “Pemompaan" sebagaimana yang dimaksudkan dalam
PERJANJIAN ini (vide Pasal 1 huruf u). Sesuai lampiran A, Nilai Perjanjian dan Daftar
Harga, Pekerjaan Penyemenan di bayar secara Lumpsum. Sedangkan untuk unit stand
by rate sudah di bayarkan oleh Pihak TERMOHON PAILIT sampai minggu ke V dan
untuk pekerjaan lumpsum sampai kedalaman 612 sudah di bayarkan oleh Pihak
TERMOHON PAILIT;
Tagihan ini melebihi pekerjaan lumsump sampai kedalaman 612 akibat kesalahan /
kelalaian Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan, maka TIDAK DAPAT DITERIMA;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Padahal nyata - nyata pekerjaan cementing sesuai kontrak adalah pekerjaan lumsump,
sehingga baik keuntungan atau kekurangan dari pekerjaan menjadi menjadi tanggung
jawab PEMOHON PAILIT;
C. 32) s/d 36) ; Tagihan reimbersement solar;
Tagihan merupakan resiko dan biaya pekerjaan perbaikan akibat kerusakan rig
menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit (vide Pasal 2 "Amandemen” jo Pasal
14.4);
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 Perjanjian,... Apabila terjadi
kegagalan (“malfunction”) atas peralatan, material dan / atauHal. 75 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
fasilitas tersebut karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
wajib menyediakan
penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena
adanya kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari PIHAK
PERTAMA:
Sesuai ketentuan Pasal 37.6. "Perjanjian” yang berbunyi ; Dalam hal PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam
Pasal 5 PERJANJIAN ini, termasuk dan tidak terbatas pada ketidak sesuaian
dengan spesifikasi, yang mana PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa pemboran
tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka sejak PIHAK PERTAMA
berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan terhadap
PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per-hari
dari nilai PEKERJAAN yang terkait, dengan denda maksimal untuk setiap tidak
dipenuhinya kewajiban tersebut adalah 5% (lima persen) dari nilai PEKERJAAN
yang terkait, sedangkan PEKERJAAN yang lain tidak dibayar sampai dengan
kewajiban PIHAK KEDUA tersebut dipenuhi sesuai dengan spesifikasinya atau
PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa pemboran dapat dilanjutkan atau
dilaksanakan;
Fakta hukumnya TERMOHON PAILIT berpendapat dengan rig lama tidak dapat
dilanjutkan pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru; Dan
sesuai ketentuan Pasal 2 "Amandemen” untuk mengganti rig yang baru sampai
dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014,
namun faktanya Pemohon pailit meninggalkan lokasi proyek dengan membawa
seluruh peralatan pemboran, padahal pekerjaan belum selesai;
Tagihan solar ini akibat penggunaan rig lama yang sudah dinyatakan oleh TERMOHON
PAILIT tidak dapat digunakan untuk melanjutkan pemboran, dan harusHal. 76 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
D. 37)D. 38), 39)
diganti dengan rig baru sesuai Pasal 2 "Amandemen”,
maka tagihan ini TIDAK DAPAT DITERIMA;
: Tagihan pemasangan well head ;
Tagihan merupakan resiko dan biaya pekerjaan
ditanggung Pemohona Pailit akibat gagal / tidak
melanjutkan pekerjaan sampai selesai (vide Pasal
2.1. "Amandemen”);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Well head adalah bagian peralatan keamanan untuk
sumur, dan menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit
akibat pemboran sumur tidak selesai sesuai kontrak;
; Tagihan standby rate (Tarif Harian Siaga);
Tagihan merupakan resiko dan biaya pekerjaan perbaikan akibat kerusakan rig
karena kesalahan/kelalaian melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab
Pemohon Pailit (vide Pasal 2 "Amandemen” jo Pasal 14.4);
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian”: ... Apabila terjadi
kegagalan
(“malfunction”) atas peralatan, material dan / atau fasilitas tersebut karena
kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan
penggantinya dan mengerjakan ulang PEKERJAAN yang terhambat karena
adanya kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari PIHAK
PERTAMA;
Sesuai ketentuan Pasal 37.6. "Perjanjian” yang berbunyi : Dalam hal PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam
Pasal 5 PERJANJIAN ini, termasuk dan tidak terbatas pada ketidak sesuaian
dengan spesifikasi, yang mana PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa pemboran
tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka sejak PIHAK PERTAMA
berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan terhadap
PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per-hari
dari nilai PEKERJAAN yang terkait, dengan denda maksimal untuk setiap tidak
dipenuhinya kewajiban tersebutHal. 77 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
adalah 5% (lima persen) dari nilai PEKERJAAN yang terkait, sedangkan
PEKERJAAN yang lain tidak dibayar sampai dengan kewajiban PIHAK KEDUA
tersebut dipenuhi sesuai dengan spesifikasinya atau PIHAK PERTAMA
berpendapat bahwa pemboran dapat dilanjutkan atau dilaksanakan;
Fakta hukumnya TERMOHON PAILIT berpendapat dengan rig lama tidak tidak
dapat dilanjutkan pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru);
Dan sesuai ketentuan Pasal 2 Amandemen untuk mengganti rig yang baru sampai
dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014,
namun faktanya Pemohon pailit meninggalkan lokasi proyek dengan membawa
seluruh peralatan pemboran, padahal pekerjaan belum selesai;
Tagihan standby rate (Tarif Harian Siaga) di dalihkan sebagai m akibat Pemohon Pailit
telah memperbaiki rig lama, dan secara nyata telah melangar ketentuan bahwa
PEMOHON PAILIT tidak segera melaksanakan penggatian rig lama dengan rig baru
sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati serta ditandatangani dalam
"Amandemen” (vide Pasal 2), maka tagihan ini TIDAK DAPAT DITERIMA;
4 Bahwa oleh karena seluruh tagihan-tagihan (invoices) bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana
yang diatur dalam "Perjanjian” dan "Amandemen”, maka tidak ada hak tagih atau piutang apapun yang dimiliki oleh
Pemohon Pailit terhadap TERMOHON PAILIT, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU Pemohon Pailit
bukanlah kreditor terhadap TERMOHON Pailit;
5 Bahwa oleh karena Pemohon Pailit tidak ada hak tagih atau piutang apapun terhadap TERMOHON
PAILIT, maka dengan sendirinya PT. Tridaya Sakti Mandiri yang membuat akta cessie dengan Pemohon Pailit JUGA
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak mempunyai hak tagih atau piutang apapun terhadap TERMOHON PAILIT. Dengan demikian PT. Tridaya Sakti
Mandiri bukanlah kreditor terhadap TERMOHON PAILIT berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU:Hal. 78 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILiT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Lagi pula cessie berasal dari kreditor yang sama (Pemohon Pailit), berarti sama saja hanya ada satu
kreditor dalam permohonan a quo. Selain itu, proses jual beli tagihan (cessie) antara Pemohon Pailit
dengan PT. Tidaya Sakti Mandiri sebagaimana yang didalilkan pada halaman 57 permohonan a quo
terlihat janggal, karena PT. Tridaya Sakti Mandiri untuk membeli tagihan sebesar USD 1,286,577.31 dan
Rp. 618.926.875,- tidak mengkonfirmasi lebih dahulu kepada TERMOHON PAILIT yang dianggap
sebagai debitor seperti lazimnya pihak yang beritikad baik, sehingga terkesan kuat jual beli tagihan
(cessie) tersebut hanyalah akal-akalan belaka agar dapat mengajukan permohonan a quo, maka alasan-
alasan Pemohon Pailit membuat akta cessie sangat sulit untuk dipercaya dan diterima sebagai dalil yang
jujur;
Dalam hubungan dengan keberlakuan akta cessie ini, H. Atja Sondjaja, SH dalam tulisannya berjudul
"BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM” pada No. 7 mengemukakan;
“Apakah pemberitahuan kepada cessus untuk berlakunya akta cessie harus melalui exploit juru sita atau
cukup dengan surat biasa?
Harus dilakukan melalui exploit juru sita sebab meskipun cessie sudah selesai dan hak tagih sudah beralih
dengan dibuatnya akta cessie menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata hal itu baru mengikat cessus apabila
kepadanya sudah diberitahukan melalui exploit juru sita atau telah diakui/disetujui oleh cessus (debitur)
tersebut”;
Dalam kaitan ini TERMOHON PAILIT (yang dianggap sebagai cessus) tidak pernah menerima
pemberitahuan akta cessie antara Pemohon Pailit dengan PT. Tridaya Sakti Mandiri melalui exploit juru
sita dan TERMOHON PAILIT tidak pernah mengakui/menyetujui akta cessie tersebut sebagaimana
dimaksud dalam tulisan H. Atja Sondjaja, SH diatas. Dengan demikian keberadaan cessie PT. Tridaya
Sakti Mandiri tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun terhadap TERMOHON PAILIT dan dalil
Pemohon Pailit yang menyatakan ada kreditor lain PT. Tridaya Sakti Mandiri sudah seharusnya
dikesampingkan untuk tidak perlu dipertimbangkan;
Bertolak dari uraian tersebut, syarat TERMOHON PAILIT "mempunyai dua atau lebih kreditor” menurut Pasal
2 (1) UUK-PKPU tidak terpenuhi dalam perkara a quo;
D TERMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT
DITAGIHHal. 79 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
1 Bahwa Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU berbunyi: ” Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun
yang akan timbul dikemudian hari/kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang- undang dan yang wajib
dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan debitor;
Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan : Yang dimaksud dengan "utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,
baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena
pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter,
atau majelis arbitrase;
2 Bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah TERMOHON PAILIT mempunyai kewajiban untuk
membayar tagihan-tagihan (invoices) Pemohon Pailit yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan "Perjanjian” dan
"Amandemen” ?;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini seluruh tagihan-tagihan (invoices) yang di kalim oleh Pemohon Pailit telah TERMOHON
PAILIT bantah dan tolak dengan tegas sebagaimana terurai pada bagian C. 3 diatas, maka bagi
TERMOHON PAILIT tidak ada kewajiban untuk membayar tagihan-tagihan yang tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam "Perjanjian” dan "Amandemen”. Oleh karena itu TERMOHON
PAILIT tidak mempunyai utang apapun yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan oleh Pemohon Pailit;
Terkait dalil Pemohon Pailit pada halaman 50 s/d 53 permohonan a quo yang menyatakan seolah-olah
tagihan-tagihan sudah jatuh tempo dan telah dilakukan somasi melalui surat no. 55/EMP-RS-MI-JF/II/15
dan no. 58/EMP-RS/IV/15, telah dijawab oleh TERMOHON PAILIT melalui surat nomor : 053/PID.30-
TPGP/0415 tanggal 14 April 2015 yang intinya menyatakan bahwa pendirian TERMOHON PAILIT sudah
tetap dan tidak berubah menolak tegas segala klaim mengada-ngada yang dikemukakan dalam somasi
Pemohon Pailit, karena tidak berdasarkan pada ketentuan- ketentuan hukum yang benar dalam "Perjanjian”
dan "Amandemen”. Jawaban TERMOHON PAILIT tersebut sekaligus men-somasi balik kepada Pemohon
Pailit agar melaksanakan kewajibannya menggantiHal. 80 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
segala kerugian Klien yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian akibat wanprestasi Pemohon Pailit
sebesar:
Biaya pembayaran Drilling Rig, sebesar USD 958.971,72 dan Rp, 260.709.044,-, yang telah
dibayarkan kepada PT WNE ; dan;
Biaya material casing, sebesar 916.596,00 USD; dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
surat diterima, secara langsung dan seketika tanpa alasan apapun, guna menghindari terjadinya tuntutan
pidana maupun perdata kepada Pemohon Pailit;
Faktanya adalah Pemohon Pailit tidak dapat / telah gagal melaksanakan pekerjaan dengan baik dan
sempurna sebagaimana yang ditentukan dalam “Perjanjian” dan “Amandemen”, terbukti dengan sederhana
Pemohon Pailit tidak berhasil mencapai kedalaman akhir 1.500 mKU sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran B “Perjanjian” (Drilling Program) sampai dengan berakhirnya masa “Perjanjian” pada tanggal
31 Agustus 2014, dan Pemohon Pailit juga tidak dapat menyediakan Drilling Rig yang baru sesuai
“Amandemen” sehingga keadaannya sekarang lubang sumur tidak berguna / tidak terpakai (lost of hole);
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU jo. penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut diatas, maka
yang dimaksud dalam perkara a quo dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah
kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu karena telah diperjanjikan dalam "Perjanjian”
dan ”Amandemen”|, sedangkan fakta peristiwanya TERMOHON PAILIT tidak berada dalam keadaan
lalai, karena tagihan- tagihan (invoices) Pemohon Pailit tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang
diatur dalam "Perjanjian” dan "Amandemen”. Oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun dari
TERMOHON PALIT untuk membayar tagihan tersebut, dengan kata lain tidak ada utang TERMOHON
PAILIT yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan;
3 Bahwa peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya. Pemohon Pailit telah wanprestasi karena
tidak berprestasi menyelesaikan pekerjaan pemboran sumur sampai kedalaman 1.500 m sebagaimana yang telah
diperjanjikan dalam Pasal 2.1. Lampiran B "Perjanjian”, sehingga telah menimbulkan kerugian finansial dan non
finasial yang sangat besar kepada TERMOHON PAILIT berupa hilangnya lubang sumur (lost of hole) dan Izin Usaha
Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik yang dimiliki TERMOHON PAILIT terancam dicabut;Hal. 81 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Bagaimana mungkin Pemohon Pailit yang telah berbuat wanprestasi
tersebut memiliki tagihan terhadap TERMOHON PAILIT jauh melebihi nilai
"Perjanjian” itu sendiri sebagaimana dalil itikad buruknya pada halaman 58
permohonan a quo?;
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, TERMOHON PAILIT perlu
mengemukakan Asas Keseimbangan yang diakui dan dikenal dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penjelasan Umum UUK-PKPU sebagai berikut : ” Undang-Undang ini
mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penwujudan dari
keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan
oleh debitor yang tidak jujur, dipihak lain, terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan
oleh kreditor yang tidak bertikad.baik;
Perwujudan norma pencegahan terjadinya penyalahgunaan pranata dan
lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik dalam Asas
Keseimbangan tersebut, sangat bersesuaian untuk mencegah
permohonan Pemohon Pailit yang dengan itikad tidak baik hendak
menyalahgunakan lembaga peradilan yang mulia ini untuk memailitkan
TERMOHON PAILIT dengan merekayasa tagihan-tagihan secara
bertentangan dengan hasil pekerjaannya yang justru telah melalaikan
kewajiban hukumnya melaksanakan Pekerjaan Pemboran Research Well
dan Coring antara lain sebagai berikut:
a Wajib melaksanakan Pekerjaan untuk memperoleh kedalaman akhir
1.500 mKU (vide Pasal 3 angka 3.1 dan Lampiran B "Perjanjian”);
b Wajib melakukan Pekerjaan sesuai dengan drilling program yang
sudah disepakati bersama (vide Pasal 15 angka 15.1 "Perjanjian”);
Wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai schedule yang ditentukan
dalam Perjanjian (vide Pasal 15 angka 15.11 "Perjanjian”);
Wajib menjamin bahwa semua peralatan dan material yang
digunakan dalam kondisi siap operasi (VIDE Pasal 16 angka 16.6
"Perjanjian”);
Wajib mengganti Drilling Rig BSA #01 dengan Drilling Rig yang baru
untuk menyelesaikan Pekerjaan (vide Minutes of Emergency Meeting
tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termaktub dalam Pasal 2
"Amandemen”);
Wajib menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2014 (vide Pasal 1 "Amandemen”);
c.d.e.f.Hal. 82 dari 119 halaman. Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Melihat fakta-fakta adanya itikad tidak baik dari Pemohon Pailit dalam mengajukan permohonan
pernyataan pailit terhadap TERMOHON PAILIT, dimana ternyata keadaan yang sesungguhnya terjadi
Pemohon Pailit berada dalam posisi wanprestasi dan tidak ada satu pun kewajiban TERMOHON PAILIT
yang timbul karena perjanjian untuk membayar terkait pekerjaan-perkerjaan yang ditagihkan oleh
Pemohon Pailit (invoices) akibat kesalahan maupun kelalaiannya berdasarkan Pasal 14 "Perjanjian"
maupun terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ditagihkan setelah Pemohon Pailit tidak dapat/gagal
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pengeboran kedalaman sumur sejak tanggal 20 Mei 2014 akibat
kesalahan maupun kelalaian dan kerusakan pada peralatan rig yang digunakannya sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 2 "Amandemen", maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-
PKPU diatas haruslah dinyatakan TERMOHON PAIUT tidak mempunyai utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagihkan terhadap Pemohon Pailit maupun PT. Tridaya Sakti Mandiri;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, syarat adanya "kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh
waktu karena telah diperjanjikan” menurut Pasal 2 (1) UUK-PKPU tidak terpenuhi dalam perkara a quo;
E TIDAK TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA
1 Bahwa Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU berbunyi : "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;
2 Bahwa TERMOHON PAILIT telah menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil
Pemohon Pailit dalam permohonan a quo seolah- olah Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri selaku kreditor
terhadap TERMOHON PAILIT sebagaimana terurai pada huruf C dan D tersebut diatas, khususnya terkait pembuktian
tentang kebenaran adanya piutang Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri terhadap TERMOHON PAILIT
karena "Perjanjian” dan "Amandemen”;
Tidak benar Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri mempunyai kedudukan sebagai kreditor
terhadap TERMOHON PAILIT, karena TERMOHON PAILIT tidak pernah mempunyai hutang kepada
PemohonHal. 83 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt,Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pailit maupun PT. Tridaya Sakti Mandiri terkait tagihan-tagihan (invoices) dalam permohonan a quo yang
ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam "Perjanjian”
dan "Amandemen” sebagaimana secara khusus telah TERMOHON PAILIT uraikan pada huruf C. 3
tersebut di atas;
Tidak ada dasar hukumnya ” SEORANG TELAH LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN YANG
DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN (WANPRESTASI) MEMPUNYAI PIUTANG ATAS
PEKERJAAN YANG TIDAK BERPRESTASI ” (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS);
TERMOHON PAILIT sudah berkali-kali menegur Pemohon Pailit agar segera menyelesaikan pekerjaan
pemboran dengan mendatangkan drilling rig yang baru sesuai "Amandemen” sebagaimana terbukti dari
surat-surat teguran TERMOHON PAILIT kepada Pemohon Pailit sebagai berikut:
1 Surat No. 130/090/TPGP/2014 tanggal 18 juni 2014 perihal : kesiapan Operasi Driling Rig , yang
intinya TERMOHON PAILIT memberikan teguran kepada Pemohon Pailit agar segera mendatangkan drilling rig yang
baru untuk pekerjaan pemboran;
2 Surat No. 163/090/TPGP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal : Informasi Terkait Rig Baru ,
intinya meminta kepada PEMOHON PAILIT mengenai kesiapan Rig Baru sesuai Minutes of Emergency Meeting
tanggal 21 Mei 2014;
Namun ternyata surat-surat teguran TERMOHON PAILIT tersebut tidak diindahkan dan dilaksanakan oleh
Pemohon Pailit, pada akhirnya yang terjadi malah Pemohon Pailit telah bertindak sepihak meninggalkan
pekerjaan dengan melakukan demobilisasi peralatan - peralatan pendukung pemboran (Services) dan
peralatan utama Drilling Rig dari lokasi sumur ekpiorasi Kancah-3 tanpa adanya kejelasan jawaban apakah
demobilisasi yang telah dilakukan berkaitan dengan penggantian drilling rig lama dengan drilling rig baru
untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemboran sampai ke dalaman 1500 mKU sesuai kewajibannya dalam
"Perjanjian” dan "Amandemen”. Padahal TERMOHON PAILIT telah membayar biaya demobilisasi rig
yang lama untuk di ganti dengan rig baru, tetapi rig baru tidak pernah datang. Akibat perbuatan
wanprestasi Pemohon Pailit itu, TERMOHON PAILIT menderita kerugian financial dan non finansial
yang sangat besar karena lobang sumur menjadi sama sekali tidak berguna/tidak terpakai (lost of hole)
padahal sebelumnya TERMOHON PAILIT sudah mengeluarkan biaya yang besar untukHal. 84 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
pelaksanaan pekerjaan pemboran sumur tersebut, namun ternyata kemudian semua itu menjadi sia-sia.
Lebih jauh lagi Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik yang dimiliki
TERMOHON PAILIT menjadi terancam dicabut;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka yang sesungguhnya menjadi kreditor adalah TERMOHON
PAILIT bukan Pemohon Pailit. Dapat dikatakan dalam permohonan a quo kedudukan Pemohon Pailit
adalah kreditor abal-abal;
Fakta atau keadaan ini menunjukan Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri tidak dapat bertindak
sebagai kreditor atas TERMOHON PAILIT, terlebih lagi ternyata pula cessie PT. Tridaya Sakti Mandiri
berasal dari kreditor abal-abal yang sama (Pemohon Pailit), berarti sama saja hanya ada satu kreditor abal-
abal dalam permohonan a quo. Selain itu, TERMOHON PAILIT (yang dianggap sebagai cessus) tidak
pernah menerima pemberitahuan akta cessie antara Pemohon Pailit dengan PT. Tridaya Sakti Mandiri
melalui exploit juru sita dan TERMOHON PAILIT tidak pernah mengakui/menyetujui akta cessie
tersebut, sehingga keberadaan cessie PT. Tridaya Sakti Mandiri tidak mempunyai kekuatan mengikat
apapun terhadap TERMOHON PAILIT
Dengan demikian kedudukan Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor belum
bersifat pasti, dimana untuk menentukan keabsahannya sebagai kreditor dalam perkara a qo tidak dapat
diperiksa dengan pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU,
melainkan memerlukan proses pembuktian yang tidak sederhana melalui gugatan perselisihan di BANI
Jakarta, sehingga dalam permohonan a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana adanya dua atau lebih kreditor yang sah;
Bahwa TERMOHON PAILIT telah menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil
Pemohon Pailit dalam permohonan a quo seolah-olah ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
oleh Pemohon Pailit dan PT. Tridaya Sakti Mandiri kepada TERMOHON PAILIT sebagaimana terurai
pada huruf C dan D tersebut diatas, khususnya terkait pembuktian tentang kebenaran adanya tagihan-
tagihan yang sah berdasarkan "Perjanjian” dan "Amandemen”;
Dalam hal ini tagihan-tagihan (invoices) yang terlampir dalam permohonan a quo adalah tagihan-tagihan
yang tidak sesuai dengan ketentuan- Keientuan dalam "Perjanjian” dan "Amandemen” sebagaimanaHal. 85 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
TERMOHON PAILIT tolak dengan penjelasan yang temrai pada huruf C. 3 tersebut diatas. Selain itu
terdapat fakta atau keadaan rekayasa jumlah tagihan (invoices) yang tidak rasional / tidak masuk akal
sehat, dimana nilai "Perjanjian” adalah bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun yaitu sebesar
US$ 2.121.135 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Dollar Amerika Serikat)
namun jumlah tagihan (invoices) sebesar US$ 3,451,787,77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu
tujuh ratus delapan puluh delapan tujuh dan tujuh puluh sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.
618.926.875,- sebagian tagihan dijual kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri dengan alasan-alasan hukum yang
berbelit-belit, tidak relevan bahkan bertentangan dengan substansi "Perjanjian” dan 'Amandemen” itu
sendiri, notabene justru Pemohon Pailit yang terbukti secara sederhana telah wanprestasi. Dalam hal ini
TERMOHON PAILIT tidak pernah membuat surat-surat apapun kepada Pemohon Pailit yang isinya
menyatakan "menyetujui atau menawarkan pelunasan utang” sebagaimana dalil-dalil karangan yang diada-
adakan oleh Pemohon Pailit pada halaman 62 s/d 65 permohonan a quo. Dalil- dalil karangan seperti itu
hanya untuk Pemohon Pailit sendiri, tetapi tegas dinyatakan disini tidak berlaku bagi TERMOHON
PAILIT. Yang pasti TERMOHON PAILIT tetap berpegang teguh pada apa yang tertulis dan diperjanjikan
dalam "Perjanjian” dan "Amandemen” yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya (pacta
sunt servanda);
Dengan demikian fakta atau keadaannya adalah pembuktian adanya "utang yang telah jatuh waktu dan
tidak dibayar” dalam perkara a quo tidak dapat diperiksa dan dibuktikan secara sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, melainkan harus melalui proses gugatan perselisihan di
BANI Jakarta, sehingga dalam permohonan a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena tidak terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terbukti secara sederhana, maka
permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU;
Majelis Hakim Yang Mulia;
Dengan bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-
PKPU) sebagaimana terurai diatas, dapat kiranya disimpulkan bahwa permohonan a
quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU,Hal. 86 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
maka dengan segala hormat TERMOHON PAILIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar demi hukum
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
Menerima eksepsi Termohon Pailit:
DALAM POKOK PERKARA:
Menolak permohonan Pemohon Pailit; atau;
Menyatakan permohonan Pemohonan Pailit tidak dapat diterima;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat,
bertanda P - 1 sampai dengan P - 161, sebagai berikut:
1 Bukti P - 1
2 Bukti P - 2
3 Bukti P - 3
4 Bukti P - 4
5 Bukti P - 5
6 Bukti P - 6
7 Bukti P - 7
8 Bukti P - 8
9 Bukti P - 9
10 Bukti P-10
11 Bukti P - 11
Invoice No.013 /WNE/INV/IX-14 tertanggal 18 September
2014;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Invoice No. 014/WNE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.015/WNE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.016/WNE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.018/WNE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014
Invoice No.019/WNE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.020AA/NE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.021AA/NE/INV/IX-14 tertanggal 23 September
2014;
Invoice No.022/WNE/INV/IX-14 tertanggal 25 September
2014;
Invoice No. 023/WNE/INV/IX-14 tertanggal 25 September
2014;
Invoice No. 024/WNE/INV/IX-14 tertanggal 25 September
2014;Hai. 87 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
12 Bukti P -1213 Bukti P - 1314 Bukti P -1415 Bukti P - 1516 Bukti P-1617 Bukti P - 1718 Bukti P -1819 Bukti P - 1920 Bukti P - 2021 Bukti P - 2122 Bukti P - 2223 Bukti P - 2324 Bukti P - 2425 Bukti P - 2526 Bukti P - 2627 Bukti P - 2728 Bukti P - 2829 Bukti P - 2930 Bukti P - 3031 Bukti P - 31
Invoice No. 025/WNE/INV/XI -14 tertanggal 11 Nopember
2014;
Invoice No. 026AA/NE/INV/XI -14 tertanggal 11 Nopember
2014;
Invoice No.027A/VNE/INV/XI -14 tertanggal 11 Nopember
2014;
Tidak jadi/batal diajukan oleh Pemohon;
Tidak jadi/batal diajukan oleh Pemohon;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Invoice No. 030/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No. 031/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.032AA/NE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.033/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.034AA/NE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.035AA/NE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.036/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.037/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.038/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.039A/VNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No. 040/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No. 041A/VNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.042A/VNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No.043/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 Nopember
2014;
Invoice No. 044/WNE/INV/XI -14 tertanggal 25 NopemberHal. 88 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
32 Bukti P - 32
33 Bukti P - 33
34 Bukti P - 34
35 Bukti P - 35
36 Bukti P - 36
37 Bukti P - 37
38 Bukti P - 38
39 Bukti P - 3940 Bukti P - 40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
41 Bukti P-41
42 Bukti P - 42
43 Bukti P - 4344 Bukti P - 4445 Bukti P - 4546 Bukti P - 46
2014;
Invoice No.048/WNE/INV/XII -14 tertanggal 10 Desember
2014;
Invoice No.049/WNE/INV/XII -14 tertanggal 10 Desember
2014;
Invoice No.050/WNE/INV/XII -14 tertanggal 10 Desember
2014;
Invoice No.051/WNE/INV/XII-14 tertanggal 10 Desember
2014;
Invoice No.052A/VNE/INV/XII -14 tertanggal 10 Desember
2014;
Invoice No.054/WNE/INV/ll-15 tertanggal 24 Februari 2015;
Invoice No. 055AA/NE/INV/II-15 tertanggal 24 Februari
2015,
Invoice No.056AA/NE/INV/ll-15 tertanggal 24 Februari 2015
Document Transmittal PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit tertanggal 26 September 2014;
Document Transmittal PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit tertanggal 12 Nopember 2014;
Minutes of Emergency Meeting (asli print dari e-mail)
tertanggal 21 Mei 2014
Surat Permohonan Perbaikan Rig yang dibuat di bawah
nomor 484AA/NE-TPGPA//2014 tertanggal 28 Mei 2014
perihal Izin Penggunaan Lahan Sementara di Lokasi Sumur
Kancah 3 untuk Perbaikan Peralatan Rig BSA#01;
Surat Pemberian Ijin Perbaikan Rig yang dibuat di bawah
nomor 097/080/TPGP/2014 tertanggal 30 Mei 2014 perihal
Izin Penggunaan Lahan Sumur Kancah 3 untuk Perbaikan
Peralatan Rig;
Surat Pemberitahuan dari PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor
544/WNEA/II/2014 tertanggal 17 Juli 2014 mengenai
Kesiapan Kelanjutan Operasi di Area Kancah 3 TPGP;
Pemberitahuan pekerjaan pemboran dengan menggunakan
Rig yang telah diperbaiki, yang disampaikan oleh
PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit melalui e-mail
tertanggal 18 Agustus 2014;Hal. 89 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
47 Bukti P - 47A
48 Bukti P - 47B
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
49 Bukti P - 4850 Bukti P - 4951 Bukti P-5051 Bukti P - 5153 Bukti P - 5254 Bukti P - 5355 Bukti P - 5456 Bukti P - 5557 Bukti P - 56
Berita Acara Kesiapan Operasi Rig tertanggal 25 Agustus
2014;
Berita Acara Load Test tertanggal 15 Agustus 2014;
Surat Termohon Pailit nomor 200/080/TPGP/2014
tertanggal 15 Oktober 2014 mengenai Perpanjangan
Perjanjian Jasa Pemboran sampai dengan akhir Oktober
2014;
Surat Termohon Pailit nomor 211/080/TPGP/2014
tertanggal 27 Oktober 2014 mengenai Perpanjangan
Perjanjian Jasa Pemboran sampai dengan akhir Desember
2014;
Catatan Rapat tertanggal 20 Nopember 2014 yang
ditandatangani oleh PEMOHON PAILIT dan Termohon
Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014
tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan
Outstanding Invoice - Invoice Pekerjaan Pemboran
Research Well dan Coring di Sumur Kancah 3, WKP
Tangkuban Perahu, Jawa Barat;
Surat Termohon Pailit nomor 242/080/TPGP/2014
tertanggal 18 Desember 2014 perihal Penyelesaian
Perselisihan Perjanjian nomor 001.P.J/060/TPGP/2014;
Surat Termohon Pailit nomor 246/080/TPGP/2014
tertanggal 24 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Klaim
Terhadap Wanprestasi Dan Penawaran Penyelesaian
Perselisihan;
Surat PEMOHON PAILIT nomor 001/WNE-TPGP/I/2015
tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran Termohon
Pailit terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian nomor
001.PJ/060/TPGP/2014;
Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 15 April
2014;
Berita Acara Pemeriksaan Teknik Dan Keselamatan
Operasi, Pelaksanaan Uji Fungsi Dan Load Test atas
Instalasi Pemboran Rig BSA#1 tertanggal 19 Oktober 2013
yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralHal. 90 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
58 Bukti P - 5759 Bukti P - 5860 Bukti P - 5961 Bukti P - 6062 Bukti P - 6163 Bukti P - 62
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
64 Bukti P - 6365 Bukti P - 6466 Bukti P - 65
67 Bukti P - 6668 Bukti P - 6769 Bukti P - 68
(ESDM);
Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) No
158/IP/SKPI/18.03/DJM.T/2013;
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja
Instalasi Pemboran (Rig) BSA #01 Milik PT Bahana Selaras
Alam tertanggal 10 Pebruari 2014
Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor:
04.STF/30/SKPI/DEP/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi (EBTKE) pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi
Pemboran Panas Bumi Sebelum Tanjak Sumur Kancah 3
Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 21 April 2014;
Somasi I (Pertama) PEMOHON PAILIT kepada Termohon
Pailit tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di bawah nomor
55/EMP-RS-Mi-JF/lll/15;
Surat Undangan Pertemuan dari Termohon Pailit kepada
PEMOHON PAILIT tertanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di
bawah nomor 054/080/TPGP/2015;
Somasi II (Kedua) PEMOHON PAILIT kepada Termohon
Pailit tertanggal 10 April 2015 yang dibuat di bawah nomor
58/EMP-RS/IV/15;
Tanggapan Somasi dari Termohon Pailit kepada
PEMOHON PAILIT tertanggal 14 April 2015 yang dibuat di
bawah nomor 053/PID.30-TPGP/0415;
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PEMOHON
PAILIT tertanggal 14 Januari 2015;
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang tertanggal 27 Maret
2015 yang dibuat oleh dan antara PT Tridaya Sakti Mandiri
dan PEMOHON PAILIT;
Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 09 April 2015 yang
dibuat oleh dan antara PT Tridaya Sakti Mandiri dan
PEMOHON PAILIT;
Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih) Nomor 16 tertanggal 16
April 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan NotarisHal. 91 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
70 Bukti P - 6971 Bukti P - 7072 Bukti P - 7173 Bukti P - 7274 Bukti P - 7375 Bukti P - 7476 Bukti P - 75
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
77 Bukti P - 7678 Bukti P - 7789 Bukti P - 78
Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn;
Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih (Cessie)
Nomor 17 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh dan di
hadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn;
Surat No. 53/SPEM/TSM/IV/2015 yang disampaikan oleh
Tridaya Sakti Mandiri kepada Termohon Pailit pada tanggal
17 April 2015 berikut tanda terimanya yakni Tanda terima
NO.05/TT-TSM.TPGP/2015 tertanggal 20 April 2015;
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wirana Nusantara
Energy No. 14 tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat
oleh dan di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wirana Nusantara
Energy No. 13 tertanggal 17 Oktober 2011 dibuat oleh dan
di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi, S.H.;
Akta Jual Beli Saham No. 14 tertanggal 17 Oktober 2011
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi,
S.H.;
Akta Jual Beli Saham No. 15 tertanggal 17 Oktober 2011
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi,
S.H.;
Akta Jual Beli Saham No. 16 tertanggal 17 Oktober 2011
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi,
S.H.;
Akta Jual Beli Saham No. 17 tertanggal 17 Oktober 2011
dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi,
S.H.;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Wirana Nusantara Energy No. 36
tertanggal 21 Mei 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Sjaaf De Carya Siregar, S.H. berikut surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Wirana
Nusantara Energy;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT. Wirana Nusantara Energy No. 04
tertanggal 31 Juli 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar, S.H. berikut surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan PT. WiranaHal. 92 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
80 Bukti P - 7981 Bukti P - 8082 Bukti P - 8183 Bukti P - 8284 Bukti P - 8385 Bukti P - 8486 Bukti P - 8587 Bukti P - 8688 Bukti P - 8789 Bukti P - 88
Nusantara Energy No. AHU-AH.01.10-46282. tertanggal 4 Nopember 2013DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Akta Penyimpanan No. 05 tertanggal 31 Juli 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar, S.H.;
Akta Penyimpanan No. 06 tertanggal 31 Juli 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar, S.H.;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Wirana
Nusantara Energy No. 01 tertanggal 5 Desember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar, S.H. berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data
perseroan PT. Wirana Nusantara Energy No. AHU-AH.01.10-00225. tertanggal 3 Januari
2014;
Akta Penyimpanan No. 02 tertanggal 5 Desember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar,
S.H.;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Wirana
Nusantara Energy No. 01 tertanggal 25 Juli 2014 dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Yurdhanita Bachtiar, S.H. berikut surat pengesahannya yakni Surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Wirana Nusantara Energy No. AHU-
22240.22.2014. tertanggal 25 Juli 2014;
Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Wirana Nusantara Energy No. 02 tertanggal 25 Juli
2014 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yurdhanita Bachtiar, S.H.;
Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Wirana Nusantara Energy No. 03 tertanggal 25 Juli
2014 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yurdhanita Bachtiar, S.H.;
Surat No. 056/AKPI/Dir-AHU/XI/08 tertanggal 03 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia;
Surat Keterangan tertanggal 03 Nopember 2008 dengan nomor anggota Asosiasi Kurator
dan Pengurus Indonesia: 080304;
Sertipikat Kurator dan Pengurus tertanggal 11 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Asosiasi
Kurator dan PengurusHal. 93 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt,Pst.
90 Bukti P - 8991 Bukti P - 9092 Bukti P-9193 Bukti P - 92A94 Bukti P - 92B95 Bukti P - 9396 Bukti P - 94
97 Bukti P - 95
98 Bukti P - 96A
99 Bukti P - 96BIndonesia;
Sertipikat Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus tertanggal 16 Desember 2010 yang
diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia;
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AHA.04.03-55 tertanggal 16
April 2013;
Surat Pernyataan dari kurator Bapak Lukman Arifin, S.H., tertanggal 29 April 2015;
E-mail tertanggal 13 Oktober 2014 dari PEMOHON PAILIT kepada Termohon Pailit
tentang Laporan Pekerjaan Mechanical Back Off yang telah dilaksanakan oleh
PEMOHON PAILIT dan telah dijawab oleh Termohon Pailit pada Tanggal 14 Oktober
2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Laporan Summary of Fishing Activities Rig BSA #01 dari PEMOHON PAILIT kepada
Termohon Pailit tentang gambaran secara lengkap mengenai kegiatan fishing selama
bulan Agustus s/d September 2014;
E-mail tertanggal 14 Oktober 2014 dari Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT
yang intinya menanyakan perkembangan pekerjaan fishing;
Invoice No. 002/WNE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014; Invoice No. 003/WNE/INVA/
I-14 tertanggal 13 Juni 2014; PUTUSAN NO.43/PAILIT/2010/PN.JKT.PST dalam
Perkara antara PT. DAYA SATYA ABRASIVES dahulu bernama: PT. Saint Gobain
Norton Hamplas (“PEMOHON PAILIT”) terhadap PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES
INDONESIA (“Termohon Pailit”) dimenangkan oleh PEMOHON PAILIT dan
PUTUSAN KASASI No.764 K/PDT.SUS/2010 dalam perkara antara PT. DAYA SATYA
ABRASIVES dahulu bernama: PT Saint Gobain Norton Hamplas (“Termohon Kasasi”)
dahulu PEMOHON PAILIT terhadap PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA -
(“PEMOHON KASASI”) dahulu Termohon Pailit;
PUTUSAN No.08/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dalam Perkara antara Hari
Darmawan (“PEMOHON PAILIT”) terhadap PT. GEMILANG USAHA ABADI
(“Termohon Pailit”) dimenangkan oleh PEMOHON PAILIT danHal. 94 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
100 Bukti p-97101 Bukti P-98102 Bukti P-99103 Bukti P-100104 Bukti P-101105 Bukti P-102106 Bukti P-103107 Bukti P-104108 Bukti P-105
PUTUSAN KASASI No.444 K/PDT.SUS/2009 dalam
perkara antara Hari Darmawan (“Termohon Kasasi”) dahulu
PEMOHON PAILIT terhadap PT. GEMILANG USAHA
ABADI (“PEMOHON KASASI”) dahulu Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.105/100/TPGP/2013 perihal
Kerjasama Pengeboran Slim Hole Panas Bumi di
Tangkuban Perahu - Jawa Barat tertanggal 25 September
2013 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.350/WNE-TPGP/IX/2013
perihal Kerjasama Pengeboran Slim Hole Panas Bumi di
Tangkuban Perahu - Jawa Barat tertanggal 25 September
2013 kepada Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.21/PPBJ/TPGP/X/2013 perihal
Kerjasama Pengeboran Slim Hole Panas Bumi di
Tangkuban Perahu - Jawa Barat tertanggal 31 Oktober
2013 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat Termohon Pailit No.068/080/TPGP/2014 perihal
Inspeksi Peralatan Pengeboran Sumur Slim Hole
Geothermal Kancah #3 tertanggal 10 April 2014 kepada
PEMOHON PAILIT;
Surat Termohon Pailit No.072/080/TPGP/2014 perihal
Penjadwalan Kembali Inspeksi Peralatan Pengeboran
Sumur Slim Hole Geothermal Kancah #3 tertanggal 14 April
2014 kepada PEMOHON PAILIT;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Surat PEMOHON PAILIT No.552/WNE-TPGPA/I/2014 perihal Perpanjangan Jangka
Waktu Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 10 Juni 2014 kepada
Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.130/090/TPGP/2014 perihal Kesiapan Operasi Drilling Rig
tertanggal 18 Juni 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT NO.560/WNEA/II/2014 perihal Tanggapan Surat Direktur
Utama PT TPGP No 130/090/TPGP/2014 tertanggal 21 Juli 2014 kepada Termohon
Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.561/WNEA/ll/2014 perihal Surat Undangan Inspeksi Rig
BSA#1 di Area Kancah-3Hal. 95 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
109 Bukti P-106110 Bukti P-107111 Bukti P-108112 Bukti P-109113 Bukti P-110114 Bukti P-111115 Bukti P-112116 Bukti P-113117 Bukti P-114
tertanggal 23 Juli 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.562/WNEA/ll/2014 perihal
Permohonan melakukan Fishing job terhadap drill string
yang tertinggal tertanggal 25 Juli 2014 kepada Termohon
Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.565/WNEA/lll/2014 perihal
Pembahasan Pemahaman terhadap Perjanjian
No:001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 04 Agustus 2014
kepada Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.144/090/TPGP/2014 periihal
Tanggapan Surat Wirana No.565AA/NEA/lll/2014 tanggal 04
Agustus 2014 tertanggal 06 Agustus 2014 kepada
PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.567/WNEA/lll/2014 perihal
Tanggapan PT WNE atas Surat PT TPGP
NO.141/090/TPGP/2014 tertanggal 06 Agustus 2014
kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.576/WNE-TPGPA/lll/2014
perihal Surat Undangan Load Test Rig BSA #1 di Lokasi
Kancah-3 tertanggal 12 Agustus 2014 kepada Termohon
Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.579/WNE-TPGPA/l 11/2014
perihal Permohonan pertemuan koordinasi lanjutan PT
WNE - PT TPGP - PT PBE untuk melakukan fishing job
tertanggal 18 Agustus 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.593/WNE-TPGPA/I/2014
perihal Pemohonan Asli Amandemen No;
Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 27 Agustus 2014
kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.610/WNE-TPGP/IX/2014
perihal Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Work on
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pipe tertanggal 01 September 2014 kepada Termohon
Pailit;
Surat Termohon Pailit No.164/080/TPGP/2014 perihal Surat
Jawaban Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Work
on Pipe tertanggal 02 September 2014 kepada PEMOHON
PAILIT;Hal. 96 dari 119 halaman. Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
118 Bukti P - 115119 Bukti P-116120 Bukti P-117121 Bukti P-118122 Bukti P-119123 Bukti P-120124 Bukti P-121125 Bukti P-122126 Bukti P-123127 Bukti P-124128 Bukti P-125
Surat PEMOHON PAILIT No.611/WNE-TPGP/IX/2014 perihal Permohonan pertemuan
lanjutan PT TPGP - PT WNE untuk membahas Kelanjutan kontrak No: 011.PJ/060/
TPGP/2014 tertanggal 02 September 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.617/WNE-TPGP/IX/2014 perihal Pembahasan Proyek Slim
Hole di Area Kancah-3 tertanggal 08 September 2014 kepada Termohon Pailit; Surat
Termohon Pailit No.175/090/TPGP/2014 perihal Pembahasan Proyek Slim Hole di Area
Kancah-3 tertanggal 11 September 2014 kepada PEMOHON PAILIT; Surat Termohon
Pailit No.181/090/TPGP/2014 perihal Penyelesaian Sumur Eksplorasi Kancah-3 tertanggal
16 September 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.628/WNE-TPGP/IX/2014 perihal Pembahasan Proyek Slim
Hole di Area Kancah-3 tertanggal 16 September 2014 kepada Termohon Pailit; Surat
PEMOHON PAILIT No.704/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Laporan WNE terhadap opsi
Lanjut pada pekerjaan pemboran sumur Kancah-3 tertanggal 07 November 2014 kepada
Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.222/080/TPGP/2014 perihal Penyelesaian Pemboran Sumur
Eksplorasi Kancah-3 tertanggal 12 Nopember2014 kepada PEMOHON PAILIT; Surat
PEMOHON PAILIT No.714/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Tanggapan PT WNE atas Surat
PT TPGP No. 222/080/TPGP/2014 tertanggal 13 November 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.717/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Performance Bond
tertanggal 14 November 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.224/080/TPGP/2014 perihal Performance Bond dan opsi
penyelesaian pemboran sumur eksplorasi Kancah-3 tertanggal 17 Nopember 2014 kepada
PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.729/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Pengangkatan Pompa Air
oleh Dewa PatriaHal. 97 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
129 Bukti P-126130 Bukti P-127131 Bukti P-128132 Bukti P-129133 Bukti P-130134 Bukti P-131135 Bukti P-132136 Bukti P-133137 Bukti P-134138 Bukti P-135139 Bukti P-136
tertanggal 19 November 2014 kepada Termohon Pailit;DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Surat PEMOHON PAILIT No.732/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Performance Bond dan
Opsi Penyelesaian Pemboran Sumur Kancah-3 tertanggal 19 November 2014 kepada
Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.735/WNE-TPGP/XI/2014 perihal Keputusan PT. Wirana
Nusantara Energy terhadap Isi Catatan Rapat tertanggal 20 November 2014 tertanggal 21
November 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.226/080/TPGP/2014 perihal Biaya Penyelesaian Pemboran
Sumur Eksplorasi Kancah-3 tertanggal 24 Nopember2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat Termohon Pailit No.231/080/TPGP/2014 perihal Biaya penyelesaian pemboran
Kancah-3 tertanggal 26 Nopember 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat Termohon Pailit No.042/080/TPGP/2014 perohal Kelanjutan Pemboran Sumur
Eksplorasi Kancah-3 tertanggal 03 Desember 2014 kepada PEMOHON PAILIT; Surat
Termohon Pailit No.233/080/TPGP/2014 perihal Biaya penyelesaian pemboran sumur
Kancah - 3 tertanggal 04 Desember 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.752/WNE-TPGP/XII/2014 perihal Permintaan Surat
Perintah Demobilisasi tertanggal 04 Desember 2014 kepada Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.753/WNE-TPGP/XII/2014 perihal Permintaan Surat
Perintah Demobilisasi (Permintaan ke-2) tertanggal 08 Desember 2014 kepada Termohon
Pailit;
Surat Termohon Pailit No.236/080/TPGP/2014 perihal Perintah Demobilisasi Peralatan
Pemboran Sumur Eksplorasi Kancah-3 tertanggal 09 Desember 2014 kepada PEMOHON
PAILIT;
Surat Termohon Pailit No.239/080/TPGP/2014 perihal Permintaan Demobilisasi Peralatan
Pemboran Sumur Eksplorasi Kancah-3 tertanggal 12 Desember 2014 kepada PEMOHON
PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.763/WNE-TPGP/XII/2014Hal. 98 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
140 Bukti P-137141 Bukti P-138142 Bukti P-139143 Bukti P-140144 Bukti P-141145 Bukti P-142146 Bukti P-143147 Bukti P-144148 Bukti P - 145149 Bukti P-146
perihal Demobilisasi dan Penutupan Sumur Kancah - 3 tertanggal 15 Desember 2014
kepada Termohon Pailit;
Surat Termohon Pailit No.241/080/TPGP/2014 perihal Pemasangan Well Head Pada
Sumur Eksplorasi Kancah - 3 tertanggal 16 Desember 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Surat PEMOHON PAILIT No.764/WNE-TPGP/XII/2014 perihal Penyelesaian
Perselisihan Perjanjian No: 001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 16 Desember 2014 kepada
Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.768/WNE-TPGP/XII/2014 perihal Penyelesaian
Perselisihan Perjanjian No: 001.PJ/060/TPGP/2014 tertanggal 19 Desember 2014 kepada
Termohon Pailit;
Surat PEMOHON PAILIT No.002/WNE-TPGP/I/2015 perihal Berita Acara Demobilisasi
dan Penagihan Biaya Demobilisasi tertanggal 02 Januari 2015 kepada Termohon Pailit;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NO.019/J/BA/640/ TPGP/2014 tentang pemeriksaan
dan penilaian bersama atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan tertanggal 02 Mei 2014
yang ditandatangani PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit;
Berita Acara tentang pelaksanaan pekerjaan yang dapat dilakukan penagihan tertanggal 21
Mei 2014 yang ditandatangani PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit; Surat Termohon
Pailit No.234/080/TPGP/2014 perihal Permintaan Demobilisasi Peralatan Pemboran Sumur
Eksplorasi Kancah - 3 tertanggal 05 Desember 2014 kepada PEMOHON PAILIT;
Catatan Rapat tentang Penyelesaian Sumur Kancah - 3 tertanggal 02 Oktober 2014 yang
ditandatangani PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit;
Catatan Rapat tentang Pembahasan Kontrak Pemboran K-3 Kancah PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power tertanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani PEMOHON PAILIT
dan Termohon Pailit;
Minutes Koordinasi Persiapan Pemboran di Lokasi KancahHal. 99 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILITO015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
150 Bukti P-147151 Bukti P-148152 Bukti P-149153 Bukti P-150154 Bukti P-151155 Bukti P-152156 Bukti P-153157 Bukti P-154• 3 tertanggal 22 November 2013 yang ditandatangani PEMOHON PAILIT dan
Termohon Pailit;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Mud Material - Lumpsum No.025/J/BA/640/
TPGP/2014 tertanggal 15 September 2014 yang ditandatangani PEMOHON PAILIT dan
Termohon Pailit
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Cement and Chemical
• Lumpsum No.026/J/BA/640/TPGP/2014 tertanggal 15 September 2014 yang
ditandatangani PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Service Charge and Pump Service - Lumpsum
NO.027/J/BA/640/TPGP/2014
tertanggal 15 September 2014 yang ditandatangani
PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit Berita Acara tentang pekerjaan mengatasi
rangkaian pipa yang terjepit di kedalaman 552,59 m pada sumur Kancah # 03 tertanggal 28
Agustus 2014 yang ditandatangani PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit;
Email persetujuan Termohon Pailit kepada PEMOHON PAILIT untuk melakukan Load
Test penggunaan Rig BSA#01 yang telah diperbaiki tertanggal 12, 14, 15, 18, 19 Agustus
2014 dan 25 September 2014 dan Notulen Rapat tentang Pembahasan Penyelesaian Sumur
Kancah-3 tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani
PEMOHON PAILIT dan Termohon Pailit;
Artikel pada web-site PT Indonesia Power tertanggal 28 Januari 2015 yang intinya PT
Indonesia Power menggandeng PT. Iceland Drilling Indonesia sebagai strategic partner
guna mengembangkan dan mengerjakan Proyek Tenaga Panas Bumi yang berlokasi di
Tangkuban Parahu Jawa Barat PT Tangkuban Parahu Geothermal Power in casu Termohon
Pailit;
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Tridaya Sakti Mandiri tertanggal 14 Januari
2015;
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh dan
antara PT Tridaya Sakti Mandiri dan PEMOHON PAILIT;Hal. 100 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILiT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
158 Bukti P-155159 Bukti P-156160 Bukti P-157161 BuktiP-158A162 BuktiP-158B163 BuktiP-159A164 BuktiP-159B165 BuktiP-160A166 BuktiP-160B167 Bukti P-161A
168 Bukti P-161BBukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Maret 2015
pengirim PT Tridaya Sakti Mandiri dan penerima
PEMOHON PAILIT sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu
milyar Rupiah);
Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 09 April 2015 yang
dibuat oleh dan antara PT Tridaya Sakti Mandiri dan
PEMOHON PAILIT;
Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 09 April 2015
pengirim PT Tridaya Sakti Mandiri dan penerima
PEMOHON PAILIT sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat
milyar Rupiah);
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti
Mandiri Nomor 01 tanggal 11 Desember 2012;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-06178.AH.01.01.Tahun 2013
tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti
Mandiri nomor 02 tanggal 04 Maret 2013;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-14892.AH.01.02.Tahun 2013
tanggal 22 Maret 2013 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti
Mandiri nomor 02 tanggal 03 Mei 2013;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20851 tanggal 29
Mei 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tridaya Sakti
Mandiri Nomor: 15, tanggal 27 Januari 2014;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-16862.AH.01.02.Tahun 2014
tangga! 25 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;Hal. 101 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diteliti kesemuanya telah bermeterai cukup yang telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali beberapa bukti dan Pemohon yang tidak dapat menunjukkan surat aslinya,
karena hasil print out atau fotocopy, namun keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan
untuk itu;
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti adanya Kreditur Lain yaitu PT. TRIDAYA
SAKTI MANDIRI yang beralamat di Graha Adhi Media Office Park, Unit 3, Lantai 2 (dua), Jalan Deplu Raya No. 6,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang hadir di persidangan Direkturnya bernama
Alamsyah yang di dalam suratnya bertanggal 16 Juni 2015 menyatakan bahwa perusahaannya sebagai Pemilik
sebagian Tagihan dari jumlah keseluruhan tagihan milik Pemohon terhadap Termohon;
Menimbang, bahwa Kreditur Lain tersebut di persidangan mengajukan bukti- surat-surat, bertanda KL - 1
sampai dengan KL - 12 B, sebagai berikut:
1 Bukti KL - 12 Bukti KL - 23 Bukti KL - 34 Bukti KL - 45 Bukti KL - 56 Bukti KL - 67 Bukti KL - 7Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Tridaya Sakti Mandiri tertanggal 14 Januari 2015;
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh dan antara PT Tridaya Sakti
Mandiri dan PEMOHON PAILIT;
Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Maret 2015 pengirim PT Tridaya Sakti Mandiri dan penerima PEMOHON
PAILIT sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satumilyar Rupiah);
Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh dan antara PT Tridaya Sakti Mandiri dan
PEMOHON PAILIT;
Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 09 April 2015 pengirim PT Tridaya Sakti Mandiri dan penerima PEMOHON
PAILIT sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);
Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih), Tanggal 16 April 2015, Nomor: 16;
Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak tagihHal. 102 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8 Bukti KL - 8A
9 Bukti KL - 8B;10 Bukti KL-9A11 Bukti KL - 9B12 Bukti KL-10A13 Bukti KL-10B13 Bukti KL-1 IA14 Bukti KL-11B15 Bukti KL-12A16 Bukti KL-12B(Cessie), Tanggal 16 April 2015, Nomor: 17;
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti Mandiri Nomor 01 tanggal 11 Desember 2012;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-06178.AH.01.01.Tahun 2013
tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti
Mandiri nomor 02 tanggal 04 Maret 2013 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-14892.AH.01.02.Tahun 2013 tanggai 22 Maret 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tridaya Sakti
Mandiri nomor 02 tanggal 03 Mei 2013;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20851 tanggal 29
Mei 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tridaya Sakti Mandiri Nomor: 15, tanggal 27 Januari 2014;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16862. AH.01.02. Tahun
2014 tanggal 25 Juni 2014, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tridaya Sakti Mandiri;
Surat No.Ref: 53/SPEM/TSM/IV/2015, tanggal 17 April
2015 Hal: Surat Pemberitahuan & Penagihan;
Surat Slip Pengiriman Surat No. 53/SPEM/TSM/IV/2015 dan Lampiran, melalui TIKI;
Menimbang, terhadap bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, kecuali bukti KL-5 , KL-12 A tidak dapat ditunjukkan aslinya;
Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dipersidangan mengajukan bukti surat-Hal. 103 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt,Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
surat, sebaga ; bertanda TP - 1 sampai dengan TP - 40, sebagai berikut:1 Bukti TP - 1Bukti TP - 2Bukti TP - 3Bukti TP - 4Bukti TP - 56 Bukti TP - 6Bukti TP - 7Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014, tanggal 15 April 2014, tentang “Perjanjian Antara PT. TANGKUBAN
PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) Dengan PT. WIRANA NUSANTARA ENERGY
(PEMOHON PAILIT) Tentang Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa
Barat-lndonesia”; Amandemen Surat Perjanjian No. Amand.001.PJ/060/TPGP/ 2014, tanggal 16 Juni 2014, tentang
“Amandemen Perjanjian Antara PT. TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT)
Dengan PT. WIRANA NUSANTARA ENERGY (PEMOHON PAILIT) Tentang Pekerjaan Pemboran Research Well
Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-lndonesia”;
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 540/KEP. 1679- ADMREK/2009, tanggal 26 November 2009, tentang
“IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
GUNUNG TANGKUBAN PARAHU KEPADA PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER”;
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 540/KEP .05- ADMREK/2013, tanggal 3 Januari 2013, tentang
“PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 540/KEP 1679-ADMREK/2009 DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DIWILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS
BUMI GUNUNG TANGKUBAN PARAHU KEPADA PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER”;
Akta No. 2, tanggal 01 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., tentang Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 47765.A.H.01.01 TAHUN 2009, tanggal 5 Oktober 2009,
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;
Akta No. 4, tanggal 28 Januari 2015, yang dibuat di hadapanHal. 104 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
8 Bukti TP - 8Bukti TP - 910 Bukti TP-1011 Bukti TP - 1112 Bukti TP-1213 Bukti TP-1314 Bukti TP-14Yunita Sari, S.H., tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Pengganti Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;
Surat Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU- 0006080.AH.01.03 TAHUN 2015 tanggal 29 Januari 2015, tentang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;
Surat dari PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) No. 130/90/TPGP/2014,
tanggal 18 Juni 2014, perihal “Kesiapan Operasi Drilling Rig” yang ditujukan kepada PT WIRANA NUSANTARA
ENERGY (PEMOHON PAILIT);
Surat dari PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) No. 163/090/TPGP/2014,
tanggal 25 Agustus 2014 , perihal “Informasi Terkait Rig” yang ditujukan kepada PT WIRANA NUSANTARA
ENERGY (PEMOHON PAILIT);
Pembayaran PEKERJAAN MOBILISASI (60%) sesuai pasal 10.1 Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15
April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-
Indonesia”; Surat Termohon Pailit No. 092/173/TPGP/2014 tanggal 08 Mei 2014, ditujukan kepada BNI KLN
INDONESIA POWER tentang Pemindahan Uang sebesar USD 207,360.00 dari Rekening Termohon Pailit kepada
Pemohon Pailit untuk pembayaran Pekerjaan Mobilisasi 60%;
Pembayaran REIMBURSEMENT PEMAKAIAN BAHAN BAKAR SOLAR (Periode 21-30 April 2014), sesuai pasal
15 Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well
Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”; Pembayaran REIMBURSEMENT PEMAKAIAN
BAHAN BAKAR SOLAR (Periode 01-09 Mei 2014), sesuai pasal
15 Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggai 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well
DanHal. 105 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
15 Bukti TP-1516 Bukti TP-1617 Bukti TP-1718 Bukti TP-1819 Bukti TP-1920 Bukti TP - 2021 Bukti TP - 21Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”; Surat Termohon Pailit No. 121/173/TPGP/2014 tanggal 08
Juli 2014,ditujukan kepada BNI KLN INDONESIA POWER tentang Pemindahan Uang sebesar Rp. 260.790.044 dari
Rekening Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit untuk pembayaran;
• Pemakaian bahan bakar periode 21-30 April 2014;
• Pemakaian bahan bakar periode 01-09 Mei 2014; Pembayaran PEKERJAAN MINGGU PERTAMA (Pekerjaan
23-29 April 2014) sesuai Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang
“Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pembayaran PEKERJAAN MINGGU KEDUA (Pekerjaan 30 April 2014 - 06 Mei 2014) sesuai Lampiran A Perjanjian
No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP
Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”;
Pembayaran PEKERJAAN MINGGU KETIGA (Pekerjaan 07- 12 Mei 2014) sesuai Lampiran A Perjanjian No.
001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP
Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”;
Surat Termohon Pailit No. 125/173/TPGP/2014 tanggal 15 Juli 2014,ditujukan kepada BNI KLN INDONESIA
POWER tentang Pemindahan Uang sebesar USD 379,638.03 dari Rekening Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit
untuk pembayaran:
• Pekerjaan minggu pertama;
• Pekerjaan minggu kedua;
• PPekerjaan minggu ketiga;
Pembayaran PEKERJAAN MINGGU KEEMPAT (Pekerjaan 13-19 Mei 2014) sesuai Lampiran A Perjanjian No.
001/.PJ/060/TPGP/ 2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP
Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”;
Pembayaran PEKERJAAN MINGGU KELIMA (Pekerjaan 20-Hal. 106 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
22 Bukti TP - 2223 Bukti TP - 2324 Bukti TP - 2425 Bukti TP - 2526 Bukti TP - 2627 Bukti TP - 2721 Mei 2014) sesuai Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/ 2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan
Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-lndonesia”;
Surat Termohon Pailit No. 193/173/TPGP/2014 tanggal 2 Oktober 2014, ditujukan kepada BNI KLN INDONESIA
POWER tentang Pemindahan Uang sebesar USD
84 dari Rekening Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit untuk pembayaran;
• Pekerjaan minggu keempat;
• Pekerjaan minggu kelima;
Pembayaran PEKERJAAN SERVICE CHARGE AND PUMP SERVICE-LUMPSUMP (Pekerjaan 20-21 Mei 2014)
sesuai Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran
Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat- lndonesia”;
Pembayaran PEKERJAAN CEMENT AND CHEMICAL- LUMPSUMP (Pekerjaan 22 April 2014 - 21 Mei 2014)
sesuai Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran
Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-
lndonesia”;
Pembayaran PEKERJAAN MUD MATERIAL - LUMPSUMP (Pekerjaan 22 April 2014 - 21 Mei 2014) sesuai
Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research
Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-lndonesia”;
Pembayaran PEKERJAAN CEMENTING 13 3/8” sesuai Lampiran A Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal
15 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa
Barat-
lndonesia”;
Surat Termohon Pailit No. 229/173/TPGP/2014 tanggal 26 November 2014, ditujukan kepada BNI KLN INDONESIA
POWER tentang Pemindahan Uang sebesar USD
85 dari Rekening Termohon Pailit kepada PemohonHal. 107 dari 119 halaman, Pte.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
28 Bukti TP - 2829 Bukti TP - 2930 Bukti TP - 30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
31 Bukti TP - 3132 Bukti TP - 32
33 Bukti TP - 33
34 Bukti TP - 34
35 Bukti TP - 35
36 Bukti TP - 36
37 Bukti TP - 37
38 Bukti TP - 38
39 Bukti TP - 39
40 Bukti TP - 40Pailit untuk pembayaran:
• Pekerjaan Service charge & pump Service;
• Pekerjaan cement & Chemical;
• Pekerjaan mud material;
• Pekerjaan cementing 13 3/8”;
Pembayaran PEKERJAAN DEMOBILISASI sesuai Lampiran
pasal 10.1 Perjanjian No. 001/.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 15
April 2014 tentang “Pekerjaan Pemboran Research Well Dan
Coring Di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia”;
Surat Termohon Pailit No. 023/173/TPGP/2014 tanggal 30
Januari 2015, ditujukan kepada BNI KLN INDONESIA
POWER tentang Pemindahan Uang sebesar USD
138,240.00 dari Rekening Termohon Pailit kepada Pemohon
Pailit untuk pembayaran Pekerjaan demobilisasi 40%;
Minutes of Rig Meeting tanggal 08 Mei 2014, yang dihadiri
dan ditandatangani oleh perwakilan Pemohon Pailit dan
Termohon Pailit di lapangan, yang intinya bahwa performa
Rig BSA#01 sudah menunjukkan adanya rangkaian
kerusakan pada peralatan sehingga harus ditindak lanjuti
serta pengadaan material semen yang terlambat;
Berita Acara tanggal 21 Mei 2014, yang ditandatangani
perwakilan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang pada
intinya bahwa Pemohon Pailit bersedia mengganti Drilling Rig
BSA#01 dengan Driling Rig yang baru untuk menyelesaikan
perkerjaan;
Daily Drilling Report No. 11, tanggal 03 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 19, tanggal 10 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 21, tanggal 12 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 22, tanggal 13 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 23, tanggal 14 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 24, tanggal 15 Mei 2014;
Daily Drilling Report No. 28, tanggal 19 Mei 2014;
Surat SOMASI Ke-2 No. 053/PID.30-TPGP/0415 tanggal 14
April 2015;
Surat PENOLAKAN HAK TAGIH No. 063/PID.30-TPGP/0415
tanggal 22 April 2015;
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 108 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali beberapa bukti dan Termohon yang tidak dapat
menunjukkan surat aslinya, karena hasil print out atau fotocopy, namun keberadaannya tidak dibantah oleh Pemohon,
oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan seorang ahli, yang telah memberi keterangan
di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
Ahli: SRI JOKO SURATRI:
Bahwa yang dimaksudkan dengan DDR adalah Daily Drilling Report atau laporan harian pengeboran;
Bahwa yang dimaksudkan dengan Back Reaming Up and Down di dalam bukti TP - 32 adalah pipanya diputar
dan diangkat naik turun dari 198 m ke 90,86 m;
Bahwa yang dimaksudkan dengan Top Drive adalah kebocoran pada Drive licking (kebocoran pada top Drive
pemutar pipa). Sehingga bila ada kebocoran maka Drive tidak bisa bekerja maksimal;
Bila top Drive bocor maka didraulik tidak akan bekerja sempurna karena putaran pipa tidak sempurna;
Bila hal tersebut diatas terjadi maka pengeboran harus dihentikan karena bila tidak maka bisa merusak Top
Drive karena ada kerusakan seal;
Bahwa di dalam bukti TP-36 tertera tulisan Try to up And Down stringdue do release stuck Pipe picik uap string
f/593.20m do 591-79 mw/rotate string ram 64 max 41 ton string Weights maksudnya adalah : bahwa pipa sudah
terjepit pada kedalaman 593, pipa Cuma bisa bergerak 2 meter, putaran 64 dan diangkat tidak bisa memutar
terus karena terjepit) dan GPM-5 barrel /menit;
Bahwa diantara hal-hal yang bisa menyebabkan Top Drive jatuh dalam hal ini adalah karena Top Drive diputar
dalam keadaan terjepit;
Bahwa pipa disamping memutar karena dalam keadaan terjepit dan terdapat pukulan sehingga berakibat las-
lasan menjadi retak;
Mengenai hal tersebut bisa dicegah bila pada saat bekerja selalu dikontrol,karena bila ada kesalahan sedikit saja
akan membahayakan pekerja;
Karena top Drive adalah hydraulic maka apabila mengalami kerusakan bisa berakibat ke mana-mana;
Bahwa pipa bisa terjepit dikarenakan kurang bersihnya saat mengambil serbuk bor (bisa berupa batu dan
pasir);Hal. 109 dari 119 halaman, Pfs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAlLIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mengajukan
kesimpulannya secara tertulis, untuk Pemohon bertanggal 23 Juni 2015 sedangkan Termohon bertanggal 24 juni 2015 ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita
acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM EKSEPSI:Menimbang bahwa Termohon di dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;
1 Bahwa materi perkara yang disengketakan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga tetapi
kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan sengketa yang diuraikan dalam permohonan berkaitan
dengan wan prestasi yaitu Pemohon Pailit tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pengeboran Research Well dan Coring
No.001.PJ/060/TERMOHON PAILIT/2014 bertanggal 14 April 2014 dan Amandemen Surat Perjanjian No.: Amand.
001.PJ/060/TERMOHON PAILIT/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang telah disepakati antara Pemohon (PT. Wirana DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nusantara Energy) dengan Termohon Pailit (PT Tangkuban Parahu Geothermal Power) sesuai kontrak selama 28 hari
yaitu dikarenakan terjadinya kegagalan pada peralatan Drilling Rig secara berulang-ulang;
2 Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara Aqua dikarenakan di dalam perjanjian yang dibuat antara
Pemohon dengan Termohon telah disepakati bila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara arbritase
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Termohon dan bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa eksepsi yang pertama yang diajukan oleh Termohon Pailit tersebut adalah berkaitan
dengan eksepsi kompetensi absolut;
Menimbang, bahwa untuk menentukan Pengadilan mana ,yang berwenang mengadili perkara Pemohon
merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga, maka majelis haruslah meneliti dengan seksama
bukti-bukti yang diajukan dipersidangan karena bila permasalahan yang disengketakan merupakanHal. 110 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
masalah wanprestasi maka merupakan kewenangan pengadilan Negeri dan karenanya harus diajukan dalam bentuk
gugatan perdata, namun bila materi perkaranya berkaitan dengan tagihan hutang dari dua Kreditur atau lebih yang
sudah jatuh tempo dan belum dibayar, maka merupakan materi kepailitan dan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga;
Menimbang, bahwa karena untuk memeriksa materi eksepsi tersebut saling berkaitan dengan materi pokok
perkara maka mengenai materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara
dalam artian bila setelah dipertimbangkan ternyata sengketanya adalah mengenai wanprestasi maka permohonan pailit
akan ditolak dan dianjurkan untuk diajukan gugatan wanprestasi dalam perkara perdata namun apabila merupakan
masalah kepailitan maka akan diputus sesuai dengan hukum kepailitan;
Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Termohon Pailit yang pertama tersebut haruslah
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi eksepsi yang kedua yang menyatakan bahwa yang
berwenang menyelesaikan perkara Aquo adalah Lembaga Arbitrase dan bukan Pengadilan Niaga, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa di dalam pasal 303 Undang-undang No.37 tahun 2004 telah diatur:
“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang
terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan peernyataan
pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1”;
Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.45 K/Pdt-Sus/2013
dalam perkara Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT. Pupuk Sriwijaya Palembang terhadap PT. Sri
Melamin Rejeki disebutkan dalam salah satu pertimbangannya bahwa klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian
antara Pemohon dan Termohon tidak menghalangi suatu permohonan pailit yaitu dengan merujuk pasal 303 Undang-
undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka majelis berpendapat bahwa
kesepakatan penyelesaian arbitrase yang disepakati antara Pemohon dengan Termohon tidak menghalangi diajukannya
permohonan pailit dari Pemohon;Hal. 111 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon tidak beralasan
dan haruslah ditolak;
DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pailit dari Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut di
atas dalam Surat Permohonannya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa permohonan pailit oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon (PT.WIRANA
NUSANTARA ENERGY) telah memohonkan agar Termohon (PT.TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL
POWER) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon memiliki 2 (dua) Kreditor dan tidak
terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana Pemohon telah
mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: Termohon telah menggunakan jasa Pemohon untuk melaksanakan
pekerjaan pemboran panas bumi di Sumur Kancah 3 Jawa Barat yaitu berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran
bertanggal 15 April 2014;
Bahwa karena Jasa Pemboran tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit sebagaimana dalam Perjanjian
Pemboran No.001.PJ/060/TPGP/2014 bertanggal 15 April 2014, maka Termohon haruslah membayar imbalan
yang telah diperjanjikan;
Bahwa memang benar selama pelaksanaan pemboran pernah terjadi kerusakan Rig, namun setelah sempat
diadakan kesepakatan dengan Termohon dan disepakati untuk diganti Rig yang baru, namun setelah diadakan
perbaikan Rig dan petugas lapangan Termohon menyetujuinya untuk digunakan Rig yang telah diperbaiki, maka
pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan; Bahwa karena pemboran telah dilaksanakan, maka Termohon haruslah
membayar tagihan-tagihan yang telah disepakati dalam perjanjian Pemboran tersebut;
Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, dimana Termohon
menyatakan:
Menolak membayar tagihan-tagihan yang diajukan Pemohon dikarenakan Pemohon tidak dapat melaksanakan
kewajiban pemboran sesuai kontrak yaitu 28 hari yang disebabkan oleh terjadinya kegagalan (malfunction) pada
peralatan Drilling Rig secara berulang-ulang;
Bahwa telah ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan pemboran yaitu bertanggal 15
April 2014 dan amandemen perjanjian bertanggal 16 Juni 2014;Hai. 112 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
Bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa penggantian Rig yang baru biaya-biayanya
adalah tanggung jawab Pemohon;
Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat
yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 161 B;
Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda TP - 1
sampai dengan TP - 40;
Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat. Termohon juga mengajukan seorang ahli.
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sepanjang relevan dengan permasalahan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dibuktikan Termohon dapat dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ;
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;
Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan
apabila terdapat fakta atau kaadaan yang terbukti secara eederhona bahwa persyaratan untuk dinyalakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini Pemohon
adalah Kreditor atas diri Termohon dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada
Pemohon (Kreditor);
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan", sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan
“Debitor adalah orang yangHal. 113 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”:
Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah tentang apakah benar Pemohon mempunyai piutang kepada
Termohon baik karena ada perjanjian atau karena Undang-Undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka
Pengadilan;
Menimbang, bahwa untuk itu perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari bukti P - 55/TP - 1 (Perjanjian Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di
WKP Tangkuban Perahu Jawa Barat Indonesia ) serta bukti TP - 2 Amandemen Surat Perjanjian antara Pemohon
dengan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon (PT. Wirana Nusantara Energy) dengan Termohon (PT. Tangkuban
Perahu Geothermal Power) telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pemboran panas bumi di Sumur Kancah 3 Jawa
Barat dimana Termohon adalah sebagai pemberi kerja sedangkan Pemohon adalah sebagai pelaksana kerja;
Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut telah disepakati lingkup pekerjaan-pekerjaan yang harus
dilakukan oleh Pemohon dan ketentuan-ketentuan pembayarannya;
Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut Pemohon selanjutnya melakukan pekerjaan
Pemboran dengan menggunakan alat-alat (termasuk Rig BSA # 1) yang menurut bukti-bukti (P - 58, P - 59 dan P - 60)
telah disepakati, diadakan pengecekan dan telah mendapatkan sertifikasi kelayakan dari kementrian ESDM;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di dalam permohonan dan
Jawabannya serta dari bukti-bukti P - 102, P - 105, P - 106, P - 107, TP - 30, TP - 31 didapatkan fakta bahwa pada saat
pelaksanaan pengeboran sempat terjadi kemacetan dikarenakan adanya kerusakan terhadap Rig BSA # 1 sehingga
pelaksanaan pemboran terhenti dan selanjutnya diadakan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yaitu
berkaitan dengan penggantian Rig baru dan disepakati akan diganti dengan biaya Pemohon (dituangkan dalam Minute
of Emergency Meeting);
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P - 45, P - 46, P - 47 didapatkan fakta bahwa setelah diadakan perbaikan
terhadap Rig yang rusak tersebut selanjutnya dengan persetujuan Termohon (dalam hal ini disetujui petugas lapangan
Sigid D. Nugroho selaku Kepala Teknik Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal 25 AgustusHal. 114 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2014 maka dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki);
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeboran lanjutan ternyata akhirnya pelaksanaannya kurang lancar
dan telah dibicarakan antara Pemohon Pailit dengan Termohon pailit sebagaimana bukti P - 50, P - 51 dan P - 52 dan
dipandang perlu adanya: a). Pekerjaan finishing b). Penyemenan c). Pelumasan peralatan pemboran supaya pipa tidak
macet d) Penyediaan bahan bakar solar, e) Stanby Rate. f). Cementing unit standby dan g) Pemasangan tutup sumur
yang semuanya telah dilakukan Pemohon dan membutuhkan biaya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 6
Perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon dan mengenai
pembayarannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati bukti TP - 1, Perjanjian No. 001.PJ/060/
TPGP/2014, bertanggal 15 April 2014 serta TP - 2, Amandemen Surat Perjanjian No. 001.PJ/060/TPGP/2014, tanggai DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16 Juni 2014 yang dibuat antara Pemohon dan Termohon dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa
pembayaran terhadap pekerjaan dibayar secara lumpsum;
Menimbang, bahwa dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pemohon berkaitan dengan Perjanjian,
Pemohon mengajukan tagihan-tagihan yang harus dibayar Termohon yaitu bukti P - 1 sampai dengan P - 39;
Menimbang, bahwa mengenai Invoice/tagihan-tagihan tersebut di dalam perjanjian disepakati harus diajukan 5
(lima) hari sebelumnya dan setelah majelis mencermati tagihan-tagihan tersebut (Invoice bukti P - 1 sampai dengan P -
39 serta bukti P - 40 dan P - 41) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian dan telah disampaikan kepada
Termohon serta telah diadakan somasi yang pertama (bukti P - 61) dan Somasi kedua (bukti P - 63) tidak ada
pembayaran oleh Termohon maka menurut hemat Majelis Hakim tagihan-tagihan yang dibuat Pemohon tersebut telah
jatuh tempo untuk dibayarkan;
Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat tagihan yang harus dibayar oleh Termohon Pailit
kepada Pemohon Pailit, sehingga dalam hal ini Pemohon Pailit sebagai yang berhak menerima pembayaran yaitu
sebagai Kreditor yang memiliki piutang kepada Termohon (PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power) yang dalam hal
ini disebut sebagai Debitor yang memiliki hutang;Hal. 115 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILiT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menimbang, bahwa di samping Pemohon Pailit, di persidangan dari bukti-bukti KL - 1 sampai dengan KL -
12b didapatkan fakta bahwa terdapat Kreditur lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri, yaitu selaku pihak yang membeli
sebagian tagihan Pemohon Pailit (PT. Wirana Nusantara Energy) kepada Termohon Pailit (PT. Tangkuban Parahu
Geothermal Power) sebesar US $ 3,451,787,77 (Tigajuta Empatratus Limapuluh Saturibu Tujuhratus Delapanpuluh
Tujuh dan Tujuhpuluh Sen US Dollar) dan Rp 618.926.875,00 (Enamratus Delapanbelasjuta Sembilanratus Duapuluh
Enamribu Delapanratus Tujuhpuluh Lima Rupiah) yang dibeli oleh PT. Tridaya Sakti Mandiri dengan sekurang-
kurangnya atau setara dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Limabelasmilyar Rupiah dan Rp. 5.000.000.000,-
(Limamilyar Rupiah), yaitu didapatkan berdasarkan;
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang bertanggal 27 Maret 2015 ( bukti KL - 2 /P - 66);
Perjanjian Jual Beli piutang bertanggal 09 April 2015 ( bukti KL - 4/P - 67 );Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih) nomor 16 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris
Emmyra Fauzia Kariana,SH.Mkn (bukti KL - 6 /P - 68);
Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih (Cessie) tertanggal 16 April 2015 (bukti KL-7/P-69);
Menimbang, bahwa terhadap tagihan-tagihan sebagaimana tersebut dari bukti-bukti yang diajukan Kreditur
Lain tersebut Termohon menolaknya dengan alasan tidak ada hak tagih apapun dari Pemohon Pailit terhadap
Termohon Pailit (bukti TP - 40);
Menimbang, bahwa meskipun ditabatah oleh Termohon,namanu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
Kreditor Lain, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon terbukti
memiliki utang kepada Pemohon dan Kreditur lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri dan atas hutang tersebut telah jatuh
waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas , dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana
dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk Termohon dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2Hal. 116 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi eksepsi Termohon berkaitan dengan Wanprestasi, dikarenakan
kesepakatan untuk mennyelesaikan pengeboran dalam waktu 28 hari kalender telah disepakati untuk diperpanjang
antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana bukti TP - 2, sedangkan ternyata Termohon mempunyai hutang
kepada 2 (Dua) kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim
adalah perkara yang berkaitan dengan kepailitan, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadilinya:
Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon telah
diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena
itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon tentang agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya
dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya
dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/
boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah ditunjuk Kurator;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat LUKMAN ARIFIN, S.H., dari
Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 45 E, Cikini, Jakarta 10330, Sertifikat Kurator dan
Pengurus, tanggal 11 Oktober 2008, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AH U. AH. 04.03-55 dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, sebagai Kurator, oleh karena
menurut hukum berdasarkan bukti P - 8 , P - 88, P - 90 dan P - 91, maka Majelis Hakim menyetujuinya dan
permohonan/tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan;Hal. 117 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menimbang, bahwa di samping pengangkatan Kurator tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan
juga harus ditunjuk Hakim Pengawas;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka
Majelis Hakim menyetujui dan mengangkat Baslin Sinaga, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena
permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada
Termohon patut dikabulkan;
Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 2 ayat
(1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang ;
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Termohon;
DALAM POKOK PERKARADisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
2 Menyatakan Termohon PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power, yang beralamat di Gedung PT. Indonesia
Power Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 Jakarta -12950 dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3 Mengangkat Baslin Sinaga, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai
Hakim Pengawas;
4 Mengangkat LUKMAN ARIFIN,SH dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 45 E,
Cikini, Jakarta 10330, Sertifikat Kurator dan Pengurus, tanggal 11 Oktober 2008, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan
Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-55 dari Menteri Hukum dan Hak AsasiHal. 118 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, sebagai Kurator;
5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp. 326.000,-
(Tigaratus Duapuluh Enamribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2015 oleh kami Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., sebagai
Ketua Majelis, Wiwik Suhartono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2015 oleh
Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum, Hakim Ketua, Wiwik Suhartono, S.H., M.H. dan Mas’ud, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.
Hakim-hakim AnggotaWiwiek Suhartono, SH., MH.Hakim KetuaDidiek Riyono Putro, SH., M.Hum.Mas’ud, SH., MH.
Panitera Pengganti,
Wiji Astuti, SH. MH.Perincian biaya.:1 PNBP....................................... Rp2 ATK ....................................... Rp3 Redaksi.................................... Rp4 Materai ................................... Rp5 Panggilan................................. Rp6 PNBP Panggilan...................... Rp30.000,75.000,0 -0 -
0 - 10.000,-Jumlah.................................. Rp 326.000,-;(Limaratus Duapuluh Enamribu Rupiah)Hal. 119 dari 119 halaman, Pfs.Perk.No.09/Pdf.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jlct.Pst.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Recommended
