Download pdf - Ekspos 1 SOP Kemenhub Mark 4

5/24/2018 Ekspos 1 SOP Kemenhub Mark 4

1/67

Penyusunan

Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2013


2/67

Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan

kinerja melalui perbaikan metoda dan proses kerja dalam

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pencanangan tata kepemerintahan yang baik (good

governance) tersebut semakin menguat dengan adanya

amanat sebagaimana diundangkannya Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang Bersih dan Bebas KKN.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance

telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan seperti Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi daln lain-lain.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


3/67

Latar Belakang

Diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur yang berguna

sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur

(pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas dan bagi para

pengguna jasa pelayanan (pelanggan/masyarakat) untuk

dapat mengetahui/memahami secara jelas dan pasti hal-halantara lain prosedur atau tata cara, persyaratan, biaya, waktu,

tempat, dan hal-hal lain terkait dengan kebutuhan pelayanan

yang diinginkan masyarakat.

Dengan demikian terhadap seluruh unit kerja di lingkungan

Kementerian Perhubungan, yang dalam melaksanakan

tugasnya berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,

maka setiap jenis kegiatan yang akan diselesaikan harus

ditetapkan SOP nya.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


4/67

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran

Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah dan Jangka Panjang 2004-2009;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


5/67

Dasar Hukum

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEPIM.PAN/71/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Perhubungan

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


6/67

Maksud, dan Tujuan Kegiatan

Maksud Kegiatan

Penyusunan SOP ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh

setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam

menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam

penyelenggaraan pemberian pelayanan. Dengan demikian

organisasi Kementerian Perhubungan mampu eksis dan

berkinerja sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan

internal maupun eksternal.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


7/67


Tujuan Kegiatan

Penggunaan pedoman umum penyusunan SOP bertujuan untuk mendorong

setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyusun SOP

bagi prosedur-prosedur penting baik penyelenggaraan tugas dan fungsi

ataupun pelayanan kepada masyarakat. SOP yang disusun oleh setiap unitkerja di lingkungan Kementerian Perhubungan ini diharapkan akan:

a. Memberikan kepastian dan keseragaman proses pelaksanaan suatu

tugas;

b. Menunjang kelancaran proses pelaksanaan tugas dan kemudahan

dalam pengendalian;

c. Mempertegas tanggung jawab pelaksanaan tugas bagi aparatur;

d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam

melaksanakan tugas umum pemerintahan;

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


8/67


Tujuan Kegiatan

e. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh

aparatur pemerintah secara proporsional;

f. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada sttakeholders dan

masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan

kewajibannya.

g. Standardisasi dalam menyelesaikan tahapan proses kegiatan, sehingga

dapat menghindari kesalahan atau kelalaian;

h. Menjamin bahwa penyelesaian kegiatan dilaksanakan sesuai tahapanproses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan, sehingga dapat berjalan

secara berurutan dan bertahap sesuai dengan SOP nya;

i. Menjamin tersedianya informasi dan data untuk penyelesaian setiap

tahapan proses kegiatan;

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


9/67


Tujuan Kegiatan

j. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisienasi dan kepastian dalam

pelaporan dan pendokumentasian terhadap pencapaian hasil dalam

pelaksanaan tugas;

k. Memudahkan penemuan hambatan kinerja, sehingga dapat segera

memperbaikinya;

l. Menghindari terjadinya penyimpangan proses penyelesaian dan

tumpang tindih pelaksanaan kegiatan;

m. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian pegawai terhadaptanggungjawabnya;

n. Memudahkan untuk mengenali kesalahan prosedural; dan

o. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan

langkah perbaikan

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


10/67

Lingkup Kegiatan

Lingkup Pekerjaan

a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi, tugas dan fungsi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan;

b. Melakukan penyiapan langkah-langkah awal menyusun SOP

organisasi Kementerian Perhubungan secara keseluruhan;

c. Menginventarisasi SOP di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

d. Mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk

menyusun SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan;

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


11/67

Lingkup Kegiatan

Lingkup Pekerjaan

e. Mengidentifikasi informasi yang akan dicari, dapat dipisahkan

mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang

dicari dari sumber sekunder;

f. Melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang

berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya. Panduan

umum dalam menentukan alternatif mana yang dipilih untuk

distandarkan antara lain meliputi aspek-aspek kelayakan,

implementasi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan kelayakan politis.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


12/67

Lingkup Kegiatan

Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Standard Operasional Prosedur

dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


13/67

Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Standar Prosedur

Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) sehingga makin

meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja unit-unit kerja di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


14/67


SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-

prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi

yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan

dan tindakan , serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang

dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara

efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada

sistem manajemen kualitas (Quality Management System),

Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga

bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat

reaktif.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


15/67


Khusus pada organisasi pemerintah pedoman pelaksanaan

administrasi perkantoran yang dapat meningkatkan pelayanan

dan kinerja organisasi merujuk pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 35 tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) yang merupakan tindak

lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/1 5/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum

Reformasi Birokrasi.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


16/67

Tatacara Penyusunan SOP

Tatacara Penyusunan SOP pada dasarnya diatur melalui

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP/AP)

Selanjutnya dalam penerapannya di lingkungan Kementerian

perhubungan sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri

Perhubungan No PM 61 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


17/67

Prinsip Penyusunan SOP

Kemudahan dan kejelasan.

Efisiensi dan efektivitas.

Keselarasan.

Keterukuran.

Dinamis.

Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani.

Kepatuhan hukum.

Kepastian hukum.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


18/67

Format SOP

Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)

Menggunakan hanya 5 (lima) Simbol Flowcharts

Pelaksana Dipisahkan dari Kegiatan

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


19/67

Metodologi Penyelesaian Pekerjaan

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


20/67

Struktur Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi Jabatan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


21/67

Penyusunan SOP Kementerian

Perhubungan

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL

Pengintegrasian

SOP

karena satu

prosedur

dengan

prosedur lainnya

dimungkinkansaling terkait

harus

diselaraskan,

sehingga tejadi

konsistensi,

keseragaman,

dan tidak saling

bertentangan

Pengesahan

SOP

Setelah proses

penyempurnaan

perumusan

diselesaikan,

makaselanjutnya

rumusan SOP

yang telah

dianggap baik

disampaikan

kepada pejabat

penetap untuk

disahkan dengan

disertai suatupengantar atau

executive

summary

sebagai bahan

evaluasi.

Review

SOP

Penyusunan

Dokumen SOP

Inventarisasi

Judul SOP

Inventarisasi

jenis kegiatan

yang akan

diberikan judul

SOPnyadiproyeksikan

dan

diprioritaskan

pada beberapa

kegiatan yang

memiliki

intensitas tinggi

terhadap jasa-

jasa layananpublik bagi

masyarakat baik

perorangan

maupun dunia

usaha.

Hasil

Inventariasi

selanjutnya

dituangkan ke

dalam dokumenSOP dengan

memperhatikan

prinsip2

penyusunan

SOP serta

memenuhi

ketentuan yang

dipersyaratkan

Berbagai catatan

atas hasil review

dibuat sebagai

bahan

penyempurnaanSOP yang telah

dirumuskan,

sebelum

ditetapkan oleh

pejabat yang

berwenang.

Identifikasi

Jenis Kegiatan

Identifikasi

terhadap

berbagai

kegiatan

operasionalyang

dimungkinkan

untuk disusun

SOP nya.


22/67

Inventarisasi Judul SOP

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


23/67

Rumusan Uraian Jenis Kegiatan

jenis-jenis kegiatan yang dilakukan secara riil oleh setiap

pemangku jabatan dalam organisasi

(dirumusan dalam bentuk kalimat aktif, dengan menggukan

kata kerja yang berawalan me: Merumuskan, Mengurus,

Mengkajidstnya);

Perumusan kalimat diawali dengan kata yang berbeda untuk

setiap jenjang jabatan misalnya:

Eselon I : menetapkan, mengesahkan

Eselon II : merumuskan, mengkaji

Eselon III : memeriksa

Eselon IV : mengkosep

Pejabat Fungsional Umum/Tertentu : Menyiapkan


24/67

Penentuan Pelaksana (Aktor)

Sebutan titelatur atau nama jabatan yang melaksanakan

setiap tahapan kegiatan proses dari awal sampai selesai,

misal Kabag, Kasubag., Agendaris, Pemroses,

data, dst;

Catatan:1. Di lingkungan Kantor Pusat Pejabat/Pelaksana/aktor sesuai

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor20 Tahun 2013, PM Nomor 21 Tahun 2013, PM Nomor 22Tahun 2013, PM 23 Tahun 2013, PM 24 Tahun 2013, PM 25

Tahun 2013, PM 26 Tahun 2013, PM 27 Tahun 2013.

2. Di lingkungan Kantor Unit Pelaksana TeknisPejabat/Pelaksana/aktor sesuai dengan RancanganPeraturan Menteri Perhubungan tetang Peta Jabatan danUraian Jenis Kegiatan yang saat ini dalam prosespenetapan oleh Menteri Perhubungan.


25/67

Format Sop

Guna keseragaman penulisan, dokumen SOP di lingkungan

Kementerian Perhubungan menggunakan format pengetikan

sebagai berikut:

1. Jenis huruf Bookman Old Style warna hitam;

2. Warna huruf hitam

3. Jarak/Spasi antar baris 1 poin;

4. Ukuran kertas A4;

5. Margin tepi halaman adalah kiri 2 cm, kanan 1 cm, atas

1 cm, bawah 1 cm.

6. Aplikasi komputer yang digunakan untuk menulis

Dokumen SOP adalah aplikasi spreadsheet seperti

Microsoft Office Excel.


26/67

Format SOP Kementerian Perhubungan

(Bagian Identitas)

PENDAHULUAN

PROFIL ORGANISASI

PENDEKATAN DAN

METODOLOGI

PENYUSUNAN SOP

RENCANA KERJA

DAN JADWAL


27/67

Format SOP Kementerian Perhubungan

(Bagian Flowcharat/Prosedur)


28/67

SOP Tersusun

22%

5%

73%73%

SOP Belum Terkumpul SOP Perlu Perbaikan

SOP Selesai


29/67

Daftar SOP yg Telah Disusun (2013)A. Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDM)

Seretariat Badan Pengembangan SDM

1. SOP Pemutakhiran Basis Data Kepegawaian

2. SOP Pelaksanaan Pembinaan Badan Layanan Umum

3. SOP Penyiapan Usulan Revisi Anggaran

4. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Penetapan Kinerja5. SOP Pengelolaan Surat Keluar

6. SOP Pengelolaan Surat Masuk

7. SOP Pelaporan Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Barang

Milik Negara

8. SOP Penyiapan Bahan Koordinasi, Penelaahan,Perencanaan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan

Undang Undang

9. SOP Penyiapan Bahan Pelaksanaan, Penelaahan dan

Rumusan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

10. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan LAKIP


30/67

Daftar SOP yg Telah Disusun (2013)

A. Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDM)

Pusat Pengembangan SDM Aparatur

1. SOP Mutasi Pegawai2. SOP Satpam

3. SOP Pengusulan Anggaran

4. SOP Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan

Diklat

5. SOP Peminjaman6. SOP Peminjaman Kendaraan

7. SOP Pengembangan Sistem Informasi


31/67



Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat

1. SOP Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat

2. SOP Pengelola Database Pegawai

3. SOP Pengelola Website dan Facebook

4. SOP Penyusunan Persyaratan Akreditasi Program

Pendidikan Transportasi Darat & Perkeretaapian5. SOP Penyusunan Rencana Program Pendidikan Selama 5

tahun (Renstra)


32/67



Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

1. SOP Pengelolaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bagian

Umum

2. SOP Pengelolaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bidang

Pendidikan

3. SOP Pengelolaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bidang

Pelatihan

4. SOP Pelaksanaan Pelatihan T.OT IMC 6.09 Bidang Pelatihan

5. SOP Pelaksanaan Pelatihan T.OT IMC 3.12 Bidang Pelatihan

6. SOP Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Diklat

7. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai

8. SOP Pengelolaan Surat Masuk

9. SOP Pelaksanaan Penghapusan Harta Milik Negara

10. SOP Pelaksanaan Pencairan Anggaran


33/67



Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara

1. SOP Evaluasi Diklat

2. SOP Pengajuan Anggaran Kegiatan

3. SOP Pengelola Data Base Kepegawaian

4. SOP Pengelola Kepustakaan5. SOP Pengelola Pajak

6. SOP Penyiapan Bahan Perencaan Kebutuhan

Pegawai

7. SOP Penyiapan Bahan Kenaikan Pangkat dan

Kenaikan Gaji Berkala8. SOP Penyusunan Laporan Pengguna Barang

Bulanan, Semesteran dan tahunan

9. SOP Pengelola Keuangan

10. SOP Penyusunan Lakip


34/67


B. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sekertariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

1. SOP Pelaksanaan Pelatihan

2. SOP Pembuatan Rekapitulasi Daftar Hadir

3. SOP Pembuatan Surat Ijin dan Tugas Belajar

4. SOP Pengajuan Makalah Mengikuti Temu Karya Peneliti

5. SOP Pengusulan Cuti

6. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

7. SOP Penilaian Prestasi Kerja

8. SOP Pengusulan Pengaktifan Kembali dalam JabatanFungsional Peneliti

9. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dalam Jabatan Fungsional

Peneliti

10. SOP Pengusulan Pengukuhan Profesor Riset


35/67



Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi

Multimoda

1. SOP Pengusulan Cuti2. SOP Pelaksanaan Bimbingan Peneliti

3. SOP Pelaksanaan Konsinyering

4. SOP Pengajuan Satyalencana

5. SOP Penghapusan BMN

6. SOP Penyusunan POK

7. SOP Penggunaan Ruang Rapat

8. SOP Pembuatan Rekapitulasi Daftar Hadir

9. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat



36/67



Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan

Kereta Api

1. SOP Penyusunan Studi Perorangan / Kecil2. SOP Pengadaan Barang

3. SOP Pembayaran Uang Makan

4. SOP Pengadaan Barang Langsung

5. SOP Pengadaan Barang (Diatas Rp.200.00.00-,)

6. SOP Permintaan Perbaikan Inventaris Kantor

7. SOP Verifikasi Perjalanan Dinas


9. Sop Penggunaan Ruang Rapat

10. SOP Pengusulan Cuti


37/67



Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut

1. SOP Pembayaran Uang Makan

2. SOP Pengadaan Barang

3. SOP Pengesahaan Hasil Penelitian

4. SOP Penyusunan Kajian Perorangan

5. SOP Permintaan Barang Sehari-hari

6. SOP Permintaan Perbaikan Inventaris Kantor

7. SOP Persiapan Pelaksanaan Round Table

8. SOP Usulan Peserta Diklat

9. SOP Verifikasi Perjalanan Dinas



38/67


C. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

1. SOP Penerbitan Sertifikat Garis Muat Permanen dalam

Negeri

2. SOP Penerbitan Surat Pengesahan Gambar

3. SOP Penerbitan Sertifikat Keahlian Laut

4. SOP Penerbitan Sertifikat Pengakuan

5. SOP Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang

6. SOP Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang

7. SOP Penerbitan dan Pengukuhan Sertifikat Manajemen

Keselamatan

8. Sop Penerbitan Surat Laut Tanda Keselamatan Kapal

9. SOP Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Ukur


39/67



Direktorat Kenavigasian

1. SOP Pemberian Izin komunikasi radio kapal

2. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Komunikasi Stasiun RadioPantai

3. SOP Pemberian Nomor Mariteme Mobile Service Identity

(MMSI) Kapal

4. SOP Pemberian Izin Stasiun Radio Pantai dan Stasiun VTS

Non DJP.LPS


40/67



Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

1. SOP Penerbitan Surat Izin Usaha Salvage dan atau

Pekerjaan Bawah Air2. SOP Ijin Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

3. SOP Internasional Ship Security Certificate(ISSC)

4. SOP Persetujuan Prinsip Kontruksi Bawah Air

5. SOP Persetujuan Kegiatan Bawah Air dan Salvage

6. SOP Statment Of Compliance Of Port Facility (SOCPF)7. SOP Recognized Security Organization (RSO)


41/67



Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut

1. SOP Penerbitan Surat Izin Usah Perusahaan Angkatan Laut

(SIUPAL)

2. SOP Penerbitan Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan

Laut

3. SOP Surat Keterangan Spesifikasi Kapal

4. SOP Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap

dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

5. SOP Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN)

6. SOP Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

7. Sop Surat Keterangan Status Liner

8. SOP Surat Keterangan Rencana Pola Trayek (RPT) Untuk

Kapal Angkutan Laut Khusus

9. SOP Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)


42/67


D. Direktorat Jenderal Pehubungan Darat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

1. SOP Penyusunan Daftar Nominal Pegawai

2. SOP Pembuatan Surat Usulan Kartu Pegawai

3. SOP Pembuatan Surat Usulan Kartu Akses

4. SOP Pembuatan Usulan Kartu Taspen

5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Gajji Berkala

PNS

6. SOP Pembuatan Usulan Penghargaan

7. SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan8. SOP Pelaksanaan Pengelolaan Database Kepagawaian

9. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Ditjen

Perhubungan

10. SOP Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi di

Bidang Transportasi Darat


43/67



Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. SOP Penerbitan Surat Ijin Angkutan Barang B3 (Bahan,

Berbahaya dan Beracun)2. SOP Laporan Konsinyering

3. SOP Penerbitan Dokumen Pengesahan Rancang Bangun

Terminal Tipe A

4. SOP Penerbitan SK Penetapan Lokasi Terminal Tipe A

5. SOP Penerbitan Surat Ijin Angkutan Pariwisata6. SOP Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang

7. SOP Penetapan Jaringan Trayek AKAP

8. SOP Penetapan Jaringan Trayek ALBN


44/67



Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan

1. SOP Penyusunan Rancangam Peraturan Perundang Undangan

Bidang Transportasi Perkotaan

2. SOP Pengadaan Barang /Jasa Secara Swakelola

3. SOP Draft Pembuatan Surat Perintah Melaksanakan Tugas4. SOP Penyiapan Kebijakan dan Rencana di Lingkungan Direktorat

Bina Sistem Transportasi Perkotaan

5. SOP Pemberian Bantuan Teknis Angkutan Umum/ Pelajaran /

Mahasiswa dan Angkutan Umum Masal (BRT)

6. Sop Pemberian Persetujuan Penetapan Jaringan Trayek Trayek di

Wilayah Perkotaan7. SOP Pengurusan Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin

8. SOP Pengurusan Persetujuan Dokumen Hasil Lalin

9. SOP Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Fasilitas Lalu Lintas

10. SOP Pembangunan dan Penyelenggaraan Fasilitas Lalu Lintas

Perkotaan


45/67



Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

1. SOP Penerimaan Surat Masuk dan Surat Keluar

2. SOP Pembuatan Surat Perintah Melaksanakan Tugas

3. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai dan Pejabat

Direktorat KTD

4. SOP Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

5. SOP Pelaksana Inspeksi Keselamatan Jalan

6. SOP Penyiapan Rencana Pedoman Audit Keselamatan

Jalan7. SOP Pelaksanan Audit Keselamatan Jalan

8. SOP Penyiapan Rencana Pedoman Inspeksi Keselamatan

Jalan

9. SOP Pelaksanaan Audit Prasarana Alur Pelayaran Angkutan

Sungai dan Danau


46/67


E. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. SOP Penyususnan Buku Profil Ditjen Perhubungan Udara

2. SOP Penyiapan Bahan Pameran3. SOP Penyiapan Penelaahan Dokumen Perjanjian

Internasional di luar Dokumen ICAO

4. SOP Pengaduan Masyarakat

5. SOP Fasilitas Unjuk Rasa

6. SOP Penyelengaraan Kegiatan Internasional

7. SOP Sidang Regional

8. SOP Siaran Pers


47/67

Daftar SOP yg Telah Disusun (2013)E. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat Angkutan Udara1. SOP Permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga

2. SOP Permohonan Security Clearence (FC) untuk Penerbangan

Internasional (Ferry Flight, Tecnical Landing, Positioning Flight dan

Overflying)

3. SOP Permohonan FA untuk Penerbangan Internasional Registrasi PK untuk

Penerbangan Ferry Flight dan Positioning Flight4. SOP Permohonan Flight Approval untuk Penerbangan Internasional Untuk

Registrasi PK untuk Penerbangan Corporate, Private, Chapter, Medivac

5. SOP Permohonan Security Clearence (FC) Untuk Penerbangan

Internasional (Privte Flight, Charter, Navigasi Training, Corporate, Kargo dan

Medivac)

6. SOP Permohonan Perubahan Data Dalam Izin Usaha7. SOP Permohonan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA)

8. SOP Pelayanan Keluhan Pelanggan Penumpang Angkutan Udara

9. SOP Permohonan Perubahan Data Dalam Izin Usaha

10. SOP Permohonan Izin Usaha General Sales Agen (GSA)Perusahaan

Angkutan Udara Asing


48/67



Direktorat Bandar Udara

1. SOP Pengesahan Desain / Perbaikan / Rehabilitasi / rekonstruksi /

Rekondisi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara

2. SOP Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

3. SOP Penetapan Lokasi

4. SOP Perubahan Desain Pengadaan dan Pemasangan Peralatan

dan Utilitas Bandar Udara

5. SOP Penerbitan Izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

6. SOP Perssetujuan Usulan Penyesuaian Tarif7. SOP Penerbitan Izin Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara

8. SOP Proses Evaluasi Tingkat Pelayanan (Level Of Service) di Bandar

Udara

9. SOP Perpanjangan Izin Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar

Udara

10. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas


49/67



Direktorat Keamanan Penerbangan

1. SOP Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan

Darurat Bandar udara (Airport Emergency Plan Document)

2. SOP Penerbitan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PKP-

PK dan / Salvage

3. SOP Permohonan Lisensi Personel Aviation Security (AVSEC)4. SOP Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

5. SOP Pembaharuan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan

Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

6. SOP Penerbitan & Perpanjangan Lisensi Personel Penanganan

Pengangkutan Barang Berbahaya (Dangerous Good)

7. SOP Penerbitan & Perpanjangan Lisensi Personel Fasilitas KeamananPenerbangan

8. SOP Pembaharuan Lisensi Personel Fasilitas Keamanan

Penerbangan

9. SOP Permohonan Lisensi Personil PKP-PK

10. SOP Permohonan Lisensi Personel SALVAGE


50/67



Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

1. SOP Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara

2. SOP Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara Khusus

3. SOP Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

(Deregistrasi)

4. SOP Penerbitan Sertifikat Kelaikan Pertama

5. SOP Penggantian Sertifikat Pendaftaran

6. SOP Perubahan Kepemilikan dan / atau Alamat Pemilik

Sertifikat Pendaftaran

7. SOP Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran

8. SOP Pencatatan Penjaminan Pesawat Udara

9. SOP Penghapusan Pencatatan Penjaminan Pesawat

Udara

10. SOP Penerbitan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat

Udara


51/67



Direktorat Navigasi Penerbangan

1. SOP Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Lisensi Personil Pelayanan

Informasi Aeronautika (AIS)

2. SOP Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Lisensi Personil pEMANDU

Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGGR)

3. SOP Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Stasiun Radio PesawatUdara dan Ijin Stasiun Darat Penerbangan

4. SOP Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Lisensi Personil PLLU (ATC)

5. SOP Tata Cara dan Prosedur Penetapan ELT 406 MHz Code

6. SOP Tata Cara dan Prosedur Penetapan Kode SSR Mode S

7. SOP Tata Cara dan Prosedur Perpanjangan Lisiensi Personil

Pelayanan Informasi Aeronutika (AIS)8. SOP Tata Cara dan Prosedur Perpanjangan Lisensi Personil

Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS,AGGGR)

9. SOP Tata Cara dan Prosedur Perpanjangan Lisensi Personill PLLU

(ATC)

10. SOP Pembuatan dan Penerbitan NOTAM Summary


52/67


F. Direktorat Jenderal Perkeretapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1. SOP Pemberian Ijin Cuti Pegawai

2. SOP Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala

3. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai4. SOP Penataan Berkas Arsip

5. SOP Penerbitan Surat Perintah Pelaksana Harian

6. SOP Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Teknis dan

Upacara

7. SOP Permintaan Barang Kebutuhan Sehari Hari8. SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perkertaapian

9. SOP Verifikasi Bukti Penggunaan Anggaran / Laporan

Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)


53/67



Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

1. SOP Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

2. SOP Pelaksanaan Audit Keselamatan Perkeretaapian

3. SOP Pelaksanaan Penanganan Kecelakaan Kereta Api4. SOP Penerbitan Sertifikat Awak Sarana (Masinis dan As.

Masinis) Perkeretaapian

5. SOP Pelatihan Teknis Tenaga Penguji Prasarana dan

Sarana Perkeretaapian

6. SOP Penertiban Penumpang Kereta Api7. SOP Pelaksanaan Inventarisasi Bangunan Liar di Jalur

Kereta Api

8. SOP Penyusunan LAKIP Direktorat Keselamatan

Perkeretaapian

9. SOP Pelaporan Kecelakaan Kereta Api


54/67



Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api

1. SOP Penyiapan Bahan Evaluasi AMDAL Bidang

Perkeretaapian

2. SOP Pelaksanaan Penyiapan Bahan Penetapan Trase JalurKereta Api Pada Tataran Nasional

3. SOP Penyiapan Bahan Pengesahaan Grafik Perjalanan

Kereta Api (GAPEKA)

4. SOP Pemantauan dan Evaluasi Operasi Angkutan Lebaran,

Natal, dan Tahun Baru5. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan PSO

6. SOP Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PSO

7. SOP Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Subsidi

Angkutan Perintis


55/67

Daftar SOP yg Telah Disusun (2013)F. Direktorat Jenderal Perkeretapian

Direktorat Prasarana Perkeretapian1. SOP Perijinan Perpotongan dan / Atau Persinggungan Antara Jalur

Kereta Api dengan Bangunan Lain

2. SOP Pengujian Prasarana Perkeretaapian Berupa Jalur dan Stasiun

Kereta Api

3. SOP Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Operasi KA

4. SOP Pengujian Prasarana Perkeratapian Berupa Fasilitas Operasi

Kereta Api

5. SOP Sertifikasi Material Baru Dalam Pembangunan dan Perawatan

Fasilitas Operasi

6. SOP Proses Cuti

7. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Prasarana

Perkeretaapian

8. SOP Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat

Prasarana Perkeretaapian

9. SOP Penyusunan LAKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

10. SOP Pembentukan Tim Penyusun LAKIP Direktorat Prasarana

Perkeretaapian


56/67



Direktorat Sarana Perkeretaapian

1. SOP Pelaksanaan Rangcang Bangun Sarana

Perkeretaapian

2. SOP Pelaksanaan Rekayasa Sarana

3. SOP Penerbitan Identitas Penomoran Sarana

Perkeretaapian

4. SOP Pemroses Perawatan Sarana Milik Negara

5. SOP Pemrosesan Sarana Milik Negera

6. SOP Pengusulan dan Spesifikasi Uji Pertama

7. SOP Pengusulan Pengujian dan Spesifikasi Uji Berkala

8. SOP Pemrosesan Pengusulan RKA-K/L

9. SOP Pelaksanaan Pengendalian Mutu Sarana

Perkeretaapian

10. SOP Pemrosesan Administrasi Tata Naskah


57/67


G. Inspektorat Jenderal

1. SOP Pembayaran Gaji

2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

3. SOP Pembayaran LS Pegawai (Perjalanan Dinas)

4. SOP Pembuatan Berita Pada Portal Web Inspektorat

Jenderal

5. SOP Pengaduan Melalui Aplikasi SMS Gateway

6. SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Melaui

Aplikasi SIAU

7. SOP Penyusunan dan Pelaporan Laoran Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Inspektorat

Jendral

8. SOP Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH ) Sekretariat

Inspektorat Jenderal

9. SOP Pembayaran LS Non Pegawai

10. SOP Pelaksanaan Evaluasi Semester Inspektorat Jenderal


58/67


H. Sekretariat Jenderal

Pusat Kajian Kemitraan dan Jasa Transportasi (PKKJT)

1. SOP Mekanisme Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat

Pegawai di Lingkungan PKKPJT

2. SOP Mekanisme Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas

Kegiatan Swakelola atau Menghadiri Undangan /Diposisi di

Lingkungan PKKPJT

3. SOP Mekanisme Pengajuan Surat Perintah Tugas /

Perjalanan Dinas Kegiatan Swakelola atau Menghadiri

Undangan / Disposisis di Lingkungan PKKPJT


59/67



Biro Hukum dan KSLN

1. SOP Diseminasi Biro Hukum dan KSLN

2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Biro Hukum dan

KSLN3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Hukum

dan KSLN

4. SOP Menghadiri Pertemuan Internasional

5. SOP Pendampingan (Perkara Pidana)

6. SOP Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan BandaraUdara

7. SOP Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Bandara Udara

8. SOP Proses Penerbitan Rancangan Peraturan Menteri

9. SOP Penyusunan Perjanjian Kesepakatan Luar Negeri

10. SOP Proses Penyusunan Telaah Hukum


60/67

Daftar SOP yang Telah Disusun (2013)


Biro Kepegawaian dan Organisasi1. SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Untuk

Kenaikan Jabatan

2. SOP Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Untuk

Pengangkatan Pertama

3. SOP Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional

Dosen

4. SOP Surat Keputusan Pemberhentiaan dari Jabatan Fungsional Dosen

5. SOP Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Jenjang Lektor Kepala

6. SOP Penyiapan Rancangan Peraturan Kepegawaian

7. SOP Surat Pengusulan Sertifikasi Dosen Dikti

8. SOP Surat Keputusan Kenaikan Satu Tingkat Lebih Tinggi DalamJabatan Fungsional Dosen

9. SOP Surat Keputusan Pengangkaan Kembali dalam Jabatan

Fungsional Dosen

10.SOP Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan

Fungsional Dosen

11. SOP SPMT / SPMJ Jabatan Fungsional Dosen


61/67



Biro Keuangan dan Perlengkapan

1. SOP Penyiapan Laporan Pemutakhiran Proses Tanggapan dan Tindak Lanjut

Temuan LHP Itjen dan BPK-RI Semesteran dan Tahunan

2. SOP Pembianaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3. SOP Penyiapan Surat Permintaan Usulan Target PNBP dan Penggunaan

dana PNBP

4. SOP Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

5. SOP Penyiapan Laporan Semesteran dan Tahunan Realisasi PNBP

6. SOP Penyiapan Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

7. SOP Penyiapan Laporan pembinaan, Monitoring, Evaluasi Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan ITJEN

8. SOP Penyiapan Bahan Pembinaan Teknis Penyusunan Petunjuk

Operasional/Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

9. SOP Penyiapan Bahan Petunjuk Operasional/Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

10. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kementrian Perhubungan Bersama Unit Kerja Terkait


62/67



Biro Perencanaan

1. SOP Penyusunan Standar Biaya Khusus Kementrian Perhubungan

2. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

3. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang TarifPendapatan Negara Bukan Pajak Kementrian Perhubungan

4. SOP Konsultasi Tarif Jasa Pelayanan Transportasi

5. SOP Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Penumpang

Dalam Negeri Kelas Ekonomi

6. SOP Penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renstra)

Kementrian Perhubungan

7. SOP Penyusunan LAKIP Biro Perencanaan

8. SOP Penyusunan LAKIP Kementrian Perhubungan

9. SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal

10. SOP Penyusunan Rencana Kerja Kementrian Perhubungan

(Renja)


63/67



Pusat data dan Informasi

1. SOP Pembuatan Akun e-Mail Dinas

2. SOP Penyusunan Jadwal Penggunaan Ruangan atau Peralatan

Pusdatin3. SOP Pembuatan User Akun Operator Aplikasi SIASATI

4. SOP Pembuatan User Akun Walidata Aplikasi GIS

5. SOP Perbaikan Gangguan Aplikasi

6. SOP Perbaikan Gangguan Jaringan Komputer Intranet dan

Internet

7. SOP Pembuatan Akun User untuk Updating Berita pada Website

8. SOP Pembuatan User Akun Operator Aplikasi e-Monitoring

9. SOP Penyiapan Berita Acara Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Pranata Komputer

10. SOP Penempatan Aplikasi Pada Ruang Server Pusdatin


64/67



Pusat Komunikasi Publik

1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

2. SOP Penyusunan Sitem Akuntansi Keuangan (SAK)

3. SOP PenyusunaLaporan Tahunan Pusat Komunikasi Publik

4. SOP Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

(SABMN)


65/67



Komite Nasional Keselamatan Transportasi

1. SOP Pelaksanaan Mekanisme Pengajuan Usulan Kenaikan

Pangkat Pegawai di Lingkungan PKKJT

2. SOP Pelaksanaan Mekanisme Pengajuan Surat PerintahTugas/Perjalanan Dinas Kegiatan Swakelola atau Menghadiri

Undangan/Disposisi di Lingkungan PKKPJT

3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

4. SOP Penyusunan Laporan Tahunan5. SOP Penatausahaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

6. SOP Pengajuan Usulan Cuti Pegawai


66/67



Sekretariat Mahkamah Pelayaran

1. SOP Pengajuan Usulan Cuti Pegawai

2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai

3. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Eksekusi

Mahkamah Pelayaran4. SOP Pencairan Data Awal Kecelakaan Kapal

5. SOP Penerbitan SPM

6. SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Persidangan Kasus

Kecelakaan Kapal Laut

7. SOP Pengadministrasian Perkantoran8. SOP Penatausahaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

9. SOP Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik

Kecelakaan Kapal

10. SOP Prosedur Pengajuan Pembayaran Gaji, Uang Makan

PNS dan Lembur Pegawai


67/67

Terima Kasih

PenyusunanStandar Operasional Prosedur

di Lingkungan Kementerian Perhubungan