L/O/G/O

DOSEN PEMBIMBING KHAMIM, S.HI, S.H, M.H

GEOPOLITIK NASIONAL INDONESIA

GEOPOLITIK NASIONAL INDONESIA

KELOMPOK X

Pengertian GeopolitikPengertian GeopolitikKata geopolitik berasal dari kata geo dan politik.

“Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Secara umum Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Latar BelakangLatar BelakangNegara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup

sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama Negara-negara tetangga atau negara yang berada dalam satu kawasan dengannya.

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.

Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia

1. Wawasan Nasional

Wawasan dari kata wawas yang berarti meninjau, memandang, mengamati. Dengan demikian wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat itu sendiri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha utuk mencapai tujuan nasional.

2. Wawasan Nusantara

Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

a. Peranan Wawasan Nusantara

Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk :

1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.

2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya.

3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.

4) Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

b. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

c. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah :

1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara

2) UUD 1945 sebagai Konstitusi negara

3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia

4) Ketahanan nasional sebagai geostratrsi bangsa dan negara Indonesia

5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

4. Wajah Wawasan Nusantara

Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari satu yaitu ada 4 wajah meliputi :

1)Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi Ketahanan Nasional.

2)Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional.

3)Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan.

4)Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

Implementasi Wawasan NusantaraImplementasi Wawasan Nusantara

Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :

1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Menurut UUD 1945, MPR wajib membuat GBHN. GBHN masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pem-bangunan nasional adalah Wawasan Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD’45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan ling-kungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup :

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

3. Wasantara sebagai Pertahanan dan Keamanan Negara

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara. Kesatuan Perthanan Dan Keamanan Negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Geopolitik dan Hukum KewilayahanGeopolitik dan Hukum Kewilayahan

1. Hukum Laut dan PerkembangannyaHakekat Laut :• Bebas , merdeka, dan tidak bergerak serta relatif, tetap dan tidak

mudah dirusak.• Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai secara sembunyi.• Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit

diberi tanda)

Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut : • Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea)• Perairan Pedalaman (Internal waters)• Zona Tambahan (Contiguous Zone• Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone• Landas Kontinen (Continental Shelf• Laut Lepas (High Seas)

Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan : • Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar

perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan.• Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak

merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang bersangkutan.• Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran

internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE yang lain.• Alur Laut Kepulauan :

Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang asing.

Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis sumbu

• Laut Lepas : Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman

maupun ZEE. Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai. Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan

menangkap ikan.

2. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya

Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut. Adapun Ruang Antariksa pe-manfaatannya diken-dalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek negara kolong.

Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah : • Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory). • Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty Theory).• Masalah Ketinggian. • Batas Wilayah Udara.• Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967

3. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).

Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan Lingkungan Maritim no 442/1939 (Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939)

Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)

Luas Wilayah : + 2 juta km2

• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)

Dasar : Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia

Ukuran : 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)

Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km2

• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen

Dasar : Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no 1/1973 tentang Landas Kontingen

Luas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2

• Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)

Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam)

Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2

Geopolitik dan Otonomi DaerahGeopolitik dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam NKRI.

1. Latar Belakang

Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah, yang meliputi :• Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat yang

dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu-dahkan pelayanan kepada rakyat/publik

• Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional (kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).

2. Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi Daerah

1)Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.

2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3)Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Pembagian Daerah

Wilayah NKRI di bagi atas daerah provinsi,lalu di bagi atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintah daerah.Pemmerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan.

Globalisasi yang menyebabkaan adanya Global Parados jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya negara nasional.Oleh sebab itu,perlu adanya perhatian khusus pada wilayah yang di lalui alur laut Kepulauan Riau,Kalimantan Barat,Banten,Bangka Belitung,Sulawesi Tengah,Sulawesi Barat,serta Maluku dan Maluku Utara yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak.

SEKIAN&

TERIMAKASIH

SEKIAN&

TERIMAKASIH