Download doc - ISBD kelompok 1

Transcript
Page 1: ISBD kelompok 1

KORUPSI DAN DEGRADASI MORAL BANGSA

MAKALAH

Makalh ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum

Ilmu Sosial Budaya Dasar

Oleh:

Ujlifatul Hajar (121810201036)

Abdul Rosi (121810301020)

Gepsa Apriliana (121810301025)

Ardian Lubis (121810301028)

Megawati Wahyu (121810301049)

Kelas ISBD 16

UPT BSMKU

UNIVERSITAS JEMBER

2015

1

Page 2: ISBD kelompok 1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu

kelompok masyarakat yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang

tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Nilai yang terkandung dalam

suatu budaya dalam masyarakat salah satunya adalah nilai etika yang berkaitan

dengan baik-buruknya perilaku manusia. Nilai etika memiliki hubungan yang

sangat erat dengan moral seseorang.

Di era globalisasi saat ini krisis multi dimensional telah mempengaruhi

perkembangan kepribadian manusia diantaranya krisis identitas dalam diri

individu, kelompok, dan masyarakat. Salah satu dampak akibat globalisasi yang

tidak seimbang adalah degradasi moral seseorang. Saat ini bangsa Indonesia

mengalami degradasi moral dan akhlak. Kondisi ini tidak hanya terjadi di

kalangan remaja namun juga mewabah di kalangan intelektual, elit politik, dan

para pemegang kekuasaan. Adanya degradasi moral menyebabkan menurunnya

kualitas perilaku dari manusia itu sendiri. Dengan adanya degradasi moral

tersebut, manusia tidak lagi berfikir serta tidak lagi memperdulikan apakah

perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah dan baik atau buruk. Dimana salah

satu dampak dari degradasi moral tersebut yaitu korupsi.

Korupsi merupakan sebuah perilaku yang melanggar tatanan nilai yang ada

dalam masyarakat misalnya nilai kejujuran, keadilan, kebaikan, kedamaian dan

lain-lain. Korupsi seharusnya menjadi fokus yang sangat penting dalam suatu

negara berdasarkan hukum yang ada, karena korupsi merupakan penyakit negara

yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik. Oleh

karena itu tindakan korupsi harus segera di hilangkan atau setidaknya berkurang

di negara Republik Indonesia. Hal ini yang melatar belakangi penulisan makalah

mengani korupsi dan degradasi moral suatu bangsa.

2

Page 3: ISBD kelompok 1

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang diatas,

antara lain :

a. Apa dampak yang timbul dari tindakan korupsi ?

b. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai

korupsi ?

c. Apakah peranan pemerintah sudah efektif dan mampu mengatasi

permasalahan tersebut ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan makalah adalah

sebagai berikut :

a. Mengetahui dampak yang timbul dari tindakan korupsi.

b. Mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai

korupsi

c. Mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai

korupsi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi para pembaca

Makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

korupsi dan degradasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain

itu dapat juga digunakan sebagai referensi dalam kajian ilmu sosial dan

budaya dasar.

b. Bagi penulis

Makalah ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu baru yang dapat

menambah wawasan sehingga bisa dipergunakan sebagai bahan tambahan

dalam perkuliahan ilmu sosial budaya dasar.

3

Page 4: ISBD kelompok 1

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Budaya dan Moral

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk system agama dan politik, adat

istiadat, bahasa. Namun dengan berjalannya waktu terjadi perubahan social

budaya, Perubahan ini merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa

dalam setiap masyarakat. Perubahan itu sesuai dengan hakikat dan sifat dasar

manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan social ini perlu

diikuti dengan adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru.

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan

kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti serta menyelimuti

perasaan-perasaan dan emosi-emosi manusia serta menjadi sumber bagi sistem

penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak,

sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Definisi kebudayaan yang disusun

oleh Sir Edward Taylor (Horton, 1996:58; Harsojo, 1988:92; Soekanto, 2003:172)

menyebut bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan,

keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan

kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Tylor dalam Imran Manan (1989;19) mengemukakan moral termasuk bagian

dari kebudayaan, yaitu standar tentang baik dan buruk, benar dan salah, yang

kesemuanya dalam konsep yang lebih besar termasuk ke dalam ‘nilai’. Hal ini di

lihat dari aspek penyampaian pendidikan yang dikatakan bahwa pendidikan

mencakup penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.

Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, maka

pemahaman tentang sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya sangat penting

dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan sistem pendidikan yang

digunakan untuk menyampaikan sisitem perilaku dan produk budaya yang dijiwai

oleh sistem nilai masyarakat yang bersangkutan.

4

Page 5: ISBD kelompok 1

Moral merupakan salah satu sikap yang penting untuk menghadapi segala

perubahan yang terjadi. Moral merupakan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku

manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak

memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memilki nilai

positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus

dimiliki oleh manusia. Berbagai persoalan dan kerusakan yang ada saat ini

sesungguhnya disebabkan oleh kondisi moral dan etika masyarakat yang sudah

mengalami kemerosotan atau degradasi. Kerapuhan moral dan etika bangsa ini

makin terlihat jelas tatkala persoalan demi persoalan bangsa semakin hari bukan

semakin hilang, tapi justru semakin meningkat tajam.Mulai dari kasus kekerasan

antar kelompok, ketidakadilan sosial dan hukum, hingga budaya korup penguasa

yang makin menggurita.

Moral di Indonesia dapat diukur dari tingkah laku dari bangsa Indonesia itu

sendiri. Tingkah laku yang dikatakan bermoral adalah tingkah laku yang menaati

hukum, adat, dan agama yang berlaku. Sedangkan tingkah laku yang tidak

bermoral adalah tingkah laku yang tidak mengikutu peraturan-peraturan yang ada.

Beberapa contoh tingkah lagu yang tidak bermoral yag ada di masyarakat adalah

masih banyaknya korupsi di Indonesia, banyaknya para remaja yang melakukan

tawuran dan menggunakan narkoba.

Degradasi sering diartikan sebagai penurun suatu kualitas. Dengan semakin

berkembangnya jaman, kualitas moral bangsa Indonesia ini mulai menurun yang

disebabkan oleh bangsa Indonesia yang kurang mampu menghadapi pengaruh dari

luar negeri. Dalam hal ini bisa kita lihat dengan nyata dan fakta, baik melalui

pemberitaan media televisi, koran maupun berita online. Sudah tak terhitung

banyaknya pemimpin ataupun pejabat yang tersandung masalah hukum karena

perbuatannya yang melawan hukum, korupsi salah satunya.

2.2 Korupsi serta Dampak yang Ditimbulkan

2.2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi memiliki banyak pengertian diantaranya:

a. Menurut Asal Kata

5

Page 6: ISBD kelompok 1

Korupsi (bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi

adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri,

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka (Anonim, 2015).

b. Menurut Hukum di Indonesia

Dari segi hukum korupsi mempunyai arti yaitu Melawan hukum,

menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana

korupsi sudah ada.Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana

korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan (Darmodiharjo, 1995).

c. Menurut Para Ahli

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers,

Menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang

menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di

bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Evi

Hartanti, 2005).

Menurut Black’s Law Dictionary

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak

lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain,

berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pengertian

“korupsi” kini lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan

publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Prof. Subekti

Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara

langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam

perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan

menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk

6

Page 7: ISBD kelompok 1

kepentingannya. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan

(habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima

upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada

akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata

dan dapat merugikan keuangan negara (Anonim, 2015).

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku

korupsi itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor. Faktor-faktor yang menjadi

penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi menurut Merican (1971) adalah

sebagai berikut :

a. Peninggalan pemerintahan kolonial.

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c. Gaji yang rendah.

d. Persepsi yang populer.

e. Pengaturan yang bertele-tele.

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi antara

lain:

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah

dengan upeti atau suap.

d. Berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat

dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan

korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan

organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

7

Page 8: ISBD kelompok 1

2.2.3 Dampak Tindakan Korupsi Dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara

Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi

bangsa dan negara.  Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan

memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal

dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan

menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, citra pemerintahan yang buruk di

mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal

asing, krisis ekonomi menjadi berkepanjangan, negara pun menjadi semakin

terperosok dalam kemiskinan (Revida, 2003).

Indonesia sendiri, berdasarkan Laporan Bank Dunia, dikategorikan sebagai

negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (severely indebted low

income country), dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia

seperti Mali dan Ethiopia.  Berbagai dampak masif korupsi telah merongrong

berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya :

1. Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat

Meningkatnya Kemiskinan

Banyak proyek pemerintah ataupun bantuan asing untuk rakyat miskin tidak

efektif, karena disunat oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung

jawab. Dalam banyak kasus korupsi, masyarakat miskin sering menjadi korban

karena ketidak berdayaan mereka.

Meningkatnya Angka Kriminalitas

Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat.

Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut

Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan

jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka

kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil

dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law

enforcement) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara

tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain.

8

Page 9: ISBD kelompok 1

Demoralisasi

Secara tidak langsung korupsi akan meruntuhkan otoritas pemerintah,

matematikan etika sosial-politik, dan menyebabkan tidak efektifnya peraturan dan

perundang-undangan. Korupsi yang merajalela yang berlarut-larut membuat

masyarakat pesimis akan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, padahal

optimisme masyarakat merupakan modal utama sukses perang melawan korupsi.

Pesimisme ini membuat masyarakat melakukan pembiaran terhadap aktifitas

korupsi, walupun mereka jelas-jelas menjadi korban.

Menurunkan Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Bila kasus korupsi berlangsung terus menerus, masyarakat akan cenderung

meragukan segala hal yang berhubungan dengan pemerintah. Sebagai contoh,

pemilu tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya karena masyarakat

enggan ikut berpartisipasi. Menurut masyarakat, mengikuti pemilu sama saja turut

serta memilih koruptor baru dan apabila kasus korupsi dibiarkan terus menerus,

dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan masyarakat karena

ketidakpuasaan terhadap pemerintah.

2. Dampak Korupsi Terhadap Pelakunya

Memberi Rasa Tidak Tenang

Melakukan tindak korupsi tentunya akan mempengaruhi kehidupan batin dari

pelakunya. Meskipun belum tentu tindakannya dikethui pihak berwajib, pelaku

pasti terbayang-bayangi rasa tidak tenang selama bekerja, dan takut yang

berkepanjangan karena khawatir perbuatannya diketahui umum.

Hukuman Pidana

Bagi para pihak atau pejabat yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi, maka ia pasti akan diproses oleh pihak yang berwajib. Hukuman pidana

terhadap pelaku korupsi dapat berupa denda dan/atau hukuman penjara.

Tekanan Sosial Seumur Hidup

Bagi orang yang pernah melakukan korupsi yang telah selesai menjalani masa

hukumannya, bukan berarti ia dapat hidup seperti masyarakat lain pada umumnya.

Telah diketahui bertindak korupsi oleh khalayak ramai akan menyebabkan pelaku

menanggung rasa malu seumur hidup dan terus tertekan. Setiap kegiatan yang

9

Page 10: ISBD kelompok 1

pelaku lakukan akan distigma negatif oleh orang lain. Hal-hal apapun yang pelaku

lakukan akan disangkut pautkan dengan korupsi. Hal ini akan terus melekat

terhadap individu pelaku sampai dia mati.

Dijauhi Oleh Orang-orang Dekatnya

Seringkali apabila seseorang telah terkait kasus korupsi, maka ia akan

ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu pernah dekat dengannya, bisa saja itu

teman, kerabat, istri bahkan suami. Hal itu wajar terjadi karena tidak ada yang

ingin namanya ikut tercemar akibat dari perbuatan orang lain.

2.3 Hubungan Korupsi dan Degradasi Moral

Setiap sebab tentu memiliki akibat. Pernyataan tersebut banyak digunakan

untuk menyatakan hubungan dari suatu tindakan dengan tindakan lain dalam satu

urutan yang membentuk kejadian. Tindakan yang pertama merupakan penyebab

dan tindakan berikutnya merupakan akibat. Akibat yang ditimbulkan tersebut

dapat menjadi suatu penyebab dari tindakan-tindakan lain dan bahkan dapat pula

menjadi bagian dari sebab awal dari akibat itu sendiri. Kondisi tersebut

menjadikan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian dan keadaan menjadi

sedemikian kompleksnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan

mana penyebab dan mana akibat (Maulana, 2012).

Keadaan di atas dapat dianalogkan dalam hal permasalahan korupsi. Begitu

kompleknya permasalahan korupsi, sehingga sulit untuk mengidentifikasikan

penyebab utama terjadinya korupsi serta dampak yang diperoleh. Praktek-praktek

korupsi yang membudaya, berkepanjangan, dilakukan dalam berbagai bentuk,

terjadi di segala bidang kehidupan, memiliki akibat yang harus ditanggung baik

oleh individu dalam organisasi, unit organisasi/instansi yang bersangkutan,

masyarakat dan dunia usaha, organisasi pemerintahan secara makro yang akhirnya

berpengaruh luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah

grafik indeks persepsi korupsi Indonesia.

10

Page 11: ISBD kelompok 1

Dari grafik di atas terlihat bahwa semakin lama masalah korupsi di Indonesia

tidak semakin berkurang tetapi malah semakin bertambah. Permasalahan korupsi

memang sulit untuk diatasi, karena korupsi sangat menyebabkan pelaku menglami

degradasimoral. Pelaku korupsi secara bertahap mengalami degradasi moral dan

menularkannya pada lingkungannya. Pertama kali korupsi yang dilakukannya

akan menimbulkan goncangan nurani atau perasaan terombang-ambing antara

nilai moral yang dianutnya dengan daya tarik materi yang akan diperolehnya.

Namun kecenderungan untuk mengulang perbuatan korupsi karena telah bobol

benteng moralnya. Korupsi tersebut diulang dan cenderung membesar, sampai

pada tahap pelaku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang

tidak benar. Korupsi tidak lagi dilihat sebagai penyimpangan, melainkan hal yang

biasa, telah menjadi kebiasaan, dan bisa dikatakan bahwa korupsi telah

membudaya di negara Indonesia. Indikator yang dapat dilihat yaitu banyaknya

pelaku tindak pidana korupsi yang ada di sistem pemerintahan daerah maupun

pemerintahan pusat.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu

sebagai berikut:

1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal

yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi

harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab

korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang

11

Page 12: ISBD kelompok 1

untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam

pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar

apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan

dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya,

sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak

sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi

sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu

perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu

baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan

untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada

pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses

penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala

aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan

tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.

Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi

yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati /

pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini

strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara

lain:

Konsep “carrot and stick”

Konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya

sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto

pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai

pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga

dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”.

Sedangkan Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani

12

Page 13: ISBD kelompok 1

korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan

sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi”

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat

dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM,

ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama

dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari

partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya

dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada

realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan

untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar

pemerintah bangkit memberantas korupsi.

Gerakan “Pembersihan”

Menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)

yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang

tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status

sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan

membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure

follows strategy yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada

terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-

masing dalam struktur organisasi tersebut.

Gerakan “Moral”

Gerakan ini secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah

kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat

yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan

menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara

lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau

seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif

membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

13

Page 14: ISBD kelompok 1

Gerakan “Pengefektifan Birokrasi”

Gerakan yang ditandai dengan menyusutnya jumlah pegawai dalam

pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan

orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada

pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada

mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena

korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang

melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Pemerintah setiap negara pada umumnya pasti telah melakukan langkah-

langkah untuk memberantas korupsi dengan membuat undang-undang. Indonesia

juga membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.4 Pendapat Kelompok untuk Mengatasi Masalah Korupsi dan Degradasi

Moral di Indonesia

Menurut pendapat kelompok kami, Menurut kelompok kami, memang

benar bahwasanya korupsi dapat merusak moral bangsa. Permasalahan korupsi

memang sangat sulit untuk diatasi. Dimana para koruptor melakukan perbuatan

tersebut tanpa memikirkan nilai moral serta tidak dapat membedakan apakah

perbuatan itu benar atau salah. Sehingga korupsi bukan dianggap lagi sebagai

penyimpangan melainkan suatu kebiasaan yang sangat menguntungkan. Oleh

karena itu pemerintah melakukan upaya untuk memberantas korupsi. Upaya yang

dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah cukup baik yaitu

dengan adanya strategi preventif, deduktif dan represif. Dengan adanya strategi

tersebut pelaku – pelaku korupsi yang bersangkutan akan dapat diketahui dan

pada akhirnya akan dikenai hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah

dilakukan serta diharapkan pada akhirnya terdapat efek jera bagi pelaku korupsi

dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Contoh riil korupsi dapat menyebabkan

degradasi moral adalah para pelaku tindak pidana korupsi masih mau mengulangi

perbuatannya tersebut meskipun jelas-jelas apa yang telah dilakukannya sudah

melanggar hukum dan agama. Semakin lama malah semakin peningkat yang

melakukan korupsi dikalangan orang-orang elit politik.

14

Page 15: ISBD kelompok 1

15

Page 16: ISBD kelompok 1

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu

kelompok masyarakat yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang

tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Nilai yang terkandung dalam

suatu budaya dalam masyaeakat salah satunya adalah nilai etika yang berkaitan

dengan baik-buruknya perilaku manusia. Nilai etika memiliki hubungan yang

sangat erat dengan moral seseorang. Moral merupakan pikiran, perasaan, ucapan,

dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Berbagai

persoalan dan kerusakan yang ada saat ini sesungguhnya disebabkan oleh kondisi

moral dan etika masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan atau degradasi.

Kerapuhan moral dan etika bangsa ini makin terlihat jelas persoalan bangsa

semakin meningkat, salah satunya adalah korupsi. Praktek-praktek korupsi yang

membudaya, berkepanjangan, dilakukan dalam berbagai bentuk, terjadi di segala

bidang kehidupan, memiliki akibat yang harus ditanggung baik oleh individu

dalam organisasi, unit organisasi/instansi yang bersangkutan, masyarakat dan

dunia usaha, organisasi pemerintah secara makro yang dapat berpengaruh luas

terhadap kehidupan dan bernegara. Permasalahan korupsi tidak berkurang tetapi

semakin meningkat, sehingga menunjukkan bahwa korupsi sangat sulit untuk

diatasi sehinnga menyebabkan pelaku mengalami degradasi moral.

3.2 Saran

Sebaiknya dilakukan proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi) nilai-

nilai anti korupsi. Proses tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang

terencana, sistematis, terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga ke

perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi

tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah

di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, sehingga nilai sosial anti

16

Page 17: ISBD kelompok 1

korupsi menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen

bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera.

17

Page 18: ISBD kelompok 1

DAFTAR PUSTAKA

Ainan. 1992. Penyebab Terjadinya Korupsi. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/3/fisip-erika1.pdf.txt [serial online] [7 September 2015].

Anonim. 2015. Pengertian dan Ciri Korupsi. http://www.pengertian pakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut.html [serial online] [7 September 2015].

Anonim. 2012. Pengertian Konsep Nilai dan Sistem Nilai Budaya.

http://adianlangge.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.

html [serial on line]. [20 November 2013].

Anonim. 2010. Pengertian Budaya. http://menarailmuku.blogspot.com/2012/12/

pengertian-budaya.html.Yogyakarta: Jalasutra.

Anonim. 2015. Hutang Indonesia. http;//www.jpnn.com/read/2015/04/20/299055/ Mau-Tahu-Utang-Lur-Negeri-RI-Berapa-Ribu-Triliun-Ini-Jumlahnya [serial online] [7 September 2015].

Andi, Furmensius. 2010. KORUPSI SEBAGAI SEBUAH BUDAYA?(Sebuah

Telaah Filosofis Atas Fenomena Korupsi Di Indonesia).

http://perkantasjatim.org/index.php?g=writing&id=49 [serial online]. [25

November 2013].

Darmodiharjo, Darji. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana

filsafat hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hartanti, Evi, S.H., 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta.

Koentjaraningrat. 1974. Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia.

Bandung : Penerbit Sinar Baru.

Maulana, Moh Faiz. 2012. Korupsi dan Degradasi Moral. Jakarta: Suara Karya.

Revida, Erika. 2003. Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya. Sumatera

Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sumatera Utara.

18

Page 19: ISBD kelompok 1

 Widodo, Restu. 2011. Makalah Degradasi Moral. http://restukadilangudemak

.blogspot.com/2011/04/degradasi-moral.html. [serial online]. [29 November

2011].

19