Kerugian Negara Unsur dan/atau Kriteria sebuah Korporasi Merugikan Negara

Oleh: Dani Sudarsono

KAP Dani Sudarsono dan Rekan

Hotel Bidakara

Jakarta, 30 April 2014

Kerugian Negara

Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan Kerugian Negara

Definisi Kerugian Negara

Institusi Audit yang Berwenang

Karateristik dan Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Negara

Unsur Perhitungan Kerugian Negara

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan BPK RI No. 1 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Keputusan BPK RI No. 17/K-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan

Investigatif atas Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan

Kerugian Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden No: 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah No Departemen, sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentatng Standar Audit

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Instruksi Presiden No 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Peraturan Kepala BPKP No: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi

Definisi Kerugian Negara

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

(Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22)

kekurangan uang, surat

berharga, dan barang

nyata dan pasti

jumlahnya

akibat perbuatan

melawan hukum, baik

sengaja maupun lalai.

Unsur

Kerugian Negara

Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang

Unsur Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang merupakan konsep umum adanya suatu kerugian.

Kata kerugian secara bahasa berarti menanggung atau menderita rugi dikarenakan jumlah yang dikeluarkan lebih besar daripada yang diterima.

Sedangkan secara akuntansi, kerugian merupakan penurunan dalam

kekayaan bersih suatu entitas yang ditimbulkan oleh transaksi yang dilakukan

oleh entitas tersebut .

Kata kekurangan memberikan penekanan pada suatu yang telah terjadi.

Nyata dan Pasti Jumlahnya

Lebih menegaskan konsep kerugian secara umum, yaitu mesti REAL (telah terjadi) dan Dapat diukur dengan pasti.

Contoh: terdapat suatu transaksi (bisa berupa pembelian atau penjualan) yang mengakibatkan

harta/aset entitas tersebut berkurang. Bila satu entitas membeli barang Rp 100 juta, sedangkan barang tersebut bernilai Rp 90 juta, maka transaksi tersebut mengandung kerugian senilai Rp 10 juta. Namun demikian, akuntansi belum mencatat kerugian Rp 10 juta tersebut, sampai benar-benar kerugian tersebut terealisir sehingga telah pasti dan nyata. Oleh karenanya, akuntansi akan mencatat kerugian bila kemudian barang tersebut dijual kembali dengan nilai Rp 90 juta. Waktu pencatatan yang menunggu realisasi tersebut dimaksudkan agar nilai tersebut telah pasti dan telah nyata.

Akibat Perbuatan Melawan Hukum, Baik

Sengaja Maupun Lalai.

Merupakan PENENTU suatu kerugian apakah merupakan kerugian Negara atau bukan.

Kerugian yang bukan diakibatkan dari perbuatan melawan hukum, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian Negara.

Perusahaan melakukan suatu tidakan yang mengakibatkan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, namun tidak ada perbuatan melawan hukumya, maka seharusnya perusahaan tersebut tidak dapat dikatakan melakukan kegiatan yang merugikan Negara.

Cakupan unsur melawan hukum dalam definisi ini dapat meluas ke peraturan perusahaan itu sendiri, misalnya SOP Perusahaan.

Hubungan kausualitas antara perbuatan

melawan hukum dan kerugian

Hubungan kausualitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian seringkali merupakan perdebatan antara penuntut umum dan tim pembela dalam tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam kasus macet di sebuah Bank BUMN, penuntut umum dan tim pembela sepaham tentang terjadinya kerugian yang di derita oleh bank BUMN. Namun,

Penuntut umum berpendirian bahwa kredit macet itu disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang direksi Bank BUMN tersebut,

Sedangkan tim pembela melihatnya sebagai risiko bisnis yang melekat pada jenis usaha perbankan.

Menetapkan hubungan kausa antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk menegaskan siapa yang dapat dan seharusnya diminta pertanggungjawabannya.

Kalo dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah khusus mengenai pertanyaan apakah telah dilakukan delik, sedangkan dalam hukum perdata persoalan kausalitas tersebut terutama mengenai

persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian.

Institusi Audit yang Berwenang

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara).

Berdasarkan ketentuan ini maka lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam menjalankann kewenangannya, BPK melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMERIKSA dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. (pasal 13 UU 15/2004)

Yang dimaksud PEMERIKSA pada pasal 13 tesebut (sesuai pasal 1 angka 3) orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas

nama BPK. Oleh karenanya, siapapun yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara haruslah bersifat untuk dan atas nama BPK RI.

BPKP Berwenang??

Karateristik dan Prosedur Audit Penghitungan

Kerugian Negara

KARAKTERISTIK Sesuai pasal dengan UU 15 Tahun 2004, maka penentuan kerugian negara seharusnya melalui proses

pemeriksaan investigatif.

Pasal 1 UU No.15 Tahun 2004, suatu Pemeriksaan didefenisikan dalam sebagai proses Merupakan satu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi.

Dilakukan secara independen dan obyektif.

Berdasarkan standar pemeriksaan

Bertujuan untuk memberi penilaian atas kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Keempat unsur tersebut haruslah dipenuhi agar satu penugasan dapat dikatakan sebagai pemeriksaan. Unsur pertama dan keempat sering juga dijumpai dalam berbagai penugasan yang dilakukan oleh seorang akuntan

profesional.

Unsur kedua (independen dan obyektif) dan ketiga (standar pemeriksaan) merupakan unsur pembeda satu penugasan dapat dinyatakan bersifat pemeriksaan/audit atau bukan.

Independen diartikan sebagai satu sikap yang tidak bergantung (tidak terikat pada) sehingga dapat bersikap berdiri sendiri. Sedangkan sikap obyektif merupakan sikap jujur tidak dapat dipengaruhi pendapat dan pertimbangan

pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Dari sisi ilmu auditing, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas, baik dalam sikap mental (in fact) maupun penampilan (in appearance) dari gangguan pribadi,

ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. General Accounting Office/GAO (Badan

Pemeriksa Keuangan Amerika Serikat) dalam standar auditnya menyatakan

Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menetapkan konsep-konsep diatas dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam bentuk Peraturan BPK RI No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

SPKN ini mengatur secara standar dan norma yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pemeriksaan atas

keuangan negara.

Oleh karenanya, Pemeriksaan yang bertujuan untuk menetapkan adanya kerugian negara haruslah mengikuti UU 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) agar dapat dijadikan dasar yang kuat dalam

menentukan kerugian negara.

PROSEDUR Prosedur yang benar dalam mentukan adanya kerugian negara adalah melalui proses pemeriksaan investigatif.

Dengan pemeriksaan ini, pemeriksa harus dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Seperti yang

diuraikan sebelumnya, pemeriksaan investigatif harus mengungkap bahwa kerugian negara yang dijumpai

harus bersifat pasti dan nyata.

Seperti dalam definisi kerugian diatas, dalam menghitung kerugian negara dari satu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus ditentukan sejak awal adalah apakah terdapat predikasi adanya penyimpangan

yang dilakukan oleh terperiksa. Oleh karenanya, pemeriksa tidak boleh dibatasi informasi yang harus

dikumpulkan sehubungan dengan pembuktian adanya penyimpangan tersebut.

Bila penyimpangan tersebut telah terbukti melalui proses pemeriksaan, maka selanjutnya pemeriksa menentukan apakah terdapat kerugian yang disebabkan penyimpangan tersebut. Untuk itu, pemeriksa akan

mencari selisih nilai barang yang diterima dengan nilai yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kata populer

dari selisih tersebut adalah adanya KEMAHALAN HARGA dari suatu barang atau jasa. Oleh karenanya,

pengungkapan adanya kerugian negara sering difokuskan pada terdapat atau tidaknya KEMAHALAN

HARGA tersebut.

Suatu harga merupakan gabungan seluruh unsur pembentuk harga, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan keuntungan yang wajar yang diperoleh dari penyedia barang tersebut. Misalnya, harga sebuah mobil dengan merk toyota type VIOS adalah Rp 200 juta. Termasuk didalamnya adalah biaya langsung (seluruh parts yang melekat pada mobil tersebut dan biaya upah langsung di pabrik perakitan), biaya tidak langsung (biaya pegawai kantor, sewa gedung, biaya administrasi/umum, biaya keuangan/bunga bank, biaya marketing, serta biaya lainnya), dan keuntungan (laba). Oleh karena yang akan dicari adalah kemahalan harga, maka keuntungan (laba) sebagai pembentuk harga harus dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara.

Unsur Perhitungan Kerugian Negara

Termasuk didalam menghitung kerugian negara juga mempertimbangkan seluruh biaya yang diperlukan sampai barang tersebut dapat terpasang secara baik. Termasuk didalamnya adalah:

Biaya langsung (Direct Cost)

biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada masing-masing barang, misalnya biaya pembelian material/barang/alat lainnya, biaya penyimpanan, biaya penanganan, bea masuk, biaya pengiriman, dan baya asuransi. Jenis biaya-biaya diatas adalah biaya-biaya yang diperlukan agar aset yang dibutuhkan oleh pengguna barang dapat dipasang dan digunakan sesuai dengan maksud perolehan aset tersebut.

Biaya tidak langsung (Indirect Cost)

biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada masing-masing barang, namun dibutuhkan agar seluruh barang dapat tersedia untuk dijual, misalnya, biaya pegawai, biaya pinjaman, biaya operasional kantor, biaya sewa gedung kantor/gudang, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut.

Keuntungan yang wajar

kelebihan pendapatan (revenues) dibandingkan dengan biaya-biaya (expenses) yang diharapkan perusahaan secara wajar dengan mempertimbangkan faktor perekonomian secara luas. Mudahnya, secara logika bisnis, batas bawah keuntungan yang wajar berada diatas rata-rata suku bunga perbankan pada waktu tertentu, yang sudah memperhitungkan faktor inflasi.

Question and Answer???