sistem hukum indonesia
masuk
Oleh Rio Rahadian Tri Arthi Bagja
41809095 41808808
sistem hukum indonesia
menu
Menurut Prof. MoeljantoHukum Pidanaadalah bagian dari
keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar dan aturan untuk:
1)
Criminal Act l Menentukan perbuatan-perbuatan manayang tidak
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut;
1 dan 2Hukum Pidana
2)
Criminal Liability l Menentukan kapan dan dalam hal-hal
apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan;
Materil 3Hukum Pidana
3)
Criminal
l Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tsb.
Procedure
Formil
menu
Hukum pidanaHukum pidana Hukum pidana
materilBerisikan peraturan tentang : Perbuatan yang diancam
dengan hukuman; mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum
pidana;hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang
melanggar peraturan
formilMerupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara
negara mempergunakan haknya dalam mengadili serta memberi putusan
terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana
menu
Menurut Andi Hamzah
Zaman VOC Zaman Belanda Zaman Jepang
Zaman Kemerdekaan
menu
Zaman VOC Zaman Belanda
Statuten van Batavia Hukum Belanda Kuno Asas-asas hukum Romawi
Di daerah lainnya berlaku hukum adat misalnya pepakem cirebon
Dualisme dalam hukum pidana 1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866
(S.1866 no.55) untuk Orang Eropa 2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872)
untuk Orang Indonesia & Timur Asing Unifikasi Wetboek van
Strafrech tvoor Nederlandsch Indie 1. Putusan Raja Belanda
15/10/1915 Berlaku 1/1/1918 2. Putusan Raja Belanda 4/5/1917
(S.1917 no. 497) : mengatur peralihan dari H. Pidana lama H. Pidana
baru.
menu
Zaman Jepang
1. 2. 3. 1.
WvSI masih berlaku Osamu Serei (UU) No. 1 Tahun1942,
berlaku7/3/1942 H. Pidana formil mengalami banyak perubahan UUD
1945 Ps. II Aturan Peralihan Segala Badan Negara dan Peraturan yang
ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini
UU No. 1 Tahun1946 : Penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di
Indonesia Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946) PP No. 8 Tahun1946 :
Berlaku di Sumatera UU No. 73 Tahun1958 : Undang-undang tentang
menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
2.
Zaman Kemerdekaan
3. 4. 5.
.
KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya) UU Pidana di
luar KUHP Ketentuan Pidana dalam Peraturan perundangundangan
non-pidana
menu
menu
1. Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 ps 103)Pasal 103 berisi
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I juga berlaku
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan
lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain
2. Buku II : Kejahatan (ps 104 488) 3. Buku III : Pelanggaran
(ps 489 569)
menu
With victim Adalah delik yang dilakukan dengan adanya korban
Without victim Adalah delik yang dilakukan tanpa adanya
korban
menu
1. Azas teritorial atau wilayah 2. Azas nasionalitas aktif atau
personalitas 3. Azas nasionalitas pasif atau perlindungan 4. Azas
universalitas
menu
1. Hukuman pokok Hukuman mati Hukuman penjara Hukuman kurungan
Hukuman denda
2. Hukuman tambahan Pencabutan beberapa hak tertentu Perampasan
barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim
sistem hukum indonesia
menu
Menurut Van Bemmelen:Hukum acara pidana mempelajari
peraturanperaturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya
dugaan terjadi pelanggaran UU pidana. Peraturan tsb mengatur
serangkaian kegiatan yg terdiri dari: 1. Negara melalui
alat-alatnya menyidik kebenaran. 2. Menyidik pelaku perbuatan
pelanggaran UU Pidana 3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu
guna menangkap, atau kalau perlu menahannya. 4. Mengumpulkan
bahan-bahan bukti yang diperoleh pd penyidikan guna dilimpahkan
kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut. 5. Hakim
memberi putusan tentang terbuktitidaknya perbuatan yg dituduhkan
kepada terdakwa, dan jika terbukti maka menjatuhkan pidana atau
tindakan tata tertib. 6. Upaya hukum untuk melawan putusan
tersebut. 7. Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata
tertib itu
menu 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pemberian putusan
oleh hakim. 3. Pelaksanaan putusan
menu
Asas legalitas. Asas keseimbangan. Asas praduga tak bersalah
(presumption of innocent). Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas
unifikasi. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas
oportunitas. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil yaitu kebenaran yg selengkap-lengkapnya dari
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hk acara pidana
secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku
yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yg didakwakan tersebut dapat dipersalahkan
menu
menu
Prinsip pembatasan penahanan. Prinsip penggabungan pidana dengan
tuntutan ganti rugi. Prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip
saling koordinasi.
menu
Penyelidikan Penyidikan Pelimpahan ke kejaksaan Persidangan
Putusan Upaya hukum Eksekusi
sistem hukum indonesia
