FORM SURVEI-A
IDENTIFIKASI & INVENTARISASI PENGGUNAAN BPO PADA MODA
TRANSPORTASI DARAT
Kajian Pengendalian dan Pengelolaan BPO Pada Sektor
Transportasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI
JL. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110
FORM KUESIONER A2
REGULATOR MODA TRANSPORTASI DARAT Dinas Perhubungan
I.
IDENTITAS RESPONDEN
Instansi Divisi/Bagian Alamat kantor Nama Responden Jabatan
Phone/fax
: : : : : :
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Bina Teknik Jl
Perintis Kemerdekaan km 14, Makassar Besral Sitorus Kepala Seksi
Penyiapan Rencana 081342685960
II.
DAFTAR KUESIONER 1. Apakah pemerintah daerah memahami dampak
negatif BPO?
Bahan Perusak ozon itu merupakan gas yang merupakan ritan dan
oksidator , yang dapat menyebabkan infeksi lendir pada manusia dan
pendarahan paruparu. Misalnya Sulfar Oksida (SO2), Nitrogen
Dioksida (NO2), dan Carbon Monoksida. Pemerintah sangat concern
dalam membatasi emisi, di depan Kantor-kantor biasanya diuji coba
emisi untuk mengetahui ambang batas emisi. Apakah kendaraan
tersebut masih layak atau tidak untuk dipergunakan. 2. Apakah
pemerintah daerah mengetahui dan memahami peraturan perundangan
terkait dengan pengendalian dan pengelolaan BPO? Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan no 14 tahun 2003 merupakan peraturan daerah yang
jelas untuk membatasi ambang batas semisi. 3. Apakah seluruh
peraturan perundangan terkait dengan pengendalian dan pengelolaan
BPO dijalankan oleh pemerintah daerah?
2
Pemerintah hanya sekedar memberikan stiker kendaraan apakah
masih layak jalan atau tidak. Tapi untuk tindak lanjut pelanggaran
dari Peraturan Daerah tersebut belum ada, hanya sebatas
pemberitahuan dan peringatan. Tapi masih ada yang menggunakan
kendaraan kendaraan yang tidak layak jalan lagi. Padahal dari Dinas
kami tidak ada henti-hentinya melakukan penghimbauan kepada para
pemakai kendaraan pribadi maupun kepada pengusaha angkutan umum. 4.
Apa langkah konkrit pemerintah daerah untuk pengendalian dan
pengelolaan BPO khususnya pada sektor transportasi? Sampai saat ini
belum ada langkah konkrit dalam bentuk kebijakan, kami hanya
menghimbau semaksimal mungkin saja. III. KEBUTUHAN DATA
a) Kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian dan
pengelolaan BPO di sektor transportasi; b) Daftar BPO yang menjadi
pengawasan pemerintah daerah; a. CFC = R12 b. HCFC = R22 c) Kondisi
udara di daerah; Uraian komponen kualitas udara di wilayah
Makassara. Komponen fisik kimia
Berdasarkan hasil pengukuran pada tanggal 24 Juli 2010 di
beberapa lokasi di Makassar, khususnya di sekitar pelabuhan,
parameter Kimia untuk kualitas udara masih berada di bawah baku
mutu udara Ambien (PP No.41 tahun 1999 tentang baku mutu Udara
Ambien). Metode penelitian udara yang dipergunakan adalah metode
gravimetric dan spektrofotometri. Sampel kualitas udara yang
diteliti adalah debu/partikel, CO, CO2, SO2, NOx, H2S dan Pb.
3
Tabel 1NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PARAMETER Suhu Total debu CO
CO2 SO2 NO2 H2S Timbal Bising Kelembapan Kecepatan Angin SATUAN
METODE ANALISIS C g/Nm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Dba %H m/det
Pemuaian Gravimetrik NDIR Oswald Pararosanilin Saltzman Saltzman
Dithixzon Derajat bising Kandungan udara Laju angin per Anemometer
satuan waktu Termometer Hivol Sampler Air analyzer Spektrofotometer
Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer
Sound level meter air Humidimeter PERALATAN
4
Tabel 2 Tanggal : 4 Desember 2010 Cuaca : Mendung/Hujan
RintikLokasi No Parameter Satuan 1 Dermaga 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Suhu Total debu CO CO2 SO2 Nox H2S Timbal Bising Kelembapan
Kecepatan Angin 12 GPS S050729,2 S050654,5 S050639,5 C g/Nm Ppm Ppm
Ppm Ppm Ppm Ppm Dba %H m/det 30,0 198 15 214,8 0,045 0,017 0,0003
0,005 74-76 20,0-30,0 0,1-2,3 2 Lap. 100 32,5 218 17 211,7 0,046
0,016 0,0004 0,004 81-84 15-30 0,1-0,6 3 Paotere 32,7 210 14 209,2
0,047 0,015 0,0005 0,007 72-76 50-60 0,1-1,8 Normal 230 10.000 2
70*** Baku Mutu*
E11924,25,0 E11924,32,8 E1192515,4
Sumber: Laboratorium Unhas, Makassar 2010 Catatan:*) PP 41 tahun
1999 ttg pengendalian pencemaran udara ***)Kepmen LH no.48 tahun
1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan perkantoran dan
industry
Kandungan Debu/partikel Kandungan debu di dermaga Soekarno dan
Pelabuhan kawasan Paotere berkisar antara 198-218 g/Nm. Kandungan
debu yang terdeteksi relative tidak jauh berbeda antara satu lokasi
dengan lokasi yang lainnya dan semua lokasi yang diukur dengan
kandungan debu/partikelnya masih memenuhi baku mutu udara ambient
berdasarkan PP no 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien.
5
Catatan : Baku Mutu udara Ambien Nilai Ambang Batas di tempat
kerja Karbon Monoksida ( CO)
: 230 g/Nm : 10 g/Nm
Karbon Monoksida (CO) adalah senyawa oksida karbon yang
mempunyai sifat racun karena dapat mengikat Hb darah membentuk
Hb-CO sehingga Hb darah kehilangan fungsinya sebagai transport
oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Kandungan CO pada lokasi
sampling berkisar 14,0-17,0 ppm. Lokasi kandungan CO yang
terdeteksi masih memenuhi baku mutu udara ambient berdasarkan PP no
41 tahun 1999 (
