HUKUM DAN POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh : Sudirman Simamora (087005059)

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara

Medan 2008

BAB I

PENDAHULUAN

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari

penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi

atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh

Prof Lili Rasyidi.1 Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki

akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran

positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk

politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan

aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika

hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial

yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung

pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan

hukum yang hidup.2

1 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. Pengantar Filsafat dan Teori Hukum. Cet. : VIII. PT. Citra Adtya Bakti. Bandung. 2001.

2 Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008

1

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat

adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum

dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang

berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan

dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya

sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang

berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak

positivistis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat

(adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan

masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan

Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian

pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di

Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan

hukum adat.3

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang

dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat

sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara

kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan

hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara

pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang

menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan ini dari sudut

pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan

3 Daniel S. Lev. Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. Cet : I. LP3S. Jakarta. 1990.

2

akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem

hukum Indonesia pada masa mendatang.

BAB II

PANDANGAN ALIRAN POSITIVIS TENTANG HUKUM

Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang

dikembangkan oleh filosof Perancis; August Comte (1798-1857) yang

berpendapat bahwa terdapat kepastian adanya hukum-hukum perkembangan

mengatur roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara

mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara.4 Untuk

memahami positivisme hukum tidak dapat diabaikan metodelogi positivis dalam

sains yang mengahruskan dilakukannya validasi dengan metode yang terbuka

atas setiap kalin atau proposisi yang diajukan. Karena itu bukti empirik adalah

syarat universal untuk diterimanya kebenaran dan tidak berdasarkan otoritas

tradisi atau suatu kitab suci. Menurut Fletcher5 Positivisme hukum mempunyai

pandangan yang sama tentang diterimanya validasi. Seperti halnya positivisme

sains yang tidak dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat

diverifikasi atau yang tidak dapat difalsifikasi, tetapi karena hukum itu ada karena

termuat dalam perundang-undangan apakah dipercaya atau tidak. Hukum harus

4 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Cet. : II. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. 2002.

5 Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt. Oxford University Press. New York. 1996.

3

dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan

memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat

dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum

itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat

dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus

dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus

mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi

dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya

dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas

yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Lebih jauh, pandangan dan pendapat dari mazhab positivisme ini dapat

ditelusuri dari pendapat dan pandangan dari para penganut terpenting dari

mazhab ini antara lain John Austin, seorang ahli hukum yang berkebangsaan

Inggris yang mewakili pandangan positivis dari kelompok penganut sistem

hukum Common Law dan Hans Kelsen, seorang ahli hukum yang

berkebangsaan Jerman yang mewakili pandangan positivis dari kelompok

penganut sistem hukum Eropa Kontinental.

Menurut John Austin (seperti dikutip Achmad Ali, hlm. 267)6, hukum

adalah perintah kaum yang berdaulat. Ilmu hukum berkaitan dengan hukum

positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas disebut

demikian. Pendapat Austin sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai

kedaulatan negara yang memiliki dua sisi yaitu sisi eksternal dalam bentuk

6 Ahmad Ali. Loc cit.

4

hukum internasional dan sisi internal dalam bentuk hukum positif. Kedaulatan

negara menuntut ketaatan dari penduduk warga negara. Lebih lanjut menurut

Austin, ketaatan ini berbeda dengan ketaatan seseorang karena ancaman

senjata. Ketaatan warga negara terhadap kedaulatan negara didasarkan pada

legitimasi. Menurut pandangan Austin, hukum sebagai suatu sistem yang logis,

tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum dipisahkan secara

tegas dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk.

Ada empat unsur hukum yaitu adanya perintah, sanksi, kewajiban dan

kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi ke empat unsur ini tidak dapat

dikatakan sebagai positive law.

Selanjutnya Lili Rasyidi menyimpulkan pokok-pokok ajaran Analytical

Jurisprudence dari Austin, yaitu7 :

1. Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilain baik dan buruk, sebab

peniliain tersebut berada di luar hukum;

2. Walau diakui adanya hukum moral yang berpengaruh terhadap masyarakat,

namun secara yuridis tidak penting bagi hukum.

3. Pandangannya bertolak belakang dengan baik penganut hukum alam

maupun mazhab sejarah;

4. Hakekat dari hukum adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah

dari yang berdaulat/penguasa.

5. Kedaulatan adalah hal di luar hukum, yaitu berada pada dunia politik atau

sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai

sesuatu yang telah ada dalam kenyataan;

7 Lili Rasyidi. Op cit. h. 59-60.

5

6. Ajaran Austin kurang/ tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup

dalam masyarakat.

Dari kalangan penganut sistem hukum Eropa Kontinental, Hans Kelsen

yang dikenal dengan ajaran hukum murninya selalu digolongkan sebagai

penganut aliran positivisme ini. Ada dua teori yang dikemukakan oleh Hans

Kelsen yang perlu diketengahkan. Pertama, ajarannya tentang hukum yang

bersifat murni dan kedua, berasal dari muridnya Adolf Merkl yaitu stufenbau des

recht yang mengutamakan tentang adanya hierarkis daripada perundang-

undangan. Inti ajaran hukum murni Hans Kelsen adalah bahwa hukum itu harus

dipisahkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan

sebagainya. Dengan demikian Kelsen tidak memberikan tempat bagi berlakunya

hukum alam. Hukum merupakan sollen yuridis semata-mata yang terlepas dari

das sein/ kenyataan sosial.

Sedangkan ajaran stufentheorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum

adalah suatu hierarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu

bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan

yang paling tinggi adalah grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis.

Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkrit daripada ketentuan yang lebih

tinggi. Ajaran murni tentang hukum adalah suatu teori tentang hukum yang

senyatanya dan tidak mempersoalkan hukum yang senyatanya itu, yaitu apakah

hukum yang senyatanya itu adil atau tidak adil.

6

Selanjutnya Prof. H. L. A. Hart seperti dikutip oleh Lili Rasyidi8,

menguraikan tentang ciri-ciri positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai

berikut :

1. Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (command of human

being);

2. Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak/ penting antara hukum (law)

dan moral atau hukum sebagaimana yang berlaku/ada dan hukum yang

sebenarnya;

3. Pengertian bahwa analisis konsepsi hukum adalah :

a. mempunyai arti penting,

b. harus dibedakan dari penyelidikan :

c. historis mengenai sebab-musabab dan sumber-sumber hukum,

d. sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya,

dan

e. penyelidikan hukum secara kritis atau penilain, baik yang berdasarkan

moral, tujuan sosial, fungsi hukum dan lain-lainnya.

4. Pengertian bahwa sitem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat

tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar/ tepat

biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan

hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan

sosial, politik dan ukuran-ukuran moral;

8 Lili Rasyidi. Op cit. h. 57.

7

5. Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau

dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan

argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.

Dengan demikian kita dapat pula mengatakan, karena negara adalah

ekspresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada didalam

masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang

diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mempunyai

tugas untuk mengatur dengan cara-cara umum untuk mengatasi problema-

problema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan

obyek proses pengambilan keputusan politik, yang dituangkan kedalam aturan-

aturan, yang secara formal diundangkan. Jadi dengan demikian hukum adalah

hasil resmi pembentukan keputusan politik.9

BAB III

POLITIK DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Dalam khasanah ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi politik pada

khususnya, politik pada dasarnya adalah sebuah konsep yang amat luas

cakupannya. Konsep ini pada pokoknya menerangkan tentang bagaimana

kekuasaan (power) dan sumber-sumbernya (resources of power) itu dialokasikan

dan disistribusikan dalam sebuah masyarakat. Proses ini tidak selalu terjadi

melulu atas dasar sebuah konsensus tetapi juga sering melalui kompetisi dan

9 Lili Rasyidi. Op cit. h. 39.

8

bahkan konflik atas dasar kombinasi pola “memperebutkan-mempertahankan” di

antara partisipan konflik yang dapat berwujud individu, kelompok, golongan, atau

lembaga. Di samping itu, konsep politik juga sangat terkait dengan beberapa

konsep kunci lainnya seperti otoritas (authority), legitimasi (legitimacy), dominasi

(domination), hegemoni (hegemony) dan kekuasaan paksa (coercive power).

Sumber-sumber kekuasaan yang dapat berbentuk posisi, jabatan,

pengaruh, uang, dan kekayaan itu, di masyarakat manapun, secara relatif selalu

bersifat terbatas. Ihwal inilah yang menyebabkan mengapa sejarah manusia

selalu ditandai oleh pertikaian yang berdimensi politik. Walaupun wilayah

pertikaian politik untuk memperebutkan (atau mempertahankan) sumber-sumber

kekuasan itu juga terjadi di masayarakat (civil society), sangat penting di sini

untuk dicatat bahwa negara (state) adalah pusat wilayah perebutan kekuasaan

yang paling sengit karena di sanalah sumber-sumber kekuasaan terpenting

untuk membuat keputusan publik itu terdapat.

Menurut ajaran trias politica yang di kemudian hari menjadi landasan

pokok negara moderen, terdapat tiga cabang kekuasaan negara penting yang

sama-sama telah kita kenal dengan baik itu : kekuasaan judisial, legislatif, dan

eksekutif. Masing-masing cabang kekuasaan itu memiliki otoritas dan secara

relatif memonopoli otoritas itu untuk menghasilkan (dan menggandakan)

kekuasaan yang spesifik. Walaupun demikian, itu tidak berarti ketiga institusi

pokok negara moderen itu tidak saling berinteraksi. Dalam beberapa keadaan,

bahkan ketiga institusi itu mengembangkan hubungan kekuasaan yang secara

inheren juga menyimpan prinsip saling ketergantungan.

9

Paradoks itu dapat dilihat di antaranya dalam ihwal hukum. Pada tempat

pertama, hukum adalah produk lembaga legislatif. Sebagai sebuah produk,

pembuatan hukum yang berupa undang-undang dan dalam keadaan tertentu

berupa konstitusi negara, selalu melibatkan proses-proses politik yang amat

kompleks. Melalui perdebatan parlemen, sebuah rancangan produk hukum

dibahas dalam sidang-sidang yang melibatkan elemen-elemen yang berbeda

dalam sebuah parlemen, yakni partai politik. Dengan kata lain, pada dasarnya

hukum yang paling dasar, yakni konstitusi negara dan undang-undang, adalah

sebuah produk politik dari partai-partai politik dominan dalam sebuah parlemen.

Memang, terdapat beberapa variasi tentang bagaimana sebuah produk hukum

itu diselesaikan oleh lembaga legislatif. Namun, secara umum, wilayah ini pada

pokoknya merupakan monopoli parlemen yang karena kewenangannya dalam

menghasilkan produk-produk hukum pokok mendapatkan namanya dengan

sebutan lembaga legislatif itu.

Ketika sebuah proses politik di parlemen itu berakhir dengan sebuah

produk hukum berupa undang-undang (yang pengaturan penetapannya menjadi

undang-undang di sebagian sistem politik membutuhkan persetujuan kepala

lembaga eksekutif dan di sebagian sistem lainnya tidak), maka segera setelah itu

hukum baru itu (tampak seperti “tiba-tiba”) menjadi sebuah aturan dasar yang

mengikat semua lembaga negara dan individu, tak terkecuali lembaga yang

menghasilkannya. Pengikatan diri secara penuh terhadap hukum yang berlaku

tanpa kecuali ini, dalam negara moderen dikenal dengan ajaran tentang

“supremasi hukum”. Ajaran ini pada dasarnya mendiktekan peneguhan atas nilai

10

dan praktik “persamaan di depan hukum” yang mengakibatkan sebuah produk

hukum, yang walaupun pada awalnya merupakan produk politik yang

menyertakan juga proses-proses kompetisi dan rivalitas atas sumber-sumber

kekuasaan, bersifat otonom (kadang bahkan “alien”) dan “self-evident” (mutlak

dengan sendirinya).

Dalam prinsip semacam inilah, dasar-dasar terpenting tentang gagasan

negara hukum itu diletakkan dalam negara moderen. Penegasan terhadap

gagasan negara hukum itu memiliki pesan tunggal yang amat jelas, yakni tidak

sebuah kekuasaan dapat memaksakan kehendak dan kepatuhan publik atas

kehendak itu tanpa dilandasi oleh hukum yang berlaku—yang proses pembuatan

dan penetapannyapun diatur oleh hukum yang telah dibuat sebelumnya, baik

dalam kedudukannya yang lebih tinggi maupun yang setara. Pada tempat inilah

prinsip “Rule of Law” ditegaskan untuk mencegah praktik terjadinya “Rule by

Law” yang kerap menjadi dasar dari tegaknya prinsip yang di negeri ini dalam

khasanah perbincangan para ahli hukum tatanegara sering disebut dengan

negara kekuasaan (machtsstaat) sebagai lawan dari negara hukum (rechtsstaat).

Hukum yang bersifat dasar dan mengikat semua pihak itu sesungguhnya

merupakan tulisan bahkan kertas belaka apabila tidak ditegakkan. Pada tempat

kedua inilah, di mana-mana, hukum membutuhkan lembaga “law enforcement”.

Dalam konteks inilah, lembaga eksekutif melalui aparatur khususnya

mengemban tanggung jawab utama untuk menegakkan apa yang diperintahkan

hukum untuk dilakukan atau tak dilakukan, untuk diindahkan atau dilarang.

Mengikuti ajaran Trias Politica, lembaga eksekutif karena itu kepadanya

11

diembankan kewajiban untuk memastikan hukum tak hanya menjadi tulisan atau

kertas belaka. Birokrasi penegak hukum yang utama dalam negara moderen

adalah polisi. Melalui proses evolusi yang panjang, dalam negara moderen yang

berasas negara hukum itu, lembaga kepolisian memiliki tugas yang paling pokok:

yakni penegakan hukum (law enforcement).

Tidak sebuah lembaga manapun dalam cabang eksekutif maupun kedua

cabang lainnya, yakni lembaga legislatif dan judisial, pada dasarnya memiliki

otoritas yang penuh untuk menegakkan hukum. Pikiran tersederhana dalam

prinsip “law enforcement” adalah pentingnya semua orang mematuhi hukum

guna terciptanya ketertiban sosial dan keamanan umum yang sering juga disebut

dengan istilah “social order and public safety”. Tegaknya kepatuhan orang pada

hukum, dalam ajaran ini, dipercaya sebagai dasar untuk menciptakan sebuah

kehidupan bersama yang memungkinkan pencapaian tujuan individual dan

kolektif berikut segala perbedaan yang menyertainya dapat dilakukan tanpa

dampak yang bersifat destruktif bagi kehidupan bersama yang berkelanjutan itu.

Masih mengikuti ajaran ini, tanpa aturan bersama yang dipatuhi oleh publik,

masyarakat akan menghasilkan anarki yang pada ujung-ujungnya akan

menciptakan kehidupan bersama yang hancur dan atau menghancurkan.

Dalam mana telah terjadi, atau sekurang-kurangnya patut diduga sebagai

berkemungkinan telah terjadi, pelanggaran hukum, polisi berkewajiban

melakukan serangkaian tindakan: mulai dari penyelidikan, penyidikan,

pemeriksaan saksi dan atau pencarian bukti hingga pemberkasan. Mandat ini

bersifat otonom dan penuh. Artinya, walaupun berada di wilayah jurisdiksi

12

lembaga eksekutif, dan bukan, dan tidak pernah, dan tidak akan pernah, berada

di bawah kedua cabang kekuasaan legislatif dan judisial, lembaga kepolisian

tidak tunduk dan atau berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif dalam

melakukan fungsi penegakan hukum selain dari hukum itu sendiri. Walaupun

mungkin tampak mengandung paradoks, beginilah memang sesungguhnya

ajaran negara hukum yang sejati. Pengaruh kekuasaan eksekutif atas kewajiban

menegakkan hukum yang kewenangannya diberikan pada lembaga kepolisian

tidak lain dan tidak ada yang lain selain menegakkan hukum itu sendiri.

Fungsi universal lainnya yang melekat pada lembaga kepolisian dalam

kerangka penegakkan hukum demi terjadinya “social order dan public safety”—

yang di Indonesia sering secara awam diringkas menjadi “ketertiban umum” itu

(atau dalam terminologi Polri sering juga disebut dengan Kamtibmas)—adalah

menjalankan fungsi-fungsi patroli (patroling), pengaturan lalu lintas (traffic), dan

penyelidikan kejahatan (crime investigation). Hanya setelah paruh kedua abad

yang lalu saja, lembaga kepolisian di banyak negara menambahkan juga fungsi

antihuru-hara. Apa yang saya hendak katakan di sini tidak lain adalah, semua

fungsi itu dilekatkan pada lembaga kepolisian untuk tujuan penciptaan tertib

sosial dan keamanan publik.

Dalam tema yang serupa, lembaga eksekutif juga mengemban amanat

sebagai lembaga penuntut perkara hukum ketika telah terjadi pelanggaran yang

telah dikuatkan oleh bukti dan saksi yang oleh hukum dinyatakan sebagai telah

memenuhi syarat bagi dilakukannya penuntutan. Lembaga kejaksaan adalah

aparatus birokrasi penegak hukum yang berada di bawah jurisdiksi kekuasaan

13

eksekutif. Sama dengan prinsip otonomi dan sifat yang penuh yang dimilki

lembaga kepolisian itu, mandat lembaga kejaksaan tidak berkurang atau dapat

dikurangkan oleh kenyataan bahwa lembaga ini berada di bawah jurisdiksi

lembaga eksekutif. Sebagai penegasan tambahan, pengaruh lembaga eksekutif

pada lembaga kejaksaan tidak lain dan tidak ada yang lain selain melakukan

penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang dan

lembaga itu.

Cabang kekuasaan judisial yang meliputi otoritas penyelenggara sistem

peradilan dan di beberapa negara juga merangkap sebagai lembaga penilai

undang-undang dan atau peraturan di bawahnya (judicial reviewer) serta

mahkamah penyelesai sengketa konstitusional, adalah satu cabang kekuasan

dalam negara hukum yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan akhir

atas perkara hukum melalui sebuah sistem persidangan yang bertingkat. Cara

bekerja lembaga ini adalah memutus perkara hukum (atau konstitusi)

berdasarkan bunyi pasal-pasal hukum yang berlaku, dan, bila mana diperlukan,

atas keyakinan hukum para hakimnya. Dalam jargon dan retorika hukum,

lembaga ini sering juga disebut sebagai lembaga pemutus keadilan. Walaupun

sebagai lembaga ia bersifat otonom, para hakim agungnya (begitulah mereka

sering disebut) dipilih dan diangkat melalui proses politik jua. Sekurang-

kurangnya, proses itu melalui pembahasan di cabang kekuasaan lainnya:

lembaga legislatif dan atau lembaga eksekutif. Inilah gambaran paradoks yang di

bagian awal tulisan ini telah saya singgung. Di satu pihak, mereka adalah

lembaga yang memiliki otonomi dalam otoritas mereka masing-masing, di pihak

14

lain mereka saling mempengaruhi melalui proses politik. Itulah potret hukum

yang dalam satu sisinya digambarkan sebagai bersifat objekltif (karena sifatnya

yang mengikat semua pihak) dan di sisi yang lain ia tidak terisolasi oleh proses

politik yang dalam hasrat intinya berbicara tentang kekuasaan: tentang siapa

mendapat apa, berapa banyak, di mana, dan kapan.

Keadilan adalah sebuah tema lain yang tidak kurang absorbnya. Sebagai

konsep, keadilan memiliki dimensi yang ragam: teologi, filsafat, hukum, sosial,

politik, ekonomi, budaya. Dalam konteks hukum, berkembang kepercayaan yang

sesungguhnya agak berbau mitos, dan sering kali juga sedikit menyesatkan.

Dalam bayangan banyak orang di negeri ini, keadilan adalah sebuah konsep dan

praktik yang sepenuh self-evident dalam wilayah hukum berikut seluruh

instrumen, atribut, simbol dan asesorisnya. Dalam kenyataan yang

sesungguhnya, sekurang-kurangnya dalam perspektif sosiologi politik dan

sosiologi hukum, ajaran tentang keadilan yang dipuja dalam hukum itu

mengandung banyak masalah. Apa itu keadilan?; Siapa yang mendefinisikan

sesuatu sebagai adil atau tidak?; keadilan menurut perspektif ruang dan waktu

yang mana? Itu semua adalah sebagian pertanyaan dasar yang sangat rumit

penjelasannya.

Dalam ajaran hukum positif, dalam praktiknya hukum sesungguhnya

bergumul dengan tema kepastian hukum, bukan keadilan hukum. Keadilan

hukum adalah sesuatu yang dominan dalam perbincangan tentang filsafat

hukum dan politik hukum. Tema-tema ini dibahas sebagai wacana akademik

oleh para sarjana hukum di kelas-kelas di perguruan tinggi. Para praktisi hukum

15

yang meliputi polisi, jaksa, hakim, dan para penasihat dan pembela hukum,

bergumul dengan apa yang tertulis dalam kitab undang-undang, bukan pada

prinsip-prinsip abstrak yang memenuhi buku-buku teks pengajaran hukum dan

ilmu hukum. Dengan kata lain, para praktisi hukum sangat terikat dengan apa

yang ditulis dalam hukum positif, bukan dalam hukum yang diiedealkan oleh para

sarjana dan ilmuwan hukum lainnya. Dalam ajaran hukum positif, sangat jelas

apa yang dianggap hukum dan bukan. Yang disebut pertama selalu terdapat

dalam undang-undangan dan peraturan lainnya, sekurang-kurangnya termaktub

di dalamnya secara implisit. Apa yang tidak tertulis dalam undang-undang,

bukanlah hukum positif betapapun itu dipercaya sebagai harus dan atau ideal

dan atau adil oleh banyak orang. Karena itu menilai sebuah keputusan hukum

sebagai adil atau tidak adalah sebuah pekerjaan yang mungkin berguna bagi

banyak orang termasuk ahli hukum, ahli ilmu politik, atau bahkan para politisi,

tetapi tidak untuk para praktisi hukum yang bekerja dalam kerangka ajaran

hukum positif.

Dalam perbincangan yang sedikit berbeda, tema tentang “rasa keadilan

masyarakat” yang diangkat dalam seminar adalah sebuah konsep penuh makna

subjektif yang definisi dan elemen yang dilekatkan kepadanya sangat

bergantung pada wacana yang saling berkompetisi. Sebagai sebuah wacana

(teoretik atau sosial), keadilan atau rasa keadilan masyarakat itu sangat

bergantung pada kepentingan, teori, atau perspektif mereka yang mendefinisikan

ihwal itu. Belum lagi, definisi tentang “masyarakat”, atau “rakyat” itu juga memiliki

wacananya sendiri. Dengan kata lain, tema “keadilan”, “rasa keadilan”, “rasa

16

keadilan masyarakat” adalah sebuah konstruksi sosial yang di dalamnya juga

menyertakan proses-proses politik dan akumulasi pengetahuan yang sangat

berimplikasi pada kekuasaan dan relasi kompleks di antara elemen-elemen yang

membentuk struktur kekuasaan. Karena itu, perbincangan tentang “rasa keadilan

masyarakat dalam hukum” adalah sebuah perbincangan politik betapapun itu

berselimutkan teori dan perspektif yang dikemas dan diajukan sebagai naskah

akademis.

Dalam pemikiran seperti itulah, perbincangan tentang hukum sungguh

memang tak dapat dipisahkan dari perbincangan tentang politik dan

kekuasaan10. Sebagai sebuah produk politik, hukum adalah sebuh naskah yang

yang di dalamnya mengandung pemihakan nilai. Ia tidak dan tidak pernah netral

dari nilai atau sejumlah nilai tertentu. Begitu pula, ketika naskah itu

diimplementasikan dalam sebuah ruang sosial oleh birokrasi penegak hukum.

“Ketertiban sosial dan keselamatan publik” yang menjadi dasar pokok dalam

penegakan hukum juga mengandung pemihakan pada nilai-nilai tertentu.

Dengan kata lain, selalu ada rasionalitas tertentu dalam hukum dan

penegakannya. Penentuan prioritas dalam penegakan hukum oleh lembaga

kepolisian karena keterbatasan anggaran dan jumlah personel misalnya, adalah

sebuah contoh dari hadirnya proses seleksi atas sejumlah nilai. Pengutamaan

penyelesaian perkara kasasi tentang perceraian di lembaga mahkamah agung,

sebagai misal yang lain, adalah contoh tentang tak terisolasinya lembaga hukum

dari pemihakan akan nilai-nilai tertentu.

10 Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

17

Sebagai sebuah wacana sosial dan politik, rasa keadilan masyarakat itu

secara spesifik sekurang-kurangnya merujuk pada tiga hal yang berbeda. Yang

pertama berhubungan dengan substansi hukum. Ihwal ini berhubungan dengan

pertanyaan tentang mengapa ada larangan atau perintah hukum untuk sesuatu

dan tidak untuk yang lain. Contoh tentang hadirnya larangan impor pakaian

bekas dan tidak hadirnya larangan truk bekas adalah sebuah ilustrasi yang

memperlihatkan kecenderungan itu. Mengapa pada kasus yang pertama

berkembang argumentasi semisal perlindungan industri garmen dalam negeri

dan argumentasi kesehatan publik yang terkait dengan SARS? Sebaliknya,

mengpa pada kasus yang kedua argumentasi perlindungan indusrtri otomotif dan

atau perlindungan keselamatan publik di jalan raya tak muncul?

Yang kedua berhubungan dengan implementasi hukum. Ihwal ini

berhubungan dengan pertanyaan tentang mengapa sebuah ketentuan hukum

pada kasus tertentu diindahkan dan kasus sama yang lain ihwal itu tak

dikerjakan. Pemberlakuan tahanan rumah selama pemeriksaan pada kasus

tindak pidana korupsi tertentu dan tidak pada kasus yang lain adalah salah satu

contoh yang kerap dipakai untuk memperlihatkan betapa absurdnya tema

tentang keadilan hukum itu. Contoh yang mirip juga dapat ditemukan pada kasus

di mana pelaku white colar crime cenderung mendapat perlakuan yang berbeda

dengan pelaku blue colar crime selama pemeriksaan hingga semasa terhukum

berada dalam lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga berhubungan

perbandingan relatif tentang sebuah keputusan hukum. Ihwal ini berhubungan

dengan rasa keadilan numerik dalam persepsi publik. Sebagai misal, mengapa

18

putusan pengadilan pada kasus perampokan dan atau pencurian, sebutlah yang

bernilai 50 juta rupiah, cenderung berakhir dengan putusan hakim yang lebih

berat ketimbang pencurian uang negara yang bernilai milyaran rupiah. Contoh-

contoh serupa dapat saja ditemukan untuk menghasilkan daftar yang lebih

panjang. Intinya, rasa keadilan hukum itu berhubungan penilaian publik atas

prinsip-prinsip kesetaraan (equality) dalam perlakuan (treatment), kesempatan

(opportunity) dan akses (access). Tema umumnya berhubungan dengan

terjadinya pembedaan ketiga prinsip itu atas dasar status dan klas sosial,

kepercayaan politik dan ideologi.

Perbincangan tentang hukum dan politik adalah sebuah tema yang

walaupun saling berkait namun memiliki dimensi yang amat kompleks.

Ketidaksederhanan hubungan di antara keduanya justru terletak pada

berkembangnya kepercayaan bahwa kedua wilayah itu semestinya tidak

bercampur meskipun dalam kenyataan sejarahnya sungguh memang selalu dan

akan selalu demikian. Pemilihan tentang siapa yang menjadi orang nomor satu di

lembaga kepolisian atau kejaksaan misalnya, selalu mengundang pertanyaan

politik. Jawabannya amat jelas, kedua lembaga ini sangat penting perannya

dalam menentukan adakah sebuah produk hukum itu akan berhenti sekedar

sebagai naskah hukum atau menjadi sebuah hukum yang hidup. Hanya dalam

lingkungan pemerintahan yang relatif bersih sajalah proses penentuan kedua

jabatan puncak itu secara relatif dapat dijauhkan dari pertimbangan politik yang

berorientasi pada kekuasaan.

19

Karena itu, projek yang bertujuan meminimalisasikan politik dari wilayah

hukum akan sangat bergantung pada ihwal lainnya seperti usaha untuk

menciptakan sistem politik dan hukum yang lebih tansparan dan akuntabel.

Dengan cara itu kekuasaan akan lebih mudah untuk dikontrol pemanfaatannya.

BAB IV

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Peranan Struktur dan Infrastruktur Politik

Menurut Daniel S. Lev11, yang paling menentukan dalam proses hukum

adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit

banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara,

tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi

politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.12

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak

diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya

seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama,

yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah

masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka

untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu

11 Daniel S. Lev. Op cit. 12 Daniel S. Lev. Op cit.

20

dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam

masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi

hukumnya sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang

hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga

(institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum

dalam kenyataan.13

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi

masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya

suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan

diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup

kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan

perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin

nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik

yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam

institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo14 berpendapat

bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi

kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya,

sesuai dengan pemegang kekuasaan. Dalam proses pembentukan peraturan

hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi

13 Mieke Komar, et al., Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM. Alumni. Bandung. 1999.

14 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cet. : 27. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.

21

politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan

otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa

diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik

hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-

kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh

kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam

struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur

politik adalah seperti : partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-

lain. Dengan demikian dapatlah disimpilkan bahwa pembentukan produk hukum

adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi

negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum

yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan

hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat

dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum

yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional

dan tradisional.15 Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat,

pengaruh aliran poisitvis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan

hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma

di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-

15 Lili Rasyidi. Op cit. h. 181.

22

undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang

yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi

ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks

and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945)

setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945

mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan

dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-

batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan

fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang

demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan

setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan

tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi

masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap

warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik

dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap

institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui

pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah

Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya

dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

B. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum

23

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik,

terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan

mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik.

Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui

keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang

menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan,

kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga

swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan

adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 :

”Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.

Kenyataan di atas menunjukan bahwa pengarh masyarakat dalam

mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang

begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi

disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di

bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa

perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-

undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini,

mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter

Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master

24

pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal

hidup mati.16

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan

masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan

hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak

terpenuhi atau terganggu Karena rasa ketidakadilan dan terganggunya

ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang

semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui

suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi

tuntutan masyarakat tersebut.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi

perhatian para lawmaker adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter

Lippmann, yaitu :”Kalu opini umum sampai mendomonasi pemerintah, maka

disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini

menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan

kemampuan untuk memerintah. Karena itu perlu menjadi catatan bagi para

pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok

masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini

publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Disnilah

peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada

dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas

16 Walter Lippman. Filsafat Publik. Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Publik Philosophy. oleh A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. 1999.

25

rakyat, dan memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan

kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

C. Sistem Politik Indonesia

Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan hukum di

Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik

mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga

negara dan bagaimana meknaisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga

negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang

terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait

dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip

konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling

mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya

sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur

utama, yaitu pemisahan kekuasaan  - check and balances - prinsip due process

of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional

mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara

bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat

yang diberikan konstitusi.

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik

dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur

26

politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan

transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil,

saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme

yang disepakati bersama.

Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang

berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam

kerangka paradigmatik yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum

sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan -

sebagaimana yang dianut aliran positivis - mengakomodir segala kepentingan

dari berbagai lapirsan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum

oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang

ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang

memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam

perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan

pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar

norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan

merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat

negara (institusi) tersebut untuk mebatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya

dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik,

kepentingan-kentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap

menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalui mengontrol dan melahirkan

27

hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan

perundangan-undangan yang baru.

BAB V

KESIMPULAN

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran

yang dominan dalam kenyataanya tentang pengertian apa yang dipahami

sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya

hukum. Dari uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang

dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat

dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum

itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau

yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam

perkembagan sistem hukum Indonesia ke depan. Adapun nilai-nilai moral dan

etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat

hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui

perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baru.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan bentuknya yang

pada umumnya tidak tertulis, yang sifatnya religio magis, komun, kontan dan

konkrit (visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh

28

paham positivis. Menurut Penulis, berbagai masalah kekecewaan pada

penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya

diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta

proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cet. I, Konstitusi Press, 2005.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Fletcher, George P, Basic Concepts of Legal Thougt, Oxford University Press, New York, 1996.

Komar, Mieke, at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, Alumni, Bandung, 1999.

Lev, Daniel S., Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.

Lippman, Walter. Filsafat Publik, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul ” The Publik Philosophy, oleh A. Rahman Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999.

29

Muhammad, Bushar, Asas_Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Cet. ke 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Nasution, Bismar, Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, PT Citra Adtya Bakti, Bandung 2001.

Salman, Otje, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

30