Download pdf - FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP …

294

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 3, September 2012

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUMPULAN DATAPENDIDIKAN NONFORMAL TIDAK TEPAT WAKTU DAN TIDAK BERKUALITAS

INFLUENTIAL FACTORS OF NONFORMAL EDUCATION DATA COLLECTIONWAS NOT TIMELY AND QUALIFIED

Ida Kintamani Dewi HermawanPusat Data dan Statistik Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kemdikbud

Jl. Sudirman, Senayan - Jakarta PusatEmail: [email protected]

Diterima tanggal:02/04/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal:06/06/2012, Disetujui tanggal:05/07/2012

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengumpulandata pendidikan nonformal (PNF) tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Metode yang digunakanyakni survei dengan populasi dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sedangkanmetode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik analisisdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh faktor, yaitu pemahaman pendataan,sumber daya manusia, dukungan dinas pendidikan kabupaten/kota, dana, infrastrukturpendataan, monitoring dan evaluasi, dan kondisi geografis yang mempengaruhi pengumpulandata PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas, terdapat empat faktor yang sangatmempengaruhi. Keempat faktor tersebut ialah dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota(26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana (32,25%), dan infrastruktur (39,40%). Bilaketujuh variabel tersebut digabungkan, maka rata-rata sebesar 36,75% berarti juga sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas. Dengan demikian,disarankan agar ada dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap pendataan PNF,monitoring dan evaluasi pendataan PNF di tingkat satuan pendidikan sampai kabupaten/kotadapat dilaksanakan, dukungan dana bagi pengelola pendataan PNF dan peningkatan infrastruktur,baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Kata kunci: pendidikan nonformal (PNF), pengumpulan data, tidak tepat waktu, tidak berkualitas,dan dukungan dinas

Abstract: The purpose of this research is to find out the cause of the factors in the Non-formaleducation collection of data not timely and not quality. The method used is the population of thesurvey in office of education at district level throughout the country. The taking of a sample ofthe method used is a purposive sampling techniques and of analysis with a descriptive . Theresult showed that seven of the factors, these are the understanding , human resources , thesupport of the office of education at district level, the fund, monitoring and evaluation ,infrastructure; and geography affect the collection of data of Non-formal education not timelyand not quality and there are four factors that are strongly influence. The four factors are thesupport of the office of education at district level (26,00%), monitoring and evaluation (31,57%),funding (32,25%), and infrastructure (39,40%). When these variables are combined then theaverage by 36,75% means also greatly affects the data collection of the Non-formal educationdid not timely and not quality. Thus, it is recommended that the support of the Non-formalEducation service by Office of education at district level, monitoring and evaluation at the unitlevel in the case of the Non-formal Education can be implemented. In addition, the necessarysupport funding for the logging manager and and the improvement of the infrastructure both inquantity as well as quality.

Keywords: nonformal education, data collection, not on time, not qualified, and official support

295

Ida Kintamani Dewi Hermawan, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengumpulan Data Pendidikan Nonformal Tidak Tepat Waktu dan Tidak Berkualitas

PendahuluanPada tahun 2010, Pusat Statistik Pendidikan(PSP), Badan Penelitian dan Pengembangan(Balitbang), Kementerian Pendidikan Nasional(Kemdiknas), memiliki tugas untuk melaksanakansistem pendataan pendidikan nasional termasukPNF. Selain itu, tugas dan fungsi PSP yaitu untukmenyediakan data yang berkualitas dalam artidata yang akurat dan diperoleh secara tepatwaktu di sektor pendidikan. Data yang berkualitastersebut diperolah melalui sistem pendataanPendidikan Nasional. Data tersebut digunakanoleh para pembuat keputusan, para perumuskebijakan, dan para perencana pendidikan, baikdi tingkat nasional maupun di tingkat daerah(provinsi dan kabupaten/kota).

Pada masa sebelum otonomi daerah ataudesentralisasi pendidikan (sekitar tahun 1990an)setiap satuan pendidikan (satdik) melaporkansecara rutin setiap bulan dalam bentuk laporanbulanan kepada kantor pendidikan kecamatan(Kancam pendidikan). Selain itu, setiap setahunsekali satdik mengisi kuesioner satdik yang disebutLi (Laporan Individu) yang dikirimkan dari Pusat.Selanjutnya, setelah mengisi kuesioner, satdikmengirimkan ke kancam pendidikan. Kancampendidikan merangkum data satdik di daerahnyadan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdikdan rangkuman data satdik ke kantor departemen(Kandep) kabupaten/kota, istilah pada waktu itu.

Kandep kabupaten/kota juga merangkumdata dari setiap kancam pendidikan di daerahnyadan kemudian mengirimkan isian kuesioner satdik,rangkuman tiap satdik, dan rangkuman tiapkecamatan ke kantor wilayah (Kanwil) di tingkatprovinsi, istilah pada waktu itu. Dari kanwil ini, isiankuesioner, rangkuman tiap satdik, rangkuman tiapkecamatan, dan rangkuman tiap kabupaten/kotadikirimkan ke pusat melalui PSP di tingkat nasional.

Aliran pengumpulan data pendidikan ketikasebelum otonomi daerah atau desentralisasipendidikan terlihat sangat lancar dan tertib,karena secara organisasi kandep dan kanwil kalaitu merupakan organisasi/lembaga perpanjangantangan dari kementerian atau Pemerintah Pusatyang menjalankan fungsi administrasi sektorsesuai dengan asas dekonsentrasi. Oleh karenaitu, apa pun dan kapan pun data pendidikandiminta oleh Pusat, akan cepat kembali

disampaikan kepada instansi yang meminta datadi Pusat.

Sejak diterapkan otonomi daerah, kandep-kandep pendidikan tersebut dilebur dengan unit-unit organisasi pemerintah daerah di tingkatkabupaten/kota yang selanjutnya dikenal sebagaidinas pendidikan kabupaten/kota. Masing-masingdinas pendidikan kabupaten/kota dibantu olehunit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikandi tingkat kecamatan. Sementara itu, kanwil-kanwil dilebur dengan unit-unit organisasipemerintah daerah di tingkat provinsi menjadidinas pendidikan provinsi. Sejak kantor kandepdan kanwil tersebut dilebur, semua hubunganpelaporan yang bersifat hirarkis antarakecamatan, kabupaten/kota, provinsi denganpemerintah pusat/nasional menjadi hilang.Hilangnya hubungan yang hirarkis seharusnyatidak perlu terjadi, karena bagaimana pun dalamotonomi daerah terdapat urusan pemerintahanbersama (concurrent) yang bersifat waj ib(obligatory) atau pelayanan dasar, di manapendidikan merupakan salah satu sektor didalamnya. Hal ini masih bisa berjalan jika terdapatpembagian peran dan tanggung jawab yang jelas,termasuk interkoneksi dan interdependensi antaraket iga tingkatan pemerintahan. Namun,dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain,sektor pendidikan merupakan sektor yang tidakbegitu jelas pembagian peran dan tanggungjawab antara ketiga tingkatan pemerintahan.Akibatnya, kondisi yang tidak jelas ini juga ikutberpengaruh terhadap pengembalian datapendidikan melalui kuesioner tahunan yangdikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

Walaupun terjadi desentralisasi pendidikan,sesungguhnya Pemerintah Pusat tetapmemerlukan data yang akurat dan tepat waktutentang sektor pendidikan untuk tujuanperencanaan nasional ataupun penentuankeputusan dan perumusan kebijakan di tingkatnasional. Namun, setelah otonomi pendidikanbanyak daerah (kabupaten/kota) yang tidakmenyerahkan data pendidikan ke Pusat.Penurunan persentase daerah yang menye-rahkan data pendidikan ke Pusat mencapai hinggakurang dari 50%. Kondisi ini bukan hanyadisebabkan oleh beberapa kabupaten/kotamenurunkan tingkat organisasi (jabatan/eselon)

296


yang terkait dengan pengolahan data ataubahkan menghapus unit data dari struktur dinaspendidikan di kabupaten/kota, melainkan jugaterjadi karena banyaknya daerah pemekarankabupaten/kota baru yang terpisah. Dari tahun1999 sebelum otonomi sebesar 349 kabupaten/kota dan sampai tahun 2010 terdapat 497kabupaten/kota, sehingga hasil pemekaransebesar 148 kabupaten/kota atau jika diper-sentasekan mencapai 42,4% (BPS, 2010).Pemekaran berdampak tidak hanya pada unitorganisasi dan sumber daya manusia yang harusdibagi, melainkan juga menyangkut data yangharus disesuaikan antara induk kabupaten/kotadengan kabupaten/kota hasil pemekaran. Akibatlebih jauh terhadap pengumpulan ataupengembalian data pendidikan menjadi lebihkompleks, terutama bagi pemerintah pusat untukmenunjukkan kinerja dan merumuskan kebijakansektor pendidikan yang berbasis data.

Permasalahan cukup klasik lainnya yang biasaterkait dengan pengembalian data pendidikan,yaitu banyak pihak dari sektor yang sama memintadata yang sama tanpa koordinasi yang jelas danterintegrasi, sehingga menimbulkan “penum-pukan” permintaan data di tingkat pelaksana,dalam kasus ini terjadi pada beberapa satuanpendidikan. Sebagai ilustrasi, misalnya DirektoratJenderal Pendidikan Nonformal dan Informal(Ditjen PNFI/sekarang menjadi Ditjen PendidikanAnak Usia Dini, Nonformal, dan Informal/DitjenPAUDNI) memiliki data pendidikan nonformal (PNF)yang relatif jauh lebih lengkap jika dibandingkandengan PSP. Hal yang sama terjadi pula denganDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah (Ditjen Dikdasmen) memiliki databaseyang lengkap jika dibandingkan dengan PSPterkait dengan jumlah peserta didik, prasaranadan sarana pendidikan. Analisis sementaramenunjukkan bahwa kemungkinan kedudukanPSP di bawah Balitbang tidak menguntungkandalam mengharuskan daerah untuk mengem-balikan data pendidikan termasuk data PNFtahunan. Hal ini akibat direktorat memiliki danayang lebih besar guna pembinaan satuanpendidikan daripada PSP yang hanya mengaturdata pendidikan termasuk data PNF. Untuk itu,dengan adanya reformasi birokrasi internal (RBI),PSP diubah menjadi Pusat Data dan Statistik

Pendidikan (PDSP) melalui Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 36, Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendidikan Nasional (Kemdiknas, 2010d). Namun,dalam kajian berikut belum menggunakan PDSPkarena yang dikaji adalah pengumpulan datatahun 2010 yang masih dilaksanakan oleh instansiPSP, Balitbang.

Dari paparan paragraf-paragraf di atas,terdapat banyak faktor yang menjadi kendala bagipartisipasi daerah dalam menyerahkan/mengembalikan data di sektor pendidikan didaerah mereka masing-masing ke PSP. Secaraumum, beberapa faktor penyebab dapatdikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama,faktor substansial, mencakup konsep dasar datapendidikan dan kebijakan yang melandasi,mekanisme pengumpulan dan pengaturan peranpara pihak sesuai urusan pemerintahan di setiaptingkat pemerintahan, pengelolaannya hinggapemanfaatan data. Kedua, faktor sistemdukungan, termasuk sumber daya manusia,penganggaran, rancang-bangun sistem daninfrastruktur informasi dan teknologi (IT). Ketiga,faktor perilaku, sikap dan kepemimpinan,khususnya jiwa kepemimpinan yang sadar akanarti pentingnya data (dalam hal ini datapendidikan) dan sadar akan kepemilikan data yangtepat waktu dan berkualitas untuk perencanaanmaupun pengambilan keputusan dan perumusankebijakan.

Kecenderungan tingkat pengembalian datakabupaten/kota yang rendah, tidak tepat waktudan data tidak berkualitas, dengan sendirinyamerupakan salah satu indikator bahwa adasesuatu yang salah dalam sistem pemerintahan,sehingga berdampak pada sistem pendataan yangada. Studi ini akan menggali dan menguji mengapatingkat pengembalian data PNF tahunan sangatrendah, pada sistem sesuai dengan tiga tingkatanpihak yang harusnya berperan dalam prosespengisian dan pengembalian data PNF, yaitusatuan pendidikan PNF, UPTD kecamatan, dandinas pendidikan kabupaten/kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapatdirumuskan adanya permasalahan sebagaiberikut: 1) Mengapa terdapat dinas pendidikanprovinsi, kabupaten/kota, UPTD pendidikan, dansatuan pendidikan yang tidak dapat mengum-

297


pulkan kembali instrumen data PNF tahunansecara tepat waktu dan berkualitas?, dan 2)Faktor-faktor apakah yang mempengaruhipartisipasi nasional di PSP, dinas pendidikanprovinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, UPTDpendidikan, dan satuan pendidikan dalammemberikan data PNF yang berkualitas dan tepatwaktu?

Sebagai langkah awal, studi ini meng-asumsikan bahwa para pengelola pendidikan dipusat dan daerah baik provinsi maupunkabupaten/kota mempunyai pemahaman yangsama mengenai tujuan dari pengumpulan dataPNF. Atas dasar pertimbangan tersebut, tujuanpenelitian ini yaitu faktor-faktor kunci apakah yangberpengaruh terhadap pengumpulan data PNFyang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Kajian LiteraturBeberapa Istilah dan Pengertian dalamPendataanUntuk memahami faktor-faktor penyebabpengumpulan data PNF tidak tepat waktu dantidak berkualitas, perlu diketahui terlebih dahulutentang apakah yang disebut pendataanpendidikan. Pendataan pendidikan pentingdipahami karena pengumpulan data merupakansalah satu tahapan dalam pendataan pendidikan.Kemudian perlu dijelaskan tentang apakah yangtermasuk dalam PNF dan diakhiri denganpengert ian tidak tepat waktu dan tidakberkualitas.

Agar diperoleh data yang memadai dansesuai dengan kebutuhan program pembangunanpendidikan, diperlukan rangkaian kegiatanpendataan pendidikan. Pendataan memiliki artibermacam-macam dan disesuaikan denganperkembangan zaman. Salah satu perkembangantersebut, yaitu pendataan pendidikan dikaitkandengan adanya otonomi pendidikan. Berdasarkankegiatan pendataan pendidikan yang dikaitkandengan otonomi pendidikan pada khususnya danotonomi daerah pada umumnya, pendataanpendidikan terdiri atas dua kegiatan utama, yaituproduksi data dan pendayagunaan/pelayanandata. Bahasan berikut hanya dibatasi tentangproduksi data, hal ini terkait erat dengan judulpenelitian, yaitu tentang pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan prosesmenghimpun data dari sumber data denganmenggunakan berbagai instrumen penjaring dataatas dasar waktu hitung dan mekanismependataan tertentu. Sumber data adalah orang-perorangan atau lembaga yang ditetapkanmenjadi responden pendataan. Instrumenpenjaring data pada umumnya berupa berkasformulir/dokumen pelaporan yang harus diisi olehsumber data. Waktu hitung pendataan adalahtanggal atau periode waktu tertentu yangditetapkan sebagai waktu penghitungan data,misalnya untuk persekolahan adalah 31 Agustusdan PNF adalah 31 Desember. Mekanismependataan adalah arus yang digunakan dalampenyebaran dan pengembalian instrumenpenjaring data. Dalam mekanisme pendataan initerkandung pula waktu/jadwal pelaksanaan danrincian lingkup kerja pendataan yang harusdilaksanakan. Hasil dari kegiatan pengumpulandata ini adalah terkumpulnya kembali seluruhberkas instrumen penjaring data yang telah diisioleh sumber data.

Pengolahan data merupakan rangkaianproses untuk memindahkan seluruh hasilpengumpulan data dalam sistem penyimpanandata elektronik. Dalam pengolahan data initerdapat enam kegiatan pokok, yaitu: 1) admi-nistrasi data; 2) penyuntingan, 3) kodefikasi,4) penandaan, 5) perekaman data, dan6) pembersihan data. Administrasi data adalahmencatat, mengatur, dan mendokumentasikansetiap berkas instrumen penjaring data yang telahterkumpul agar memudahkan dalam melakukanpengambilan dan penyimpanan data kembali.Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki ataumemperjelas isian pada berkas instrumenpenjaring data agar t idak terjadi salahinterpretasi. Kodefikasi dilakukan terhadapbeberapa jenis variabel data yang sangat pentingapabila pengolahan data menggunakan komputer.

Penandaan adalah memberikan tandaterhadap data/kelompok data agar memudahkandalam memasukkan data ke perangkat komputer.Perekaman adalah proses memasukkan data dariberkas penjaring data ke dalam sistem komputeryang dilakukan oleh beberapa operator denganbeberapa perangkat komputer. Pembersihan datadilakukan terhadap hasil perekaman data untuk

298


menjamin agar data yang terekam dalam komputerbenar-benar sama dengan yang tercantum dalaminstrumen penjaring data. Hasi l kegiatanpengolahan data adalah terekamnya seluruh hasilpengumpulan data dalam sistem komputer. Hasilrekaman ini disebut data mentah.

Pada tahap pengumpulan data dan peng-olahan data diperlukan kegiatan monitoring.Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untukmenjamin tercapainya sasaran pelaksanaanpengumpulan dan pengolahan data. Selain itu,dengan melakukan monitoring dapat member-dayakan dinas pendidikan provinsi selakuKordinator Pendataan Pendidikan di t ingkatprovinsi. Monitoring yang dilakukan terdiri dari duajenis, yaitu 1) monitoring provinsi-kabupaten/kotadan 2) monitoring pusat-provinsi.

Monitoring provinsi-kabupaten/kota dilakukanoleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan pihak yangdimonitor, yaitu setiap dinas pendidikan kabu-paten/kota di wilayahnya. Petugas pelaksanamonitoring adalah anggota KK Data Dik, dinaspendidikan provinsi untuk setiap dinas pendidikankabupaten/kota di wilayahnya. Sasaran moni-toring dan materi laporan tertulis merupakanrealisasi kegiatan penjaringan dan pengolahandata yang dilaksanakan oleh dinas pendidikankabupaten/kota dalam wilayahnya dan hasilpelaksanaan kegiatan pengumpulan danpengolahan data yang dicapai oleh tiap dinaspendidikan kabupaten/kota dalam wilayahnyayang diukur berdasarkan keabsahan, keleng-kapan, dan keaktualan data.

Penyajian data merupakan langkah akhir darikegiatan produksi data dan berdasarkan datamentah dilakukan serangkaian proses untukmenghasilkan berbagai produk berupa data/informasi pendidikan yang secara periodik harusditerbitkan dan dipublikasikan. Kegiatan pokokpenyajian data, meliputi: 1) penyusunan naskah,2) penggandaan/pencetakan, dan 3) pendistri-busian. Penyusunan naskah terdiri atas empatkegiatan, yaitu 1) verifikasi, estimasi, dan per-kiraan data, 2) tabulasi statistik, 3) penyusunandraft statistik, dan 4) finalisasi statistik. Naskahyang dihasilkan sangat bervariasi, namun padaumumnya berupa buku statistik pendidikan, bukusaku, leaflet, booklet dan berkas-berkas data untukbahan laporan tahunan/tengah tahunan.(Kemdiknas, 2010a).

Penelitian ini hanya sampai tahap pengum-pulan kembali data ke pusat. Bila semua inidilaksanakan dengan baik sesuai tahapannyaterutama faktor monitoring dari provinsi kekabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kekecamatan maka tak akan terjadi permasalahanseperti pengumpulan data tidak tepat waktu dantidak berkualitas.

Pendidikan NonformalPendidikan nonformal merupakan jalur pendidikanyang dapat dilaksanakan secara terstruktur danberjenjang. Pendidikan nonformal diselenggara-kan bagi warga masyarakat yang memerlukanlayanan pendidikan yang berfungsi sebagaipengganti, penambah, dan/atau pelengkappendidikan formal dalam rangka mendukungpendidikan sepanjang hayat. Pendidikannonformal berfungsi mengembangkan potensipeserta didik dengan penekanan padapenguasaan pengetahuan dan keterampilanfungsional serta pengembangan sikap dankepribadian profesional (Depdiknas, 2003).

Pendataan PNF yang selama ini dikelola dandijaring oleh PSP, Balitbang, Kemdiknas kala ituterdiri dari enam jenis, yaitu: 1) PendidikanKeaksaraan; 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);3) Pendidikan Kesetaraan yang mencakup PaketA setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket Csetara SMA; 4) Pendidikan Berkelanjutan yangmencakup Kursus, Pendidikan Kecakapan Hidup(PKH), dan Kelompok Belajar Usaha (KBU);5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Salah satu program penting dalam pendidikankeaksaraan, yaitu pemberantasan buta aksarayang juga merupakan salah satu prioritasKemdiknas. Pendidikan keaksaraan diperlukankarena keterkaitan yang sangat erat dengantingkat keberhasilan pembangunan pendidikansuatu bangsa. Seperti dijelaskan dalam IndeksPembangunan Manusia (IPM) tahun 2010menggunakan salah satu indikatornya, yaituAngka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas (AMH).Selain itu, dapat dikatakan bahwa semakinbanyak penderita buta aksara di suatu negarasemakin miskin pula negara tersebut. Sebaliknya,semakin kecil penderita buta aksara semakin majupula suatu negara.

299


Program PAUD membatasi pada anak usiaantara 0 sampai 6 tahun dan merupakan usiayang sangat menentukan dalam pembentukankarakter dan kepribadian seorang anak sertapengembangan intelegensi permanen untukmenyerap informasi. PAUD merupakan suatuupaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejaklahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukanmelalui pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan perkembanganjasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalammemasuki pendidikan lebih lanjut. PAUDmerupakan salah satu bentuk pengelolaanpendidikan yang menitikberatkan pada peletakandasar ke arah pertumbuhan dan perkembanganfisik (koordinasi motorik halus dan kasar),kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasanemosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional(sikap dan perilaku serta agama) bahasa dankomunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usiadini. PAUD terdiri dari Taman Penitipan Anak (TPA),Kelompok Belajar (KB), dan Satuan PAUD Sejenis(SPS).

Pendidikan kesetaraan merupakan jalurpendidikan nonformal dengan standar kompetensilulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapiisi, konteks, metodologi, dan pendekatan untukmencapai standar kompetensi lulusan tersebutlebih memberikan konsep-konsep terapan,tematik, induktif, yang terkait dengan per-masalahan lingkungan dan melatihkan kecakapanhidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri.Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran(delivery system) dirancang sedemikian rupa agarmemiliki kekuatan tersendiri, untuk mengem-bangkan kecakapan komperehensif dankompetitif yang berguna dalam peningkatankemampuan belajar sepanjang hayat. Prosespembelajaran dilaksanakan dengan menggu-nakan pendekatan yang lebih indukt if dankonstruktif. Pendidikan kesetaraan terdiri dariPaket A setara SD, Paket B setara SMP, dan PaketC setara SMA. Paket A dan Paket B dirancanguntuk menunjang suksesnya Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas) denganprioritas anak usia Wajar Dikdas (7-15 tahun).Paket A dan Paket B memberi kesempatan bagiorang dewasa yang belum memiliki pendidikan

setara pendidikan dasar 9 tahun. Paket C setaraSMA dirancang untuk memberikan pelayananpendidikan bagi warga masyarakat yang belummemiliki pendidikan setara SMA. Kurikulum disusunberdasarkan kurikulum SMA jurusan IPS. Bahanbelajar disusun dalam bentuk modul, yangmemungkinkan peserta didik dapat belajarmandiri.

Pendidikan berkelanjutan ada tiga program,yaitu Kursus, PKH, dan KBU. Kursus sebagaibagian dari sistem pendidikan nasional di-selenggarakan bagi masyarakat yang memerlukanbekal pengetahuan, keterampilan, kecakapanhidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi. Kursus memiliki peran yang strategisdalam mewujudkan sumber daya yang terampildan profesional. PKH adalah pendidikan ke-mampuan, kesanggupan, dan keterampilan yangdiperlukan oleh seseorang untuk menjalankankehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidupadalah menyiapkan peserta didik agar yangbersangkutan mampu, sanggup, dan terampilmenjaga kelangsungan hidup, dan perkem-bangannya di masa datang. Kecakapan hidupmencakup kecakapan dasar dan kecakapaninstrumental. KBU adalah program pembelajaranyang memberikan peluang kepada masyarakatuntuk belajar, bekerja dan berusaha, sebagaipelajaran pasca program KF, paket B dan paketC. Tujuan KBU, yaitu untuk memperluas kesem-patan belajar usaha bagi masyarakat yang tidakmampu, agar memiliki penghasilan yang tetap,sehingga dapat meningkatkan taraf hidupkeluarganya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)lahir dari satu kesadaran bahwa lembagapersekolahan membuat banyak orang yangkurang beruntung secara ekonomi. Untuk itu, PKBMdiharapkan dapat berfungsi sebagai tempatpusaran berbagai potensi yang ada danberkembang di masyarakat, sebagai sumberinformasi yang andal bagi masyarakat yangmembutuhkan keterampilan fungsional, dansebagai tempat tukar-menukar berbagaipengetahuan dan keterampilan fungsional diantara warga masyarakat. Sebagai salah satuinstitusi PNF atau pendidikan masyarakat dan

300


wadah pembelajaran dari, oleh, dan untukmasyarakat, PKBM bersifat fleksibel dan netral.PKBM disebut fleksibel, karena ada peluang bagimasyarakat untuk belajar apa pun sesuai denganyang mereka butuhkan. Di PKBM, wargamasyarakat di bawah bimbingan tutor dapatsecara demokratis merancang kebutuhan belajaryang mereka inginkan. Dalam PKBM dapatdiselenggarakan beberapa program pem-belajaran yang beraneka ragam, seperti programKBU, pendidikan keaksaraan, Paket A setara SD,Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, kursusmenjahit, kursus merias pengantin, kursus las,atau program keterampilan lainnya.

PKBM bersifat netral, karena tidak menggu-nakan atribut pendidikan masyarakat (Dikmas)atau pemerintah. Oleh karena itu, semua lembaga/instansi pemerintah atau swasta, lembagaswadaya masyarakat (LSM), atau pihak-pihak laindapat memanfaatkan keberadaan PKBMsepanjang untuk kepent ingan kemajuanmasyarakat. Misalnya, ada PKBM yang dise-lenggarakan oleh LSM, pesantren, atau lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat,serta yang diprakarsai oleh perusahaan. Dalamhal ini, Direktorat Pendidikan Masyarakat (DitDikmas) berperan memfasilitasi, sedangkanprakarsa ada pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan sumber Dit Dikmas, membacasebenarnya merupakan proses belajar, sehinggamasyarakat yang gemar membaca (readingsociety) akan melahirkan masyarakat belajar(learning society) yang cerdas. Pengembanganbudaya baca dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui perintisan dan penguatanTaman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa;pemberian block grant ke TBM untuk membeli buku-buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan TBM danperpustakaan desa; diskusi-diskusi yangbersumber dari buku-buku di TBM, dan seba-gainya. Pesatnya perkembangan teknologikomunikasi dewasa ini, memang sudah se-patutnya ditindaklanjuti dengan kampanyegerakan membaca, khususnya di kalanganmasyarakat lapis bawah. Membangun masyarakatgemar membaca merupakan bagian dari upayamenuju pendidikan sepanjang hayat melaluipendidikan nonformal. Membangun budaya bacamelalui TBM merupakan program yang sangat

strategis. Prioritas sasaran pengguna TBM, yaituwarga belajar dari program-program pendidikankeaksaraan (pemberantasan buta aksara),program pendidikan kesetaraan (program PaketA setara SD, program Paket B setara SMP, danprogram Paket C setara SMA).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukanprogram pembelajaran dengan bentuk dansatuan yang diarahkan pada makna kesejatianbelajar. Maksudnya, fokus materi pelajarandisesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gunamenunjang hidup dan penghidupannya. Programpeningkatan budaya baca oleh DirektoratPendidikan Masyarakat bertumpu pada tiga pilarutama, yakni: 1) Terbentuknya TBM di seluruhpelosok daerah; 2) Bahan bacaan yang sesuaikondisi objektif masyarakat; dan 3) Tumbuhnyaminat baca masyarakat (Kemdiknas, 2010c).

Sesuai dengan tujuan penulisan, pengum-pulan data yang tidak tepat dan tidak berkualitasterjadi pada semua program di PNF karenainstrumennya merupakan satu kesatuan.

Data Tepat WaktuData tepat waktu, berarti bahwa data harustersedia pada waktu diperlukan. Dalam pendataanpendidikan persekolahan/pendidikan formalwaktu penghitungan data adalah 31 Agustus danpada bulan Oktober data sudah harus dikirim kedinas pendidikan kabupaten/kota. Waktupenghitungan pendataan PNF pada 31 Desember.Oleh karena itu, pada bulan Pebruari data sudahharus dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Bila data tersebut dikirimkan setelah bulanOktober untuk pendidikan formal atau setelahbulan Pebruari untuk PNF, maka data tersebutdapat dikatakan tidak tepat waktu. Contohnya,untuk merencanakan rehabilitasi ruang kelas SDpada tahun 2010/2011 harus tersedia datamengenai: 1) karakteristik ruang kelas yang rusakringan maupun berat, dan 2) kesiapan biaya untukrehabil itasi pada tahun 2010. Bila terjadikelambatan informasi tentang ruang kelas yangrusak, maka data tersebut tidak akan bergunalagi karena tidak tepat waktu. Dengan demikian,bila terjadi hal seperti itu maka dapat dikatakandata yang tidak tepat waktu (Kemdiknas, 2010a).

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuanpenulisan, pengumpulan data PNF yang tidak

301


tepat waktu terjadi karena data PNF yangdiperoleh t idak sesuai dengan jadwal yangdiharapkan, yaitu pada akhir Februari.

Data BerkualitasMutu atau kualitas adalah sesuatu yang dianggapbaik, karena memenuhi suatu standar tertentu.Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkanmenuju sesuatu yang baik atau standar tertentu.Peningkatan mutu dapat dilaksanakan padamasukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana, dan biaya yang dikeluarkan untukpendidikan. Mutu dapat ditingkatkan bila prosesbelajar-mengajar dapat dilaksanakan secaraefektif, sehingga peserta didik dapat mengalamiproses belajar-mengajar yang berarti danditunjang oleh sumber daya seperti guru, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Prosesbelajar yang bermutu akan menghasilkan lulusanyang mampu belajar terus-menerus, sehinggamampu mengikuti perkembangan ilmu danteknologi.

Mengingat sangat pentingnya peranan datadalam pembangunan pendidikan khususnya untukmenyusun rencana dan program pembangunanpendidikan, maka data itu harus baik atauberkualitas. Kualitas data sangat tergantung daricara seseorang dalam memperoleh data. Bilapengumpulan data dilakukan secara seram-pangan, maka data yang diperoleh tidak akanberkualitas, walaupun data tersebut adalah dataprimer yang berasal dari sumber data yang palingbawah.

Untuk data yang berkualitas, yaitu data yangmemenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1) objektif,2) relevan, 3) representatif, dan 4) memilikipenyimpangan baku kecil. Ketiga kriteria terakhir(2, 3, dan 4) merupakan kriteria untuk data yang“dipercaya kebenarannya” (sahih dan reliabel).Guna pendataan diperlukan semua kriter iatersebut, sedangkan untuk penelitian atau surveidiperlukan data yang relevan, representatif, danmemiliki penyimpangan baku kecil. Dengandemikian, bila kriteria tersebut tidak dipenuhi,maka data dapat dikatakan tidak berkualitas(Kemdiknas, 2010b).

Sesuai dengan tujuan penulisan risalah ini,pengumpulan data PNF yang tidak berkualitasterjadi karena data yang diperoleh tidak dapat

dipercaya kebenarannya, misalnya jumlahpendidik PAUD sama dengan jumlah kelompokbelajar, jumlah pengelola lebih besar daripadajumlah pendidik PAUD, jumlah kelompok belajarsama dengan jumlah lembaga.

MetodologiMetode penelitian yang digunakan dalam studi ini,yaitu metode survei. Metode ini digunakan karenamengambil sampel dari satu populasi danmenggunakan kuesioner sebagai alat pengumpuldata. Menurut Creswel (2003), survei adalah studiyang mengambil sampel dari satu populasi danmenggunakan kuesioner sebagai alat pengumpuldata yang pokok. Salah satu keuntungan yangdiperoleh dari penggunaan penelitian survei yaknistudi dapat dilakukan generalisasi dari sampelterhadap populasi. Dengan kata lain, studi inimencoba untuk menjawab pertanyaan “mengapadinas pendidikan kabupaten/kota tidak dapatmengumpulkan kembali atau mengembalikan dataPNF kepada PSP secara tepat waktu danberkualitas, dalam bentuk kuantitatif”. Dengankeperluan seperti ini, yang sudah sangat kecillingkupnya, pilihan terhadap metode surveimenjadi sangat penting, tepat, dan sesuai dengankebutuhannya.

Populasi dan SampelSebagai populasi dan berdasarkan data padatahun 2010 sebanyak 497 Dinas PendidikanKabupaten/Kota, sedangkan sampel diambildengan menggunakan teknik purposive sampling.Pengambilan secara purposif karena kondisi ke-497 dinas pendidikan kabupaten/kota sama, yaitutidak mengirimkan kembali isian kuesioner PNFtahunan yang dikirimkan oleh PSP ataupengembalian isian kuesioner PNF kurang dari50%.

Penentuan sampel terdiri atas sampel wilayahdan sampel responden sebagaimana terdapatpada Tabel 1. Sebagai sampel wilayah dan sesuaidengan judul penelitian ini yang mengandung duakriteria utama seharusnya dapat digunakansebagai dasar bagi pengelompokan semuakabupaten/kota sebagai daerah yang “tepatwaktu” dan “berkualitas” dalam pengembaliandata PNF tahunan. Namun, karena adanyaketerbatasan pada sistem data base, yaitu tidak

302


No. Pulau Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Jawa Jawa Barat Kab. Ciamis 1 5.00 Kab. Tasikmalaya 1 5.00 Kab. Tangerang 1 5.00

Jawa Tengah Kab. Semarang 1 5.00 Kota Salatiga 1 5.00 Kab. Klaten 1 5.00

DI Yogyakarta Kab. Bantul 1 5.00 Jawa Timur Kab. Malang 1 5.00

Kota Surabaya 1 5.00 Kab. Sidoarjo 1 5.00

2 Sumatera Kepulauan Riau Kota Batam 1 5.00 Bangka Belitung Kab. Belitung 1 5.00 Jambi Kota Jambi 1 5.00

3 Kalimantan Kalimantan Barat Kab. Pontianak 1 5.00 Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya 1 5.00

4 Sulawesi Sulawesi Selatan Kab. Maros 1 5.00 Kab. Gowa 1 5.00

5 Nusa Tenggara Bali Kab. Badung 1 5.00 Kota Denpasar 1 5.00

Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat 1 5.00 Jumlah 20 100.00

Tabel 1. Sampel Studi

memiliki catatan waktu kapan upload data darisuatu daerah atau dinas pendidikan kabupaten/kota ke dalam sistem, maka tidak dapat memilahdaerah kabupaten/kota mana saja menurutkriteria “ketepatan waktu”. Walaupun demikian,sesungguhnya ukuran ketepatan waktu sangatterukur dan pasti karena dalam statistik skalanyainterval/rasio dan dalam pemodelan disebutsebagai variabel manifes. Oleh karena itu,batasan terlambat atau tidak terlambat disepakatisebagai satu kesatuan dengan tidak tepat waktudan tidak berkualitas di setiap daerah (Gulo,2002).

Variabel lain yang digunakan dalam penentuansampel studi, yaitu lokasi/ letak geografi.Kabupaten/kota perlu mewakili pula suatu daerahseluruh Indonesia, apakah wilayah daratan (pulaubesar), wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil) ataukombinasi keduanya (pulau besar dan pulau kecil).Dengan demikian, pertimbangan pengambilansampel mencakup pulau utama (pulau-pulaubesar, pulau-pulau kecil dan kombinasinya).Kepulauan Indonesia dikelompokkan dalam tujuh

kelompok, namun dua kelompok paling timur, yaituMaluku dan Papua tidak diambil sebagai sampeldengan alasan biaya. Dengan demikian, jumlahpulau yang diambil sebagai sampel ada 5 (lima)pulau, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan,Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Untuk Jawa diambil sebanyak 4 provinsi, yaituJawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, danJawa Timur. Dari empat provinsi tersebut diambil10 kabupaten/kota dengan rincian 8 kabupatendan 2 kota. Untuk Sumatera diambil tiga provinsi,yaitu Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung.Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/kota. Untuk Kalimantan diambil dua provinsi, yaituKalimantan Barat diambil satu kabupaten danKalimantan Tengah diambil satu kota. UntukSulawesi hanya Sulawesi Selatan yang diambildaerah barat dan daerah tengah. Daerah baratdiambil satu kabupaten dan daerah tengah jugasatu kabupaten. Untuk Nusa Tenggara diambil duaprovinsi, yaitu Bali sebanyak satu kabupaten dansatu kota dan Nusa Tenggara Barat hanya satukabupaten.

303


adanya analisis tersebut diharapkan akanterungkap faktor-faktor yang berpengaruhterhadap pengumpulan data PNF tahunan. Analisisini menggunakan skala 0-100, makin kecil nilainyaberarti makin mempengaruhi. Sebaliknya, makinbesar nilainya berarti makin tidak mempengaruhi.Untuk kemudahan interpretasi diberi skala analisisseperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Standar Penilaian

Standar yang diberikan diasumsikan bahwabila seperlima telah tercapai, maka dianggap tidakmempengaruhi, nilai dua per lima sampai empatper lima dianggap cukup mempengaruhi,sedangkan nilai kurang dari seperlima dianggapsangat mempengaruhi sekali.

Hasil dan PembahasanProfil Kabupaten/Kota SampelKarakteristik kabupaten/kota sampel diperlukanuntuk mengetahui gambaran kabupaten/kotasebagai daerah pengumpul data PNF. Karakteristikini memberikan gambaran tipologi suatu daerahyang ingin diketahui permasalahan yang terjadisehubungan dengan pengumpulan kuesioner PNFyang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.Karakteristik yang digambarkan meliputi pulau,provinsi, kabupaten atau kota, letak geografis,jabatan responden, tingkat pendidikan res-ponden, dan jenis bidang. Asumsinya, semuadinas pendidikan kabupaten/kota terpilih memilikipendataan PNF tahunan.

Berdasarkan tujuh pulau yang ada diIndonesia, lima pulau (71,4%) menjadi sampel.Hal ini berarti, dari 33 provinsi yang ada diIndonesia, terdapat 12 provinsi (36,4%) dijadikansebagai sampel. Sampel dari lokasi Jawasebanyak 10 kabupaten/kota (50%), Sumaterahanya diambil 3 kabupaten/kota (15%),Kalimantan diambil 2 kabupaten/kota (10%),Sulawesi hanya 2 kabupaten/kota (10%), dan

Teknik Pengumpulan DataPenelitian ini menggunakan kuesioner dalampengumpulan datanya. Kuesioner digunakanuntuk menjaring data primer yang akan meliputivariabel-variabel yang mempengaruhi pengum-pulan data PNF yang tidak tepat waktu dan tidakberkualitas. Kuesioner dibuat dalam bentukpertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaantertutup digunakan guna membatasi alternatifjawaban, sehingga jawaban akan fokus padapenelitian yang dilakukan. Pertanyaan terbukadilakukan untuk melengkapi hasil isian pertanyaantertutup. Untuk jenis pertanyaan terbukadilakukan pula melalui wawancara agakmendalam, sehingga dapat digunakan sebagaikelengkapan hasil analisis. Lama waktupelaksanaan wawancara diharapkan kurang lebihdua jam dan bila dipandang perlu informasi lebihakan digunakan teknik wawancara mendalamsebagai penggali permasalahan yang tidak adapertanyaan dalam kuesioner yang disiapkan.Wawancara mendalam dilakukan kepada parakepala bidang PNF, dinas pendidikan kabupaten/kota atau ketua KK Data Dik. Wawancaramendalam lanjutan dengan para pihak lain didaerah seandainya mereka memiliki informasi yangrelevan terkait dengan pelaksanaan pengum-pulan data PNF tahunan.

Teknik Analisis DataAnalisis data di lakukan untuk menjawabpertanyaan penelitian tentang faktor-faktor yangmempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas. Teknis analisis yangdigunakan merupakan analisis deskriptif yangditujukan untuk variabel-variabel yang ber-pengaruh terhadap pendataan PNF. Teknik inidigunakan mengingat judul penelitian sudahsangat kecil untuk mengetahui faktor-faktorpenyebab pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas. Kuesioner yang telahterisi kemudian diolah menjadi tabel-tabeldistribusi frekuensi. Kuesioner terdiri atas tujuhjenis variabel yang telah disusun dan diasumsikanmerupakan faktor-faktor yang berpengaruhterhadap pengumpulan data PNF tahunan.

Analisis data dilaksanakan dengan melihatbanyaknya jawaban terhadap setiap variabeldata rangkuman data dari 20 responden. Dengan

No Nilai Arti Nilai 1 0-20% sangat mempengaruhi sekali 2 21-40% sangat mempengaruhi 3 41-60% cukup mempengaruhi 4 61-80% sedikit mempengaruhi 5 81-100% tidak mempengaruhi

304


Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 kabupaten/kota(15%). Dari 497 kabupaten/kota, terdapat 20kabupaten/kota (4,0%) sebagai responden. Dari20 responden, 6 responden (30%) dari kota dan14 responden (70%) dari kabupaten.

Berdasarkan jenis jabatan responden, eselon4 merupakan jabatan yang terbanyak yang di-pandang oleh responden, yaitu sebanyak 15orang (75%), eselon 3 sebanyak 3 orang (15%),dan staf KK Data Dik sebanyak 2 orang (10%).Tingkat pendidikan responden yang terbanyakialah sarjana/S1, yaitu berjumlah 14 orang (70%),S2 dan lebih serta SMA masing-masing 3 orang(15%). Kebanyakan responden merupakanorang-orang yang berasal dari bidang PNF,sebanyak 17 orang (85%) dan selebihnya 3 orang(15%) berasal dari bidang non-PNF.

Variabel DataBerdasarkan variabel yang dikaji guna me-ngetahui faktor-faktor yang mempengaruhipengumpulan data PNF tidak tepat waktu dantidak berkualitas digunakan tujuh variabel.

Pertama, pemahaman pendataan sebanyak17 item data, yang terdiri atas: 1) program-program PNF, 2) variabel data PNF, 3) tahapanpendataan, 4) frekuensi pendataan, 5) pengirimaninstrumen dan pengiriman kembali instrumen,6) kapan menerima, 7) kapan mengirimkan,8) mendata semua program, 9) ketersediaan dataDinas, 10) kemudahan data diisi, 11) jenis datayang diisi, 12) sumber data, 13) instrumenBalitbang, 14) hasil pengolahan, 15) statistik PNF;16) kegunaan data PNF, dan 17) tingkatpemahaman.

Kedua, sumber daya manusia sebanyakdelapan item data, yang terdiri atas: 1) sumberdaya manusia yang menangani, 2) ketersediaansumber daya manusia, 3) tingkat pendidikan,4) status kepegawaian, 5) lama mengelola,6) pelatihan, 7) jenis pekerjaan, dan 8) keter-sediaan pengelola.

Ketiga, dukungan dinas pendidikan kabu-paten/kota sebanyak tujuh item, yang terdiri atas:1) struktur organisasi, 2) fungsi pendataan,3) kelompok kerja pendataan pendidikan,4) prioritas anggaran, 5) pendataan PNF,6) kebijakan, dan 7) dukungan pimpinan.

Keempat, dana sebanyak empat item, yangterdiri atas: 1) kecukupan dana, 2) sumber dana,3) honor pengelola, dan 4) ketersediaan dana.

Kelima, infrastruktur sebanyak lima item, yangterdiri atas: 1) jumlah komputer, 2) ketersediaankomputer, 3) proses pengolahan, 4) pangkalandata pendidikan berbasis web, dan 5) ke-tersediaan infrastruktur.

Keenam, monitoring dan evaluasi sebanyakempat item, yang terdiri atas: 1) adanyamonitoring dan evaluasi, 2) frekuensi monitoringdan evaluasi, 3) hasil monitoring dan evaluasi, dan4) pengaruh monitoring dan evaluasi.

Ketujuh, kondisi geografis sebanyak enamitem, yang terdiri atas: 1) kondisi umum, 2) lokasiPNF, 3) jarak ke PNF, 4) akses jalan ke PNF,5) transportasi, dan 6) pengaruh kondisi.

AnalisisSeperti yang dijelaskan pada metodologi, untukanalisis dilakukan melalui rangkuman dari seluruhresponden berdasarkan variabel faktor-faktoryang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidaktepat waktu dan tidak berkualitas. Denganmenggunakan teknik analisis dengan standarpenilaian pada Tabel 2, diketahui bahwa makinkecil nilainya, semakin mempengaruhi dan makinbesar nilainya makin t idak mempengaruhi.Contohnya, bila hasilnya adalah di bawah 20%,berarti sangat mempengaruhi sekali, 21-40%berarti sangat mempengaruhi, 41-60% berarticukup mempengaruhi, 61-80% berarti sedikitmempengaruhi, sedangkan 81-100% berarti tidakmempengaruhi.

Rangkuman Seluruh RespondenHasil pengolahan menunjukkan bahwa dari segipemahaman pendataan yang terdapat pada Grafik1, responden yang paling banyak menjawabadalah berkaitan dengan pertanyaan program-program PNF sebesar 78,00%. Hal ini berartisebagian besar responden memahami program-program PNF dan dianggap sedikit mem-pengaruhi. Sebaliknya, responden yang palingsedikit menjawab ialah berkaitan denganpertanyaan pengiriman instrumen kembalisebesar 15,00%. Hal ini berarti hanya sebagiankecil responden yang memahami pengiriminstrumen kembali ke pusat dan dianggap sangat

305


Grafik 1. Pemahaman Pendataan, Tahun 2010

Grafik 2. Sumber Daya Manusia, Tahun 2010

mempengaruhi sekali. Dari 17 butir pertanyaan,rata-rata tingkat pemahamannya hanya sebesar42,50%. Hal ini berarti pemahaman tentangpendataan dan khususnya pengumpulan data PNFsecara menyeluruh sangat kurang, sehingga

Hal ini berarti status kepegawaian sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF. Daridelapan item pertanyaan, maka rata-rata untuksumber daya manusia sebesar 41,25%. Hal iniberarti sumber daya manusia pendidikan cukup

cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidaktepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 2 menunjukkan bahwa dari segi sumberdaya manusia, responden yang menjawabterbanyak yakni berkaitan dengan pertanyaanjenis pekerjaan yang di lakukan petugaspendataan sebesar 58,00%. Hal ini berarti jenispekerjaan sudah sesuai, sehingga sedikitmempengaruhi. Jawaban responden paling sedikityakni berkaitan dengan pertanyaan statuskepegawaian yang bervariasi sebesar 28,00%.

mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas.

Grafik 3 menunjukkan bahwa dari segidukungan pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota, responden yang menjawab terbanyak yakniberkaitan dengan pertanyaan kebijakan pimpinanterhadap pendataan PNF sebesar 66,00%. Hal iniberarti dukungan pimpinan sudah cukup, sehinggasedikit mempengaruhi. Jawaban responden palingsedikit yakni berkaitan dengan pertanyaanpembentukan kelompok kerja pendataan

306


Grafik 3. Dukungan Pimpinan Dinas Pendidikan, Tahun 2010

Grafik 4. Dana, Tahun 2010

pendidikan hanya sebesar 10,00%. Hal ini berartitak semua responden membentuk KK Data Dik,akibatnya sangat mempengaruhi pengumpulandata PNF. Dari tujuh item pertanyaan,menunjukkan rata-rata dukungan pimpinan dinaspendidikan sebesar 32,25%. Hal ini berartipimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota tidakmendukung pendataan PNF, sehingga sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF menjaditidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 4 menunjukkan bahwa dari segi dana,responden yang menjawab paling banyak, yakniberkaitan dengan pada pertanyaan ketersediaandana mempengaruhi ketepatan dan kualitas PNFsebesar 65%. Hal ini berart i dana sedikitmempengaruhi pendataan PNF. Jawabanresponden paling kecil, yakni berkaitan denganpertanyaan tenaga pengelola PNF mendapatkanhonorarium hanya sebesar 15%. Hal ini berartipengelola PNF t idak pernah mendapatkan

honorarium, sehingga sangat mempengaruhisekali. Dari empat item pertanyaan, menunjukkanbahwa rata-rata untuk dana sebesar 32,25% jauhdari separuh. Hal ini berarti ketidaktersediaannyadana sangat mempengaruhi pengumpulan dataPNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 5 menunjukkan bahwa dari segiinfrastruktur, responden yang menjawab palingbanyak, yakni berkaitan dengan pertanyaanketersediaan infrastruktur mempengaruhiketepatan dan kualitas PNF sebesar 60%. Hal iniberart i infrastruktur cukup mempengaruhipengumpulan data PNF. Jawaban respondenpaling sedikit berkaitan dengan pertanyaanadanya komputer hanya sebesar 25%. Hal iniberarti adanya komputer sangat mempengaruhipengumpulan data PNF. Dari lima item pertanyaan,menunjukkan bahwa rata-rata untuk infrastruktursebesar 39,40% jauh dari separuh. Hal ini berartiketidaktersediaan infrastruktur sangat mem-

307


Grafik 5. Infrastruktur, Tahun 2010

Grafik 6. Monitoring dan Evaluasi, Tahun 2010

pengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas.

Grafik 6 menunjukkan bahwa dari segimonitoring dan evaluasi, responden yangmenjawab paling banyak berkait denganpertanyaan adanya monitoring dan evaluasimempengaruhi ketepatan dan kualitas PNFsebesar 40%. Hal ini berarti monitoring sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF. Jawabanresponden paling sedikit berkait denganpertanyaan frekuensi hanya sebesar 15%. Hal iniberarti monitoring yang sangat kecil sangatmempengaruhi sekali pengumpulan data PNF. Dariempat item pertanyaan, maka rata-rata untukmonitoring dan evaluasi hanya sebesar 26%sangat jauh dari separuh atau hanya seperempat.Hal ini berarti tidak adanya monitoring dan evaluasisangat mempengaruhi pengumpulan data PNFtidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 7 menunjukkan bahwa dari segi kondisigeografis, responden yang menjawab palingbanyak berkaitan dengan pertanyaan adanyaakses jalan menuju ke program PNF sebesar 65%.Hal ini berarti akses jalan sedikit mempengaruhipengumpulan data PNF. Jawaban respondenpaling sedikit berkati dengan pertanyaan rata-rata jarak ke program PNF sebesar 6-10 km yangdapat dijangkau hanya sebesar 30%. Hal iniberarti program PNF yang jauh dari lokasi dinaspendidikan kabupaten/kota sangat mem-pengaruhi pengumpulan data PNF. Dari enam itempertanyaan, menunjukkan rata-rata untuk kondisigeografis hanya sebesar 44,26% responden, yangberarti kurang dari separuh. Hal ini berarti kondisigeografis juga cukup mempengaruhi pengumpulandata PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Grafik 8 menunjukkan bahwa dari tujuh faktoryang mempengaruhi pengumpulan data PNF tidak

308


Grafik 7. Kondisi Geografis, Tahun 2010

Grafik 8. Rangkuman ke-7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Tahun 2010

tepat waktu dan tidak berkualitas, yang berartikondisi geografis ternyata memilki nilai terbesarjika dibandingkan dengan item pertanyaan lainnyakarena dijawab sebesar 44,36% responden.Namun, masih termasuk dalam kategori cukupmempengaruhi pengumpulan data PNF. Hal yangsama untuk pemahaman, sumber daya manusia,dan infrastruktur sekitar 40% responden. Hal iniberarti sangat mempengaruhi dalam pengum-

Dengan melihat kondisi seperti ini, dapatdikatakan bahwa ketujuh faktor yang didugamempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas memang terbukti. Halini ditunjukkan secara kuantitatif, bahwa nilai yangdiperoleh dalam analisis data yang dikumpulkanmenunjukkan nilai sebesar 36,75% termasukdalam kategori sangat mempengaruhi pengum-pulan data PNF. Monitoring dan evaluasi memiliki

pulan data PNF. Jawaban responden terkecil, yaknimonitoring dan evaluasi sebesar 26% responden.Hal ini berarti monitoring sangat mempengaruhipengumpulan data PNF. Dari 7 item pertanyaanmenunjukkan bahwa rata-rata sebesar 36,75%.Hal ini berarti ketujuh item pertanyaan sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas.

nilai terkecil sebesar 26,00% berarti sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas. Sebaliknya, faktorgeografis memiliki nilai terbesar sebesar 44,26%cukup mempengaruhi pengumpulan data PNF tidaktepat waktu dan tidak berkualitas.

309


Simpulan dan SaranSimpulanBerdasarkan rangkuman dari seluruh responden,dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia(41,25%), pemahaman (42,50%), dan keadaangeografis (44,26%) termasuk dalam kategoricukup mempengaruhi dalam pengumpulan dataPNF yang tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.Sebaliknya, terdapat empat faktor lainnya, yaitudukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota(26,00%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dana(32,25%), dan infrastruktur (39,40%) ternyatasangat mempengaruhi, sehingga pengumpulandata PNF tidak tepat waktu dan tidak berkualitas.

Rata-rata ketujuh variabel yang mem-pengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas hanya sebesar36,75% atau masuk dalam kategori sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF. Denganmelihat nilai rata-rata ini, dapat dikatakan bahwaketujuh faktor tersebut memang sangatmempengaruhi pengumpulan data PNF tidak tepatwaktu dan tidak berkualitas.

SaranBerdasarkan simpulan di atas, disarankan agardilakukan monitoring dan evaluasi dalam

pendataan PNF pada tingkat satuan pendidikansampai kabupaten/kota, sehingga diharapkanisian kuesioner yang mereka lakukan lebihberkualitas dan sesuai dengan permintaan.Dukungan dari pimpinan dinas pendidikankabupaten/kota sangat diperlukan dalampendataan dan pengelola PNF karena pendataanPNF juga diperlukan untuk bahan kebijakan.

Selain itu, perlu adanya dukungan dana untukpendataan PNF dari tingkat satuan pendidikansampai kabupaten/kota karena ternyata tidak adahonor untuk pendataan PNF maupun pengeloladata PNF. Perlu diusulkan agar pendataan PNFjuga dimasukkan dalam pendataan sekolah yangdilaksanakan oleh KK Data Dik. Hal yang samauntuk infrastruktur supaya ditingkatkan, baikdalam kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam hal kuantitas perlu dilakukanpenambahan komputer sebagai alat pengolahdata karena bidang PNF tidak memiliki komputerkhusus. Selain itu, perlu disusun program aplikasiyang memudahkan seperti program Excel karenahampir semua petugas dapat mengoperasikanprogram tersebut. Dalam hal kualitas makaspesifikasi komputer yang dimil iki supayaditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan danperkembangan zaman.

Pustaka AcuanBadan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia, 2010. Jakarta.Creswell, John W. 2003. Research Design. Edisi Kedua. California: Sage Publication.Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Jakarta.Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. Pendataan Pendidikan. Bahan Pelatihan pada Tingkat

Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen.Kementerian Pendidikan Nasional. 2010b. Penyusunan Indikator. Bahan Pelatihan pada Tingkat

Nasional. Jakarta: Sekretariat Ditjen Manajemen Dikdasmen.Kementerian Pendidikan Nasional. 2010c. Profil Pendidikan Nonformal Kabupaten/Kota Tahun 2009

2010. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.Kementerian Pendidikan Nasional. 2010d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 36, Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.