1
Laporan Delegasi DPR RI
Ke Sidang WTO Public Forum 2016: Inclusive Trade
The 37th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference
on the World Trade Organization (PC WTO)
Jenewa, 27-29 September 2016
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada tanggal 27-29 September 2016, WTO menyelenggarakan WTO Public
Forum di markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Mengambil tema besar
“Perdagangan yang Inklusif”, even ini terdiri dari 100 rangkaian acara yang
mengundang para pembicara dari kalangan kepala negara, pengusaha,
akademisi, parlemen, serta organisasi internasional untuk mendiskusikan isu
hangat terkait perdagangan. Tercatat 2.000 peserta menghadiri Public Forum
2016, rekor peserta terbanyak sepanjang 15 tahun pelaksanaan event ini.
Sementara pada tanggal 28 September 2016, IPU menyelenggarakan The 37th
Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the
World Trade Organization (PC WTO) di Markas Besar IPU di Jenewa. Acara ini
dihadiri perwakilan dari 10 parlemen negara anggota steering committee,
Parlemen Eropa, serta perwakilan dari WTO.
Dasar Pengiriman Delegasi
Partisipasi Delegasi DPR RI dalam WTO Public Forum 2016 pada tanggal 27-29
September 2016 di Kantor WTO, Jenewa, didasarkan pada Surat Keputusan
Pimpinan DPR-RI Nomor: 88/PIMP/I/2016-2017 tanggal 9 September 2016
tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
untuk menghadiri the Annual World Trade Organization (WTO) Public Forum
2016, di Jenewa Swiss.
2
A. Susunan Delegasi
Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the
Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut:
1. Yth. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Delegasi/ F-PD
2. Yth. Charles Honoris, anggota delegasi/ F-PDIP
B. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi
Pengiriman delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the
Framework of WTO Public Forum 2016 bertujuan untuk menjalankan
amanat UU MD3. Sesuai dengan UU MD3 DPR RI pada periode 2014-
2019 tidak hanya memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan
pengawasan, tetapi juga diberi mandat untuk menjalankan fungsi
representasi dan second-track diplomacy untuk mendukung kebijakan
politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.
C. Misi Delegasi
Misi delegasi DPR RI dalam acara WTO Public Forum 2016 dan the 37th
Session of the Steering Committee of the, antara lain adalah:
1. Memperkuat kerja sama dalam kerangka multilateral dengan
negara-negara anggota IPU;
2. Memperdalam pemahaman mengenai isu terkini dalam
perdagangan global seperti Global Value Chain, UMKM, serta
pembangunan berkelanjutan.
3. Memperjuangkan isu yang menjadi perhatian besar bangsa
Indonesia misalnya: untuk meningkatkan peran UMKM Indonesia
dalam rantai nilai global serta posisi Indonesia terkait kebijakan
perdagangan internasional.
4. Memelihara dan memperkuat persahabatan dengan negara-
negara yang memiliki kesepahaman mengenai pentingnya
transparansi WTO dan pertanggungjawaban WTO terhadap publik.
3
D. Persiapan Pelaksanaan Tugas
a. Persiapan Materi
Materi Delegasi DPR RI dipersiapkan oleh Tenaga Ahli BKSAP dan disusun
berdasarkan masukan yang komprehensif dari Perwakilan Tetap
Republik Indonesia di Jenewa, Kementerian Luar Negeri, dan
Kementerian Perdagangan.
b. Rapat Delegasi
Sebelum pelaksanaan Parliamentary Session within the Framework of
WTO Public Forum 2016 , Delegasi DPR RI telah mengadakan rapat
delegasi di Ruang Rapat BKSAP.
I. ISI LAPORAN
PERTEMUAN dengan United Nation International Strategy for Disaster
Reduction (UNISDR)
Pada hari Senin, 26 September 2016, delegasi Indonesia melakukan pertemuan
bilateral dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser di kantor UNISDR di 9-11 rue de
Varembe, Jenewa. UNISDR merupakan badan PBB yang menangani
penanggulangan bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan
bahwa pada tahun 2004 Indonesia dilanda salah satu bencana terdahsyat
dalam sejarah. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang diikuti oleh tsunami,
menimbulkan korban hingga 250.000 jiwa serta menimbulkan kerugian lebih
dari US$4 miliar. Sejak bencana tersebut, atas inisiatif pemerintah di bawah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Indonesia ditetapkan. Presiden kemudian membentuk Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2008.
4
Pasca tsunami, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi guna
mengantisipasi ancaman serupa. Sistem peringatan dini disejumlah daerah
disiagakan, serta mendidik masyarakat melalui simulasi bencana agar lebih siap
ketika bencana melanda. Presiden kemudian menjadikan isu lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana menjadi prioritas ke-9 dari 11 Prioritas Nasional
Program Pemerintah 2010-2014. Dengan dukungan DPR, Presiden
mendapatkan dukungan penganggaran APBN yang terus meningkat baik.
Nurhayati menambahkan, kesuksesan Indonesia dalam usaha
penganggulangan bencana diakui oleh dunia internasional yang ditandai
dengan diberinya penghargaan “UNISDR Global Champion of Disaster Risk
Reduction” kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.
Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga banyak menyinggung terkait
perubahan iklim. Ia menyampaikan Indonesia yang terletak pada ring of
fire merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti tanah longsor dan banjir,
dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Nurhayati juga
menekankan bahwa perubahan iklim lebih berbahaya dibandingkan terorisme.
Robert Glasser menekankan pentingnya Sendai Framework Disaster Risk
Reduction (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan sebuah lanjutan dari Hyogo
Framework for Action yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2015. Sendai
Framework merupakan sebuah kesepakatan sukarela yang tidak mengikat yang
mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko
bencana. Peran tersebut dapat dibagi antara pemerintah, pihak swasta, dan
pihak yang berkepentingan lain.
Sendai Framework memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan kerugian dari
bencana, melindungi aset ekonomi, fisik, sosial, serta budaya dan lingkungan.
Pertemuan ditutup dengan kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dan
bekerjasama di masa depan.
5
Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser
WTO PUBLIC FORUM
Acara WTO Public Forum 2016 dibuka dengan OPENING PLENARY DEBATE
yang mengambil tema “Inclusive Trade” Acara ini berlangsung di Room CR,
Markas WTO pukul 9.30-12.00 waktu Jenewa. Sesi yang dimoderatori oleh Liu
Xin, Chief Correspondent of CCTV menghadirkan para panelis antara lain:
1) Roberto Azevêdo, Director- General of the World Trade Organization
(WTO)
6
2) Cecilia Malmström, EU Trade Commissioner
3) Hanne Melin, Director of Global Public Policy, eBay
4) Roy Ombatti, Founder of African Born 3D Printer
5) John Danilovich, Secretary General of the International Chamber of
Commerce
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevêdo dalam sambutannya menekankan
bahwa perdagangan telah menjadi salah satu senjata utama dalam memerangi
kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan global telah
mengangkat satu miliar orang keluar dari kemiskinan di negara-negara
berkembang. Perdagangan juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, data
dari WTO menunjukkan, telah terjadi penurunan yang sangat signifkan dalam
perdagangan dunia tahun 2016 yang diperkirakan akan mencapai titik
terendah sejak krisis finansial 2008.
Sayangnya, manfaat dari perdagangan belum dapat menjangkau banyak pihak.
Karena itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik dari setiap pihak serta
didukung oleh kebijakan yang tepat. Dibutuhkan upaya yang keras dari setiap
negara untuk menciptakan perdagangan yang inklusif yang dapat dinikmati
banyak orang.
Roberto Azevêdo menambahkan, dibutuhkan tiga sistem untuk menciptakan
perdagangan yang inklusif, yakni: (1) sistem yang responsif terhadap mereka
yang sangat membutuhkan, (2) sistem yang dapat membuka jalan untuk
pertumbuhan serta (3) sistem yang dapat mendukung negara miskin, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, serta mereka yang
termarjinalkan agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi global.
Kemajuan teknologi dan inovasi turut memengaruhi perdagangan global.
Tercatat, perdagangan melalui internet atau e-commerce mencapai US$22
triliun pada 2015 dan diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi UMKM yang dapat memasarkan produknya
keluar negeri serta dapat memeroleh bahan baku yang lebih murah. UMKM
sangat perlu memanfaatkan perkembangan teknologi ini agar tidak semakin
7
tertinggal oleh negara maju. Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan untuk
membantu masyarakat terhadap volatilitas perekonomian global. “Kerjasama
antar beragam instansi pemerintah dalam bidang keuangan, pendidikan, dan
pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan.” Tutup
Azevedo dalam pembukaannya.
“Ketidaksetaraan menjadi risiko utama untuk perdamaian dan keamanan,"
ungkap Menteri Perdagangan dan Investasi Nigeria Okechukwu E. Enelamah
dalam paparannya. Ia menyampaikan bahwa Nigeria telah melakukan beragam
upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya
meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement),
yang secara signifikan akan mengurangi biaya perdagangan untuk bisnis di
negara-negara berkembang, terutama untuk UMKM. Nigeria juga telah
memantapkan dirinya sebagai pusat pengembangan start-up di Afrika.
Nigeria berkeyakinan bahwa untuk mencapai perdagangan yang inklusif,
dibutuhkan kerjasama dari sisi domestic dan internasional. Okechukwu
Enelamah berpendapat, peraturan yang disepakati secara multilateral tidak
akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh reformasi kebijakan yang
berkelanjutan oleh negara anggotanya. Negara anggota perlu memodernisasi
perekonomian domestic, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
serta memberantas korupsi.
Komisioner Perdagangan untuk Uni Eropa Cecilia Malmström menjadi panelis
berikutnya. Menurutnya, pentingnya tema acara WTO tahun ini yakni
Perdagangan Inklusif dikarenakan banyak orang di dunia tidak merasa terlibat
dalam perdagangan global yang telah menyebabkan sentimen anti-globalisasi
mencuat di seluruh dunia.
"Dunia membutuhkan jenis baru kebijakan perdagangan," tambah Malmström.
Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah strategis diantaranya dengan
menekankan pentingnya rantai nilai global (global value chain) dan
perkembangan ekonomi digital yang merupakan fenomena perdagangan
global terkini, serta dengan membuat beragam kebijakan perdagangan yang
lebih transparan, dan memastikan bahwa kebijakan perdagangan selalu
8
didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, melindungi hak konsumen serta
ramah lingkungan.
Hanne Melin, Direktur Kebijakan Publik eBay, yang merupakan salah satu e-
commerce terbesar di dunia, menyoroti pentingnya perdagangan berbasis
teknologi dalam mempromosikan inklusivitas. Yang unik dalam perekonomian
saat ini adalah bahwa teknologi memungkinkan UMKM dapat terlibat dalam
perdagangan global. Jika dulu UMKM berfokus pada pasar domestic, kini
berkat perkembangan teknologi, UMKM dapat memasarkan produknya keluar
negeri.
John Danilovich, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce,
menekankan sulitnya UMKM dalam akses pendanaan. Hampir dua-pertiga dari
permohonan kredit oleh UMKM ditolak oleh bank, dan Bank Pembangunan
Asia (Asian Development Bank) memperkirakan kekurangan pembiayaan
perdagangan global mencapai US$1,6 triliun. “Kemudahan terhadap akses
pendanaan merupakan salah satu resep untuk mencapai perdagangan inklusif”
tutupnya.
Plenary session ditutup oleh Roy Ombatti, African Born 3D Printer. Ia bergerak
dalam program "Happy Feet", dimana ia menggunakan printer 3D untuk
membuat sepatu dari bahan yang daur ulang untuk orang-orang yang kakinya
cacat karena infeksi, penyakit yang lazim terjadi di Kenya.
Mr Ombatti mendesak para pembuat kebijakan untuk fokus pada pengusaha
kecil dan mikro dan memberi mereka sistem yang tepat untuk berkembang.
Dia mencatat bahwa perusahaannya harus menolak banyak permintaan dari
luar negeri karena sulit dan mahalnya biaya untuk ekspor produknya ke luar
negeri. "Beri kami kesempatan yang adil dan dukungan yang tepat, dan saya
yakin kita dapat membantu banyak orang," tutupnya yang disambut meriah
oleh hadirin.
Terkait sesi pembukaan diatas, posisi Indonesia pada dasarnya senantiasa
mendukung kerja sama perdagangan yang bersifat inklusif dan transparan,
karena perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
9
signfikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta membantu mengurangi
kemiskinan.
Indonesia saat ini terlibat aktif dalam beragam perundingan terkait akses pasar
di WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap ingin mendasarkan
perundingan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan tujuan pembangunan
dalam Agenda Pembangunan Doha. Di sisi lain, UMKM yang merupakan tulang
punggung perekonomian Indonesia, turut menjadi prioritas dalam agenda
perdagangan global bagi Indonesia.
10
PLENARY SESSION 2
WORLD TRADE REPORT 2016 LAUNCH
Inclusive Trade and SMEs
Pembicara:
1. Roberto Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO
2. Liam Fox, Sekretaris Negara untuk Perdagangan Internastional Britania
Raya.
3. Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO
4. Hildegunn Nordas, Analis Senior Kebijakan Perdagangan OECD
5. Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp Capital Fund
6. Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest
7. Sherill Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa
Setelah istirahat makan siang, acara dilanjutkan dengan plenary session bagian
kedua yang mengambil tema Perdagangan Inklusif dan UMKM. Acara
dilaksanakan pada pukul 14.30 hingga 16.00 di Conference Room WTO. Acara
dibuka dengan peluncuran buku “WTO Trade Report 2016” oleh Roberto
Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO. Buku tersebut berisi diantaranya tantangan
11
dan peluang yang dihadapi UMKM dalam perdagangan global dan bagaimana
sistem serta kebijakan perdagangan global mampu mendorong partisipasi
UMKM di pasar internasional.
Dalam paparannya, Roberto Azevêdo menyampaikan bahwa UKMM mensuplai
90% lapangan pekerjaan di banyak negara. Data juga menunjukkan, satu dari
tiga UKM di negara-negara berkembang dimiliki oleh perempuan. “Dengan
meningkatkan peluang UKMM agar lebih terlibat perekonomian global, kita
dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan orang” paparnya. Sudah
menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa sistem perdagangan
global benar-benar inklusif untuk UKM, dan kita juga harus melihat tantangan
yang mereka hadapi dalam perekonomian global serta apa yang dapaty kita
lakukan untuk membantu. Diharapkan pertanyaan tersebut dapat terjawab
dalam buku WTO Trade Report 2016 yang segera diluncurkan.
Beberapa data menarik dari buku tersebut diantaranya adalah secara global,
bank menolak 50% permintaan kredit dari perusahaan kecil, dibandingkan
dengan hanya menolak 7% permintaan dari perusahaan besar. Akses terhadap
pendanaan memang masih menjadi momok bagi UMKM di beberapa negara.
“Saya berharap buku ini serta diskusi yang kita lakukan dalam acara ini dapat
membantu menjawab permasalahan yang UMKM hadapi.”
Perdagangan harus bebas dan adil, sekretaris negara urusan perdagangan
Inggris Liam Fox membuka paparannya. Inggris telah memiliki sejarah panjang
dalam mendukung perdagangan bebas, dikarenakan besarnya manfaat yang
dapat dirasakan oleh negara. Perdagangan bebas menempatkan konsumen
sebagai prioritas nomor satu dan mendorong negara untuk memiliki
spesialisasi dalam menciptakan produk yang berkualtias tinggi, memiliki
produktivitas yang tinggi dan efisien berdasarkan kemampuan dan sumber
daya yang dimiliki.
Liam Fox berpendapat bahwa kita harus menghindari praktik proteksionisme
dan isolasi yang dapat menimbulkan gejolak dan instabilitas dalam
perekonomian yang berakibat buruk bagi masyarakat. Ia juga berpendapat
bahwa UMKM merupakan urat nadi dari perekonomian. UMKM di Inggris
12
mencakup 99% dari total usaha serta mempekerjakan 15 juta orang. Untuk
mendorong UMKM agar dapat berpartisipasi di era globalisasi, pemerintah
Inggris berencana pada 2017, 95% pelaku usaha di Inggris memiliki jaringan
internet yang super cepat. Sebagai penutup, Liam Fox menyinggung mengenai
peran perempuan dalam perdagangan global. Dengan 10 juta UMKM diseluruh
dunia dimiliki oleh perempuan, Liam Fox mendukung program “She Trades
Initiative” untuk menciptakan satu juta wirausahawan wanita pada tahun
2020.
Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO menyampaikan bahwa
peluncuran buku WTO Trade Report 2016 dapat membantu memahami lebih
dalam peran UMKM dalam aktivitas ekonomi domestic dan dalam kancah
perdagangan global. Panel dilanjutkan oleh Hildegunn Nordas, Analis Senior
Kebijakan Perdagangan OECD menyampaikan WTO Trade Report 2016
mengandung informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan,
peniliti, serta pihak lain.
Panel juga diisi oleh Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp
Capital Fund, Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest, serta herill
Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa yang menyampaikan pandangan dari
sisi pelaku UMKM. Mereka berbagi pengalaman pribadi bagaimana memulai
UKM di negara mereka, serta kesulitan yang mereka hadapi. Mereka juga
menyampaikan pandangan mereka terkait pemberdayaan komunitas local
serta peran perempuan dalam perdagangan global.
Sebagai penutup, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih serta
menyinggung peran penting WTO Public Forum sebagai wadah untuk saling
berdiskusi dari berbagai pihak seperti pemerintahan, UMKM, donor, serta
institusi finansial.
Plenary Session WTO Public Forum 2016
How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A Legislative
Perspectives
Jenewa, 27 September 2016
Pada pukul 16:00-17:30 bertempat di Room S3, diadakan sesi parlemen yang
13
mengambil tema How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A
Legislative Perspectives. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dr.
Nurhayati Ali Assegaf menjadi salah satu panelis bersama dengan panelis lain
yakni:
1. Rodriguez-Pinero Inmaculada, anggota Parlemen Uni Eropa
2. Barbara Bijelic, OECD
3. Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan
Panel diskusi dimoderatori oleh Emma McClarkin yang merupakan anggota
Parlemen Uni Eropa. Presentasi pertama disampaikan oleh Rodriguez-Pinero
Inmaculada yang menyampaikan bahwa GVC merupakan kesempatan bagi
negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk
lebih terlibat dalam perdagangan internasional. Namun ia mengingatkan,
terdapat beragam tantangan yang dihadapi, diantaranya sulitnya akses
terhadap finansial serta hambatan tariff perdagangan.
Ia menyampaikan mengenai pentingnya peran UMKM dalam Ekonomi Eropa.
99,8% bentuk usaha di Eropa berbentuk UMKM yang berkontribusi 66,5% dari
total angkatan kerja serta menciptakan nilai tambah sebesar 57,6%. Rodrigiuez
Pinero juga menekankan besarnya manfaat yang dapat diperoleh UMKM
dengan terlibat dalam GVC seperti terbukanya akses ke pasar global, akses
terhadap pendanaan, meningkatkan produktivitas serta memicu pertumbuhan
teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan manajemen agar mampu
bersaing dengan pelaku usaha Negara lain.
Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara selanjutnya. Dalam
pemaparannya, Nurhayati menegaskan pentingnya dampak fenomena Nilai
Rantai Global (Global Value Chain) dimana proses produksi dari bahan mentah
hingga bahan jadi diproses di banyak negara. Data dari WTO menyebutkan,
GVC menyumbang 70% dari total perdagangan global. Nurhayati juga
menekankan pentingnya mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia untuk lebih terlibat dalam GVC.
14
Nurhayati turut menggarisbawahi pentingnya dibuat suatu kebijakan untuk
melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,
serta untuk menciptakan investasi yang berkeadlian yang dapat dinikmati
semua masyarakat. Nurhayati juga menyoroti agar kebijakan yang dibuat harus
mampu mendorong UMKM dalam negeri agar dapat menerima manfaat dari
GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi, pembangunan
kapasitas, serta transfer teknologi.
Sebagai tokoh perempuan, Nurhayati tidak lupa menekankan pentingnya
memberdayakan perempuan. Hingga saat ini, perempuan masih mengalami
ketimpangan dibanding pria terutama dalam bidang pendidikan, lapangan
pekerjaan, serta aktivitas ekonomi lainnya. "Pemberdayaan perempuan sejalan
dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati para
pemimpin dunia pada tahun lalu" tutupnya yang disambut tepuk tangan
meriah dari peserta.
Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan memberi contoh iPhone dalam
skema GVC. Komponen untuk merakit sebuah iPhone melibatkan banyak
perusahaan di berbagai negara. GVC memiliki peran sangat penting bagi
negara berkembang. Keterlibatan negara berkembang dalam GVC terus
meningkat, dari 20% pada 90an menjadi 40% saat ini. Saud Majeed
menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM
agar dapat terlibat dalam GVC, seperti menciptakan kondisi perekonomian
yang stabil, menciptakan iklim investasi yang sehat guna mendorong masuknya
investor, serta mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap UMKM.
Barbara Bijelic yang mewakili OECD menjadi pembicara berikutnya. Ia
memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD diantaranya
adalah masih kecilnya peran serta negara sedang berkembang (least developed
countries atau LDCs) dalam GVC. Dalam dua dekade terakhir, peran LDC telah
tumbuh dua kali lipat dari 6% menjadi 11%, namun angka ini masih sangat kecil
dan sebagian besar terkonsentrasi di bidang pertanian, memiliki nilai tambah
yang kecil, dan padat karya.
15
Barbara Bijelic menambahkan, selain kebijakan perdagangan multilateral,
dibutuhkan juga kebijakan domestic yang mendukung UMKM baik dalam
bidang pendanaan, pelatihan, maupun akses ke pasar internasional. Untuk
melakukan hal ini, dibutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta.
Dalam sesi tanya jawab, Charles Honoris menyampaikan pandangannya serta
bertanya kepada panelis terkait peran penting e-commerce yang sangat
berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring kian mudahnya akses
internet. Dia bertanya bagaimana parlemen Pakistan dalam mendukung e-
commerce.
Plenary session yang berlangsung selama 90 menit tersebut berjalan dengan
sangat menarik dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta.
Di akhir pemaparannya, Nurhayati melontarkan pernyataan tegas “jangan
sampai GVC menjadi bentuk kolonialisme baru dari negara maju terhadap
negara miskin”
17
37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO
Jenewa, 28 September 2016
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf
menjadi perwakilan Indonesia dalam acara 37th Steering Committee of the
Parliamentary Conference on the WTO. Pertemuan tersebut diikuti oleh 10
perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh
Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade
Organization (WTO). Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU
tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja
WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan
perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama (draft
statement).
Acara ini dipimpin oleh Co-Chairman of the PCWTO, Mr. Krister Ȫrnfjäder, MP
(Sweden), dan Mr. Bernd Lange, Chairman of the Committee on International
18
Trade of the European Parliament. Selain itu, hadir dan memberikan sambutan
Sekjen IPU Martin Chungong.
Menjadi pembicara pertama dalam acara kali ini adalah Deputi DIrektur
Jenderal PCWTO, Mr. Karl Brauner. Dalam sambutannya, ia menyampaikan
pentingnya peran parlemen dalam perdagangan global, tidak hanya dalam
meratifikasi perjanjian. Di banyak negara saat ini timbul kecenderungan anti-
perdagangan. Dimana perdagangan global dipandang sebagai bentuk
kolonialisme modern, yang hanya menguntungkan segelintir negara. Karena
itu, menjadi tugas bersama tiap negara anggota WTO agar manfaat
perdagangan dapat dinikmati setiap negara tanpa terkecuali.
Karl Brauner yang berkewarganegaraan Jerman mengatakan bahwa
keterilibatan aktif Jerman dalam perdagangan internasional sangat membantu
ekonomi Jerman sehingga menjadi salah satu yang terbesar saat ini, serta
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perdagangan internasional telah menciptakan rantai nilai global (GVC) yang
tersebar di banyak negara. Ia memberi contoh Nutella, produk selai coklat yang
sangat digemari di Eropa. Nutella dimiliki oleh Ferrero Internasional,
perusahaan yang bermarkas di Luxembourg. Ferrero memiliki 10 pabrik coklat
yang tersebar di banyak negara, dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Australia.
Bahan pembuatan selai didatangkan dari banyak negara seperi kacang dari
Turki, coklat dari Pantai Gadung, serta vanilla dari Amerika. Dapat dilihat,
untuk membuat sekotak selai membutuhkan ribuan orang dari banyak negara.
GVC tidak hanya terkait produk jadi, namun juga servis. Di era globalisasi,
servis memegang peranan sangat penting, seperti di bidang telekomunikasi,
keuangan, asuransi, komputer, dan lain-lain. Dalam penutupan, Karl Brauner
menggarisbawahi bahwa telah banyak bukti jika perdahangan merupakan
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta
penurunan tingkat kemiskinan di banyak negara.
Namun ia juga mengingatkan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan
perdagangan yang adil. Karena itu menjadi tugas setiap negara untuk
19
menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya, disertai
pelatihan agar mampu bersaing dalam menciptakan produk dan jasa yang
berkualitas. Ia juga mendesak anggota WTO untuk mulai melaksanakan apa
yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya seperti perjanjian Nairobi.
Coleman Nee, ekonom senior dari WTO kemudian menyampaikan
perkembangan terkini perdagangan global. Data menunjukkan, pertumbuhan
perdagangan tahun 2016 akan menjadi yang terendah sejak terjadinya krisis
finansial tahun 2007. Pertumbuhan perdagangan pada 2016 hanya akan
mencapai 1,7% dan tumbuh tipis 1,8% tahun 2017. Perlambatan ini dipicu oleh
turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Brazil.
Mr. Dimitar Bratanov dari Acession Division menjadi pembicara selanjutnya.
Dalam paparannya, ia menyampaikan situasi terkini terkait keanggotaan
negara WTO. Saat ini anggota WTO sebanyak 164 negara, dengan 36 negara
anggota baru sejak tahun 1995. Selain itu, saat ini terdapat 19 negara yang
sedang dalam proses untuk menjadi anggota baru, dengan 6 diantaranya
merupakan negara LDC yakni Bhutan, Comorros, Equatorial Guinea, Ethiopia,
Sao Tome, dan Sudan.
Ia juga menambahkan manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota WTO,
diantaranya adalah dapat terlibat dalam perdagangan global terutama dari
terbukanya akses pasar, terhindar dari praktik proteksionisme, membantu
penyelesaian sengketa, serta dapat mendorong terciptanya pemerintahan
yang bersih dan transparan. Menjadi anggota WTO tidak hanya. Setiap negara
memiliki kekhasan tersendiri sehingga proses perundingan tiap negara dapat
berbeda satu sama lain. Kondisi ekonomi, geopolitik, maupun biaya
merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.
Ketua BKSAP terlibat aktif selama rangkaian acara. Pada sesi pertama,
Nurhayati menyampaikan bahwa perdagangan global dapat mengurangi
tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru. “Parlemen
Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat
mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan
20
kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara
miskin” paparnya.
Pada sesi kedua mengenai perkembangan terkini negara anggota baru WTO,
Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi
memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah
sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed
country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara.
Pada sesi ini Ketua BKSAP mengingatkan bahwa negara yang ingin bergabung
dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus,
negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan
dan membuka akses pasar yang diluar kemampuannya. “Negara anggota WTO
perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan
pembangunan negara tersebut”, saran Nurhayati.
Nurhayati juga menambahkan, Indonesia senantiasa mendukung program-
program untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu
kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapat
manfaat dari perdagangan global. Sebagai tokoh yang vokal terhadap
pemberdayaan perempuan, Nurhayati menyampaikan rekomendasi kepada
forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran
perempuan. “Perempuan tidak hanya sebagai tenaga kerja dan ikut serta
dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan
keputusan” sarannya.
Sesi terakhir yang merupakan sesi adoption of statement berlangsung sangat
menarik. Dratt statement tersebut berisi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), perempuan, dan anak muda dalam sistem
perdagangan global. Selain itu, negara anggota juga sepakat untuk
menciptakan kebijakan yang mendorong UMKM dan negara miskin agar lebih
terlibat dalam rantai nilai global (global value chain). Draft statement juga
berisi ucapan selamat untuk Afghanistan yang menjadi anggota terbaru WTO
yang ke 164.
21
Ketua BKSAP beberapa kali menyampaikan saran dan pendapatnya terkait
draft statement yang disiapkan oleh IPU, termasuk dimasukkannya paragraf
tambahan terkait pentingnya peran parlemen. Peran aktif Indonesia mendapat
apresiasi yang sangat tinggi dari negara lain dimana saran dan masukan yang
diajukan oleh Indonesia, diterima oleh forum untuk kemudian dijadikan
sebagai final statement.
HASIL - HASIL YANG DICAPAI
Pada akhir pertemuan, Delegasi DPR RI telah memberikan peran aktif melalui
berbagai usulan tambahan rancangan Outcome Document. Paragraf-paragraf
yang diusulkan Indonesia memberikan nuansa baru dalam agenda
pembahasan pertemuan tahunan PCWTO.
Outcome Document tersebut berisi poin-poin sebagai berikut:
1. Menyambut baik pelaksanaan WTO Public Forum dengan tema utama
“Perdagangan yang Inklusif”. Acara ini merupakan kesempatan yang
sangat baik bagi setiap pemegang kepentingan baik dari pemerintah
maupun swasta untuk bertukar pikiran terkait perdagangan global. Saat
ini perdagangan global sedang mengalami perlambatan disertai mulai
merebaknya sentimen anti globalisasi di banyak tempat.
2. Menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan perdagangan global
dapat dinikmati semua pihak, termasuk negara miskin, UMKM, serta
perempuan dan anak muda. Forum juga mendukung kebijakan bagi
negera berkembang dan LDC agar dapat lebih berpartisipasi dalam GVC.
3. Menegaskan kembali pentingnya anggota WTO dalam menjalankan
komitmen yang dicapai pada KTM ke-10 di Nairobi, Doha Development
Agenda, serta Bali.
4. Mendorong negara anggota WTO untuk membuat kebijakan yang
pragmatis, realistis, dan kreatif dalam persiapan pelaksanaan WTO
Ministerial Conference tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Amerika
Selatan.
5. Mengucapkan selamat kepada Afghanistan sebagai anggota ke-164 WTO
setelah proses panjang selama 12 tahun. Afghanistan merupakan negara
22
LDC ke-9 yang bergabung ke WTO serta telah meratifikasi Trade
Facilitation Agreement.
6. Menyambut baik semakin banyaknya negara yang telah meratifikasi
Trade Facilitation Agreement serta mendesak negara yang belum
meratifikasi. TFA akan resmi dimulai jika telah disetujui oleh dua-pertiga
anggota WTO. Saat ini 94 negara telah meratifikasi.
7. Mengakui bahwa perdagangan inklusif memegang peranan penting
dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals). Forum juga mendorong agar pemerintah turut
serta melibatkan parlemen dalam meformulasikan kebijakan demi
pencapaian TPB.
24
I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN
Acara WTO Public Forum 2016 dan sidang Tahunan IPU PCWTO berjalan
dengan lancar. Anggota mendapat beragam informasi menarik dan
teraktual terkait kondisi perdagangan global saat ini. Dalam acara
PCWTO, delegasi yang hadir juga aktif bertukar pandangan mengenai
beragam topik pembahasan dan menyetujui secara konsensus Outcome
Document yang diajukan Steering Committee.
Kehadiran Indonesia dalam sidang tahunan PCWTO memiliki nilai
strategis untuk mendorong kebijakan Indonesia terkait dengan
perdagangan internasional, UMKM, rantai nilai global, dan peran serta
parlemen terkait isu yang dibahas.
Ide untuk memasukan keterlibatan parlemen dalam formulasi kebijakan
untuk mencapai SDGs merupakan hasil dari proposal Indonesia yang
25
mendapat sambutan baik dari anggota Steering Committee lainnya serta
disepakati dalam final draft.
REKOMENDASI
Mendorong BKSAP DPR RI untuk mengkomunikasikan poin-poin penting
yang didapat selama acara WTO Public Forum maupun dalam Outcome
Document Steering Commitee kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan
DPR RI terutama Komisi VI yang menangani bidang perdagangan guna
memastikan tindak lanjut, sesuai mekanisme di DPR.
Menegaskan kembali pentingnya peran serta parlemen dalam
perumusan kebijakan internasional. Parlemen dapat dilibatkan dalam
beragam proses, seperti perumusan, negosiasi, dan ratifikasi. Oleh
karena itu, koordinasi dan kerja sama yang baik antara DPR RI dengan
stakeholders terkait, terutama Pemerintah melalui Kementerian
Perdagangan sebagai focal point negosiasi Indonesia di WTO menjadi hal
yang krusial.
Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia,
yang mencapai 97% dari seluruh bentuk usaha ekonomi, BKSAP DPR RI
menghimbau agar parlemen dan institusi pemerintah terkait untuk
senantiasa memberdayakan bentuk usaha ini. Saat ini terdapat 59 juta
unit UMKM yang mempekerjakan lebih dari 127 juta orang.
Isu integrasi ekonomi telah menjadi agenda di banyak kawasan, salah
satunya di Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Integrasi ekonomi menawarkan peluang sangat baik bagi tumbuhnya
UMKM di pasar global sehingga mendorong UMKM untuk meningkatkan
kualitas produk, produktivitas, serta model bisnisnya agar dapat bersaing
di pasar dunia. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja yang pada
gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, peran
UMKM Indonesia di pasar ekspor masih sangat kecil yakni baru sekitar
15%.
BKSAP mendorong penggunaan teknologi informasi seperti internet
untuk mendorong agar UMKM kita dapat lebih terlibat dalam rantai nilai
global. Pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta
26
orang, namun baru sangat sedikit UMKM Indonesia yang mampu
memanfaatkan internet agar produknya mampu menembus pasar
global. BKSAP DPR RI mendorong agar para pelaku UMKM dapat
diberikan bimbingan dalam penggunaan teknologi, karena jika tidak
mengikuti perkembangan, dipastikan UMKM kita akan semakin
tertinggal.
Mengingat besarnya peran perempuan dalam UMKM, BKSAP DPR RI juga
mendorong agar kebijakan serta program yang dibuat untuk memajukan
UMKM turut memasukan unsur perempuan.