Jenis-jenis pengangguran:

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2.Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment)Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknyatenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerjatersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuaidengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.Contoh:Pada sebuah kantor terdapat 10 tenaga administrasi yang menangani pekerjaan yangada. Padahal dengan jumlah tenaga 6 orang saja semua pekerjaan dapat terselesaikandengan baik. Akibatnya para pegawai tersebut bekerja tidak optimal dan bagi kantor tentu merupakan suatu pemborosan.

3.Setengah Menganggur (Under Unemployment)Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karenatidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerjasetengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalamseminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telahmenyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambilmenunggu proyek berikutnya.

Bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:1.Pengangguran Friksional (Transisional).Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerahlain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.Contoh:- Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementaramenganggur.- Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik 2.Pengangguran StrukturalPengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yangmenyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinyaagraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akanmenganggur.3.Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesiatau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedangmaju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanyamerugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.4.Pengangguran Musiman (Seasonal)Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5.Pengangguran TeknologiPengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat–alat teknologi yang semakinmodern. Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.6.Pengangguran PolitisPengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsungatau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalahsehingga menimbulkan PHK.

7.Pengangguran Deflatoir Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaandalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihikesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

a.Penduduk yang relatif banyak

b.Pendidikan dan keterampilan yang rendah

c.Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja

d.Teknologi yang semakin modern

e.Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan.

f.Penerapan rasionalisasi

g.Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musimh.Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara

4. Pengangguran Friksional:

disebabkan adanya kesulitan temporer, yaitu pergeseran yang tiba-tiba terjadi pada penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga sulit mempertemukan pencari kerjadengan lowongan kerja yang ada. Misalnya : pekerja yang berkeinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, selama proses seleksi ia akan menunggu maka ia dapatdikategorikan sebagai pengangguran friksionalCara mengatasi :•Memberikan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenagakerja•Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin•Memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM5. Pengangguran Musiman :disebabkan adanya pergantian/perubahan musim, biasanya terjadi di daerah pertanian,misalnya : petani yang menunggu musim panen, maka ia akan menganggur untuk sementara waktuCara mengatasi :•Pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain•melakukan pelatihan keterampilan tenaga kerja di waktu luang•mengadakan pelatihan kerja6. Pengangguran Voluntary/sukarela :disebabkan adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarelatidak bekerja, sebab ia memperoleh penghasilan dari harta/kekayaan mereka, misalnya:seorang yang menyewakan rumahCara mengatasi :•Menarik Investor baru•Pengembangan transmigrasi•Memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM7. Pengangguran Deflasioner :disebabkan karena lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerjaCara mengatasi :•Pelatihan tenaga kerja•Menarik investor baru•Pengembangan transmigrasib. Jenis Pengangguran Menurut Sifatnya

1. Pengangguran Terbukaadalah orang yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan

2. Setengah Mengangguradalah orang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilannya, misalnya :-pekerjaan yang seharusnya dilakukan 2 orang dikerjakan 4 orang, berarti 2 orangdiantaranya adalah setengah menganggur - orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dapat dikatakan setengahmenganggur 3. Pengangguran Terselubungtenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, misalnya :seorang sarjana yang bekerja sebagai tukang parkir mobilMenghitung angka pengangguranMenggunakan rumus : Jumlah pengangguranAngka pengangguran= ---------------------- --------------------------------- x 100 % jumlah angkatan kerjacontoh Soal :Jumlah pengangguran di RT 5 RW 3 Wonokromo adalah 900 jiwa dan jumlah angkatankerjanya 4.500 jiwa. Hitunglah angka pengangguran !Jawab :Angka pengangguran : jumlah pengangguran= ------------------------------------- x 100%Jumlah angkatan kerja900= -------------------- x 100 %4.500= 20 %Dampak-dampak Pengangguran1.Dampak Ekonomi , antara lain :•menurunnya tingkat pendapatan masyarakat•menurunnya hasil produksi•terhambatnya pertumbuhan ekonomi• penghasilan pajak negara menurun.

2. Dampak Sosial , antara lain :•naiknya tingkat kriminalitas•naiknya jumlah orang stres•naiknya jumlah orang bunuh diri3. Dampak Individu dan Keluarga, antara lain :•

retaknya hubungan keluarga•turunnya status sosial,•hilangnya harga diri

politisi (anggota DPR) dan Partai Politik , serta dalam praktek kolusidalam bisnis.Untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadidi tubuhmiliter, kepolisian dan pegawai pemerintah lewat Koperasi dan Yayasan.Dari gambaran di atas, nyata bahwa tidak ada lagi suatu kebanggaanterhadap negara ini karena semua lembaga formal yang diharapkan menjadi penyelenggara negara menjadilokomotif terdepan di dalam kejahatan yangluar biasa ini (extra ordinary crime). Korupsi terjadi di mana-mana ibaratvirus kanker yang sulit diberantas dan menghancurkan sendi-sendi utama penopang keberlangsungan sebuah bangsa seperti moralitas, ekonomi,sosial, politik dan keamananan. Ahli etika sosial, Prof.Dr. Magnis Suseno12mengatakan bahwa Bangsa Indonesia kini tinggal menunggu waktu masuk ke jurang karena korupsi bukan hanya dilakukan pejabat di tingkat pusatmelainkan merata di seluruh daerah dan semua tingkatan. “Kerusakan bangsa ini hampir sempurna, hal itu antara lain karena politik uang benarbenar riil dan hampir merata dalam dunia perpolitikan di negeri ini”13.Apa yang disampaikan oleh kedua tokoh agama yang terkemuka diatas terkait secara signifikant dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di11 Negara Asia yang dinilai paling rendah IPKnya adalah Singapura dengan nilai 9,4. Sedangkannegara paling bersih dari 133 Negara yang disurvey adalah Finlandia dengan IPK 9,7. IPK ini biasanyadiukur pada rentangan 0 –10. Makin mendekati angka 10 berarti makin sebuah negara bersih darikorupsi, demikian sebaliknya.12Berbicara dalam Seminar bertemakan ‘Meluruskan Jalan Reformasi’ yang diprakarsai olehUniversitas Gajah Mada, Jumat 26 September 2003 di Yogyakarta(Kompas, 27 September 2003,hal.1).13Penegasan ini disampaikan oleh Prof.Ahmad Syafii Maarif, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kesempatan Seminar yang sama sehari sebelumnya, Kamis 25 September 2003 ( Kompas,idem.)

16Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Otonomi Daerah di satu pihak membawaangin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Otonomi Daerah yangmemberikan kewenangan yang luas kepada daerah khususnya Kabupatendan Kota melalui desentralisasi kewenangan dan keuangan menyebabkanterbangunnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya.Kewenangan dan keuangan yang sebelumnya terpusat di Jakarta telah beralih kepada daerah sehingga memungkinkan tercapainya pelayanan publik yang lebih dekat dan pendek. Akan tetapi dampak-dampak posititipdari pelaksanaan Otonomi Daerah ini justru dirusak dengan kecenderungan para pejabat di daerah untuk melakukan korupsi uang negara secara besarbesarandan dilakukan secara sistematik baik melalui peraturan-peraturandaerah yang formal maupun non formal melalui Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di antara para pelaku. Adalah sebuah fakta bahwa hampir semua pejabat di Propinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia terlibat dalamKorupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).Laporan Harian Kompas,25 Oktober 2003 secara gamblangmembeberkan fakta korupsi yang dilakukan legislatif 14dan eksekutif di berbagai daerah di Indonesia, dan laporan itu hanyalah sebagian kecil darifakta yang jauh lebih luas. APBD Propinsi Sumatra Barat tahun 2002 yangdiindikasikan berbau korupsi, kolusi dan nepotisme telah menyebabkan 53anggota DPRDnya diperiksa di pengadilan Padang; sementara itu 45 orang

anggota DPRD Kota Padang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri.Sementara itu menurut Kemas Yahya Rahman, Kapuspenkum KejaksaanAgung, sekitar 269 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesiaterkait dengan kasus korupsi dan Presiden Megawati sudah memberikan izin pemeriksaan kepada 68 orang dari jumlah yang ada. Sementara ituKejaksaan Tinggi di tujuh Propinsi sudah melakukan penyidikan atas kasuskorupsi yang terkait dengan anggota DPRD tersebut yaitu Sumatra Barat 53tersangka, Sumatra Selatan 85 tersangka, Lampung 75 tersangka, Jawa Barat41 tersangka, DI Yogyakarta 11 tersangka, Sulut 1 tersangka dan NTB 3tersangka. Selain itu di NTT151 tersangka terkait dengan kasus korupsi(bekerja sama dengan eksekutif), Sawahlunto Sijunjung 35 orang memasukitahap pemeriksaan. Masih segar juga ingatan kita akan kasus korupsi yangdilakukan oleh ketua dan wakil ketua DPRD Jawa Timur beberapa waktulalu. Dengan fungsi legislasi yang sangat kuat berada pada anggota DPRDini, mereka menggunakan segala macam cara untuk melakukan korupsi baik langsung melalui manipulasi Peraturan Daerah yang terkait denganAnggaran seperti yang terjadi di Propinsi Sumatra Barat maupun tidak langsung dalam bentuk ‘mengancam’ menolak Laporan14Di zaman Soeharto, korupsi lebih dominant ada pada pusat-pusat kekuasaan eksekutif. Di zamanOrde reformasi ini justru lebih dominant ada pada legislatif. Fungsi legislasi yang menonjol membuatmereka merasa berada di atas angin. Ahli politik seperti Kaplan menegaskan bahwa ada masanyasebauh negara dikendalikan oleh para bandit yang rakus, dan sebelum mereka mengakhiri jabatannyamereka akan berusaha menguras uang negara sebanyak-banyaknya.

15laporan Pos Kupang, 20 Juni 2003.17Pertanggungjawaban Jabatan (LPJ)Bupati atau Gubernur jika tidak ‘meloloskan ‘ sesuatu yang berindikasi korupsi. Belum lagi para anggotaDPRD itu masing-masing memiliki proyek pribadi16dengan memanfaatkannama kerabat, keluarga dan sebagainya seperti yang terjadi hampir di semuawilayah di Indonesia.Korupsi yang telah berlangsung secara sistematik ini telahmengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, kemiskinan dankemelaratan pada sebagian besar masyarakat Indonesia, ketidakberdayaan, pengangguran, kejahatan, konflik sosial, melebarnya gap antara orang kayadengan orang miskin dan sebagainya yang pada gilirannya merendahkanmartabat manusia. Pengangguran di Indonesia semakin tahun semakin bertambah sebagai dampak langsung kerusakan ekonomi bangsa yang salahsatu sebab utamanya adalah maraknya praktek korupsi.Apa yang harus dibuat untuk menciptakan kondisi baru yang lebihbaik untuk menyelamatkan Bangsa ini?? Ada sejumlah program jangka pendek yang harus segera dibuat, antara lain:1. Melakukan perang terhadap Korupsi. Seluruh elemen bangsa harusmenyatakan tekad yang sama untuk melakukan perang terhadap korupsi.Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan karena korupsi telahmenghancurkan sendi-sendi fundamental bangsa baik secara ekonomi,sosial, politik, moral dan agama maupun keamanan. Korupsi telah

melahirkan ketidakadilan, merendahkan martabat manusia, menciptakankejahatan-kejahatan sosial dan sebagainya. Gerakan melawan korupsi iniharus dikampanyekan secara terus menerus oleh berbagai elemen Bangsamelalui socialization(sosialisasi) kepada seluruh masyarakat denganmenggunakan berbagai media baik cetak maupun elektronik, melaluigerakan sosial( social movement ) dengan melibatkan lembaga-lembagaswadaya masyarakat, lembaga-lembaga pemantau kekayaan pejabatnegara, lembaga-lembaga pengawas non pemerintah, dan sebagainya.Juga dilakukan dengan social mobilization(mobilisasi sosial). Seluruhelemen masyarakat harus memantau semua gerak gerik para pejabatnegara baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Masyarakat harustermobilisasi baik secara spontan maupun terencana melakukandemonstrasi, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja para penyelenggara negara dari waktu ke waktu dll.2. Menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memilih wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD yang teruji mental, kejujuran dankomitmennya dalam membangun Bangsa. Sistem Pemilu 2004 yang16Di Kabupaten Manggarai Flores Barat NTT, tempat penulis berasal, para anggota DPRD masing2memiliki proyek. Modus operandinya, mereka mengancam kepala dinas/kepala kantor untuk meloloskan proyek-proyek tertentu. Mereka menggunakan nama kerabat, keluarga untuk mengerjakannya. Mereka mendapat sebagian dari fee proyek. Fenomena ini saya yakin

juga terjadi didaerah-daerah lain apalagi menjelang Pemilu dimana partai2 politik membutuhkan uang untuk kampanye.18memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakilnya dan kemudianGubernur dan Bupati secara langsung adalah kesempatan kitamenciptakan pemerintahan yang bersih. Seluruh rakyat harus diberi penyadaran untuk memilih wakil-wakilnya yang bersih dari tindakantindakantak terpuji itu. Cara yang mungkin mengkomunikasikan program ini adalah melaluicampaign( kampanye), Seminar, diskusi,simposium,community group discussion, publikasi baik melalui perscetak maupun elektronik dan sebagainya.2. Membuat Kebijakan Jangka Panjang melalui desentralisasi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerahSejalan dengan Otonomi Daerah, desentralisasi pertumbuhanekonomi harus dipindahkan dari Pusat ke Daerah, dari Jawa ke luar Jawa,dari daerah/wilayah yang padat industri ke daerah yang tidak padat industrisehingga bisa menekan angka urbanisasi dari Desa ke Kota, atau dari daerahyang ‘tidak bergula’ ke daerah atau wilayah yang ‘bergula’. Selama inisentra-sentra pertumbuhan ekonomi hanya berpusat di Jakarta sehinggaorang dari seluruh wilayah di Indonesia ini ramai-ramai mengais rejeki diJakarta. Jika pabrik-pabrik, industri, perusahaan-perusahaan berskalanasional atau Internasional dibangun juga di daerah-daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi di daerah/wilayah itu. Begitu terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan menciptakan penambahan tenaga kerja baru. Agar investor menanamkan modalnya di daerah-daerah, berbagaiinfrastruktur, komunikasi, transportasi harus dibangun sebagaimana halnya

di Jawa atau daerah-daerah/wilayah yang memiliki peluang pertumbuhanekonomi tinggi. Cara mengkomunikasikan program ini adalah melaluiworkshop, seminar, simposium yang bisa mempengaruhi pengambilkeputusan di tingkat atas; juga melalui wakil-wakil rakyat di DPR denganmenyalurkan aspirasi ini kepada mereka. Atau melalui pembentukan opini publik di media massa secara terus menerus, melaluiloby, bargaining