Download pptx - Forum SDM Bali - LSU PBM Audit Process 2016

LSUPARIWISATA

BALI MANDIRIIB.PURWA SIDEMEN

ps_lsupbm@2016

[email protected] [email protected]

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATAPedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.

ps_lsupbm@2016

Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:• sesuai dengan standar yang ditentukan;• mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan• diimplementasikan secara efektif dan efisien.Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata memberikan kepastian kepada usaha pariwisata itu sendiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.

ps_lsupbm@2016

PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR USAHA PARIWISATA (SESUAI BIDANG MASING-MASING)

1. PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA2. STANDAR USAHA HOTEL3. STANDAR USAHA MICE4. STANDAR USAHA PONDOK WISATA5. STANDAR USAHA PERJALANAN WISATA6. STANDAR USAHA ANGKUTAN WISATA7. STANDAR USAHA RESTORAN8. STANDAR USAHA RUMAH MAKAN9. STANDAR USAHA JASA BOGA10. STANDAR USAHA CAFÉ11. STANDAR USAHA BAR12. STANDAR USAHA KARAOKE13. STANDAR USAHA KELAB MALAM14. STANDAR USAHA DISKOTIK15. STANDAR USAHA PUB16. STANDAR USAHA ARUNG JERAM17. STANDAR USAHA KONSULTAN PARIWISATA18. STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA19. STANDAR USAHA GOLF20. STANDAR USAHA SPA

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATA MANFAAT PENERAPAN Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No PM.53/HM.001/MPEK/2013

• Menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu.

• Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup

Pasal 15

ayat (1)

Pasal 20

huruf b

Pasal 26

huruf n

Pasal 53

Pasal 54

PP. 50 Tahun 2011

PP. 52 Tahun 2012

STANDAR KOMPETEN

SI

STANDAR USAHA

RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN NASIONAL

2010–2025(RIPPARNAS)

SERTIFIKASI KOMPETENSI

& SERTIFIKASI

USAHA DI BIDANG

PARIWISATATanda Daftar Usaha (TDU)

Hak Wisatawa

n

Standar Usaha

dan Kompetens

i

SERTIFIKASI KOMPETEN

SI

SERTIFIKASI USAHA

LSP LSU

PENGEMBANGAN USAHA DAN STANDARDISASI PARIWISATA UU NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Psl.18PERMEN

Standar Usaha

Psl.55PERATURAN PEMERINTAH

LANDASAN HUKUM

ps_lsupbm@2016

Undang-undang KepariwisataanUU No. 10/2009Pasal 26 dan 54

(Sertifikasi Usaha)

Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012

Pasal 16 (Pengembangan Sertifikasi Usaha)


Pasal 17 (Penerapan Standar Usaha Pariwisata)


Pasal 19 (Lembaga Sertifikasi Usaha)

Permen ParekrafNo PM.53/HM.001/MPEK/2013

Standar Usaha Hotel

Permen ParekrafNo. 1 tahun 2014

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

ps_lsupbm@2016

BIDANG USAHA JENIS USAHA SUB-JENIS USAHA

Penyediaan Akomodasi

1. Hotel; Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya

1. Hotel Bintang

2. Hotel Non-Bintang

2. Bumi Perkemahan; Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda

-

3. Persinggahan Karavan; Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya

-

4. Vila; Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain

-

5. Pondok Wisata;Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya

-

6. Akomodasi lainnya 1. Motel

2. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur

USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI (Permen Budpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010)

ps_lsupbm@2016

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)KM 03/ TH. 2002 PM.53/ TH. 2014

TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL TENTANG STANDAR USAHA HOTELMengatur : Mengatur :•Penggolongan kelas hotel •Standar Usaha hotel

•Penggolongan kelas HotelMASA

BERLAKU SERTIFIKAT

•3 tahun •3 Tahun

•Hotel bintang 5 Golongan kelas •Hotel bintang 5 golongan kelas

•Hotel melati tdk ada penggolongan •Hotel non bintang

•Kriteria Standar Usaha Hotel•Kriteria Untuk 5 Golongan kelas Bintang

•Fisik, Pengelolaan, Pelayanan •Produk, pengelolaan, Pelayanan•Fisik 251 unsur •Produk 204 unsur •Pengelolaan 24 unsur •Pengelolaan, 24 unsur •Pelayanan 111 sub unsur •Pelayanan, 81 unsur •Masing masing komponen diberi bobot :

•Masing –masing komponen (sub unsure) kriteria 1 – 5 terdiri dari :

•Fisik : 30 % •M (Mutlak) wajib dipenuhi dan kwalitasnya diberi nilai 1 sampai dengan 5

•Pelayanan : 50 % •1 Tidak wajib dipenuhi , dan bila tersedia, kwalitasnya diberi nilai 1 sampai dengan 4

•Pengelolaan ; 20 %

A S P E K

RUANG LINGKUP

JENIS /KELAS HOTEL

JENIS KRITERIA •Hanya ada satu kriteria

FOKUS PENILAIAN

ps_lsupbm@2016

KM 03/ TH. 2002 PM.53/ TH. 2014TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL TENTANG STANDAR USAHA HOTEL

•Skor dengan slala likert 1 – 5•Tingkat bobot pada tingkat hotelbintang 1 – 5 adalah 2-3-5-7-9•Interval antar kelas bintang adalah 20

SPESIFIKASI•Tidak detail kepada ukuran danjumlah, fokus kepada penilaiankondisi

•Tidak detail kepada ukuran dan jumlah, fokuskepada penilaian kombinasi kondisi dan sumatif.

•Pemilik/Investor dan Pengelola•Kepuasan Konsumen

•Self assessment •Self Assessment

•Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI •Dilakukan oleh Auditor pada lembaga SertifikasiUsaha (LSU).

•Penilaian persyaratan dasardilakukan oleh Tim yang ditetapkanoleh Gubernur

•Sertifikat diterbitkan oleh LSU.

•Sertifikat golongan kelas hotelditetapkan oleh PHRi dengan saranpertimbangan Gubernur•Penutupan sementara operasionaloleh Pemda (bila tidak memenuhipersyaratan dasar)•Pencabutan sertifikat kelas hoteloleh PHRI(bila tidak memenuhipersyaratan kelas hotelnya)

•Pembatalan TDUP bidang usaha hotel olehPemda diusulkan oleh LSU, bila tidak menerapkanstandar usaha hotel.

PROSES PENILAIAN

•Total nilai yang dicapai dibandingkan dengan table soring yangditetapkan dengan catatan wajib memenuhi unsur mutlak

PENEKANAN •Kepuasan Konsumen

PENILAIAN

SANKSI

A S P E K

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)

ps_lsupbm@2016

11

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI

STANDAR USAHA HOTEL

NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 ++) PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL

ps_lsupbm@2016

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII

KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL

ASPEK PRODUK, PELAYANAN

DAN PENGELOLAAN

PENILAIAN STANDAR USAHA

HOTEL

PEMBINAAN & PENGAWASAN

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL

Pasal 1

1. Usaha hotel, adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2. Standar usaha hotel, adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.

3. Sertifikat Usaha Hotel, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.

4. Sertifikasi Usaha Hotel, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.

5. Hotel Bintang, adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.

6. Hotel Non Bintang, adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.

7. Penilaian Standar Usaha Hotel, adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak.

7. Persyaratan Dasar, adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.

8. Kriteria Mutlak, adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.

9. Kriteria Tidak Mutlak, adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.

10. Penilaian Mandiri, adalah penilaian kesesuaian pengusahaan hotel dengan standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.

11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ps_lsupbm@2016

RUANG LINGKUP (Ps. 3):

a. Usaha Hotelb. Aspek Produk, Pelayanan &

Pengelolaanc. Penilaian Standar Usaha Hotel

d. Pembinaan & Pengawasan e. Sanksi Administratif

Ps. 2, Tujuan :

(1) Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;

(2) Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN


HOTEL



KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


ps_lsupbm@2016

USAHA HOTEL

Ps. 4

• WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT SESUAI STANDAR USAHA HOTEL

• MENCAKUP HOTEL BINTANG 1 – 5 & HOTEL NON BINTANG

TAMBAHAN : PASAL 4A (Permen Parekraf

Nomor 6/Th. 2014)

Dalam hal menyangkut usaha mikro,

usaha kecil, usaha menengah dan

koperasi di bidang Usaha Hotel,

Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah

dapat memberikan dan/atau mencarikan

dukungan administrasi, kelembagaan

dan pendanaan yang bersifat khusus

untuk keperluan kemudahan dalam rangka

penerbitan sertifikat Usaha Hotel dan/atau

pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Hotel.


KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL

ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN

PENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL

PEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN

PENUTUP


ps_lsupbm@2016

15

ASPEK

STANDAR HOTEL

• Produk, Pelayanan & Pengelolaan

• Kriteria Mutlak & Tidak Mutlak

• (Pasal 5)




DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR

USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN

PENUTUP


ps_lsupbm@2016

Pasal 6

Unsur Penilaian Standar Usaha Hotel (Bag. I)PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9

Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup :

(a) Persyaratan Dasar

(b) Pemenuhan Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak

(1) Persyaratan Dasar terdiri atas : a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel, b. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, c. Keterangan Laik Sehat, d. Kelaikan Kualitas Air

(2) Kelaikan fungsi bangunan gedung antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait.

(3) Ketentuan Persyaratan Dasar juga berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang.

(4) Tanda daftar dan kelaikan dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang.

(5) Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi.

(1) Kriteria Mutlak mencakup: a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang.

(2) Kriteria Mutlak Hotel Bintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur.

(3) Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur.

(4) Apabila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak dimaksud.

(1) Kriteria Tidak Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang.

(2) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua) unsur dan 147 (seratus empat puluh tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur.

(3) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur.

TAMBAHAN : Pasal 7A

(PERMEN PAREKRAF NOMOR

6/TH. 2014) :

Persyaratan Dasar TIDAK

DIBERLAKUKAN bagi usaha hotel

yang tergolong usaha mikro

dan usaha kecil.




PENILAIAN STANDAR


PENUTUP


ps_lsupbm@2016

Penilaian Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang (Bag. 2)

PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12

(1) PENILAIAN HOTEL BINTANG menggunakan rentang nilai sebagai berikut: a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima; b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat; c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga; d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.

2)Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan.

3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hotel tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan ke dalam kelas hotel bintang yang lebih rendah.

4)Perbaikan dan/atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.

(1) PENILAIAN HOTEL NON BINTANG dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).

(2) Hotel yang belum mencapai batas nilai terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel Nonbintang tidak melaksanakan perbaikan, hotel tersebut tidak ditetapkan sebagai Hotel Nonbintang.

(4) Bagi Hotel Nonbintang yang telah meningkatkan fasilitasnya, dapat mengajukan permohonan untuk dinilai sebagai Hotel Bintang.

Penilaian Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Penilaian Hotel Non Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.




PENILAIAN STANDAR


PENUTUP


ps_lsupbm@2016

SERTIFIKASI USAHA HOTEL (Bag. 3)

Pasal 13

Sertifikasi Usaha Hotel dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Indonesia


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN

PENILAIAN STANDAR

USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN


KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


PENILAIAN MANDIRI (Bag. 4)

Pasal 14

(1) Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel.

(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan bagi Pengusaha Hotel untuk memahami Standar Usaha Hotel dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses sertifikasi.

(3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Usaha Hotel untuk melakukan sertifikasi Usaha Hotel. Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(4) Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha

ps_lsupbm@2016

PERSYARATAN DASAR KRITERIA MUTLAK KRITERIA TIDAK MUTLAK

PENILAIAN HOTEL BINTANG MENGGUNAKAN RENTANG

NILAI (SCORING)PENILAIAN

HOTEL NON BINTANG

1. TDUP2. Kelaikan fungsi

bangunan gedung3. Keterangan laik sehat4. Kelaikan kualitas air

Hotel Bintang :• Produk (12 unsur; 15 sub unsur)• Pelayanan (5 unsur ; 5 sub unsur)• Pengelolaan (3 unsur ; 5 sub unsur)

Hotel Non Bintang :• Produk (7 unsur, 7 sub unsur)• Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)• Pengelolaan ( 3 unsur, 4 sub unsur)

Hotel Bintang :• Produk (32 unsur; 147 sub unsur)• Pelayanan (14 unsur; 40 sub unsur)• Pengelolaan (6 unsur ; 21 sub unsur)

Hotel Non Bintang :• Produk (11 unsur, 28 sub unsur)• Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)• Pengelolaan ( 4 unsur, 5 sub unsur)

1. 936 = Hotel Bintang 5

2. 728 – 916 = Hotel Bintang 43. 520 – 708 = Hotel Bintang 34. 312 – 500 = Hotel Bintang 25. 208 – 292 = Hotel Bintang 1

1. Batas nilai terendah 152

2. Masa perbaikan/memenuhi kekurangan selama 6 bulan

3. Tidak memenuhi perbaikan/kekurangan, tidak ditetapkan sebagai hotel nonbintang

Apabila kriteria mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian penggolongan hotel bintang dan penetapan hotel non bintang tidak dapat dilakukan dan pengusaha diberikan waktu untuk memenuhi standarnya.

• Hotel yang belum memenuhi nilai minimal untuk setiap golongan, diharuskan memperbaiki/memenuhi kekurangan dalam waktu 6 bulan apabila tidak digolongkan pada kelas hotel yang lebih rendah.

• Pernyataan perbaikan/kekurangan dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN

PENILAIAN STANDAR

USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN


KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


ps_lsupbm@2016

PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No. PM.53/HM.001/MPEK/2013

PERSYARATAN DASAR

1.TDUP

2.Kelaikan fungsi bangunan gedung

3.Keterangan laik sehat

4.Kelaikan kualitas air

ps_lsupbm@2016

KRITERIA MUTLAK UNSUR SUB UNSUR

Produk 12 15 Pelayanan 5 5 Pengelolaan 3 5

25

KRITERIA TIDAK MUTLAK UNSUR SUB UNSUR

Produk 32 147 Pelayanan 14 40 Pengelolaan 6 21

208


No. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)

ps_lsupbm@2016

≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu

PENILAIAN HOTEL BINTANG


No. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)

ps_lsupbm@2016

23

PEMBINAAN

• MENTERI MELAKUKAN PEMBINAAN MENCAKUP SOSIALISASI DAN ADVOKASI

• GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL BAGI PENGUSAHA HOTEL

• BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL DAN PELATIHAN TEKNIS OPERASIONAL HOTEL UNTUK TENAGA KERJA USAHA HOTEL.

PENGAWASAN

• MENTERI MELAKUKAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL

• GUBERNUR MELALUI EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL DI WILAYAH KERJANYA

• BUPATI/WALIKOTA MENCAKUP PERSYARATAN DASAR DAN PEMERIKSAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT USAHA HOTEL.


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN

PENILAIAN STANDAR

USAHA HOTEL



KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


ps_lsupbm@2016

24

SANKSI ADMINISTRATI

F

• Teguran tertulis :• I (Pertama) = 40 hari

kerja• II (Kedua) = 40 hari

kerja• III (Ketiga) = 40 hari

kerja• Pembatasan kegiatan

usaha• Apabila dalam jangka

waktu 60 hari kerja dari teguran pembatasan kegiatan usaha tidak memenuhi standar, usaha hotel dikenakan sanksi pembekuan usaha (TDUP)




PENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL


SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN

PENUTUP


ps_lsupbm@2016

Pasal 19 • Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Daerah

belum menerbitkan sertifikat yang diperlukan sebagai persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi tentang hal tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 20 • Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan

Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku SAMPAI BERAKHIR MASA BERLAKUNYA.


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN


HOTEL



KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


ps_lsupbm@2016

Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.03/HK.001/MKP.02 tentang PENGGOLONGAN KELAS HOTEL DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Pasal 22 (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


KETENTUAN UMUM

USAHA HOTEL


DAN PENGELOLAAN


HOTEL



KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP


ps_lsupbm@2016

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014, 15 October 2014

ps_lsupbm@2016

PT. Pariwisata Bali Mandiri didirikan dengan akte notaris I Putu Gede Surya Erayuda, S.H. nomor 25, tanggal 21 Juni 2014 dan selanjutnya dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU – 17593.40.10.2014 pada tanggal 21 Juni 2014 Dengan alamat kantor di jalan Gatot Subroto Timur 239, Denpasar Bali. Selanjutnya ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata pada tanggal 15 October 2014.

ps_lsupbm@2016

ProfessionalIndependen

KredibelBertanggung Jawab

Dibutuhkan(oleh Pemangku Kepentingan)

VISI

ps_lsupbm@2016

• Menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (no. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara menyeluruh tanpa perkecualian)

• Mengembangkan skema dan materi audit yang Valid

• Menyelenggarakan audit secara professional, independen, kredibel dan bertanggungjawab

• Melaksanakan Manajemen ketidakberpihakan

• Bekerjasama dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta

• Melaksanakan tugas berdasarkan kode etik sertifikasi.

MISI

ps_lsupbm@2016

ORGANIZATION STRUCTURE

ps_lsupbm@2016

• Menyampaikan surat pemohonan audit kepada LSU (form 1)• Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan :

• TDUP• PPB/IPB• LAIK SEHAT• Pemeriksaan air

Step 1Persiapan Audit

ALUR PROSES AUDIT LSU PARIWISATA BALI MANDIRI

ps_lsupbm@2016

SUMBER-SUMBERBUKTI AUDIT

Teknis Audit

Wawancara

Dokumentasi

Rekaman-rekaman (records)

Pengamatan Kegiatan

Pengamatan Kondisi

ps_lsupbm@2016

AUDIT PROCESS

Site Audit Process

Data verification

and computing

Final evaluation on “audit

process” and determine

result

ps_lsupbm@2016

Rewarded after

completion of Audit

process

ps_lsupbm@2016

Hotel yang Terdaftar

Hotel Telah di Audit

Hotel Telah Menerima Sertifikat

ps_lsupbm@2016

ps_lsupbm@2016

ps_lsupbm@2016

I Gede Wiwin Suyasa, CHE, CHA

[email protected]+62 81 138 7673+62 8777 511 6767

Commercial & Project SLU Pariwisata Bali Mandiri Director ITAC – STP Bali International Director – The Zeeti International Hospitality Management EAM – GM - Discovery Hotel & Resort 2006 – 2014 Executive Director – Bali Tourism Board 2005 - 2006 General Manager - Intan Village 2003 – 2005 Executive Director Satriavi Leisure Management 200 - 2003 Resident Manager – Aerowisata Hotels 1998 - 2000 DoS&M – Holiday Inn 1996 - 1998 Market Analyst – Dos, Sheraton Indonesia 1991 - 1996

ps_lsupbm@2015

AUDITOR

mailto:[email protected]

IDA BAGUS PURWA SIDEMEN

Auditor Standar Usaha : SMPH, Hotel, Villa, Spa & HACCP Executive Director – BPD PHRI Bali GA & HRM – LSU Pariwisata Bali Mandiri Dosen Ilmu Agama – Univ. Hindu Indonesia Business Development Manager – Bagus Discover Group Event Manager – Nusa Dua Bali Convex Executive Secretary – Bali Tourism Board Project Manager – Oceania Management Group Consultant Manager Hotel Division – PT. Inta Adhistana

Study :Universitas UdayanaUniversitas Hindu IndenesiaPasca Sarjana Univ. Hindu Indonesia [email protected] - 08113865724

AUDITOR


AUDITORMade Arya Astina

• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211108 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Head of Academic of the International Bali Institute of Tourism

• Head of D III study program of Bali school of Tourism

• Instructoir of F&B Service at Bali School of Tourism

• Director Of SPB Professional Certification board

• Book Writer on Hotel Professional Room Service

AUDITORKetut Swastika

• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211112 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service • Vice Chairman Of Indonesian Chef Association – BPD

Bali

• Senior lecturer and Industry expert on Culinary at Intenational Bali Institute of Tourism

• Assesor Lembaga Sertifikasi Profesi

• Director Of Culinary Interpoint Hospitality Management & Consulting

• Culinary Instructor Overseas Training Center Bali

AUDITORMade Suryawan


• Lecturer and industrial expert on Leadership and Organizational Behavior of Bali International Tourism Institute

AUDITOR I Made Subrata

•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211268 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Board of Director – Training & Development , Bali Hotel Association (2014-2015)

• Professional Assessor of SPB Professional Certification board

• Advisor Of Hotel Front Liner Association

AUDITOR Wayan Arda Chandra

•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211278 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Lecturer and industrial expert on Human Resources Management of International Bali Institute of Tourism

AUDITOR I Made Sulasa Jaya

•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C211130 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Executive Secretary Of Badung Tourism Promotion Board

• Executive Director Indonesian Hotel & Restaurant Indonesia Chapter Badung

• Anggota Tim Pengawas & Pengendalian Perijinan Usaha Hotel di Kabupaten Badung

• Anggota Tim Sosialisasi (SKKH) dan Sistem Manajemen Pengamanan Hotel ( SMPH ) di Kabupaten Badung

• Sekretaris Sabha Walaka MGPSSR Pusat

AUDITOR Firlie Lanovia Amir

•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C214966 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Dosen Tata Hidang di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

• Dosen Tata Hidang di Sekolah Perhotelan Bali

• Secretary LPM di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

• Assesor Perhotelan di LSP SPB

AUDITOR I Wayan Arcana


• Dosen Tata Boga di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International


AUDITOR I G. A Nyoman Winda

• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri

Number C211114 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali

• Master Assesor Perhotelan di LSP SPB

• Puket III Sekolah Perhotelan Bali

• Puket III Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

• Tim Penilai Tri Hita Karana Award

AUDITOR I Ketut Muliadiasa


• Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali

• Kepala Lab Akomodasi di Sekolah Perhotelan Bali

• Kasubag TU dan RT di Sekolah Perhotelan Bali


AUDITOR I Nyoman Sudiarta

•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri

Number C211113 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

• Dosen F&B Service di Sekolah Pariwisata Bali

• Dosen BST di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

• Assesor Perhotelan di LSP Parindo

TERIMA KASIH

ps_lsupbm@2016

[email protected]@gmail.com

+62 81 138 7673+62 8777 511 6767

