Download doc - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/... · Web viewBAB I. DASAR HaKI. PENGERTIAN. Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau

BAB IDASAR HaKI

A. PENGERTIAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HaKI’

adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights

(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu

produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari

suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copy rights)

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:

Paten;

Desain Industri (Industrial designs);

Merek;

Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair

competition);

Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit);

Rahasia dagang (trade secret);

Di Indonesia badan yang berwenang dalam mengurusi HaKI adalah

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia RI.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut

Ditjen HaKI mempunyai tugas menyelenggarakan tugas departemen di bidang

HaKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan

Menteri.

Ditjen HaKI mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis di bidang HaKI;

b. Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan, dan penyiapan

standar di bidang HaKI;

c. Pelayanan Teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Direktorat Jenderal HaKI.

Di dalam organisasi Direktorat Jenderal HaKI terdapat susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, tata letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia

Dagang;

c. Direktorat Paten;

d. Direktorat Merek;

e. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;

f. Direktorat Teknologi Informasi;

Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade

Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement

Astablishing the World Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia). Salah satu bagian terpenting darti persetujuan WTO adalah

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including

Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs, pemerintah

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang

HaKI, yaitu :

a. Paris Convention for the protection of Industrial Property and

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization,

dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24

Tahun 1979;

b. Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulation under the

PTC, dengan Keppres NO. 16 Tahun 1997;

c. Trademark Law Treaty(TML) dengan Keppres No. 17 Tahun

1997;

d. Bern Convention for the Protection of Literaty and Artistic

Works dengan Keppres No. 18 tahun 1997;

e. WIPO copyrights treadty (WCT) dengan Keppres No. 19

tahun 1997;

Di dalam dunia internasional terdapat suatu badan yang khusus mengurusi

masalah HaKI yaitu suatu badan dari PBB yang disebut WIPO (WORLD

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS). Indonesia merupakan salah

satu anggota dari badan tersebut dan telah diratifikasikan dalam Paris Convention

for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the world

Intellectual Property Organization, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Memasuki millenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang

sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional

maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket persetujuan WTO di

tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HaKI diseluruh

dunia. Dengan demikian saat ini permasalahan HaKI tidak dapat dilepaskan dari

perdagangan dan investasi. Pentingnya HaKI dalam pembangunan ekonomi

dalam perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi

yang berdasar ilmu pengetahuan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai HaKI di Indonesia diatur dengan undang-undang

Hak Cipta no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara

lain atas hak cipta program atau piranti lunak computer, buku pedoman

penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku (sejenis)

lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai

Perlindungan Hak Cipta, peerlindungan ini juga mencakup :

Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau

piranti lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya.

Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di

Amerika Serikat, atau

Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau

berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh

dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan

hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau mayoritas

dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga

Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika

Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu;

Program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program

atau piranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali

diterbitkan di Amerika Serikat.

Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software,

Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation

adalah perusahaan-perusahaan pencipta program ataupiranti lunak computer

untuk computer pribadi (PC) terkemuka didunia, dan juga adalah badan hukum

Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu

program atau piranti lunak computer, buku-buku pedoman penggunaan

programataupiranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan

perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh UNDANG-UNDANG HAK

CIPTA INDONESIA.

Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain

maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja

dan tanpa hak memproduksi, meniruataumenyalin, menerbitkan ataumenyiarkan,

memperdagangkanataumengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak

lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan)

maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana

sebagai berikut,

KETENTUAN PIDANA

PASAL 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta

rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20,

atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus

lima puluh juta rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal

24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus

lima puluh juta rupiah).


25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta

rupiah).


27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta

rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling

banyak Rp. 1.500.000.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Disamping itu, anda danatauatau perusahaan anda juga dapat dikenakan

gugatan perdata dari pemegang atau pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut ganti

rugi dan atau memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan tersebut

dan memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan pelanggaran-

pelanggaran itu.

BAB II

HaKI DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi tidak dapat lepas

dari keberadaan HaKI. Secara umum HaKI adalah perlindungan hukum yang

berupa hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya

yang lahir dari suatu proses kreatif pencipta atau penemunya. Cyberspace yang

ditopang oleh dua unsure utama, computer dan informasi, secara langsung

bersentuhan dengan obyek-obyek pengaturan dalam HaKI, yaitu cipta, paten,

merek, desain industri, rahasia dagang dan tata letak sirkit terpadu. HaKI

mendapatakan sorotan khusus karena hak tersebut dapat disalahgunakan dengan

jauh lebih mudah dalam kaitannya dengan fenomena konvergensi teknologi

informasi yang terjadi. Tanpa perlindungan, obyek yang sangat bernilai tinggi ini

dapat menjadi tidak berarti apa-apa, ketika si pencipta atau penemu tidak

mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama proses

penciptaan ketika orang lain justru yang memperoleh manfaat ekonomis dari

karyanya. Di Indonesia pelanggaran HaKI sudah dalam taraf yang sangat

memalukan. Indonesia mendudki peringkat ketiga terbesar dunia setelah Ukraine

dan China dalam soal pembajakan software. Berikut merupakan table perkiraan

kerugian industri AS akibat pembajakan hak cipta di seluruh dunia pada tahun

2004.

Perkiraan kerugian industri AS akibat pembajakan hak ciptadi seluruh dunia pada 2004 (US$ juta)

Negara Film Musik rekaman SoftwareKerugian persen Kerugian persen Kerugian persen

Pakistan 12.0 NA 70.0 100 persen 9.0 83

persen

Russia 275.0 80 persen 11.9 66

persen 751.0 87 persen

Ukraine 45.0 90 persen 115.0 65


Argentina 30.0 45 persen 41.5 55


Brazil 120.0 30 persen 343.5 52



Bulgaria 4.0 35 persen 6.5 75


Chile 2.0 40 persen 24.8 50


Colombia 40.0 75 persen 51.6 71


Dominika 2.0 20 persen 10.3 75


Mesir NA NA 7.5 40 persen 35.0 68

persen

India 80.0 60 persen 67.3 50


Indonesia 32.0 92 persen 27.6 80


Kuwait 12.0 95 persen 8.0 65


Lebanon 10.0 80 persen 3.0 70


China 280.0 95 persen 202.9 85


Filippina 33.0 85 persen 20.0 40


Korsel 40.0 20 persen 2.3 16


Thailand 30.0 60 persen 24.9 45


Belarus NA NA 26.0 71 persen NA NA

Bolivia 2.0 NA 16.0 90 persen 7.0 78

persen

Ecuador NA NA 20.0 95 persen 7.0 69

persen

Hungary 20.0 35 persen 11.5 38


Israel 30.0 40 persen 34.0 40


Italia 160.0 15 persen 45.0 23


Kazakhstan NA NA 23.0 68 persen NA NA

Latvia NA NA 12.0 85 persen 9.0 58

persen

Lithuania 1.5 65 persen 15.0 80


Malaysia 36.0 50 persen 55.5 52


Meksiko 140.0 70 persen 326.0 60


Selandia Baru 10.0 8 persen NA NA 12.0 22

persen

Peru 4.0 75 persen 68.0 98



Polandia 30.0 35 persen 36.0 37


Romania 8.0 55 persen 18.0 78


Saudi Arabia 20.0 40 persen 15.0 35


Serbia and Montenegro NA 85 persen 12.0 80

persen NA NA

Taiwan 40.0 40 persen 49.4 36


Tajikistan NA NA 5.0 81 persen NA NA

Turki 50.0 45 persen 15.0 70


Turkmenistan NA NA 7.0 85 persen NA NA

Uzbekistan NA NA 31.0 81 persen NA NA

Venezuela 25.0 NA 31.0 80 persen 36.0 75

persen

Setelah melihat table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat

pembajakan yang terjadi di Indonesia dalam bidang computer sungguh sangat

memprihatinkan. Sekitar lebih dari 90% program yang digunakan di Indonesia

merupakan program yang disalin secara ilegal. Dampak dari pembajakan tersebut

menurunkan citra dunia Teknologi Informasi Indonesia pada umumnya. Hal ini

menurunkan tingkat kepercayaan para investor, dan bahkan juga menurunkan

tingkat kepercayaan calon pengguna tenaga TI Indonesia. Pada saat ini bisa

dikatakan tenaga TI Indonesia belum dapat dipercaya oleh pihak Internasional, hal

ini tidak terlepas dari citra buruk akibat pembajakan ini. Yang lebih memprihatinkan

lagi dikarenakan Indonesia merupakan Negara Asia pertama yang ikut

menandatangani Perjanjian “Internet Treaty” di Tahun 1997. Tapi Indonesia justru

masuk peringkat tiga besar dunia setelah Vietnam dan Cina, sebagai Negara paling

getol membajak software berdasarkan laporan BSA (Bussiness Software Alliance).

Suburnya pembajakan software di Indonesia disebabkan karena masyarakatnya

masih belum siap menerima HaKI, selain itu pembajakan software sepertinya sudah

menjadi hal yang biasa sekali di negeri kita dan umumnya dilakukan tanpa merasa

bersalah. Bukan apa-apa, di satu sisi hal ini disebabkan karena masih minimnya

kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak dan kekayaan intelektual yang terdapat

pada setiap software yang digunakan. Di sisi lain, harga-harga software propriatery

tersebut bisa dikatakan diluar jangkauan kebanyakan pengguna di indonesia. Berikut

adalah daftar harga software asli dari Microsoft:

01. CD Original Windows® 98 Second Edition US$75

02. CD Original Windows® Millennium Edition US$75

03. CD Original Windows® XP Home Edition US$75

04. CD Original Windows® 2000 Professional 1-2CPU US$175

05. CD Original Windows® XP Professional US$175

06. CD Original Windows® 2000 Server 1-4CPU for 5 CALs US$750

07. CD Original Office 2000 SBE Edition (includes MS Word, MS Excel, MS

Outlook, MS Publisher,Small Business Tools) US$210

08. CD Original Office XP Small Business Win32 English (includes MS Word,

MS

Excel, MS Outlook, MS Publisher) US$200.

Harga di atas tentunya sangat jauh jika dibandingkan dengan cd bajakan

yang ada di Indonesia. Bagi kita pun, rasanya seperti sudah sangat biasa kita

menemukan betapa sofware-software tersebut ataupun dalam bentuk collection yang

dijual hanya dengan harga yang berkisar antara lima hingga beberapa puluh ribu

rupiah di toko-toko komputer, ataupun perlengkapan aksesorisnya.

Permasalahan yang cukup menggelitik adalah kenyataan bahwa penggunaan

software bajakan ini tidak hanya melingkupi publik secara umum saja, namun pula

mencakup kalangan korporat, pemerintahan, atau bahkan para penegak hukumnya

sendiri pun bisa dikatakan belum bisa benar-benar dikatakan bersih dari penggunaan

software bajakan. Proses pemberantasannya barangkali akan mengalami banyak

hambatan, contoh saja spot yang muncul di sebuah milis yang barangkali

memperlihatkan bagaimana ironisnya :

“Suka liat acara buser dan sejenisnya nggak?, kan sering kelihatan tuh di

kantor polisi, pak polisi lagi ngetik surat-2 atau berita acara dsb. perhatiin deh,

komputernya = rakitan, yaa bukannya nuduh, tapi komputer rakitan "i.d.e.n.t.i.k"

http://groups.yahoo.com/group/itcenter/

dengan software bajakan, pengen jg sih saya laporkan. Tapi gimana...

--- ITCenter.”

Terlepas dari fakta bahwa postingan tersebut masihlah merupakan spot yang

mungkin tidak berdasar, namun melihat dari kenyataan yang ada di lingkungan kita,

hal ini bukan hal yang tidak mungkin, bahkan sangat mungkin terjadi.

Bagaimana sebenarnya cara yang bisa menjadi pemecahan terbaik dan cost-

efective untuk melegalisasikan penggunaan software tersebut? Baik menggunakan

opensource ataupun proprietary sama-sama membutuhkan investasi yang (secara

makro) cukup besar. Umumnya sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah

terlatih untuk menggunakan software yang umum digunakan seperti Windows,

Office, dan sejenisnya yang merupakan proprietary software, dan untuk

menggunakan software proprietary secara legal membutuhkan biaya yang cukup

besar. Di sisi lain solusi ini barangkali terjawab dengan software opensource seperti

Linux dengan StarOffice misalnya, namun hal ini juga membutuhkan biaya untuk

training SDM yang saat ini dimiliki dan invisible-cost yang muncul akibat turunnya

produktifitas selama masa adaptasi.

Untuk mengurangi angka pembajakan di dunia yang semakin hari semakin

meningkat maka sebuah perkumpulan industri yang bergerak di software AS yang

dikenal dengan BSA (Business Software Aliance) sudah menyatakan perang dan

akan terus melacak penggunaan software illegal oleh perusahaan swasta dengan cara

melibatkan masyarakat melalui sayembara berhadiah Rp.50 juta bagi siapa saja yang

memberikan informasi yang akurat dan tepat tentang penggunaan software illegal di

perusahaan. Informasi yang masuk ke BSA bias saja dari masyarakat luas, bias saja

dari karyawan perusahaan itu sendiri yang tidak loyal sehingga mereka memberikan

informasi kepada BSA.

Sementara pemerintah Indonesia akan menggiatkan kampanye melawan

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan akan meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya masalah ini. Pemerintah juga akan

meningkatkan frekuensi pembersihan (razia), memperberat hukuman terhadap para

pelanggar HaKI dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah masuknya produk-

produk bajakan ke Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia

http://www.openoffice.org/

http://www.linux.org/

http://www.microsoft.com/office

http://www.microsoft.com/windows

http://groups.yahoo.com/group/itcenter/

adalah dengan membentuk Tim Keppres 34, yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan perundang-undangan hak cipta, merek dan paten.

BAB III

DAMPAK PELANGGARAN HaKI

Dampak pembajakan software di Indonesia tidak hanya merugikan perusahaan

pembuat software saja, tetapi pemerintah Indonesia juga akan terkena dampaknya.

Industri software local menjadi tidak berkembang karena mereka tidak mendapat

hasil yang setimpal akibat aksi pembajakan ini. Selain itu mereka menjadi enggan

untuk memproduksi software, karena selalu khawatir hasilnya akan dibajak.

Terlepas dari perusahaan software yang semakin hari merugi karena aksi

pembajakan, sebetulnya dunia TI Indonesia kini benar-benar menghadapi suatu

masalah besar. Dengan berlakunya TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual

Property Rights Agreement) yang dicanangkan Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO) mulai 1 Januari 2000, produsen-produsen paket piranti lunak komputer

terutama yang tergabung dalam Business Software Alliance (BSA) akan

menuntut pembajak program buatan mereka ditindak tegas sesuai ketentuan.

Amerika Serikat, melalui United State Trade Representatif yang dalam beberapa

tahun belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi priority watch list.

Kedudukan ini sekelas dengan negara-negara lain seperti, Cina, Bulgaria, Israel,

Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Mexico, maupun Korea. Padahal, pengelompokan

ini bukan tanpa sanksi. Jikalau Indonesia tak dapat memperbaiki keadaan, maka

sanksinya adalah penggunaan spesial 301 pada United States (US) Trade Act.

Ketentuan ini memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk

melakukan pembalasan (retaliation) di bidang ekonomi kepada Indonesia.

"Dalam hal ini, pasar Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya, bidang

yang menjadi sorotan utama, yakni hak cipta menyangkut pembajakan video

compact disk serta program komputer, dan paten berkenaan dengan obat-obatan

(pharmaceuticals). Karena itu, yang penting sebenarnya, adalah komitmen dari

penegak hukum Indonesia pada standar internasional mengenai HaKI sendiri.

Apalagi, Indonesia sudah menyatakan ikut dalam convention Establishing on

the World Trade Organization (Konvensi WTO) yang di dalamnya terdapat

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement(TRIPs).

Memang hukuman tersebut belum dilakukan secara langsung, tapi dapat berakibat

pada eksport Indonesia ke USA, dan yang buntut-buntutnya mempengaruhi

perekonomian Indonesia pada umumnya. Sayang sekali masih diabaikan oleh

masyarakat luas, termasuk pihak pendidikan, bidang HaKI sangat lekat dengan

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan penghormatan atas HaKI

tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. "Jikalau suatu

negara perekonomiannya tergantung pada investasi asing, maka mereka pun sangat

berkepentingan dengan perlindungan HaKI. Keluhan utama dari investor Amerika

Serikat adalah belum memadainya penegakan hukum bidang HaKI di Indonesia. Dua

hal yang menjadi sorotan utama, yakni penghormatan hak cipta yang menyangkut

pembajakan VCD dan program komputer, serta penghargaan hak paten berkenaan

dengan obat-obatan.

BAB VI

SOLUSI PELANGGARAN HaKI

Untuk menekan pembajakan software, maka alternative pertama adalah

dengan menggunakan software berbasis linux yang disebarluaskan tanpa dipungut

biaya. Sehingga tetap bias mendapatkan harga murah, tanpa harus menggunakan

software bajakan. Namun hal tersebut masih sulit dilakukan. Walaupun beberapa

terakhir ini pihak pedagang sudah berupaya keras menyosialisasikan software linux

yang gratis. Namun pembeli masih memilih software Microsoft yang sudah

diakrabinya sejak lama. Untuk ini memang butuh waktu, karena linux memang

relative baru dikenal masyarakat umum. Butuh advokasi market, agar software linux

bias memasyarakat.

Alternative pilihan yang kedua yaitu dengan diadakannya program “Campus

Agreement” guna memberi lisensi masal bagi computer kampus dengan harga jauh

lebih murah, antara lain untuk Windows 98,Windows NT, dan Microsoft Office.

Apabila model ini dapat disosialisasikan secara luas dikalangan kampus, maka

semestinya tidak ada lagi alasan pembenaran bagi tindakan pembajakan software di

lingkungan kampus.

Tawaran dari pihak Microsoft Indonesia dengan memanfaatkan Microsoft

Campuss Agreement memang lumayan menolong. Akan tetapi pada kenyataan di

lapangan tidak semua institusi pendidikan memiliki dana yang memadai untuk

membayar lisensi. Berikut ini diberikan ilustrasi mengenai besarnya dana yang perlu

dikeluarkan oleh suatu institusi pendidikan. Terus terang informasi ini hanyalah

interpretasi dari informasi yang ada pada situs Microsoft.

Memang institusi pendidikan menghadapi dilema berat dalam aspek legalitas

perangkat lunak dan pembiayaannya. Sebagai contoh harga piranti lunak yang biasa

digunakan adalah sebagai berikut (informasi ini hanya perkiraan minimal):

Program Harga satuan

Windows 95 USD 160

Program Harga satuan

Windows 98 USD 200

Windows NT USD 598 (tanpa lisensi CAL)

CAL Windows NT USD 15 per 1 user terkoneksi ke server

Jadi sebagai contoh misal suatu institusi dengan 100 komputer yang

menggunakan MS Windows 98 sebagai sistem opersi maka akan menghabiskan dana

sekitar :

Jenis Jumlah Harga Total

Lisensi MS Windows 98 100 200 20.000

Lisensi MS Windows NT 1 598 598

CAL untuk MS Windows NT 15 100 1500

Total 22098

Sehingga berdasarkan perkiraan kasar di atas, suatu institusi yang memiliki

100 komputer dan 1 NT server akan menghabiskan minimal 22.098 USD hanya

untuk pembelian lisensi sistem operasi. Belum termasuk biaya program

aplikasinya. Memang lisensi dari vendor tidak sesimple di atas, ada beberapa model

lisensi misal :

Premium customer. Lisensi ini diberikan kepada kustomer kelas besar yang

juga meliputi dukungan teknis dan akses kepada pengetahuan internal

(Knowledge Base).

Customer biasa : Hanya memperoleh dukungan teknis dari partner (Solution

Provider, CTEC, dan lain-lain)

MOLP (Microsoft Official License Programing), dikenal juga dengan

istilah paket hemat, akan tetapi tampaknya kini telah tidak ada lagi.

Lisensi massal yang diberikan kepada suatu institusi yang menggunakan

program dalam jumlah banyak, misal untuk institusi pendidikan dikenal

dengan Microsoft Campus Agreement

Tetapi dalam bahasan ini hanya akan dibahas suatu lisensi keringanan yang

biasa diberikan bagi kampus. Lisensi ini memungkinkan suatu anggota institusi

untuk memiliki perangkat lunak produk MS secara lebih murah, karena pihak

institusi telah membayar secara borongan per tahun berdasarkan jumlah warga

institusi tersebut. Berdasarkan informasi pada situs

http:atauatauwww.microsoft.comataueducationataulicenseataucampus.asp

Perhitungan biaya akan dihitung dengan jumlah full time equivalent (FTE).

FTE dihitung berdasarkan jumlah staf dan pengajar yang dilaporkan pihak sekolah ke

pemerintah. Berdasarkan informasi di situs tersebut, perhitungan FTE adalah sebagai

berikut :

Dosen tetap + dosen tidak tetapatau3 + staf tetap + staf tidak tetapatau3 = total

FTE

Misalkan untuk suatu universitas dengan 1000 staf tetap dan 300 staf tidak

tetap, maka FTE total adalah sekitar 1100 (jumlah ini merupakan jumlah tipikal bagi

universitas di kota besar Indonesia). Misalkan tiap point 1 FTE harus membayar

sekitar Rp 100.000,- (ini perhitungan minimum). Maka biaya yang harus dikeluarkan

institusi tersebut per tahun adalah 1100 x Rp 100.000 yaitu sekitar Rp 110.000.000,-

untuk tahun pertama.

Tahun berikutnya akan dibebani biaya perpanjangan kontrak kembali. Lisensi

tersebut akan meliputi program :

Microsoft Office Standard & Professional Editions

Microsoft Office Macintosh Edition

Microsoft Windows Upgrades

Microsoft BackOffice Server Client Access License (CAL)

Microsoft FrontPage

Microsoft Visual Studio? Professional Edition

Microsoft Office Starts Here?atauStep by Step Interactive by Microsoft Press

Dari keterangan di atas jelas belum termasuk program-program seperti

compiler, pengolah grafik yang juga dibutuhkan untuk suatu institusi pendidikan.

http://www.microsoft.com/education/license/campus.asp

Tentu yang akan menjadi pertanyaan, apakah setiap institusi pendidikan di

Indonesia mampu membayar beban ini ?, sebab ujung-ujungnya mahasiswalah

yang menerima beban ini. Tentu harus dicarikan lagi jalan keluar pelengkap bagi

institusi yang memiliki keterbatasan dana atau ingin secara bijaksana

memanfaatkan dana dari mahasiswanya.

Memang kemudian pihak institut dapat menjual ulang ke mahasiswa atau

staff dengan dikenakan biaya seharga $25 -$50 untuk mendapatkan perangkat lunak

tersebut. Memang biaya ini lebih murah dibandingkan academic price, tetapi tetap

tinggi untuk ukuran Indonesia.Bahkan dengan kata lain secara tidak langsung pihak

universitas menjadi ujung tombak pemasaran vendor kepada para mahasiswa.

Pilihan alternatif

Solusi yang ada dan ditawarkan oleh para vendor saat ini akhirnya tetap akan

mengakibatkan pengeluaran dana yang sangat besar. Walaupun telah menggunakan

beragam lisensi yang mencoba meringankan biaya. Tetapi bila nilai tersebut kita

kalikan dengan jumlah perusahaan menengah yang ada di Indonesia, maka jumlah

tersebut akan menjadi cukup besar, dan menjadi beban ekonomi yang tidak bisa

diabaikan lagi. Tentu akan timbul pertanyaan, apakah ada solusi lain untuk lepas dari

kondisi ini ?. Jawabannya adalah ada, dan akan dipaparkan pada tulisan ini.

Beberapa kemungkinan solusi untuk menghindari masalah di tuduhan pembajakan

adalah sebagai berikut :

Pasrah dan terpaksa membeli perangkat lunak yang digunakan. Baik

sistem operasi, maupun aplikasinya. Sudah barang tentu bagi institusi besar

sebaiknya memanfaatkan segala bentuk lisensi yang meringankan biaya total.

Tetapi melihat sebagian besar peringanan biaya ini hanya berlaku bagi

perusahaan atau institusi yang menggunakan salinan lebih dari 5 komputer,

tentu bagi perusahaan kecil tetap akan membayar dengan harga biasa. Dengan

kondisi perekonomian Indonesia saat ini, solusi ini akan menimbulkan beban

ekonomi yang cukup besar. Bayangkan bagi suatu perusahaan atau lembaga

pendidikan yang memiliki 100 unit komputer. Sudah barang tentu mau tidak

mau terpaksa mengharap belas kasihan para vendor untuk meringankan

biaya lisensi. Permasalahan perkiraan biaya dengan solusi ini telah dijabarkan

di atas.

Mengembangkan perangkat lunak yang digunakan, baik sistem operasi

maupun aplikasinya. Solusi ini sangatlah ideal dan akan sangat baik sekali

bila dapat dilaksanakan. Sudah barang tentu akan memakan waktu yang

banyak serta Sumber Daya Manusia yang tidak main-main. Secara jujur

dapat dikatakan SDM bidang Teknologi Informasi di Indonesia belumlah

mampu melakukan hal ini secara luas. Hal ini tidak terlepas, dari kenyataan

saat ini, sebagian besar dari kegiatan praktisi TI adalah pada penguasaan

ketrampilan operasional dan implementasi dari sistem. Di tambah lagi dengan

kenyataan bahwa akses ke informasi internal dari teknologi perangkat

lunak yang digunakan sangatlah terbatas.

Memanfaatkan aplikasi Open Source, dan turut mengembangkannya

sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Program Open

Source merupakan suatu program yang memiliki sistem lisensi yang berbeda

dengan program komersial pada umumnya. Lisensi hukum yang digunakan

pada program Open Source memungkinkan penggunaan, penyalinan,

dan pendistribusian ulang secara bebas, tanpa dianggap melanggar

hukum dan etika. Program Open Source relatif sudah dikembangkan cukup

lama, dan telah dimanfaatkan sebagai tulang punggung utama dari sistem

Internet. Beragam aplikasi Open Source saat ini tersedia secara bebas.

Pemanfaatan Open Source secara luas di Indonesia akan menghindari

dari pengeluaran biaya serta tuduhan pembajakan. Bahkan komunitas

pengguna Open Source pun telah tumbuh luas di berbagai daerah di Indonesia

dari Banda Aceh ( http:atauatauaceh.linux.or.id hingga Makassar

http:atauatauupg.linux.or.id.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, dengan mempertimbangkan keterbatasan

waktu, biaya dan SDM maka solusi dengan memanfaatkan aplikasi Open Source

sangatlah menjanjikan untuk diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Sayang

sekali hingga saat ini masih sedikit tanggapan dari pihak Pemerintah mengenai

kemungkinan pemanfaatan Open Source sebagai solusi masalah HaKI.

Sebagai perkembangan dari pemanfaatan aplikasi open source, maka bila

dana yang seharusnya digunakan untuk membeli perangkat lunak, dikumpulkan

untuk mendanai programmer Indonesia untuk mengembangkan aplikasi Open

http://upg.linux.or.id/

http://aceh.linux.or.id/

Source tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, daripada membeli

aplikasi jadi dari luar negeri. Tentu saja ini membutuhkan visi masa depan, bukan

sekedar visi jangka pendek.

Memang tidak harus suatu institut hanya memakai Open Source, ataupun

hanya memakai vendor based aggrement. Prosentase kombinasi haruslah

dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan ketersediaan dana.

BAB V

KESIMPULAN

Tanggung jawab kita yang pertama sebagai pemakai program atau piranti

lunak komputer ialah membeli hanya program atau piranti lunak komputer ASLI

untuk pemakaian anda sendiri. Jika membeli program atau piranti lunak komputer

untuk keperluan usaha, setiap unit komputer yang ada di tempat usaha masing-

masing harus memiliki sendiri seperangkat program atau piranti lunak komputer

ASLI berikut buku pedoman penggunaannya. Jika hanya membeli satu program atau

piranti lunak komputer ASLI untuk digunakan atau dimasukkan ke dalam lebih dari

satu unit komputer atau meminjamkan, menyalin atau mengedarkan program atau

piranti lunak komputer atau buku pedoman penggunaannya dengan alasan apapun,

tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang atau pemilik hak cipta atas

program atau piranti lunak komputer atau buku pedoman itu, maka anda telah

melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

Pada waktu membeli programataupiranti lunak komputer, pastikanlah bahwa

hanya membeli programataupiranti lunak komputer ASLI. Banyak produk bajakan

yang dikemas sedemikian rupa sehingga nampak sama dengan produk yang asli,

namun jauh berbeda dari segi mutunya.

Juga merupakan kewajiban kita untuk membeli hanya program atau piranti

lunak komputer ASLI. Jika membeli atau menggunakan program atau piranti lunak

komputer PALSU atau hasil bajakannya, kita bukan saja melanggar hak penciptanya

untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga merugikan industri komputer secara

keseluruhan. Semua pencipta program atau piranti lunak komputer, baik yang kecil

maupun yang besar, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan

dan menciptakan program atau piranti lunak komputer untuk keperluan umum. Suatu

bagian dari setiap dolar yang dikeluarkan untuk membeli program atau piranti lunak

komputer ASLI disalurkan kembali untuk keperluan riset dan pengembangan demi

peningkatan program atau piranti lunak komputer agar menjadi lebih canggih. Tetapi

jika kita membeli program atau piranti lunak komputer PALSU atau hasil bajakan,

semua uang kita langsung masuk kantong pembajak program atau piranti lunak

komputer tersebut sedangkan pihak penciptanya tidak mendapat apapun.

Kehilangan pendapatan seperti itu jelas sangat merugikan, karena:

mengurangi jumlah uang untuk riset dan pengembangan program atau piranti

lunak komputer.

mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal.

mengurangi kemampuan penyaluran program atau piranti lunak komputer

yang sudah ditingkatkan mutunya, dan

merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan

penyalur resmi, dan dengan demikian mengurangi penghasilan dan

kesempatan kerja.