Download doc - Draft Tesis Pengembangan Pariwisata Bali ( Batal dipakai)

USULAN T E S I S

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI

THE REAL FACE OF BALI, THE WORLD VILLAGE

Disusun Oleh :

N A M A : Nyoman Rudana

NOMOR POKOK : 08.D.040

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Adminitrasi Publik (MAP) dalam

Ilmu Administrasi

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASISEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJAKARTA

2008

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI

THE REAL FACE OF BALI, THE WORLD VILLAGE

BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Penelitian ini dilakukan di Bali ( Kotamadya Denpasar, kabupaten Gianyar dan

kabupaten Badung yang merupakan sentra pariwisata ) karena Bali merupakan

barometer pariwisata di Indonesia dan merupakan wajah pariwisata Indonesia di

mata dunia. Propinsi Bali terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau Bali yang

merupakan pulau terbesar, sedangkan pulau-pulau kecil lainnya adalah Pulau Nusa

Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau

Menjangan. Luas wilayah Bali secara keseluruhan 5.636,86 Km2 atau 0,29% dari

luas kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk Bali Tahun 2000 (Sensus Penduduk)

sebesar 3.146.999 jiwa atau dengan kepadatan penduduk 555 jiwa/km2 dan

tingkat per-tumbuhan penduduk 1,19% per tahun selama periode tahun 1990 -

2000. Untuk tahun 2006 jumlah penduduk Bali sebanyak 3. 310 307 jiwa ( lihat

tabel I pada lampiran ).

Secara Administratif Propinsi Bali dibagi menjadi 9 Kabupaten/ Kota 8

Kabupaten dan 1 Kota ), 55 Kecamatan, 701 Desa/ Kelurahan, 1.433 Desa

Pekraman, 3.945 Banjar/ Adat. Luas Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km2, Jembrana

841,80 Km2, Tabanan 839,33 Km2, Badung 418,52 Km2, , Gianyar 368,00 Km2,

Klungkung 315,00 Km2, Bangli 520,81 Km2, Karangasem 839,54 Km2, dan

kotamadya Denpasar 127,78 Km2.

Filosofi Tri Hita Karana ,yaitu hubungan yang harmonis antara manusia

dengan Tuhan ( parahyangan ), manusia dengan manusia ( pawongan ) dan

manusia dengan alam sekitar ( palemahan ) sangat menyatu dengan masyarakat

Bali dan merupakan pedoman hidup dalam mengarungi kehidupan sehari – hari.

Kondisi ekonomi Daerah Bali tahun 2006 dapat dilihat dari stuktur

perekonomian, dimana Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Propinsi Bali

atas dasar harga berlaku tahun 2006 sebesar Rp. 37.388.484.90 atau naik sebesar

10,14% dari tahun sebelumnya. Yang menduduki tiga besar dari PDRB

1

berdasarkan harga yang berlaku di tahun 2006 adalah sektor Perdagangan, Hotel

dan restaurant ( 28, 88% ), pertanian, peternakan, Kehutanan dan Perikanan

( 19,96% ) dan sektor jasa ( 16,22% ).

Kondisi sosial masyarakat Bali secara umum cukup baik,hal ini dibuktikan

dengan kegiatan di sektor keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan

sebagaimana biasanya.

Industri pariwisata yang mengacu kepada Sapta Pesona (Keamanan,

Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan )

sangat terpengaruh terhadap berbagai isu yang popular di dunia. Sebagai salah

satu sektor yang bergerak pada bidang jasa, isu –isu yang ada memiliki pengaruh

besar terhadap keyakinan konsumen, yaitu wisatawan terutama dalam kaitannya

dengan motivasi perjalanan pada suatu destinasi. Turunnya jumlah kunjungan

disamping disebabkan oleh isu global dan dampak beberapa sektor, salah satunya

juga diakibatkan Indikasi terhadap adanya kemandekan pengembangan produk

sehingga menurunkan minat dan motivasi kunjungan wisatawan.

Setelah terpuruknya pariwisata Bali sebagai akibat dari dampak krisis

multidimensi tanah air (mulai tahun 1997), aksi terorisme internasional ( WTC,

2001) dan berbagai hal yang terjadi mengakibatkan pariwisata Bali dihadapkan

pada kondisi sulit dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini.

Mengawali tahun 2006 sebagai dampak tragedi Bom Bali II, sepanjang bulan

Januari s/d September 2006 pertumbuhan kunjungan wisman yang langsung

berkunjung ke Bali secara kontinyu mengalami penurunan dibandingkan dengan

bulan yang sama tahun sebelumnya, namun demikian dengan berbagai upaya yang

telah diiakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali beserta pelaku pariwisata Bali,

akhirnya memperlihatkan hasil yang cukup menjanjikan dengan peningkatan

jumlah kunjungan wisman di triwulan terakhir tahun 2006 sebesar 59% (triwulan

IV 2005 : 219.691 orang, triwulan IV 2006 : 349.321 orang). Secara akumulatif

jumlah kunjungan tahun 2006 mengalami penurunan yakni sebesar -9,10%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2005: 1.386.449 orang, tahun

2006: 1.260.317 orang).

Di sisi lain, negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN seperti Singapura,

Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja mengalami peningkatan jumlah

wisatawan yang signifikan. Kondisi ini tentunya akan mengancam perkembangan

pariwisata di Indonesia khususnya Bali. Menyikapi keadaan tersebut, pemerintah

2

Indonesia dan khususnya Bali harus introspeksi diri untuk mencari langkah-

langkah strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Obyek wisata Bali, baik obyek wisata alam maupun wisata budaya, masih

tetap yang terbaik di dunia. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan antara

daerah-daerah tujuan wisata yang ada di negara-negara ASEAN maupun China,

pemerintah pusat maupun Bali, harus berupaya mencari akar permasalahan baik

secara internal maupun secara eksternal, dan mencari strategi yang tepa untuk

menanggulanginya. Faktor-faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap

pengembangan pariwisata Bali, antara lain adalah kondisi sarana dan prasarana

yang belum berkualitas internasional, dan kondisi sumber daya manusia yang juga

berkelas internasional. Selain itu, pemerintah pusat juga belum memberi

dukungan secara totalitas, untuk menjadikan Bali sebagai merek nasional (national

branding). Faktor-faktor eksternal antara lain adalah faktor keamanan nasional

dan regional, kondisi sosial, politik dan perekonomian nasional dan dunia.

Pengembangan Bali pada masa mendatang diarahkan menjadi kampung dunia,

sehingga masyarakat dunia merasa memiliki Bali. Di samping itu, pengembangan

pariwisata Bali akan lebih mengedepankan sisi masyarakat Bali yang sebenarnya,

yang berpijak kepada budaya yang berlaku.

b. Bali Tourism Board

Dalam industri pariwisata terdapat tiga pilar penopang yaitu pemerintah sebagai

pembuat kebijakan, pelaku pariwisata serta masyarakat. Di Bali, pelaku pariwisata

tergabung ke dalam Bali Tourism Board ( BTB ). BTB didirikan tanggal 1 Maret

2000 oleh sembilan asosiasi pariwisata yang utama di Bali dan diresmikan oleh

Gubernur Bali tanggal 10 Mei 2000. BTB mempunyai visi untuk menjadikan Bali

sebagai destinasi terbaik di dunia melalui peningkatan pengelolaan daerah tujuan

wisata secara professional. Sedangkan misinya adalah untuk :

1. mempromosikan, membangun dan mengelola Bali sebagai daerah tujuan wisata

unggulan.

2. Sebagai koordinator dari asosiasi industri pariwisata di Bali dan

memfungsikannya untuk tujuan memperjuangkan kepentingan industri

pariwisata.

3

3. Memperlihatkan dan mempromosikan Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan

jalan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap obyek-obyek wisata

didaerahnya sehingga dapat dipromosikan oleh industri pariwisata

Anggota BTB adalah :

1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ), cabang Bali.

2. Association of Indonesian Tour and Travel Agencies ( ASITA ), cabang Bali.

3. Himpunan Pemandu Wisata Indonesia ( HPI ), cabang Bali

4. Bali Tourism Transportation Association ( PAWIBA )

5. Society of Indonesian Professional Convention Organizers ( SIPCO ), cabang

Bali.

6. Indonesian Tourist Attraction Organization ( PUTRI ), Bali Chapter

7. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari ( GAHAWISRI ), cabang Bali

8. Pacific Asia Travel Association ( PATA ), cabang Bali danNTB.

9. Asosiasi pemasaran dan promosi pariwisata Bali Village

4

Struktur Organisasi BTB

Dengan pesatnya perkembangan dalam industri pariwisata di Bali dengan segenap

potensi dan peluangnya, BTB bertekad untuk memperkuat posisinya dengan

senantiasa mengembangkan jumlah anggotanya, meliputi :

1. Dinas Pariwisata Propinsi Bali.

2. BUMD terkait

3. Perusahaan yang terkait dalam indutsri pariwisata.

4. Institusi Pendidikan.

5. Asosiasi lain yang yang terkait pariwisata.

6. Komunitas yang relevan lainnya.

c. Branding Bali Shanti Shanti Shanti

5

Kampanye pariwisata Bali dengan branding Bali Shanti Shanti Shanti diresmikan

oleh Presiden SBY tanggal 16 Juni 2007 pada pembukaan Bali Arts Festival.

Branding ini, yang artinya Bali Damai Damai Damai, merupakan pencerminan

harapan masyarakat Bali akan damai di tanah Bali dan seluruh dunia. Logonya

terdiri dari tiga warna, merah, putih, hitam yang mencerminkan warna – warna

suci dari agama Hindu Bali.

Diprakarsai oleh gubernur Bali Bpk Dewa Made Beratha, branding ini

ditujukan tidak hanya untuk menarik turis manca negara melainkan juga untuk

memberi inspirasi bagi masyarakat Bali sendiri dalam mencapai kehidupan di Bali

yang ideal dan harmonis sejalan dengan filosofi Hindu Bali , di tengah pesatnya

perkembangan dunia saat ini. Namun dalam perkembangan selanjutnya , branding

ini kurang terdengar gaungnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu usaha untuk

menyusun strategi pengembangan pariwisata Bali, yang akan mengedepankan

kondisi Bali yang sebenarnya dan akan menjadi Kampung Dunia. Dipergunakan

Analisa SWOT

2. Pokok Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

1. Kunjungan wisatawan yang cenderung stagnan.

2. Kebijakan pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

3. Pelayanan publik terutama yang terkait pariwisata perlu ditingkatkan.

b. Rumusan Masalah

6

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk lebih mempelajari pembahasan tesis

ini, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kunjungan wisatawan dapat ditingkatkan.

2. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemda Bali agar dapat meningkatkan

kunjungan wisatawan ke Bali.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata

Bali, yang mengdepankan kondisi sosial budaya Bali yang sebenarnya dan menjadi

Kampung Dunia agar meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan

menjadi merek nasional Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari aspek keilmuan maupun aspek

praktis :

1. Aspek keilmuan : Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori

mengenai strategi pengembangan pariwisata secara umum. Melalui penelitian ini

juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam

rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Aspek praktis :

Bagi pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan

dan informasi bagi Pemda Bali dalam strategi pengembangan pariwisata di Bali.

Bagi Bali Tourism Board ( BTB ) : sebagai panduan untuk membuat masukan

kepada

pemerintah daerah.

BAB II. KERANGKA TEORI

7

1. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci

a. Pengertian Mengenai Pariwisata

Batasan pariwisata bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang dimana belum

ada keseragaman sudut pandang. Salah satunya adalah yang dikemukan oleh E.

Guyer Freuler dalam Yoeti (1996: 115), yang menyatakan:

Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan phenomena dari jaman

sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa,

penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada

khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas

masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri,

perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Pengertian lainnya tentang pariwisata adalah:

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang

diselnggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk

berusaha (business) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi

semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan

rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (Yoeti, 1996: 118)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang

melakukan perjalanan akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka

pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat

asalnya.

Munculnya produk barang dan jasa ini disebabkan adanya aktivitas rekreasi

yang dilakukan oleh wisatawan yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam hal ini

mereka membutuhkan pelayanan transportasi, akomodasi, catering, hiburan, dan

pelayanan lainnya. Jadi, produk industri pariwisata adalah keseluruhan pelayanan

yang diterima oleh wisatawan, mulai meningggalkan tempat tinggalnya (asal

wisatawan) sampai pada tujuan (daerah tujuan wisata) dan kembali lagi ke daerah

asalnya.

Pariwisata dikatakan sebagai industri, karena di dalamnya terdapat

berbagai aktivitas yang bisa menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Akan

tetapi, industri pariwisata tidak seperti pengertian industri pada umumnya,

sehingga industri pariwisata disebut industri tanpa asap.

8

Uraian di atas sejalan dengan konsep industri pariwisata yang dikemukakan

oleh Yoeti (1996: 153) yang menyatakan: “Industri pariwisata adalah kumpulan

dari macam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang-

barang dan jasa-jasa (goods and service) yang dibutuhkan wisatawan pada

khususnya dan traveller pada umumnya, selama dalam perjalannnya”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah dikatakan bahwa industri

pariwista adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan yang secara

bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh

wisatawan maupun traveller selama dalam perjalanannya.

b. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II

Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia

bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari

usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahtraan masyarakat dan

Negara” (Yoeti, 1996: 151).

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, dikatakan bahwa tujuan

pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

(1) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan

masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan

mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan

lainnya.

(2) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan

Indonesia.

(3) Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Jadi jelas terlihat bahwa industri pariwisata dikembangkan di Indonesia

dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa negara (state revenue).

Segala usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang

bersifat komersial dengan tujuan utama mendatangkan devisa negara.

Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan

mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.

9

c. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran

serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah

bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu

1. perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata,

2. pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata,

3. pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata,

4. pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Berikut ini adalah

penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut

di atas

1.Perencanaan Pariwisata

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan

pengembangan pariwisata yang mencakup beberapa hal penting yaitu:

1. perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu

pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata,

2. perencanaan penggunaan lahan,

3. perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara,

dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain,

4. perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan

pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial, dan

5. perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah

tujuan wisata dan para wisatawan.

2. Pembangunan Pariwisata

Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama

pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur

umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan

pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan

10

dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk

transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah

merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan

sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam

bidang pembangunan pariwisata.

3. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan

pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang

dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen

resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan

panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus

dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan

ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik

luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca

negara.

4.Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam

melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman

perjalanannya, yaitu menyangkut :

1. peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang

mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment)

sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain;

2. peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah

minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung

keselamatan lainnya;

3. peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar

kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar

11

kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian

khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber

daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak

terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem.

Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang

berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Definisi Operasional Variabel dan Indikator indikatornya

2.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam Analisa SWOT ini diidentifikasi faktor – faktor yang

merupakan faktor – faktor internal yaitu kekuatan ( Strengths ) dan kelemahan

( Weaknesses ), serta faktor – faktor eksternal yaitu ancaman ( Threats ) dan

peluang ( Opportunities ).

12

Kekuatan ( Strengths ) :

1. Masyarakat Bali sebagai living cultural heritage yang dapat dilihat dari

terselenggaranya berbagai upacara keagamaan yang mampu diintegrasikan

sebagai bagian dari atraksi budaya, dimana masyarakat yang menjalani

upacara tsb tetap dapat menjalankan ritual keagamaannya, dan wisatawan

dalam hal – hal tertentu dapat aktif berpartisipasi dan larut dalam kegiatan

tsb dan tidak hanya sebagai penonton / outsider.

2. Kelestarian alam Bali yang tetap dijaga keindahannya oleh masyarakatnya

merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali. Hal ini

dibuktikan dengan pengakuan dari luar negeri, antara lain :

a. Terpilihnya Bali sebagai World’s Best Island selama enam kali berturut-

turut versi majalah Travel and Leisure, mengalahkan Hawaii dan Yunani

merupakan bukti yang nyata.

b. Beberapa wilayah di Bali, seperti Rice Terrace di Jatiluwih dan peninggalan

sejarah

sepanjang sungai Pakerisan masuk menjadi World Cultural Heritage oleh

Unesco.

3. Filosofi Hindu Tri Hita Karana, yang merupakan harmonisasi antara

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia

dengan alam sekitar, tercermin antara lain dari no 1 dan 2.

4. Lokasi pulau Bali yang strategis yang tidak jauh dari pulau Jawa membuatnya

mudah dijangkau oleh wisatawan domestik dari Jawa dimana Jawa, khususnya

Jakarta merupakan penyumbang wisatawan domestik terbesar pariwisata

Bali.

5. Adanya Bali Tourism Board ( BTB ) yang merupakan contoh kerjasama yang

baik antara pemerintah dengan pihak pengusaha di bidang kepariwisataan

mempermudah komunikasi di antar kedua stakeholders tsb dalam

menentukan kebijakan yang pro market.

13

6. Bali sebagai icon pariwisata di Indonesia menyebabkan semua biro perjalanan

baik domestik maupun manca negara mempromosikan Bali bila ingin

mempromosikan Indonesia ke masyarakat dunia.

7. Pelayanan jasa pariwisata yang cukup memadai :

a. Informasi mengenai obyek wisata dan event – event yang cukup memadai.

b. Banyaknya website mengenai Bali dan obyek – obyek wisatanya khususnya

dalam

bahasa Inggris membuat wisatawan dapat dengan mudah mengetahui

seluk beluk Bali

sebelum datang berkunjung.

c. Sarana akomodasi yang memadai baik hotel berbintang, private villa

maupun

penginapan milik penduduk menyebabkan wisatawan mendapat banyak

pilihan akomodasi sesuai dengan daya belinya.

d. Biro perjalanan yang cukup memadai baik pelayanan maupun

kuantitasnya

e. Tersedianya beragam paket wisata yang menarik dengan harga

bervariasi sehingga

semua kalangan wisatawan dapat menikmati liburan di Bali.

f. Sarana telekomunikasi yang cukup memadai, dengan warnet dengan

internet dengan

kecepatan memadai dan kartu telpon prabayar yang tersedia dimana –

mana dengan harga murah.

8. Dieksekusinya terpidana mati kasus Bomb Bali dapat membuat kepercayaan

dunia terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum

dan menjamin keamanan di Bali.

Kelemahan (Weaknesses ) :

1. Dari segi kebijakan :

14

a. Belum adanya dana yang memadai untuk pemeliharaan dan promosi

pariwisata Bali.

b. Ide dan kebijakan Depbudpar belum dipahami oleh Pemda Bali, misalnya

mengenai Lima Destinasi Unggulan luar Bali (Propinsi Sumatera Barat,

Nusa Tenggara Timur (

NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi

Utara (Sulut)

c. Belum adanya kebijakan yang mengatur pemerataan kunjungan wisatawan

ke seluruh obyek wisata di Propinsi Bali dimana kunjungan obyek wisata

difokuskan hanya pada beberapa obyek – obyek wisata utama saja.

d. Branding : Bali Shanti Shanti Shanti ( Bali Damai – Damai Damai ) belum

tersosialisasikan ke masyarakat.

e. Perda yang dibuat oleh Pemprov Bali terutama yang menyangkut nilai

ekonomis seringkali diabaikan oleh pemerintah kabupaten,sebagai

dampak negatif dari otonomi daerah, dimana kewenangan ada di tingkat

kabupaten /kota.

2. Dari segi pelayanan :

a. Belum dibentuknya sistem pelayanan satu atap, untuk melayani perijinan

tempat hiburan, hotel, restoran dll, dan hal – hal lain terkait dengan

industri pariwisata, padahal sudah dibentuk BTB yang menyatukan ketiga

pilar utama pariwisata.

b. Masih kurangnya kerjasama antar dinas di Propinsi Bali, misalnya dengan

Dinas Kesehatan setempat, sehingga informasi adanya penyakit terutama

penyakit menular seperti flu burung dan traveller’s diseases seperti diare,

kholera, demam berdarah kurang tersosialiasi ke masyarakat, sehingga

menimbulkan berbagai interpretasi mengenai tingkat kegawatannya, serta

kurang tersosialisasi pula cara pencegahannya

3. Dari segi infrastruktur dan prasarana umum :

( 1 ) Bandara Ngurah Rai :

a. Kurang memadainya bandara Ngurah Rai sebagai bandara internasional

baik dari

15

luas bangunan, fasilitas maupun pelayanannya.

b. Di saat negara lain berlomba – lomba menerapkan bebas visa, adanya

visa on arrival

menghambat masuknya turis asing ke Bali.

c. Prosedur pelayanan visa on arrival yang lambat dan tidak efisien.

( 2 ) Kurang tertatanya infrastruktur ( misalnya jalan raya ) dan belum

memadainya

angkutan umum.

( 3 ) Kurangnya fasilitas umum seperti tempat sampah, WC umum di sekitar

obyek wisata,

baik dari segi kuantitas maupun kualitas ( kebersihan ).

( 4 ) Dari segi IT, belum banyak area hotspot di public area dan jaringan

internet yang

belum merata.

4. Belum meratanya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Bali terutama

di daerah pedesaan dan daerah yang jauh dari sentra industri wisata.

5. Kualitas SDM :

a. Kualitas SDM yang masih rendah dajn tidak merata dimana masih banyak

anak / remaja

putus sekolah.

b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Dinas Pariwisata padahal

ada anggaran

dari pusat ke daerah untuk diklat. Selain itu kebutuhan pendidikan dan

pelatihan di

daerah tidak sinkron dengan jenis platihan yang disediakan oleh pusat,

sehingga diklat yang diperoleh kurang bisa meningkatkan kinerja.

c. openguasaan bahasa Inggris yang belum baik, khususnya di kalangan

pekerja wisata.

6. Masih perlunya ditingkatkan pengamanan di Bali termasuk di bandara Ngurah

Rai, baik dari ancaman isu terorisme maupun dari kejahatan kriminal dan

narkoba.

16

Peluang ( Opportunities ) :

1. Trend meeting di lokasi wisata mendorong berkembangnya industri MICE

( Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition ) di Bali. Hal ini ditunjang

dengan sarana yang cukup memadai yaitu BICC ( Bali International Convention

Center ) di kawasan wisata Nusa Dua.

2. Pengakuan dunia akan keamanan di Bali dengan diselenggarakannya

pertemuan – pertemuan penting di Bali seperti 116th Assembly IPU ( Inter

Parliamentary Union ) Meeting 29 April – 4 Mei 2007, Kongres PBB untuk

Perubahan Iklim ( UNCCC atau United Nations Convention on Climate Change )

merupakan peluang yang baik bagi Bali untuk terus meningkatkan keamanan

wilayahnya.

3. Pengaruh globalisasi termasuk dari segi arus informasi melalui internet dan

jaringan televisi menyebabkan banyak orang asing tertarik ke Bali.

Ancaman ( Threats )

1. Kurangnya penerbangan langsung dari luar negeri ke Bali, dimana

penerbangan umumnya singgah terlebih dahulu ke Jakarta.

2. Krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini disertai flktuasi nilai mata

uang dollar Amerika dapat menyebabkan calon wisatawan asing menunda

keberangkatannya ke Bali.

3. Gencarnya negara tetangga mempromosikan dirinya seperti halnya

Malaysia dan Singapura, yang didukung oleh pemasaran yang komprehensif

dan berbiaya besar menyebabkan perhatian wisatawan asing teralih dari

Indonesia khususnya Bali.

4. Ancaman teorirsme yang dikendalikan pihak asing.

17

Dari berbagai macam faktor yang merupakan SWOT, maka dipilih beberapa hal

yang utama dan dimasukkan ke dalam matriks SWOT.

2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Kerangka analisis yang dipakai dalam analisa SWOT

Tahap Kegiatan

Tahap 1Memahami situasi dan informasi yang ada

Tahap 2 Memahami permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat umum maupun spesifik

Tahap 3 Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan.

Tahap 4 Evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang terbaik.

Tabel 2. Matriks SWOT

IFAS STRENGTHS ( S) WEAKNESSES ( W )

1. Masyarakat Bali- Living cultural heritage

1. Kebijakan belum optimal mendukung pariwisata

2. Tri Hita Karana

3. BTB - kemitraan antar stakeholder

2. Pelayanan publik belum optimal.

4. Keamanan cukup kondusif ( VoA di bandara )

5. Jasa Pariwisata ( travel, hotel )3. Infrastruktur belum memadai

memadai jumlah & kualitasnya ( bandara, jalan raya )

6. Komunikasi cukup memadai4. Prasarana umum belum memadai

( internet, jaringan HP ) ( WC umum, penunjuk jalan )

5. Tingkat kesejahteraan ekonomi belum merata

6. Kualitas SDM belum merataEFAS

OPPORTUNITIES ( O ) Strategi SO Strategi WO

18

1. Trend MICE di tempat wisata1. Membangun sarana MICE baru yang 1. Kebijakan pro pasar

2. Pengakuan dunia akan canggih dan lebih memadai. 2. Pelayanan publik satu atap keamanan di Bali 2. Promosi untuk MICE 3. Upaya penghapusan Vo A.

3. Globalisasi - arus informasi3. Promosi pariwisata yang gencar ke manca

4. Membangun bandara baru, menambah fasilitas jalan raya/

negara --> demand side promotion subway.

4. HOTSPOT di mal, hotel, restoran.

THREATS ( T ) Strategi ST Strategi WT 1. Frekuensi penerbangan LN yang langsung ke Bali kurang

1. Pemerintah melobi LN untuk meningkatkan

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik

frekuensi penerbangan langsung ke Bali 2. Penghapusan VoA

2. Krisis ekonomi global 2. Promosi ke LN & via internet.

3. Pendidikan dasar gratis, wajib belajar gratis

3. Negara ASEAN gencar promosi

3. Memberikan kemudahan / insentif bagi

4. Kerjasama dengan kepolisian

pariwisata turis yang berkunjung ke Bali

4. Terorisme

4. Meningkatkan keamanan di dalam negeri dengan memberdayakan masyarakat.5. Memberikan masukan kepada TNI dan polisi agar mereka dapat meingkatkan pengamanan terhadap Bali

IFAS ( Internal Strategic Factors Analysis Summary ) : disusun untuk merumuskan

factor – factor strategis internal ( Strengths dan Weaknesses )

EFAS ( External Strategic Factors Analysis Summary ) : disusun untuk

merumuskan factor – factor strategis eksternal ( Opportunities dan Threats )

Strategi SO :

Strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan

memanfaatkan peluang sebesar – besarnya

Strategi ST :

19

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi

ancaman.

Strategi WO :

Stretagi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluangyang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada.

Strategi WT :

Stretegi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi ( hasil gabungan dari SO, ST, WO, WT ) diperguanakan untuk Analisa AHP

:

1. Kebijakan :

Mempertahankan Bali sebagai living cultural heritage, dimana masyarakat Bali

berperan

aktif sebagai cultural agent.

2. Infrastruktur :

Memperbaiki dan membangun prasarana infrastruktur yang memadai,

termasuk

pembangunan jalan, dan bandara baru.

3. Pelayanan publik :

Perbaikan pelayanan publik dis emua bidang termasuk di bandara Ngurah Rai,

khususnya

prosedur pelayanan Visa on Arrival selama VoA belum bisa dihapus.

4. Promosi pariwisata :

Bekerjasama dengan BTB ( Bali Tourism Board ) dengan promosi terarah,

misalnya difokuskan kepada industri MICE.

5. Keamanan :

Menjalin hubungan yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI dan

mningkatkan keamanan swadaya dengan melibatkan masyarakat.

6. Informasi dan telekomunikasi ;

20

Bekerjasama dengan BTB untuk meningkatkan wilayah kawasan hotspot di

kawasan wisata utama dan meningkatkan jaringan internet sampai ke desa.

21

3. Model Penelitian

Gambar 1 Diagram Analisis SWOT

Matriks SWOT

22

BERBAGAI PELUANG

BERBAGAI PELUANG

BERBAGAI ANCAMANBERBAGAI ANCAMAN

KEKUATANINTERNAL

KEKUATANINTERNAL

KELEMAHANINTERNAL

KELEMAHANINTERNAL

1. Mendukung StrategiAgresif

1. Mendukung StrategiAgresif

3. Mendukung Strategi

Turn around


Turn around


diversifikasi


diversifikasi

4. Mendukung Strategidefensif

4. Mendukung Strategidefensif

PENENTUAN PRIORITAS

SWOT

S TRENGTHS W EAKNESS O PPORTUNITIES T RHEATS

Strategi Strategi Strategi

…. …. ….

Strategi

Level 1 Focus

Level 2 Komponen SWOT

Level 3 Faktor

Level 4 Strategi

PENENTUAN PRIORITAS

STRATEGI/ KEBIJ AKAN

S TRENGTHS W EAKNESS O PPORTUNITIES T RHEATS

Strategi Strategi Strategi

…. …. ….

Strategi

Level 1 Focus

Level 2 Komponen SWOT

Level 3 Faktor

Level 4 Strategi

4. Hipotesis atau Pertanyaan Penelitian

Bab III . Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan untuk menentukan prioritas strategi atau

kebijakan menggunakan metode gabungan antara metode AHP (Analytical

Hierarchy Process) dan SWOT (Stengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

atau yang dinamakan dengan Metode A’WOT. Metode A’Wot dikembangkan

untuk perencanaan hutan di Filandia oleh Kangas, Pesonen, Kurtilla dan Kajanus

(1996). Sedangkan di Indonesia dikembangkan oleh Budiharsono (2001) untuk

pengembangan wilayah pesisir. Penggabungan analysis AHP dalam SWOT ini

dikarenakan, analisis SWOT terlalu kualitatif. Apabila dikuantifikasikan, tidak jelas

berapa bobot antara masing-masing komponen SWOT, yaitu bobot antara

Stengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Demikian juga bobot antar

faktor dalam komponen tersebut, perlu dibuat prioritasnya. Sehingga dalam

menentukan strategi mana yang menjadi prioritas akan lebih mudah apabila

menggabungkan SWOT dengan AHP. Penentuan faktor-faktor dari setiap

komponen SWOT dan pembobotannya diperoleh dari hasil wawancara dengan

responden.

Keputusan alternatif juga dapat dievaluasi dengan respek untuk masing-masing

faktor SWOT dengan penggunaan AHP. Dalam hal ini, analisis SWOT

23

menyediakan frame dasar yang akan menghasilkan keputusan situasional,

sedangkan AHP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam

mengelaborasikan hasil analisis sehingga keputusan strategi alternatif dapat

diproritaskan.

2. Populasi, Sampel dan Teknik Samping

Gorda (1994:62) mengatakan bahwa secara prinsip, tidak ada suatu ketentuan

yang ketat atau aturan yang mutlak mengenai penentuan besarnya sampel.

Penelitian yang harus menentukan besarnya sampel sesuai dengan permasalahan

dan tujuan penelitiannya, agar dapat menjalankan penelitiannya dengan hasil yang

akurat. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

(a). Persamaan dan berbedaan dari anggota populasi,

(b). Memahami sumber-sumber informasi populasi,

(c). Ketentuan dan persyaratan pengambilan sampel, serta

(d). Biaya, tenaga dan waktu yang diperlukan dalam penelitian.

Pendapat yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Singarimbun dan Effendi

(1995), yang mengutarakan bahwa penentuan sampel dalam suatu penelitian harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Derajat keseragaman dari populasi;

2. Semakin seragam suatu populasi, maka semakin kecil sampel yang perlu diambil

3. Prestasi yang dikehendaki dalam suatu penelitian, dimana semakin tinggi

tingkat yang dikehendaki, semakin banyak sampel yang harus diambil;

4. Biaya dan waktu yang terbatas.

Dalam penelitian survei, teknik penarikan sampel (sampling technique) amat

penting artinya. Menutur Kerlinger (dalam Santoso, 1997:31), penarikan sampel

adalah pengambilan suatu porsi atau suatu bagian dari suatu populasi yang

dianggap mewakili populasi tersebut atau disebut universe. Karenanya, kebenaran

metode penarikan sampel (sampling method) akan menentukan kebenaran obyektif

evaluasi terhadap hasil penelitian. Menurut Santoso (1997), metode penarikan

sampel yang ideal pada umumnya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

a. sampel tersebut dapat memberikan gambaran yang dapat dipercaya dari

seluruh populasi (universe) yang diteliti;

b. sederhana dan mudah dilaksanakan;

24

c. efisien, yaitu memberikan keterangan yang diperlukan seluas-luasnya dengan

biaya yang relatif murah;

d. penghematan waktu, biaya dan tenaga; serta

e. dari sampel tersebut dapat diperhitungkan tingkat presisinya (precision level)

atau simpangan baku dari taksiran yang diperoleh.

Penentuan jumlah sampel sangat bergantung pada populasi yang ada (Irwan,

2002:183). Sebagian mengatakan apabila populasi kurang dari 100, sebaiknya

menjadi sampel penelitian semua. Apabila populasi lebih dari 100, minimal

sebaiknya diambil 25 – 30 % saja. Apabila populasinya berlapis-lapis (berstrata),

maka tiap-tiap strata diambil secara proporsional berdasarkan prosentasenya.

Menurut Gay dan Diehl (dalam Sigit; 2001:91), bahwa dalam penelitian

korelasional minimum ditentukan sebanyak 30 subyek. Masih dalam Sigit

(2001:91), Franckel dan Wallen menyarankan cara yang lain, yaitu untuk sampel

korelasional ditentukan minimum 50 subyek.

Berdasarkan populasi penelitian yang telah ditetapkan penulis dan pendapat

para ahli di atas, maka cara yang digunakan adalah metode purposive sampling

sebanyak 50 orang.

Purposive sampling merupakan salah satu contoh dari non probability sampling,

dimana tidak melibatkan seleksi acak ( random ). Dalam purposive sampling, kita

melakukan sampling dengan tujuan tertentu. Hal – hal yang perlu diperhatikan

dalam purposive sampling :

1. verifikasi responden yang memenuhi criteria yang ditetapkan.

2. Sampling ini bermanfaat bilamana kita ingin mencapai jumlah target

samling tertentu dengan cepat dan dimana unsur proporsionalitas dari suatu

sampling bukan merupakan hal utama.

3. Merupakan pilihan yang tepat manakala populasi sampling susah didapat.

4. Dapat terjadi bias dalam pemilihan sample manakala type orang yang

tersedia kurang sesuai dengan type yang diperlukan

Untuk mengatasi kendala – kendala di atas, maka pemilihan sampel dilakukan

dengan stakeholder analysis.

Stakeholder Analysis

25

Teknik untuk mengidentifikasi orang – orang kunci yang diperlukan dalam sebagai

sample.

Merupakan elemen dari Stakeholder Management..

Definisi Stakeholder atau pemangku kepentingan :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh isu yang sedang diteliti atau

pihak yang aktivitasnya dipengaruhi oleh isu yang diteliti

2. Pihak yang mempunyai informasi, sumber daya, keahlian yang diperlukan

untuk formulasi strategi dan implementasi

3. Pihak yang mengendalikan implementasikan

1. Identifikasi stakeholder anda. Dalam penelitian ini, stakeholder yang dijadikan

sample adalah

Pejabat pemda Bali.

Perwakilan BTB

Wisatawan domestik

Wisatawan asing

LSM

Masyarakat Bali

Biro perjalanan

Manager Hotel

Pemilik art shops dan gallery

2. Memprioritaskan stakeholder dengan power interest grid.

26

. 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

terkait dengan teknik penggalian data. Teknik penggalian data yang digunakan

harus relevan dengan kebutuhan penelitian dan sumber data yang ada.

Data tersebut adalah kondisi obyek wisata dan kunjungan wisatawan saat ini,

permasalahan pariwisata di Bali, kondisi lingkungan eksternal dan internal baik

faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi pembangunan

pariwisata di Bali. Beberapa teknik penggalian data digunakan sekaligus dalam

penelitian kali ini, adalah :

1. Teknik kepustakaan dan dokumentasi (library research and documentation),

yaitu dengan menggali berbagai bahan kepustakaan serta mempelajari

berbagai dokumen-dokumen yang relevan, yang berasal dari SKPD yang terkait

dengan opariwisata, seperti Dinas Pariwisata, Bali Tourism Board ( BTB ) , BPS,

BAPPEDA dan SKPD lainnya.

2. Wawancara dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan responden yang

merupakan stakeholder yaitu para pejabat Pemda Bali, Dinas Pariwisata,

perwakilan Bali Tourism Board, wisatawan domestik dan manca negara, biro

perjalanan wisata, hotel, dll. Topiknya adalah mengenai kondisi eksisting

27

pariwisata di Bali dan kebijakan pembangunan pariwisata di Bali serta

kebijakan pembangunan pariwisata di Bali pada masa mendatang.

4. Instrumen Penelitian

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua

jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari

responden dengan menggunakan instrumen kuesioner (questionaire) dan

wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview

guide). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait

dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan

instrumen pedoman review dokumen (document review).

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahapan metode A’Wot adalah:

(1) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pemberdayaan

masyarakat pesisir dengan metode SWOT

(2) Melakukan Analytic Hierarchy Process (AHP).

Berikut diuraikan tahapan metode A’Wot.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan dengan

cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

strategi dalam penyusunan kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang

dapat memaksimalkan kekuatan ( Strenghths ) dan peluang ( Opportunities )

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( Weaknesses ) dan

ancaman ( Threats ), seperti disajikan pada Gambar 1. Secara rinci pada Tabel 1

disajikan langkah-langkah analisis SWOT. Setelah itu kemudian dilakukan Analytic

Hierarchy Process (AHP).

Setalah dilakukan analisis SWOT, selanjutnya dilakukan analisis dengan

menggunakan Analytic Hierarchy Process dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi masalah.

28

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan

dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada

tingkatan kriteria yang paling bawah. Pada Gambar 2 disajikan hierarki

penentuan priorias program pemberdayaan masyarakat pesisir.

3. Pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan

yang setingkat diatasnya, perbandingan berdasarkan judgement dari para

pengambil keputusan, dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen

dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk mengkualifikasikan data kualitatif

pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 1 sampai 9. Dalam

penyusunan skala kepentingan ini berdasarkan Saaty (1991) seperti disajikan

pada Tabel 2.

4. Melakukan perbandingan berpasangan. Bila vektor pembobotan elemen-

elemen operasi A1, A2, A3 dinyatakan sebagai vektor W, dengan W = (w1, w2,

w3), maka nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1 dibandingkan dengan

A2 dapat dinyatakan sebagai perbandingan bobot elemen A1 terhadap A2,

yakni w1/w2 = a12,.

Nilai wi/wj dengan i,j = 1,2,3 … n didapat dari partisipan, yaitu para stake holders

yang berkompeten dalam permasalahan perikanan. Bila matriks ini dikalikan

dengan vektor kolom W (w1,w2,w3 .. wn) maka diperoleh hubungan;

AW = nW ……………………………………………. (1)

Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat diselesaikan

melalui persamaan

berikut;

Intensitas/

Pentingnya

Definisi Keterangan

1 Sama penting Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama kepada tujuan3 Perbedaan penting yang

lemah antara yang satu terhadap yang lain

Pengalaman dan selera sedikit menyebabkan yang satu lebih disukai daripada yang lain

5 Sifat lebih pentingnya kuat Pengalaman dan selera sangat menyebabkan penilaian yang satu lebih dari yang lain, yang satu lebih disukai dari yang lain.

7 Menunjukkan sifat sangat penting

Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain, dominasinya tampak dalam kenyataan

9 Ekstrim penting Bukti bahwa antara yang satu lebih disukai daripada yang lain menunjukkan kepastian tingkat tertinggi yang dapat dicapai.

2, 4, 6, 8 Nilai tengah diantara dua Diperlukan kesepakatan (kompromi)

29

penilaianResiprok

alJika aktivitas i, dibandingkan dengan j, mendapat nilai bukan nol, maka j jika dibandingkan dengan i, mempunyai nilai kebalikannya

Asumsi yang masuk akal

Rasional Rasio yang timbul dari skala Jika konsistensi perlu dipaksakan dengan mendapatkan sebanyak n nilai angka untuk melengkapi matriks

[ A – n I ] W = 0 ….……………………………………... (2)

dimana I = matriks identitas

Tabel 2. Skala Angka Saaty

5. Menghitung akar ciri, vektor ciri dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi atau dikoreksi.

(1) Menghitung akar ciri. Untuk mendapatkan akar ciri (n) maka harus ada kondisi;

[ A – n I ] = 0Contohnya; dengan menggunakan matriks A, maka:

hasil perhitungan akan didapatkan akar ciri; n1, n2, n3.

(2) Menghitung vektor ciriNilai vektor ciri marupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensitesis judgement dalam penetuan perioritas. Untuk menghitung vektor ciri (W), maka akar ciri (n) maksimum hasil penghitungan di atas disubsitusikan dengan persamaan:

[ A – n I ] = 0;dengan menggunakan normalisasi W1 + W2 + W3 = 1, sehingga bila didapatkan maksimum = 2. maka perkaliannya menjadi sebagai berikut: [ A -n I ] W = 0

sehingga;

dimana pada akhir perhitungan akan diperoleh vektor ciri w1, w2, w3. Vektor tersebut memberikan informasi, pilihan skenario yang paling optimal.

30

(3) Perhitungan Indeks Konsistensi (CI) yang menyatakan penyimpangan konsistensi dan menyatakan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan, dihitung dengan menggunakan rumus;

CI =

Keterangan:

maxs = akar ciri maksimum

n = ukuran matriks

Nilai rasio konsistensi (CR) adalah sebagai berikut:

CI

CR =

Nilai Acak Konsistensi untuk ukuran matriks n

Nilai acak konsistensi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Acak Konsistensi

Ukuran

Matriks1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Acak

Konsistensi0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32

1,4

1

1,4

5

1,4

9

11 12 13 14 15

1,51 1,48 1,56 1,56 1,59

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai CR < 0,10, hal itu

menunjukkan bahwa penilaian pada pengisian kuesioner termasuk konsisten,

sehingga nilai bobotnya dapat digunakan

Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui kekonsistensian

jawaban dari responden yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil. Dari

hasil analisis ini akan diperoleh prioritas strategi dan kebijakan pembangunan

pariwisata di Bali pada masa mendatang.

31

32