IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG

(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1/2011 TENTANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN PEMUKIMAN)

DIAJUKAN OLEH :

NI KETUT SUDIANING

NPM. 2015 101 0669

Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP

Dr. Luh Nila Winarni, SH, MH

LATAR BELAKANG - TEORI

• Kebijakan adalah segala keputusan yang diambil pemerintahuntuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

• Tujuan pembangunan perumahan rakyat adalah mewujudkantersedianya rumah dalam jumlah yang memadai, di dalamlingkungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, kuatdan dalam jangkauan daya beli masyarakat umum (Yosita, 2016: 7)

• pemahaman tentang kesejahteraan sosial, yang berhubungandengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan dan keamanan sosial (Nugroho, 2014: 16).

• Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemerintah itu sendiri(internal control) dan juga dapat dilakukan melalui exsternalcontrol (Hasibuan, 2011),

NORMATIF

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Pembangunan

Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

• Menteri PUPR, 2016. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 21/PRT/M/2016,

Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

• Tidak didukung sepenuhnya dengan peraturan daerah misalnya tentang RTRW

berkaitan dengan kebijakan PR, terjadi perbedaan penerapan, spt di Kabupaten

Buleleng kena PBB, pajak penjualan dan pembelian yg ditanggung konsumen dan

pengadaan tanah yang masih sulit dan mahal

EMPIRIS

• kualitas rumah rendah, tempatnya terpencil, pengaturan sanitasi dan air

bersih tidak memadai, membuat kerugian pada pengembang maupun

konsumen (harga tanah dan bahan bangunan) tidak sebadning dengan

anggaran rumah MBR

• pemerintah pusat belum bersinergi dengan pemerintah daerah, diperlukan

adanya penyusunan tata ruang untuk pembangunan rumah MBR,

• penyiapan lahan belum memadai dan harga tanah terus merangkak naik,

menjadikan kesulitan bagi para pengembang untuk menyediakan rumah

murah

• Daya beli masyarakat terhadap rumah bersubsidi tidak dapat menjangkau,

lebih memilih tinggal bersama-sama keluarga (daerah kumuh dan padat)

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

•Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perumahan

Bersubsidi di Kabupaten Buleleng?

•Bagaimanakah pengawasan terhadap

Implementasi Kebijakan pembangunan rumah

bersubsidi di Kabupaten Buleleng?

•Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan

hambatan dalam Implementasi kebijakan

Pembangunan rumah bersubsidi?

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

• James Anderson (1979) menyebutkan bahwa implementasi berkenaan

dengan :

1) sumberdaya dan SOP yang harus ditempuh;

2) proses implementasi,

3) aspek kepatuhan para pelaksana,

4) isi kebijakan

• Edward III

1) Komitmen - komunikasi

2) Resources

3) Adanya diskresi atau disposisi

4) SOP “standard operation prosedur”

5) Follow up,

PENGAWASAN DAN PERUMAHAN

• Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan

menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana”

(Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97). Fungsi : 1) Mencegah

penyimpangan; 2) proses kerja sesuai dengan prosedur; 3) menghilangkan

hambatan; 4) Mencegah penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan

otoritas, kewenangan (Silalahi 2005)

• Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah

bertanggungjawab mengembangkan kebijakan terbaik agar dapat

mengelola komunitas yang berpendapatan rendah secara sosial dan ekonomi

untuk mencegah kaum tuna wisma terabaikan (Nugroho, 2014: 150)

KERANGKA PIKIR

METODELOGI

• Kualitatif

• Lokasi Kecamatan Sukasada dan Kec. Buleleng

• Penentuan informan purposive sampling dilanjutkan snowball sampel

• Metode Pengumpulan data : Observasi; Wawancara, Dokumentasi

• Metode Analisis Data Creswell (2016) :

1.Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

2.membangun general sense dan merefleksikan makna data secara keseluruhan

3.Menganalisis data dengan mengkoding data

4.Melakukan koding lanjutan

5.Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema saling berhubungan

6.Mengintepretasikan dan memaknai data

GAMBARAN UMUM

• Rata-rata Pertumbuhan Penduduk mencapai, 0,62 % pertahun, dengan jumlah

penduduk saat ini 650.120 jiwa

• Mata pencaharian penduduk sebagian besar pada bidang Pertanian, Kehutanan,

Perkebunan, perikanan dan Peternakan

• Prosentase penduduk miskin mencapai 5,79 % (Rumah Subsidi + Program Kotaku)

• Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2016 mencapai 7,773 RT, bahkan dari hasil

wawancara di tahun 2107 mencapai 9000 lebih

• Total unit yang dibangun dan sudah dibangun periode 2016-2017 baru mencapai

2.607 (dilihat dari pengurusan ijin), ber IMB baru 1.175

• Alih fungsi tanah 15-22 ha pertahun (lihat tabel 4.6)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edwards III (1980):

1. Komitmen, komunikasi antar aktor berjalan baik sehingga pelaksanaan di

daerah berusaha dapat melaksana dengan mempermudah perizinan

2. Resources; keterbatasan SDM, anggaran baik dari instansi pemerintah,

pengembang maupun SDM perbankan

3. Adanya diskresi atau disposisi; PP 64-2016, tidak dapat dilaksanakan

dengan mudah, masih mempertimbangkan Perda spt RTRW, perda khusus

MBR belum tersedia. Diambil tindakan diskresi dengan melibatkan pejabat

di tingkat bawah (rekomendasi perbekel, kelian subak/pakraman)

4. SOP “standard operation prosedur dan Follow up; tidak konsisten, perubahan

ditengah jalan, tindak lanjut hasil pengawasan tidak ada

SIMPULAN

• Secara umum proses sesuai di awali dengan sosialisasi,

pengurusan perijinan, pengajuan proposal pada bank, penilaian,

pencairan dan pengawasan, Implementasi melibatkan sinergitas

berbagai aktor di daerah , perbankan, pengusaha dan

masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan kemampuan yang

berbeda, dan penerapan bisa beragam terutama pihak

pengembang

• Pengawasasan lebih menekankan pada upaya bersifat preventif;

pengawasan rutin dan tindakan pemberian sanksi belum pernah

dilakukan dan tidak efektif

• faktor pendukung adalah : (1) terdapat penduduk yang belum memiliki rumah

yang layak huni; (2) dukungan pemerintah daerah dan penguasa wilayah

setempat; (3) tersedia lahan yang masih luas untuk membangun rumah MBR; dan

(4) adanya kerjasama yang baik antara bank dan lembaga mitra lainnya

• faktor penghambat adalah: a) adanya perubahan-perubahan Peraturan

Pelaksana; b) belum adanya peraturan pendukung tentang Kebijakan Perumahan

bersubsidi bagi MBR di daerah; c) lahan yang ada di wilayah perkotaan dan

sesuai dengan RTRW sangat terbatas; d) proses pada bank masih lambat dan

SDM terbatas dan 5) proses sosialisasi belum maksimal berakibat pada

pemahaman masyarakat menjadi tidak memadai

SIMPULAN

SARAN DAN REKOMENDASI

•Pemerintah harus memiliki konsisten peraturan pelaksanaan

•Melakukan revisi terhadap RTRW

•bank yang ditunjuk diharapkan dapat menyediakan

sumberdaya manusia manusia yang cukup, dan prosedur

yang lebih mudah

•Perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak oleh para

penyelenggara perumahan bersubsidi kepada masyarakat