Download pdf - · ii daftar isi hal. kata pengantar daftar isi daftar gambar daftar tabel bab i pendahuluan 1.1 latar belakang

ii

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………...…………..….. I-1

1.2 Landasan Hukum ………………………………..………...……. I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………...……………...……. I-4

1.4 Sistematika Penulisan ……………………...…...………………. I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasi Perangkat Daerah …...….. II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………….……….. II-17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………...…………..... II-19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah …………………………………………………...……….

II-24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………………..

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih …………………………………………..

III-4

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ……………………………… III-10

3.3.1 Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional ............... III-1

3.3.2 Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM …...……. III-2

3.3.3 Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral ...…..…..…...… III-3

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

iii

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ….……………...………… III-16

3.5 3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis ….…………………………..………. III-17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ……..... IV-1

4.2 4.2. Visi dan Misi …………………………………………………….. IV-3

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 4.3. Strategi ………………………………...………………………… V-1

5.2 4.4. Arah Kebijakan ………………………………………………….. V-2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

6.1 4.5. Program ………………………..………………………………… VI-1

6.2 4.6. Kegiatan ……………………….………………………………… VI-2

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ................... VII-1

BAB VIII PENUTUP .............................................................................................. VIII-1

iv

DAFTAR GAMBAR

hal.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan

ESDM Kabupaten Karimun ...........................................................

II-16

v

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 2.1a Komposisi ASN sesuai Pangkat/Golongan ........................................... II-v

Tabel 2.1b Komposisi ASN Sesuai Tingkat Pendidikan ......................................... II-v

Tabel 2.1c Komposisi dan Kedudukan Pegawai dalam Organisasi ......................... II-18

Tabel 2.1d Komposisi Status dan Golongan Pegawai dalam Organisasi ................ II-18

Tabel 2.1e Komposisi Jenjang Pendidikan Tenaga Honorarium ............................ II-19

Tabel 2.2a Capaian Kinerja Pelayanan OPD periode 2011 – 2015 ......................... II-22

Tabel 2.2b Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Karimun 2011 – 2015 ..........................................................

II-22

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2014 s/d 2017 .....................

II-23

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD ........................ IV-5

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .............................................. V-4

Tabel 6.1 Matrik Program Teknis dan Generik/Pendukung .................................. VI-1

Tabel 6.2 Matrik Program dan Indikasi Kegiatan ................................................. VI-2

Tabel 6.3 Rumusan Perencanaan Program Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

dan ESDM Tahun 2016-2021 ................................................................

VI-8

Tabel 6.4 Rumusan Perencanaan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

dan ESDM Tahun 2016-2021 ...............................................................

VI-11

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

2016-2021 ..............................................................................................

VII-4

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan

di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun

perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi OPD dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2016 s/d 2021.

Dalam penyusunan dokumen Renstra, OPD perlu membangun komitmen dan

kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis dan

akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber

daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dan

permasalahan daerah, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen

nasional. Oleh karena itu, perumusan Renstra OPD memperhatikan Renstra OPD sebelumnya

dan RPJMD Kabupaten tahun 2016-2021.


Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun ini juga mengacu pada :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun;

- Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Karimun terpilih;

- Visi dan Misi Kementrian Lembaga terkait;

- Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau;

- Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Riau;

- Visi dan Misi dari Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Riau, dan;

- Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun khususnya dan bagi

stakeholder sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, energi dan sumber daya

mineral pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam. (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 151); Tambahan Lembaran Negara

Repblik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

11. Peraturan Bupati Karimun nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Uraian Dinas Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Karimun nomor 69 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018.


1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi

yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai

kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan stakeholder sehingga lebih

memantapkan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk mewujudkan visi misi

tersebut maka didalam Renstra juga disusun rencana kerja yang menuangkan

Program/Kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman kerja selama 5 (lima)

tahun kedepan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi,

serta menjaga keberlanjutan kebijakan dan program kerja yang terukur meskipun

terjadi perubahan pimpinan organisasi.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan Rencana Kerja

selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat

dilaksanakan secara berkelanjutan.

3. Memudahkan organisasi dalam melakukan kontrol terhadap capaian kinerja dan

meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang

ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun periode tahun

2016 – 2021 adalah sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat

Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota, dan mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS).


BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber

Daya Mineral Kabupaten Karimun diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Bupati Karimun nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas

Dinas Daerah, bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber

Daya Mineral Kabupaten Karimun bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati Karimun

dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang

Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;

b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;

c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM sesuai

dengan kebijakan Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah,

dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, berdasarkan Peraturan Bupati Karimun

Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dengan

ketentuan didalamnya sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


II-2

B. Kepala Bagian Sekretariat

Sekretariat (Sekretaris) mempunya tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas.

Adapun uraian tugas Kepala Bagian Sekretariat sebagai berikut:

1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;

2. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan dan di luar dinas;

3. Mengelola urusan rumah tangga Dinas;

4. Mengelola keuangan Dinas;

5. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;

6. Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dinas

dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum dinas dan

melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut :

a. Menyusun rencana teknis ketatausahaan dinas;

b. Menyusun surat menyurat dinas;

c. Melayani surat menyurat dinas;

d. Menyusun kearsipan surat menyurat dinas;

e. Melayani kerumahtanggan dinas;

f. Melayani perlengkapan dinas;

g. Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan dinas;

h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian dinas;


II-3

i. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai dinas;

j. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai dinas kepada bagian kepegawaian daerah;

k. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai dinas;

l. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas

dalam melaksanakan tugas perencanaan dan evaluasi kegiatan di lingkungan dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai berikut:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta

evaluasi pelaporan dinas;

b. Melaksankaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program,

kegiatan dan anggaran;

c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu bagian sekretaris dinas

dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pengelolaan keuangan dan aset dinas;

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;

c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset dinas;

d. Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan dinas;

e. Menyusun laporan keuangan dan aset dinas;

f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

C. Bidang Perdagangan


II-4

Bidang perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumus kebijakan

teknis di bidang sarana dan distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting, bina

usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk pengembangan perdagangan luar negeri.

Uraian tugas Bidang perdagangan sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja di Bidang Perdagangan;

2. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis sarana distribusi, barang kebutuhan

pokok barang penting;

3. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar

negeri;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;

5. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;

7. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan,

pembinaan, pengembangan perdagangan dan pengembangan perdagangan luar negeri;

8. Melaksanakan tugas kedinasa lainnya di bidang perdagangan yang ditugaskan oleh

Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan, membawahi :

1) Seksi Sarana Distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;

2) Seksi Bina Usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk;

3) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

1) Seksi Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknik operasional

pelaksanaan saran distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja pada seksi sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan

barang penting;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis sarana

distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;


II-5

c. Penyiapan perumusan pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana

distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau

dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;

d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang

pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama

kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta

pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;

e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan

sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan

barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana

distribusi dan perdagangan antar pulau;

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana distribusi,

pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting,

perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan

perdagangan antar pulau;

g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan

barang penting oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional

pelaksanaan tugas lingkup bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja pada seksi bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran

produk;

b. Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha,

pelaku distribusi dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;

c. Menyiapkan bahan perumusan bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung

jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di

daerah;


II-6

d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang

bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan

pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha, distribusi

langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan

pestisida bersubsidi di daerah;

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha, distribusi

langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan

pestisida bersubsidi di daerah;

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang.

3) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional

pelaksanaan tugas lingkup perdagangan luar negeri.


a. Menyusun program kerja pada seksi pengembangan perdagangan luar negeri;

b. Mengumpul dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis

pengembangan perdagangan luar negeri;

c. Penyiapan perumusan pengembangan perdagangan luar negeri;

d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang

pengembangan perdagangan luar negeri;

e. Penyiapan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional,

pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah dan

penyelenggaran kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas

daerah kabupaten/kota);

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan perdagangan luar

negeri;

g. Pelaksanaan tugas lainnnya di bidang pengembangan perdagangan luar negeri oleh

Kepala Bidang.

D. Bidang Pelayanan Kemetrologian


II-7

Bidang Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan

teknis operasional di bidang pelayanan kemetrologian.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menyusun rencana teknis operasional bidang pelayanan kemetrologian;

2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan

Kemetrologian;

3. Pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan

Kemetrologian;

4. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pelayanan Kemetrologian;

5. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan,

pembinaan, pengembangan Bidang Pelayanan Kemetrologian;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya di Bidang Pelayanan Kemetrologian, yang

ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kemetrologian, membawahi :

1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

3) Seksi Pengawasan Kemotrologian

1) Seksi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyususunan petunjuk teknis operasional

pelaksanaan tugas lingkup Pelayanan Tera/Tera Ulang


a. Menyusun program kerja pada seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

b. Menumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis seksi

Pelayanan Tera/Tera Ulang;

c. Penyiapan perumusan teknis pelayanan seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria seksi Pelayanan

Tera/Tera Ulang;

e. Menyiapkan pelalksanaan pemberian bimbingan teknis seksi Pelayanan Tera/Tera

Ulang;


II-8

f. Menyelesaikan pengaduan/komplain yang diajukan wajib tera/pemilik UTTP dan

berkoordinasi dengan yang terkait seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahankan Kepala Bidang Pelayanan

Kemetrologian.

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operaasional

pelaksanaan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.


a. Menyusun program kerja pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemetrologian;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan Seksi Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

c. Merencanakan dan menyiapkan peningkatan kemampuan SDM Penera dan SDM

Penunjang lainnya pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemetrologian;

d. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria Seksi Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/penyuluhan Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemetrologian;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kemetrologian.

3) Seksi Pengawasan Kemetrologian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operaasional

pelaksanaan tugas Pengawasan Kemetrologian.



II-9

a. Menyusun program kerja pada Seksi Pengawasan Kemetrologian;

b. Mengumpul dan mengolah bahan-bahan perumusan Seksi Pengawasan

Kemetrologian;

c. Penyiapan perumusan Seksi Pengawasan Kemetrologian.

d. Melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran pada Seksi

Pengawasan Kemetrologian;

e. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria Seksi Pengawasan

Kemetrologian;

f. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis Seksi Pengawasan

Kemetrologian;

g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Kemetrologian;

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kemetrologian di Seksi Pengawasan Kemetrologian.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi

serta pembinaan kelembagaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

1. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional, pengendalian pembinaan

kelembagaan koperasi;

2. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di Bidang Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah;

3. Melaksanakan penataan koperasi, usaha kecil dan menengah;.

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

pembinaan kelebagaan koperasi.

5. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :

1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.

2) Seksi Permodalan, Sarana dan Prasarana Koperasi/UKM, Jaringan Usaha dan

Pemasaran.


II-10

3) Seksi Pengawasan Koperasi.

1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan,

pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.


a. Menyiapkan program kelembagaan, pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah;

b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengendalian, pembinaan

Badan Hukum Koperasi;

c. Melakukan fasilitasi penataan kelembagaan koperasi;

d. Melaksanakan pemberian izin terhadap pengusaha di bidang koperas;

e. Melakukan pembinaa dan pengembangan kelembagaan di bidang koperasi;

f. Melakukan pembinaan personel koperasi;

g. Melakukan kordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka

pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

2) Seksi Permodalan, Sarana dan Prasaranan Koperasi dan UKM, Jaringan Usaha

dan Pemasaran

Mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaa fasilitasi dan perkreditan

pengembangan usaha dan pemasaran di bidang koperasi.


a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi, penataan perkreditan,

pengendalian dan pemasaran;

b. Melakukan fasilitasi dan pemberian kredit terhadap pengembangan usaha kecil dan

menengah;

c. Meningkatkan pemasaran hasil-hasil UKM melalui berbagai media promosi

pameran dan prorgam peningkatan pemasaran lainnya;

d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi ain untuk mendukung

fasilitasi dan pemberian kredit pengembangan modal usaha;


II-11

e. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan permodalan

yang dikucurkan melalui perkreditan;

f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengawasan Koperasi

Melaksanakan tugas pokok pengawasan kegiatan perkoperasian.


a. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program

pengawasan kegiatan perkoperasian;

b. Melaksanakan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan

perkoperasian;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan perkoperasian;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi simpan

pinjam/usaha simpan pinjam;

e. Melaksanakan pengawasan kerja sama antar koperasi serta badan usaha lainnya;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyusun

perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pengelolaan, pembinaan, monitoring, evaluasi

dan pengembangan kegiatan / urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi

kewenangan daerah.


1. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai kinerja bawahan;

2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya

Mineral;

3. Menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

sektor pemanfaatan langsung panas bumi dan menyusun konsep, sasaran dan petunjuk

pelaksanaan sektor migas khususnya BBM tertentu dan LPG serta kelistrikan daerah;


II-12

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan

pemanfaatan langsung panas bumi, hilir migas, energi dan kelistrikan daerah;

5. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data pemanfaatan langsung panas bumi, hilir

migas, energi dan kelistrikan daerah;

6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan

dan pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral;

7. Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan bidang energi dan sumber

daya mineral;

8. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pemimpin.

Bidang energi dan sumber daya mineral membawahi:

1) Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral

2) Seksi Hilir Migas

3) Seksi Energi dan Kelistrikan

1) Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral

Tugas pokok melakukan inventarisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral yang menjadi

kewenangan daerah.

Uraian tugas yang dimaksud adalah :

a. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan

pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

b. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

c. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan panas bumi dan sumber daya

mineral;

d. Menyiapkan, menghimpun data/bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi

dan rekonsiliasi pada kegiatan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

e. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian dan evaluasi dalam rangka

memperoleh data dan informasi pengembangan panas bumi serta melaksanakan

pengelolaan data dan/atau informasi potensi panas bumi dan sumber daya mineral;


II-13

f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan urusan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

g. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengelolaan panas bumi

dan sumber daya mineral;

h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

2) Seksi Hilir Minyak dan Gas

Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, evaluasi, pemantauan / monitoring dan

koordinasi pelaksanaan kegiatan hilir migas yang menjadi kewenangan daerah.



kegiatan hilir migas;

b. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

c. Melakukan inventarisasi penyediaan / kebutuhan dan penyaluran migas kabupaten;

d. Melakukan evaluasi, pemantauan / monitoring terhadap pendistribusian bahan

bakar minyak dan gas di wilayah kabupaten;

e. Menyiapkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada pengguna sesuai

tugas yang diberikan bupati;

f. Melaporkan hasil-hasil kegiatan hilir migas kepada pimpinan;

g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan hilir

migas;

h. Mengkonsultasikan, memberikan sasaran dan masukan kepada kepala Bidang

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan hilir migas;

i. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

3) Seksi Energi dan Kelistrikan

Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengembangan

energi dan kelistrikan yang menjadi kewenangan daerah.



II-14


energi dan kelistrikan;

b. Mengarahkan dan menbagikan tugas kepada bawahan;

c. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan penyediaan dan distribusi

kelistrikan daerah;

d. Mengelola perencanaan, pengendalian energi dan kelistrikan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

perencanaan pengendalian energi dan kelistrikan serta kerjasama pemanfaatan

energi;

f. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan energi;

g. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala Bidang

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan energi dan kelistrikan;

h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

G. Pelaksana Teknis Dinas

Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral. Unit

pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari jumlah pegawai negeri sipil dalam jejang

jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas daerah.

Kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan pemegang

jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang

jabatan fungsional serta kepangkatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


II-15

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah


II-16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagaimana Struktur Organisasi diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun didukung oleh sumber daya yang masih dibawah

standar mengingat banyaknya tugas dan fungsi yang ada, sampai saat ini sumber daya yang ada

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.1.a.

Komposisi ASN sesuai Pangkat/Golongan

No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang)

Golongan I 1

Golongan II 11

Golongan III 21

Golongan IV 5

Jumlah 38

Tabel 2.1.b.

Komposisi ASN Sesuai Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S.3 0

2 S.2 5

3 S.1 15

4 D.3 7

5 SLTA 10

6 SLTP 0

7 SD 1

Jumlah 38


II-17

Tabel 2.1.c.

Komposisi dan Kedudukan Pegawai dalam Organisasi

No. Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - 1

2 Sekretaris - 1 1

2.1 Kepala Sub Bagian 1 1 2

3 Kepala Bidang 3 1 4

3.1 Kepala Seksi 7 4 11

4 Kepala UPT - - -

5 Kelompok Jabatan Fungsional - - -

6 Staf :

Aparatur Sipil Negara (ASN) 13 6 19

Honorarium Daerah 22 17 39

Honorarium Dinas 8 2 10

Petugas Perbantuan Penyuluhan KUKM 1 - 1

Jumlah Pegawai 56 32 88

Persentase Pegawai Berdasarkan Gender 63,64 % 36,36 % 100 %

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral menurut Status Pangkat dan Golongan

adalah sebagaimana dtunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.d.

Komposisi Status dan Golongan Pegawai dalam Organisasi

Status Kepegawaian Gol/

Ruang

Kepala

Dinas

Sekre-

taris

Kepala

Bidang

Kasi /

Kasubbag

Kepala

UPT

Fungsi-

onal Staf

Pembina Tk. I IV.b 1 1

Pembina IV.a 3

Penata Tkt I III.d 6

Penata III.c 1 4

Penata Muda Tkt I III.b 3 2

Penata Muda III.a 5

Pengatur Tkt I II.d 2

Pengatur II.c 6

Pengatur Muda Tkt I II.b 1

Pengatur II.a 2

Juru Tkt I I.d

Juru I.c 1

Juru Muda Tkt I I.b

Juru Muda I.a

Honorarium Daerah 39

Honorarium Kantor 10

Tenaga Pembantuan 1

Jumlah 1 1 4 13 69


II-18

Tabel 2.1.e

Komposisi Jenjang Pendidikan Tenaga Honorarium

Status Kepegawaian Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

S.1 Diploma SLTA SMP SD L P

Honorarium Daerah 7 4 25 1 2 22 17

Honorarium Dinas 5 5 8 2

Tenaga Pembantuan 1 1

Jumlah 8 4 30 1 7 31 19

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun

organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan

kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang

direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat

dikatakan kinerjanya kurang baik.

Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas

pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan

publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang

dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan ketentuan pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Unsur organisasi yang menangani urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral, pada awalnya merupakan dua dinas terpisah

yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Karimun yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yang menangani urusan

Pertambangan dan Energi. Sejak terbitnya Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedua dinas ini dilebur menjadi satu Organisasi

Perangkat Daerah bernama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi


II-19

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun. Sedangkan urusan perindustrian dilebur bersama

dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Menjadi OPD baru, tidak mengurangi peran organisasi dalam meningkatkan

pembangunan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya

mineral. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Karimun membuat SOP (Standard Operational Procedure) sebagai standar

pelayanan minimal yang wajib ikuti dan dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan dalam

organisasi. SOP ini terdapat disetiap bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Terbitnya Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota sehingga SOP yang lama perlu adanya perubahan menyesuaikan kewenangan

yang dimiliki organisasi saat ini.

2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam

mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam

lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan

publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya dan

melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut.

Didukung letak geografis pada Kabupaten Karimun yang strategis, ditunjang potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup

tersedia, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Karimun membagi pelayanan publik tersebut yang ditangani oleh masing-

masing bidang.

Sebagai OPD teknis, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun memiliki beberapa jenis pelayanan langsung

dengan ke masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja, yakni :

1. Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan oleh Bidang Kemetrologian.

Bentuk pelayanan berupa tera/tera ulang alat UTTP kepada wajib tera. Dari pelayanan

tersebut dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 08 tahun


II-20

2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah

nomor 09 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

2. Pelayanan penerbitan rekomendasi pembelian Migas Subsidi (BBM) di Agen Minyak Tanah

(AMT) / Agen Premium Minyak Solar (APMS) bagi pengecer yang dilaksanakan oleh

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Bentuk pelayanan berupa pemberian surat

rekomendasi pembelian BBM subsidi tidak dipungut biaya.

3. Pelayanan Izin (Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) yang dilaksanakan oleh Bidang

Perdagangan. Bentuk pelayanan berupa pemberian izin tempat usaha usaha bagi pedagang

kecil di komplek Pusat Jajanan Rakyat Tanjung Rambut, Costal Area. Dari pelayanan

tersebut dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2011 tentang

Retribusi Daerah.

4. Pelayanan penerbitan rekomendasi pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP –MB) untuk penjual/pengecer yang dilaksanakan oleh Bidang

Perdagangan. Bentuk pelayanan berupa pemberian izin penjualan minuman beralkohol bagi

penjual/pengecer.

Selain pelayanan rutin, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun melaksanakan pelayanan lainnya kepada

masyarakat yang dilaksanakan melalui beberapa jenis kegiatan di setiap Bidang. Pelayanan

tersebut menjadi penting karena berpengaruh besar terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

secara menyeluruh dan dilaporkan dalam sebuah laporan kinerja.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral periode 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut :


II-21

Tabel 2.2 a

Capaian Kinerja Pelayanan OPD periode 2011 – 2015

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun 2011 - 2015

No. Indikator Kinerja Target Satuan

Target SKPD Realisasi capaian tahun ke- Capaian tahun ke- (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Koperasi Aktif 200 unit 20% 20% 20% 20% 20% - - 51 54 65 - - 15,4 16 19

Tabel 2.2.b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun 2011 - 2015

No Indikator Kinerja Target Satuan

Target SKPD (%) tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Capaian tahun ke- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Perusahaan Tambang yang menerapkan Good Mining Practices

% 88 78

2 Persentase pengguna APD pada Perusahaan

tambang. % 80 80

3 Persentase pemanfaatan hasil bahan galian

tambang di kab.Karimun % 51 52,27

4 Persentase Kawasan Perusahaan Tambang yang

telah di Rehabilitasi dan Reklamasi % 2 19,59

5 Persentase rumah Tangga Pengguna Listrik % 78 78,51

6 Rasio ketersediaan daya listrik di Kab.Karimun % 41,5 80

7 Persentase Rumah Tangga Miskin yang

mendapatkan Listrik % 33 23,97

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan


II-22

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Periode 2014 s/d 2017

NO. URAIAN TARGET PENDANAAN TAHUN (Rp) REALISASI PENDANAAN TAHUN (Rp) CAPAIAN PENDANAAN TAHUN (%)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.1 BELANJA PEGAWAI

3,128,151,775.00 3,235,783,200.00 2,959,529,860.00 3,432,309,368.00 2,791,864,815.00 2,590,383,169.00 2,853,812,002.00 3,217,146,823.00 89.24 80.1 96.4 93.7

2

BELANJA LANGSUNG

2.1 BELANJA PEGAWAI

1,422,900,000.00 4,884,373,200.00 1,751,275,000.00 1,509,075,000.00 1,373,850,000.00 4,445,729,569.00 1,561,660,000.00 1,463,150,000.00 96.55 91 89.2 97

2.2 BELANJA BARANG

DAN JASA

7,863,227,150.00 6,476,498,239.00 5,624,648,500.00 4,472,431,400.00 7,552,958,210.00 6,167,541,032.00 5,476,215,673.00 4,286,985,091.00 96.05 95.2 97.4 95.9

2.3 BELANJA MODAL

728,207,500.00 2,563,746,300.00 1,950,922,000.00 212,879,500.00 493,504,500.00 802,425,600.00 1,471,759,091.00 210,779,500.00 67.76 31.3 75.4 99


II-23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Strategic Plan) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah

lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan

yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Karimun harus melakukan analisis melalui metode SWOT (Strengths,

Opportunities, Weakness, Threats).

Metode analisis SWOT terdiri dari empat factor yakni Stengths (kekuatan),

Opportunities (peluang), Weakness (kelemahan) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT

adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi dalam

menemukan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi organisasi dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan

dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Karimun untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan

dengan kondisi sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan energi sumber daya

mineral di Kabupaten Karimun yang selalu dinamis.

2.4.1 Analisa SWOT

Sebelum menganalisis SWOT, akan dijelaskan secara singkat permasalahan dan

hambatan umum yang timbul ketika organisasi menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam

menggerakan pembangunan daerah sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan harus diselesaikan adalah :

1. Perlunya kepastian hukum seperti Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang

nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Perlunya payung hukum petunjuk pelaksanaan yang jelas dan mengikat terhadap

program / kegiatan pasca terbitkannya Undang-Undang 23 tahun 2014.


II-24

3. Perlunya mengusulkan pelimpahan sebagaian kewenangan dari pemerintah provinsi

kepada pemerintah kabupaten, dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi.

Adanya permasalahan itu, bukan saja dapat berdampak terganggunya kinerja organisasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya tetapi juga dapat mengganggu proses pencapaian target

program secara nasional.

Adapun dampak umum yang berpotensi timbul terhadap pencapaian program secara nasional,

yakni :

1. Lemahnya pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan perdagangan, koperasi, UKM,

energi dan pengelolaan sumber daya mineral.

2. Sulitnya organisasi membuat kebijakan strategis mengingat hilangnya beberapa

kewenangan yang mana pada tahun-tahun sebelunya bisa digerakkan secara penuh.

3. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

4. Rendahnya persentase usulan program / kegiatan yang terealisasi.

A. Sektor Perdagangan dan Pelayanan Kemetrologian

Analisa SWOT sektor perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara

maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Karimun konsisten mengembangkan potensi perdagangan antar

daerah dan antar negara.

3. Kawasan maritim yang berbatasan antar negara.

Kelemahan :

1. Hilangnya sebagaian kewenangan sektor perdagangan yang berdampak terhadap

penurunan fungsi pengawasan dan monitoring perdagangan.

2. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha perdagangan.

3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

4. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.


II-25

5. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk unggulan

daerah.

6. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya

kerjasama perdagangan internasional.

7. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk

dagang beberapa produk.

8. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang

beredar.

9. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha

Dagang Kecil Menengah.

Peluang :

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung

perkembangan perdagangan daerah.

2. Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB.

3. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020.

4. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan sebagai gerbang

perdagangan domestik dan internasional.

5. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Ancaman :

1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

2. Beredarnya produk-produk impor yang belum ber-SNI.

3. Banyaknya produk sejenis produk lokal dari daerah lain yang berpotensi mematikan

industri kecil dan pemasaran produk lokal.

4. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.

B. Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Analisa SWOT sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain:

Kekuatan :


II-26

1. Berbagai keterbatasan dalam mengakses sumber daya produktif menjadikan UKM

sebagai usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel. Fleksibelitas koperasi dan UKM dari

satu sektor ke sektor lainnya, justru menjadi kekuatannya dalam kelangsungan hidup

dan mengembangkan usahanya.

2. KUKM merupakan wahana dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi

penciptaan wirausaha baru. UKM merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh

masyarakat yang ingin memulai berwirausaha.

3. KUKM mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang besar bagi perwujudan

aspirasi ekonomis masyarakat luas untuk memperoleh penghidupan.

4. KUKM mempunyai fleksibelitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan

menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan (perkembangan) pasar. Ini disebabkan

karena dominannya tumpuan pasar domestik, serta kuatnya akar pada penggunaan input

sumber daya dalam negeri.

5. KUKM tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing, karena (terutama) masih

menggunakan bahan baku dalam negeri.

Kelemahan :

1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM perkoperasian dan Usaha

Kecil Menengah.

2. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan

perkembangan usahanya.

4. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

5. Tidak adanya bantuan pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha yang diprogramkan

pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi wirausaha UMKM.

6. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya

dalam rangka peningkatan daya saing UMKM.

7. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Peluang :

1. Semangat kerja aparatur cukup tinggi.

2. Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan

menjadi kekuatan ekonomi


II-27

3. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi dan

UMKM

4. Sumber daya alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka

mengembangkan potensi koperasi dan UMKM.

5. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.

6. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM banyak dan terus bertambah.

7. Adanya perdagangan bebas.

Ancaman :

1. Lemahnya koordinasi dengan lintas instansi dan pemangku kepentingan lainnya dalam

meningkatkan potensi Koperasi dan UMKM.

2. Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam.

3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global.

4. Rendahnya mutu produksi UMKM atau standar mutu produk masih sangat labil.

5. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku

dalam negeri yang masih rendah.

6. Belum adanya produk hukum daerah yang menaungi eksistensi dan pengawasan

koperasi dan UMKM.

C. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Analisa SWOT sektor Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi pertambangan dan sumber daya mineral yang dimiliki daerah.

2. Kondisi geografis maritim yang membuka peluang jalur perdagangan internasional

sektor pertambangan.

Kelemahan :

1. Masih adanya penambangan yang belum melaksanakan Good Mining Practice dan

berwawasan lingkungan.

2. Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan,

lingkungan dan tata ruang) dan energi.

3. Masih belum memadai ketersediaan SDM yang memahami tentang permasalahan dan

perundang-undangan pertambangan dan energi.


II-28

4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan

energi.

5. Belum berkembangnya pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di

Kabupaten Karimun.

Peluang :

1. Masih tersedianya sumber daya pertambangan, air tanah dan energi yang dapat

dikembangkan.

2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat, industri, perdagangan dan jasa terhadap energi

listrik.

3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan propinsi tentang pertambangan dan energi.

Ancaman :

1. Hilanganya kewenangan pengawasan dan masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan

anggaran untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pertambangan dan energi.

2. Adanya kebijakan sektor ESDM yang kurang mendukung pengembangan usaha

pertambangan dan energi daerah.


III-1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah

Kabupaten Karimun melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan

secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek

pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat

pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui

serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah dan energi sumber daya mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor yang

menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadikan Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perombakan terhadap beberapa

Perangkat daerah strategis yang pada awalnya berdiri sendiri mengikuti struktur kementerian

masing-masing. Perombakan itu lebih dominan disebabkan adanya urusan kewenangan yang

tadinya dimiliki oleh daerah diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Hingga terbitnya Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, disusun kembali organisasi pemerintahan yang didalamnya terdiri

dari bidang-bidang teknis yang diharapkan dapat tetap menopang kelancaran pemerintahan

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana Dinas Perdagangan,

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral adalah gabungan dari dua

OPD strategis yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

dan Dinas Pertambangan dan Energi.


III-2

Permasalahan Umum OPD

Selama ini ditemui beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan, antara lain :

1. Masih kurang optimal koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan kegiatan;

2. Masih belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan

dan masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga

kurang maksimal;

3. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung

oleh kegiatan yang teranggarkan;

4. Dukungan sarana dan prasarana dinas yang masih belum mencukupi kebutuhan yang

sesungguhnya;

5. Masih kurang lengkapnya dukungan data faktual guna memenuhi indikator target sasaran

organisasi, mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal;

6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta

maupun lembaga.

Suatu permasalahan pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan

harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan

menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi

setiap permasalahan yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan

hambatan tersebut antara lain :

1. Perangkat Daerah harus memahami dan bisa mengukur indikator kenerjanya masing-

masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya;

2. Sangat diperlukan suatu perndanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan

komprehensif;

3. Kualitas SDM selalu ditingkatkan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan

pelatihan;

4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan

didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;


III-3

5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu

perlu juga adanya perencanaan yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang

dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan

kemampuan anggaran yang tersedia;

6. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun

lembaga, dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal

bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-

tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya

yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau

dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil

menengah dan energi sumber daya mineral khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi

yang direncanakan, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai

upaya yang akan dilakukan organisasi pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan lebih

fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target. Oleh

karena itu, perkembangan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan

energi sumber daya mineral di Kabupaten Karimun dihasilkan melalui evaluasi terhadap

indikator makro dan kinerja pembangunan secara umum, yang kemudian menjadi dasar dalam

menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas

pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral

Kabupaten Karimun tahun 2016-2021.

Permasalahan Sektor Bidang

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi

Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral banyak menemukan berbagai kendala

atau hambatan yang berpotensi menjadi masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :


III-4

A. Bidang Perdagangan dan Pelayanan Kemetrologian

1. Terbatasnya kewenangan dalam upaya pengawasan, penanggulangan gejolak harga dan

kelangkaan bahan pokok.

2. Kabupaten Karimun dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagian besar masih

didatangkan dari luar daerah atau impor. Tingginya ketergantungan distribusi bahan pokok

penting dan strategis serta disparitas harga memerlukan efisiensi perdagangan melalui

kelancaran arus distribusi bahan pokok masyarakat.

3. Terbatasnya jumlah dan fasilitas pasar tradisional yang memenuhi syarat sehingga perlu

peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Kurang lancarnya pasokan bahan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan, adanya

bencana alam dan anomali cuaca dapat memicu kenaikan harga/tingkat inflasi sehingga

harus diantisipasi dengan baik.

5. Peranan pengguna alat UTTP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran,

takaran, dan timbangan sehingga komoditi yang diserahkan dapat dipercaya konsumen baik

dalam maupun luar negeri

6. Terbatasnya jumlah SDM teknis metrologi. Sejalan dengan kemajuan teknologi dimana

terdapat berbagai alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan

pelaku usaha perdagangan dengan tingkat kesulitan tera yang berbeda diperlukan SDM

yang profesional dan ketersediaan alat kerja yang terkalibrasi dan bersertifikasi.

B. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Kurangnya partisipasi anggota terhadap pengembangan koperasi

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi

3. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha Koperasi, UKM dalam mengakses permodalan,

memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM

4. Terbatasnya daya saing produk KUMKM

5. Belum adanya sistem informasi dan data base Koperasi, UKM yang akurat

C. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

1. Masih perlunya peningkatan rasio elektrifikasi, terutama wilayah hinterland yang jauh

dari jangkauan listrik PLN.


III-5

2. Perlunya pengembangan sumber energi listrik alternatif dari potensi energi baru

terbarukan seperti air, surya, dan gelombang arus laut.

3. Masyarakat belum memahami tentang keselamatan listrik, banyak dijumpai instalatur

liar dan peralatan/material listrik non SNI.

4. Pembangunan pembangkit listrik terkendala kesulitan dalam pengadaan lahan dan

pembangunan jaringan listrik terkendala pada jauhnya jarak ke lokasi pemukiman dan

lahan kawasan hutan.

5. Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya

hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas.

6. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai potensi

sumber daya alam yang dimiliki daerah.

7. Belum optimalnya pengembangan sumber bahan bakar yang berasal dari

pengembangan potensi energi baru terbarukan disebabkan karena rendahnya kesadaran

dan pengetahuan akan pemanfaatan serta pengoperasian energi baru terbarukan.

8. Belum berjalannya program konversi minyak tanah menjadi gas subsidi (LPG 3 kg).

Banyak dijumpai gas LPG 3 kg yang datang dari daerah lain dengan harga yang tidak

standar.

9. Produk bahan bakar nabati (biofuel), biomassa dan biogas belum digalakkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya

visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir

yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan

mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan

pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan

pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan

(iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan

pembangunan.


III-6

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi prantara yang berfungsi sebagai pedoman

perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai

sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi

dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan

dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan

dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka

waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN

EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN

TAQWA”

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, mengarah

pada mendukung tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019. Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Pusat Pertumbuhan

Memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategi nasional, berbentuk

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang memerankan dirinya

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain didalam kabupaten dan antar

daerah sekelilingnya. Sebagai lokomotif penggerak, maka pusat pertumbuhan ini

memerankan fungsinya melalui pemusatan kegiatan industri manufaktur dan perdagangan

serta peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan lokal.

2. Berbasis Maritim

Menandaskan kehendak untuk mengoptimalkan rahmat yang dimiliki Kabupaten karimun,

yaitu sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul, baik dalam bentuk barang (seperti

produk perikanan) maupun jasa (seperti alur pelayaran) mulai dari hulu hingga hilirnya,

mulai dari sektor primer hingga tersier, sebagai modal guna mewujudkan rakyat yang

semakin sejahtera.


III-7

3. Terdepan

Merujuk pada dua hal, pertama adalah posisi geostrategis Kabupaten Karimun yang

menjadi kawasan perbatasan negara, berbatasan laut dengan negara Singapura dan

Malaysia. Menggunakan pengertian dan kacamata posisi geostrategis ini, maka “terdepan”

juga menandaskan makna bahwa kasawan perbatasan negara tidak lagi menjadi halaman

belakang, melainkan harus menjadi beranda depan negara yang representatif dak aktraktif.

Hal ini dimulai dari Kabupaten Karimun. Kedua “Terdepan” juga merujuk pada kondisi

yang lebih maju yang hendak diukir oleh pemerintahan daerah pada periode lima tahun

mendatang, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya,

lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

4. Berlandaskan Iman dan Taqwa

Memiliki arti bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya

untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang bersumber pada

nilai-nilai agama. Membangun manusia yang sehat, cerdas dan terampil adalah perlu tetapi

belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak diiringi dengan membangun

akhlak yang baik dan moral yang terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan

konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran

informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi

penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkukuh insan yang berakhlak

karimah.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2016-2021 tersebut, maka

ditempuh melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA

SAING).

2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI).


III-8

3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN

DALAM INFRASTRUKTUR).

4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta

menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN).

5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM

MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP).

6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.

(TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN).

7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM

PELAYANAN BIROKRASI)

Adapun Penjelasan konsep dari masing-masing Misi adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Dimaksudkan untuk mengoptimalkan keberadaan kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas sehingga Kabupaten Karimun dapat menjelma menjadi pusat

pertumbuhan yang handal dan berdaya saing bagi kawasan di sekitarnya. “Handal”

dimaksudkan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mengemban fungsinya

dengan baik, yaitu i) menjadi pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan,

ii) meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang berasal dari desadesa,

wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan perbatasan, iii) melancarkan

distribusi pemasaran baik nasional maupun global, iv) menjadi lokomotif

pendorong bagi kawasan-kawasan di sekitarnya melalui efek pengganda (multiplier

effect)/spread effect yang dihasilkan. “Berdaya saing” dimaksudkan bahwa pusat

pertumbuhan di Kabupaten Karimun haruslah menjelma menjadi pusat

pertumbuhan dengan kinerja yang unggul dibanding Kawasan Strategis Nasional

sejenis, serta atraktif bagi investasi. “Berdaya saing” juga mengimplikasikan bahwa

pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang dikembangkan adalah

pusat yang memiliki penciri/karakter/kekhasan, yaitu adalah pusat industri

manufaktur maritim.


III-9

b. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian.

“Ekonomi kerakyatan yang tangguh” dimaksudkan sebagai jenis-jenis aktivitas

ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat, dengan skala usaha dari

mikro hingga menengah, yang dapat i) memberikan penghidupan yang layak bagi

para pelakunya, ii) memberikan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di

lingkungan sekitarnya, serta iii) memiliki ketahanan terhadap berbagai gejolak

ekonomi yang mungkin timbul. “Berbasis sumber daya maritim” dimaksudkan

sebagai jenis-jenis aktivitas ekonomi yang menggunakan sumber daya pesisir,

kelautan, dan perikanan sebagai modalnya. Sumber daya yang dimanfaatkan dapat

dalam bentuk barang (seperti ikan hasil tangkapan), ataupun dalam bentuk jasa

(seperti transportasi, pariwisata). Sektor yang digerakkan mencakup sektor primer

(perikanan tangkap dan budidaya), sektor sekunder (usaha pengolahan), dan sektor

tersier (sektor jasa-jasa). “Pertanian” yang dimaksud khususnya adalah subsektor

perikanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Tiga subsektor ini memiliki orientasi

yang berbeda-beda, orientasi peningkatan adalah untuk subsektor perikanan dan

perkebunan mengingat kedua subsektor ini telah teruji sebagai subsektor utama yang

menghasilkan produktivitas bagi masyarakat, sedangkan orientasi untuk

mempertahankan adalah untuk subsektor pertanian tanaman pangan mengingat

meskipun secara luasan dan produksi subsektor ini relatif kecil, dan bahkan terus

mengalami penurunan, namun mempertahankannya menjadi penting sebagai

bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan.

c. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan.

“Konektivitas” dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

memperlancar arus keluar-masuk orang, barang, jasa, dan informasi. Untuk itu, sarana dan

prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektorperhubungan, transportasi, dan

komunikasi. Konektivitas yang kuat adalahkonektivitas yang tanpa kendala yang pada

gilirannya akan meningkatkanperekonomian wilayah. “Antar wilayah” yang dimaksudkan

adalah memperkuatkonektivitas antar pulau dalam satu kabupaten, antar wilayah dalam

satu pulau,antar kabupaten, dan antar negara. Khusus untuk konektivitas antar negara,

yangdiperkuat adalah Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang internasional.


III-10

“Pemerataan pembangunan” yang dimaksud adalah penyediaan sarana danprasarana

pelayanan publik (khususnya pendidikan, kesehatan, dan administrasipemerintahan) yang

tersedia secara merata antar pulau dan antar wilayah dalamsatu pulau. Dengan pemerataan

itu, maka tidak ada lagi kesenjangan pemberianpelayanan publik karena faktor lokasi

geografis. Selain itu, “pemerataanpembangunan” juga dimaksud untuk memperkuat Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) diluar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun

sehingga pertumbuhan dapat lebih tersebar dan merata.

d. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif

sertamenjawab kebutuhan daerah.

“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas” adalah sumber daya manusia yangsecara fisik

jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, danketerampilan. Untuk itu,

dua sektor utama yang paling berperan gunamembangunnya adalah sektor kesehatan dan

pendidikan. “Kompetitif”dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing

dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan

keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun,

ditambah lagi dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015,

maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk

dikedepankan.“Menjawab kebutuhan daerah” dimaksudkan sebagai standar kualifikasi

angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang

berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor

tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri

manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari

“menjawab kebutuhan daerah” adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang

mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan,

perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

e. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Yang dimaksudkan dari misi ini adalah bahwa Kabupaten Karimun tidak hendak

melaksanakan upaya-upaya konservasi secara ekstrem, namun sepanjang fungsi

lingkungan hidup tidak terganggu dan tetap terjaga, maka aktivitas pembangunan dapat

tetap dijalankan. Jadi, titik tekan kelestarian adalah kelestarian pada fungsi lingkungan

hidup, bukan pada entitasnya. Dalam upaya melestarikan fungsi ini,termasuk diantaranya


III-11

adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan,

perkebunan, dan pertanian tanaman pangan adalah aktivitas- aktivitas ekonomi yang ramah

lingkungan dengan dampak yang terkelola. Fungsi-fungsi lingkunagn hidup ini menjadi

mutlak untuk dilestarikan mengingat pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara

berkelanjutan tanpanya, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Karimun sebagai pulau-

pulau kecil yang memiliki kerentanan ekologis yang lebih dibanding pada pulau-pulau

besar.

f. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

“Masyarakat yang berbudaya” adalah masyarakat yang tidak meninggalkanidentitas

luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjagadan mengamalkan

kearifan-kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi kegenerasi, mengekspresikan

kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas danbenda-benda budaya. Dan budaya

setempat yang dimaksud adalah budaya Melayuyang menjadi karakter, namun dengan

tetap menghargai keberadaan budayabudaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan

pluralisme dan heterogenitasmasyarakat Kabupaten Karimun.“Berlandaskan Iman dan

Taqwa” dimaksudkansebagai upaya untuk meletakkan nilai – nilai agama sebagai landasan

dalamkehidupan masyarakat. Landasan iman dan taqwa ini tercermin dari sikap danprilaku

masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dankehidupan antar

umat beragama yang harmonis. Masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

ini diharapkan menjadi filter dan benteng terhadaparus masuk informasi dan budaya dari

luar yang bersifat negatif, sehinggamasyarakat Kabupaten Karimun tetap teguh dan

menjadi masyarakat yangberkarakter.

g. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.

“Birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani” adalah birokrasi yang sesuaidengan

sasaran dari agenda nasional tentang reformasi birokrasi. “Profesional”adalah birokrasi

yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi, “bersih"adalah birokrasi yang bebas

dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,“melayani" adalah birokrasi yang

senantiasa memberikan pelayanan publik yangberkualitas. Birokrasi yang bersih adalah

birokrasi yang berakhlak, sehinggarumusan ini melengkapi rumusan misi sebelumnya

tentang masyarakat yangberakhlak. Birokrasi yang profesional dan melayani adalah jenis

birokrasi yang mutlak dibutuhkan ketika Kabupaten Karimun hendak menjelma menjadi


III-12

pusatpertumbuhan yang handal dan berdaya saing, mengingat birokrasi menjadi satufaktor

penentu atraktif tidaknya berinvestasi dan menjalankan usaha di kabupaten ini.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pokok-pokok Kebijakan Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Perdagangan,

Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun meliputi :

3.3.1 Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional

1. Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan

RPJMN 2015-2019 adalah adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam

negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui :

a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar

lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik

sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi

kesenjangan antar wilayah.

b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif.

c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di

daerah.

2. Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang

tertuang RPJMN 2015-2019 adalah “meningkatkan daya saing produk ekspor non

migas dan jasa” melalui :

a. Peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih

kompetitif di pasar internasional

b. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten

akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan

perdagangan dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama


III-13

2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan

internasional

3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor

4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional

5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

6. Meningkatkan perlindungan konsumen

7. Meningkatkan efesiensi sistem distribusi dan logistik

8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

3.3.2 Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM

Merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun

2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada

tahun 2015-2019 diarahkan untuk : meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai

tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik

kelas”) dan berdaya saing.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan

dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia

2. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan

3. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

4. penguatan kelembagaan usaha

5. kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun

berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan


III-14

3.3.3 Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral

Arah kebijakan Kementerian ESDM, yaitu :

1. Optimalisasi produksi energi fosil

2. Peningkatan alokasi energi domestik

3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi

4. Diversifikasi energi

5. Konservasi energi dan pengurangan emisi

6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan

7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah

8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

9. Kebijakan lainnnya: Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang,

peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi

SDM.

Pokok-pokok Kebijakan Kementerian ESDM, yaitu :

1. Arah Kebijakan Energi, Minyak dan Gas Bumi

a. Perlu peningkatan kualitas informasi untuk wilayah kerja yang ditawarkan melalui

perbaikan ketersediaan data antara lain data geofisika dan geologi.

b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan

ESDM disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan fiskal, perizinan, tanah, tumpang tindih lahan, lingkungan,

permasalahan desentralisasi dan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Energi Terbarukan

a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biomassa, tenaga surya,

tenaga arus laut, tenaga angin, tenaga panas bumi, air dan bahan bakar nabati.

b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.

3. Arah Kebijakan Pertambangan

a. Pengawasan pertambangan dalam rangka mengurangi Penambangan Tanpa Izin

(PeTI) dan mewujudkan good mining practices.

b. Kegiatan pertambangan membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki

kemampuan.


III-15

Prioritas program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated)

Kepala Daerah dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah

pada tahun rencana. Program prioritas harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik,

bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian

visi/misi daerah. Bagi program prioritas, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan

Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Suatu urusan dapat menjadi prioritas I tergantung tujuan

dan sasaranpembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan

pemerintahandaerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi

operasional di periode berikutnya.

Pada periode 2016-2021 prioritas I Kabupaten Karimun adalah :

Misi I, Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di luar Kawasan Perdagangan

Bebas dan Belabuhan Bebas

Program prioritas pada misi I antara lain :

1. Pengembangan infrastruktur utama kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

(jalan, pelabuhan, bandar udara, listik dan air bersih).

Misi II, Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim

dan pertanian.

Program prioritas pada misi II antara lain :

1. Pembinaan penyediaan kemudahan usaha bagi petani dan nelayan

2. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan

3. Revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah

4. Pengembangan produk UMKM sebagai komoditas ekspor melalui standardisasi,

sertifikasi, dan penguatan jaringan pasar

5. Integrasi industri-industri besar dengan UMKM lokal

6. Penciptaan wirausaha baru melalui pembentukan inkubator bisnis dan mendorong

pengembangan ekonomi kreatif

7. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru Coastal Area


III-16

Misi III, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan.

Program prioritas pada misi III antara lain :

1. Pemerataan penyediaan pelayanan dasar (listrik, air bersih dan telekomunikasi)

Misi VII, Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.

Program prioritas pada misi VII antara lain :

1. Pendayagunaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah berbasis revolusi Mental.

2. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan publik

3. Menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan penanganan

pengaduannya dapat dimonitor oleh pelapor.

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung selogan

“BERSIH” yaitu; Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis. Bersih dalam hal ini baik secara

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun batin.

dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial,

sehigga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial

maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai

motor penggerak pembangunan Kabupaten Karimun, yaitu:

Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan

berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehinggga pelaksanaan

pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu

menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.


III-17

Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga

pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri

khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari

pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 07 tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karimun 2011 – 2031, tata ruang

merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang

bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing

bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi

program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Program

pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang

yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sectoral dan kewilayahan baik di pusat

maupun di daerah secara terpadu.

3.4.2 Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pada penyusunannya, Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Karimun sepenuhnya harus merujuk Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan

Riau dan Rencana Struktur Ruang Nasional (RTRWN).


III-18

Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRWN yang harus dicantumkan

dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi:

1. Pusat-pusat kegiatan kabupaten, meliputi :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ditetapkan

dalam RTRW Provinsi; dan

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

2. PPK meliputi :

a. Tanjung Balai Karimun sebagai PKW;

b. Meral, Tanjung Batu, dan Moro sebagai PKL; dan

c. Tebing, Darussalam, Buru, Tanjung Berlian, Sebele, Sungai Buluh, Sawang dan Durai

sebagai PPK.

3. Sistem Jaringan Prasarana Utama, meliputi :

a. Jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan dan jembatan;

b. Jaringan Transportasi Laut; dan

c. Jaringan Transportasi Udara.

3.4.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menelaah pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karimu, terdapat beberapa hasil

identifikasi isu-isu kunci pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan

pembangunan wilayah perbatasan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah sektor

perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral.

Terkait dengan isu lingkungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah

pemanfaatan sumberdaya khususnya kelautan dengan memperhatikan daya dukung dan tampung yang

terbatas, keterbatasan ketersediaan air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku, infrastruktur

dasar belum tersedia secara merata. Peningkatan fungsi PKW Tanjung Balai Karimun, dan fungsi PKL

Meral harus memperhatikan infrastrukur dasar dengan menjaga daerah resapan air dan kelestarian

lingkungan khusunya Meral, peningkatan fungsi PKL Meral melalui pemanfaatan sumber air baku di

Pongkar dan penataan poembangunan permukiman di kawasan industri.

Peningkatan Jalan harus memperhatikan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam penataan

permukiman, daerah resapan air, daerah milik jalan, pemanfaatan jalan, dan bagian-bagian jalan sesuai

dengan fungsinya. Isu kelembagaaan berupa pelayanan sektor perdagangan, koperasi UKM dan ESDM


III-19

dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil lokal. Peningkatan kualitas perdagangan prioritas pada

ekspor produk unggulan daerah dan pengembangan kawasan ekonomi baru.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat

diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Karimun sektor

perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral, sebagai berikut:

1. Kawasan industri dengan pelayanan terintegrasi;

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

3. Kawasan pertanian dan perikanan yang potensial;

4. Peningkatan daya beli masyarakat;

5. Pengembangan komoditi unggulan dari sektor pertanian dan perikanan;

6. Peningkatan industri potensi lokal melalui pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah;

7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut diperlukan kerja nyata dari OPD sebagai

intansi teknis dan pihak lain yang berkompeten. Namun demikian, berbagai masalah

perkembangan kebijakan dan tantangan baru di bidang perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral berdampak perlunya penyesuaian dan

penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) agar dapat menjawab perubahan dan tantangan

pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari misi diatas adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di luar Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Tujuan :

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas

Misi II : Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya

maritim dan pertanian.

Tujuan :

Mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang

mandiri dan lestari

Mewujudkan pertanian yang menunjang ketahanan pangan

Mengembangkan kewirausahaan masyarakat

Misi III : Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan

Tujuan :

Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan telekomunikasi

Misi VII : Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani

Tujuan :

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan


IV-2

4.1.2 Sasaran

Dalam menentukan sasaran, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan ESDM Kabupaten Karimun tetap mengacu pada sasaran pemerintah

kabupaten, baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah

(RPJMD) maupun Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Karimun, dengan beberapa

penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat

dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan ESDM

Kabupaten Karimun, yakni sebagai berikut :

Misi I

Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan

Belabuhan Bebas.

Sasaran :

Meningkatnya aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi baru

Misi II

Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian.

Sasaran :

Memantapkan Kewirausahaan Petani dan Nelayan

Misi III

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan

Sasaran :

Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar

Misi VII

Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani

Sasaran :

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah


IV-3

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Visi adalah pandangan kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus

dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi merupakan suatu gambaran yang menatang tentang kedaan masa depan berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Penetapan Visi sebagai bagian

perencanaan strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan organisasi, Visi tidak

hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Sebagai instansi daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

ESDM Kabupaten Karimun merupakan ujung tombak Perekonomian dari pemerintah daerah.

Karena itu Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan ESDM Kabupaten

Karimun mengacu sepenuhnya pada visi Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan tetap

memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan ESDM Kabupaten Karimun

adalah sama dengan Visi Kabupaten Karimun yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis

Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

4.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi dilakukan melalui upaya-upaya yang dirumuskan

menjadi sebuah misi. Tahun 2016–2021 Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan ESDM Kabupaten Karimun diambil dari Misi ke I, II, III dan VII

Misi Kabupaten Karimun, yaitu :

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Misi I)

2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian. (Terdapan Dalam Bidang Ekonomi). Misi II


IV-4

3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan (Terdepan

dalam Infrastruktur). Misi III

4. Mewujudkan Birokrasi yang propvesional, bersih, dan melayani (Terdepan Dalam

Pelayanan Birokrasi) Misi VII


IV-5

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2016)

Target Kinerja Sasaran pada tahun Ke-

1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Maritime dan Pertanian

Memantapkan Kewirausahaan Petani dan Nelayan

1 Nilai Kredit Yang Tersalurkan Untuk Petani Dan Nelayan (Rp)

- 1.000.000.000,- 1.000.000.000,- 1.000.000.000,-

1.000.000.000,-

1.000.000.000,-

2 Persentase Petani Dan Nelayan Yang Menerima Kredit

- 5% 5% 5% 5% 5%

2 Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Luar KPBPB

Meningkatnya aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi baru

3 Nilai Ekspor (US$)

472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.-

3 Mewujudkan KUMKM yang berkualitas, produktif, mandiri dan berdaya saing

Berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis maritim dan pertanian

4 Persentase Koperasi Aktif

16% 19% 22% 25% 28% 28%

5 Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro

38% 40% 41% 43% 45% 48%


IV-6

4 Mengembangkan akses pasar, iklim usaha, daya saing, perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri

Meningkatnya kawasan pasar yang tertib, nyaman dan berwawasan lingkungan

6 Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional

9 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

7 Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku

80% 83% 85% 87% 89% 92%

5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

8 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%


IV-7

2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)

1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Persentase peningkatan Nilai

Ekspor (%)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1. Persentase Peningkatan

Pelaku Usaha Ekspor-

Impor (%)

12 15 17 19 21

2. Persentase Pelaku Usaha

Ekspor Impor yang dibina

(%)

12 15 17 19 21

1. Jumlah pasar berkualitas baik

(unit)

1 1 1 1 1 1. Jumlah bahan pokok

yang dipantau (jenis)

19 19 19 19 19

2. Persentase Kenaikan Retribusi

SektorPelayanan Perdagangan

(%)

7 7 7 7 7 2. Jumlah ketersediaan stok

bahan pokok (jenis)

54 54 54 54 54

2. Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1. Jumlah inventaris aset

tanah untuk

pembangunan sarana

perekonomian (persil)

1 1 1 1 1

3. Program Perdagangan

Dalam Negeri

1. Jumlah Sarana

perekonomian yang

dibangun (unit)

1 1 1 1 1

1. Persentase UTTP yang

bertanda tera sah yang berlaku

(%)

1 1 1 1 1

2. Persentase Kenaikan Nilai

Retribusi Sektor Pelayanan

Kemetrologian (%)

20 20 20 20 20

3. Jumlah kasus pelanggaran

UTTP (kasus)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20

4. Meningkatkan

sistem distribusi dan

usaha perdagangan

1. Jumlah pelaku usaha

perdagangan dan umum yang

dibina (orang)

50 50 50 50 50 1. Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

1. Persentase pertumbuhan

pedagang kaki lima dan

asongan

0 0 17 298 19 328 21 361 23 397

5. Meningkatkan

kualitas pelayanan

dan mewujudkan

pasar yang baik

1. Direktori Jenis Usaha

Perdagangan (database)

1 1 1 1 1 1. Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

1. Jumlah distributor lokal

bahan pokok (unit)

2 0 0 550 2 605 2 666 2 732

1. Persentase Koperasi Aktif (%) 1 1 1 1 1 1. Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1. Jumlah Perluasan akses

KUKM ke pembiayaan

dan layanan keuangan

lainnya (unit)

100 176 100 4,083 100 4,266 100 4,692 100 5,162


pelaku usaha mikro (%)

40 41 43 45 48 2. Program Penguatan

Kelembagaan Koperasi

1.Jumlah koperasi yang

diawasi dan ditingkatkan

kualitas kelembagaan

dan usahanya (unit)

50 0 50 1,451 50 1,596 50 1,756 50 1,931

TABEL 6.3

Rumusan Perencanaan Program

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

Tahun 2016-2021

INDIKATOR PROGRAMTUJUAN 2017 2018 2019 2020 2021

T A R G E T K I N E R J A P E N D A N A A N

12

No. SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAMTARGET

3 4 5

PROGRAM

11

2.

1.

3.

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

6.

Meningkatkan

perdagangan luar

negeri yang

berkualitas

Pengintegrasian dan

Perluasan Pasar

Dalam Negeri

Peningkatan Iklim

Usaha Perdagangan

yang kondusif

Terciptanya Sistem

Perdagangan yang tertib

Meningkatnya kawasan

pasar yang tertib,

nyaman dan

berwawasan lingkungan

Meningkatnya daya

saing dan perluasan

pasar ekspor

Meningkatnya

Pembinaan Pengelolaan

Pasar, Pedagang Kaki

Lima dan Informal

Teridentifikasinya

legalitas tempat usaha

Jumlah wajib tera/ tera

ulang (unit)

1. 2,500 2,800 4,529 3,058 4,937 2,367 2,500 3,458 2,700 4,154

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

1.

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

1.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

1.

3. Jumlah KSP/USP yang

dimonitoring (unit)

100 100 100 100 100 3. Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1. Jumlah Koperasi Aktif

(unit)

338 1,100 339 1,933 340 1,903 341 2,339 342 2,303

1. Persentase KUKM yang di bina 1. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

1. Jumlah debitur kredit

KUKM yang diawasi

50 800 50 889 50 978 50 1,076 50 1,183

2. Persentase Tenaga penyuluh

yang di bina (%)

100 100 100 100 100 2. Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

1. Jumlah sarana KUKM

yang dibangun

1 3,500 0 0 0 0 1 3,500 0 0

3. Persentase Peningkatan Usaha

Mikro (%)

10 10 10 10 10 3.Program Peningkatan

Penghidupan Berkelanjutan

Berbasis Usaha Mikro

1. Jumlah Usaha Mikro

(UMi)

210 200 210 417 210 459 210 505 210 555

1. Persentase produk usaha

kecil/mikro unggulan yang

dipromosikan (%)

8 13 13 13 13 1. Program Program

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Peningkatan jenis produk

unggulan yang

dipromosikan (jenis)

75 263 80 276 90 289 100 304 120 319

2. Jumlah pameran / promosi

produk daerah yang

dilaksanakan (kali)


Sarana dan Prasarana

Fasilitas Umum

1. Jumlah sarana promosi

yang dibangun

4 250 4 275 4 303 4 333 4 366

9. 1. Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

1. Jumlah Produk Hukum

Daerah yang diterbitkan

(peraturan)

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0

1. Kuota BBM bersubsidi

(kiloliter)72,327 73,050 73,781

74,519 75,264

2. Rasio Elektrifikasi (%)80 82 84 86 88

3. Rasio energi baru

terbarukan (EBT) (%)31 32 33 34 35

1. Kapasitas pembangkit listrik

(PLTD/PLTU) yang beroperasi

melayani masyarakat (unit)

1. Program Pembinaan dan

Pengembangan ESDM

1.

2. Jumlah Pemanfaatan Langsung

Panas Bumi (unit)

1 1 1 1 1

3. Jumlah dan kapasitas

pembangkit listrik EBT yang

beroperasi (unit)

2 2 2 2 2 2. Program Kebijakan Subsidi

Listrik Tepat Sasaran

1. Persentase penerima

listrik subsidi >20 330 >19.5 363 >19 399 >18.5 439 >18 483

1. Persentase temuan BPK yang

ditindaklanjuti (%)


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Nilai AKIP OPD >60 370 >70 390 >75 394 >75 398 >80 403

2. Persentase Temuan

Inspektorat Daerah yang

ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Persentase usulan

masyarakat yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

5 5 5 5 5

3. Persentase pemenuhan

laporan perencanaan, capaian

kinerja, keuangan dan aset

100 100 100 100 100 2. Persentase usulan OPD

yang terakomodir dalam

APBD Propinsi

5 5 5 5 5

4. Persentase pelaporan

dokumen perencanaan yang

tepat waktu

100 100 100 100 100 3. Jumlah Program

Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan OPD

1 1 1 1 1

750 1,301 1,266 1,543 1,732

260 286 315 346 381

667 17 983 17 8070 17 894 17

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

6.

7. Mewujudkan

KUMKM yang

berkualitas,

produktif, mandiri

dan berdaya saing

Meningkatnya Kualitas

SDM Wira Usaha

KUMKM

Mewujudkan produk

unggulan daerah

yang berdaya saing

Meningkatnya

Pertumbuhan KUMKM

8.

11.

10.

Mendorong

Optimalisasi

pengelolaan

pemanfaatan energi

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

layanan energi

11.

Mendorong

peningkatan

data/informasi bagi

perencanaan

pembangunan

Meningkatnya Data/

Informasi Pemerataan

Infrastruktur Dasar

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

OPD

100100100100100Persentase pemutakhiran data

informasi OPD (%)

1Meningkatnya

pengelolaan dan

kualitas layanan

data/informasi

Jumlah aset kelistrikan

yang terpelihara

17

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.

Program Pengembangan

Data/Informasi

1.


dokumen keuangan dan aset

yang tepat waktu

100 100 100 100 100 3. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1. Jumlah Dokumen SPM 0 0 1/150 150 0 0 1/150 150 0 0

4. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Realisasi Pemenuhan

Rencana Pelayanan


(%)

100 3,526 100 3,905 100 4,296 100 4,725 100 5,198

5. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1. Persentase Rata-rata

Capaian Kinerja ASN

98 300 98 1,980 98 2,178 98 1,755 98 1,930


Disiplin Aparatur

1. Persentase Tingkat

Disiplin Pegawai

99 200 99 645 99 435 99 387 99 133



Aparatur

1. Persentase Realisasi

Pemenuhan terhadap

sarana dan prasarana

aparatur

84 1,500 86 2,993 88 2,217 90 1,944 92 1,973

8. Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1. Jumlah sarana Teknologi

Informasi untuk publikasi

informasi/promosi

kinerja OPD

0 0 1 175 1 110 1 121 1 133

9. Program Dana Alokasi

Khusus (DAK)

1. Jumlah Program Kegiatan

DAK yang dilaksanakan

OPD

1 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD


1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Ekspor (%)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1. Diseminasi Peraturan Perundang-

undangan perdagangan luar negeri

0 0 25 200 25 220 25 242 25 266

APBD IIDalam

Daerah

2. Sosialisasi Kebijakan

penyederhanaan prosedur dan

dokumen ekspor impor

0 0 35 170 35 187 35 206 35 226

APBD IIDalam

Daerah

3. Pendataan pelaku usaha Ekspor-

Impor Kabupaten Karimun

0 0 35 150 35 165 35 182 35 200

APBD IIDalam

Daerah

4. Koordinasi, Konsultasi dan

Penyusunan Laporan Realisasi

Ekspor-Impor

0 0 1 170 1 187 1 206 1 226

APBD IIDalam/ Luar

Daerah

5. Misi Dagang Dalam/Luar Negeri 1 1 330 1 363 1 399 1 439APBD II Luar Daerah

6. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM

Pelaku Usaha tentang pemenuhan

pasar Ekspor-Impor

0 0 0 0 35 200 35 220 35 242

APBD IIDalam/ Luar

Daerah


(unit)

1 1 1 1 1 1. Pemantauan dan Publikasi Harga 0 200 54 350 54 385 54 424 54 466

APBD IIDalam

Daerah


Sektor Perdagangan (%)

7 7 7 7 7 2. Pemantauan Ketersediaan stok

bahan kebutuhan pokok di

distributor

0 0 26 200 26 220 26 242 26 266

APBD IIDalam

Daerah

3. Peningkatan Sistem dan Jaringan

Informasi Perdagangan (Pengadaan

Video Tron / Papan Informasi Harga)

0 0 1 233 1 256 1 282 1 310

APBD IIDalam

Daerah

4. Pemasangan Paving Block Pasar 0 0 1 268 0 295 0 324 0 357APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

5. Pembangunan / Revitalisasi Pasar 1 2,000 1 2,500 1 2,750 1 3,025 1 3,328 APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

6. Revitalisasi Komplek Pusat Jajan 1 0 1 3,000 1 3,300 1 3,630 1 3,993

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

7. Pembangunan Pasar Tradisional

Dusun 1 Desa Sei Buluh Kec. Ungar

0 0 1 5,000 0 - 0 - 0 -

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah


Desa Pangke Kec. Meral Barat

0 0 1 5,000 0 - 0 - 0 -

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

1. Perencanaan Pengadaan Tanah

untuk pembangunan Sarana

Perekonomian

1 70 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

1.

5 11 12Jumlah dokumen pelaku usaha

ekspor-impor yang mengikuti

sosialisasi

Jumlah dokumen Pelaku Usaha

Ekspor-Impor

2. Pengintegrasian dan

Perluasan Pasar

Dalam Negeri


pasar yang tertib,

nyaman dan


Jumlah dokumen Realisasi

perdagangan ekspor impor

Jumlah pelaksanaan misi dagang

Jumlah dokumen pelaku usaha


sosialisasi

3 4

Jumlah sarana perekonomian yang

berkualitas baik

Jumlah laporan perencanaan

pembebasan lahan

Jumlah pelaku usaha ekspor-impor

yang dilatih

Jumlah bahan pokok yang dipantau

Jumlah ketersediaan stok bahan

pokok

Jumlah papan publikasi yang

dipasang

Jumlah pasar yang direvitalisasi

Meningkatkan

perdagangan luar

negeri yang

berkualitas

Meningkatnya daya

saing dan perluasan

pasar ekspor

T A R G E T K I N E R J A D A N P E N D A N A A N

2017 2018 2019 2020 2021

Tahun 2016-2021Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

Sumber

DanaLokasiNo. TUJUAN SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

TARGETKEGIATANPROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

Rumusan Perencanaan KegiatanTABEL 6.4



dibangun


dibangun

Program Penataan


Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri


Pengembangan Ekspor

1.

2.

3.

2. Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Sarana Perekonomian

0 0 1 370 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

4. Program Perdagangan Dalam

Negeri

1. Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan dan kapasitas Logistik

Perdagangan

1 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0

APBNDalam

Daerah

1. Persentase UTTP yang bertanda

tera sah yang berlaku (%)

1 1 1 1 1 1. Pendataan jenis dagang dan usaha di

Kabupaten Karimun

1 153 1 168 1 185 1 204 1 224

APBD IIDalam

Daerah



Kemetrologian (%)

20 20 20 20 20 2. Bazar Hari Besar Keagamaan 3 208 3 229 3 251 3 277 3 304

APBD IIDalam

Daerah


UTTP (kasus)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 3. Operasi Pasar 0 0 12 380 12 418 12 460 12 506APBD II

Dalam

Daerah

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan tentang perdagangan

0 0 50 200 50 220 50 242 50 266.2

APBD IIDalam

Daerah

1. Persentase penambahan potensi

UTTP (%)

2 2 2 2 2APBD II

Dalam

Daerah

2 Jumlah alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya

(UTTP) yang bertanda tera sah

yang berlaku (unit)

2500 2550 2601 2653 2706

APBD IIDalam

Daerah

6. Pengawasan Alat-alat Ukur , Takar,

Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) dan Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT) di Kab. Karimun

2500 200 2550 220 2601 242 2653 266 2706 293

APBD IIDalam

Daerah

7. Pemutakhiran data UTTP se Kab.

Karimun

0 0 0 0 0 0 5000 250 0 0APBD II

Dalam

Daerah

8. Sosialisasi Alat-alat Ukur, Takar,


(UTTP) yang Wajib Tera/ Tera Ulang

dan BDKT di Kabupaten Karimun

50 130 50 143 50 157 50 173 50 190

APBD IIDalam

Daerah

9. Penyuluhan tentang alat-alat UTTP

dan BDKT dan Penggunaan satuan

ukuran

100 150 100 136 100 150 100 165 100 181

APBD IIDalam

Daerah

10. Penyuluhan Pemakaian Takaran bagi

Pengecer BBM di Kabupaten

Karimun

50 150 50 165 50 182 50 200 0 220

APBD IIDalam

Daerah

11. Sertifikasi ISO Sistem Pelayanan

Kemetrologian (ISO 9001 / ISO

17025)

0 0 0 0 1 250 0 0 1 250

APBD IIDalam/ Luar

Daerah

Meningkatkan sistem

distribusi dan usaha

perdagangan



dibina (orang)

50 50 50 50 50 1. Pendataan Pedagang Kaki Lima dan

Informal

0 0 1 150 0 0 0 182 0 0

APBD IIDalam

Daerah

2. Pembinaan dan Pemberdayaan

Pedagang kaki lima dan Informal

0 0 0 0 40 150 0 0 40 165

APBD IIDalam

Daerah

3. Peningkatan Sistem Keamanan dan

Ketertiban Pedagang Kaki Lima

1 150 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

Jumlah pelaksanaan bazar (kali)

Peningkatan Iklim

Usaha Perdagangan

yang kondusif

Terciptanya Sistem


Jumlah pelaku usaha memahami

tentang peraturan perundangan

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat

Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) di Kab.

Karimun

Meningkatnya



Lima dan Informal

5.


Perluasan Pasar

Dalam Negeri


pasar yang tertib,

nyaman dan


Jumlah persil lahan

Jumlah sarana yang dibangun

385 423.5

Jumlah dokumen Direktori jenis

usaha/dagang yang berizin (dok)

Jumlah lingkungan perdagangan yang

tertib dan aman

Jumlah pelaksanaan operasi pasar

(kec)

512.44

Jumlah dokumen direktori Pedagang

Kaki Lima

Jumlah wajib tera/ tera ulang yang

memiliki alat ukuran dan BDKT yang

diawasi (unit)

Jumlah UTTP yang bertanda tera sah

dan masih berlaku

Jumlah pedagang/pelaku

usaha/pelajar yang dibina

Jumlah jenis sertifikasi mutu

pelayanan yang dimiliki (jenis)

350

Jumlah pedagang Kaki Lima yang

dibina (orang)

465.85



Perdagangan

Program Penataan


Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Pembinaan


Asongan

3.

5.

6.

Meningkatkan

kualitas pelayanan

dan mewujudkan

pasar yang baik



1 1 1 1 1 1. Pelatihan manajemen pengelolaan

pasar bagi petugas pengelola pasar

0 0 20 350 0 385 0 423.5 20 465.85

APBD II

Luar Daerah

2. Pendataan Gudang bahan pokok,

barang dan jasa di Kab. Karimun

0 0 50 200 50 220 50 242 50 266

APBD IIDalam

Daerah

3. Pelatihan manajemen perdagangan

bagi pedagang tradisional

0 0 30 255 30 280.5 30 309 30 339

APBD IIDalam

Daerah

4. Diseminasi Peraturan perundang-


dalam negeri

0 0 0 - 50 200 50 220 50 242

APBD IIDalam

Daerah

5. Verifikasi dan IdentifikasiToko

Modern dan Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol

0 0 1 300 1 330 0 0 363

APBD IIDalam

Daerah

1. Persentase Koperasi Aktif (%) 1 1 1 1 1 1. Pendidikan dan latihan keterampilan

teknis produksi Olahan Hasil Laut

Bagi UMKM

0 0 17 315 17 347 17 381 17 419

APBD II

2. Workshop peran lembaga penjamin

kredit KUKM bagi Koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

3. Temu bisnis bagi pelaksana /

pembina koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

4. Bimtek pengelolaan usaha simpan

pinjam, pola tanggung renteng,

pendamping bagi KSP / USP

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

5. Pelatihan Pemasaran dan

Pembiayaan Produk Ekspor bagi

UMKM

0 0 25 200 25 220 25 242 25 266

APBD II

6. Pendidikan dan latihan keterampilan

teknis dan manajemen bagi KUMKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

7. Bimtek penyusunan program

kegiatan dan pelaksanaan kinerja

koperasi

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

8. Temu Bisnis Bagi Pelaku Usaha

KUMKM

0 0 20 380 20 418 20 460 20 506

APBD II

9. Bimtek Peningkatan Usaha dan

Manajemen Pengusaha Mikro Kecil

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

Teridentifikasinya


Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Jumlah pelaku, pengelola, tenaga

penyuluh/pembina koperasi UKM

yang dibina

Jumlah pelaku KUKM yang difasilitasi

workshop

Jumlah pelaku/pembina KUKM yang

mengikuti temu bisnis



yang mengikuti pelatihan dan

bimbingan

Jumlah dokumen Direktori pertokoan

dan Tempat Usaha (dok)

Jumlah pelaku usaha perdagangan

yang dibina

Jumlah pergudangan, pertokoan dan

waralaba yang teridentifikasi

Jumlah pedagang/umum yang telah

mengikuti sosialisasi dan pembinaan

Jumlah pengelola pasar yang dibinaProgram Pengembangan





Menengah

7.

8.

10. Pelatihan Strategi Pemasaran Bagi

UMKM

0 0 40 232 40 255 40 281 40 309

APBD II

11. Pameran Promosi Produk KUMKM 0 0 25 307 25 338 25 371 25 409

APBD II


teknis produksi Olahan

0 0 25 380 25 418 25 460 25 506

APBD II

13. Sosialisasi proses izin usaha mikro

kecil

12 176 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD II

14. Sosialisasi Proses Pelaksanaan

penerbitan IUMK bagi Kasi paten

dan Pengelola Lapangan Koperasi se

Kab. Karimun

0 0 0 205 0 0 0 0 0 0

APBD II

15. Sarana promosi dan pemasaran hasil

produk pelaku UMKM

0 0 1/12 224 1/12 246 1/12 271 1/12 298

APBD II

16. Monitoring dan Evaluasi Penerima

dan Pemanfaatan Penguatan

Permodalan bagi Koperasi dan UKM

0 230 38 253 38 278 38 306 38 337

APBD II



40 41 43 45 48 1 Sosialisi peraturan perundang-

undangan tentang KUKM

0 0 30 203 30 223 30 246 30 270

APBD II

2 Diklat teknis perkoperasian bagi

pengurus dan koperasi baru

0 0 30 185 30 204 30 224 30 246

APBD II

3 Pelatihan standarisasi kompetensi

kerja nasional indonesia koperasi

jasa keuangan (Skkni-Kjk) bagi

koperasi dan pembina

0 0 35 243 35 267 35 294 35 323

APBD II

4 Pelatihan Strategi dan Manajemen

bagi Pengurus Koperasi Simpan

Pinjam Khusus Perempuan

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II


dimonitoring (unit)

100 100 100 100 100 1. On the Job Training (OJT) bagi

pengurus koperasi dan pembina

kabupaten

17 300 17 330 17 363 17 399 17 439

APBD II

2. Bimtek Penilaian kesehatan Koperasi

bagi pembina dan pengelola

0 0 25 350 25 385 25 424 25 466

APBD II

3. Pelatihan peningkatan kapasitas

tingkat lanjut 2 perkoperasian bagi

penyuluh dan pembina

21 300 21 330 21 363 21 399 21 439

APBD II

4. Pelatihan Manajemen Permodalan

Koperasi Bagi Pengurus Koperasi

21 300 21 330 21 363 21 399 21 439

APBD II

5. Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi

Koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266APBD II

6. Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 60 203 0 0 60 246 0 0APBD II

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Jumlah peserta

Jumlah tenaga penyuluh/pembina

koperasi yang mengikuti pelatihan




bimbingan

Sarana (tempat)promosi produk

unggulan yang dilaksanakan

Jumlah peserta

Jumlah pengurus KUKM yang dibina

Jumlah peserta UMKM

Jumlah Sosialisasi




Menengah

Program Penguatan


Program Peningkatan


Koperasi

8.

9.

10.

7. Diklat Pengawasan bagi Pengawas

koperasi Se- Kabupaten Karimun

40 200 40 220 40 242 40 266 40 293

APBD II

1. Persentase KUKM yang di bina 1. Monitoring dan Evaluasi Penerima

dan Pemanfaatan Perkuatan

pemodalan bagi KSP/USP koperasi

dan UKM

38 200 38 220 38 242 38 266 38 293

APBD II


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

12 300 12 360 12 396 12 436 12 479

APBD II

3. Pelatihan strategi pengembangan

usaha KUKM

25 200 25 220 25 242 25 266 25 293

APBD II

4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Tingkat Lanjut Perkoperasian Bagi

Penyuluh dan Pembina

50 300 21 360 21 396 21 436 21 479

APBD II


yang di bina (%)



Kondusif

1. Pembangunan gedung, workshop

koperasi, UKM beserta peralatan

meubeler

1 3,500 0 3,850 0 4,235 0 4,659 0 5,124

APBD II


Mikro (%)




1. Workshop entrepreneur Motivation

bagi pengurus koperasi dan pelaku

UKM

25 200 25 232 25 255 25 281 25 309

APBD II

2. Magang Pengrajin Batik 0 0 25 185 20 204 20 224 20 246 APBD II



dipromosikan (%)

8 13 13 13 13 1. Pameran Promosi Kabupaten/Kota

di Provinsi Kepri (MTQ)

75 300 80 400 90 420 100 441 120 463

APBD II

2. Pameran Produk Unggulan Daerah 75 0 80 290 90 319 100 351 120 386APBD II

3. Pameran Promosi Kabupaten/kota

dalam rangka Hari Koperasi Nasional

75 0 80 336 90 369.6 100 407 120 447

APBD II

4. Promosi dan Perluasan Pemasaran

Produk KUKM

75 0 80 387 90 425.7 100 468 120 515

APBD II

5. Pameran Investrade di Pulau

Sumatera

75 0 80 285 90 313.5 100 345 120 379APBD II

6. Pekan Raya Produk Kerajinan

Karimun

1 200 1 220 1 242 1 266 1 293APBD II


produk daerah yang

dilaksanakan (kali)

7 7 7 7 7 15. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Fasilitas

Umum

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana

penunjang Pelaksanaan MTQ

Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

1 250 1 275 1 303 1 333 1 366

APBD II

16. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Pengawasan

Koperasi

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0

APBD II

1. Pendataan dan koordinasi

kebutuhan penyediaan dan

distribusi kelistrikan daerah.

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

2. Inventarisasi dan Pendataan

Kebutuhan penyaluran Migas

Kabupaten

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

3. Inventarisasi dan Pendataan Potensi

Pemanfaatan langsung Panas Bumi

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

4. Survey Potensi Cadangan Energi

Panas Bumi

0 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

5. Studi Perbandingan Pemanfaatan

Langsung Panas Bumi

0 150 2 300 2 330 2 363 2 399

APBD II

100 100

Jumlah Dokumen Laporan Migas

Jumlah Dokumen Pemanfaatan

langsung panas bumi


Data/Informasi

100

Mewujudkan produk

unggulan daerah

yang berdaya saing

Berkembangnya

ekonomi kerakyatan

berbasis maritim dan

pertanian

Mendorong

peningkatan

data/informasi bagi

perencanaan

pembangunan

Meningkatnya Data/


Infrastruktur Dasar

Meningkatnya

pengelolaan dan

kualitas layanan

data/informasi

1 Persentase pemutakhiran data

informasi OPD (%)

100 100

Mewujudkan

KUMKM yang

berkualitas,

produktif, mandiri

dan berdaya saing


SDM Wira Usaha

KUMKM

Jumlah pelaku KUKM yang dibina

Jumlah pembinaan KUKM (kec)

Jumlah sarana KUKM yang dibangun

Jumlah peserta

Jumlah kegiatan monitoring terhadap

para debitur kredit

Jumlah penyuluh/pembina yang

mendapat pelatihan tingkat lanjut

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Jumlah pengurus/pelaku KUKM yang

dibina

Jumlah peserta yang dibina

Volume promosi produk usaha

kecil/mikro unggulan

Jumlah produk unggulan daerah






Jumlah even promosi kreativitas

kerajinan

Jumlah sarana promosi yang

dibangun/diadakan

Jumlah draft rancangan produk

hukum

Jumlah Dokumen Laporan Energi

Kelistrikan

Program Peningkatan


Koperasi


Kewirausahaan dan



10.

11.

14.

17.

6. DED Pembangunan Pemanfaatan

Langsung Panas Bumi di Desa

Tanjung Hutan Kecamatan Buru

0 0 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

7. Pedataan Desa Belum Berlistrik 0 0 1 101 1 111 0 122 1 334APBD II

8. Penyusunan Profil Dinas 0 0 1/50 150 0 0 1/50 150 0 0

APBD II

9. Koordinasi dan Monitoring Distribusi

Migas Kabupaten Karimun 0 0 12 300 12 330 12 363 12 399 APBD II




1. Pemeliharaan Jaringan Listrik 0 0 1 251 0 0 1 250 0 0

APBD I APBD II

APBN



beroperasi (unit)

2 2 2 2 2 2. Operasional Genset Portable 0 0 2 256 2 282 2 310 2 341


Panas Bumi (unit)

1 1 1 1 1 3. Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum (PJU) Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS)

0 0 13 150 13 165 13 182 13 200

APBD I APBD II

APBN

4. Pembuatan dan Pemasangan Patok

Pada Titik Lokasi Sumber Panas

Bumi di Kec. Buru

0 0 7 50 0 0 0 0 0 0

APBD I APBD II

APBN

5. Monitoring Panas Bumi di Desa

Tanjung Hutan Kec. Buru

0 0 7 200 7 220 7 242 7 266 APBD II

6. Pembangunan Jaringan Listrik 0 5 Km 3,000 5 Km 3300 5 Km 3630 5 Km 3993APBD I APBN

7. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Umum (PJU)

0 20 unit 300 20 unit 330 20 unit 363 20 unit 399

APBD I APBN

8. Pemasangan Instalasi Listrik Gedung

Perkantoran Dinas

0 1 Gedung 200 1 Gedung 220 1 Gedung 242 1 Gedung 266APBD I APBD II

APBN

9. Pengadaan Jasa Konsultansi

Perencanaan DED Bidang

Pengembangan ESDM

0 2 110 2 121 2 133 2 146

APBD I APBD II

APBN

19. Program Kebijakan Subsidi


1. Pendataan Pelaksanaan Kebijakaan

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

>20 0 >19.5 150 >19 165 >18.5 182 >18 200

APBD II


ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Dinas

1/12 180 1/12 198 1/12 218 1/12 240 1/12 264

APBD II

2. Penyusunan Laporan Keuangan dan

Aset

1/12 30 1/12 33 1/12 36 1/12 40 1/12

44 APBD II

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1/10 30 1/10 33 1/10 36 1/10 40

1/10

44

APBD II

4. Pengukuran Indikator Kinerja OPD 1/15 200 1/15 200 1/15 200 1/15 200 1/15 200APBD II

2. Persentase Temuan Inspektorat

Daerah yang ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Penyusunan/Revisi Rencana

Strategis (Renstra) OPD

1/10 30 0 0 0 0 0 0 1/15 44

APBD II

3. Persentase pemenuhan laporan

perencanaan, capaian kinerja,

keuangan dan aset

100 100 100 100 100 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1/10 30 1/15 33 1/15 36 1/15 40 1/15 44

APBD II

Jumlah Dokumen laporan

perencanaan


Data/Informasi


(dok/buku)

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

layanan energi

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Mendorong

Optimalisasi

pengelolaan

pemanfaatan energi

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Jumlah patok yang dipasang

Jumlah minitoring

Program Pembinaan dan

Pengembangan ESDM

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

Jumlah buku penyajian

data/informasi OPD

Jumlah koordinasi dan minitoring

Migas (12 bulan)

Jumlah Laporan (dok/buku)

Jumlah pelaksanaan monitoring

kegiatan

Jumlah jaringan/instalasi listrik yang

terpelihara

Jumlah genset yang

dirawat/operasikan

Jumlah PJU - LTS yang dipelihara

Persentase masyarakat penerima

listrik subsidi PLN (%)

18.

20.

21.

17.

4. Persentase pelaporan dokumen

perencanaan yang tepat waktu

100 100 100 100 100 3. Peningkatan Data Perencanaan OPD 0 100 1/5 110 1/5 121 1/5 133 1/5 146

APBD II

4. Sosialisasi/Publikasi Kegiatan OPD

melalui Pameran dan Pawai Daerah

0 100 1 110 1 121 1 133 1 146

APBD II


keuangan dan aset yang tepat

waktu



Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1. Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal OPD

0 0 1/100 100 1/100 100 0 0 0 0

APBD II

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Umum dan Operasional Perkantoran

12 2,500 12 2,750 12 3,025 12 3,328 12 3,660

APBD II

2. Pelayanan Administrasi Operasional

Perkantoran Pengelolaan Costal

Area

12 700 12 770 12 847 12 932 12 1,025

APBD II



Dewan Kerajinan Nasional Daerah

(Dekranasda)

12 450 12 495 12 545 12 599 12 659

APBD II

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM

Aparatur

10 150 10 165 10 182 10 200 10 220

APBD II

2. Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan

Panas Bumi

0 0 5 150 5 165 0 0 0 0APBD II

3. Pelatihan Energi dan

Ketenagalistrikan

0 0 5 150 5 165 0 0 0 0APBD II

4. Pelatihan Hilir Minyak dan Gas

(Migas)

0 0 5 200 5 220 0 0 0 0APBD II


Aparatur bidang Perdagangan

0 0 8 370 8 407 8 448 8 492

APBD II

6. Pelatihan Peningkatan SDM

aparatur tentang Pemenuhan pasar

Ekspor dan Impor

0 0 8 150 8 165 8 182 8 200

APBD II

7. Diklat teknis dan fungsional di

bidang Kemetrologiaan

5 150 5 165 5 182 5 200 5 220

APBD II

8. Workshop Peningkatan Sumber

Daya Manusia tentang pemahaman

ketentuan-ketentuan di bidang

perdagangan

0 0 30 150 30 165 30 182 30 200

APBD II

9. Koordinasi dan knowledge sharing

tentang Kemetrologian (Direktorat

Metrologi, Balai Standardisasi

Metrologi Legal Regional I dan

Lembaga Metrologi lain)

0 0 4 250 4 275 4 303 4 333

APBD II

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

90 0 0 0 90 325 0 0 0 0APBD II

2. Pengadaan Pakaian Dinas 90 0 90 325 0 0 0 0 0 0 APBD II

3. Pengadaan Pakaian Kerja

Kemetrologian dan Perlengkapannya

14 0 14 100 14 110 14 121 14 133

APBD II

4. Training Motivasi dan Team

Building Aparatur

70 0 70 220 0 0 70 266 0 0APBD II

1. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10 200 10 200 10 200 10 200 10 200.00

APBD II

2. Pengandaan Mebeleur Kantor 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200.00 APBD II

3. Pengandaan Mebeleur Kantor

Kemetrologian

10 200 0 0 0 0 0 0 0 - APBD II

Jumlah pakaian kerja yang tersedia

Jumlah aparatur yang mendapat

motivasi

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah meubeliur yang tersedia

Jumlah Dokumen SPM


(dok/buku)

Jumlah sosialisasi

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang tersedia

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Pelayanan


Program Peningkatan


Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

21.

24.

25.

26.

27.

4. Pengadaan Partisi Kantor Jumlah partisi yang terpasang 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

5. Pengadaan Partisi Kantor

Kemetrologian

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

6. Pengadaan Peralatan Standar


25 250 25 275 25 500 25 550 25 605APBD I APBD II

APBN

7. Pengadaan Peralatan Pengukuran

dan Pengujian Teknis Pendukung

Kegiatan ESDM

0 0 3 150 3 165 3 182 3 200

APBD II

Pengadaan Partisi Ruangan Kantor

Kemetrologian

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

8. Pengadaan Kendaraan Operasional

dinas

0 0 4 (roda 4 =2,

roda 2 = 2)

1,500 3(roda 4 =1,

roda 2 = 2)

500 3(roda 2 =3) 100 0 0

APBD II

9. Pemeliharaan/Renovasi Gedung

Dinas dan Pelayanan Kemetrologian

0 0 1 300 1 330 1 363 1 399

APBD II

Pembuatan Database dan Website

Dinas

0 0 1 75 0 0 0 0 0 0

APBD II

Pembiayaan Operasional dan

Pengelolaan Website Dinas

0 0 12 100 12 110 12 121 12 133APBD II

Pembangunan / Revitalisasi Sarana

dan Prasarana Sektor Perdagangan,

Koperasi, UKM dan ESDM

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APBN

Revitalisasi Pasar Teluk Uma

Kecamatan Tebing dan

Pendampingan Fisik DAK 2015

(Tahap Penyelesaian Perkerjaan)

1 70,679,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0

APBN

Pendampingan pelaksanaan

program kegiatan Perdagangan,


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD II

Jumlah website

Jumlah pengelolaan website

Jumlah sarana prasarana

perekonomian yang

dibangun/revitalisasi

Persentase peralatan ukur / uji

standar kemetrologian yang tersedia

Jumlah peralatan ukur / uji yang

tersedia

Jumlah kendaraan operasional

Jumlah partisi yang terpasang


Program Optimalisasi


Informasi

Program Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Jumlah Pendampingan yang

dilaksanakan


perekonomian yang


Jumlah Gedung yang berkualitas baik

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD



29.

27.

28.


V-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan waktu pelaksanaannyanya harus sejalan dengan

serangkaian arah kebijakan.

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam

hal beberapa sasaran terjalin dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai

gabungan beberapa sasaran tersebut.

Strategi dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun 2016-2021, adalah langkah-langkah upaya

yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Untuk itu langkah upaya yang

perlu dilakukan adalah:

1. Menyediakan infrastruktur yang maju dan modern untuk menunjang sektor industri

perdagangan dan pasar.

2. Membangun kawasan industri maju dan modern yang berbasis industri kecil dan menengah.

3. Mengembangkan industri pedesaan dengan mengembangkan sentra-sentra komoditi

unggulan yang berwawasan lingkungan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia

yang unggul, kreatif, inovatif dan menunju kemandirian.

4. Mengembangkan infrastruktur energi untuk menunjang aktivitas dan perekonomian

masyarakat.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas pertambangan dalam rangka

terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah

telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman


V-2

bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral. Kebijakan strategis

sebagaimana tersebut, adalah :

1. Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat

dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memfaatkan sumber daya lokal yang ada

sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Meningkatkan penataan manajemen usaha baik dalam segi keuangan, pemasaran dan

organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi, usaha, daya saing dan perluasan pasar.

3. Mengembangkan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan memberikan akses yang lebih

luas kepada masyarakat.

4. Mengarahkan pembangunan sektor perdagangan dan peningkatan pengetahuan produsen

mengenai pasar dalam dan luar negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing.

5. Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok agar konsumen dapat memperoleh

informasi yang baik dan akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang beredar

di pasar modern maupun di pasar tradisional.

6. Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan

penertiban para pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah yang ada di Kabupaten

Karimun.

7. Meningkatkan sistem perlindungan konsumen melalui peneraan dan pengawasaan

penggunaan alat-alat ukur, timbang dan takar; dan barang dalam keadaan terbungkus

sehingga tercipta sistem perdagangan yang tertib dan berkeadilan.

8. Melaksanakan koordinasi dan penyampaian usulan kepada pemerintah provinsi dan pusat

dalam rangka pembangunan infrastrukstur energi daerah.

9. Melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan dasar kegiatan tambang di daerah

kepada pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka meningkatkan pengawasan

pertambangan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.


V-3

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya.


V-4

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “

MISI I : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Belabuhan Bebas

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan Pertumbuhan

Ekonomi Di Luar Kawasan

Perdagangan Bebas Dan

Pelabuhan Bebas

Meningkatnya Aktivitas Ekonomi

Dipusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan Kemitraan antara Pemerintah Daerah,

KPBPB, Dan Pelaku Usaha di Luar KPBPB dalam Rangka

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong Kemitraan Antara Pemerintah

Daerah, KPBPB, Dan Pelaku Usaha Dalam

KPBPB Dalam Rangka Menumbuhkan

Perekonomian disekitar KPBPB

MISI II : Membangun Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Berbasis Sumber Daya Maritim Dan Pertanian

Mengembangkan

Kewirausahaan Masyarakat

1. Mengembangkan

Kewirausahaan Masyarakat

Memantapkan Kewirausahaan Petani

Dan Nelayan

Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan

Koperasi

Melakukan Arahan, Binaan, dan Membuka

peluang pengembangan bagi pengurus

Koperasi

Penciptaan Produk Turunan Baru Dan Unggulan Melakukan Arahan, Binaan, Dan Membuka

Informasi Pengolahan Produk Pertanian dan

Perikanan

Peningkatan Akses Terhadap Teknologi Dan Informasi

Pengolahan

Membuka Informasi yang Luas Bagi

Pengembangan Pengolahan Produk Pertanian

dan Perikanan Melalui pemanfaatan IT


V-5

Peningkatan Pembangunan, Fungsi Pengawasan dan

Akses Pasar

Melakukan Kerjasama Dengan Negara

Konsumen

Membangun/revitalisasi Pusat Perekonomian

Daerah

Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Melakukan Kerjasama Perdagangan antar

Daerah

Menghubungkan Pelaku Usaha Yakni

Produsen Dengan Konsumen Dalam Daerah,

Luar Provinsi, Dan Mancanegara

Peningkatan kualitas SDM yang telaten dan berjiwa

wirausaha

Melakukan Pembinaan Dan Punyuluhan Pada

Pelaku UMKM

Meningkatkan Kemampuan Dan Pengetahuan

pelaku UMKM Melalui Pelatihan Dan Magang

Misi III : Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan

Meningkatnya Pemerataan

Infrastruktur Dasar

Meningkatnya akses masyarakat

terhadap layanan energi listrik

Perluasan cakupan wilayah penyediaan listrik bagi

masyarakat terutama untuk pulau-pulau dan desa-

desa terpencil

Menguatkan koordinasi pembagian peran

daerah, provinsi dan pusat dalam penyediaan

listrik


V-6

Memperluas cakupan wilayah penyediaan

listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa

terpencil

Menyusun masterplan pembangunan layanan

listrik

Meningkatnya penggunaan energi

listrik yang bersumber dari potensi

energi alternatif dan terbarukan

Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru

terbarukan untuk pembangkit listrik

Menerapkan kebijakan harga dan insentif yang

tepat untuk mendorong investasi di bidang

energi baru terbarukan

Meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru

terbarukan untuk pembangkit listrik melalui

kerjasama dengan pihak swasta

Mengidentifikasi energi terbarukan yang dapat

dimanfaatkan dan dikembangkan terutama

pada daerah-daerah yang terpencil dan masih

sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi

listrik

Membangun infrastruktur kelistrikan yang

bersumber dari energi terbarukan dikhususkan

pada daerah-daerah yang terpencil dan masih

sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi

listrik


V-7

Misi VII : Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani

Meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas

pemerintahan

Meningkatnya transparansi dan

akuntabilitas pemerintah

Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatkan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah berbasis e-planning dan e-

budgeting

Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan

pengelolaan keuangan daerah

Mengadakan pelatihan bagi aparatur pengelola

keuangan daerah secara bertahap dan

berkelanjutan

Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan

dan penganggaran, serta sistem manajemen

pengelolaan keuangan daerah


V-8

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 VI-1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan

terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program

operasional. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat melalui program dan kegiatan yang

sistematis dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

6.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegral yang

dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk

program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

Tabel 6.1

Matrik Program Teknis dan Generik/Pendukung

I. PROGRAM TEKNIS :

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4 Program Perdagangan Dalam Negeri

5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

6 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

7 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

9 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

12 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

13 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

14 Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

16 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


17 Program Pengembangan Data/Informasi

18 Program Pembinaan dan Pengembangan ESDM

19 Program Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

II. PROGRAM GENERIK/PENDUKUNG :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

ESDM Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan

rencana strategis organisasi dan tertuang dalam formulir Rencana Kerja Program Tahunan

(RKPT 2016 – 2021).

Tabel 6.2

Matrik Program dan Indikasi Kegiatan

PROGRAM INDIKASI KEGIATAN

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1 Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri

2 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

3 Pendataan pelaku usaha Ekspor-Impor Kabupaten Karimun

4 Koordinasi, Konsultasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Ekspor-Impor

5 Misi Dagang Dalam/Luar Negeri

6 Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha tentang pemenuhan pasar Ekspor-Impor

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7 Pemantauan dan Publikasi Harga

8 Pemantauan Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di distributor

9 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Pengadaan Video Tron / Papan Informasi Harga)


10 Pemasangan Paving Block Pasar

11 Pembangunan / Revitalisasi Pasar

12 Revitalisasi Komplek Pusat Jajan

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

13 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Perekonomian

14 Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Perekonomian

4 Program Perdagangan Dalam Negeri

15 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

16 Pendataan Jenis Dagang dan Usaha di Kabupaten Karimun

17 Bazar Hari Besar Keagamaan

18 Operasi Pasar

19 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perdagangan

20 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kab. Karimun

21 Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kab. Karimun

22 Pemutakhiran data UTTP se Kab. Karimun

23 Sosialisasi Alat-alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Tera/ Tera Ulang dan BDKT di Kabupaten Karimun

24 Penyuluhan tentang alat-alat UTTP dan BDKT dan Penggunaan Satuan Ukuran

25 Penyuluhan Pemakaian Takaran bagi Pengecer BBM di Kabupaten Karimun

26 Sertifikasi Sistem Pelayanan Kemetrologian (ISO 9001 / ISO 17025)

27 Koordinasi dan Monitoring Distribusi Migas Kabupaten Karimun

6 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

28 Inventarisasi dan Strukturalisasi Data Pedagang Kaki Lima dan Informal

29 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima dan Informal

30 Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima

7 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

31 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar bagi Petugas Pengelola Pasar

32 Pendataan Gudang Bahan Pokok, Barang dan Jasa di Kabupaten Karimun

33 Pelatihan Manajemen Perdagangan bagi Pedagang Tradisional

34 Diseminasi Peraturan perundang-undangan tentang perdagangan dalam negeri

35 Verifikasi dan Identifikasi Toko Modern dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

36 Pendidikan dan Latihan Keterampilan Teknis Produksi Olahan Hasil Laut Bagi UMKM

37 Workshop Peran Lembaga Penjamin Kredit KUKM bagi Koperasi dan UKM

38 Temu Bisnis bagi Pelaksana / Pembina Koperasi dan UKM


39 Bimtek pengelolaan usaha simpan pinjam, pola tanggung renteng, pendamping bagi KSP/USP

40 Pelatihan Pemasaran dan Pembiayaan Produk Ekspor bagi UMKM

41 Pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen bagi KUMKM

42 Bimtek penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan kinerja koperasi

43 Temu Bisnis Bagi Pelaku Usaha KUMKM

44 Bimtek Peningkatan Usaha dan Manajemen Pengusaha Mikro Kecil

45 Pelatihan Strategi Pemasaran Bagi UMKM

46 Pameran Promosi Produk KUMKM

47 Sosialisasi proses izin usaha mikro kecil

48 Sosialisasi Proses Pelaksanaan penerbitan IUMK bagi Kasi paten dan Pengelola Lapangan Koperasi se Kab. Karimun

49 Sarana promosi dan pemasaran hasil produk UMKM

50 Monitoring dan Evaluasi Penerima dan Pemanfaatan Penguatan Permodalan bagi Koperasi dan UKM

9 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

51 Sosialisi peraturan perundang-undangan tentang KUKM

52 Diklat teknis perkoperasian bagi pengurus dan koperasi baru

53 Pelatihan standarisasi kompetensi kerja nasional indonesia koperasi jasa keuangan (Skkni-Kjk) bagi koperasi dan pembina

54 Pelatihan Strategi dan Manajemen bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan

10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

55 On the Job Training (OJT) bagi pengurus koperasi dan pembina kabupaten

56 Bimtek Penilaian kesehatan Koperasi bagi pembina dan pengelola

57 Pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian bagi penyuluh dan pembina

58 Pelatihan Manajemen Permodalan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi

59 Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi Koperasi dan UKM

60 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian

61 Diklat Pengawasan bagi Pengawas koperasi Se- Kabupaten Karimun

11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

62 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

63 Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha KUKM

64 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tingkat Lanjut Perkoperasian Bagi Penyuluh dan Pembina

12 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

65 Pembangunan gedung, workshop koperasi, UKM beserta peralatan meubeler

13 67 Workshop entrepreneur Motivation bagi pengurus koperasi dan pelaku UKM


Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

68 Magang Pengrajin Batik

14 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

69 Pameran Promosi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri (MTQ)

70 Pameran Produk Unggulan Daerah

71 Pameran Promosi Kabupaten/kota dalam rangka Hari Koperasi Nasional

72 Promosi dan Perluasan Pemasaran Produk KUKM

73 Pameran Investrade

74 Pekan Raya Produk Kerajinan Karimun

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

75 Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

16 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

76 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Koperasi

17 Program Pengembangan Data/Informasi

77 Pendataan dan koordinasi kebutuhan penyediaan dan distribusi kelistrikan daerah.

78 Inventarisasi dan Pendataan Kebutuhan penyaluran Migas Kabupaten

79 Inventarisasi dan Pendataan Potensi Pemanfaatan langsung Panas Bumi

80 Survey Potensi Cadangan Energi Panas Bumi

81 Studi Perbandingan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

82 DED Pembangunan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru

83 Pedataan Desa Belum Berlistrik

84 Penyusunan Profil Dinas

18 Program Pembinaan dan Pengembangan ESDM

85 Pemeliharaan Jaringan Listrik

87 Pembangunan Jaringan Listrik

88 Operasional Genset Portable

89 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

90 Pembuatan dan Pemasangan Patok Pada Titik Lokasi Sumber Panas Bumi di Kec. Buru

91 Monitoring Panas Bumi di Desa Tanjung Hutan Kec. Buru

92 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

93 Pemasangan Instalasi Listrik Gedung

94 Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan DED Bidang Pengembangan ESDM

19 Program Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

95 Pendataan Pelaksanaan Kebijakaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

96 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas

97 Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset

98 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

99 Pengukuran Indikator Kinerja OPD


21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100 Penyusunan/Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD

101 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

102 Peningkatan Data Perencanaan OPD

103 Sosialisasi/Publikasi Kegiatan OPD melalui Pameran danPawai Daerah

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

104 Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal OPD

23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

105 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

106 Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran Pengelolaan Costal Area

107 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

108 Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

109 Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan Panas Bumi

110 Pelatihan Energi dan Ketenagalistrikan

111 Pelatihan Hilir Minyak dan Gas (Migas)

112 Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur bidang Perdagangan

113 Pelatihan Peningkatan SDM aparatur tentang Pemenuhan pasar Ekspor-Impor

114 Diklat teknis dan fungsional di bidang Kemetrologiaan

115 Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia tentang pemahaman ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan

116 Koordinasi dan knowledge sharing tentang Kemetrologian (Direktorat Metrologi, Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I dan Lembaga Metrologi lain)

25 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

117 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

118 Pengadaan Pakaian Dinas

119 Pengadaan Pakaian Kerja Kemetrologian dan Perlengkapannya

120 Training Motivasi dan Team Building Aparatur

26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

121 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

122 Pengandaan Mebeleur Kantor

123 Pengadaan Partisi Kantor

124 Pengandaan Mebeleur Kantor Kemetrologian

125 Pengadaan Partisi Kantor Kemetrologian

126 Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian dan Perlengkapannya

127 Pengadaan Peralatan Pengukuran dan Pengujian Teknis Pendukung Kegiatan ESDM

128 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

129 Pemeliharaan/Renovasi Gedung Dinas dan Pelayanan Kemetrologian

27 130 Pembuatan Database dan Website Dinas


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

131 Pembiayaan Operasional dan Pengelolaan Website Dinas

28 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

132 Pembangunan dan peningkatan fisik Sarana dan Prasarana Sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM

133 Revitalisasi Pasar Teluk Uma Kecamatan Tebing dan Pendamping Fisik DAK 2015 (tahap penyelesaian pekerjaan)

134 Pendampingan pelaksanaan program kegiatan Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM

Program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab

tantangan dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun dalam andil membangun perekonomian

masyarakat dan menerapkan good governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun.

Di bawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun dengan target kinerja yang akan dicapai

setiap tahunnya.


1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Ekspor (%)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1. Persentase Peningkatan

Pelaku Usaha Ekspor-

Impor (%)

12 15 17 19 21

2. Persentase Pelaku Usaha

Ekspor Impor yang dibina

(%)

12 15 17 19 21


(unit)

1 1 1 1 1 1. Jumlah bahan pokok

yang dipantau (jenis)

19 19 19 19 19


SektorPelayanan Perdagangan

(%)

7 7 7 7 7 2. Jumlah ketersediaan stok

bahan pokok (jenis)

54 54 54 54 54

2. Program Penataan


Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1. Jumlah inventaris aset

tanah untuk

pembangunan sarana

perekonomian (persil)

1 1 1 1 1

3. Program Perdagangan

Dalam Negeri

1. Jumlah Sarana

perekonomian yang

dibangun (unit)

1 1 1 1 1

1. Persentase UTTP yang

bertanda tera sah yang berlaku

(%)

1 1 1 1 1



Kemetrologian (%)

20 20 20 20 20


UTTP (kasus)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20

4. Meningkatkan

sistem distribusi dan

usaha perdagangan



dibina (orang)

50 50 50 50 50 1. Program Pembinaan


Asongan


pedagang kaki lima dan

asongan

0 0 17 298 19 328 21 361 23 397

5. Meningkatkan

kualitas pelayanan

dan mewujudkan

pasar yang baik



1 1 1 1 1 1. Program Pengembangan


1. Jumlah distributor lokal

bahan pokok (unit)

2 0 0 550 2 605 2 666 2 732

1. Persentase Koperasi Aktif (%) 1 1 1 1 1 1. Program Pengembangan



Menengah

1. Jumlah Perluasan akses

KUKM ke pembiayaan

dan layanan keuangan

lainnya (unit)

100 176 100 4,083 100 4,266 100 4,692 100 5,162



40 41 43 45 48 2. Program Penguatan


1.Jumlah koperasi yang

diawasi dan ditingkatkan

kualitas kelembagaan

dan usahanya (unit)

50 0 50 1,451 50 1,596 50 1,756 50 1,931

TABEL 6.3

Rumusan Perencanaan Program


Tahun 2016-2021

INDIKATOR PROGRAMTUJUAN 2017 2018 2019 2020 2021

T A R G E T K I N E R J A P E N D A N A A N

12

No. SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAMTARGET

3 4 5

PROGRAM

11

2.

1.

3.

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

6.

Meningkatkan

perdagangan luar

negeri yang

berkualitas

Pengintegrasian dan

Perluasan Pasar

Dalam Negeri

Peningkatan Iklim

Usaha Perdagangan

yang kondusif

Terciptanya Sistem



pasar yang tertib,

nyaman dan


Meningkatnya daya

saing dan perluasan

pasar ekspor

Meningkatnya



Lima dan Informal

Teridentifikasinya


Jumlah wajib tera/ tera

ulang (unit)

1. 2,500 2,800 4,529 3,058 4,937 2,367 2,500 3,458 2,700 4,154


Pengembangan Ekspor

1.



Perdagangan

1.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

1.


dimonitoring (unit)



Koperasi

1. Jumlah Koperasi Aktif

(unit)

338 1,100 339 1,933 340 1,903 341 2,339 342 2,303

1. Persentase KUKM yang di bina 1. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan



1. Jumlah debitur kredit

KUKM yang diawasi

50 800 50 889 50 978 50 1,076 50 1,183


yang di bina (%)



Kondusif

1. Jumlah sarana KUKM

yang dibangun

1 3,500 0 0 0 0 1 3,500 0 0


Mikro (%)

10 10 10 10 10 3.Program Peningkatan



1. Jumlah Usaha Mikro

(UMi)

210 200 210 417 210 459 210 505 210 555



dipromosikan (%)

8 13 13 13 13 1. Program Program

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Peningkatan jenis produk

unggulan yang

dipromosikan (jenis)

75 263 80 276 90 289 100 304 120 319


produk daerah yang

dilaksanakan (kali)



Fasilitas Umum

1. Jumlah sarana promosi

yang dibangun

4 250 4 275 4 303 4 333 4 366

9. 1. Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

1. Jumlah Produk Hukum

Daerah yang diterbitkan

(peraturan)

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0

1. Kuota BBM bersubsidi

(kiloliter)72,327 73,050 73,781

74,519 75,264

2. Rasio Elektrifikasi (%)80 82 84 86 88

3. Rasio energi baru

terbarukan (EBT) (%)31 32 33 34 35




1. Program Pembinaan dan

Pengembangan ESDM

1.


Panas Bumi (unit)

1 1 1 1 1



beroperasi (unit)

2 2 2 2 2 2. Program Kebijakan Subsidi


1. Persentase penerima

listrik subsidi >20 330 >19.5 363 >19 399 >18.5 439 >18 483


ditindaklanjuti (%)


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

1. Nilai AKIP OPD >60 370 >70 390 >75 394 >75 398 >80 403

2. Persentase Temuan

Inspektorat Daerah yang

ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Persentase usulan

masyarakat yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

5 5 5 5 5

3. Persentase pemenuhan

laporan perencanaan, capaian

kinerja, keuangan dan aset

100 100 100 100 100 2. Persentase usulan OPD

yang terakomodir dalam

APBD Propinsi

5 5 5 5 5


dokumen perencanaan yang

tepat waktu

100 100 100 100 100 3. Jumlah Program

Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan OPD

1 1 1 1 1

750 1,301 1,266 1,543 1,732

260 286 315 346 381

667 17 983 17 8070 17 894 17

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

6.

7. Mewujudkan

KUMKM yang

berkualitas,

produktif, mandiri

dan berdaya saing


SDM Wira Usaha

KUMKM

Mewujudkan produk

unggulan daerah

yang berdaya saing

Meningkatnya

Pertumbuhan KUMKM

8.

11.

10.

Mendorong

Optimalisasi

pengelolaan

pemanfaatan energi

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

layanan energi

11.

Mendorong

peningkatan

data/informasi bagi

perencanaan

pembangunan

Meningkatnya Data/


Infrastruktur Dasar

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

100100100100100Persentase pemutakhiran data

informasi OPD (%)

1Meningkatnya

pengelolaan dan

kualitas layanan

data/informasi

Jumlah aset kelistrikan

yang terpelihara

17

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.


Data/Informasi

1.


dokumen keuangan dan aset

yang tepat waktu



Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1. Jumlah Dokumen SPM 0 0 1/150 150 0 0 1/150 150 0 0

4. Program Pelayanan


1. Realisasi Pemenuhan

Rencana Pelayanan


(%)

100 3,526 100 3,905 100 4,296 100 4,725 100 5,198



Aparatur

1. Persentase Rata-rata

Capaian Kinerja ASN

98 300 98 1,980 98 2,178 98 1,755 98 1,930


Disiplin Aparatur

1. Persentase Tingkat

Disiplin Pegawai

99 200 99 645 99 435 99 387 99 133



Aparatur

1. Persentase Realisasi

Pemenuhan terhadap

sarana dan prasarana

aparatur

84 1,500 86 2,993 88 2,217 90 1,944 92 1,973

8. Program Optimalisasi


Informasi

1. Jumlah sarana Teknologi

Informasi untuk publikasi

informasi/promosi

kinerja OPD

0 0 1 175 1 110 1 121 1 133

9. Program Dana Alokasi

Khusus (DAK)

1. Jumlah Program Kegiatan

DAK yang dilaksanakan

OPD

1 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD


1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Ekspor (%)

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1. Diseminasi Peraturan Perundang-

undangan perdagangan luar negeri

0 0 25 200 25 220 25 242 25 266

APBD IIDalam

Daerah

2. Sosialisasi Kebijakan

penyederhanaan prosedur dan

dokumen ekspor impor

0 0 35 170 35 187 35 206 35 226

APBD IIDalam

Daerah

3. Pendataan pelaku usaha Ekspor-

Impor Kabupaten Karimun

0 0 35 150 35 165 35 182 35 200

APBD IIDalam

Daerah

4. Koordinasi, Konsultasi dan

Penyusunan Laporan Realisasi

Ekspor-Impor

0 0 1 170 1 187 1 206 1 226

APBD IIDalam/ Luar

Daerah

5. Misi Dagang Dalam/Luar Negeri 1 1 330 1 363 1 399 1 439APBD II Luar Daerah

6. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM

Pelaku Usaha tentang pemenuhan

pasar Ekspor-Impor

0 0 0 0 35 200 35 220 35 242

APBD IIDalam/ Luar

Daerah


(unit)

1 1 1 1 1 1. Pemantauan dan Publikasi Harga 0 200 54 350 54 385 54 424 54 466

APBD IIDalam

Daerah


Sektor Perdagangan (%)

7 7 7 7 7 2. Pemantauan Ketersediaan stok

bahan kebutuhan pokok di

distributor

0 0 26 200 26 220 26 242 26 266

APBD IIDalam

Daerah

3. Peningkatan Sistem dan Jaringan

Informasi Perdagangan (Pengadaan

Video Tron / Papan Informasi Harga)

0 0 1 233 1 256 1 282 1 310

APBD IIDalam

Daerah

4. Pemasangan Paving Block Pasar 0 0 1 268 0 295 0 324 0 357APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

5. Pembangunan / Revitalisasi Pasar 1 2,000 1 2,500 1 2,750 1 3,025 1 3,328 APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

6. Revitalisasi Komplek Pusat Jajan 1 0 1 3,000 1 3,300 1 3,630 1 3,993

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah


Dusun 1 Desa Sei Buluh Kec. Ungar

0 0 1 5,000 0 - 0 - 0 -

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah


Desa Pangke Kec. Meral Barat

0 0 1 5,000 0 - 0 - 0 -

APBD I APBD II

APBN

Dalam

Daerah

1. Perencanaan Pengadaan Tanah

untuk pembangunan Sarana

Perekonomian

1 70 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

1.

5 11 12Jumlah dokumen pelaku usaha


sosialisasi

Jumlah dokumen Pelaku Usaha

Ekspor-Impor


Perluasan Pasar

Dalam Negeri


pasar yang tertib,

nyaman dan


Jumlah dokumen Realisasi

perdagangan ekspor impor

Jumlah pelaksanaan misi dagang

Jumlah dokumen pelaku usaha


sosialisasi

3 4


berkualitas baik


pembebasan lahan

Jumlah pelaku usaha ekspor-impor

yang dilatih

Jumlah bahan pokok yang dipantau

Jumlah ketersediaan stok bahan

pokok

Jumlah papan publikasi yang

dipasang


Meningkatkan

perdagangan luar

negeri yang

berkualitas

Meningkatnya daya

saing dan perluasan

pasar ekspor

T A R G E T K I N E R J A D A N P E N D A N A A N

2017 2018 2019 2020 2021

Tahun 2016-2021Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

Sumber

DanaLokasiNo. TUJUAN SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

TARGETKEGIATANPROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

Rumusan Perencanaan KegiatanTABEL 6.4



dibangun


dibangun

Program Penataan


Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri


Pengembangan Ekspor

1.

2.

3.

2. Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Sarana Perekonomian

0 0 1 370 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

4. Program Perdagangan Dalam

Negeri

1. Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan dan kapasitas Logistik

Perdagangan

1 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0

APBNDalam

Daerah

1. Persentase UTTP yang bertanda

tera sah yang berlaku (%)

1 1 1 1 1 1. Pendataan jenis dagang dan usaha di

Kabupaten Karimun

1 153 1 168 1 185 1 204 1 224

APBD IIDalam

Daerah



Kemetrologian (%)

20 20 20 20 20 2. Bazar Hari Besar Keagamaan 3 208 3 229 3 251 3 277 3 304

APBD IIDalam

Daerah


UTTP (kasus)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 3. Operasi Pasar 0 0 12 380 12 418 12 460 12 506APBD II

Dalam

Daerah

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-


0 0 50 200 50 220 50 242 50 266.2

APBD IIDalam

Daerah

1. Persentase penambahan potensi

UTTP (%)

2 2 2 2 2APBD II

Dalam

Daerah

2 Jumlah alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya

(UTTP) yang bertanda tera sah

yang berlaku (unit)

2500 2550 2601 2653 2706

APBD IIDalam

Daerah

6. Pengawasan Alat-alat Ukur , Takar,


(UTTP) dan Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT) di Kab. Karimun

2500 200 2550 220 2601 242 2653 266 2706 293

APBD IIDalam

Daerah

7. Pemutakhiran data UTTP se Kab.

Karimun

0 0 0 0 0 0 5000 250 0 0APBD II

Dalam

Daerah

8. Sosialisasi Alat-alat Ukur, Takar,


(UTTP) yang Wajib Tera/ Tera Ulang

dan BDKT di Kabupaten Karimun

50 130 50 143 50 157 50 173 50 190

APBD IIDalam

Daerah

9. Penyuluhan tentang alat-alat UTTP

dan BDKT dan Penggunaan satuan

ukuran

100 150 100 136 100 150 100 165 100 181

APBD IIDalam

Daerah

10. Penyuluhan Pemakaian Takaran bagi

Pengecer BBM di Kabupaten

Karimun

50 150 50 165 50 182 50 200 0 220

APBD IIDalam

Daerah

11. Sertifikasi ISO Sistem Pelayanan

Kemetrologian (ISO 9001 / ISO

17025)

0 0 0 0 1 250 0 0 1 250

APBD IIDalam/ Luar

Daerah

Meningkatkan sistem

distribusi dan usaha

perdagangan



dibina (orang)

50 50 50 50 50 1. Pendataan Pedagang Kaki Lima dan

Informal

0 0 1 150 0 0 0 182 0 0

APBD IIDalam

Daerah


Pedagang kaki lima dan Informal

0 0 0 0 40 150 0 0 40 165

APBD IIDalam

Daerah

3. Peningkatan Sistem Keamanan dan

Ketertiban Pedagang Kaki Lima

1 150 0 0 0 0 0 0

APBD IIDalam

Daerah

Jumlah pelaksanaan bazar (kali)

Peningkatan Iklim

Usaha Perdagangan

yang kondusif

Terciptanya Sistem


Jumlah pelaku usaha memahami

tentang peraturan perundangan

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat

Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) di Kab.

Karimun

Meningkatnya



Lima dan Informal

5.


Perluasan Pasar

Dalam Negeri


pasar yang tertib,

nyaman dan


Jumlah persil lahan

Jumlah sarana yang dibangun

385 423.5

Jumlah dokumen Direktori jenis

usaha/dagang yang berizin (dok)

Jumlah lingkungan perdagangan yang

tertib dan aman

Jumlah pelaksanaan operasi pasar

(kec)

512.44

Jumlah dokumen direktori Pedagang

Kaki Lima

Jumlah wajib tera/ tera ulang yang

memiliki alat ukuran dan BDKT yang

diawasi (unit)

Jumlah UTTP yang bertanda tera sah

dan masih berlaku

Jumlah pedagang/pelaku

usaha/pelajar yang dibina

Jumlah jenis sertifikasi mutu

pelayanan yang dimiliki (jenis)

350

Jumlah pedagang Kaki Lima yang

dibina (orang)

465.85



Perdagangan

Program Penataan


Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Pembinaan


Asongan

3.

5.

6.

Meningkatkan

kualitas pelayanan

dan mewujudkan

pasar yang baik



1 1 1 1 1 1. Pelatihan manajemen pengelolaan

pasar bagi petugas pengelola pasar

0 0 20 350 0 385 0 423.5 20 465.85

APBD II

Luar Daerah

2. Pendataan Gudang bahan pokok,

barang dan jasa di Kab. Karimun

0 0 50 200 50 220 50 242 50 266

APBD IIDalam

Daerah

3. Pelatihan manajemen perdagangan

bagi pedagang tradisional

0 0 30 255 30 280.5 30 309 30 339

APBD IIDalam

Daerah

4. Diseminasi Peraturan perundang-


dalam negeri

0 0 0 - 50 200 50 220 50 242

APBD IIDalam

Daerah

5. Verifikasi dan IdentifikasiToko

Modern dan Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol

0 0 1 300 1 330 0 0 363

APBD IIDalam

Daerah

1. Persentase Koperasi Aktif (%) 1 1 1 1 1 1. Pendidikan dan latihan keterampilan

teknis produksi Olahan Hasil Laut

Bagi UMKM

0 0 17 315 17 347 17 381 17 419

APBD II

2. Workshop peran lembaga penjamin

kredit KUKM bagi Koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

3. Temu bisnis bagi pelaksana /

pembina koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

4. Bimtek pengelolaan usaha simpan

pinjam, pola tanggung renteng,

pendamping bagi KSP / USP

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

5. Pelatihan Pemasaran dan

Pembiayaan Produk Ekspor bagi

UMKM

0 0 25 200 25 220 25 242 25 266

APBD II


teknis dan manajemen bagi KUMKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

7. Bimtek penyusunan program

kegiatan dan pelaksanaan kinerja

koperasi

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

8. Temu Bisnis Bagi Pelaku Usaha

KUMKM

0 0 20 380 20 418 20 460 20 506

APBD II

9. Bimtek Peningkatan Usaha dan

Manajemen Pengusaha Mikro Kecil

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II

Teridentifikasinya


Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya KUMKM

berkualitas



yang dibina

Jumlah pelaku KUKM yang difasilitasi

workshop

Jumlah pelaku/pembina KUKM yang

mengikuti temu bisnis




bimbingan

Jumlah dokumen Direktori pertokoan

dan Tempat Usaha (dok)

Jumlah pelaku usaha perdagangan

yang dibina

Jumlah pergudangan, pertokoan dan

waralaba yang teridentifikasi

Jumlah pedagang/umum yang telah

mengikuti sosialisasi dan pembinaan

Jumlah pengelola pasar yang dibinaProgram Pengembangan





Menengah

7.

8.

10. Pelatihan Strategi Pemasaran Bagi

UMKM

0 0 40 232 40 255 40 281 40 309

APBD II

11. Pameran Promosi Produk KUMKM 0 0 25 307 25 338 25 371 25 409

APBD II


teknis produksi Olahan

0 0 25 380 25 418 25 460 25 506

APBD II

13. Sosialisasi proses izin usaha mikro

kecil

12 176 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD II

14. Sosialisasi Proses Pelaksanaan

penerbitan IUMK bagi Kasi paten

dan Pengelola Lapangan Koperasi se

Kab. Karimun

0 0 0 205 0 0 0 0 0 0

APBD II

15. Sarana promosi dan pemasaran hasil

produk pelaku UMKM

0 0 1/12 224 1/12 246 1/12 271 1/12 298

APBD II

16. Monitoring dan Evaluasi Penerima

dan Pemanfaatan Penguatan

Permodalan bagi Koperasi dan UKM

0 230 38 253 38 278 38 306 38 337

APBD II



40 41 43 45 48 1 Sosialisi peraturan perundang-

undangan tentang KUKM

0 0 30 203 30 223 30 246 30 270

APBD II

2 Diklat teknis perkoperasian bagi

pengurus dan koperasi baru

0 0 30 185 30 204 30 224 30 246

APBD II

3 Pelatihan standarisasi kompetensi

kerja nasional indonesia koperasi

jasa keuangan (Skkni-Kjk) bagi

koperasi dan pembina

0 0 35 243 35 267 35 294 35 323

APBD II

4 Pelatihan Strategi dan Manajemen

bagi Pengurus Koperasi Simpan

Pinjam Khusus Perempuan

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266

APBD II


dimonitoring (unit)

100 100 100 100 100 1. On the Job Training (OJT) bagi

pengurus koperasi dan pembina

kabupaten

17 300 17 330 17 363 17 399 17 439

APBD II

2. Bimtek Penilaian kesehatan Koperasi

bagi pembina dan pengelola

0 0 25 350 25 385 25 424 25 466

APBD II

3. Pelatihan peningkatan kapasitas

tingkat lanjut 2 perkoperasian bagi

penyuluh dan pembina

21 300 21 330 21 363 21 399 21 439

APBD II

4. Pelatihan Manajemen Permodalan

Koperasi Bagi Pengurus Koperasi

21 300 21 330 21 363 21 399 21 439

APBD II

5. Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi

Koperasi dan UKM

0 0 30 200 30 220 30 242 30 266APBD II

6. Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 60 203 0 0 60 246 0 0APBD II

Meningkatkan

Pembinaan dan

Peran Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya KUMKM

berkualitas

Jumlah peserta

Jumlah tenaga penyuluh/pembina

koperasi yang mengikuti pelatihan




bimbingan

Sarana (tempat)promosi produk

unggulan yang dilaksanakan

Jumlah peserta

Jumlah pengurus KUKM yang dibina

Jumlah peserta UMKM

Jumlah Sosialisasi




Menengah

Program Penguatan


Program Peningkatan


Koperasi

8.

9.

10.

7. Diklat Pengawasan bagi Pengawas

koperasi Se- Kabupaten Karimun

40 200 40 220 40 242 40 266 40 293

APBD II

1. Persentase KUKM yang di bina 1. Monitoring dan Evaluasi Penerima

dan Pemanfaatan Perkuatan

pemodalan bagi KSP/USP koperasi

dan UKM

38 200 38 220 38 242 38 266 38 293

APBD II


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

12 300 12 360 12 396 12 436 12 479

APBD II

3. Pelatihan strategi pengembangan

usaha KUKM

25 200 25 220 25 242 25 266 25 293

APBD II

4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Tingkat Lanjut Perkoperasian Bagi

Penyuluh dan Pembina

50 300 21 360 21 396 21 436 21 479

APBD II


yang di bina (%)



Kondusif

1. Pembangunan gedung, workshop

koperasi, UKM beserta peralatan

meubeler

1 3,500 0 3,850 0 4,235 0 4,659 0 5,124

APBD II


Mikro (%)




1. Workshop entrepreneur Motivation

bagi pengurus koperasi dan pelaku

UKM

25 200 25 232 25 255 25 281 25 309

APBD II

2. Magang Pengrajin Batik 0 0 25 185 20 204 20 224 20 246 APBD II



dipromosikan (%)

8 13 13 13 13 1. Pameran Promosi Kabupaten/Kota

di Provinsi Kepri (MTQ)

75 300 80 400 90 420 100 441 120 463

APBD II

2. Pameran Produk Unggulan Daerah 75 0 80 290 90 319 100 351 120 386APBD II

3. Pameran Promosi Kabupaten/kota

dalam rangka Hari Koperasi Nasional

75 0 80 336 90 369.6 100 407 120 447

APBD II

4. Promosi dan Perluasan Pemasaran

Produk KUKM

75 0 80 387 90 425.7 100 468 120 515

APBD II

5. Pameran Investrade di Pulau

Sumatera

75 0 80 285 90 313.5 100 345 120 379APBD II

6. Pekan Raya Produk Kerajinan

Karimun

1 200 1 220 1 242 1 266 1 293APBD II


produk daerah yang

dilaksanakan (kali)

7 7 7 7 7 15. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Fasilitas

Umum

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana

penunjang Pelaksanaan MTQ

Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

1 250 1 275 1 303 1 333 1 366

APBD II

16. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Pengawasan

Koperasi

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0

APBD II

1. Pendataan dan koordinasi

kebutuhan penyediaan dan

distribusi kelistrikan daerah.

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

2. Inventarisasi dan Pendataan

Kebutuhan penyaluran Migas

Kabupaten

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

3. Inventarisasi dan Pendataan Potensi

Pemanfaatan langsung Panas Bumi

1 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

4. Survey Potensi Cadangan Energi

Panas Bumi

0 150 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

5. Studi Perbandingan Pemanfaatan

Langsung Panas Bumi

0 150 2 300 2 330 2 363 2 399

APBD II

100 100

Jumlah Dokumen Laporan Migas

Jumlah Dokumen Pemanfaatan

langsung panas bumi


Data/Informasi

100

Mewujudkan produk

unggulan daerah

yang berdaya saing

Berkembangnya

ekonomi kerakyatan

berbasis maritim dan

pertanian

Mendorong

peningkatan

data/informasi bagi

perencanaan

pembangunan

Meningkatnya Data/


Infrastruktur Dasar

Meningkatnya

pengelolaan dan

kualitas layanan

data/informasi

1 Persentase pemutakhiran data

informasi OPD (%)

100 100

Mewujudkan

KUMKM yang

berkualitas,

produktif, mandiri

dan berdaya saing


SDM Wira Usaha

KUMKM

Jumlah pelaku KUKM yang dibina

Jumlah pembinaan KUKM (kec)

Jumlah sarana KUKM yang dibangun

Jumlah peserta

Jumlah kegiatan monitoring terhadap

para debitur kredit

Jumlah penyuluh/pembina yang

mendapat pelatihan tingkat lanjut

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Jumlah pengurus/pelaku KUKM yang

dibina

Jumlah peserta yang dibina









Jumlah even promosi kreativitas

kerajinan

Jumlah sarana promosi yang

dibangun/diadakan

Jumlah draft rancangan produk

hukum

Jumlah Dokumen Laporan Energi

Kelistrikan

Program Peningkatan


Koperasi


Kewirausahaan dan



10.

11.

14.

17.

6. DED Pembangunan Pemanfaatan

Langsung Panas Bumi di Desa

Tanjung Hutan Kecamatan Buru

0 0 1 150 1 165 1 182 1 200

APBD II

7. Pedataan Desa Belum Berlistrik 0 0 1 101 1 111 0 122 1 334APBD II

8. Penyusunan Profil Dinas 0 0 1/50 150 0 0 1/50 150 0 0

APBD II

9. Koordinasi dan Monitoring Distribusi

Migas Kabupaten Karimun 0 0 12 300 12 330 12 363 12 399 APBD II




1. Pemeliharaan Jaringan Listrik 0 0 1 251 0 0 1 250 0 0

APBD I APBD II

APBN



beroperasi (unit)

2 2 2 2 2 2. Operasional Genset Portable 0 0 2 256 2 282 2 310 2 341


Panas Bumi (unit)

1 1 1 1 1 3. Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum (PJU) Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS)

0 0 13 150 13 165 13 182 13 200

APBD I APBD II

APBN

4. Pembuatan dan Pemasangan Patok

Pada Titik Lokasi Sumber Panas

Bumi di Kec. Buru

0 0 7 50 0 0 0 0 0 0

APBD I APBD II

APBN

5. Monitoring Panas Bumi di Desa

Tanjung Hutan Kec. Buru

0 0 7 200 7 220 7 242 7 266 APBD II

6. Pembangunan Jaringan Listrik 0 5 Km 3,000 5 Km 3300 5 Km 3630 5 Km 3993APBD I APBN

7. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Umum (PJU)

0 20 unit 300 20 unit 330 20 unit 363 20 unit 399

APBD I APBN

8. Pemasangan Instalasi Listrik Gedung

Perkantoran Dinas

0 1 Gedung 200 1 Gedung 220 1 Gedung 242 1 Gedung 266APBD I APBD II

APBN

9. Pengadaan Jasa Konsultansi

Perencanaan DED Bidang

Pengembangan ESDM

0 2 110 2 121 2 133 2 146

APBD I APBD II

APBN

19. Program Kebijakan Subsidi


1. Pendataan Pelaksanaan Kebijakaan

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

>20 0 >19.5 150 >19 165 >18.5 182 >18 200

APBD II


ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Dinas

1/12 180 1/12 198 1/12 218 1/12 240 1/12 264

APBD II

2. Penyusunan Laporan Keuangan dan

Aset

1/12 30 1/12 33 1/12 36 1/12 40 1/12

44 APBD II

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1/10 30 1/10 33 1/10 36 1/10 40

1/10

44

APBD II

4. Pengukuran Indikator Kinerja OPD 1/15 200 1/15 200 1/15 200 1/15 200 1/15 200APBD II

2. Persentase Temuan Inspektorat

Daerah yang ditindaklanjuti (%)

100 100 100 100 100 1. Penyusunan/Revisi Rencana

Strategis (Renstra) OPD

1/10 30 0 0 0 0 0 0 1/15 44

APBD II

3. Persentase pemenuhan laporan

perencanaan, capaian kinerja,

keuangan dan aset

100 100 100 100 100 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 1/10 30 1/15 33 1/15 36 1/15 40 1/15 44

APBD II

Jumlah Dokumen laporan

perencanaan


Data/Informasi


(dok/buku)

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

layanan energi

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Mendorong

Optimalisasi

pengelolaan

pemanfaatan energi

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Jumlah patok yang dipasang

Jumlah minitoring

Program Pembinaan dan

Pengembangan ESDM

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

Jumlah buku penyajian

data/informasi OPD

Jumlah koordinasi dan minitoring

Migas (12 bulan)

Jumlah Laporan (dok/buku)

Jumlah pelaksanaan monitoring

kegiatan

Jumlah jaringan/instalasi listrik yang

terpelihara

Jumlah genset yang

dirawat/operasikan

Jumlah PJU - LTS yang dipelihara

Persentase masyarakat penerima

listrik subsidi PLN (%)

18.

20.

21.

17.


perencanaan yang tepat waktu

100 100 100 100 100 3. Peningkatan Data Perencanaan OPD 0 100 1/5 110 1/5 121 1/5 133 1/5 146

APBD II

4. Sosialisasi/Publikasi Kegiatan OPD

melalui Pameran dan Pawai Daerah

0 100 1 110 1 121 1 133 1 146

APBD II


keuangan dan aset yang tepat

waktu



Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1. Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal OPD

0 0 1/100 100 1/100 100 0 0 0 0

APBD II



12 2,500 12 2,750 12 3,025 12 3,328 12 3,660

APBD II

2. Pelayanan Administrasi Operasional

Perkantoran Pengelolaan Costal

Area

12 700 12 770 12 847 12 932 12 1,025

APBD II



Dewan Kerajinan Nasional Daerah

(Dekranasda)

12 450 12 495 12 545 12 599 12 659

APBD II


Aparatur

10 150 10 165 10 182 10 200 10 220

APBD II

2. Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan

Panas Bumi

0 0 5 150 5 165 0 0 0 0APBD II

3. Pelatihan Energi dan

Ketenagalistrikan

0 0 5 150 5 165 0 0 0 0APBD II

4. Pelatihan Hilir Minyak dan Gas

(Migas)

0 0 5 200 5 220 0 0 0 0APBD II


Aparatur bidang Perdagangan

0 0 8 370 8 407 8 448 8 492

APBD II

6. Pelatihan Peningkatan SDM

aparatur tentang Pemenuhan pasar

Ekspor dan Impor

0 0 8 150 8 165 8 182 8 200

APBD II

7. Diklat teknis dan fungsional di

bidang Kemetrologiaan

5 150 5 165 5 182 5 200 5 220

APBD II

8. Workshop Peningkatan Sumber

Daya Manusia tentang pemahaman

ketentuan-ketentuan di bidang

perdagangan

0 0 30 150 30 165 30 182 30 200

APBD II

9. Koordinasi dan knowledge sharing

tentang Kemetrologian (Direktorat

Metrologi, Balai Standardisasi

Metrologi Legal Regional I dan

Lembaga Metrologi lain)

0 0 4 250 4 275 4 303 4 333

APBD II

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

90 0 0 0 90 325 0 0 0 0APBD II

2. Pengadaan Pakaian Dinas 90 0 90 325 0 0 0 0 0 0 APBD II

3. Pengadaan Pakaian Kerja


14 0 14 100 14 110 14 121 14 133

APBD II

4. Training Motivasi dan Team

Building Aparatur

70 0 70 220 0 0 70 266 0 0APBD II

1. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10 200 10 200 10 200 10 200 10 200.00

APBD II

2. Pengandaan Mebeleur Kantor 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200.00 APBD II

3. Pengandaan Mebeleur Kantor

Kemetrologian

10 200 0 0 0 0 0 0 0 - APBD II

Jumlah pakaian kerja yang tersedia

Jumlah aparatur yang mendapat

motivasi

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah meubeliur yang tersedia

Jumlah Dokumen SPM


(dok/buku)

Jumlah sosialisasi

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD

Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang tersedia

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Pelayanan


Program Peningkatan


Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur



21.

24.

25.

26.

27.

4. Pengadaan Partisi Kantor Jumlah partisi yang terpasang 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

5. Pengadaan Partisi Kantor

Kemetrologian

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

6. Pengadaan Peralatan Standar


25 250 25 275 25 500 25 550 25 605APBD I APBD II

APBN

7. Pengadaan Peralatan Pengukuran

dan Pengujian Teknis Pendukung

Kegiatan ESDM

0 0 3 150 3 165 3 182 3 200

APBD II

Pengadaan Partisi Ruangan Kantor

Kemetrologian

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 APBD II

8. Pengadaan Kendaraan Operasional

dinas

0 0 4 (roda 4 =2,

roda 2 = 2)

1,500 3(roda 4 =1,

roda 2 = 2)

500 3(roda 2 =3) 100 0 0

APBD II

9. Pemeliharaan/Renovasi Gedung

Dinas dan Pelayanan Kemetrologian

0 0 1 300 1 330 1 363 1 399

APBD II

Pembuatan Database dan Website

Dinas

0 0 1 75 0 0 0 0 0 0

APBD II

Pembiayaan Operasional dan

Pengelolaan Website Dinas

0 0 12 100 12 110 12 121 12 133APBD II

Pembangunan / Revitalisasi Sarana

dan Prasarana Sektor Perdagangan,


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APBN

Revitalisasi Pasar Teluk Uma

Kecamatan Tebing dan

Pendampingan Fisik DAK 2015

(Tahap Penyelesaian Perkerjaan)

1 70,679,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0

APBN

Pendampingan pelaksanaan

program kegiatan Perdagangan,


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APBD II

Jumlah website

Jumlah pengelolaan website


perekonomian yang


Persentase peralatan ukur / uji

standar kemetrologian yang tersedia

Jumlah peralatan ukur / uji yang

tersedia

Jumlah kendaraan operasional



Program Optimalisasi


Informasi

Program Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Jumlah Pendampingan yang

dilaksanakan


perekonomian yang


Jumlah Gedung yang berkualitas baik

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

OPD

Meningkatnya


OPD

Meningkatnya

capaian kinerja

program dan

evaluasi

perencanaan dan

keuangan OPD



29.

27.

28.

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 VII-1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan

dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran

adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang

menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam

mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Energi Sumber Daya Mineral secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD untuk tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi

Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka

menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,

dan indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan

tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi OPD serta

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah nomor 05 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Pada periode tahun 2016-2021 mendatang, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun berusaha untuk mewujudkan

citra kelembagaan melalui penetapan Visinya, yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Karimun

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman

dan Taqwa”


Sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan pula

misi, yaitu :

1. Misi I : Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA

SAING).

2. Misi II : Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI).

3. Misi III : Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan.

(TERDEPAN DALAM INFRASTRUKTUR).

4. Misi VII : Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN

DALAM PELAYANAN BIROKRASI)

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2016-2021 tersebut

ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan, Program dan Indikasi

Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan

demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun selama peride 2016-2021.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas ini,

penyelenggara tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berlangsung secara efektif, efisien dan

optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun selama peride 2016-2021 yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :


TABEL 7.1

Indikator Kinerja

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO INDIKATOR Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nilai Ekspor US$ 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 472,176,265.- 2.360.881.325,-

2 Nilai kredit yang tersalurkan untuk petani dan nelayan

Rp - 2.000.000.000,- 2.000.000.000,- 2.000.000.000,- 2.000.000.000,- 2.000.000.000,- 10.000.000.000,-

3 Persentase petani dan nelayan yang menerima kredit

% - 65 70 75 80 85 85


Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun periode tahun 2016-2021,

maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi prioritas setiap tahunnya.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun

Tahun 2016 – 2021

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN

1 Memantapkan Kewirausahaan

Petani dan Nelayan

Nilai Kredit yang tersalurkan

untuk petani dan nelayan

Realisasi capaian Nilai Kredit

Petani dan Nelayan dari

perbankan pada tahun n

2 Persentase Petani dan

nelayan Yang Menerima

Kredit

% = (Jumlah Petani Nelayan

penerima kredit dibagi

jumlah petani nelayan) x 100

3 Meningkatnya aktivitas ekonomi

dipusat pertumbuhan ekonomi

baru

Nilai Ekspor (US$) Realisasi capain Nilai Ekspor

Kabupaten Karimun pada tahun n

4 Berkembangnya ekonomi

kerakyatan berbasis maritim dan

pertanian

Persentase Koperasi Aktif % = (Jumlah Koperasi yang aktif

dibagi jumlah koperasi) x 100

5 Persentase pertumbuhan

pelaku Usaha Mikro

% = (Jumlah Pelaku Usaha Mikro

yang tumbuh dibagi jumlah

usaha mikro) x 100

6 Meningkatnya kawasan pasar

yang tertib, nyaman dan


Jumlah Pengembangan

Pasar Tradisional

Jumlah pasar yang dibangun pada

tahun n

7 Persentase UTTP yang

bertanda tera sah yang

berlaku

% = (Jumlah UTTP yang bertanda

tera sah dibagi Jumlah UTTP)

x 100


8 Penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Persentase rekomendasi

BPK yang ditindaklanjuti

% = (Jumlah temuan BPK RI

yang ditindaklanjutidibagi

Jumlah temuan BPK RI) x 100

9 Persentase rekomendasi

hasil pengawasan Internal

yang ditindaklanjuti

% = (Jumlah rekomendasi hasil

pengawasan internal yang

ditindaklanjuti dibagi Jumlah

rekomendasi pengawasan

internal) x 100

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 VIII-1

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun dalam melaksanakan program dan

kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adanya perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Daerah dan adanya

Revisi RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 menjadikan dokumen perencanaan strategis

OPD perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali pada seluruh BAB.

Keseluruhan isi Revisi Renstra Tahun 2016-2021 ini merupakan satu kesatuan yang

dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak

terkait guna tercapainya target yang telah ditetapkan.

Dengan dilandasi semangat dan komitmen yang tinggi, dokumen revisi Renstra Dinas


Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 ini dapat disusun dan diharapkan sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan Visi dan Misi

Kabupaten Karimun.