Download pdf - KATA PENGANTAR · 2020-05-12 · KATA PENGANTAR Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan

Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2019 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi

terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi,

misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar, ini diharapkan berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada

publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja

ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan

periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Denpasar, 31 Januari 2020 Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar

I Made Mertajaya, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19610605 198203 1 023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2019 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2019 ini

merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tahun anggaran

2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan sesuai dengan Visi

Walikota Denpasar.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis tahun 2016 – 2021,

disertai dengan penyampaian penetapan kinerja tahun 2019, Rencana kerja tahun

2019 yang kesemuanya terangkum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LKJiP) tahun 2019 pada Dinas Sosial Kota Denpasar.

Dalam pencapaian visi tersebut Dinas Sosial Kota Denpasar mempunyai

tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan

masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan

pembanguan infrastruktur.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran kinerja utama yang

dijabarkan dalam suatu analisa akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan Dinas Sosial yang berisi realisasi

DPA tahun anggaran 2019 dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar

95,31%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2019 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................................... 1

1.3 Sumber Daya Manusia ............................................................................. 4

1.4 Isu Strategis .......................................................................................... 7

1.5 Sistematika Laporan ................................................................................ 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................... 9

2.1 Rencana Strategis .................................................................................. 9

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................................. 17

2.3 Rencana Kerja Tahun 2019 ..................................................................... 17

2.4 Perjanjian Kinerja................................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 19

3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan .................................................................. 20

3.2 Pengukuran Pencapain Sasaran ............................................................... 21

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 41

4.1 Kesimpulan .......................................................................................... 41

4.2 Saran-Saran ......................................................................................... 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

3. Rencana Aksi

4. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar disusun sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya.

Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap

100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga

berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan

Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial. Tahun 2016 merupakan tahun

pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 7 program 22

kegiatan pada tahun 2019 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam

pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan

pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan

Walikota Denpasar nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.


Dinas Sosial Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 44 tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, tugas pokok dan fungsi

serta tata kerja Dinas Daerah Kota Denpasar mempunyai :

a Tugas Pokok

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang sosial

b Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan kesejahteraan

Sosial

b) Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Sosial yang meliputi

Bidang Perlindungan dan jaminan sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Farkir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang

Bina Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya

kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial(PMKS) yang mandiri.

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial

d) Pelaksanaan kesekretariatan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1.2.2 Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Denpasar

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris

i. Kepala Sub Bagian Keuangan

ii. Kepala Sub Bagian Umum dan,

iii. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

c) Kepala Bidang Rehabilitasi sosial, terdiri dari

i. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

ii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan


iii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang

d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Farkir Miskin

terdiri dari :

i. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

ii. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan, Keluarga dan

kelembagaan masyarakat; dan

iii. Kepaka Seksi Jaminan Sosial keluarga

e) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

i. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

ii. Kepala Seksi Pengelolaan sumber Dana Sosial;dan

iii. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

f) Kepala Bidang Bina Program

i. Kepala Seksi Perencanaan

ii. Kepala Seksi Data dan Informasi

iii. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan


1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Data Pegawai Dinas Sosial

Tabel 1.1.Data Pegawai Dinas Sosial Tahun 2019

Sumber Data : Sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2019

No Golongan/

Ruang

Jenis Kelamin Pendidikan

Laki-Laki Perempuan SD SMP

SMA/

SMK Diploma S1 S2

1

Tenaga

Kontrak 46 20 0 1 29 2 34 0

2 II/b 0 1 0 0 1 0 0 0

3 II/c 3 2 0 1 4 0 0 0

4 II/d 0 1 0 0 1 0 0 0

5 III/a 0 2 0 0 0 0 2 0

6 III/b 1 3 0 0 1 0 3 0

7 III/c 3 2 0 0 1 0 4 0

8 III/d 3 5 0 0 0 0 8 0

9 IV/a 3 4 0 0 0 0 1 6

10 IV/b 1 1 0 0 0 0 0 2

11 IV/c 1 0 0 0 0 0 0 1

Jumlah 61 41 0 2 37 2 52 9


Gambar 1.1 Perbandingan tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak di Dinas Sosial Kota Denpasar

Gambar 1.2 Perbandingan tingkat pendidikan dan jenis kelamin PNS

dan Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kota Denpasar

2%

38%

2%

47%

11%

Pendidikan

SMP SMA/SMK Diploma S1 S2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Laki-Laki

Perempuan


1.3.2 Struktur Dinas Sosial Kota Denpasar


1.4 ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki SDM yang yang relatif terbatas, jumlah

seluruh karyawan ada 91 dengan rincian pejabat struktural sebanyak 21 orang dan

staf 70 orang, namun masih minim staf yang berpendidikan di bidang kesejahteraan

sosial. Sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial

khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun dengan

keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki komitmen untuk

meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Adapun permasalahan peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan

peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi

sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di

seluruh wilayah;

2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang

maksimal.

3. Perlunya peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar dan

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun , jaminan hari

tua dan santunan kematian terutama jaminan bagi penyandang cacat permanen

dan lanjut usia;

4. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang

maksimal;

5. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan

kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;

6. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih belum

optimal

7. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,belum

didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas ,serta dengan mendorong

kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata

dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang

diharapkan.


8. Rendahnya kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan oleh para penyandang

cacat

9. Minimnya ketrampilan serta pendidikan yang dimiliki oleh para penyandang

cacat sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah penghasilan

ekonominya.

10. Sampai saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar belum memiliki tempat tetap untuk

penampung/pembinaan bagi para tuna susila.

11. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam

penanggulangan dan pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar

12. Kurangnya partisipasi masyarakat masalah gepeng terbukti masih banyak

masyarakat Kota Denpasar yang selalu member sesuatu kepada gepeng.

13. Kurangnya perhatian dan Pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS

sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) bab dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,

struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang

dihadapi Dinas Sosial serta sistematika penyajian; Bab II : Perencanaan Kinerja

Memuat Rencana Strategis, Visi. Misi, Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2019, dan Program untuk pencapaian sasaran;

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja

utama tahun 2019, evaluasi dan analisis capaian kinerja per

sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;

Bab IV : Penutup

Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016-2021, visi Dinas

Sosial adalah

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”

2.1.2 MISI

Dengan mengacu pada misi RPJMD 2016-2021 terutama pada misi Kota

Denpasar ke 2, maka misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai

dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan

dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah

meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara

drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis

dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkanperumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.


Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Misi 2 Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal,

sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi

kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara

drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Tujuan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan

masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan

pembangunan infrastruktur .

Strategi : MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat ( Welfare Society) Menuju

Kebahagiaan

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

2. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

3. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.

4. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

5. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.

6. Mengembangkan pariwisata.

7. Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kota Denpasar

dalam berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi.


Adapun Program yang akan dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Denpasar

sesuai Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2021 Dinas Sosial dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Reviu Renstra 2016-2021

No.

Tujuan Target

Jangka

Menengah

Sasaran Target

Uraian Indikator Uraian Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan

Kesejahteraan

masyarakat

dengan

mendorong

kemampuan

masyarakat

Persentase (%)

Penurunan

jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

2% Meningkatkan

kualitas hidup

Persentase (%)

penurunan jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

2.12 2.10 2.07 2.05 2

Strategis

Program Kegiatan Indikator Target Matriks Pendanaan ( Rupiah)

2017 2018 2019 2020 2021

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 1.816.649.900 1.816.649.900 2.871.520.310 3.034.778.726 3.170.413.676

Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana

Aparatur.

Kegiatan

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur.

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur

100% 759.148.000 759.148.000 1.018.728.000 600.610.275 817.320.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

Persentase

ASN yang mengikuti Bimtek

21% 32.000.000 32.000.000 65.000.000 32.000.000 64.000.000

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas

Adat Terpencil

(KAT) dan

Penyandang

Masalah

Kesejahtraan

Sosial (PMKS)

Lainnya.

Kegiatan Pelatihan

Keterampilan

berusaha bagi

keluarga miskin.

Persentase terlaksananya pelatihan

ketrampilan bagi keluarga miskin

20% 91.479.300

91.479.300

137.217.670

35.131.500 66.846.500


Peningkatan

Kemampuan

(capacity Building)

Petugas dan

pendamping social

Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan

Penyandangan

masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS) lainya

Terlaksananya pendampingan program keluarga

harapan (PKH) yang difasilitasi

20 SDM

311.929.500 235.995.000 174.070.000 106.495.000 338.769.500

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahtraan

Sosial

Kegiatan Pelayanan

dan Perlindungan

sosial, hukum bagi

Korban Eksploitasi,

perdagangan

perempuan dan anak

Persentase gepeng dan wanita tuna

susila yang ditanggulangi dan

dipulangkan

20% 353.260.500

159.094.000

142.546.000

125.015.000 182.286.000

Penyusunan

Kebijakan pelayanan

dan Rehabilitasi

Sosial bagi

penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial

Tersedianya

Data PMKS

dan PSKS

43

Desa

86.475.250

136.536.500

- - -

Peningkatan

Kualitas Pelayanan,

Sarana dan

Prasarana

Rehabilitasi


bagi Sistem Layanan

Rujukan Terpadu

Jumlah Sistem Informasi

layanan sosial

1 sistem aplikasi

- - - 314.454.000 361.174.000

Peningkatan

Kualitas Pelayanan,

Sarana dan

Prasarana

Rehabilitasi


bagi PMKS.

Persentase

terpenuhinya buku data PMKS dan PSKS

100% - - 174.070.000

110.560.000 127.685.000

Kegiatan

Penanganan masalah

– masalah strategis

yang menyangkut

tanggap cepat

darurat dan kejadian

luar biasa

Persentase tertanganinya masalah

strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

20% 54.137.250

107.422.500

106.585.000

59.440.000 130.365.000


Konvensi

Keserasian Sosial

Daerah

Persentase Konvensi Keserasian Sosial Daerah

100% 34.175.000

35.550.000

20.775.000

- 23.645.000

Penguatan Aplikasi

Sistem Basis Data

Terpadu

Jumlah Sistem

Informasi layanan sosial

1 sistem

aplikasi

- - 134.882.700

- -

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Persentase

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100% 121.993.000 133.848.000

- - 5.996.000

Pemasangan

Instalasi Listrik

bagi Keluarga

Basis Data

Terpadu

Jumlah

Keluarga

Basis Data

Terpadu yang

terpasang

instalasi listrik

27 KK - - - - 18.542.500

Penyusunan Buku

Profil Dinas Sosial

Tersusunya

buku Profil

Dinas Sosial

95

Buku

48.918.500

45.791.900

- - -

Penyusunan

Program

Perencanaan

Berbagai Pelayanan

di Bidang Sosial

Tersusunya

Dokumen

Perencanaan

kegiatan

bidang

kesejahteraan

sosial

4

dokum

en

40.526.350

- - - -

Pemulangan orang

terlantar

Terpulangkan

nya Orang

Terlantar ke

Daerah

Asalnya

- 6.600.000

- - - -

Pembentukan Sistem

Data Terpadu

Terbangunya

system

informasi

layanan sosial

sistem 331.265.600

- - - -

Penyusunan Kajian

Tentang UPT

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Data

Inventarisasi

Program-

Program

Peningkatan

Kesejahteraa

n Sosial

Dokum

en

115.809.500 - - - -

Program

Pembinaan

para

Penyandang

Kegiatan

Pendayagunaan para

penyandang cacat

dan eks trauma(

Meningkatnya

Jumlah

Penyandang

Disiabilitas

81

Orang

291.918.500

180.963.000

- - -


Cacat dan

Trauma

Utsawa Dharmagita

Penyandang Cacat)

yang

Memperoleh

Akses

pelayanan

Sosial

Pendidikan dan

Pelatihan bagi

penyandang cacat

dan eks trauma

- 35.578.000

- - -

Pengadaan Alat

Bantu Penyandang

Cacat

Jumlah

Penyandang

disabilitas

yang

mendapat

alat bantu

disabilitas

17

Orang

- - 42.400.000

- -

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas

Skizofrenia

Jumlah penyandang

disabilitas yang mendapatkan alat bantu

disabilitas

25 Orang

- - 50.000.000

- 72.500.000

Tirta Yatra dan

HIPENCA

Internasional.

Meningkatnya

Jumlah

Penyandang

Disabilitas

yang

Memperoleh

Akses

Pelayanan

Sosial

54

Orang

tirta

yatra,

HIPEN

CA 500

Oramg

193.090.000

51.685.500

- - -

Kegiatan

Pendayagunaan para

Penyandang cacat

dan eks trauma

Persentase para penyandang

cacat yang mengikuti utsawa dharma gita

20% - - 234.411.850 149.551.000 171.225.000

Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial dan

Korban Narkoba

Jumlah eks

Narkoba

dapat kembali

ke

masyarakat

10

Orang

- - - 13.595.000

Rehabilitasi Sosial

Penyandang

Disabilitas Mental

Penyandang Skizofrenia yang

mendapat pelayanan di rumah

berdaya

20 Orang

- - - 105.767.000 105.767.000

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kegiatan

Peningkatan peran

aktif masyarakat dan

Persentase

peringatan hari anak nasional dan

20% 67.306.000

38.867.500

140.025.000

121.188.000 225.808.000


Kesejahtraan

Sosial

dunia usaha(HLUN,

HAN dan FK-

PANTI)

hari lanjut usia nasional

Kegiatan

Peningkatan kualitas

SDM kesejahtraan

sosial masyarakat

Persentase PSM yang

berprestasi yang dibina tk. Kota dan tk. Propinsi

20% 390.128.000

115.449.900

225.321.885

106.976.000 134.591.000

Kegiatan Pembinaan

Karang Taruna di

Kota Denpasar

Persentase karang taruna

yang dibina

20% 310.965.100

130.725.250

90.649.290

57.098.000 83.298.000

Kegiatan

Pemberdayaan PWS

Kota Denpasar

Meningkatnya

Peran serta

organisasi

sosial dalam

pemberdayaa

n

kesejahteraan

sosial

1

Organi

sasi

Sosial

133.822.000 54.049.750 23.733.137

-

Kegiatan

Pemberdayaan

PWRI Kota

Denpasar

Meningkatnya

Peran serta

organisasi

sosial dalam

pemberdayaa

n

kesejahteraan

sosial

1

Organi

sasi

Sosial

123.303.000

137.486.250

73.247.157

-

Kegiatan

Pemberdayaan

KKKS Kota

Denpasar

Meningkatnya

Peran serta

organisasi

sosial dalam

pemberdayaa

n

kesejahteraan

sosial

1

Organi

sasi

Sosial

104.067.000

196.194.500

105.962.006

-

Kegiatan

Pemberdayaan

LVRI Kota

Denpasar

Persentase

pemberdayaan LVRI

20% 51.248.000

52.166.750

49.715.486

227.976.000 57.731.500

Pemberdayaan PWS,

PWRI dan KKKS

Kota Denpasar

Persentase pemberdayaan PWS, PWRI

dan KKKS

100% - - - 132.408.500 181.039.500

Peringatan Hari

Kesetiakawanan

Sosial Nasional

(HKSN)

Meningkatnya

Peringatan

Hari

Kesetiakawan

an Sosial

Nasional

- 223.892.000

- - -


Peningkatan Peran

Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha

(HLUN)

Meningkatkan

rasa percaya

diri dan

kesadaran

para lanjut

usia

500

Lansia

705.522.000

162.462.500

- -

Pembinaan

kepahlawanan/

Keperintisan

Meningkatnya

nilai-nilai

pelestarian

kepahlawana

n

/keperintisan

25

Orang

- 79.833.000

118.225.295

-

Apel Hari Pahlawan Terselenggar

anya apel hari

pahlawan

500

Orang

127.075.000

150.365.671

-

Penyusunan Buku

SPM Bidang Sosial

Tersusunya

SPM Bidang

Sosial

20

SPM

26.868.000 - - -

Peningkatan Peran

Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha

Sosialisasi Potensi

dan Kesejahteraan

Sosial (PSKS) untuk

Pemberdayaan

Penyandang

Masalah


(PMKS)

Terlaksanany

a

pengendalian

dan

pengawas

pelaksanaan

sumber dana

bantuan

sosial

- 14.664.500

-

- -

Peningkatan Peran

Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha (

Sosialisasi

Penyelenggaraan

Undian Berhadiah)

Terlaksanany

a

pengendalian

dan

pengawas

pelaksanaan

sumber dana

bantuan

sosial

- 8.820.000 - - -


2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Sosial Kota Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama yang

diimplementasikan/dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Indikator Kinerja Kegiatan ( Output).

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Reviu Indikator Kinerja utama (IKU)

No. Kinerja Utama Indikator

Kinerja Penjelasan

Penanggung

Jawab

Sumber

Data

1. Meningkatnya kualitas

hidup, kemandirian,

keberfungsian sosial dan

kesejahteraan

Penyandangmasalah

kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase

(%)

Penurunan

Jumlah

PenyandangM

asalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

Rencanax100


Rencana−(Realisasi−Rencana)

Rencanax100


(2x−Rencana)−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Rencanax100

Dinsos Laporan

Akhir

PMKS

2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2019

Adapun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Sosial, Adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2019

SASARAN TARGET

No. Uraian Sasaran Strategis Indikator IKU 2019

1. Meningkatnya kualitas Hidup, Kemandirian, Keberfungsian

sosial dan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase Penurunan

jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial ( PMKS)

2.07%


2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang paten dan terukur dalam rentan waktu

1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk mengingkatkan

Akuntanbilitas, Transparansi dan Kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja

tahun 2019 Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja 2019

SASARAN TARGET

No. Uraian Sasaran Strategis Indikator IKU 2019

1. Meningkatnya kualitas Hidup, Kemandirian, Keberfungsian

sosial dan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase Penurunan

jumlah Penyandang


Sosial ( PMKS)

2.07%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang

ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja dilakukan diarahkan untuk mendapatkan data

kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan

efektivitas.

Pengukuran kinerja mencangkup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis

suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam wujud visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan

suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicai dibandingkan dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan

reward or punishmen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen

untuk memperbaiki kinerja organisasi.


3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target ( sesuai

rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Dinas Sosial tahun 2019 disajikan dalam matrik

pengukuran kinerja kegiatan (PKK).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2019 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberapa

keberasilan pencapaian target kinerja, namun demikian masih perlu ditingkatkan

dalam pencapaian target Tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator tersebut diurakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

SASARAN TARGET REALISASI

CAPAIAN NO URAIAN

(SASARAN

STRATEGIS)

INDIKATOR

(IKU)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Meningkatnya

kualitas hidup,

kemandirian,

keberfungsian

sosial dan

kesejahteraan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase

Penurunan

Jumlah PMKS

2.12 %

2.10 % 2.07 % 47,61% 2.23% 21.37 % 1032 %

Pengukuran Pencapaian Sasaran memiliki nilai yang sama dengan pengukuran

kinerja kegiatan dikarenakan perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengacu pada rencana

kerja Tahun 2019 dengan target yang sama.


3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran , tingkat pencapaian target ( Rencana

tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indicator yang telah ditetapkan

sebagai mana dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian

sasaran Dinas Sosial Tahun 2019 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian

Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran


CAPAIAN NO URAIAN

(SASARAN

STRATEGIS)

INDIKATOR

(IKU)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Meningkatnya

kualitas hidup,

kemandirian,

keberfungsian

sosial dan

kesejahteraan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase

Penurunan

Jumlah PMKS

2.12 %

2.10 % 2.07 % 47,61% 2.23% 21.37 % 1032 %


3.2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2019


CAPAIAN NO URAIAN

(SASARAN

STRATEGIS)

INDIKATOR

(IKU)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Meningkatnya

kualitas hidup,

kemandirian,

keberfungsian

sosial dan

kesejahteraan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase

Penurunan

Jumlah PMKS

2.12 %

2.10 % 2.07 % 47,61% 2.23% 21.37 % 1032 %

3.2.2 Pengukuran Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro

serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian sasaran strategis dikelompokkan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.4 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No Capaian Keterangan

1 85% - 100 % Sangat Berhasil

2 70%<X ≤ 85 % Berhasil

3 55%< X ≤ 70 % Cukup Berhasil

4 ≤ 55% Kurang Berhasil


Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.5 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2019

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Realisasi Interval (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Sangat

Berhasil

Lebih dari

85

Berhasil

70 s.d 85

Cukup

Berhasil

55 s.d 70

Kurang

Berhasil

< 55

1. Meningkatnya kualitas hidup,

kemandirian, keberfungsian

sosial dan kesejahteraan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase

Penurunan

Jumlah PMKS 2.12 % 2.10 % 2.07 % 47,61% 2.23% 21.37 % 1032 %


Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan

(formulir PKK) atas 22 (dua puluh dua) kegiatan baik yang bersifat rutin maupun

pembangunan dan pengukuran pencapaian sasaran (formulir PPS) atas 1 (satu)

sasaran.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah

Sasaran

1 Diatas 85 Sangat Berhasil 15

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 2

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 1

4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 1

Jumlah 19

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran

tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori ( sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil ) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata ) skala

ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap

kategori

Capaian sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup berhasil : 62,5

Tidak berhasil : 27,5


Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran

ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan

tidakberhasil.

B. Evaluasi dan Analisis

Dinas Sosial merupakan lembaga pelayanan dasar pemerintah daerah Kota

Denpasar Sebagai pelayanan dasar dibutuhkan kekompakan dan kerja keras guna

membangun koordinasi internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar maupun dengan lembaga organisasi masyarakat.Pencapaian target kinerja

didasarkan pada pelaksanaan program Dinas Sosial yang disinergikan dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial merupakan pertanggungjawaban

Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini merupakan

pelaporan kinerja bertolok ukur renstra yang dibuat dari periode Renstra Dinas

Sosial (2016 – 2021).

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019,

Kepala Dinas Sosial di bantu oleh 5 (lima) bidang dimana masing-masing bidang di

bantu oleh 3 (tiga) seksi. Pelaksanaan pencapaian kinerja berjalan relatif lancar dan

sedekat mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran tersebut diampu oleh Bidang ke empat Bidang yang ada pada Dinas

Sosial untuk mewujudkan misi 2, yaitu : “Pemberdayaan masyarakat Kota

Denpasar berdasarkan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJMD yaitu:

Mewujudkan Penguatan Sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

Sasaran : Persentase Penurunan jumlah PMKS


menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi

kemiskinan secara draktis,menyediakan akses yang sama bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan

prasaran ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek termasuk gender.

Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan jumlah PMKS

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran penurunan jumlah PMKS adalah:

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 dan Tahun 2019

N

o Sasaran

Indikator

kinerja

Realisasi

2017

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

1 Meningkatnya

kualitas hidup,

kemandirian,

keberfungsian sosial

dan kesejahteraan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

Persentase(%) Penurunan

Jumlah Penyandang


Sosial (PMKS )

6130

PMKS

(47,61%)

5993

PMKS

(2.23%)

5869

PMKS

(2.07%)

4712 PMKS

(21.37%)

1032 %

Melalui Kegiatan:

- Pelayanan

dan

Perlindungan

Sosial,

Hukum bagi

korban

Eksploitasi,

Perdagangan

Perempuan

dan Anak

135 orang 120

orang

100

Orang

100

Orang

100% Sangat

berhasil

- Penyusunan

Kebijakan

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraa

n Sosial

43 Desa/

kelurahan

80 buku - - - Sangat

berhasil


N

o Sasaran

Indikator

kinerja

Realisasi

2017

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

- Penanganan

Masalah -

Masalah

strategis

yang

menyangkut

tanggap

cepat darurat

dan kejadian

luar biasa

1 Laporan 45

Tagana

30

Tagana

30

Tagana

100% Sangat

berhasil

- Monitoring ,

Evaluasi dan

pelaporan

70 buku 80 buku - - - Sangat

berhasil

- Penyusunan

Buku Profil

Dinas Sosial

95 Buku 100

Buku

- - - Sangat

berhasil

- Konvensi

Keserasian

Sosial Daerah

- 50 peserta 50

peserta

50 peserta 100% Sangat

berhasil

- Penguatan

Aplikasi

Sistem Basis

data terpadu

- - 1 Sistem

Aplikasi

1 Sistem

Aplikasi

100% Sangat

berhasil

- Pendidikan

dan pelatihan

bagi

penyandang

cacat dan eks

trauma

- 20 orang

ODS

- - - Sangat

berhasil

- Pendayagunaan para Penyandang Cacat Eks

Trauma

UDG : 81

org

ODGJ : 30

org

81 orang

89

Orang

89 Orang 100% Sangat

berhasil

- Pengadaan Alat bantu

Penyandang Cacat

- - 17

Orang


berhasil

- Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Skizofrenia

- - 20

Orang


berhasil

- Tirta Yatra

dan HIPENCA

Internasional

(Tambahan

Denpasar

Festival)

54 Orang 30

orang

- - - Sangat

berhasil


N

o Sasaran

Indikator

kinerja

Realisasi

2017

Realisasi

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

- Peningkatan

Peran Aktif Masyarakat dan Dunia

Usaha dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraa

n Sosial (HALUN, HAN dan FK-

PANTI)

300 anak 300 anak 500

Lansia

dan 300

Anak

500

Lansia

dan 300

Anak

100% Sangat

berhasil

- Peningkatan

Kualitas SDM

Kesejateraan

Sosial

Masyarakat

5 IK-PSM 5 IK-PSM 5 IK-

PSM

5 IK-PSM 100% Sangat

berhasil

- Pembinaan

Karang

Taruna

1 Laporan 9 Karang

Taruna

9 Karang

Taruna

9 Karang

Taruna

100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n PWS Kota

Denpasar

1 Laporan 1

Organisasi

Sosial

1

Organisa

si Sosial

1 Organisasi

Sosial

100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n PWRI Kota

Denpasar

1 Laporan 42 orang 1

Organisa

si Sosial

1 Organisasi

Sosial

100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n KKKS Kota

Denpasar

1 Laporan 1

Organisasi

Sosial

1

Organisa

si Sosial

1 Organisasi

Sosial

100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n LVRI Kota

Denpasar

170 orang LVRI Kota

Denpasar

LVRI

Kota

Denpasa

r

LVRI Kota

Denpasar

100% Sangat

berhasil

- Peran Aktif

Masyarakat

dan Dunia

Usaha

(Peringatan

Hari Lanjut

Usia Nasional,

HALUN)

500 lansia 500 lansia - - - Sangat

berhasil

- Apel Hari

Pahlawan

- 500 Orang 500

Orang

500

Orang

100% Sangat

berhasil

- Pembinaan

Kepahlawana

n/

Keperintisan

- 25 Orang 25

Orang


berhasil


Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai

berikut:

Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan

Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pada indikator Persentase jumlah penurunan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai realisasi sebesar 21.37% dari target yang

ditetapkan sebesar 2.07%, untuk pencapaian persentase jumlah penurunan jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dalam hal menangani

permasalahan kesejahteraan sosial yang mana sangat kompleks baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya, selain faktor ekonomi hal yang lain mempengaruhi

adalah kemiskinan, disabilitas, maupun ketunaan sosial, dengan harapan agar para

PMKS ini mau untuk berusaha ataupun menggali potensi yang dimiliki sehingga

dapat lebih mensejahterakan hidup PMKS tersebut.


Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk menangani PMKS yaitu

dengan melakukan pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat mendorong

kemandirian serta menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan guna

dapat mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan ekonominya.

Selain itu juga mendorong para PMKS untuk bergabung di KUBE dilingkungan

sekitarnya yang mana mempermudahkankan dalam hal penyaluran bantuan sosial

dan juga untuk mendorong untuk berusaha untuk meningkatkan ekonominya.

Adapun langkah – langkah lain yang dilakukan untuk menurunkan jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitudenganmelakukan

pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat mendorong kemandirian serta

menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan guna dapat

mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan ekonominya dan

melakukan verivikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) .

Upaya - upaya yang akan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan atau

menurunkan penduduk miskinyaitu:

a. melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

ataupun keterampiran di setiap rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan

taraf atau pendapatan dari Keluarga Penerima Manfaat tersebut dengan

harapan dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di sekitar

lingkungan Keluarga Penerima Manfaat tersebutyang mana tujuan keterampilan


berusaha bagi keluarga miskin agar dapat merubah daya pikir untuk berusaha

dan tidak selalu mengharapakan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak –

pihak lainnya.

yang mana tujuan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin agar dapat

merubah daya pikir untuk berusaha dan tidak selalu mengharapakan bantuan

dari pemerintah maupun dari pihak – pihak lainnya.

b. melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Memverifikasi dan memvalidasi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data base

kemiskinanuntuk pemutakhiran data tahun sebelumnya di kota Denpasar.


C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar

tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai

berikut :

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Denpasar

pada tahun anggaran 2019untuk Belanja dari anggaran sebesar Rp 11.198.674.200,-

terealisir Rp 10.629.349.545,- sisa Rp 569.324.655,- atau realisasi capaiannya

adalah 92,96%.

Belanja tersebut di dalamnya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, Belanja Modal.

Pengeluaran belanja Dinas Sosial Kota Denpasar tahun anggaran 2019 yang

telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Sosial Kota Denpasar

Tahun 2019

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

6.483.242.600

6.483.242.600

6.179.695.418

6.179.695.418

2. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

6.125.511.057 3.000.000

5.990.511.057

132.000.000

5.693.144.367 3.000.000

5.564.802.367

125.342.000

Jumlah 12.608.753.657 11.872.839.785


2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2019, Dinas Sosial telah merencanakan dan melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai

berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2019

No. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

(%)

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 6.483.242.600 6.179.695.418

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.871.520.310 2.709.003.826 94

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.018.728.000 929.570.750 91

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

65.000.000 51.597.100 79

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS)

Lainnya

4.1 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

4.2. Peningkatan Kemampuan

(capacity building)

Petugas dan pendamping

social Pemberdayaan fakir

Miskin,KAT dan

Penyandang masalah

kesejahteraan

137.217.670

174.070.000

118.512.290

164.387.400

86

94



(%)

social(PMKS) lainya

5. Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

5.1. Pelayanan dan

Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

142.546.000 121.696.000 85

5.2. Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

150.129.600 144.292.400 96

5.3. Penaganan masalah – masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

106.585.000 105.085.000 99

5.4. Konvensi Keserasian Sosial Daerah

5.5. Penguatan Aplikasi Sistem Basis Data Terpadu

20.775.000

134.882.700

20.775.000

133.984.700

100

99

6. Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan Trauma

6.1. Pendidikan dan Pelatihan

bagi penyandang cacat dan eks trauma

6.2. pengadaan Alat bantu

Penyandang Cacat 6.3. Tirta yatra dan HIPENCA

Internasional

234.411.850

42.400.000

51.685.500

209.986.300

42.400.

51.085.500

90

97.07

98.84

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahtraan Sosial

7.1. Peningkatan Peran Aktif

masyarakat dan Dunia

38.867.500 38.767.500 99.74



(%)

Usaha (HLUN,HAN,FK-PANTI)

7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtraan Sosial

Masyarakat

115.449.900 114.548.700 99.22

7.3. Pembinaan Karang Taruna 130.725.250 129.820.300 99.49

7.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

7.5. Pemberdayaan PWRI Kota

Denpasar 7.6. Pemberdayaan KKS Kota

Denpasar 7.7. Pemberdayaan LVRI Kota

Denpasar 7.8. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia

Usaha (Peringatan HLUN) 7.9. Apel Hari Pahlawan

7.10. Pembinaan Kepahlawanan/

Keperintisan

54.049.750

137.486.250

196.194.500

52.166.750

62.462.500

127.075.000

79.833.000

54.049.750

131.736.250

166.409.400

52.166.750

162.362.500

166.975.000

74.933.000

100

95.82

84.82

98.86

99.94

92.05

93.86


3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

No Kegiatan Anggaran tahun 2017

(Rp)

Realisasi tahun 2017

(Rp)

% No Kegiatan Anggaran tahun 2018

(Rp)

Realisasi tahun 2018

(Rp)

%

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64 - Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64

Belanja Langsung Belanja Langsung

1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.816.649.900 1.747.609.877 95.00 - Kegiatan pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.816.649.900

1.747.609.877 96.20

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Kagiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

759.148.000 663.231.450 95.00 - Kagiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

759.148.000 663.231.450 87.36

3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

32.000.000 19.923.949 95.00 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

32.000.000 19.923.949 62.26

4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial,

Hukum bagi Korban

353.260.500 301.034.300 85.00 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha

bagi Keluarga Miskin

91.479.300 85.492.600 93.46


Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak

- KegiatanPenanganan Masalah-masalah

Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa.

54.137.250 53.137.250 98.00 - Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Farkir

Miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

235.995.000 221.864.100 94.01

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

121.993.000 115.097.000 94.00 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


- Penyusunan Program

Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang

Sosial

40.526.350 38.746.350 95.00 - Kegiatan Pelayanan dan

Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban

Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak

159.094.000 123.474.000 77.61

- Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial

48.918.500 41.918.500 85.00 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan

rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

136.536.500 132.696.004 97.19

- Pemulangan Orang Terlantar

6.600.000 6.600.000 100 - KegiatanPenanganan Masalah-masalah

Strategis yang Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

107.422.500 107.222.500 99.81

- Konvensi Keselarasan 34.175.000 26.500.000 77.00 - Monitoring, Evaluasi dan 133.848.000 115.248.000 86.10


Sosial Daerah Pelaporan.

- Pembentukan Sistem

Data Terpadu

331.265.600 324.830.600 98.00 - Penyusunan Buku Profil

Dinas Sosial

45.791.900 23.291.900 51.03

- Penyusunan Kajian Tentang UPT Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat

115.809.500 101.045.000 87.00 - Konvensi Keselarasan Sosial Daerah

35.550.000 35.450.000 99.72

5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

- Kegiatan Pendayagunaan Para

Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penca)

291.918.500 258.836.700 88.00 - Pendidikan dan Pelatihan bagi

Penyandang Cacat dan Eks Trauma

35.578.000 26.428.000 74.28

- Tirtayatra dan HIPENCA

Internasional

193.090.000 192.740.000 100 - Kegiatan

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa

Dharmagita Penca)

180.963.000 175.663.000 97.07

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (tambahan Denpasar

Pestival)

51.685.500 51.085.500 98.84

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

(HLUN, HAN dan FK-PANTI)

67.306.000 61.876.000 91.00

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM


390.128.000 344.313.300 88.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha

38.867.500 38.767.500 99.74


Masyarakat (HLUN, HAN dan FK-PANTI)

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Kota

Denpasar

310.965.100 297.372.000 95.63 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

115.449.900 114.548.700 99.2

- Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

133.822.000 133.492.000 99.75 - Kegiatan Pembinaan Karang taruna di Kota

Denpasar

130.725.250 129.820.300 99.49

- Pemberdayaan PWRI

Kota Denpasar

123.303.000 122.458.000 98.63 - Kegiatan Pemberdayaan

PWS Kota Denpasar

54.049.750 54.049.750 100

- Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

104.067.000 103.947.000 99.88 - Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

137.486.250 131.736.250 95.82

- Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

51.248.250 51.138.250 99.78 - Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

196.194.500 166.409.400 84.82

- Pembinaan

Kepahlawanan dan Kejuangan

158.688.000 154.318.000 97.00 - Kegiatan Pemberdayaan

LVRI Kota Denpasar

52.166.750 52.166.750 98.86

- Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial

Nasional (HKSN)

223.892.000 172.058.100 76.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut

Usia Nasional (HLUN)

62.462.500 162.362.500 99.94

- Pelatihan Manajamen

Organisasi Karang Taruna

104.053.500 81.153.500 77.00 - Hari Apel Pahlawan 127.075.000 166.975.000

92.05

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat

dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut

Usia Nasional (HLUN)

705.522.000 466.302.000 66.00 - Pembinaan Kepahlawanan /

Keperintisan

79.833.000 74.933.000 93.86

- Penyusunan Buku SPM

Bidang Sosial

26.868.000 26.088.000 97.00


- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia usaha Sosialisasi Potensi

dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Pemberdayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

14.664.500 13.244.500 90.00

- Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi

Penyelenggaraan Undian Berhadiah)

8.820.000 8.820.000 100


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi

pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 telah menyajikan berbagai

keberhasilan yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar.Untuk pencapaian sasaran

yang diukur dari indikator kinerja utama antara lain:

Pada indikator Persentase penurunan jumlah PMKS yang tertangani sudah

mencapai realisasi sebesar 1032 % dari target yang ditetapkan sebesar 2,07 % atau

sebesar 21,37%

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun anggaran 2019 daya serap anggaran mencapai 92.94%

4.2 Saran – Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian

kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai

dengan tupoksi.Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator

kinerja antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan

cermat mempertimbangkan sumberdaya manusia yang ada dan tujuan

organisasi.

2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian

kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang

menyangkut outcomes program dan output kegiatan agar dapat diukur.

3. Untuk Pencaiaan Indikator Utama sudah dapat dilaksanakan sesuai dan target

dan dapat lebih ditinggakan lagi.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota

Denpasar Tahun 2019 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2020 Kepala Dinas SosialKota Denpasar

I Made Mertajaya, S.Sos, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610605 198203 1 023