HUKUM PERDATA
IstilahAda dua kelompok norma hukum yang dikenal dalam sistem
hukum Indonesia, yaitu :1. Kelompok Norma Hukum Privat (Hukum
Perdata)2. Kelompok Norma Hukum PublikHukum privat sering juga
disebut Hukum Sipil atau Hukum Perdata. Perkataan Perdata lazim
dipakai untuk membedakan atau sebagai lawan ...Hukum PidanaMengenal
istilah Hukum Perdata, ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil
untuk hukum privat materiil, akan tetapi perkataan sipil juga lazim
dipakai sebagai lawan militer. Oleh karena itu lebih baik memakai
istilah Hukum Perdata untuk segenap peraturan hukum privat
materiil.Istilah hukum perdata telah lazim dipergunakan untuk
keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang
melindungi kepentingan perorangan.
PengertianProf. H.R. Sardjono:Hukum Perdata ialah norma atau
kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam
hubungannya terhadap orang lain, dan Hukum Perdata pada dasarnya
menguasai kepentingan perseorangan. Hukum Perdata mengatur hubungan
antara orang dengan orang atau badan hukum dalam pergaulan
kemasyarakatan mereka.Prof. R. Subekti:Hukum Perdata dalam arti
yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum
pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan
perseorangan.Prof. Wahyono Darmabrata, S.H:Hukum Perdata adalah
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang
satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan
masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan
(pribadi/badan hukum).Oleh karena itu hukum perdatalah yang akan
mengatur dan menentukan agar di dalam pergaulan masyarakat orang
dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang
yang satu terhadap yang lainnya, antar sesamanya, sehingga (hak dan
kewajiban) tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan
sebaik-baiknya.Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat
ditarik kesimpulan beberapa unsur dalam perumusan hukum perdata,
antara lain:1. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara
individu/warganegara atau badan hukum yang satu dengan
individu/warganegara atau badan hukum yang lain, dalam pergaulan
kemasyarakatan mereka;2. Hukum Perdata pada dasarnya bermaksud
melindungi kepentingan perseorangan;3. Hukum Perdata merupakan
keseluruhan hukum pokok (Hukum Perdata materiil);4. Hukum Perdata
berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasrnya melindungi
kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi
kepentingan umum.
Ruang Lingkup Hukum Perdata:1. Hukum Perdata Dalam Arti
LuasHukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua
hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil)
yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum
yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam
sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai
koperasi, perniagaan, kepailitan, dll.2. Hukum Perdata Dalam Arti
SempitHukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai
lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah
hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.Jadi hukum
perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan
Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti
luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam
KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD.Hukum Perdata
juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim
berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan
menjalankan gugutan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana
yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.Hukum
Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU Tentang
Merk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam
arti luas.Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata FormilHukum
Perdata MateriilHukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan
hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya
terhadap orang lain dalam masyarakat.Hukum Perdata materiil ialah
aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang.
Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata materiil mengatur
kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum, yang
pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD dsb.Hukum Perdata
Formil:Hukum Perdata Formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan
berdasarkan Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan
di muka hakim lazim disebut Hukum Acara Perdata.Hukum Perdata
Formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara
seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain,
mengatur menurut cara mana pemenuhan hak materiil dapat
dijamin.Hukum Perdata Formil bermaksud mempertahankan hukum perdata
materiil, karena Hukum Perdata formil berfungsi menerapkan Hukum
Perdata materiil.Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara
Perdata, terdapat dalam Reglement Indonesia yang Diperbaharui
(R.I.B).Sejarah dan Sistematika KUH PerdataSejarah Perkembangan KUH
Perdata (Burgerlijk Wetboek):Pembentukan Hukum Perdata di Indonesia
tidak terlepas dari sejarah pembentukannya di Negeri Belanda. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Belanda
diberlakukan di Indonesia berdasarkan ASAS KONKORDANSI
(CONCORDANTIE BEGINSEL).KUHPerdata Belanda berasal dari Code Civil
Prancis. Code Civil Perancis mulai berlaku pada tanggal 21 Maret
1804. kemudian karena Perancis menjajah Belanda maka Code Civil
tersebut berlaku di Negeri Belanda. Kemudian setalah Negeri Belanda
terbebas dari jajahan Perancis diadakan perubahan dan penambahan
sesuai dengan keadaan Belanda. Pada tanggal 10 April 1838 dengan
Koninklijk Besluit S. 1838 : 12, kodifikasi Hukum Perdata
(Burgerlijke Wetboek) dinyatakan berlaku dan diberlakukan di Negeri
Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838.Di Indonesia berdasarkan pasal
131. I.S. (Indische Regeling) disusun Politik Hukum Pemerintah
Hindia Belanda dan berdasarkan S. 1847 No. 23 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) melalui pengumuman Gubernur
Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak
tanggal 1 Mei 1848 KUHPerdata dan KUHD diberlakukan di Hindia
Belanda meskipun hanya berlaku bagi golongan-golongan penduduk
tertentu saja yaitu Golongan Eropa dan Timur Asing.Sistematika
Hukum Perdata Menurut Ilmu Hukum (Doktrin):a. Hukum
Perorangan/Hukum Pribadi:Merupakan keseluruhan ketentuan norma
hukum mengenai subyek hukum atau orang pribadi.Hukum Perorangan
mengatur orang sebagai subyek hukum, siapa yang merupakan subyek
hukum, kecakapan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan
sipil, ketidak hadiran, nama dan tempat tinggal orang/pribadi
(subyek hukum) dllHukum Perorangan memuat peraturan-peraturan
tentang manusia sebagai subyek hukum, peraturan-peraturan perihal
kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak
sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi
kecakapan-kecakapan itu.b. Hukum Keluarga (Familie Recht):Hukum
yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan
kekeluargaan, yaitu : perkawinan serta hubungan dalam lapangan
hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antar orang tua
dan anak, perwalian dan pengampuan dsb.Hak dan kewajiban di bidang
hukum keluarga pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban yang tidak
dapat dinilai dengan uang, dan pada prinsipnya merupakan hubungan
hukum yang sifatnya kekal (abadi).Dalam KUHPerdata, hukum keluarga
tersebut diatur dalam Buku I, yang berjudul tentang orang.c. Hukum
Kekayaan (Vermogen Recht):Hukum yang mengatur hubungan antara orang
dengan harta kekayaan mereka atau mengatur mengenai hubungan hukum
yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan
uang.Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang
dimaksudkan adalah segala hak dan kewajiban orang itu, yang dapat
dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang sifatnya demikian,
lazimnya dapat dipindahtangankan kepada orang lain.Hukum kekayaan
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :1. Hukum Kekayaan
yang sifatnya Absolut (mutlak);Hukum kekayaan yang sifatnya absolut
menggambarkan hubungan antara orang dengan benda dan merupakan hak
kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan
dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang bermaksud mengganggu
gak kebendaan tersebut. Misalnya : Hak Milik.2. Hukum Kekayaan yang
sifatnya Relatif;Hukum kekayaan yang sifatnya relatif, lahir dari
perjanjian yang sifatnya relatif, artinya hanya dapat dipertahankan
terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat di
dalam perjanjian itu saja. Hukum kekayaan yang bersifat relatif ini
lazim disebut Hak Perorangan, yakni hak yang lahir dari perjanjian
yang mengatur hak-hak atau prestasi. Misalnya hak seorang penjual
atas harga penjualan.d. Hukum Waris (Erf Recht):Mengatur mengenai
harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Mengatur mengenai
beralihnya hak dan kewajiban pewaris di bidang kekayaan (hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang) kepada ahli
warisnya.Dengan demikian sebenarnya hukum waris merupakan bagian
dari hukum harta benda. Namun demikian hukum waris juga erat
kaitannya dengan hukum keluarga, oleh karena untuk mewaris ialah
mereka yang mempunyai hubungan darah (keluarga) dengan pewaris.
Hukum waris juga erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang sifatnya
relatif, yang lahir dari perjanjian, sehingga berdasarkan hal
tersebut maka dalam ilmu hukum terdapat kecenderungan pendapat yang
berpendirian bahwa sebaiknya hukum waris diatur tersendiri.Dalam
KUHPerdata, Hukum waris diatur dalam Buku II, yang berjudul tentang
Kebendaan.Sistematika Hukum Perdata Dalam KUH Perdata:a) Buku I
Tentang Orang (van Personen)b) Buku II Tentang Benda (van Zaken)c)
Buku III Tentang Perikatan (van Verbintenissen)d) Buku IV Tentang
Pembuktian dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring)Pendapat Ilmu
Hukum Tentang Sistimatika Hukum Perdata:1. Buku I KUHPerdata, pada
dasarnya tidak sesuai dengan materi yang diatur didalamnya karena
didalamnya tidak hanya mengatur mengenai orang sebagai subyek
hukum, melainkan juga mengatur mengenai hukum kekeluargaan.2. Judul
buku II KUHPerdata tentang kebendaan, tidak sesuai dengan materi
yang diatur di dalamnya, karena di dalam buku II tidak hanya
mengatur mengenai benda dan hak-hak kebendaan tapi juga mengatur
mengenai hukum waris.3. Alasan pembentuk UU, menempatkan hukum
Waris dalam Buku II tentang Benda, karena Pewarisan juga merupakan
salah satu cara memperoleh hak kebendaan.4. Tidaklah tepat mengatur
Hukum Pembuktian dalam Buku IVkarena hukum Pembuktian merupakan
hukum acara (hukum formil), sedangkan tujuan menyusun KUHPerdata
adalah untuk menghimpun Hukum Perdata materiil, dengan demikian
sebaiknya hukum pembuktian dikeluarkan dari sistimatika
KUHPerdata.Kedudukan Hukum Perdata Setelah Kemerdekaan:1) Pendapat
Ilmu HukumSebagaimana telah diuraikan di atas KUHPerdata (BW)
diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan Asas Konkordansi,
sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 131 jo 163 I.S. Setelah
Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan Pasal Peralihan yang
terdapat dalam UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950, KUHPerdata (BW)
dan KUHD (W.v.K), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disusun
UU yang baru, menurut UUD, dengan demikian maka KUHPerdata dan KUHD
tetap berlaku dalam masa kemerdekaan.Sehubungan dengan hal tersebut
diatas, dalam ilmu hukum terdapat beberapa pendapat tentang
berlakunya KUH Perdata di masa kemerdekaan, antara lain:a. Pendapat
Prof . Sahardjo, SHPokok-pokok Pemikirannya ialah sebagai berikut
:1. KUHPerdata (BW) merupakan hasil produk legislatif Belanda atas
hukum di Hindia Belanda sehingga banyak dipengaruhi oleh alam
pemikiran penjajah atas negara jajahannya2. KUHPerdata (BW)
dibentuk atas dasar pasal 131 jo 163 IS, yang bersifat
diskriminatif dengan membagi-bagi penduduk menjadi beberapa
golongan penduduk dan meletakkan golongan Indonesia Asli sebagai
golongan yang paling bawah3. Karena KUHPerdata dibuat berdasarkan
PRINSIP DISKRIMINATIF, sementara prinsip tsb tidak dikenal oleh
UUD45 maka KUH.PERDATA BUKANLAH merupakan suatu KITAB UNDANG-UNDANG
(BUKAN MERUPAKAN WETBOEK) melainkan hanya MERUPAKAN BUKU HUKUM
(MERUPAKAN RECHTSBOEK), yang isinya KUMPULAN HUKUM KEBIASAAN.
Dengan demikian kedudukan KUH.PERDATA BUKAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
melainkan merupakan HUKUM KEBIASAAN.4. Berdasarkan pada prinsip
pemikiran tersebut, dimana KUH Perdata merupakan kumpulan hukum
Kebiasaan maka selanjutnya DISERAHKAN KEPADA PERANAN HAKIM untuk
menilai ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata, apakah sesuai atau
tidak dengan alam kemerdekaan. Dalam hal hakim menilai tidak sesuai
maka hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpang dari
KUHPerdata. Adalah tugas hakim untuk menilai ketentuan-ketentuan di
dalam KUHPerdata, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di alam
kemerdekaan.b. Pendapat Prof . Mahadi, SHProf. Mahadi, SH, tidak
sependapat dengan pendapat DR.Sahardjo, yang menurunkan KUHPerdata
dari Wet Boek atau Kitab Undang-Undang menjadi Recht Boek atau Buku
Hukum yang isinya kumpulan hukum kebiasaan.Garis besar pendapat
Prof. Mahadi adalah sebagai berikut :1. KUHPerdata (BW) merupakan
produk Belanda, dalam mengatur tatanan hukum di Hindia Belanda yang
banyak dipengaruhi oleh alam pemikiran negara penjajah atas negara
jajahannya (berdasarkan pasal 131 jo 163 IS);2. KUHPerdata (BW)
merupakan produk yang didasarkan pada pasal 131 IS, yang sifatnya
diskriminatif, oleh karena itu mengandung ketentuan-ketentuan yang
tidak sesuai dengan alam kemerdekaan;3. Prof. Mahadi, SH, tidak
sependapat dengan pendapat Dr. Sahardjo, yang menurunkan KUHPerdata
dari Wet Boek atau Kitab Undang-Undang menjadi Recht Boek atau Buku
Hukum yang isinya kumpulan hukum kebiasaan;4. Karena ketentuan itu
dianggap berdiri sendiri, dan lepas dari ikatan kodifikasi maka
untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai pasal-pasal
tersebut, sesuai atau tidak dengan alam kemerdekaan dan
menyampingkannya jika dianggap tidak sesuai dengan alam
kemerdekaan.Prof. Sardjono, SH menjelaskan bahwa teori Prof.
Mahadi, SH, dapat dinamakan teori Sapu Lidi, dengan pengertian
bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dianggap lepas dari
ikatan kodifikasi yang dianggap sebagai pengikat pasal-pasal
didalamnya. Kodifikasi diartikan sebagai suatu pengikat, seperti
ikatan pada sapu lidi, yang mengikat lidi (jika lidi itu lepas dari
ikatannya maka berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat dikatakan
sebagai sapu). Dengan anggapan seperti itu, maka Prof. Mahadi, SH,
selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata
dianggap lepas dari ikatan kodifikasi, maka ketentuan atau
pasal-pasal tersebut, masing-masing dianggap berdiri sendiri, dan
tidak terikat dalam suatu sistem atau dalam suatu kodifikasi.
c. Pendapat DR . Mathilda Sumampuow, SHDr.Mathilda Sumampuow, SH
mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum mengejar 2 tujuan, yaitu
mengejar keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian
pendapat yang menyatakan KUHPerdata bukan merupakan UU, melainkan
hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan adalah kurang tepat,
karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu
KUHPerdata adalah suatu kitab UU, yang kedudukannya sama dengan UU
yang merupakan produk hukum nasional sesudah kemerdekaan Indonesia,
yang dibuat Presiden bersama-sama DPR.d. Pendapat Prof . Subekti,
SHDalam kenyataannya ilmu hukum pernah mempersoalkan bagaimanakah
kedudukan KUHPerdata yang merupakan produk hukum pada masa Hindia
Belanda, yang masih berlaku hingga sekarang. Apakah KUHPerdata
tersebut sama dengan produk hukum yang berbentuk Undang-Undang,
yang dikeluarkan pada masa kemerdekaan, yang dibuat oleh DPR
bekerjasama dengan Presiden ?KUHPerdata (BW) merupakan produk hukum
sebelum kemerdekaan atau produk pada masa pemeritah Hindia Belanda.
Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, KUHPerdata
diberlakukan di Negara Republik Indonesia, berdasarkan peraturan
peralihan Undang-Undang Dasar, yang pernah berlaku di Indonesia,
yang menunjukkan tetap berlakunya peraturan lama sebelumnya, selama
belum terbentuk peraturan perundang-undangan yang baru, sesuai
dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukum. Berdasarkan peraturan
peralihan yang ada pada tiap Undang-Undang Dasar tersebut maka
berlakulah KUHPerdata 1848, hingga sekarang.KUHPerdata (BW), dalam
perkembangannya juga telah tidak berlaku seutuhnya karena telah
dicabut dengan beberapa Undang-undang, antara lain UU NO. 5 tahun
1960 (UUPA), yang telah mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata yang
mengatur mengenai hipotik. Dengan dicabutnya Buku II KUHPerdata dan
ditetapkannya hukum adat menjadi dasar hukum tanah yang baru
(konsiderasi/berpendapat serta pasal 5 UUPA), maka diakhirilah
dualisme dalam hukum tanah di Indonesia, dengan demikian
tercapailah cita-cita unifikasi atau kesatuan hukum tanah di
Indonesia, yang sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.KUHPerdata
Buku I, juga telah dicabut oleh UU No.1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Dan pasal 66 UU Perkawinan pada intinya menentukan
bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubugnan dengan
perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan
peraturan-peraturan lain (ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata,
HOCI dll) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku
lagi sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan.Tujuan pencabutan
Buku I KUHPerdata, tidak jauh berbeda dengan pencabutan Buku
Indonesia, yakni dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi hukum
dibidang perkawinandi Indonesia. Untuk itu pembentuk UU menetapkan
berlakunya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua
warga negara.Dalam hal ini kiranya perlu kita berikan catatan atau
perhatian bahwa KUHPerdata (BW), yang merupakan produk hukum
pemerintah Belanda, ternyata telah dicabut dengan produk hukum
nasional, yang berbentuk UU, yakni dicabut dengan UU No. 5 tahun
1960 (UUPA) dan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Apakah makna
yang terkandung di dalam pencabutan KUHPerdata yang dilakukan
dengan Undang-Undang, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari
pencabutan tersebut?Mengenai hal ini menarik untuk dikemukakan dan
dikajipendapat Prof. R. Subekti, yang menyatakan bahwa dengan
dicabutnya KUHPerdata dengan produk hukum nasional, yang berbentuk
UU, maka hal ini secara implisit, pada hakekatnya merupakan
pengakuan dari Pemebntuk UU Nasional, bahwa KUHPerdata adalah
merupakan UU, dengan demikian kekuatan yang mengikatnya sama dengan
produk hukum nasional yang berbentuk UU yang dibuat oleh Presiden
dengan DPR. KUHPerdata adalah merupakan Kitab UU dan bukan
merupakan Buku Hukum yang isinya adalah kumpulan hukum kebiasaan,
sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo,
SH.Kedudukan Hukum Perdata Setelah Kemerdekaan:Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963:SEMA No. 3 tahun 1963, yang isinya
mencabut beberapa ketentuan KUHPerdata, antara lain ketentuan pasal
283 ayat 4, karena dinyatakan diskriminatif, dan karena beberapa
ketentuan lain, seperti:-pasal 108; -Pasal 1460;-Pasal 284 ayat 3;
-Pasal 1603 X ayat 1 & 2 dianggap tidak adil.-Pasal 1682;-Pasal
1579,-Pasal 1238;Pendapat Prof. Subekti, SH, sehubungan dengan SEMA
No.3 Tahun 1963 :SEMA pada hakekatnya ditujukan kepada para hakim,
untuk memberikan pedoman di dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini
hakim diberikan keleluasaan oleh MA, untuk menafsirkan pasal-pasal
yang disebutkan tadi, untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan,
guna memenuhi rasa keadilan. SEMA tersebut tidak mempunyai daya
kekuatan hukum untuk mencabut ketentuan pasal di dalam KUHPerdata,
bahkan hakim di dalam memutuskan perkara, bebas untuk mengikuti
atau tidak mengikuti anjuran yang diberikan oleh MA, berdasarkan
SEMA tersebut. Artinya jika hakim beranggapan bahwa ketentuan pasal
1460, 108 ataupun 110 adil untuk diterapkan, maka hakim tidak harus
mengikuti SEMA tersebut. Yurisprudensilah, yang nantinya dapat
mengenyampingkan ketentuan pasal di dalam KUHPerdata yaitu dalam
hal keputusan hakim yang mengikuti SEMA itu diikuti oleh
hakim-hakim yang lain, karena dianggap tepat dan adil.Sejarah dan
Sistematika KUH PerdataKeadaan Hukum Perdata Di IndonesiaHukum
Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik,
baik secara etnis maupun secara yuridis.Secara etnis dikatakan
bersifat pluralistis atau berbhineka karena hukum- hukum yang
berlaku bagi penduduk Indonesia, berbeda-beda dari masyarakat adat
yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya. Keadaan tersebut
ditambah dengan diberlakukannya Politik Hukum Belanda di Hindia
Belanda yang merupakan Landasan Politik Hukum Belanda atas tata
hukum di Hindia Belanda.Pasal 131 IS, secara garis besar menentukan
hal-hal sebagai berikut :a. Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu
juga Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus
diletakkan dalam kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi.b. Untuk
golongan Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di
Negeri Belanda (Asas Konkordansi).c. Untuk golongan Indonesia Asli
dan Timur Asing (Cina, Arab, dsb), jika ternyata kebutuhan
kemasyarakatan mereka menghendaki, hukum Eropa dapat dinyatakan
berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan
perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan untuk membuat suatu
peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan
aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dan boleh diadakan
penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan
kemasyarakat mereka.d. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing,
sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama
dengan golongan Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum
yang berlaku untuk golongan Eropa. Penundukkan diri ini boleh
dilakukan secara umum atau secara hanya mengenai perbuatan tertentu
saja.e. Sebelum hukum untuk golongan Indonesia Asli ditulis dalam
undang-undang, bagi mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang
berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat.Berdasarkan ketentuan
tersebut maka secara garis besar dapat ditarik beberapa pokok
pemikiran mengenai politik hukum Belanda yang meletakkan tatanan
hukum di Hindia Belanda sebagai berikut:1. Hukum Perdata dan Hukum
Dagang dll, dibuat dalam Kitab Undang-Undang yaitu DIKODIFIKASIKAN
dan untuk Gol. Eropa diberlakukan ASAS KONKORDANSI, yaitu hukum
yang beralku di Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa di Hindia
Belanda;2. Penduduk Hindia Belanda dibagi dalam golongan-golongan
penduduk dan bagi mereka berlaku sistem hukum yang berbeda-beda
(pasal 131 jo 163 I.S);3. Penggolongan penduduk dan sistem hukum
yang berlaku adalah sbb:1. Golongna Eropa : diberlakukan Hukum yang
berlaku di Belanda.2. Golongan Timur Asing Cina : KUHPerdata dan
KUHD diberlakukan bagi mereka dan sejak tahun 1925, bagi mereka
berlaku semua hukum privat yang berlaku bagi Golongan Eropa,
kecuali peraturan yang mengenai Catatan Sipil. Dimana bagi mereka
berlaku Lembaga tersendiri dan peraturan tersendiri, yaitu dalam
bagian IIS. 1917 : 129.3. Golongan Timur Asing lainnya (Arab,
India, dll), diberlakukan KUHPerdata dan KUHD, kecuali hukum
kekeluargaan dan Hukum Waris tetap berlaku hukum mereka sendiri.
Dalam bidang Hukum Waris, bagian mengenai pembuatan wasiat berlaku
juga bagi mereka.4. Golongan Indonesia Asli : diberlakukan Hukum
Adat.Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pada
zaman Hindia Belanda telah ada beberapa peraturan
perundang-perundangan yang dinyatakan berlaku bagi golongan
Indonesia, misalnya :1. S. 1879 No. 256, secara garis besar
menentukan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan,
seperti pasal 1601 1603 lama dari KUHPerdata dinyatakan berlaku
bagi golongan Indonesia asli;2. S.1939 No.49, menyatakan berlaku
bagi golongan Indonesia beberapa pasal KUHD, yaitu sebagian besar
dari hukum laut;3. S.1933 No. 74 mengenai Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen;Disamping ada peraturan yang secara khusus dibuat
bagi golongan Indonesia, ada pula peraturan yang berlaku bagi semua
golongan penduduk (semua warganegara), misalnya :1. S. 1933 No. 108
: Peraturan Umum tentang Koperasi;2. S. 1938 No. 523 : Ordonansi
Woeker (Lintah Darat);3. S. 1938 No. 98 : Ordonansi tentang
Pengangkutan di Udara.
Penundukan Diri Kepada Hukum Eropa:Perihal penundukan diri pada
Hukum Eropa diatur lebih lanjut dalam S. 1917 No. 12. Peraturan ini
mengenai 4 (empat) macam penundukan, yaitu :1. Penundukkan pada
seluruh Hukum Perdata Eropa;2. Penundukkan pada sebagian Hukum
Perdata Eropa, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta
benda saja (vermogenscrecht), seperti yang telah dinyatakan bagi
golongan Timur Asing bukan Tionghoa, misalnya Arab, India dsb;3.
Penundukkan diri untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja;4.
Penundukkan diri secara diam-diam. Menurut pasal 29, jika seseorang
dari golongan Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang
tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara
diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa.Subyek hukum adalah
pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.Dalam hukum perkataan Orang
(Persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum.Sekarang
ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warganegara maupun
orang asing dengan tidak memandang agama atau kepercayaannya adalah
subyek hukum.Dalam pandangan hukum modern, setiap orang/pribadi
secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh
umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk tuhan
Y.M.E.Tiap Persoon adalah subyek hukum dengan tidak memandang agama
dan kepercayaannya.Pasal 3 AB menyebutkan Sepanjang undang-undang
tidak menentukan sebaliknya maka Hukum Perdata dan Hukum Dagang
adalah sama bagi orang-orang asing maupun warga negara Belanda.
Manusia sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat
mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan
sebagainya.Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan
baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian
mulainya subyek hukum dalam KUHPerdata disebutkan dalam Pasal 2 KUH
Perdata, yang menentukan sebagai berikut:1. Anak yang ada dalam
kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan,
bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.2. Mati sewaktu
dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.
Ketentuan tersebut sangat penting artinya dalam hal warisan.
Misalnya dalam pasal 838 KUHPerdata ditentukan bahwa seseorang
hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris
meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi
ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewaris
meninggal dunia. Akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 2
KUHPerdata, seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah
dianggap ada (telah dilahirkan) dan karenanya ia telah dihitung
sebagai ahli waris dari Bapaknya. Akan tetapi bilamana kemudian
anak tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka ia
dianggap tidak pernah ada.Pentingnya Pasal 2 KUHPerdata tersebut
misalnya dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut :Seorang Bapak
pada tanggal 1 Januari 2005 meninggal dunia. Pada saat meninggal ia
mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya dalam keadaan
hamil (mengandung).Jika tidak ada ketentuan Pasal 2 tersebut maka
yang menjadi ahli waris, kalau Bapak yang meninggal dunia tersebut
tidak meninggalkan wasiat, hanyalah isterinya (jandanya) dan 3
(tiga) orang anaknya, masing-masing (seperempat) bagian dari Harta
Peninggalan Bapak tersebut.Sekalipun jika kemudian anak tersebut
lahir hidup pada tanggal 20 Januari 2005. ia tetap tidak dihitung
sebagai ahli waris karena pada saat Bapaknya meninggal ia belum
ada.Namun dengan adanya ketentuan Pasal 2 tersebut maka
mengakibatkan anak dalam kandungan tersebut turut dihitung sebagai
ahli waris, sehingga ahli waris seluruhnya berjumlah 5 (lima)
orang, masing-masing memperoleh 1/5 (seperlima) bagian dari Harta
Peninggalan Bapak tersebut..Sebagaimana telah sebelumnya bahwa
berakhirnya seseorang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan
kewajiban dalam hukum) adalah pada saat ia meninggal dunia. Artinya
selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai
kewenangan berhak.Pasal 3 KUHPerdata, menentukan :---Tiada suatu
hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala
hak perdata.Jadi Kematian Perdata yaitu suatu hukuman yang
menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi,
tidak dianut dalam hukum sekarang ini. Yang mungkin terjadi adalah
seseorang sebagai hukuman, dicabut sementara hak-haknya, misalnya
kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya
sebagai wali, haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata dan
sebagainya.Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung
hak dna kewajiban atau subyek hukum (echspersoonlijkheid), namun
tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum
(echtsbekwaamheid) atau di dalam hukum tidak semua orang
diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya
itu.Menurut ketentuan pasal 1329 KUHPerdata, setiap orang adalah
cakap untuk melakukan perbuatan hukum (membuat
perikatan-perikatan), kecuali jika ia oleh undnag-undang dinyatakan
tidak cakap.Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :1. Orang-orang yang
belum dewasa;2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan
(Curatele);3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang
dinyatakan pailit.(Pasal 1330 KUHPerdata)Jadi orang-orang yang
cakap melakuan perbuatan hukum (rechtsbekwaamhaid) adalah orang
dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu
peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
hukum tertentu.Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh
dibawah pengampuan (curatele) dalam melakukan perbuatan hukum
diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya
(curator).Menurut KUHPerdata, orang dikatakan belum dewasa adalah
seseorang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu),
kecuali ia sudah kawin sebelum usia tersebut. (Pasal 330
KUHPerdata)Jadi demikian menurut KUHPerdata seseorang dikatakan
dewasa, jika ia telah mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun
atau mereka yang telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 21
(dua puluh satu) tahun.Dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia dewasa.
Ada yang berpendapat bahwa usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu)
tahun seperti yang diatur dalam KUHPerdata, dan ada pula yang
berpendapat bahwa usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun
sebagaimana dapat ditafsirkan dari pasal 47 ayat 1 dan pasal 50
ayat 1 UU Perkawinan.Di dalam Undang-Undang terdapat
ketentuan-ketentuan yang secara khusus, memperbedakan antara
kecakapan-kecakapan seorang laki-laki dan seorang perempuan,
misalnya :1. Untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 29
KUHPerdata, seorang Perempuan harus berusia 15 tahun dan pria harus
berusia 18 tahun. (Menurut Pasal 7 ayat UU Perkawinan, Wanita harus
berusia 16 tahun dan Pria harus berusia 19 tahun).2. Untuk
melakukan pengakuan anak luar kawin. Seorang pria harus telah
berusia 18 (delapan belas) tahun dan seorang wanita tanpa batas
usia. (Pasal 282 KUHPerdata).Dari apa yang diuraikan di atas dapat
disimpulkan bahwa setiap orang adlaah subyek hukum
(rechtspersoonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban. Namun
tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan orang
yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (echtsbekwaamheid) tidak
selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
(rechtsbevoegheid).Dengan demikianechtsbewaamheidadalah syarat
umum, sedangkan hukumrechtbevoegheidadalah syarat khusus untuk
melakukan perbuatan hukum.Namun demikian Undang-Undang juga
mengatur beberapa perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang
yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun),misalnya :1.
Melangsungkan perkawinan (Pasal 29 KUHPerdata, Pasal 7 UU
Perkawinan), Pria 19 th, Wanita 16 th.2. Melakukan pengakuan anak
(Pasal 282 KUHPerdata), Pria 19 th, Wanita tanpa batas.3. Membuat
wasiat (Pasal 897 KUHPerdata), 18 th.4. Menjadi saksi (Pasal 1912
KUHPerdata), 15 th.BADAN HUKUMDalam lalu lintas hukum
ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia (orang/Natuurlijke
Persoon) bukan satu-satunya subyek hukum, tetapi masih ada subyek
hukum lain yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang
dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum
seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan
itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum
dengan perantaraan pengurusnya seperti misalnya mengadakan
perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam
perbuatan hukum lainnya di lapangan hukum harta kekayaan, dapat
digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Singkatnya,
diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau
Perkumpulan itu dinamakan Badan Hukum (Recht Persoon) yaitu orang
yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum tersebut misalnya Perseroan
Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan.Kriteria atau syarat yang harus
dipenuhi agar suatu badan atau perkumpulan dapat dikatakan sebagai
suatu badan hukum adalah :
a. Syarat materiil :1. Memiliki kekayaan yang terpisah;2.
Mempunyai tujuan bersama yang bersifat stabil;3. Mempunyai
organisasi yang teratur (adanya pengurus dari badan itu).b. Syarat
Formil : Adanya pengesahan dari Pemerintah.Untuk mengetahui hakekat
suatu badan hukum, di dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori yang
satu dengan yang lain saling berbeda-beda, yaitu:1. Teori
Fictie:Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara
saja. Badan hukum itu hanyalah fictie, yakni sesuatu yang
seseungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam
bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum
seperti manusia. Teori ini dikemukakan oleh von Savigny.. Teori
Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogens Theorie):Menurut teori ini
hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun kata
teori ini, ada kekayaan (vermogen) yang bukan kekayaan seseorang,
tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang
tidak ada pemiliknya dan terikat pada tujuan tertentu inilah yang
diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz dan
diikuti oleh van der Heijden.Teori Organ:Badan hukum menurut teori
ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak
bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil,
yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat
membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada
padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang
mempunyai panca indera dan sebagainya. Teori ini diajarkan oleh
Otto van Gierke.Teori Milik Bersama (Propriete Theorie):Menurut
teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak
dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan hukum adalah
kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang-orang yang berhimpun
tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang
dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu
konstruksi yuridis saja. Teori ini diajarkan oleh Olanial dan
Molengraff.Teori Kenyataan Yuridis:Menurut teori ini badan hukum
itu merupakan suatu realita, konkret, riil, walaupun tidak bisa
diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang
dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam
mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada
bidang hukumnya saja.Badan hukum dapat dibedakan atas :a.Badan
Hukum Publik, danb. Badan Hukum Privat.Di Indonesia kriteria yang
dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum
publik atau termasuk badan hukum privat ada 2 (dua) macam :1.
Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh
perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh
Pemerintah/Negara.2. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah
lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau
lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum
tersebut merupakan badan hukum publik. Tetapi kalau lapangan
pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu
termasuk badan hukum privat.
PENGANTAR HUKUM INDONESIARESUME HUKUM PERDATA
OLEH:YODIAN APRIDHAD1A014345
