1. Latar belakangLosari membutuhkan penambahan space karena
harapan masyarakat semakin tinggi untuk memanfaatkan Losari sebagai
public space. Makanya, pemerintah kota Makassar berniat semata-mata
akan membangun pantai losari untuk public space, bukan bisnis
space. Menanggapi hal ini muncul beberapa tanggapan seperti
reklamasi tidak cocok dilakukan di Pantai Losari, sebab akan
merusak ekosistem biota-nya. Pantai Losari jangan direklamasi, tapi
sebaiknya direvitalisasi. Istilah revitalisasi pun muncul. Antara
reklamasi dan revitalisasi memang memiliki makna yang jauh berbeda.
Namun prakteknya, revitalisasi yang dilakukan sekarang tak lain
adalah tindakan reklamasi juga, yakni penimbunan laut sebagian atau
seluruhnya. Setelah istilah reklamasi banyak di bantah oleh banyak
argumen, jarak timbunan pun tak luput kena sorot. Lebar sepanjang
120 meter menjorok ke laut dianggap terlalu berlebihan. Minta
dikurangi sampai 60 meter. Reklamasi disepakati hanya selebar 60
meter (saja). Selang beberapa hari kemudian, masih akibat desakan
pihak-pihak tertentu, lebar reklamasi berubah kembali, akhirnya
dikunci di angka 30 meter.
2. Rumusan masalah Dampak positif reklamasi Pantai Losari Dampak
negatif reklamasi Pantai Losari Mengetahui kelayakan pantai
Losari3. Tujuan Mengetahui dampak positif dan negatif reklamasi
Pantai Losari
PEMBAHASAN1. Pengertian reklamasi Reklamasi adalah suatu proses
membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau
daerah rawa. Hal ini umumya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya
tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang
menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pertumbuhan
penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan
masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk
menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada
perluasan wilayah yang tak terbantahkan. Pembangunan kawasan
komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi
wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin
banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga
akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan
keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan
untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai,
pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula
bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan
(intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah
pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan
melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi
dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.2.
Reklamasi Pantai Losari MakassarPotensi garis pantai kota Makassar
sepanjang 40,84km. Garis pantai ini hampir sebgaiannya telah
dipakai untuk proyek reklamasi Tanjung Bungayang diperuntukkan
sebagai perdagangan/jasa, rekreasi dan permukiman. Areal hasil
reklamasiini adalah 1000 Ha dan terus dikembangkan oleh pengembang.
Maraknya investor yang ingin berinvestasi di kota Makassar, menjadi
pertimbangan perluasan areal garis pantai hingga pantai Losari. Hal
ini banyak ditentang oleh kalangan aktivis lingkungan karena dapat
merusak ekosistem pesisir. Disamping itu, secara ekonomi dan sosial
perluasan areal reklamasi dapat menggusur para pengusaha kecil dan
menengah yang bertahun tahun berada di daerah tersebut. Pandangan
lain justru ditunjukkan oleh pengembang, menurut mereka dengan
proyek perluasan reklamasi pantai ini dapat menjadi suatu
opportunity untuk melakukan penataan kawasan sempadan pantai yang
lebih baik dan membantu misi pemerintah kota untuk menjadi water
front city Makassar merupakan suatu contoh kota yang menerapkan
strategi permasalahn lahan. Namun, dalam penerapan strategi ini pun
menemui banyak kendala . Tantangan bagi perencana untuk lebih
menimbang dan melakukan kajian mendalam dan sistematis untuk
penerapan reklamasi pantai ini. Semua aspek kehidupan perlu
diperhitungkan agar sebuah strategi yang ditujukan untuk
menyelesaikan masalah perkotaan justru menjadi sebuah masalah baru
lagi.
Revitalisasi Pantai Losari sebenarnya lahir dari rahim kekuasaan
Megawati Soekarno Putri, yang ketika itu menjabat sebagai presiden.
Bertajuk Save Our Losari (11 September 2004) dengan latar sunset,
Megawati dipaksa bermain cantik untuk memperhatikan Pantai Losari.
Nuansa politik pun merebak, Megawati menggebrak dengan statemen
janji. Akan kami usahakan, tapi tentunya tidak bisa sekaligus.
Karena nanti pemda sendiri akhirnya lepas tangan, ujar Megawati,
sambil berharap dukungan. Losari meminta tumbal. Di pemilihan
langsung, Megawati terjungkal. Pemancangan tiang pertama
pengembangan Losari pun berlangsung. Tidak oleh Mega, tapi oleh
Wapres Jusuf Kalla. Seolah berulang, janji pun kembali terucap. Di
depan ribuan warga Kota Makassar Kalla berjanji untuk berupaya
mewujudkan Losari yang nyaman. Karena kalian tidak memalukan saya,
maka saya juga tidak akan memalukan kalian, ujar Kalla bersemangat
(Tribun, 12/11/2004). Pernyataan yang mestinya mencemaskan ini,
ternyata lewat begitu saja laksana sunset yang berangsur gelap.
Warga kehilangan kecermatannya. Losari telah diseret ke areal
politik; signal wapres berkedip, meminta jaminan untuk tetap tidak
dipermalukan, kalau mau revitalisasi Pantai Losari selesai. Sebuah
tawar menawar yang kasat mata. Artinya, jika JK gagal di Pilpres
nanti, alamat revitalisasi Pantai Losari tamat.
3. Dampak positif reklamasi pantai LosariCara reklamasi
memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka
penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota),
penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll.4. Dampak
negatif reklamasi pantai LosariDampak lingkungan hidup yang sudah
jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah
kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek
reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies
mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan
berbagai keanekaragaman hayati lainnya.
Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah
meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut
dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air
(hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara
lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola
pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan
tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin
meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang
disebabkan oleh pemanasan global.
Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan
juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari
sumber-sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena
kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya
bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan.
5. Kelayakan Reklamasi Pantai dengan Paradigma BaruKelayakan
suatu reklamasi dapat di ukur dari beberapa hal. Pertama, ekonomi.
Dalam hal ini yang tetap menguntungkan ekologis harus berbasis
kebutuhan lingkungan sehingga tidak mengganggu ekosistem. Untuk
pantai losari dari segi ekonomi memang dapat meningkatkan
pendapatan Kota Makassar itu sendiri.Kedua, sosial. Dimana harus
meneguhkan kesejahteraan rakyat dan memberi kepatutan sosial bagi
rakyat dengan membuka kesempatan kerja. Ketiga, administratif.
Disini berarti memenuhi semua syarat birokratik. Keempat,
teknologis. Berarti memenuhi standar teknologi bagi pengembangan
kawasan. Dan kelima, planologis alias secara tata ruang jatim hal
tersebut tidak melanggar RTRW.
Di satu sisi reklamasi mempunyai dampak positif sebagai daerah
pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi
daerah bernilai ekonomis tinggi. Dan di sisi lain jika tidak
diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap
lingkungan. Di sinilah diperlukan kepedulian dan kerja sama
sinergis dari semua komponen stakeholders.
Reklamasi khususnya reklamasi pantai masih diperlukan selama
dilakukan dengan kajian yang komprehensif. Simulasi prediksi
perubahan pola arus hidrodinamika laut secara teknis dapat
dilakukan dengan model fisik (laboratorium) atau model matematik.
Dari pemodelan ini dapat diperkirakan dampak negatif yang terjadi
dan cara penanggulangann.
Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus
diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan baru karena
kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi janganlah
semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan dengan tujuan
komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan pantai dan di lepas
pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan
kelayakannya secara transparan dan ilmiah (bukan pesanan) terhadap
seberapa besar kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Dengan
kerja sama yang sinergis antara Pemerintah dan jajarannya, DPRD,
Perguruan Tinggi, LSM, serta masyarakat maka keputusan yang manis
dan melegakan dapat diambil. Jika memang berdampak positif maka
reklamasi dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika negatif tidak
perlu direncanakan.
Dari semua itu, yang lebih penting adalah adanya perubahan
attitude dari masyarakat dan Pemerintah. Pelaksanaan aturan hukum
harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
Berbagai biaya sosial dan lingkungan hidup itu seharusnya juga
diperhitungkan dalam perencanaan reklamasi. Namun, sayangnya
terdapat paradigma yang memosisikan suatu kota sebagai kota
multifungsi, dimana diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya. Padahal paradigma itu
telah terbukti gagal total dalam implementasinya di lapangan.
Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup dapat timbul dan
sulit dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru disebabkan
oleh paradigma tersebut.
Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan
rencana tata ruang kota. Tata ruang kota yang baru nantinya harus
memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi
pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat
secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai
pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagi pusat
perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan
dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.
Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih
dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah
melalui sebuah kajian tekhnis terhadap seberapa besar kerusakan
lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan secara terbuka
kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah bentuk campur
tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan
alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis, hal
ini tentunya akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan
pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut
dan sebagainya.
Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata
sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya
reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang
pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota
laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan
menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi
ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu
saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat. Bukan itu
saja, sudah mejadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan
menyebabkan penaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang
secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan
sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu
dilakukan, namun juga dikawasan lain yang dalam satu kesatuan
ekosistim alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang
naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman.
Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka permasalahan
yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian terhadap landasan
hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta peruntukannya perlu
dipertimbangkan. Ada banyak produk hukum yang mengatur tentang
reklamasi mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres,
Permen hingga Peraturan Daerah, yang menjadi persoalan adalah
konsistensi penerapan dan penegakan aturan.
