KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARAKELOMPOK I NOMER ABSEN 1 81PENDAHULUANKerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukan bahwa, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Berdasarkan Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura2RevenuePenerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri

Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:1. Penerimaan Pemerintah Pusat2. Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi3. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3RevenueKekurangan Penerimaan Negara/daerah atau perusahaan Milik negara/daerah bisa berupa:Penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan/dipungut/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerahDenda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerahPenggunaan langsung penerimaan negara/daerahDana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas negara/daerahPenerimaan negara/daerah digunakan oleh instansi lain yang tidak berhakPengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuanKoreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKSKelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintahHilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif.Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk di antaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuaiHilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya4RevenueContoh Kasus Penggelapan PajakPT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, sebuah perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalahForbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar (sekitar Rp 25,5 triliun)

Modus yang dilakukan oleh PT AAG adalah dengan cara menjual produk minyak sawit mentah(Crude Palm Oil)keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif5RevenueContoh Kasus Penggelapan PajakHasil penyelidikan atas 14 perusahaan yang diperiksa, ditemukan adanya penggelapan pajak berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil perhitungan final menyebutkan atas penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 1,23 triliun.

Penyelesaian perkara ini dipengadilan membutuhkan waktu yang panjang, dan terakhir tahun 2012 divonis oleh Mahkamah Agung untuk membayar denda sebesar Rp 2,5 trilyun dan membayar tagihan pajak sebesar Rp 1,23 trilyun (total 3,73 trilyun). Perusahaan ini dinilai terbukti melakukan penggelapan pajak (tax evasion), sehingga harus menyetorkan pajak yang terutang + denda nya ke Kas Negara.6RevenueContoh Kasus Penggelapan PajakDari hasil audit BPKP, atas jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 1,23 triliyun tersebut ada empat modus pengemplangan yang dilakukan oleh PT. AAG, yaitu:Dengan memperbesar harga pokok penjualan dari harga yang sebenarnyaAda biaya pemasukan manajemen fee dan kegiatan jasa konsultansi yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak adaMembebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnyaMenjual produk ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang sangat murah 7ExpenditurePengeluaraan/Belanja Negara adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara Pengeluaran negara dipergunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Macam-Macam Pengeluaran Negara1. Berdasarkan Sifat :Pengeluaran EkskausatifPengeluaran Transfer2. Berdasarkan ProduktifitasPengeluaran ProduktifPengeluaran Self-LiquidityPengeluaran yang Tidak Produktif dan Tidak Self-Liquidity8Expenditurecontoh kerugian negara yang timbul dari pengeluaran negaraPemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Jumlahnya sungguh fantastis. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliunDana bansos menjelang Pilkada 2013 dilaporkan meningkat dari sebelumnya Rp 173,2 miliar menjadi Rp 4,8 triliun. Alokasi dana bansos di antaranya untuk bantuan 5.304 desa di Jabar, masing-masing desa menerima Rp 100 juta (Kompas, 19/2). Kenaikan jumlah dana bansos secara berlipat dari tahun sebelumnya juga terjadi di daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2013 seperti Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.9ExpenditureKPK menemukan persoalan dana bansos dalam dua aspek utama, yaitu regulasi dan tata laksana.Dari aspek regulasi, KPK menemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait bansos. Juga tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bansos.Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peruntukan dana bansos juga sangat bervariasi, mulai dari kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai klub sepak bola di daerah. Modus korupsi dana bansos biasanya beragam. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif.10ExpenditureSolusi Untuk Mengatasi Korupsi BansosMenyelesaikan persoalan wabah korupsi dana bansos sesungguhnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku yang mencoba merampok dana bansos.Dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi dana bansos di masa mendatang. Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Kedua, menghentikan sementara (moratorium) penyaluran dana bansos, terutama di daerah yang akan menggelar pilkada. Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan KPK dalam membuat aturan khusus yang rinci dan ketat terkait dengan pengelolaan dana bansos1111Asetunsur kerugian perekonomian negara dalam bentuk aset adalah barang berupa uang, surat berharga, dan barang nyata yang berjumlah pasti

12

AsetSalah satu contoh kerugian perekonomian negara dalam bentuk aset adalah kasus yang didakwakan pada Muhammad Nazaruddin yang berprofesi sebagai anggota DPR RI dengan jenis tindak pidana penyuapan (menerima gratifikasi). Adapun deskripsi kasusnya seperti dijelaskan berikut ini:

13WaktuKejadianJanuari 2010Nazaruddin bertemu Angelina Sondakh (anggota Badan Anggaran dari Komisi X DPR RI) di Nippon Kan Restaurant Hotel Sultan Jakarta Selatan, dan memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang selaku Marketing PT. Anak Negeri. Nazaruddin meminta kepada Angelina Sondakh agar Mindo Rosalina difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora. Dalam kesempatan itu, Angelina Sondakh pun bersedia membantu dan meminta Nazaruddin serta Mindo Rosalina agar juga menghubungi pihak Kemenpora.AsetWaktuKejadianApril 2010Di Rumah Makan Arcadia di belakang Hotel Century Jakarta Pusat, Nazaruddin bersama dengan Mindo Rosalina bertemu dengan Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora), dan meminta Wafid Muharam agar difasilitasi untuk mendapatkan proyek Pembangunan Wisma Atlet, dan merekomendasikan PT. DGI Tbk sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut, karena PT. DGI merupakan perusahaan swasta yang baik dan telah berpengalaman membangun gedung Grand Indonesia. Atas permintaan tersebut, Wafid Muharam bersedia melaksanakannya asalkan Pimpinan dan teman-teman DPR menyetujui. Kemudian ditanggapi oleh Nazaruddin bahwa hal tersebut sudah "clear and clean", serta telah disetujui oleh teman-teman Anggota Komisi X DPR RI. Bahkan sebentar lagi, anggarannya akan turun dengan jumlah yang besar.14Aset15WaktuKejadianAgustus 2010Mindo Rosalina dan Mohamad El Idris (Manager Marketing PT. DGI) melakukan pertemuan dengan Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang Sumsel, dan meminta supaya PT. DGI yang mengerjakan pembangunan proyek tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 2010, di kantor Kemenpora, saat pengurusan perjanjian kerja sama (MoU) antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumsel sebesar Rp199,6 Miliar, Wafid Muharam meminta Rizal Abdullah agar PT. DGI dibantu supaya menjadi pelaksana pekerjaan dalam proyek tersebut.Aset16WaktuKejadianSeptember Desember 2010Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang Sumsel, Mohamad El Idris bersama Wawan Karmawan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Rizal Abdullah dan M. Arifin selaku Ketua panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Palembang Sumsel - untuk memberikan data perencanaan, gambar desain, data personel dan peralatan PT. DGI sekaligus data perusahaan pendamping, dalam rangka melakukan pengaturan agar PT. DGI mendapatkan proyek tersebut.

Selanjutnya, M. Arifin membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan digunakan sebagai dokumen pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet, yang mana pada akhirnya PT. DGI dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp191,6 Miliar.Aset17WaktuKejadianJanuari 2011Nazaruddin memerintahkan kepada Mindo Rosalina untuk menanyakan kepada Mohamad El Idris mengenai fee berupa uang yang akan dberikan kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu dan berjasa dalam memenangkan PT. DGI sebagai pelaksana Proyek. Akhirnya disepakati adanya pemberian fee kepada Nazaruddin sebesar 13%, untuk Gubernur Sumatera Selatan sebesar 2,5%, untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sebesar 2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebesar 0,5%, untuk Sesmenpora seebsar 2%, sedangkan untuk Mindo Rosalina sebesar 0,2% - dari nilai kontrak setelah dikurangi Ppn dan Pph.Februari April 2011Mohamad El Idris kemudian menyerahkan cek senilai Rp4,7 Miliar kepada Nazaruddin melalui Yulianis dan Oktarina Furi (keduanya staf bagian keuangan PT. Anak Negeri) sebagai realisasi dari sebagian kesepakatan pemberian fee sebesar 13%.LiabilitiesMerupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah (SAP, 2005). Dalam konteks keuangan Negara, kerugian perekonomian Negara terjadi karena ada kewajiban yang seharusnya tidak ada, atau menjadi lebih besar dari yang seharusnya.Contoh: Utang kepada pihak ketiga akibat pembelian kendaraan fiktif. Contoh lain: Pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham mayoritasnya Bank Indonesia, menjamin surat-surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan oleh grup bank tersebut. Ketika surat berharga jatuh tempo, penerbit surat berharga tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus membayar. Akibatnya, jumlah utang bank tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk membantu penyelesaiannya.

18Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian UangPengertian Pencucian Uang / Money Laundrypengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer ,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya19Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian UangPara pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan.Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut.Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal.20Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian UangPenyitaanUndang-undang tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian Undang-Undang memberikan kewenangan kepada hakim, yaitu apabila diperoleh bukti cukup selama pemeriksaan terdakwa di pengadilan, hakim dapat memerintahkan penyitaan aset yang diketahui atau sepatutnya dicurigai merupakan hasil kejahatan yang belum disita oleh penyidik atau jaksa penuntut umum yang bersangkutan (lihat Pasal 81). Sebagai referensi perlu diperhatikan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP 126/JA/11/1997,No.KEP/10/XI/ 1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, dimana dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barangsitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. 21Akuntansi Kerugian Perekonomian NegaraPengakuanBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset piutang diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.Selanjutnya berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan:bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, atauapabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

22Akuntansi Kerugian Perekonomian NegaraPengukuran / PenilaianBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran aset piutang dicatat sebesar nilai nominal.Selanjutnya berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06, pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.23Akuntansi Kerugian Perekonomian NegaraPenyajian dan pengungkapanSetelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan pencatatan. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06, pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang ganti rugi sesuai keputusan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

24NOKodeAkunUraianDebetKredit2Pengakuan TagihanXXXTagihan TGRXXXXXXEDL Diinvestasikan Dalam Aset LainnyaXXXAkuntansi Kerugian Perekonomian NegaraPenyajian dan pengungkapanPenyajian tagihan TGR/TP di neraca adalah sebagai berikut:

25ASETKEWAJIBANAset LancarKewajiban Jangka Pendek.........Kewajiban Jangka PanjangPiutang PajakXXXPiutang PNBPXXXEKUITAS DANABagian Lancar Tagihan TGRXXXCadangan PiutangXXXPenyisihan Piutang TidakTertagihEkuitas Dana InvestasiXXXASET LAINNYADiinvestasikan Dalam AsetLainnyaTagihan TGRXXXAkuntansi Kerugian Perekonomian NegaraPenyajian dan pengungkapanDi samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

26KESIMPULANKerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Kerugian perekonomian Negara dapat ditinjau dari berbagai unsur diantaranya revenue, expenditure, assets dan liabilities.Salah satu jenis transaksi yang merugikan perekonomian negara adalah money laundry. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

27KESIMPULANKemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu: (1) Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi (TGR), yaitu kepada pegawai negeri bukan bendahara, dan (2) Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan (TP), yaitu kepada bendahara.

28TERIMA KASIH29