Download pdf - Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

5/17/2018 Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Ttg Program Pembangunan Yang Berkeadilan

1/59

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDENREPUBLIKINDONESIANOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANGPROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pernbangunan yang berkeadilan, dan untukkesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimanatermuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pernbangunan Nasional Tahun 2010, dengan iru


2/59

Untuk

PERTAMA


-2 -

Mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsidan kewenangan masing-rnasing, dalam rangka pelaksanaanprogram-program pernbangunan yang berkeadilan sebagaimanatermuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputiprogram:1. Pro rakyat;2. Keadilan untuk semua (justice for a11);


3/59


- 3 -

c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;

f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;3. Untuk program pencapaian Tujuan Pernbangunan Milenium,

memfokuskan pada:a. Program pemberantasan kerniskinan dan kelaparan;b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;


4/59

KEEMPAT

PRESIDENREPUBLIK !NDONESIA

-4-

Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yangmendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, danpernangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 diIstana Tarnpak Siring, Bali.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para MenteriKoordinator mengoordinasikan program-program KementerianlLernbaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasimasing -rnasing,


5/59

KEENAM

K E T U J U H

PRESIDEI'!REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Para Gubernur:1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAi2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-

program di wilayahnya masing-rnasing.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapatprogram yang berkaitan dengan kewenangan Mahkarnah Agung danlatau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar


6/59


-6-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

,

Dikeluarkan di Tampaksiring, Balipada tanggal 21 April 2010PR ES ID EN R EP UB LIK INDONE SIA ,

ttd,DR. H. SUS1LO BAMBANGYUDHOYONO


7/59


LAMP lRAN

I. R ENCANA T INDA K P ERC E PA TAN P ENCA PA I AN S A SA RAN P ROGRAM P RO -R A KYA T

INSTRUKS I PRES IDEN REPUBL IK INDONESIANOM OR : 3 Tahun 2010T AN GG AL : 21 A pril 2010

PROGRAM TINDAKAN KELUARAN) TARGLTPENYELESAIAN1 SASARAN INSTANSIPENANGGUNG PEMERINTAH2010 2011 JAWAB DArRAH(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis KeluargaPenyempumaan A. Memperbaiki ProsedurPelaksanaan VerifikasiProgram Keluarga Tersedianya formulirarapan (PKH) 1. Menyempumakan 100% 100% Pelaksanaan PKH Kementerian Sosialformulir verifikasi untuk: verifikasi yang telah sepenuhnya (Koordinator),ibu hamil, pemeriksaan mencakup semua sebagai program Kementerian Kesehatan,anak ke puskesmas, dan kernungkinan status anak, pemberian uang Kementerian Pendidikanpemeriksaan tingkat termasuk anak putus tunai bersyarat Nasional,kehadiran anak di satuan sekolah, anak jalanan, Kementerian Tenaga Kerjapendidikan pckcr ja anak, dan anak dan Transmigrasi,bcrkcbutuhan khusus Kementerian Dalam Negeri,Kemcntcrian Agarna,Kementerian PPN/Bappenas

2. Mempcrbaiki jadwal Tersedianya jadwal 100% 100% Kemcntcrian Sosialpencctakan formuIir pcncctakan formulir koordinasi denganr r r es Indonesia


8/59

PRESIDENREPUBLIK INDOI'.IESIA-2-

Menyempurnakanrnekanisme pelaksanaandistribusi fonnulir keunit pelayanan

4. Menyempupelaksanaan verifikasiterhadap peserta PKH

5. 11pelaksanaan verifikasikepada pegawai di unitpelayanan

Tersusunnya mekansimepelaksanaan distribusiformulir verifikasi ke unitpelayanan

1. Tedan hasil verifikasikehadiran ibu hamil dipuskesmas dankehadiran anak balita dipuskesmas

2. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran anak di satuanpeza yanghandal dalam melakukanverifikasi pada unitpelayanan (puskesmas dansekolahl rnadrasah)

100%

4

100%

]00%

]00%

Kemente(Koordinator), KementerianKesehatan (Koordinator)Bupati/Walikota

Kernenterian(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kernenterian PendidikanNasional,Kementerian Agama,Kementerian Dalam Negeri

ur(Koordinator),Bupati/Walikota


9/59

PRESIDEN:',t;PlJBLlK INDONESIA-3-

1. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kemenlerian Sosial Gubernurmekanisrne pengernbalian forrnulir koordinasi dengan (Koordinator),pengembalian formulir verifikasi dari unit PT POS Indonesia Bupati/Walikotaverifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKHpelayanan ke KantorUrPKH2. Menyempurnakan Tersusunnya 100%mekanisme pembayaran pembayaran termasuk (Koordinator) dan (Koordinator) ,tennasuk pencairan pencairan anggaran agar Kementerian Keuangan, BupatilWalikotaanzgaran agar pembayaran dapat koordinasi dengan PTPOSpembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam Indonesiadilaksanakan 4 kali setahun yaitu pada bulandalam selahun yaitu Maret.juni, September danpada bulan Maret.juni, DesemberSeptember dan Desember3. Menyempurnakan Tersusunnya III 100% 100% rmekanisrne pelaksanaan pelaksanaan dislribusi dana (Koordinator) dan (Koordinator),distribusi dana ke ke keluarga peserta PKHdi Kementerian BUMN, Bupati/Walikotakeluarga peserta PKHdi daerah terpencii koordinasidengandaerah terpencil PTPOS Indonesia.


10/59

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-

Antar Kementerian danPemerintah Daerah1. Menyusun mekanisme Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kernenterian Sosial Gubernurverifikasi untuk anak agar anak jalanan dan (Koordinator), Kementerian (Koordinator) ,jalanan dan pekerja anak pekerja anak siap kcmbali ke Tenaga Kerja dan Bupati/Walikotayang sedang dipersiapkan satuan pendidikan Transmigrasi,untuk kernbali ke satuan Kernenterian Pendidikanpendidikan Nasional,Kementerian Agama,Kernenterian PPNIBappenas

2. nruma 50% 100% Kernenterian Sosial Gubernursinggah bagi anak jalanan (Koordinator), Kementerian (Koordinator),dan peker ja anak di lokas i Tenaga Kerja dan Bupati/Walikotaterdekat, dimana PKH Transmigrasidilaksanakan

3. Menyusun mekanisme n 100% 100% Kementerian Sosial Gubernuruntuk memastikan agar keluarga peserta PKHdapat (Koordinator), Kementerian (Koordinator),anak dari keluarga kembali ke satuan Pendidikan Nasional, Bupati/Walikotapeserta PKHdapat pendidikan Kementerian Agama,diterima kembali di Kementerian PPN/Bappenassatuan pendidikan


11/59

PRESIOENREPUBLI!< !NDO~\lESI.A.-5-

4. Menyusun meuntuk memastikan azaranak keluarga pesertaPKHmernperolehbantuan pendidikan100% 100%

Kementerian(Koordinator) ,Kementerian Dalam Negeri

5. Melaksanakan tusanMenkes tentang PedomanPelaksanaan JaminanKesehatan Masyarakat(JAMKESMAS)untukmemastikan agar anakkeluarga peserta PKHmemperoleh JAMKESMAS

Memastikan agar semuaanggota keluarga pesertaPKHmernperolehJAMKESMAS

6. ,obat-obatan, pelayanankesehatan dasar dankcluarga berencana7. rencanapenyediaan fasilitaspendukung pelaksanaanPKHdi daerah

nyaobatan, dan pelayanankesehatan dasar dankeluarga berencana bagiauak keluarga peserta PKIITersusunnya rencanapenyediaan fasilitaspendukung pelaksanaanPKHdi daerah

100% 100%

100% 100%

(Koordinator), KernenterianKesehatan, Kementer ianFPN/Bappcnas

Kementerian Sosial(Koordinator) , KementerianKesehatan

r(Koordinator) ,Bupati/Walikota

r(Koordinator) ,BupatilWalikota


12/59

PRESIDENn~::p;J8U!{ INDONESIA-6-

penyempumaanpelaksanaan sosialisasiPKH9. menyusunrencana t indakpeningkatan jumlahpendamping

KontribusiPemer in tah Daerahterhadap PNPMMandiri

Peraturan MenteriKeuangan No.] 6 8/PMK.07/ 2009 ten tangPedoman Pendanaan UrusanBersama Pusa t dan Daerahuntuk PenanggulanganKerniskinan

Tersusunnya rencanadan penyempurnaanpelaksanaan sos ia lis as i PKH

K eme nt er ia n K omi nf o(Koordinator), KernenterianDalam Negeri,Kementerian Sosial

Gubernur(Koordinator),BupatilWalikota

100%ersusunnya rencana tindakpeningkatan jumlahpendamping100%

Program Penanggu l a.nga .n Kemis k ina .n Be rb s si s Pcmbe rday san MasyaralaJt--------r=~----~~~----.---~~--r_~~~_.~~~~--_,~--~~~~~-------~~----------~Tersusunnya mekanisme 100% 100% Kernyang sudah disempurnakan cakupan kegiatan Rakyat (Koordinator),ten tang penetapan DDUB dan alokasi BlJI.,1 Kementerian D a la m N e ge ri ,berdasarkan Peraturan PNPM Mandiri. Kementerian FekerjaanMenteri Keuangan No. Umum,] 6 8/PMK.07/ 2009 tentang K ementerian PembangunanPedoman Pendanaan Urusan Daerah Tcrtinggal,Bersama Pusat dan Daerah Kementerian Pcrtanian,untuk Penanggulangan Kementerian KebudayaanKemiskinan dan Pariwisata,

Kemente ri an Kelautan danPerika na n,Kementerian PerumahanRakyat,Kementerian P P N I

r(Koordinator)Bupati/Walikota

(Koordinator)Bupati/Walikota


13/59


Mandiri denganPerencanaanDesa/Kelurahan

1.. Menyusunpenyatuan perencanaanberbasis masyarakat kedalam forum yangbersifat partisipatif ditingkat desa/kelurahan

2. Menyusunpendarnpingan agarmasyarakatdesa/kelurahan mampumenyiapkan programjangka menengahdesa/kelurahan yangIebih komprehenslf

Tersusunnya mekanismeuntuk penyatuanperencanaan berbasismasyarakat ke dalam forumyang bersifat partisipatif ditingkat desa/kelurahan

Tersusunnya rnekanismependarnpingan masyarakatdesa/kelurahan yangmarnpu menyiapkanprogram jangka menengahyang lebih komprehensif

100% 100%

TerlaksananyaIntegrasi PNPMMandiri ditingkatdesa/kelurahan

l\.o;;"'~;{I\.VKesejRakyat (Koordinator),Kementerian Dalam Negeri,Kernenterian PekerjaanUmum,Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,Kernenterian PPN/BappenasKemenko KesejahteraanRakyat(Koordinator) ,Kementerian Dalam Negeri,Kementerian PekerjaanUmum,Kementerian PernbangunanDaerah Tertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kernenterian Kelautan danPerikan

Gli(Koordinator)Bupati/Walikota

Gubernur(Koordinator) ,Bupati/Walikota


14/59

PRESIDENREPUBLIK INDCiNESjp,-8-

3 . Menyusun mekanisme 100% 100%agar Program jangka agar Program jangka Rakyat (Koordinator), (Koordinator),Menengah Menengah Desa/Kelurahan Kernenterian Dalarn Negeri, Bupati/WalikotaDesa/Ke lurahan yang yang disusun meJa lui proses Kementerian Pekerjaandisusun melalui proses partisipatif dapat disatukan Umum,partisipatif dapat dengan program jangka Kementerian Pernbangunandisatukan dengan menengah desa/kelurahan Daerah Tertinggal,program jangka yang reguler sehingga Kementerian Pertanian,menengah menghasilkan program Kementerian Kebudayaandesa/kelurahan yang pembangunan berbasis dan Pariwisata,reguler sehingga rnasyarakat Kernenterian Kelautan danmenghasilkan program Perikanan,pembangunan berbasis Kementerian Perumahanmasyarakat Rakyat,Kementerian PPN/Bappenas

4. Menyusun Tersusunnya 100% Kemenko Kesejahteraan ragar aparat agar rencana pembangunan Rakyat (Koordinator), (Koordinator) ,desa/kelurahan dapat berbasis komunitas dapat Kernenterian Dalam Negeri, BupatilWalikotamengakomodir dan ditarnpung dalam rencana Kementerian Pekerjaanmemproses P]M pembangunan Umum,desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan dan menjadi Kernenterian Pembangunanbahan musrenbang bahan musrenbang ditingkat Daerah Tertinggal,ditingkat yang lebih yang lebih tinggi Kementerian Pertanian,Kernenterian


15/59

PRESIDENRI;:-PUBLIK INDONESIA-9-

mekanismepengendalianpelaksanaan programpembangunan bcrbasismasyarakat melaluiinstrumen PNPMMandiri

Mandiri denganfasilitaspembiayaan

Tersusunnyapengendalian pelaksanaanprogram pembangunanberbasis masyarakat melaluiinstrumen PNPMMandiri

Tersusunnya mekanismeagar usulan pernberdayaanekonomi lokaI yang disusunberdasarkan mekanismePNPM

100% 100%

100%00% TerintegrasinyaPNPMMandiridengan fasilitaspembiayaan

Kernenterian KeIautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,Kernenterian PPN/Bappenas

Rakyat tor),Kementerian Dalam Negeri,Kementerian FekerjaanUmurn,Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kernenterian PerumahanRakyat,Kementerian PPN/Bappenas

Rakyat ,,,uV,"'.l1Kementerian Dalam Negeri,Kementerian PekerjaanUmU!l1


16/59

PRESIDENREPUBLIK I~,JDONESIA-10-

Kernente ri an PeDaerah Tertinggal,Kernenterian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kemente ri an Kelautan danPerikanan,Kernenterian Peru mahanRakyat,Kernenterian PPN/Bappenas

PerluasanPenyaluran Kredi t

1, Menyusun rencanatindak perluasan KUR ditingkat PernerintahDaerah

Tersusunnya "~~I"~'''untuk Pemerintah DaerahMengenai Rencana TindakOperasional PerluasanPenyaluran KUR terutamaun tuk Sektor Perikanan danKelautan, Industri,Pertanian, Kchutanan

Frovinsi Me '''',b''''''''':1''jumlah kredit dandebitur usahamikro dan kecil

Perc an(Koordinator), KementerianKoperas i dan UKM,Kemente ri an Kelautan danPerikanan,Kementerian Ferindustrian,Kernente ri an Per tanian , danKernenterian Kehutanan,koordinasi d engan BankIndonesia

(Koordinator) danBupati/Walikota,koordinasi denganKantor BI di dae rah


17/59

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- I 1-

PROGRAM TINDAKAN KELUARAN) TARGET PENYELESAIAN 0 , SASARAN INSf ANSI PENANGGUNG PEMERINfAH2010 2011 JAWAB DAERAH(1) (2) (3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) (8 )

2. Menyusun kebijakan Tersusunnya kebijakan Jatim Jabar, jateng, Gubemur Bupati/Walikotapenyaluran kredit pemerintah daerah NTB,NlT (Koordinator),kepada pekerja migran tentang rencana penyaluran Kernenko Perekonorniandi daerah kredit kepada peker ja Kemente ri an Tenaga Ker jarnigran dan Transmigrasi,Kementer ian Dalam Neger iberkoordinasi dengan BankIndonesia

3. SosiaJisasi KUR kepada Tersosial isas ikannya KUR Kernenter ian Koperasi danmasyarakat luas kepada masyarakat luas UKMkhususnya para pelaku khusu snya para pelaku UKMUKl'v\

Penguatan 1. Melakukan lnventarisasi Tersusunnya basis data LKM jatim.jabar, Seluruh Beroperasinya Kementerian Dalam Negeri GubemurKelernbagaan Lernbaga Keuangan bukan bank dan bukan jateng, DIY, provinsi LKM dengan (Koordinator ) ,Keuangan Mikro Mik ro (LKM) bukan bank koperasi Banten, Bali landasan hukum Bupati/Walikotabukan bank dan dan bukan koperasi yang jelasbukan kopcmsi2. Menyusun rencana Tersusunnya rencana tindak jatirn, jabar, Seluruh Kernenterian Koperasi dan Gubernurtindak pendampingan Pemerint ah Daerah dalam jateng, DIY, provinsi UKM (Koordinator) dan (Koordinator) ,t erhadap LKM yanz rangka peningkatan s ta tus Banten, Bali K e r ne n te ri an K e u an g an , BupatilWalikolabelum berbadan hukum LKM bukan bank dan bukan koordinasi dengan Bank

koperas i yanz belum Indonesiaberbadan hukum menjadiberbadan hukum BPRa tau


18/59

;0fll-0CI D - o[;0


19/59

PRESIDENRt:::F>!J8LI~( INDONESIA-13-

II.RENCANATINDAKPERCEPATANPENCAPAlANSASARANPROGRAMKEADILANUNTUKSEMUA

Program I.Penyempurnaan sistem Tersedianya sistem 50% 100% tnya Kementenan r, Bupati,Kesejahteraan pendataan dan targeting pendataan dan targeting pemenuhan hak (koordinator) Kernenterian WalikotaSosial Anak Balita kebutuhan dasar Kesehatan, Kementerian(PKSAB) anak dalam Pernberdayaan Perempuan2. Tersedianya 20 orang 100 orang asuhan keluarga dan Perlindungan Anak

sertifikasi pekerja sosial3. Penyaluran tabungan tabungan 1.405 orang 6.925 orangkesejahteraan sosial anak kesejahteraan sosial anakbalita balita

Program I.Penyempurnaan sistern Tersedianya sistem se 3.500 panti 5.000 panti Me Kementerian Sosial ur, Bupati,Kesejahteraan database panti sosial panti sosial asuhan anak pemenuhan WalikotaSosial Anak asuhan anak kebutuhan dasar,telantar (PKS aksesibili tas,Antar) 2. Penya uran bantuan Tersalurkannya bantuan 136.706 142.530 pelayanan sosialkebutuhan dasar untuk kebutuhan dasar orang orang dasar dalamkeluarga dan/atau asuhan keluargamelalui panti sosial dan/atau melaluiti sosial


20/59

PRESIDEI'!REPUBLIK INDONESIA.-14-

Program TerJayaninya pelayanan 100% 100% ana Kementerian Kese n Gubemur,BuPembinaan peIayanan kesehatan dasar kesehatan anak telantar di telantar teIantar WaIikotaKesehatan bagi terhadap anak telantar di panti asuhan yang daIam panti dalam panti anak telantarAnak Telantar panti asuhan teregistrasi asuhan yang asuhan yangsudah sudahdiregistrasi diregistrasiKemensos KernensosProgram I. Peningkatan sosial isas i Tersedianya 25% lem- Kernenterian Gubernur, BupaKesejahteraan kcsejahteraan sosiaI anak kesejahteraan anak baga kese- kesejahteraan pernenuhan WalikotaSosiaI AnakJalanan jahteraan sosial anak kebutuhan dasar(PKSAnjal) sosial anak dan aksesibilitas,

2. tabungan 2.852 orang 4.200 orang pelayanan sosialkesejahteraan sosial anak dasar dalamjalanan asuhan keluarga3. 25% 75% darikasus yang kasus yangditangani ditangani

2.500 orang n Agama Gubernur, Bupati,anak marjinaI yang dapat orang pemenuhan (koordinator) Kementerian Walikotarnengakses peIayanan kebutuhan dasar Sosial, Kernenterianpendidikan secara terpadu dan aksesibilitas Pendidikan Nasional,de sosial Kementerian Kesehatan


21/59

PRESIDENPEPU8L1K INDONESIA-15-

pengasuhan dan jaminankesehatan

Program I.Pendampingan ABH Terlaksananya 430 orang 930 orang Meningkatnya Kernenterian Sosial Gubernur, WalikotaKesejahteraan dalam proses peradilan pendampingan ABH dalam pemenuhan (koordinator), Kementerian dan BupatiSosial Anak proses peradilan kebutuhan dasa r Hukum dan HMtBerhadapan dan aksesibilitasdengan Hukum pelayanan sosial(PKS-ABH> dasar

2 . Penyaluran bantuan Tersalurkannya bantuan 430 orang 9300ran$kesejahteraan sosial basi kesejahteraan sosial bagiABH ABH

3. Peningkatan bantuan Men ingkatnya anak yang 8 Lapas 8 Lapas anak Kernenterian Hukum dan Gubernur, Walikotakebu tuhan dasar , ak ses terpenuh i hak-hak dasar anak & 16 & 17 Bapas HAM dan Bupatilayanan so sial d asar dan pada tapas dan Rutan Bapaspenguatan tanggungjawab kelua rga terhadapanak di Lapas dan Bapas

pendidikan dan berasrarnaterpadu anakharapan (ProgramDIK-TERAPAN)

dasar khususnyapendidikan,pengasuhan,perlindungandan jaminankesehatan

Kernenterian Hukum danHAM, Kementerian DalarnNegeri, KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Kepolisian Negara Rl


22/59


Program 1. Pcnyusunan Tersedianya SOP 50% 100% Meni tnya Kementerian SosialPerlindungan dan Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama K/ L Perlindungan dan (koordinator) , KernenterianKesehatan K/L dalam Perlindungan dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Agama, KementerianKesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi SosialAnak Anak Berhadapan Pendidikan Nasional,Sosial Anak Anak Bcrhadapan Berhadapan Hukum Hukum Kernenterian Hukum danBerhadapan Hukurn HAM, Kernenterian Kcsehatandengan HukuI11 dan Kepolisian Negara RIZ . Penyusunan SOP putusan 50% 100% Kernenterian rem

Keputusan Bersama Bersama penanganan ABH Perernpuan dan PerlindunganPenanganan Anak dengan pendekatan Anak (koordinator),Berhadapan dengan restorativejustice Kernenterian Hukum & HAM,Hukum (ABH) Mahkamah Agung, KejaksaanAgung, Kepolisian Negara RIdan Kementerian Sosial3. Sosialisasi SOP 50% Kementerian Hukum & HAM 16 Lapas dankeputusan/ kesepakatan SOP keputusan (koordinator), Kernenterian 3313apasbersama K/L dalam Ikesepakatan bersama K/ L Sosial dan Kementerianpenanganan, dalam penanganan, Pemberdayaan Perempuanperlindungan dan perlindungan dan dan Perlindungan Anakrehabil itasi sos ial Anak rehabil itas i sos ial Anak

Berhadapan dengan Berhadapan dengan HukumHukum


23/59

4. Peningkatan aksespelayanan kesehatandasar kepada AnakBerhadapan denganHukum di Lapas anak

Meningkatnya st atuskesehatan Anak Berhadapandengan Hukurn di LapasAnak yang sudah diregri sta sioleh Kemenhuk HAM


8 Lapasanak

6. Perubahan UU No. 1Tahull 1995 tentangPemasyarakatan

ProgramFeningkatanKapasitas AparatI 'enegak HukumYang Ramah Anak

1. pernahamanAparat, tentang Divcrsidan Restorative justicedalam penanganan AnakBerhadapan denganHukum

UUNomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan1. Fersentase Aparat

Kejaksaan yangmernahami penangananABII t erka it D iversi danRestorative justice

50% 100% kapasitas aparatpenegak hukumyang ramah anak

KementenanBupati/Walikota

Kementerian Hukum & HAM

Kementerian H & HAM

Agung


24/59


ProgramPeningkatanKapasitas LembagaPeradilan YangRamah Anak

petugasBapas dan Rutan yangmemahami penangananABHterkait Diversi danRestorative Justice

50%

. PenerapanDiversi dan Restorativejustice dalampenanganan AnakBerhadapan denganHukum melalui sistemdan prosedur Kepolisianterkait

Feni pemahamanHakim terkait Diversi danRcstorstivefustice sebagaiint i perubahan UUNomor 3Tahun 1997 tentangPengadilan Anak

Persentase ABH yangditangani Unit PelayananPerempuan dan Anak ditingkat Mabes Polri, Folda,dan Polres yang memperolehDiversi dan Restorativejustice

Persentase 11 1 PeradilanUmum yang memahamipenanganan ABH terkaitDiversi dan Restorativejustice

Meningkatnyakapasitaslernbagaperadilan yangramah anak

HAM HAM

Men Polhukam koordinas idengan Mahkarnah Agung


25/59


(1) ( 2 ) (3 ) (4) (5) (6 ) (7) (8 )Program 1. Pcnataan sistem Ketersediaan data pcnerima 100% 100% Meningkatnya Kernenterian Sosial Cubernur, Bupati/RehabiIitasi dan verifikasi data calon bantuan pemenuhan WalikotaPerlindungan penerima bantuan, kebutuhan dasarSosial bagi sosialisasi dan koordinasi bagipenyandangPenyandang Cacat keterpaduan program cacat berat danpenyandang

2. Peningkatan bantuan Jumlah penyandang cacat 17.000 19.500 cacat dalamjarninan sosial berat yang menerirna orang orang lembaga/pantiPenyandang cacat berat bantuan jarninan sosial,di dalam keluarga.3 . Bantuan tambahan Jumlah penyandang cacaI 11.000 IS.500kebutuhan dasar dalam lembaga/panti yang orang orangpenyandang cacal dalarn mendapat bantuandalam/ atau mclalui pemenuhan kebutuhanpanti/Iembaga dasarProgram 1. Pemberian bantuan jumlah penyandang cacat - 7000 orang Meningkatnya Kernen terian Pertahananrehabilitasi dan jaminan sosial bagi perrnanen yang menerirna dan TNI pemenuhan (koordinator), Kementerianperlindungan penyandang cacal bantuan kebutuhan dasar Sosialsosial bagi permanen anggota TNI pellyandangpenyandang cacat 2 . Pernberian bantuan jumlah penyandang cacat - 550 orang cacat permanen Kepolisian Negara RIanggota prajurit jaminan sosial bagi pennanen yang menerima dari POLRI anggota prajurit (koordinator), KementerianTNI / POLRI penyandang cacat bantuan TNI dan POLRI Sosialpermanen anggotaPOLRI


26/59


Program Memngkatnya 1.515 orang Kementerian SosialKesejahteraan kebutuhan dasar dan akses Kecacatan yang pemenuhanSosiaI Anak dengan layanan sosial dasar, serta hak-hak dasamya kebutuhan dasarKecacatan (PKS- penguatan tanggung jawab asuhan keluarga dan aksesibilitasADK) keluarga pelayanan sosiaIdasarPelayanan kesehatan bagi Meningkatnya Provinsi 10 Provinsi Men KementerianKesehatan Anak anak dengan kecacatan di kesehatan pada anak dengan statusdengan Kecacatan SLBmelalui program Usaha kecacatan di SLBmelalui anak denganKesehatan Sekolah program Usaha Kesehatan kecacatanSekolahProgram 1. yang 10.000 13.250 . Kementerian SosialRehabilitasi dan jaminan sosial Iansia mendapatkan bantuan orang orang pemenuhanPerlindungan telantar di dalam jaminan sosial kebutuhan dasarSosiaI bagi Lanjut kelua rga /rnasyarakat lansia telantarUsia dan peningkatan dan lansia dalamkapasitas kelembagaan lembaga/pantiserta jumlah K /Ldan pernda yang

2 . Peningkatan 8.000 orang 11 menerapkan Sosialtarnbahan kebutuhan orang kebijakandasar Lansia di dalam penangananlembaga/ panti sosial Iansia danpetugaspemasyarakatan


27/59


perempuan lanjut usiadan penyandang eaeatterhadap pemberdayaankualitas hidupnya

4 . penanzanan narapidanaperempuan lanjut usiadan penyandang eaeatyang responsif genderpada lapas

Rehabilitasi danPerlindunganSosial KorbanNapza

1. pelayananrehabilitasi sosial melaluilembaga dan luarlembaga (berbasiskomunitas)

penanzananlanjut usia dan penyandangeaeat yan$ responsifgender

Terlaksananya sosialisasikebijakan penanganannarapidana perempuanlanjut usia dan penyandangeaeat yanz responsif genderpada lapas

Meningkatnyapenyalahgunaan Napzayanz dapat direhabilitasidan dilindungi melaluilernbaga dan !uar lembaga(berbasis komunitas

300ranz 500ranz

5.7050ranz pemenuhankebutuhan dasar,pelayananrehabilitasi sosialdan

Kementerian(koordinator), KementerianPemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak,Kementerian Hukum & HAM

WaIikota

Kernenterian Hu

Kementerian Sosial(koordinator), BadanNarkotika Nasional

HM1&


28/59

PRESIDENREPUBLIK _~~ONESIA

, ; ? ~ F ' ;c'e;~: i : : ; f'L'


29/59


(1) (2 ) (3 ) (4) (5) (6 ) (7) (8 )3. Pemetaan dan Tersedianya peta dan Tiga Tiga jaringan Badan Narkotika Nasionalpemutusan jaringan terputusnya jaringan jaringan Perderannarkoba yang ada di pe redaran narkoba di peredaran NarkobaIndonesia Indonesia Narkoba4. Penyusunan Peraturan Tersusunnya Peraturan 100% - Kementerian KesehatanPemerintah Wajib Lapor Pemerintah Wajib Lapor (koordinutor), Kementerianbagi Pecandu bagi Pecandu SosiaI, Kementerian Hukumdan HAM, Badan Narkotika

NasionaIProgram 1. Peningkatan koordinasi Terpenuhinya penyediaan 2.300 unit 2.340 unit Meningkatnya Kementerian SosiaI Gubernur, BupatilPeru berda yaan Jintas sektor dalam permukiman dan permukiman perrnukirnan pemenuhan (koordinator), Kementerian WalikotaKomunitas Adat pemberian jaminan infrastruktur serta jarninan infrastruktur infrastruktur kebutuhan dasar , Pendidikan Nasional ,Terpencil (KAT) hidup, pembangunan hidup dan jaminan dan jaminan aksesibilitas dan Kementerian Kesehatan,permukiman dan hidup bagi hidup bagi pe layanan bagi Kemente rian Pekerjaaninfrastruktur sosial 4.270 KK 4.550 KK KAT Urnum, Kementerianekonomi Kehutanan dan BadanPertanahan Nasional

2. Pendataan bagi anak KAT Tersedianya data anak KAT 500 orang 1.000 orang Kementerian SosiaI Gubernur, Bupatilyang dapat menerima (koordinator), Kementerian Walikotapelayanan sosial Pendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan


30/59


KesejahteraanSosial Anak yangMembutuhkanPerlindunganKhusus (PKS-AMPK)

ProgramFerlindunganPekerja Migrantelantar

kebutuhan dasar, akseslayanan sosial dasar,penguatan tanggung jawabkeluarga dan peran lerubagakesejahteraan sosial anak

l111,;


31/59


Program 1. Penyusunan mekanisme 100% Men! sPeningkatan perencanaan dan kewenangan perlindungan (koordinator), Kernenterian WalikotaFasiJitasi pelaksanaan penyelenggaraan TKI, tersedianya Dalam Negeri, BNP2TKIPenempatan dan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar TKIyangPerlindungan TKI penempatan TKIke luar negeri berkualitas danncgeri menurunnya TKIberrnasalah2. Embarkasi Embarkasisebanyak

1000 orang3. proses 100%advokasi danpenyelesaian TKIbennasalah4. Me ngka 40% Kementerian Pe n ur, Bupati/hidup dan perlindungan Perernpuan & Ferlindungan Walikotakeluarga TKI Anak


32/59

ProgramPeningkatan akseshukum bagiperempuan miskindan keIompokmarjinal dalam halperkara-perkarahukum keluarga

jumIahperkara yang diajukan oIehperempuan miskin dan~ - - ~ ~ ~ - - ~ - - ~ ~ ~ kelompok marjinaldan bantuan huk . .urnsecara prodeo

3. keliling

PRESIDENREPU8L1K INDONESIA-26-

11.553perkaraprodeo,11.553bantuanhukumprodeo, 273Iokasi sidangkeliling

4 .p c r k a raprodcoMeningkatnyakepastian hukumdanperlindunganhak-hakkeperda!aan


33/59


III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN 1UJUAN PEMBANGUNAN ~lILENIUM (MDGs)

n$PercepatanPencapaian MDGs

. Tersusunnya peta(road map) nasionalpercepatan pencapaianMDGs

.Fenyusunanrencana aksi percepatanpencapaian tujuan MDGs didaerahpedomanrencana aksi daerah (RAD)tentang percepatanpencapaian tujuan MDGsyang memuat antara lainsasaran, strategi, tindakan,keluaran dan perubiayaan

pedoman rencana aksidaerah tentang percepatanpencapaian tujuan MDGs

100%

pencapaianMDGs

Kerncnterian


34/59

oo

:0rn-0ca J - o! : : o


35/59

5. Tersusunnya mekanismependanaan untuk insentifdaerah yang mencapaikinerja ["toGs yang baik

3. Tersusunnyaakademik mekanismependanaan CorporateSocial Responsibilities(CSR)4. Tersusunnya mekanismependanaan CorporateSocial Responsibilities(CSR)


100%

100%0%

Kementerian(Koordinator) ,Kementerian BUMN

Bappenas(Koordinator) ,Kementerian BUMN

Kementerian Bappenas(Koordinator), KementerianKeuangan


36/59


"{~~~'~~~d~a~':.:._.~.; ._.~.~...:.~. ~ . . ~ " ' . f . . ": t , ' . . ~ . : . . ~ . . . . _ . . : . _i _. - . . . ,.. . . . .: : . . ...~ . ~ . : . : . : , : ~.,. . : _ . ;. . , . _ : . _,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .' . ~ . '._. . . . . . .. - . ; . : . . ~ ; ~ . ' . ~ , ' . ~ . : . ~ . ~ ~ . t , 1 : . ; ~ . i. .~ . ' , : . ; .~ .1 . L., ~, J ' . , . ~ . j . ~ . 1 . ~ . ~. ( . : ."..v... ~ . _.. ; . K E . . ~ . , . ~ . . , . . . . . . ~ . . ~ . :. . L . . . L . . . .. u . : .~ . - . _ . ~ . ' . f . : z , A R A N *.. . . _ c : . ~ ".. . ~ . : . :. . ' ~. . . ; . . ~ . : . ,. . . -... . ,. ~. : . : . . :.., . . : . . ~. ~ . : : . . . . . .'. ~ . f . : ~. . . ~ .~. . . . .. ( : ' . . ~ . '. : . ' . )! A . R 2' .~ 9 . . . . .. I T . _ ~ ' . : o.~ . ' . ~ . ! .. ...00t..."'..:.; # . . " " . . ~ . _~ . . : _ i E s . ~ . . . . . . . . . . ..~.. . 2 : . : . : . . ; . A I m _ o . . . . . ~ . ~. 1 . ~ . : . :.. : ; . ~ : 1 . ' . . _ . . - . : . . : . '... . .~ . ~ . ;. ) ~, : : :. ' . ! : ; . : . '. : . ' ~ . . . . . . ..~. . . .. : . ' : ~ . : ~ . ~ !. . . .; . ~ : : . , ' . ~ :. ~ . . . ~ ,... . . . : . . .: . . . . . .. '. _ . . . .. . . . . . . . . . . , ~ ? $ i ~ ~ f ; . t f ~ ~ ~ & ~ ~ l~~~@~r~~ : ; i ; . : c ~ 7 ; ~ ; i < : ~ ; ' ~ ?o / ~ '2~~-~~~'Z"_-;.~~~~ j ~ ~ =,~~~~~~~~-.S~~c.~" - _i~~~_~,:., -_ .. ~ ~ 4 J . : ~ > : \ ) ~ :Y ~ ~ ~ ~ ,~ ~ W ~ { ~(8 )4) (5 ) (6) (7)

100% 100% Menurunnya Kementerian Kesehatanprevalensikekurangan gizipada balita65% 70%

(2 )1) (3 )MEMB ER ANf AS K EM lS K IN AN D AN K E L AP A RAN

Diprioritaskan padaprovinsi- provinsidengan prevalensikckurangan gizipada bali ta di atasangka rata-ratanasional (> 18,4%)yaitu provinsi NIT,Maluku, Sulteng,Kalsel, Aceh,Gorontalo, Sulbar,NTB, Kalteng, PapuaBarat, Malut, Sumut,Sultra, Kalbar, Riau,Papua, Sumbar,Kaltim.jambi.

Perbaikan GiziMasyarakat 1. Peningkatan kualitas gizianak 1. Persentase balita giziburuk yang mendapatperawatan2. Persentase balitaditimbang berat badannya(jurnlah balita ditimbangdibagi seluruh balita atauDIS)

2. Fenyediaan datakecukupan kaloripelldudukB ad an F us at S ta tis tikersusunnya data proporsi

penduduk yang beradadibawah garis konsumsiminimum (2.100kkal/kapita/hari)

100% 100%


37/59

3. 1.Tersusunnya RencanaAksi Nasional Pangan danGizi (RANPG) 201 1.2015

2. Tersusunnya RencanaAksi Daerah Pangan danGizi (RAD PG)20 I 1-2015


Kernenterian Bappenas(Koordinator), KementerianKesehatan, KementerianPertanian, KementerianPerindustrian, BadanPenza was Obat dan Makanan

prOVlI1S1


38/59

(1) (3 )2)M EN CA PA I PE NDID IK AN D ASA R UN TU K SE MU APeningkatan AksesFendidikan SO/MI I.Peningkatan akses terhadap 1. jumlah unit TK-SO satuSO dan pendidikan atap yang dibangunlanjutannya

3. Tersedianya pelayananpendidikan non formaldan pendidikan khususserta peIayanan khusus(siswa)


(4) (5)

500 Unit

93.000Siswa

Meningkatnyapartisipasipendidikan SOlMI dan setaraI-::---:---:--:---:-:-::-:=--=-:-:-::--:--+-~,..."..,.-:-:-:--+---:-::-::-:c:-:---l SOIMI2. Jumlah unit SO-SMP satu 400 Unit 400 Unit

atap yang dibangun

500 Unit

80.000Siswa

(6 )Diprioritaskanterutama di daerahterpenciI dan daerahdengan APM dibawah rata-ratanasionaI yaitu:Provinsi Aceh,Sumut, Riau,]ambi,Surnsel, Kalbar,Sulut, Gorontalo,Sulteng, Sulbar,Maluku, NTB, NTf,Papua, Papua Barat~K-el-n-e-n-te-l~;a-l-l~P-en-d~id~ik~a-l-l----~

Nasional

(7)

Kementerian PendidikanNasional


39/59


(1) (8 )

Peningkatan t.Penyelenggaraan jumlah sasaran pengentasan 660.000 555.000 MeningkatnyaKeberaksaraan pendidikan keaksaraan buta aksara (usia 15-24 orang orang kernampuanPenduduk fungsional tahun) keaksaraanpenduduk2.Penyediaan taman bacaan jumlah Taman Bacaan 500 Unit 500 Unitmasyarakat (TBM) Masyarakat (TBM) yangdikernbangkan di daerah

200.000orang(6 )2) (3 ) (4) (5)

2. Peningkatan akses terhadappondok pesantren salafiyahpenyelenggara wajardikdas

Jumlah siswa yangmengikuti pendidikan setarapendidikan dasar dipesantren salafiyah

190.000orang(7 )

Kementerian Agama

Kementerian FendidikanNasional

Kementerian PendidikanNasional

Diprioritaskanterutama padadaerah -daerah yangmemiliki pesantren.

Diprioritaskan bagidaerah denganangka buta aksaralebih tinggi darirata-rata nasional(1,16%,2007); yaituProvinsi Babel, Bali,NTB, N TT, K a lb ar ,Suiteng, SulseI,Sultra, Sulbar,Gorontalo, Malut,Papua, dan PapuaBarat


40/59

o

; n11 11)CO J 1)! : ; n


41/59

Kesetaraan Genderdan PemberdayaanPerempuan

1. Pengender dalam pekerjaanupahan di sektor nonpertanian

. Tersusunnya perencanaandan penganzgaran yangresponsif gender di bidangketenagakerjaan

Terlaksananyaperencanaan danpenganggaran yangresponsif gender di bidangketenagakerjaan dalampelatihan, pemagangandan kewirausahaan

2. Peningkatan partisipasipolitik perempuan diparlemen

pedomanpelaksanaan PUG di bidangpendidikan politik bagicalon pemilih pemula,anggota DPR/DPD/DPRD,dan masyarakat


100%

100%

100%

kebijakanpelaksanaan PUGdi bidangketenagakerjaandan politik

dan Transmigrasi

Perempuan dan PerlindunganAnak(Koordinator), KernenterianTenaga Kerja danTransrnigrasi

KernenPerempuan dan PerlindunganAnak


42/59

::01 1 1"0Ct D " O


43/59

2.DirumuskannyaRancangan PeraturanPemerintah ten tangpernberian Air Susu lbu(ASI)secara eksklusif

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-37 -

100% Keme(Koordinator) ,Kementerian PemberdayaanP C 1 -C l 1 1 pU a n d a n PerlindunganAnak, Kementerian Hukumdan HAM, Sekretariat Negara,Kementerian Tenaga Kerjadan Transrn rasi


44/59


(1) (2 ) (6) (7 ) (8 )M EN IN GK ATK AN K ESE HA TA N IBU

(3 ) (4 ) (5 )

1. Peningkatan pelayanankesehatan ibu

Penurunan AngkaKernatian Ibu 1. Persentase puskesmasrawat inap yang marnpumelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalErnergensi Dasar(PONED)

Z. Persentase RSkabupaten/kota yanzmelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalErnergensi Komprehensif(PONEK)

60%

80%

70%

85%

Dipriorilaskan padaprovinsi -provinsidengan angkapertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanterlatih di bawahangka rata-ratanasional 77,37%)

1-:::------;--".,.---;,.-------1 yaitu provinsi:Kernenterian Kesehatan Maluku, Malut,(Koordinator), Kernenterian Sulbar, Sultra,Dalam Negeri bPapua, NTf, Kal ar,Papua Barat,Sulteng, Gorontalo,Kalteng, Sulsel,jabar, Sumsel, NTB,Kalsel L11l1 lin .

Kernenterian Kesehatan(Koordinator), KernenterianDalam NegeriMenunmnyaAngka KematianIbu


45/59


tenagakesehatan strategis" difasilitas kesehatan,terutama di Puskesmasdan Rumah SakitKabupaterr/Kota

1. Tersusunnya pemetaankebutuhan tenagakesehatan strategis,mencakup jumlah, jenisdanlokasipenempatannya

2. Di Perprestentang penernpatantenaga kesehatan strategisdi Puskesmas dan RSKabupateri/Kota

100%

100%

(Koordinator), KementerianDalam Ncgeri,Kementerian PendayagunaanAparatur Negara danReformasi Birokrasi danBadan Kepegawaian NegaraKementerian l\.e~ellalaJ(Koordinator) , SekretariatKabinet,Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, dan BadanKepegawaian Negara


46/59

PRESIDENREPUBLJK INDONESIA-40-

30%enempatan tenagakesehatan strategis,terutama dokter, bidan danperawat di daerah-daerahsesuai kebutuhan terutamadi daerah bermasalahkesehatan (OBIO dan daerahterpencil, perbatasan dankepulauan (OTPK), sesuaiformasi yanz tersedia

terian(Koordinator), KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, Kementerian DalarnNezeri,Badan Kepegawaian Negara

strategis:dokter, dokter Zizj, bidan,perawat, sarjana kesehatanmasyarakat, tenaga gizi,sanitarian, apoteker danasisten apoteker

eningkatan jangkauandan Kualitas Pe1ayanan KB Koordiansi KeluargaBerencana Nasional Diprioritaskansemua provinsikarena nilai unmetneed-rq di atas 5%,kecuali ProvinsiBabel.

.Terlayaninya jumlahpeserta KB barn (jutapeserta)7,1 jutapeserta jutapeserta Menunmnya1I111l1e/ needependudukan danKeluargaBerencana


47/59


(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) ( 8 )7).Meningkatnya jumlahpeserta KB aktiflPA (juta) 26,7 jutapeserta 27,5 jutapeserta MeningkatnyaContraceptiveFrevnlcnce Rate(CPR)

Diprioritaskan padaprovinsi yang nilaiCPR-nya rendah ataudi bawah rata-ratanasional, yaituProvinsi jabar,Gorontalo, DKl,Sumbar, Kaltim,Banten, Riau, NfB,Sumut, Sulsel, Sultra,Malut, Aceh, DIY,Sulbar, Kepri, NTf,Papbar.Papua ,danMaluku.


48/59

U1o

;Jr n"0 ) "C;J


49/59

;cm- uca J - uC;c


50/59


Persentase ru TBParu (BTApositif) yangditemukan provinsi -provinsidengan cak..upanpenemuan kasus baruTBBTApositif (CDR)di bawah target CDRminimal 70%)yaitu Provinsi Bali,Gorontalo, SUIlI ut,jambi, Bengkulu,Papua.jatim, Babel,DIY, Sultra, Surnbar,jateng, Kalbar,SUl11seLAceh, Sulbar,Papua Barat,Lampu ng , K a l se l,Sulsel, Sulteng, Malut,Kcpri, N1T, NTB, Riau,K altim dan K al


51/59

ProgramPengelolaanSumber Daya Air


nnya prasaranadan sar,rna air baku detiktersebar di27 provinsitersebar di25 provinsi penyediaan airminum

Kementerian PekerjaanUnmm provinsi -provinsidengan persentaseakses RT terhadap airrninum layak dibawah angka rata-rata nasional47,63%) yaitu

Provinsi: Banten,Aceh, Bengkulu, DKIJakarta, Papua,Kalteng, Babel, Kepri,Lampung.jabar, Riau,Sulbar, Malut,Sulteng, Sulut,Gorontalo, NTB, NIT,Sumbar


52/59

Pernbinaan danPengernbanganInfrastrukturPerrnukiman

.Pengaturan,Pengawasan,Pengembangan SumberPembiayaan dan PolaInvestasi, sertaPengembangan Sis ternPenyediaan Air Minum

Fengaturan, Pembinaan,Pengawasan,Fengcmbangan SumberF em b ia ya an d an Polalnvestasi, serta PengelolaanP en gem ba n ga nlnfrastruktur Sanitasi danPersampahan

kawasanperkotaan yang tcrlayani kawasan kawasan pelayanan airair minum minum terhadapMBRdiperkotaan danperdesaan

san Kernenterianperdesaan yang terlayani dan 1.472 Umulllairminum desa1. Terlayaninya n 9 kabu- lI Kementerian Pekerjaandengan infrastruktur air paten/kola paten/ kola Umurnlimbah melalui sistcm

off-site


provinsi.

p rovi ns i, 1 1a 1l 11 11 1d iu tam ak an b ag iprovinsi-provinsi yan8t el ah m em il ik i "",>1"11-""program danp eren cau aau y a I 1gcukup b a ik , y a it uProvinsi Stuubar, Riau,K ep ri, B en gk ulu ,Sumsel , Babel, Bauten,jabar, jateng.jatim,Ka lt en g, S u ls el , Sultra,


53/59

:01 1 11 JCtD1J[:0


54/59

;0In-0Ct D - or;o


55/59

Akses PendudukTerhadap SanitasiDasar yangLayak

1. Jum yangmelaksanakan SanitasiTotal Berbasis Masyarakat(STBM)

2 . yangmelaksanakanCommunity led totslsanitation


1.320 desa 9

akses pendudukterhadap sanitasidasarprovinsi -provinsidengan persentaseakses penduduk padafasilitas sanitasi Iayakdi bawah angka rata-rata nasional51,02%) yaitu NlT,Papua, Kalteng, PapuaBarat, Bengkulu,Lampung, Maluku,Kalbar, Sumbar, NTB,jarnbi, Kalsel, SumseI,Sulteng, Aceh, Malut,Gorontalo, Sulbar,. Suitra,jatim.

KementcrianUll1um


56/59


Meningkatnyapengelolaan danpendayazunaantaman nasionaldan kawasankonservasi lainnya(CA, SM , TB , danHL) dan ekosistemesensial~2-.~M~e-l-'1-1l-~-1l-1l-,y-a~-~~-----+----1~5~O~%----+---~3~0~%~--~pidana kehutanan

,jambi, Kaltim, Sulut,Sulsel, NIT, PapuaBarat, Papua, Sultengpengelolaan kawasankonservasi dan kawasanesensial lainnya sebagaipenyangga kehidupan

KeanekaragamanHayati danPerlindunganHutan

Frovinsi prioritas5 0 . 0 0 0 Kementerianutan Meninzkatnyaluas hutan yangdikelola oIehmasyarakat

ProgramPeningkatanFungsi dan DayaDukung DASBerbasisPemberdayaanMasyarakat

iya rasiopenurupan hutan hutan dan8 . 00 0 K e bu nBibit Rakyatdi Desa,KelompokMasyara-kat

( 40 0 jutabatang bibit)

hutan dan1 0 . 0 0 0Kebun BibitRakyat diDesa,KelompokMasyarakat

( 5 0 0 jutabatang bibit)

Bupati/WalikotalerkaitRakyat, Kemitraan, KebunBibit Rakyat (KBR)


57/59

PerencanaanMakro BidangKehutanan danPemantapanKawasan Hutan

PembentukanPengelolaan Hutan (KPH)

SumberDayaLaut, Pesisir danPulau-Pulau Kecil

Model, KPH KonservasiModel, KPHLindung Model(model)

PengelolaanPengernbangan KonservasiKawasan dan Jenis luas kawasanlaut , perairan tawar dan

payau secara berkelanjutan


900.000hektar 900.000hektar

luasan hutanyang dikelolaoleh KPH

Terkelolanyakawasanekosistemterumbu karang,lamun, mangrovedan jenis biotaperairan yanzterancam punah

1\.


58/59

PengelolaanSumber DayaAiam danLingkunganHidup

persentasepengurangan konsumsiBahan Perusak Ozon (BPO) -Hydro Chloro Fluoro Carbon(HCrC)

GRK2. PenyeTentang Rencana AksiNasional PenurunanEmisi Gas Rumah Kaca(RANGRK)

nnya lnpres RAN

PRESIDENREPU8LIK INDONESIA-51-

100%

MClllbaiknyapengelolaan SDA Hidupdan L 1 1

Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat


59/59


ProgramPengelolaanListrik danPemanfaatanEnergi

Energi Barn danPelaksanaan KonservasiEnergiaudit energi pada gedungdan industri ( jumlahlayanan)

penyediaan danpengelolaanenergi barnterbarukan dankonservasi energi

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasi l pemantauan yang dilakukan secara berkalaPR ES ID EN R E PUB L IK INDONESIA ,

ttd.Salinan sesuai dengan aslinya,

D R. H . S US IL O B AM B A NG Y UD HO YO NO