Download pdf - KATA PENGANTAR - pu.limapuluhkotakab.go.idKata Pengantar i Ikhtisar Eksekutif ii Daftar Isi iv Daftar Tabel v Daftar Gambar vi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas dan

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan

kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya

merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu

tahun. Yang digambarkan dalam LKjIP tersebut adalah capaian realisasi fisik dan

keuangan serta beberapa indikator kegiatan seperti input, output, dan outcome.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan

fungsi serta visi, misi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini

didasarkan pada Pasal 4 bab II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu aturan terkait lainnya

adalah Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu

diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan

ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, Maret 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001 UH

KOTA

Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

N0622 199701 2 001


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kinerja

instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun

kegagalan instansi dalam mencapai sasaran atau target kinerja yang telah

ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan

kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini ada 4 sasaran

strategis dengan 6 buah indikator kinerja. Pencapaian sasaran untuk tahun 2019

rata-rata adalah 107,87% atau “Predikat Sangat Tinggi.” Realisasi Keuangan 20

Program dan 59 Kegiatan yang ada rata-rata adalah 91,05 % dan Realisasi Fisik

97,63 %.

Adapun capaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai

berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Predikat

1

Meningkatnya

kualitas infrastruktur jalan

dan irigasi

Persentase panjang

jalan kabupaten dalam kondisi

mantap

48,74 % 54,27 % 113,35 Sangat Tinggi

Persentase luas

daerah irigasi

dalam kondisi baik

65,66 % 60,99 % 92,89 Sangat Tinggi

2

Meningkatnya

cakupan pelayaan air bersih dan

sanitasi

Persentase rumah

tangga yang memperoleh akses

air minum

76,6 % 79,17 % 103,36 Sangat Tinggi

Persentase rumah

tangga yang

memperoleh akses

sanitasi yang layak

73,95 % 73,95 % 100 Sangat Tinggi

3 Meningkatnya

penataan ruang kawasan yang

sesuai RTRW

Persentase

ketaatan terhadap RTRW

50 % 55 % 110 Sangat Tinggi

4

Meningkatnya

Reformasi Birokrasi

yang Bersih dan

Akuntabel

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

62 80,37 129,63 Sangat Tinggi

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 107,87% Sangat Tinggi


iii

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001 UH KOTA

Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si N0622 199701 2 001


iv

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar i Ikhtisar Eksekutif ii Daftar Isi iv Daftar Tabel v Daftar Gambar vi BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Wewenang

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu-isu Strategis

1.5 Sistematika Penulisan

1

2

3

5

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

8

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

3.3 Analisis dan Capaian Kinerja

3.4 Realisasi Anggaran

3.5 Daftar Prestasi

16

17

18

44

46

BAB IV PENUTUP 47

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

47

47

LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan 8

Tabel 2.2 Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program 9

Tabel 2.3 Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

11

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 13

Tabel 2.5 Target Kinerja Tahun 2016-2021 13

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan


14

Tabel 2.7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

15

Tabel 3.1 Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16

Tabel 3.2 Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor

86 Tahun 2018

17

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja 17

Tabel 3.4 Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)

18


35


42


43

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran

2019

45

Tabel 3.9 Daftar Prestasi 46


vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota

5

Gambar 3.1 Grafik Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)

18

Gambar 3.2 Jalan Tanjung Pati – Ketinggian 20

Gambar 3.3 Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin

21

Gambar 3.4 Jalan Tanjung Pati – Simalanggang 22

Gambar 3.5 Jembatan Banda Raik 23

Gambar 3.6 Jembatan Ketinggian 24

Gambar 3.7 Jembatan Sopan Gadang 25

Gambar 3.8 Jembatan Sipingai 25

Gambar 3.9 D.I Ampang Gadang Nagari Sialang Kec. Kapur IX 27

Gambar 3.10 D.I Lubuak Tabuan di Nagari Pangkalan 28

Gambar 3.11 D.I Aia Taganang di Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang

29

Gambar 3.12 D.I Padang Rukam 29

Gambar 3.13 D.I Lurah Danau 30

Gambar 3.14 D.I Sei Pinago 30

Gambar 3.15 D.I Bandar Ateh Rao 31

Gambar 3.16 Embung Sungai Palopoh Jorong Balik Bukik Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangakalan Koto Baru

32

Gambar 3.17 Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang

33

Gambar 3.18 Pembuatan Bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong Sopang Pauh Anok, Tigo Balai Nagari Pangkalan

34


35

Gambar 3.20 Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) 38

Gambar 3.21 Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Situjuah Gadang

39

Gambar 3.22 Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Halaban

40

Gambar 3.23 Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Sungai Rimbang

41


vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.24 Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 Menetap SD/SMP IT AN-NAHL Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak

42


43


44


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka pemerintah menerbitkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini pasal 4 Bab II mewajibkan

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi

serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan

dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor

IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara

meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.


2

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan

bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan

padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir tahun yang

harus disampaikan oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). LKjIP yang dibuatkan oleh Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

a. Menampilkan dan melaporkan realisasi kinerja sampai akhir tahun

berdasarkan target kinerja yang ditetapkan diawal tahun anggaran.

b. Menyampaikan penjelasan terhadap realisasi target kinerja serta dukungan

dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

c. Menyampaikan perubahan target kinerja pada pertengahan tahun jika ada

serta realisasinya.

1.2 Tugas dan Wewenang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana

Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan

Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.


3

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

serta Bidang Pertanahan sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

bidang pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

serta bidang pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang serta bidang pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan

fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program dan pelaporan


4

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga.

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3. Seksi Preservasi Jalan Jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya.

2. Seksi Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pemukiman.

3. Seksi Tata Bangun.

f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi.

2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan.

3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

3. Seksi Pertanahan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

i. UPT


5

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4 Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan

tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka

dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

oprogram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil


6

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran

maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi OPD :

- Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang harus dipending

karena ketidaksiapan masyarakat mendukung dalam bentuk pembebasan

lahan.

- Ada oknum masyarakat yang ikut mengatur dan mengkritisi kegiatan

pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.

- Ada oknum masyarakat yang ingin mencari untung dari kegiatan

pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan padahal tidak

memenuhi persyaratan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet

Goals);

- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah.

- Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program

nasional dan internasional di bidang infrastruktur.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

- Keterbatasan jumlah personil

- Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap

infrastruktur yang baik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang diantaranya :


7

- Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.

- Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat untuk peningakatan

infrastruktur.

5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat

b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah serta program nasional/ internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang pembahsan latar belakang, tugas dan wewenang,

struktur organisasi, isu-isu strategis, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab perencanaan dan perjanjian kinerja berisi tentang rencana strategis dan

perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil

pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUPAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari laporan dan langkah peningkatan di masa

yang akan datang.


8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-

2021 telah disusun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021

menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021

menampilkan hal sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irgasi

Mempertahankan

kemantapan jalan

melalui peningkatan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan

secara rutin dan

berkala

Melaksanakan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan secara

rutin dan berkala dengan

hotmixisasi sesuai skala

prioritas khususnya jalan

poros yang

menghubungkan antar

kecamatan

Meningkatkan

kualitas infrastruktur

dan sistem jaringan

irigasi

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi

2. Meningkatnya cakupan pelayaan air bersih dan sanitasi

Meningkatkan

pembangunan sarana

dan prasarana air bersih

perdesaan untuk

mencukupi target MDGs

(Millenium Development

Goals)

Melaksanakan

pembangunan sarana dan

prasarana air bersih

perdesaan untuk

mencukupi kebutuhan

masyarakat pada daerah

rawan air bersih

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi


9

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan

3. Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW

Meningkatkan kualitas dan penataan ruang

Melaksanakan Penyusunan Rencana Tata Ruang sampai detail

4. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Meningkatkan kualitas dokumen kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Merivisi dokumen perencanaan

Menyempurnakan Penyusunan LKjIP

Tabel 2.2

Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program

Arah Kebijakan Program Indikator Program

Uraian Satuan

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan kabupaten yang terbangun

%

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan kabupaten yang terpelihara

%

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada

jembatannya tetapi tidak layak


Persentase jembatan yang terbangun

%

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jembatan kabupaten yang

terpelihara

%


10

Arah Kebijakan Program Indikator Program

Uraian Satuan

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Persentase jaringan irigasi yang terkelola

%

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Ketersediaan air baku

m3

Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada daerah rawan air bersih

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Persentase infrastruktur

perdesaan yang terpenuhi

%

Jumlah Infrastruktur perdesaan yang terbangun

Unit

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Cakupan layanan pengelolaan persampahan

%

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah rumah yang direhab

Unit

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah sarana sanitasi yang terbangun

Unit

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terlaksananya Monitoring program penanggulangan kemiskinan

%

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum

%

Terpasangnya patok/ tapal batas

aset tanah dan plank nama aset

%

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

database informasi pertanahan

database


11

Tabel 2.3

Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uraian Satuan Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Dokumen 0 - 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan ruang

Dokumen 1 250 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Tersusun

Perda/ Perbup

1 150 5 750 5 750 4 600 4 600 4 600

Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun

KM 24.5 54,500 58.37 153,100 49 139,800 50.8 159,420 51 168,070 53 171,800

Panjang Drainase yang Terbangun

KM 2.2 2,600 3 3,700 3.2 4,000 2.6 3,400 2.8 3,800 3.4 4,200

Panjang Turap/Talud/ Bronjong yang Terbangun

KM - 0 0.5 3,000 0.5 3,400 0.5 3,800 0.5 4,100 0.5 4,500

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara

KM 25 42,635 55.39 80,450 37.1 73,225 28.3 55,740 25.75 54,967 11.5 30,012

Panjang turap/talud/ bronjong yang terpelihara

KM - 0 0.3 350 0.3 450 0.3 550 0.3 600 0.3 700

Kondisi eksisting jalan dan jembatan

% 100 310 100 326 100 342 100 360 100 378 100 396

Betambahnya jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan

Unit 1 950 1 3,019 1 3,150 1 3,200 1 3,250 1 3,250

Luas dan jumlah jaringan irigasi, rawa yang terpelihara

Ha 3330 33,500 3,550 45,200 3,450 45,800 3,400 46,000 3,350 46,500 3,480 47,000

Luas daerah sumber air yang terkelola

Ha 3 1,984 5 3,560 5 3,700 5 3,800 4 3,800 4 4,000

Luas kawasan yang terhindar dari banjir

Ha 144 7,610 146 8,000 150 8,500 152 8,800 156 9,500 160 10,000

Jumlah sarana pemerintah yang terbangun

Unit 1 608 5 35,210 2 13,240 2 13,770 2 14,300 2 14,850

Jumlah Infrastruktur perdesaan yang terbangun

Unit 226 46,950 85 18,650 15 19,600 15 20,500 15 21,000 15 22,000


12

Indikator Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uraian Satuan Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Cakupan layanan pengelolaan persampahan

% 4 1,020 5.28 1,020 7 1,071 9 1,136 11 1,215 13 1,313

Jumlah rumah yang direhab

Unit 91 2,900 91 5,460 91 5,915 104 7,280 104 7,800 104 8,320

Jumlah sarana sanitasi yang terbangun

Unit 26 6,500 28 6,800 28 6,950 30 7,100 30 7,300 30 7,500

Terlaksananya Monitoring program penanggulangan kemiskinan

% 100 33 100 75 100 90 100 100 100 120 100 135

Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum

% 75 7,375 78 7,000 80 7,500 82 7,375 84 7,375 86 8,375

Terpasangnya patok/ tapal batas aset tanah dan plank nama aset

% na 0 90 800 91 900 92 1,000 93 1,100 94 1,200

database informasi pertanahan

database na 0 na na 1 300 1 325 1 350 1 375

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021

menampilkan hal sebagai berikut :


13

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

1. Meningkatnya pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum

Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi

baik

Persentase Luas Daerah

Irigasi dalam kondisi baik

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat

terhadap air bersih

Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW

Persentase tersusunnya

dokumen tata ruang

sebagai turunan dari RTRW

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan


Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Tabel 2.5

Target Kinerja Tahun 2016-2021

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

40 43,48 44,94 46,44 48,04 49,74

Persentase jembatan kabupaten dalam

kondisi baik

43 45,73 48,44 50 51,56 53,12

Persentase Luas Daerah Irigasi dalam

kondisi baik

59,22 61,34 63,58 65,66 67,86 69,92

Persentase terpenuhinya kebutuhan

masyarakat terhadap air bersih

73 75 76.35 76,6 77,05 77,5

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

70 72 73.73 73,95 74,25 74,75

Persentase tersusunnya dokumen tata

ruang sebagai turunan dari RTRW

30,77 30,77 30,77 30,77 38,46 46,15

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

50 52 57 62 67 72


14

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Pada awal tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah

menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan umum

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

48,74%

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

50%

Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik

65,66%

2 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

76,6%

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi

73,95%

3 Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai dengan RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai turunan dari RTRW

56%

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

62

Setelah berjalannya kegiatan tahun 2019 dan dilakukan evaluasi terhadap indikator dan

target kinerja melalui kegiatan Coaching dengan Fungsionaris dari Kemenpan RB,

terdapat kekeliruan dalam penetapan indikator dan target kinerja tahun 2019. Sebagai

tindaklanjutnya indikator dan target kinerja tahun 2019 yang sudah ditetapkan perlu

direvisi.

Setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lima Puluh Kota,

pada bulan September 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota melakukan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2019 menjadi sebagai

berikut :


15

Tabel 2.7

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

48,74%

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

65,66%

2 Meningkatnya cakupan pelayaan air bersih dan sanitasi

Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum

76,6%

Persentase rumah tangga yang

memperoleh akses sanitasi yang layak

73,95%

3 Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW

Persentase ketaatan terhadap RTRW

50%

4 Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel


62

Selanjutnya target Revisi Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2019.


16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Capaian Target Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja

pada akhir tahun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.1

Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Formula / Dasar Perhitungan


Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang x 100%

Total panjang jalan kabupaten


Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik x 100% Total Luas

Daerah Irigasi kewenangan kabupaten


Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih x 100% Total seluruh KK

Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak

Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan sarana sanitasi yang layak x 100% Total seluruh KK


Realisasi RTRW x 100% Rencana Peruntukan


Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Analisa penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan juga diuraikan

secara jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian

keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

sebagai berikut :


17

Tabel 3.2 Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

No Klasifikasi Penilaian Predikat

1 91% - 100% Sangat Tinggi

2 76% - 90% Tinggi

3 66% - 75% Sedang

4 51% - 65% Rendah

5 < 50% Sangat Rendah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Predikat

1

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi


48,74 % 54,27 % 113,35 Sangat Tinggi


65,66 % 60,99 % 92,89 Sangat Tinggi

2

Meningkatnya cakupan pelayaan air bersih dan sanitasi


76,6 % 79,17 % 103,36 Sangat Tinggi

Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak

73,95 % 73,95 % 100 Sangat Tinggi

3 Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW


50 % 55 % 110 Sangat Tinggi

4

Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel


62 80,37 129,63 Sangat Tinggi

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 107,87% Sangat

Tinggi


18

3.3. Analisis dan Capaian Kinerja

3.3.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)

No Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

1 Persentase panjang jalan kabupaten

dalam kondisi mantap

44,94% 46,24% 48,74% 54,27%

2 Persentase Luas Daerah Irigasi dalam

kondisi baik

63,58% 63,10% 65,66% 60,99%

Gambar 3.1. Grafik Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

(Sasaran Strategis 1)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator

kinerja sebagai berikut :

a. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Pada akhir tahun 2018 panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 509,18

km, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten

pada tahun 2019 diperoleh panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap menjadi

597,64 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,2 km, sehingga diperoleh


19

persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 54,27%. Berarti

panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap bertambah sepanjang 88,46 km.

Target persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat tercapai dan

melebihi target, hal ini diraih berkat kesungguhan dan kerja keras seluruh personil

yang terkait.

Pada tahun 2019, ruas jalan kabupaten yang telah berhasilkan dibangun dan

ditingkatkan adalah sebagai berikut :

1. Koto Harau – Sarilamak

2. Pulutan - Balai Tinggi

3. Jl. Simp. Batu Hampa – Suayan

4. Silarak - Batas Kota

5. Jl. Suliki - Sei. Dadok segmen Baruah Gunuang - Aia Angek

6. Sarilamak - Solok Bio Bio

7. Jl. Kabupaten Segmen Landai - Kubang Balambak

8. Jalan Simp. Lubuak Alai - Lubuak Alai (Menuju Trans)

9. Jalan Koto Lamo - Tanjuang Bungo

10. Jl Kab Muaro Paiti - Koto Bangun

11. Jl. Tj. Pati – Ketinggian

12. Pelebaran Jl. Tj. Pati – Simalanggang

13. Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin

14. Jalan Tj. Baliak - Tj. Pauh

15. Jl. Sungai Ipuah – Ampalu

16. Jl Gantiang Arai - Lapangan Tembak Denzipur

Pemeliharan jalan yang dianggarkan pada tahun 2019 juga dapat terlaksana dengan

baik, diantaranya adalah ruas jalan :

1. Dangung Dangung –Limbanang

2. Koto Baru-Bukik Apik

3. Alang Laweh-Mangunai

4. Manggih - Batas Kota Payakumbuh

5. Piladang - Batu Hampa

6. Baliak Bukik - Sei. Pimpiang

7. Mungka - Padang Lawas

8. Padang Japang – Mungka

9. Bukik Apik - Simp Kuranji


20

10. Jalan Suayan - Siamang Bunyi

11. Mungo BGS - Pakan Sabtu

12. Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua

13. Lanjutan Laston Jalan Kabupaten Ruas Muaro Paiti

14. Aspal Jalan tembok ate loban lompek Nagari

15. Aspal Hotmix Jl Kabupaten Pinang Balirik - Madang Kodok

16. Jl. Gurun - Tigo Balai Lubuah Batingkok (TPA)

Gambar 3.2

Jalan Tanjung Pati – Ketinggian


21

Gambar 3.3 Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27)

Segmen Aia Masin


22

Gambar 3.4 Jalan Tanjung Pati – Simalanggang

Panjang jalan dalam kondisi baik juga didukung oleh jembatan kondisi baik, sehingga

setiap tahun selalu dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Paket kegiatan Pembangunan Jembatan pada tahun 2019 dapat terlaksana dengan

baik, yaitu :


23

1. Jembatan Sopan Gadang

2. Jembatan Maek

3. Jembatan Ketinggian

4. Jembatan Sipingai

5. Pembangunan Jembatan Banda Raik

6. Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Koto Kociak Nagari Taeh Baruah

7. Pembangunan Jembatan Gantuang Lubuak Batingkok

Kegiatan Pemeliharaan Jembatan juga dapat terlaksana dengan baik. Jembatan yang

dipelihara pada tahun 2019 diantaranya :

1. Jembatan Tumpuan

2. Jembatan Lareh Nan Panjang

Gambar 3.5 Jembatan Banda Raik


24

Gambar 3.6 Jembatan Ketinggian


25

Gambar 3.7

Jembatan Sopan Gadang

Gambar 3.8 Jembatan Sipingai


26

b. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada tahun 2019 dapat terlaksana

dengan baik dan sesuai dengan rencana semula, sehingga target capaian luas daerah

irigasi dalam kondisi baik optimis bisa dicapai. Namun pada tahun 2019 terjadi

bencana, melimpahnya air sungai yang menyebabkan rusaknya beberapa jaringan

irigasi. Sehingga target luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 tidak

bisa dicapai. Realisasi capaian Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik

dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2019 adalah 92,89%. Target yang

ditetapkan 65,66% dan Realisasinya 60,99%. Capaian ini dapat diraih berkat

kesungguhan, keuletan seluruh personil dan pihak yang terkait.

Beberapa Jaringan Irigasi yang dipelihara pada tahun 2019 diantaranya :

1. D.I Ampang Gadang Nagari Sialang Kec. Kapur IX

2. Irigasi Batang Pulau Taram

3. D.I Lurah Danau

4. D.I Lubuak Tabuan

5. D.I Aia Taganang

6. D.I Sarasah Bulakan

7. D.I. Bandar Ateh Rao

8. D.I. Tambulun

9. D.I. Bandar Kajai

10. D.I Sei Pinago

11. D.I. Padang Rukam

12. DI Simun Jopang Manganti

13. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Banda Dalam Jr. Tabiang

14. Lanjutan irigasi Batang Godang Beringin Bungkuak, Lubuak Simato

15. Irigasi Tali Bandar Ambacang Kambar Sawah Baruah Nag. Suayan

16. Irigasi D.I Bandar Padang Loeh Pulai Nag. Baruah Gunuang

17. Irigasi D.I Bandar Tangah

18. Irigasi Muaro Padang Nagari Sungai Kamuyang

19. Irigasi Batang Keluaran Sawah Rumbai Nag. Sialang Bawah Kec. Kapur IX

20. Daerah Irigasi Bandar Masjid Batu Labi Jorong Batu Labi Nagari Mungo

Kecamatan Luak

21. Irigasi Tarok Tabek Anduang Tjg. Haro Utara

22. Irigasi Lurah Mintago Sei. Kamuyang

23. Irigasi Batu Majului Jor. Lubuak Simato Nag. Sungai Antuan Kec. Mungka


27

24. Irigasi Pincuran Talang Nagari Situjuah Gadang

25. Irigasi Padang Siluak Nagari Maek

26. Rehabilitasi Irigasi D.I Bandar Panjang Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang

Kec. Guguak

27. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sawah Ilir Jr. Mungo

28. Irigasi Lurah Kincuang Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang

Gambar 3.9 D.I Ampang Gadang Nagari Sialang Kec. Kapur IX


28

Gambar 3.10 D.I Lubuak Tabuan di Nagari

Pangkalan


29

Gambar 3.11 D.I Aia Taganang di Jorong Siamang Bunyi Nagari

Kubang

Gambar 3.12 D.I Padang Rukam


30

Gambar 3.13 D.I Lurah Danau

Gambar 3.14 D.I Sei Pinago


31

Gambar 3.15 D.I Bandar Ateh Rao

Untuk ketersediaan air baku lahan pertanian, dilakukan Pemeliharaan Embung,

sebagai sumber dan cadangan air.

Embung yang dipelihara pada tahun 2019 diantaranya :

1. Embung luak tabu nagari andaleh

2. Embung lurah sampia jorong indobaleh nagari mungo kecamatan luak

3. Embung Padang Longang Nagari Banja Loweh Kec. Bukit Barisan

4. Embung Sungai Palopoh Jorong Balik Bukik Nagari Gunuang Malintang

Kecamatan Pangakalan Koto Baru

5. Embung Solok Kandang Babi Jorong Siaur Nagari Ampalu Kecamatan Lareh

Sago Halaban

6. Embung Rawa Puncak Boboy Jorong Kubang Bungkuak Nagari Situjuah

7. Embung Lurah Talang Jorong Mudiak Liki Kecamatan Suliki

8. Embung Solok Onou Jorong Talang Nagari Talang Maur


32

Gambar 3.16 Embung Sungai Palopoh Jorong Balik Bukik Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangakalan Koto Baru

Untuk mempertahankan jaringan irigasi agar tetap terjaga, perlu dihindari terjadinya

banjir dan meluapnya air sungai.

Bantaran sungai yang dipelihara pada tahun 2019 diantaranya :

1. Pengamanan Tebing Daerah Aliran Sungai Batang Lampasi Nag Durian Gadang,

Kec Akabiluru

2. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Bt. Namang Kec. Guguak

3. Pembuatan Bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong Sopang Pauh Anok,

Tigo Balai Nagari Pangkalan

4. Pendaman Batang Sinamar Nagari Jopang Manganti

5. Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang

6. Normalisasi Batang Kampar Nagari Galugua


33

7. Pengamanan Tebing Batang Ampa jorong Ranah Nagari Koto Alam

8. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Buluh Kasok

9. Pengaman Bantaran dan Tanggul Sungai Batang Pinago Nagari Sungai

Kamuyang

10. Pemasangan Batu Bronjong di sepanjang Batang Maek Godang Nagari Baruah

Gunuang

11. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Harau Kecamatan Harau

12. Penguatan Tebing Sungai Batang Kapur Nagari Koto Bangun

13. Normalisasi Batang Sinamar Lombah

Gambar 3.17

Pemasangan Bronjong Lubuk Dinding Nagari Gunuang Malintang


34

Gambar 3.18 Pembuatan Bronjong Sungai Batang Manggilang di Jorong

Sopang Pauh Anok, Tigo Balai Nagari Pangkalan


35

3.3.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya cakupan pelayaan air bersih dan sanitasi


Tabel 3.5


No Indikator Kinerja Target 2018

Realisasi 2018

Target 2019

Realisasi 2019

1 Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum

75,35% 75,03% 76,6% 79,17%

2 Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak

73,73% 73,73% 73,95% 73,95%

Gambar 3.19 Grafik Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja




a. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, dilakukan 2 kegiatan,

yaitu :

1. Kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan


36

Kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum pada tahun 2019 dapat

terlaksana dengan baik dan telah mampu memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat

terhadap air bersih. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum yang

telah dilaksanakan pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi)

2. Optimalisasi Jaringan Air Bersih Simpang Sugiran

3. Optimalisasi Intake, Bak Penampung dan Jaringan Air Bersih Koto Lamo Tanjung

Pauh

4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sarilamak, Nag. Harau, Nag. Bukik

Limbuku, Nag. Sarilamak, Kec. Harau

5. Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari,

Kab. Lima Puluh Kota

6. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Muaro Paiti Nagari Sialang, Kec.

Kapur IX

7. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Baru Simalanggang Kec.

Payakumbuh

8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM , Jorong Kampuang Tangah Nagari Talang

Maua Kecamatan Mungka Kab. Lima Puluh Kota

9. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Jorong Ateh Nagari Situjuah Ladang

Laweh Jr Situjuh Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kab. Lima

10. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Jorong Koto Tangah Nagari Koto Lamo

11. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Jorong Taratak Nagari Suliki Kecamatan

Suliki Kab. Lima Puluh Kota

12. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan

Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota

13. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan

Guguak Kab. Lima Puluh Kota

14. Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sarilamak Residence Ketinggian

15. Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Perumnas Bukit Palano

Samping Kompi C

16. Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Sarilamak (Arah Kantor Bupati)

17. Optimalisasi Sarana Air Bersih Seberang Pasar Manggilang

18. Optimalisasi Jaringan Air Bersih dari Padang Ambacang Subarang Tabek Situjuah

Banda Dalam

19. Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik


37

20. Optimalisasi BP Spam Sungai Mangkirai Kecamatan Gunuang Omeh

21. Pembangunan Bak Intage Air Bersih Jr. Tanjung Bungo Nag. Koto Lamo

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang ditargetkan

pada awal tahun 2019 juga dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang telah terlaksana pada tahun 2019

sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Lokuang Dusun Kampung

Padang Nagari Koto Tinggi

2. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Talang Sikabu - kabu

Nagari Tanjung Haro Sikabu – kabu

3. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Ateh Koto Nagari Suliki

Kec. Suliki

4. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Padang Mangunai Nagari

Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban

5. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Koto Panjang Nagari

Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru

6. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Kampung Baru Nagari

Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru

7. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Tanah Mungguak Nagari

Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban

8. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Kubang Rasau Nagari

Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban

9. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Tampung Kodok Nagari

Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban

10. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Sungai Mangkirai Nagari

Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh

11. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Lokuang Nagari Koto

Tinggi Kec. Gunuang Omeh

12. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Koto Malintang Nagari

Sariak Laweh Kec. Akabiluru

13. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Banja Laweh Gadang

Nagari Banja Laweh Kec. Bukik Barisan

14. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Banda Raik Nagari Baruah

Gunuang Kec. Bukik Barisan


38

15. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Sawah Padang Nagari

Sariak Laweh Kec. Akabiluru

16. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Jorong Beringin Nagari Durian

Gadang Kec. Akabiluru

Dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih / air minum dan kegiatan PAMSIMAS,

setelah didata maka diperoleh persentase rumah tangga yang memperoleh akses air

minum mencapai 79,17 %, angka ini melewati target sebesar 76,6 % yang ditetapkan di

awal tahun 2019. Hal ini bisa dicapai berkat kesungguhan dan kerja keras seluruh

personil yang terkait baik aparatur pemerintah, penyedia maupun masyarakat dan

KSM.

Gambar 3.20 Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi)


39

Gambar 3.21 Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Situjuah

Gadang

b. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah pada tahun 2019 dapat

terlaksana dengan baik, pembangunan Tangki Septik Skala Komunal pada 5 Nagari

serta Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama

dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan kerja

keras seluruh personil yang terkait sehingga prasarana dan sarana air limbah ini telah

mampu melayani sebagian masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi.


40

Adapun prasarana dan sarana air limbah yang dibangun pada tahun 2019 yaitu :

1. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Halaban

2. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Balai Panjang

3. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Jopang Manganti

4. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Sungai Rimbang

5. Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Kurai

6. Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama

Minimal 300 Menetap SD/SMP IT AN-NAHL Nagari Guguak VIII Koto Kec.

Guguak

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KSM dan didampingi oleh Fasilitator. Berkat kerjasama

yang baik yang dilakukan oleh pengurus KSM dan pendampingan yang intensif oleh

fasilitator serta monitoring yang kuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang maka kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Dengan terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana air limbah ini maka pada

akhir tahun 2019 diperoleh persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi

yang layak menjadi 73,95% dan ini sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun

2019.

Gambar 3.22

Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Halaban


41

Gambar 3.23

Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Nagari Sungai Rimbang


42

Gambar 3.24

Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama

Minimal 300 Menetap SD/SMP IT AN-NAHL Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak

3.3.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW


Tabel 3.6


No Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

1 Persentase ketaatan terhadap

RTRW

45% 45% 50% 55%


43





Pada tahun 2019 telah terlaksana penyusunan 1 dokumen Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan yaitu :

1. Penyusunan RDTR IKK Sarilamak

Penyusunan RDTR IKK Sarilamak ini dapat diselesaikan dengan baik, berkat kerja keras

dan kesungguhan personil Dinas PUPR untuk mendampingi dan mengarahkan Konsultan

dalam menyusun dokumen ini. Pengawasan pemanfaatan ruang juga terus dilakukan

sejalan dengan pengendalian penggunaan ruang yang diajukan masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi ruang. Sebagai hasilnya, maka Persentase ketaatan terhadap

RTRW dapat tercapai 55 %, melebihi target yang ditetapkan di awal tahun 2019 sebesar

50%.

3.3.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan

Akuntabel


Tabel 3.7


No Indikator Kinerja Target 2018

Realisasi 2018

Target 2019

Realisasi 2019

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

57 57 62 80,37


44



Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja

sebagai berikut :

Pada tahun 2019 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

adalah 80,37. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan di awal tahun dengan angka 62.

Kinerja yang baik ini dapat diraih karena kerja keras yang pantang menyerah,

kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 185.269.816.670,00 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.844.913.789,00

merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan

Belanja Langsung yang merupakan belanja pendukung program dan kegiatan berjumlah

sebesar Rp. 178.424.902.881,00

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2

(dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan

Pertanahan. Jumlah program sebanyak 20 program dan 59 kegiatan.

Sampai akhir Desember 2019, capaian kinerja kegiatan secara fisik mencapai 97,65

%, artinya hampir semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat


45

dilaksanakan karena dianggarkan di APBD Perubahan 2019 dan waktu yang tersedia tidak

mencukupi untuk menyelesaikan perencanaan dan pekerjaan konstruksinya. Sedangkan

realisasi keuangan sebesar Rp. 169.189.917.355,00 atau sebesar 91,32 % dari total

alokasi belanja langsung serta Sisa anggaran sebesar Rp. 16.079.899.315,00 atau

sebesar 8,68 %.

Adapun realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2019

No Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Awal

(Rp) Anggaran

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) (%)

1 Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi mantap

Perencanaan Pembangunan

Jalan

471.130.000,00 471.130.000,00 439.643.011,00 93,32

Pembangunan Jalan

40.493.886.550,00 40.970.092.550,00 38.365.823.500,00 93,64

Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten

320.895.000,00 320.895.000,00 298.511.449,00 93,02

Inspeksi Kondisi Jalan

288.339.000,00 288.339.000,00 48.241.100,00 16,73

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

3.826.871.000,00 3.826.871.000,00 3.672.674.373,00 95,97

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten

46.567.289.100,00 46.949.104.900,00 45.669.962.406,00 97,28

Perencanaan Pembangunan Jembatan

411.730.000,00 411.730.000,00 286.521.979,00

69,59

Pembangunan Jembatan

16.974.770.000,00 16.467.636.000,00 14.091.510.400,00 85,57

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

114.275.000,00 114.275.000,00 20.262.650,00 17,73

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

535.422.000,00 1.079.547.000,00 325.819.108,00 30,18

2 Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

534.518.000,00 534.518.000,00 509.597.000,00 95,34

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

17.544.875.000,00 17.855.455.000,00 16.997.271.706,00 95,19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

14.782.547.154,00 14.843.686.154,00 8.992.958.061,00 60,58

3 Persentase

rumah tangga yang memperoleh akses air minum

Pembangunan

jaringan air bersih/air minum

5.671.988.000,00 5.608.413.000,00 5.407.081.814,00 96,41


46

No Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Awal (Rp) Anggaran Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp) (%)

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

2.205.804.000,00 2.225.378.000,00 2.108.150.178,00 94,73

4 Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

2.843.805.000,00 2.861.605.000,00 2.752.343.066,00 96,18

5 Persentase ketaatan terhadap RTRW

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

564.155.000,00 564.155.000,00 546.699.750,00 96,91

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

197.180.000,00 57.180.000,00 34.840.100,00 60,93

Pengawasan pemanfaatan ruang

35.575.000,00 35.575.000,00 31.690.683,00 89,08

6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

36.677.371,00 36.677.371,00 36.462.000,00 99,41

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.982.650,00 7.982.650,00 7.585.000,00 95,02

Realisasi anggaran yang disajikan di atas adalah realisasi anggaran perubahan,

bukanlah realisasi anggaran awal. Sebagian kegiatan di perubahan anggaran terdapat

penambahan pagu anggaran terutama untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan

sebagian terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan DAK karena menyesuaikan

dengan nilai kontrak dan penyerapan anggaran.

3.5 Daftar Prestasi

Tabel 3.9

Daftar Prestasi

NO JENIS KEGIATAN / LOMBA PRESTASI

Tingkat Provinsi Tingkat Nasional

1. Lomba KSPAM Pamsimas Juara I


47

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah

Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang melaksanakan 20 (dua puluh) program dengan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. Rp. 178.424.902.881,-

Dari 20 (dua puluh) program dengan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan tersebut,

tercapai realisasi fisik sampai akhir Desember 2019 sebesar 97,63 %, artinya hampir

semua kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

tahun 2019 terlaksana dengan baik. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan akhir

Desember 2019 sebesar Rp. 162.464.473.783,00- atau sebesar 91,05 % dari total alokasi

belanja langsung. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.960.429.098,00 atau sebesar 8,95 %

yang menjadi SILPA.

4.2. Langkah peningkatan di Masa Datang

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2019 ada 2 hal :

1. Proses tender agak lambat dimulai, karena menunggu pembentukan Unit UKPBJ

Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Ada beberapa paket kegiatan konstruksi yang dianggarkan di perubahan anggaran

dan tidak bisa dilaksanakan karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk

menyusun perencanaan dan menyelesaikan pekerjaan konstruksinya.

Menyikapi hambatan tersebut maka untuk tahun mendatang diharapkan :

1. Kalau ada perubahan personil UKPBJ, diharapkan dilakukan di awal tahun.


48

2. Kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Perubahan diharapkan adalah kegiatan

yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan, baik dari segi perencanaannya maupun

fisik konstruksinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019, semoga dapat menggambar

Kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

NIP. 19690622 199701 2 001

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

48,74%

50%

65,66%

76,6%

73,95%

3 Meningkatnya penataan ruang

kawasan yang sesuai dengan

RTRW

56%

4 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

62

Program Anggaran Keterangan

1 Rp 58.351.516.550

2 Rp 9.390.067.000

3 Rp 51.364.752.100

4 Rp 545.203.000

5 Rp 38.533.928.154

6 Rp 2.100.044.924

7 Rp 2.843.805.000

8 Rp 6.844.790.162

9 Rp 2.205.804.000

10 Rp 1.106.377.500

11 57.595.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI


Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai

turunan dari RTRW

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat

terhadap air bersih


terhadap sanitasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih dan

sanitasi dasar

Program Pengendalian Banjir

NIP. 19690622 199701 2 001

Sarilamak, Januari 2019

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DAN PENATAAN RUANG



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

1 Meningkatnya kualitas

infrastruktur dasar dan umum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

INDIKATOR KINERJA

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik


Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran : 2019

No. Target

48,74%

50%

65,66%

76,6%

73,95%

3 56%

4 62


NIP. 19690622 199701 2 001

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Sarilamak, Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG


2 Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih dan

sanitasi dasar


terhadap air bersih


terhadap sanitasi

Meningkatnya penataan ruang

kawasan yang sesuai dengan

RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang

sebagai turunan dari RTRW

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas

infrastruktur dasar dan umum

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi

baik
