Download pdf - Dokumen Analisis Kebijakan-konservasi

5/12/2018 Dokumen Analisis Kebijakan-konservasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dokumen-analisis-kebijakan-konservasi 1/70

DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKANPENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMDidukung oleh:2

DAFTAR ISIIsiHalamanKATA PENGANTAR3BAB I. PENDAHULUAN4BAB II. PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DANPERIKANAN6BAB III. ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM9BAB IV. HUKUM ADAT LAOT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI NANGGROEACEH DARUSSALAM36BAB V. KOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DANHUKUM ADAT LAOT44BAB VI. REKOMENDASI49DAFTAR ISTILAH51DAFTAR PUSTAKA

53LAMPIRAN. TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBIJAKAN DANPIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

543

KATA PENGANTARKeinginan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta berbagai pihakuntukmewujudkan Aceh sebagai Provinsi Hijau melalui kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami merupakan sebuah terobosan yang sangatpositif. Hal inididukung dengan potensi daerah seperti kekayaan sumber daya alam hutan danlaut yang secara



umum masih terjaga termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan potensilainnya.Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan kewenanganyangmembuka ruang dan kesempatan untuk mempercepat terwujudnya Aceh sebagaiProvinsi Hijau.

Langkah dan komitmen Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telahmemperlihatkankeinginan yang kuat mewujudkan Aceh menjadi Provinsi Hijau. Oleh karena itu,Pemerintah Acehbeserta komponen lainnya perlu berupaya menyusun dan melahirkan berbagaikebijakan yangmenjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanpa adanya dukungan danimplementasikebijakan yang memastikan Aceh menuju ke arah sana, maka hal tersebut akansulit diwujudkan.Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan danPerikanan ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam yang disusun oleh WWF-Indonesia bersamaWetlands InternationalIndonesia Programme (WIIP) dalam Program Green Coast merupakan salah satuinisiatif yangdiharapkan bisa memberikan konstribusi terhadap terwujudnya Provinsi Hijau Aceh.Melalui keberadaan dokumen analisis kebijakan ini, yang dalam penyusunannyamelalui prosespanjang termasuk proses konsultasi yang melibatkan multi pihak baik masyarakatmaupun berbagailapisan pemerintahan, diharapkan bisa membantu para pengambil keputusanseperti PemerintahAceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dokumen ini dapat dijadikansebagai salahsatu acuan dalam menyusun dan melahirkan berbagai kebijakan khususnya dalampengelolaansumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam.Banda Aceh, Desember 2007

Tim Penyusun4BAB IPENDAHULUANA. Pengantar

Bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalutelahmemporakporandakan kawasan pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD).Bencana tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa manusia yang sangatbanyak, tetapi juga merusak infrastruktur, pemukiman, sarana dan prasarana publik,termasuk rusaknya



ekosistem-ekosistem pesisir seperti intrusi air laut dan endapan lumpur kedarat, hancurnyaterumbu karang dan tercabutnya beberapa vegetasi pesisir, berubahnyagaris pantai danmorfologi lahan basah. Kerusakan bio-fisik tersebut pada akhirnya

menyebabkan rusaknyaberbagai tatanan penghidupan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dikawasan ini.Untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang hancur ini, bukanlahpekerjaanyang mudah, sederhana dan singkat. Pekerjaan ini membutuhkan komitmenyang kuat darisemua pihak, perencanaan yang matang dan tepat, serta dana yang sangatbesar. Pekerjaanini membutuhkan waktu yang panjang dan dalam pelaksanaannyamemerlukan kajian

multidimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lainsebagainya yangterintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.Salah satu program yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi kelautan danperikanan adalah program Green Coast. Program yang merupakan kerjasama WWF,Wetlands Internasional, Both ENDs dan IUCN dengan dukungan dana dariOXFAMBelanda bertujuan melindungi keunikan ekosistem pesisir dan memperbaikimata

pencaharian penduduk pesisir. Target dari kegiatan ini adalah memperbaikifungsi ekologisdaerah pesisir dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagipendudukpesisir di daerah yang terkena tsunami. Keluaran dari program ini adalahterehabilitasinyakondisi alam pantai dan adanya mata pencaharian yang baru atau telahdiperbaharui,mengembalikan mata pencaharian rakyat (seperti perikanan, peternakan,ekowisata dan lainsebagainya), penggunaan sumber daya baru yang tercipta melalui

partisipasi masyarakatdengan fokus pada perencanaan dan perempuan.Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan perludilakukankajian kebijakan di bidang tersebut, baik kebijakan di tingkat pusat maupundi tingkatlokal/daerah. Melalui kajian ini akan diketahui apakah kebijakan yang adasudah cukup



mendukung untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi atau diperlukankebijakan baru.B. Tujuan analisis kebijakan1. Menganalisis kebijakan pemerintah dan hukum adat laot dalampengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.2. Melihat kesesuaian atau relevansi antara kebijakan pemerintah danhukum adat laotterhadap kondisi sumber daya kelautan dan perikanan pasca tsunami.53. Memastikan adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam pesisir danlaut dantermasuk didalamnya mata pencaharian masyarakat pesisir yangberkelanjutan.C. Fokus dan parameter analisis kebijakanAnalis kebijakan ini membagi masa peraturan perundangan dalam 2 tahap :

a. Masa sebelum tsunami yang terbagi dalam 2 tahap :1. Tahun 1956 – 1998, periode ini untuk melihat kewenangan pemerintahAcehdalam pengelolaan sumber daya alam pada saat berdirinya Provinsi Acehhinggasebelum masa reformasi.2. Tahun 1999 – 2004, periode ini merupakan periode awal desentralisasidimanapemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelolasumber daya laut dan perikanan.b. Masa pasca tsunami (2004 – 2006)

Pada periode ini UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahirsebagaibagian dari Perjanjian Damai (Momerandum of Understanding) Helsinki.Untuk menjawab tujuan dari dilakukannya analisis, maka analisis kebijakanakan dibatasidengan parameter :1. Apakah kebijakan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip konservasi.2. Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelolasumber aya lautdan perikanan.3. Apakah kebijakan tersebut mengakui hak-hak pengelolaan oleh

masyarakat (hukumadat laot) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.4. Bagaimana perbandingan antara kebijakan tersebut dengan hukum adatlaot6BAB IIPERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) wilayahnya dikelilingi olehperairan laut,yaitu sebelah utara berbatasan dengan perairan Selat Malaka dan LautAndaman; sebelahtimur dengan perairan Selat Malaka; sebelah barat dan selatan dengan

Perairan SamuderaIndonesia. Provinsi ini memiliki panjang pantai mencapai 1.660 km sehinggamempunyaikawasan pesisir dan lautan seluas 57.365,57 km2. Sebelum peristiwatsunami, sumber dayaalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di kawasan pesisir dan lautanterdiri atas sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumber daya tidak dapat pulih(non-renewableresources), dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan (environmentalservice). Sumber

daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut,termasuk kegiatanbudidaya pantai dan budidaya laut (mariculture). Sumber daya tidak dapatpulih meliputimineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yangtermasuk jasa-jasalingkungan pesisir dan lautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.(Dahuri, 2000;Halim, 2003).Sebelum terjadi bencana tsunami, sumber daya kelautan dan perikanan diProvinsi NAD

telah dimanfaatkan1 melebihi dari daya dukungnya sehingga laju dan tingkatkerusakannyamencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan ekosistem pesisirmisalnya,berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas habitat perikanan dan juga mengurangiestetika lingkungan pesisir. Demikian pula pencemaran dan sedimentasimenimbulkanancaman serius pada wilayah tersebut yang pada akhirnya terakumulasipada semakin1 Secara teoritis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan, yakni openaccess dan controlled access regulation. Open access adalah regulasi yang membiarkannelayan menangkapikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun

jumlahnya, dandengan alat apa saja. Regulasi ini mirip ”hukum rimba” dan ”pasar bebas”. Secara empiris,regulasi inimenimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan tragedy of common baikberupa kerusakan



sumber daya kelautan dan perikanan maupun konflik antar nelayan. Sebaliknya, contolled access regulationadalah regulasi terkontrol yang dapat berupa (1) pembatasan input (input restriction), yaknimembatasi

jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap, (2) pembatasan output (output restriction), yakni

membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota. Salah satuformulasi daripembatas input itu adalah territorial use right yang menekankan penggunaan fishing right (hak memanfaatkansumberdaya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Polafishing right systemini menempatkan pemegang fishing right yang berhak melakukan kegiatan perikanan disuatu wilayah,sementara yang tidak memiliki fishing right tidak diizinkan beroperasi di wilayah itu. Selaindiatur siapa yangberhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatanperikanan dilakukan.Sistem yang menjurus pada bentuk pengkavlingan laut ini menempatkan perlindungan

kepentingan nelayankecil yang beroperasi di wilayah pantai-pesisir serta kepentingan kelestarian fungsi sumberdaya sebagaifokus perhatian. UU No. 32 Tahun 2004 yang membuat pengaturan tentang yurisdiksi lautprovinsi (12 mil)dan kabupaten/kota (4 mil) mengindikasikan bahwa produk hukum itu menganut konseppengkavlingan laut.Konsep pengkavlingan laut merupakan instrumen dari konsep regulasi akses terkontrol(contolled accessregulation) dalam pola pembatasan input (territorial use right ). UU No. 32 Tahun 2004sebenarnya entry

point penerapan territorial use right.

7

terdegradasinya ekosistem pesisir. Dampak dari semua itu berkorelasiterhadap pendapatanmasyarakat yang semakin berkurang.Sebelum dilakukan analisis kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan,terlebih dahuludikemukakan permasalahan yang terjadi selama ini. Sedikitnya terdapat 2(dua) masalah,yaitu: (1) masalah kerusakan lingkungan fisik pesisir, (2) permasalahansosial dankelembagaan. Kedua persoalan tersebut selama ini menjadi kendala yangsignifikan dalam

mewujudkan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan.Permasalahan yang berkenan dengan pemanfaatan pesisir dan laut diProvinsi NanggroeAceh Darussalam diantaranya sebagai berikut: _ Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang. _ Terjadinya sedimentasi dan abrasi pantai. _ Pencemaran laut akibat limbah rumah tangga dan kapal.



_ Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl(pukat harimau) _ Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaankelautan danperikanan.

_ Pada umumnya nelayan tradisional tumbuh dan berkembang secara alamidanmelakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan naluri dan pengalamanyangdiperoleh secara turun-temurun. _ Kurangnya pembinaan terhadap nelayan. _ Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan pesisir dan laut. _ Terjadinya tumpang tindih perizinan eksploitasi di wilayah pesisir dan laut. _ Belum adanya pengaturan tata ruang untuk kegiatan budidaya. _ Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jumlah maupun alokasimangrove yang

boleh dikonversi untuk pengembangan pertambakan. _ Terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan (konflik antar sektor,antar tingkatpemerintahan, dan antar daerah otonom). _ Terjadinya konflik antar nelayan (antara nelayan tradisional dan nelayanmodern). _ Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan penegakan hukum(lawenforcement ). _ Belum adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjamanpermodalan usaha

kepada nelayan, terutama nelayan tradisional sehingga nelayan identikdengankemiskinan. _ Belum terdapat kelembagaan pengelolaan bersama antara pemerintah danpihak laindalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.Dengan terjadinya peristiwa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yanglalu, kondisipesisir dan laut Aceh yang sudah mengalami kerusakan menjadi semakinparahkerusakannya. Kementrian Negara Lingkungan Hidup menyatakan, dampak

tsunamiterhadap wilayah pesisir dan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamsebagai berikut: _ Tercemarnya laut, air darat dan air tanah; terjadi perubahan garis pantai. _ Hilangnya proteksi alam (mangrove) yang berfungsi sebagai pelindungpemukimandari gelombang dan angin serta sebagai daerah pemijahah (spawningground ), daerah



8asuhan (nursery ground ), daerah mencari makan (feeding ground )bermacam biota lauttermasuk ikan. _ Tercemar dan rusaknya terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat

berlindung danpemijahan ikan. _ Berkurangnya/hilangnya sumber daya ikan dan spesies pesisir (potensibiodiversity ). _ Rusaknya ekosistem lahan basah; dan rusaknya ekosistem buatan(budidaya, pelabuhandan kampung nelayan yang memberikan dampak yang signifikan bagikegiatanperekonomian).Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sebagai badan yangdiberi mandat

oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh danNias,mengeluarkan data yang lebih rinci tentang kerusakan di wilayah pesisir.Menurut dataBRR, bencana tsunami telah menyebabkan kerusakan mangrove seluas174.590 ha,terumbu karang (Coral Reef) 19.000 ha, dan hutan pantai 50.000 ha.Sementara itu,Suryadiputra (2005) dari Wetlands Internasional Indonesia Programme (WIIP)menyatakan, sebagai akibat dari adanya tsunami, lahan-lahan basah diProvinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (terutama yang terletak di pantai utara, baratlaut dan baratdaya Aceh) diduga telah banyak mengalami perubahan bentuk, luasan,maupun kualitasair dan substrat dasarnya. Misalnya lahan basah sawah, rawa air tawar ataukolam/tambak yang dulunya dalam dan berair tawar/payau kini menjadidangkal ataubahkan tertimbun lumpur dan berair asin dan terkontaminasi berbagai bahanpencemarorganik maupun anorganik. Lahan basah yang dulunya arealnya sempit kinimenjadi

laguna dengan genangan air asin yang lebih luas. Tapi pada kondisi di PulauSimeulue justru sebaliknya, pulau ini diduga telah kehilangan sekitar 25.000 ha lahanbasahpesisirnya akibat pulau ini terangkat sekitar 1- 1,5 meter, sehingga garispantai kiniberkurang dan banyak tanaman mangrove yang mati kekeringan akibatsubstrat



dasarnya tidak tersentuh air lagi dan kini mengeras bagaikan disemen.9BAB IIIANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN KELAUTAN DANPERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Masa Sebelum Tsunami ( 1956-2004)1. Periode tahun 1956 – 1998Dalam UU No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom ProvinsiAceh danPerubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, disebutkanmengenai bataswilayah Aceh, namun batas ini lebih pada batas wilayah administratif 2 dantidakmenyebutkan secara jelas wilayah perairan yang menjadi kewenanganProvinsi Aceh.Namun, pada masa ini kewenangan terhadap perairan Indonesia hanya

seluas 3 mil lautberdasarkan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie(TZMKO) 1939. Dalamperkembangannya, wilayah teritorial ini berubah dengan lahirnya beberapaperaturan dandeklarasi seperti Deklarasi Juanda pada tahun 1957, UU No 4 Prp Tahun 1960tentangWilayah Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang PengesahanUnited NationsConvention on the Law of the Sea, dan UU No. 6 Tahun 1996 tentangPerairan Indonesia.

Sejumlah peraturan perundangan ini hanya mengatur mengenai luasteritorial laut Indonesiasedang pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkunganperairanIndonesia diserahkan pada peraturan perundangan yang berlaku diIndonesia3. Ketentuanmengenai wilayah perikanan Republik Indonesia baru diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985tentang Perikanan yang meliputi antara lain: (a) PerairanIndonesia, (b)Sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia,

(c) ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian Wilayah perikanan Indonesialebih luasdibandingkan dengan perairan Indonesia.Pada masa ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengaturmengenaikewenangan pemerintah daerah. Beberapa dari UU yang lahir pada masa ini,seperti UU



No. 1 Tahun 1957 dan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah.Namun, dalamtulisan ini kedua undang-undang tersebut tidak dibahas. Dengan lahirnyapemerintahanorde baru, UU No. 5 Tahun 1974 menjadi pedoman penyelenggaraan

pemerintah daerahuntuk kurun waktu seperempat abad. UU No. 5 Tahun 1974 menekankanpembagiankewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugaspembantuan.2 Daerah Aceh menurut UU No. 24 Tahun 1956 meliputi Kabupaten :1. Aceh Besar, 2. Pidie,3. Aceh-Utara,4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja.3 Pasal 23 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: Pemanfaatan,pengelolaan,perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkanperaturan perundangundangan

nasional yang berlaku dan hukum internasional.10Namun pada kenyataannya, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuanmenjadi lebihmenonjol. Ini berpengaruh pada pengaturan kewenangan secara sektoralyang pada kurunwaktu ini sangat sentralistik. Kewenangan daerah lebih sebagai pelaksanadari asasdekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah atassumber dayalaut dan perikanan diatur dalam berbagai peraturan perundangan sektoral,

sebagaimanaterjabarkan pada tabel berikut di bawah ini:11UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonomProvinsi Aceh danPerubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra UtaraIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Konservasi pada masa ini belum menjadi halyang dianggap penting dan mendesak,walaupun telah ada beberapa kawasankonservasi yang ditetapkan pada masa

kolonialSebagian besarkawasan konservasiyang ditetapkan padamasa kolonial adalahkawasan koservasidarat.Kewenangan



pemerintah daerahDalam UU ini Pemerintah Aceh dinyatakanmemiliki kewenangan, hak, tugas dankewajiban mengenai penangkapan ikan dipantai.

Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatUU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen IndonesiaIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi UU ini menyatakan Negara RI mempunyaikedaulatan atas kekayaan alam di landaskontinen Indonesia. Dalam melakukaneksplorasi, eksploitasi, dan penyelidikanilmiah atas sumber-sumber daya alam

tersebut wajib mencegah terjadinyapencemaran air laut dan mencegahmeluasnya pencemaran di landas kontinenIndonesia dan udara di atasnya. Disampingitu, disyaratkan dalam pelaksanaaneksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dilandas kontinen, harus melindungikepentingan cagar alam.Kewenanganpemerintah daerah Tidak dijelaskan secara eksplisit

kewenangan pemerintah daerah dalampelaksanaan pengelolaan landas kontinenUU ini pada dasarnyamenegaskan padadunia luar mengenaikedaulatan Indonesiaterhadap landaskontinen, dan menjadidasar hukum atas HakIndonesia untukmengelola landas

kontinen.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adat.Sangat wajar jika isu ini tidak dibahas dalamUU landas kontinen, karena UU tersebutsedang membicarakan mengenai kedaulatan



negara atas landas kontinen.12UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah DaerahIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Tidak diatur mengenai isu konservasi dalam

UU ini, namun ada/tidak adanyakewenangan daerah dalam konservasi diaturdalam undang-undang sektoral.Kewenanganpemerintah daerahPemerintah daerah sebagai pelaksana dariasas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugaspembantuan yang secara spesifik diaturdalam peraturan perundangan sektoral.Dalam periode iniperaturan perundangan

sektoral yangmengatur sumber dayalaut dan perikananmasih tersebar dalamperaturan perundangansektoral.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatIsu ini tidak relevan dengan UU pokok

pemerintah daerah.UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Isu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasiDisebutkan bahwa negara memilikiyurisdiksi untuk melakukan perlindungandan pelestarian lingkungan laut.Perlindungan ini dilakukan dengan beberapacara yaitu pengontrolan melalui perizinan,penegakan hukum jika terjadi pencemaranlingkungan di ZEE dan , dan menjamin

batas panen lestari (Maximum sustainableyield) sumber daya alam hayatinya di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia. Tata cara pelaksananterhadap perlindunganatas pencemarandisesuaikan denganUU sektoral.



Kewenanganpemerintah daerah Tidak diaturPengakuan terhadaphak pengelolaan

masyarakat berdasarhukum adat Tidak diaturUU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (dicabut dan digantikandengan UU No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan)Isu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi UU ini mengatur mengenai pengelolaansumber daya perikanan. UU menyatakanbahwa pengelolan sumber daya perikanan13

yang dilakukan secara terpadu dan terarahdengan melestarikan sumber daya ikanbeserta lingkungannya. Disebut pulamengenai pembentukan daerah suakaperikanan dan perlindungan terhadap jenisikan yang langka.Kewenanganpemerintah daerahDaerah sebagai pelaksana asas dekonsentrasidan tugas pembantuanPengakuan terhadap

hak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatDalam UU perikanan, pengaturanpengelolaan sumber daya perikananmerupakan domein mutlak pemerintah.Pemerintah melakukan pengaturan yangseragam terhadap semua aspek pengelolaan,sehingga tidak terlihat ruang bagipengelolaan berdasar hukum adat.UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

danEkosistemnyaIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Mengatur mengenai kawasan konservasidan konservasi terhadap jenis satwa dantumbuhan yang dilindungi, termasukkawasan konservasi perairan. Ada 3 halyang diatur yaitu perlindungan, pengawetan



dan pemanfataan. Aturan dalam UU inidapat diterapkan baik pada kawasankonservasi darat maupun laut.Perlindungan terhadap jenis satwa dan

tumbuhan yangdilindungi diatur lebihlanjut dalam PP No. 7 Tahun 1999.Kewenanganpemerintah daerahSebagai pelaksana dari penyerahan sebagianurusan di bidang konservasi sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya. Danmelakukan tugas pembantuan daripemerintah pusat.

Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatPengakuan terhadap isu ini memang tidaksecara eksplisit ada, namun jika ditafsirkansecara luas dalam Kawasan Taman Wisataalam diperbolehkan adanya kegiatanpelestarian budayaUU No. 21 Tahun 1992 Tentang PelayaranIsu Strategis Isi/Komentar Keterangan

Konservasi Dalam rangka menjaga sumber dayakelautan dan perikanan, pembentuk UUmembuat satu bab khusus tentangpencegahan dan penanggulanganpencemaran oleh kapal. Bab ini berisikanbeberapa ketentuan: _ Setiap kapal dilarang melakukan14pembuangan limbah atau bahan lainapabila tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan.

_ Setiap kapal yang dioperasikan wajibdilengkapi dengan peralatan pencegahanpencemaran sebagai bagian daripersyaratan kelayakan kapal. _ Setiap nakhoda atau pemimpin kapaldan/atau anak buah kapal wajibmencegah terjadinya pencemaranlingkungan yang bersumber dari



kapalnya. _ Setiap nakhoda atau pemimpin kapalwajib menanggulangi pencemaran yangbersumber dari kapalnya. _ Nakhoda atau pemimpin kapal wajib

segera melaporkan kepada pejabatpemerintah yang berwenang terdekat atauinstansi yang berwenang menanganipenanggulangan pencemaran lautmengenai terjadinya pencemaran lautyang disebabkan oleh kapalnya atau olehkapal lain atau apabila melihat adanyapencemaran di laut.Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumberdari kapalnya.

Kewenanganpemerintah daerah Tidak terdapat satu pasal pun yangmenjelaskan adanya penyerahan wewenangkepada daerahUntuk pelaksanaanpelayaran undangundangmembukaruang bagi pemerintahuntuk bekerja samadengan BUMN

Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatPengakuan terhadap pelayaran rakyatUU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (dicabut dandigantikan dengan UUNo. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)Isu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Pengertian ruang dalam UU ini meliputiruang daratan, ruang lautan dan ruang

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia dan makhluk lainnya hidup danmelakukan kegiatan serta memelihara15kelangsungan hidupnya. Tujuan pengaturanpenataan ruang dimaksudkan untukmengatur hubungan antara berbagaikegiatan dengan fungsi ruang guna



tercapainya pemanfaatan ruang yangberkualitas. Salah satu kawasan yang diaturdalam penataan ruang adalah kawasanlindung yang bentuk pengaturan didalamnya berupa upaya konservasi,

rehabilitasi, penelitian, obyek wisatalingkungan, dan lain-lain yang sejenis.Kewenanganpemerintah daerahPemerintah daerah memiliki kewenanganuntuk mengatur tata ruang di wilayahnyayang meliputi ruang daratan, ruang lautandan ruang udara sampai batas tertentu yangdiatur dengan peraturan perundangundangan.Pengakuan terhadaphak pengelolaan

masyarakat berdasarhukum adatIsu ini tidak relevan untuk diatur dalam UUpenataan ruangUU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan IndonesiaIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan,dan pelestarian lingkungan perairanIndonesia dilakukan berdasarkanperaturanperundang-undangan nasionalyang berlaku dan hukum internasional.

Kewenanganpemerintah daerahIsu ini tidak relevan untuk diatur dalam UUperairanPengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatIsu ini tidak relevan untuk diatur dalam UUperairanUU perairan mengatur

kedaulatan Indonesiadan hak, wewenangdan kewajiban Negaraberkaitan dengankedaulatan tersebutUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan



secara terpadu dengan penataan ruang,perlindungan sumber daya alam nonhayati,perlindungan sumberdaya buatan,konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya, cagar budaya,

keanekaragaman hayati dan perubahaniklim. UU ini juga mewajibkan setiap orang16memelihara kelestarian fungsi lingkunganhidup serta mencegah dan menanggulangipencemaran dan perusakan lingkungan,termasuk lingkungan laut.Kewenanganpemerintah daerahMengikutsertakan Pemerintah Daerah untukmembantu Pemerintah Pusat dalam

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidupdi daerah dengan mekanisme penyerahkansebagian urusan Pemerintah Pusat kepadaPemerintah Daerah agar menjadi urusanrumah tangganya.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatKebijaksanaan nasional tentang pengelolaanlingkungan hidup dan penataan ruang

dengan tetap memperhatikan nilai-nilaiagama, adat istiadat, dan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat.PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya AlamHayati di ZonaEkonomi Eksklusif IndonesiaIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Untuk pelestarian sumber daya alam hayati,PP ini melarang penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia denganmenggunakan bahan peledak, racun, listrik,

dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya.Dalam rangka konservasi, PP inimemberikan kewenangan kepada MenteriPertanian (sekarang Menteri Kelautan danPerikanan) untuk menetapkan jumlahtangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alamhayati di sebagian atau seluruh Zona



Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkantersebut didasarkan kepada data hasilpenelitian, survei, evaluasi dan/atau hasilkegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya,

Menteri juga menetapkan alokasi jumlahunit kapal perikanan dan jenis alatpenangkap ikan dari masing-masing kapaldengan memperhatikan jumlah tangkapanyang diperbolehkan.Kewenanganpemerintah daerahDalam PP ini terlihat bahwa dalampengelolaan sumber daya alam hayati diZEE merupakan kewenangan pusat dalamhal ini dijalankan oleh Menteri Pertanian.

Pengakuan terhadap Tidak diatur.17hak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatPP 15 Tahun 1990 jo PP 46 1993 tentang Usaha PerikananIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Untuk pengendalian terhadap sumber dayaperikanan digunakan mekanisme kontrolberupa penijauan kembali penetapanpenangkapan ikan dan atau jenis penangkap

ikan oleh pemberi izin.Kewenanganpemerintah daerah1. Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan(IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI)kepada perusahaan perikanan yangberdomisili dan berpangkalan di wilayahadministrasinya dengan ketentuan tertentu.2. Mengeluarkan IUP dan SPI kepadaperusahan perikanan yang melakukanpembudidayaan ikan di air tawar, di air

payau dan dilaut yang tidak menggunakanmodal dan atau tenaga asing.3. Mendapatkan pungutan sebesar 2,5 %dari harga jual seluruh ikan yang ditangkapdan 1% dari harga jual seluruh ikan yangdibudidayakan dari perusahaan perikananyang izin usahanya dikeluarkan olehpemerintah daerah.



4. mendapatkan 30% pendapatan daripendapatan pemerintah pusat yang berasaldari pungutan perikanan pemerintah pusat.Batasan yang diberikanyaitu : kapal perikanan

tidak bermotor, kapalperikanan bermotorluar, dan kapalperikanan bermotordalam yang berukurantidak lebih dari 30 GTdan atau yangmesinnya berkekuatantidak lebih dari 90Daya Kuda serta tidakmenggunakan modal

dan atau tenaga asingPengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adat Tidak diaturPP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian AlamIsu Strategis Isi/Komentar KeteranganKonservasi Sebagai aturan pelaksanan dari UU No. 5 Tahun 1990 dan berisi aturan yang lebih

rinci mengenai pengelolaan kawasankonservasi.Kewenanganpemerintah daerahMemberikan pertimbangan untuk penetapandaerah penyangga dan Kawasan SuakaAlamPengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adat

Tidak diatur18Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal :1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas pengelolaan sumberdaya lautdan perikanan pada periode ini dilakukan oleh banyak departemen/institusipemerintah sektoral, diantaranya Departemen Pertanian, TNI AL,Kementerian



Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan dan Departemen Perhubungan.2. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut dan perikanansangatterbatas pada kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Bahkan jika

melihat pada PP tentang Usaha Perikanan, kewenangan pemberian izin olehpemerintah daerah hanya diberikan kepada perusahaan perikanan yangberdomisili di wilayah administrasinya. Jadi kewenangan tersebut bukankewenangan terhadap wilayah lautnya.3. Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adathampirtidak ada dalam kurun periode ini.2. Periode tahun 1999 - 2004 Tahun 1999 dianggap sebagai tonggak desentralisasi dengan lahirnya UUNo. 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah yang melakukan perubahan yang radikal

atau drastikpada sistem pemerintahan di Indonesia. Besaran perubahan yang terjadidiantaranya:1. Dari pola yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahdaerahberubah menjadi pola yang menekankan demokrasi dan keberagamandalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.2. Terjadi pergeseran dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.3. Hubungan antara daerah Kabupaten dan Provinsi yang semula tergantung(dependent) dan subordinat berubah menjadi tidak tergantung

(independent) dankoordinasi.4. Distribusi urusan pemerintahan yang semula dilakukan dengan merinciurusanpemerintah daerah diubah dengan dengan sebaliknya yaitu merinci urusanpemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan menyerahkanurusanpemerintahan diluar wewenang pemerintah pusat untuk diatur olehpemerintahdaerah.UU No. 22 Tahun 1999 memberikan batasan kewenangan yang jelas kepada

pemerintahdaerah untuk mengelola sumber daya alam laut dan perikanan. Khususuntuk ProvinsiAceh pada tahun 1999 lahir pula UU No. 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraanKeistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang inidisebutkan



bahwa untuk pengaturan otonomi daerah Provinsi Aceh tunduk pada UU No.22 Tahun1999, namun khusus untuk Aceh diberikan kewenangan khusus(keistimewaan) untukmenyelenggarakan kehidupan beragama, menyelenggaraan kehidupan adat,

menyelenggarakan pendidikan dan mengatur peran ulama dalam penetapankebijakandaerah. Adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang bersendikansyariat Islamyang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikansebagailandasan hidup. Dengan lahirnya UU ini, maka mulai diakuinya adat sebagaibagian dariaturan dalam kehidupan di Aceh. Pada tahun 2004, terjadi perubahankembali pada aturanmengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya perikanan

dan kelautan19dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danUU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Disamping dua undang-undang tersebut, pada tahun 2004 diterbitkan UUNo. 18 Tahun2004 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh SebagaiProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, yang lahir terlebih dahulu dibanding dengan UUNo. 32

Tahun 2004 sehingga masih berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999. UU No.18 Tahun2004 menyatakan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengaturkewenanganpemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakankekhususan darikewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalamUU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yanglebih luasuntuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi,menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber dayamanusia,menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkanperan serta



masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yangsesuai dengannilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimalDewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam

memajukanpenyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam danmengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan,Pemerintahmembuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah ProvinsiNanggroe AcehDarussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selain yang telahdiatur dalamundang-undang ini. Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomikhusus pada

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan padadaerahKabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan inimerupakanpeluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan,pembentukandan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dansemangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhurmasyarakat Aceh,diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun Provinsi

NanggroeAceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam yangdapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain denganmengikutiasas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenangmelakukanuji materiil terhadap Qanun. Satu hal yang terkait dalam pengelolaan sumberdayakelautan dan perikanan dalam UU No. 18 Tahun 2004 adalah dalamperimbangan

keuangan, bagi hasil perikanan yang akan diterima oleh pemerintah Acehdisebutkansebesar 80 % . Tabel berikut kan memperlihatkan peraturan perundangan pada periodetahun 1999 –2004 yang terkait dalam tiga isu yaitu konservasi sumber daya laut danperikanan,



kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan sertaisupengakuan terhadap hak pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan olehmasyarakatberdasar hukum adat.

20UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Paerah ( Mencabut UUNo. 5 Tahun1974)Isu Strategis Isi KeteranganKonservasi Kewenangan untuk melakukankonservasi disebutkan merupakankewenangan lain pemerintah pusat,namun khusus untuk konservasi laut,daerah memiliki kewenangan untukmengatur sebatas wilayah laut yang

dimiliki oleh daerah.KewenanganPemerintah DaerahWilayah Daerah Provinsi, terdiri ataswilayah darat dan wilayah laut sejauhdua batas mil laut yang diukur dari garispantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. KewenanganDaerah di wilayah laut, meliputi:a. eksplorasi, eksploitasi,konservasi, dan pengelolaan

kekayaan laut sebatas wilayahlaut tersebut;b. pengaturan kepentinganadministratif;c. pengaturan tata ruang;d. penegakan hukum terhadapperaturan yang dikeluarkan olehDaerah atau yang dilimpahkankewenangannya oieh Pemerintah;dane. bantuan penegakan keamanan dan

kedaulatan negara.Kewenangan Daerah Kabupaten danDaerah Kota di wilayah lautsebagaimana adalah sejauh sepertigadari batas laut Daerah Provinsi.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasar



hukum adat Tidak diaturUU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan KeistimewaanProvinsi DaerahIstimewa Aceh

Isu Strategis Isi KeteranganKonservasi Isu ini tidak relevan untuk diatur dalamUU No. 44 Tahun 199921KewenanganPemerintah DaerahKewenangan pemerintah dalammengelola sumber daya laut danperikanan berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999.Pengakuan terhadap

hak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatDaerah dapat menetapkan berbagaikebijakan dalam upaya pemberdayaan,pelestarian dan pengembangan adatserta lembaga adat di wilayahnya.Daerah juga dapat membentuk lembagaadat dan atau mengakui lembaga adatyang sudah ada sesuai dengankedudukannya di provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, kemukimandan kelurahan atau desa atau gampong.UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi ProvinsiDaerah Istimewa AcehSebagai Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Tunduk pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999KewenanganPemerintah Daerah Tunduk pada ketentuan UU No. 22

Tahun 1999Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatWali Nanggroe dan Tuha Nanggroeadalah lembaga yang merupakansimbol bagi pelestarian



penyelenggaraan kehidupan adat,budaya, dan pemersatu masyarakat diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroebukan merupakan lembaga politik dan

pemerintahan dalam Provinsi NanggroeAceh Darussalam.UU No. 31 Tahun 2004 tentang PerikananIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan,dan konservasi genetikaikan.Kawasan konservasi yang terkaitdengan perikanan antara lain adalahterumbu karang, padang lamun, bakau,rawa, danau, sungai dan embung yangdianggap penting untuk dilakukan

konservasi. Jenis kawasan konservasiberupa suaka alam perairan, tamannasional perairan, taman wisata perairan22dan atau suaka perikanan.KewenanganPemerintah DaerahPenyerahan sebagian urusan perikanandari Pemerintah kepada PemerintahDaerah dan penarikannya kembaliditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.Pemerintah dapat menugaskan kepadaPemerintah Daerah untuk melaksanakanurusan tugas pembantuan di bidangperikanan.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatPengelolaan perikanan untukkepentingan penangkapan ikan dan

pembudidayaan ikan harusmempertimbangkan hukum adatdan/atau kearifan lokal sertamemperhatikan peran serta masyarakat.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Mencabut UUNo. 22 Tahun1999)Isu Strategis Isi Keterangan



Konservasi Kewenangan untuk melakukankonservasi disebutkan merupakankewenangan lain pemerintah pusat,namun khusus untuk konservasi laut,daerah memiliki kewenangan untuk

mengatur sebatas wilayah laut yangdimiliki oleh daerah.KewenanganPemerintah DaerahDaerah yang memiliki wilayah lautdiberikan kewenangan untukmengelolasumber daya di wilayah laut.Daerah mendapatkan bagi hasil ataspengelolaan sumber daya alam dibawah dasar

dan/atau di dasar laut sesuai denganperaturan perundang-undangan.Kewenangan daerah untuk mengelolasumber daya di wilayah lautsebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. eksplorasi, eksploitasi,konservasi, dan pengelolaankekayaan laut;b. pengaturan administratif;Ketentuan dalam

Undang-Undang iniberlaku bagi ProvinsiDaerah KhususIbukota Jakarta,Provinsi NanggroeAceh Darussalam,Provinsi Papua, danProvinsi DaerahIstimewa Yogyakartasepanjang tidak diatursecara khusus dalam

undang-undangtersendiri.23c. pengaturan tata ruang;d. penegakan hukum terhadapperaturan yang dikeluarkan olehdaerah atau yang dilimpahkankewenangannya oleh Pemerintah;



e. ikut serta dalam pemeliharaankeamanan; danf. ikut serta dalam pertahanankedaulatan negara.Kewenangan untuk mengelola

sumber daya di wilayah lautsebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling jauh 12 (dua belas) mil lautdiukur dari garis pantai ke arah lautlepas dan/atau ke arah perairankepulauan untuk provinsi dan 1/3(sepertiga) dari wilayah kewenanganprovinsi untuk kabupaten/kota.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasar

hukum adatNegara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat beserta hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia.PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atauPerusakan LautIsu Strategis Isi Keterangan

Konservasi Berupa perlindungan mutu laut meliputiupaya atau kegiatan pengendalianpencemaran dan/atau perusakan lautbertujuan untuk mencegah ataumengurangi turunnya mutu laut dan/ataurusaknya sumber daya laut.KewenanganPemerintah DaerahMenetapkan status mutu lautberdasarkan pedoman teknis penetapanstatus mutu laut yang ditetapkan oleh

kepala instansi yang bertanggung jawabPengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatIsu tidak relevan24



PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan ProvinsiSebagai Daerah OtonomIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Dibukanya ruang secara khusus untuk

membicarakan tentang konservasisumber daya laut dan perikanan.KewenanganPemerintah DaerahKewenangan provinsi dalam mengelolasumber daya laut dan perikanan :Penataan dan pengelolaan perairan diwilayah laut Provinsi.a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasidan pengelolaan kekayaan lautsebatas wilayah laut kewenangan

provinsi.b. Konservasi dan pengelolaan plasmanutfah spesifik lokasi serta suakaperikanan di wilayah lautkewenangan provinsi.c. Pelayanan izin usahapembudidayaan dan penangkapanikan pada perairan laut di wilayahlaut kewenangan provinsi.d. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut

kewenangan provinsi.e. Pengelolaan sumber daya mineraldan energi non migas kecuali bahanradio aktif pada wilayah laut dari 4(empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil.f. Pengaturan pengelolaan lingkungandalam pemanfaatan sumber dayalaut 4 (empat) mil sampai dengan 12(dua belas) mil.Kewenangan daerah kabupaten/kota

diluar kewenangan provinsi danpemerintah pusat.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adatIsu ini tidak relevan untuk diatur dalamPP No. 25 Tahun 2000.



25PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 15Tahun 1990tentang Usaha PerikananIsu Strategis Isi Keterangan

Konservasi Tidak diaturKewenanganPemerintah DaerahMembagi kewenangan pemerintahmenjadi 2 kewenangan provinsi dankewenangan kabupaten/kota.Kewenangan provinsi :1. Mengeluarkan Izin UsahaPerikanan (IUP), SuratPenangkapan Ikan (SPI), SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan

Indonesia (SIKPII) dan Surat Izinkapal Penangkap dan PengangkutIkan Indonesia (SIKPPII) kepadaperusahaan perikanan atauperorangan yang melakukanpenangkapan ikan atas wilayahlaut sejauh 12 mil laut yangdiukur dari garis pantai ke arahlaut lepas dan atau ke arahperairan kepulauan yangberdomisili di wilayah

administrasinya, yangmenggunakan kapal perikananbermotor dalam (inboard motor)yang tidak lebih dari 30 GT danatau yang mesinnya berkekuatantidak lebih dari 90 Daya Kuda(DK) dan berpangkalan diwilayah administrasinya sertatidak menggunakan modal danatau tenaga asing.2. Mengeluarkan IUP kepada

perusahan perikanan Indonesiayang melakukan pembudidayaanikan di air tawar, di air payau dandi wilayah laut provinsi yangtidak menggunakan modal danatau tenaga asing.Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota :



1. Mengeluarkan Izin Usaha26Perikanan (IUP), SuratPenangkapan Ikan (SPI), SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan

Indonesia (SIKPII) dan Surat IzinKapal Penangkap dan PengangkutIkan Indonesia (SIKPPII) kepadaperusahaan dan perorangan yangmelakukan penangkapan ikan diwilayah laut Kabupaten/Kotayang berdomisili di wilayahadministrasinya yangmenggunakan kapal perikananbermotor dalam berukuran tidaklebih dari 10 GT dan atau yang

mesinnya berkekuatan tidak lebihdari 30 Daya Kuda (DK) danberpangkalan di wilayahadministrasinya serta tidakmenggunakan modal dan atautenaga asing.2. Mengeluarkan IUP kepadaperusahan perikanan Indonesiayang melakukan pembudidayaanikan di air tawar, di air payau dandiwilayah laut Kabupaten/Kota

serta yang tidak menggunakanmodal dan atau tenaga asing.Pengakuan terhadaphak pengelolaanmasyarakat berdasarhukum adat Tidak diaturPP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha PerikananIsu Strategis Isi KeteranganKonservasi Tidak diaturKewenangan

Pemerintah DaerahKewenangan pemerintah daerah sudahdibagi dalam kewenangan Provinsi dankabupaten. Kewenangan Provinsi :1. Mengeluarkan Izin UsahaPerikanan (IUP) ,SuratPenangkapan Ikan (SPI), danSurat Izin Kapal Pengangkut



Ikan (SIKPI) kepada perusahaanperikanan Indonesia dan ataupengangkutan ikan yangSalah satu UU yangdisebut dalam

konsideran adalah UUNo. 22 Tahun 199927berdomisili di wilayahadministrasinya, yangmenggunakan kapal perikanantidak bermotor, kapal perikananbermotor luar dan kapalperikanan bermotor dalam yangberukuran diatas 10 GT dantidak lebih dari 30 GT dan atau

yang mesinnya berkekuatantidak lebih dari 90 Daya Kuda(DK) dan berpangkalan diwilayah administrasinya sertatidak menggunakan modal danatau tenaga asing.2. Mengeluarkan IUP kepadaperusahan perikanan Indonesiayang melakukan pembudidayaanikan di air tawar, di air payaudan dilaut yang tidak

menggunakan modal dan atautenaga asingKewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :1. Mengeluarkan Izin UsahaPerikanan (IUP) ,SuratPenangkapan Ikan (SPI), danSurat Izin apal Pengangkut Ikan(SIKPI) kepada perusahaanperikanan Indonesia dan ataupengangkutan ikan yang

berdomisili di wilayahadministrasinya, yangmenggunakan kapal perikanantidak bermotor, kapal perikananbermotor luar dan kapalperikanan bermotor dalam yangberukuran tidak lebih dari 10 GTdan atau yang mesinnya



berkekuatan tidak lebih dari 30Daya Kuda (DK) danberpangkalan di wilayahadministrasinya serta tidakmenggunakan modal dan atau

tenaga asing.282. Mengeluarkan IUP kepadaperusahan perikanan Indonesiayang melakukan pembudidayaanikan di air tawar, di air payaudan dilaut yang tidakmenggunakan modal dan atautenaga asing.Pengakuan terhadaphak pengelolaan

masyarakat berdasarhukum adat Tidak diatur29Dari tabel diatas terlihat telah terjadi perubahan politik hukum dimanapersoalan konservasidan pengakuan terhadap masyarakat adat mulai tercatat secara legalformal. Khusus untukProvinsi Aceh, secara legal formal keberadaan hukum adat yang masihberlaku diakui danmemiliki kekuatan mengikat dengan pengaturan melalui Qanun.

B. Masa Pasca Tsunami ( 2004-2007)Pada periode ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalamrangka rehabilitasidan rekonstruksi Aceh diantaranya Perpu No. 2 Tahun 2005, PeraturanPresiden No. 30 Tahun 2005, UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara,Perpres No. 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan AsingDalam Rangka

Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan KehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Di sisi lain, terjadi perubahanpolitik hukum diAceh dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Indonesia denganGerakan AcehMerdeka di Helsinki dimana salah satu produk dari MoU adalahditerbitkannya UU No. 11



Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini mencabut UU No. 18 Tahun2001. Denganlahirnya UU No. 11 Tahun 2006, maka Provinsi Aceh dalammenyelenggarakankepemerintahannya tidak lagi menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU

No. 18 Tahun2001, tapi berdasar pada pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Selainitu Pemerintah juga terakhir mengeluarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisirdan Pulau – Pulau Kecil yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.1. Rehabilitasi Dan RekonstruksiDalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat berdasarkanPerpu No. 2 Tahun 2005, membentuk sebuah lembaga (Badan Rehabilitasi danRekonstruksi) yang

dibentuk untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tsunami diAceh dan Nias yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada Presiden.Secara kelembagaan, BRR dapat diartikan sebagai bagian dari organpemerintah pusat,namun jika melihat dalam Perpu No. 2 Tahun 2005, pemerintah daerahmenjadi bagian dariBRR. Dari tiga organ dalam BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas danBadanPelaksana), terdapat unsur dari pemerintah daerah dalam dua organ yaitu

sebagai anggotaDewan Pengarah dan Wakil Kepala Badan Pelaksana dijabat secara jabatan(ex-officio)oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. BRR menurut Perpu No. 2 Tahun2005 hanyamelaksanakan tugas selama 4 tahun dan dapat diperpanjang kembali jikadiperlukan.Dengan demikian diharapkan jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi Acehdapat terkoordinirdengan baik dan terintegrasi menjadi bagian dari kebijakan pemerintahdaerah, bukan

hanya menjadi program pemerintah pusat.Ruang lingkup Perpu berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di WilayahPascaBencana. Batasan wilayah pasca bencana adalah wilayah Provinsi Nanggore AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkenadampak bencana



alam gempa bumi dan gelombang tsunami. Batasan ini penting karenadisampingberlakunya Perpu No. 2 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi UUNo. 10 Tahun2005 berlaku pula UU pemerintah daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan UU

No. 18 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaiProvinsi30Nanggroe Aceh Darussalam. Batasan ini menjelaskan kewenangan BRRberdasar PerpuNo. 2 Tahun 2005 adalah hanya pada wilayah pasca bencana sedang wilayahdi luar itumutlak menjadi kewenangan pemerintah daerah Aceh.Beberapa hal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perpuyang terkait

dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan adalah :a. Penataan ruang;b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;Program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana disebutkan dalam Perpudijabarkansesuai dengan rencana induk yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005tentang Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan MasyarakatProvinsi NAD danKepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.Empat kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitasi dan

rekonstruksi dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: (1) memulihankembali dayadukung lingkungan dan mengamankan lingkungan eksisting; (2)memulihkan kembalikegiatan perekonomian masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam;(3) melibatkanmasyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalammenghadapibencana dan kegiatan pembangunan; dan (4) emulihkan kembali sistemkelembagan

sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat pemerintah. Keempatkebijakan di atastertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan KehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan“BluePrint ”.



1. Kebijakan pemulihkan kembali daya dukung lingkungan danmengamankan fungsisumber daya alam yang masih ada.Besarnya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem akibat gempa dantsunami,

terutama di wilayah pesisir, memerlukan perhatian khusus dan menjadipertimbangandalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemampuan dayadukunglingkungan untuk keperluan pembangunan harus dipulihkan kembali agarlebih baikdaripada kondisi sebelum terjadi bencana. Sementara itu, potensi sumberdaya alam dankondisi lingkungan yang tidak terkena dampak bencana harus diamankandandipergunakan sebijak mungkin mengingat dalam tahapan pembangunan

rehabilitasi danrekonstruksi akan banyak membutuhkan bahan sumber daya alam sebagaibahan bakudasar pembangunan.Strategi pemulihan kembali daya dukung lingkungan pesisir dan laut,sebagai berikut: _ Merehabilitasi terumbu karang.Kegiatan pokok meliputi pendataan kembali terumbu karang, penanamankembaliterumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan. _ Merehabilitasi dan membangun zona penyangga (green belt), kawasan

tambak danhutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai. Greenbelt (sabuk hijau) adalah suatu hamparan pepohonan yang diharapkan tetapdipertahankan hidup dan tumbuh dalam suatu lebaran tertentu padasempadansuatu badan perairan. Sabuk hijau bisa terdapat di tepi pantai, di tepi sungai,tepidanau/telaga/waduk dan bertujuan agar garis pantai/tepi dari berbagaibadan31

perairan ini dapat diamankan dari pengaruh-pengaruh kekuatan alam yangmerusak (seperti abrasi, erosi, angin dan sebagainya).Konsep sabuk hijau sebenarnya telah lama dituangkan dalam bentukkebijakanoleh berbagai instansi pemerintah terkait sejak tiga dekade yang lalu.Misalnyaoleh Direktorat Jenderal Perikanan melalui SK Dirjen Perikanan



No H.I/4/2/18/1975, dimana dinyatakan bahwa lebar habuk hijau adalah 400mdari rata-rata garis surut terendah; atau kemudian oleh Direktorat JenderalKehutanan melalui SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I//1978 yangmenyatakan bahwa lebar sabuk hijau adalah 50 m dari garis pantai dan 10 m

daritepi sungai. Lalu pada tahun 1984 melalui surat keputusan bersama antaraMenteri Kehutanan dan Pertanian dikeluarkan lagi surat keputusan bersamaNo. KB 550/246/Kpts/1984 & 082/Kpts-11/1984, dimana diputuskan bahwalebar sabuk hijau adalah 200 m di sepanjang pantai, dilarang menebangmangrove di Pulau Jawa dan semua mangrove di pulau-pulau kecil yangberukuran kurang dari 1.000 ha harus dikonservasi. Terakhir, pada tahun1990,muncul lagi surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 yang menyatakanbahwa lebar sabuk hijau adalah 130 kali perbedaan tinggi maksimum pasangsurut menuju darat.

Dari berbagai kebijakan di atas, dalam konteks pesisir, jelas telah adarencanaatau usaha-usaha pemerintah untuk menyelamatkan garis pantai/pesisir,meskipun nilai-nilai lebar sabuk hijau tersebut bervariasi dan dalampelaksanannya di lapangan masih sering atau bakan sepenuhnyamenyimpangatau tidak dipatuhi. Namun demikian, meskipun nilai lebar sabuk hijau masihtidak jelas landasannya dan penerapannya di Indonesia, namun dalamperistiwatsunami yang baru lalu kita dapat melihat betapa konsep ini masih sangatrelevan.

Kegiatan: _ Melakukan rehabilitasi tanaman mangrove pada daerah dimana tanamanmangrove sebelumnya tumbuh. Tujuan:Merehabilitasi dan mengembangkan mangrove seluas 164.840 ha di NADdan9.750 ha di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2006-2010 untukkepentinganperlindungan pantai maupun pemanfaatannya sebagai tempat pemijahandanperkembangan perikanan dan ekosistem baru yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:o Memetakan kondisi kawasan ekosistem mangrove NAD dan Nias;o Melakukan kajian tentang karakter dan poteni pantai;o Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove danpenanamanpantai lainnya;o Menyusun rencana teknik rehabilitasi hutan mangrove dan penanamantanaman pantai lain jangka menengah;



32o Melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di zona pantai dan zonaperikanan/pertambakan (mengikuti rencana tata ruang) secara terpisahmaupun terintegrasi khususnya dengan metode silvo-fishery (budi dayaperikanan berwawasan lingkungan);

o Menyusun mekanisme kelembagaan untuk memelihara, memantau danmengevaluasi hasil rehabilitasi hutan mangrove. _ Rehabilitasi kawasan tambak dan ekosistem habitat kritis Tujuan:Mengembalikan fungsi ekologi pada ekosistem pantai dan habitat kritis gunameningkatkan nilai dan fungsi ekosistem.Kegiatan yang dilakukan meliputi: _ Mengintegrasikan rencana tata ruang tambak ke dalam rencana umumtata ruang provins.io Menyusun panduan pengelolaan tambak berbasiskan potensi sumber daya

hayati laut lestari;o Menyusun rencana rinci terhadap zonasi kawasan pantai yang berfungsiuntuk lindung, tambak dan hutan kota;o Merehabilitasi dan menata kembali ekosistem pantai termasuk eksosistemtambak melalui partisipasi masyarakat;o Menyusun masterplan dan detail desain setiap kawasan pengembanganusaha budidaya tambak;o Melakukan rehabilitasi terhadap vegetasi perintis selain tanamanmangrovedi kawasan pesisir sesuai dengan karakter dan aspirasi masyarakat pesisir;o Melakukan pemantauan dan memelihara nilai keanekaragaman hayati di

dalam eksosistem kritis;2. Kebijakan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat pesisir yangberbasis sumberdaya alam, strategi yang ditempuh: _ Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikananKegiatan pokok meliputi: mengembalikan kegiatan perikanan tangkap,merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budi daya lainnyadanfasilitas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.Dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidayaikan sertamasyarakat pesisir lainnya, kebijakan yang ditempuh oleh DepartemenKelautan danPerikanan antara lain adalah pada tahun pertama dilakukan fasilitasikegiatan ekonomimasyarakat pesisir yang sifatnya mendesak, termasuk di dalamnya kegiatanekonomisementara (temporary livelihood ) yaitu menciptakan lapangan pekerjaansementara



untuk memberikan penghasilan bagi keluarga. Kegiatan ekonomi sementaradapatberupa perbaikan kapal, pembersihan tambak, perbaikan atau pembersihansarana danprasarana lain.

Kebutuhan modal kerja untuk tahap awal pemulihan ekonomi, baik untuknelayan danpembudidaya ikan diharapkan diperoleh dari anggaran yang disediakan olehpemerintah33(APBN/APBD) ataupun hibah luar negeri difokuskan untuk kegiatanpemberdayaanekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan pembudidaya ikan danpemberdayaanperikanan tangkap skala kecil.Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dilakukan penyediaan

bantuan tekniskepada sektor swasta, seperti bantuan sarana dan sarana produksi padapemulihan usahapembenihan, unit pengolahan ikan, pompa, kapal, alat tangkap, galangankapal dan lainlainyang penyediaan kebutuhan investasinya diharapkan dari sektor perbankanataupundari investasi sektor swasta.Pada tahap rekonstruksi (jangka menengah), dilakukan upaya pembangunankembaliseluruh sistem produksi pengolahan dan pemasaran usaha perikanan

tangkap, perikananbudidaya, serta pengembangan mata pencaharian alternatif.Upaya pengembangan usaha perikanan dilakukan melalui kegiatan utamaseperti: _ Rehabilitasi perikanan tangkapKebijakan penyediaan sarana dalam tahun pertama diprioritaskan untukpenangkapan skala kecil dimaksudkan untuk mendorong nelayan segerakembali kelaut. _ Rehabilitasi perikanan budidayaRehabilitasi perikanan budidaya dilakukan dengan merehabilitasi dan

penataankembali tambak-tambak yang ada sebelum terjadi tsunami. Penyediaansaranapembudidayaan, khususnya untuk budidaya air payau dan laut diberikankepadapara pembudidaya sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk benih/bibit,pupuk,pestisida, pakan, obat-obatan, dan peralatan budidaya.



_ Rehabilitasi sarana dan prasarana perikananDepartemen Kelautan dan Perikanan merencanakan rehabilitasi fasilitaspelatihanyang rusak akibat tsunami seperti: Loka Budidaya, Sekolah Usaha PerikananMenengah (SUPM), Balai benih, dan berbagai prasarana dan sarana

perikananlainnya.3. Kebijakan melibatkan masyarakat pesisir dan pranata sosial dan budayadalammenghadapi bencana dan kegiatan pembangunan, strategi yang ditempuhadalah: _ Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautandanperikanan. Kegiatan pokok meliputi memberdayakan pranata sosial danlembagaadat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta

membangunmekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasimasyarakatsetempat.2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan AcehUndang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan terhadappemerintah daerahAceh dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan sebagai berikut :1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untukmengelolasumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.

2. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di lautmeliputi :34a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/ataupembudidayaan ikan;c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah lautyang menjadi kewenangannya;e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut ; danf. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkanizinpenangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di lautsekitarAceh sesuai dengan kewenangannya.4. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut dilakukan denganmemperhatikan



prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.5. Izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah lautlepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu pertigadari

wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota.Kecuali disebutkan dalam Pasal 165 Ayat (3) huruf c, tidak disebut secaraeksplisit dalamundang-undang wilayah laut yang menjadi kewenangan Aceh. Namun, jikamelihat padabeberapa ketentuan seperti dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4dinyatakan secaraberulang-ulang bahwa Aceh merupakan provinsi dan pemerintahan Acehadalahpemerintahan daerah provinsi, maka jelaslah bahwa wilayah laut yangmenjadi kewenangan

Aceh adalah sama dengan provinsi lainnya sejauh 12 mil laut. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 memberikan ruang yang cukup terbuka dan memberikanpengakuan terhadaplembaga adat dan pranata adat.43. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini menggantikan peraturansebelumnya,yaitu: UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Di dalam undang–undang inikewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataanruangmeliputi:a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataanruangwilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataanruangkawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan4 Pasal 96-99 UU No. 11 Tahun 2006

35d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja samapenataanruang antar kabupaten/kota.2. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataanruang wilayahprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;



b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; danc. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.3. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis provinsi;b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangkawasan strategisprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapatdilaksanakanpemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi,pemerintah daerah

provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang padatingkatprovinsi dan kabupaten/kota.6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaanpenataanruang wilayah provinsi;2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan petunjukpelaksanaan bidangpenataan ruang;b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.7. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standarpelayananminimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkahpenyelesaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sementara kewenangan kabupaten dan kota meliputi:1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

penataan ruangmeliputi:a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaanpenataan ruangwilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan36



d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaanpenataan ruangwilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; danc. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kotasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kotamelaksanakan:a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dand. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2),pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidangpenataan ruang danpetunjuk pelaksanaannya.5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3),dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum danrencana rincitata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota; danb. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhistandar pelayananminimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapatmengambil langkahpenyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Undang-undang ini memberikan kewenangan yang cukup luas kepadaPemerintah Provinsi,Kabupaten/kota untuk menata ruang di wilayahnya. Kewenangan ini sejalanpula dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupunkabupaten/kota yangdimandatkan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.Urusan penataanruang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam maupunPemerintah Kabupaten/Kotanya.



4). UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau – PulauKecilUndang – undang ini dalam aspek konservasi memberikan ruang untukdilakukannya dan

dijaganya kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungialur migrasi ikandan biota laut, melindungi habitan biota laut dan melindungi situs budayatradisional.Sementara itu dari sisi kewenangan, undang – undang ini memberikankewenangan kepadaPemerinta Daerah sebagai berikut:371. Pemerintah Daerah diberi mandat untuk menetapkan batas sempadanpantaiyang disesuaikan dengan karateristik topographi, biofisik, hidro-oceanografi,

kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain.2. Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasiprogram pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadikewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedomanyangada.3. Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulanakreditasiprogram pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadikewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedomanyang

ada.4. Gubernur berwenang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.5. Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah perairan pesisir1/3(satu pertiga) di wilayah kewenangan provinsi.6. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan olehpemerintah bersama pemerintah daerah.Kemudian dari sisi pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakatberdasarkan

hukum adat yang diatur dalam undang-undang ini antara lain; secara umumundangundangini ingin membuka ruang dan akses bagi masyarakat adat, lokal dantradisional yang di pesisir untuk tetap bisa mengelola wilayah pesisir danlaut sesuaidengan sistem adat yang sudah turun temurun dipertahankan. Dalamketentuan umum



istilah masyarakat adat dan lokal serta masyarakat tradional disebutkan dankemudiandipertegas lagi melalui Pasal 61. Ini menunjukkan adanya pengakuanterhadapkeberadaan mereka.

Namun di sisi lain, kehadiran undang-undang ini bisa mendorong munculnyakonflikregulasi seperti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahaan Aceh.Undangundangini memberikan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Aceh yang salahsatunya mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecilnya.Sedangkan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilmemberikankewenangan yang besar bagi Menteri Kelautan dan Perikanan.Selain itu, konsep HP-3 membawa kekhawatiran terjadinya eksploitasi dan

kerusakanwilayah pesisir, jika upaya untuk melakukan kontrol dan pengawasan yangketat tidakdilakukan.38BAB IVHUKUM ADAT LAOT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTANDAN PERIKANAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMHukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan danPerikananDalam konsep hukum adat di Aceh, lingkungan hidup merupakan anugerah

Allah SWTyang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia dan makhluk hiduplainnya.Keberadaan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari kelangsunganhidup makhlukhidup itu sendiri, termasuk manusia di dalamnya. Sehingga tidak dapatditawar-tawar bilaeksistensi lingkungan hidup harus senantiasa terjaga kelestariannya.Pengelolaanlingkungan hidup yang arif dan bijaksana telah dipraktekan sejak lamabahkan sudah

berlangsung secara turun-temurun. Dalam melakukan pengelolaanlingkungan laut,lembaga adat Panglima Laot menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal.Konsep kearifanlokal tersebut hingga kini masih tetap dipertahankan.Lembaga Panglima LaotDari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga adat laotmerupakan sebuah



keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudahmencerminkan jabatan yangsarat dengan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktikan dalamperankesehariannya, tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil setiap

keputusan. Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga Panglima Laot masukke dalamsistim adat Aceh. Menurut beberapa sumber, lembaga ini sudah lamaberkembang sejalandengan perjalanan era kesultanan di Aceh dimana salah satu pendukungperangkat pemerintahanadalah lembaga adatnya.Begitu otonomnya Lembaga Panglima Laot, sehingga pada zaman SultanIskandar Muda(1607-1636 M) Panglima laot diangkat resmi oleh Sultan. Tugasnya selain

memberdayakanekonomi kawasan juga menjadi alat pertahanan dan keamanan di laot.Untuk mengembangkantugas tersebut, Panglima laot diberi kekuasaan menyelenggarakan peradilandanmelaksanakan setiap putusan yang dibuatnya (T. Mohd. Juned : 2001:3)Dalam buku De Atjehers, Snouck Hurgronje hanya menyebutkan bahwa parapawang yangmengkoordinir kegiatan penangkapan ikan di laot dipimpin oleh seorangPanglima Laotbeserta perangkatnya dipilih oleh para pawang di wilayah teupin mereka

masing-masing.Wilayah hukom (adat) seorang Panglima disebut Lhok, antara satu Lhokdengan Lhoklainnya dipisahkan oleh tanda batas alam (Snouck : 1985:318).Peranan Panglima Laot dalam Pengelolaan Lingkungan LaotLembaga Panglima Laot berkedudukan di wilayah laut dan berfungsimengatur pengelolaansumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, Panglima Laot jugaberfungsimembantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunanperikanan, melestarikan

adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Dalammelaksanakanfungsinya, panglima laot mempunyai tugas, antara lain: memelihara danmengawasiketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laot; mengkoordinasikan danmengawasi setiap39



usaha penangkapan ikan di laut; menyelesaikan perselisihan/sengketa yangterjadi diantarasesama anggota nelayan atau kelompoknya; mengurus danmenyelenggarakan upacara adatlaot; menjaga/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang;

merupakanbadan penghubung antara nelayan dengan pemerintah; dan meningkatkantaraf kehidupannelayan pesisir pantai.Dalam melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, panglima laotberpegang teguhpada hukum adat laot. Hukom adat laot adalah aturan-aturan adat yangdiperlihara dandipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalampenangkapan ikandan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laot juga dapat

berfungsi sebagaipengisi hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasional tidak adapengaturanmengenai hal itu. Substansi kaedah adat laot adalah kaum nelayan bersamakemampuanyang dimiliki mereka berupa pengetahuan alat tangkap, pengelolaansumberdaya hayati lautdan mampu menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alambebas.Wilayah kekuasaan panglima laot mulai dari wilayah pesisir pantai hingga kelaut lepas.

Ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan panglima laotmeliputi: binehpasie (tepi pantai), leun pukat (kawasan untuk tarik pukat darat), kuala danteupien (tepianpendaratan peuraho, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan laot luah(laut lepas).Menurut Djuned, wilayah kekuasaan panglima laot ke arah laut lepas padaprinsipnyamengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut itu bisa dikelolasecara ekonomisoleh masyarakat adat laut. Sedangkan ruang fisik yang berhubungan dengan

ekosisitempantai meliputi: uteun bangka (hutan bakau), uteun pasie, uteun aron (hutancemara),neuheun (tambak), dan lancang sira (ladang garam).Bineh pasie (tepi pantai) adalah kawasan di tepi pantai terhitung mulai daripecahnyaombak hingga ke tempat dimana tanaman tahunan tidak bisa tumbuh,paling hanya



ditumbuhi oleh tanaman tapak kuda. Bineh pasie merupakan kawasan daratyang beradadalam pengawasan adat laot karenanya penggunaan dan perubahanperuntukan kawasanbineh pasie untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat nelayan

haruslah ataspersetujuan dari masyarakat nelayan setempat. Bineh Pasie merupakanwilayahkewenangan lembaga panglima laot untuk mengatur dan mengawasipemanfaatannya,khususnya untuk kesejahteraan kaum nelayan. Kawasan Bineh Pasie sangatdipengaruhioleh faktor alam seperti abrasi. Salah satu faktor yang mempercepatterjadinya abrasiadalah akibat ditebangnya pohon pelindung di pantai yang dahulunyadipelihara secara

turun untuk kebutuhan kayu industri dapur arang, bahan bangunan danpembukaan arealtambak rakyat. Abrasi membuat areal bineh pasie menjadi semakin sempit.Leun Pukat adalah kawasan bineh pasie yang digunakan untuk kegiatanmenarik pukatdarat (pukat banting atau pukat Aceh). Leun Pukat letaknya membujur daritepi pantaihingga laut yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan mendaratkan ikanbagi pukat darat.Leun Pukat merupakan kawasan yang dilindungi oleh adat dan tidak bolehdipergunakan

untuk keperluan lain tanpa izin dari masyarakat nelayan.40Teupien merupakan tempat nelayan mendaratkan perahunya. Pendaratanperahu ini bisasaja di kuala atau bineh pasie. Kuala yang menjadi kewenangan adat laotadalah bagianyang secara tradisional digunakan untuk mendaratkan perahu yangdigunakan sebagai jalurperahu menuju laut dari tepian pendaratan. Sebagai salah satu pusatkegiatan nelayan disaat pulang melaut, penggunaan teupin diatur dan dilindungi oleh adat.

Dengan demikian,kepentingan nelayan atas kawasan ini tetap terpelihara dan terjaminkeberadaannya.Uteun Bangka (hutan bakau) merupakan kawasan penyanggga bagikehidupan di pesisirpantai. Tanaman ini memiliki berbagai fungsi diantaranya adalah sebagaitempat



berbiaknya berbagai jenis ikan dan udang, pencegah penyusupan air laut kedaratan dan juga menahan abrasi. Di beberapa tempat seperti di Kabupaten Aceh Besardan AcehBarat berlaku adat; siapa yang menanam pohon bakau di suatu perairan,

maka yangbersangkutan berhak atas tanaman tersebut. Namun karena pengelolaannyatidakterkontrol, penanaman pohon bakau terus meluas, sehingga tidak jelas lagikepemilikannya. Pohon bakau yang sudah besar ditebang oleh pemiliknyauntuk di jadikan neheun (tambak). Kondisi ini menyebabkan luas hutan bakau milikulayatmasyarakat semakin berkurang akibatnya pelestarian bakau untukperlindunganekosistem pantai menjadi sulit dilakukan karena beralihnya kepemilikan atas

hutanbakau yang ada di wilayah setempat.Uteun Aroen (hutan cemara) merupakan kawasan penyangga di tepi pantaiyang terdiridari pohon cemara. Perairan yang dekat dengan pesisir pantai yang banyakpohoncemara berdasarkan pengalaman nelayan setempat diyakini sangat disukaiolehkawanan ikan tertentu, terutama molusca (kerang-kerangan), kakap, kerapudan lainlaindimana habitat ikan tersebut lebih tertarik kepada suhu iklim sekitar

kawasan pantaiyang ditumbuhi pohon cemara.Uteun pasie (hutan pantai) adalah sebutan untuk kawasan tajuk pepohonanhutan yangtumbuh di pinggir pantai. Uteun pasie merupakan kawasan hutan yangdilindungi untukkepentingan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir.Masyarakat pesisir di Aceh memiliki kearifan lokal dalam mengaturpemanfaatan kawasanpesisir diantaranya melalui perlindungan jalur hijau berupa pepohonan disepang pantai

yang sekarang lebih dikenal dengan istilah green belt. Pada masa lalu, jalurhijau berupabak aron (pohon cemara) dilindungi oleh adat. Barang siapa melakukanpenebanganterhadap bak aron di bineh pasie (tepi pantai), maka ia dikenakan sanksiadat.Pada saat ini, adat tentang pemeliharaan dan perlindungan bak aron mulaikurang



dipedulikan sehingga banyak bak aron yang ditebang. Padahal menurutpengalaman parapawang, bak aron memiliki fungsi ekologis yang cukup baik untukmenciptakankeseimbangan lingkungan di kawasan pesisir. Daya adaptasinya yang tinggi

terhadap iklimpesisir dan air laut membuat bak aron dapat bertahan hidup walaupun tanahtempattumbuhnya digenangi air laut, misalnya pada saat air pasang. Manfaatterpenting dari segiekonomi, adanya jalur hijau berupa bak aron menimbulkan daya tarik jenisikan tertentuuntuk mendekati kawasan pantai. Keadaan ini tentunya sangatmenguntungkan nelayan41karena mereka dapat menangkap ikan di perairan terdekat. Manfaat lainnya,

bak aron dapatmemperkuat tebing atau ikatan tanah di sepanjang pantai yangditumbuhinya. Berdasarkanpengalaman pasca tsunami, bak aron (cemara laut) ternyata dapat bertahandari genanganair tsunami. Hal ini dapat kita lihat di sekitar Pantai Lhoknga – Lampuuk,KecamatanLhoknga, Kabupaten Aceh Besar.Selain bak aron, menurut responden, ada beberapa jenis tanaman lainnyayang baikditanami di zona penyangga (tepi pantai) seperti bak siron, bak bunot, bak

seukee danmangrove atau bangka. Tanaman tersebut dapat ditanam di tanah pantaiyang keringmaupun di kawasan pasang surut. Di tanah pantai yang kering, (di tepipantai) dapatditanami bak siron, bak bunot dan bak seukee, sementara di kawasan basahatau payaudikembangkan tanaman jenis mangrove atau bakau (bangka). Polapenanaman kesemuatanaman di atas dapat dibuat dalam bentuk yang bervariasi, baik dalambentuk jalur yang

seragam maupun campuran. Bila menggunakan pola jalur seragam makasusunannyasebagai berikut: bak aron di lapisan dalam, di tengah ditanami bak bunotbervariasi denganbak siron dan di bagian paling luar yang berhadapan langsung dengan lautditanami bakseukee. Dengan pola ini, apabila timbul tanoh jeut (tanah yang timbul ataubertambah di



tepian sungai atau tepi pantai sebagai akibat proses alam), maka akandisusul pulapelebaran pertumbuhan bak seuke secara alamiah, sehingga tanoh jeuttersebut lamakelamaanmenjadi semakin kokoh ikatannya dan dapat ditanami tanaman tua.

Dari segi pola tumbuh, bak aron pertumbuhannya bersifat vertikal ke atasdan membentukbatang yang kokoh, sedangkan bak siron membentuk tajuk yang rindangdan adakalanyabatangnya merunduk ke arah laut. Akar bak siron memiliki sifat mengikattanah ke arahsamping memanjang sepanjang tebing, Dengan demikian ia dapatmemperkuat tebing atautepi pantai. Manfaat ekonomis dari bak siron belum banyak dikembangkan.Padahal kulitbatangnya menghasilkan serat yang dapat dikembangkan untuk tali

pengikat. Bila bak sironsudah dikembangkan dalam jumlah banyak, tidak tertutup kemungkinanuntukdimanfaatkan untuk keperluan industri tertentu.Dari sejumlah tanaman yang sesuai untuk pembangunan jalur hijau di tepipantai sebagaizona penyangga, bak bunot merupakan salah satu pohon yang memiliki nilaiyang cukupstrategis di masa depan. Tanaman ini termasuk tanaman yang memberikansumbanganbesar bagi kelanjutan industri perkapalan di masa depan karena bak bunot

merupakan salahsatu kayu terbaik untuk pembuatan perahu atau kapal ikan. Selama ini, paratukang perahumengandalkan bak bunot manee (pohon laban) untuk dijadikan geunandeng(kerangkakapal). Padahal, saat ini, bak manee yang memenuhi syarat untuk bahanperahu semakinsulit dicari. Berbeda dengan bak manee, bak bunot dapat tumbuh dikawasan pesisir,bahkan di tepi pantai yang terkena siraman air laut sekalipun. Batangnyayang dapat

tumbuh membesar memberi nilai tambah jika dijadikan tanaman pelindung(benteng alam)di zona penyangga.Selama ini tidak ada larangan adat bagi nelayan untuk menangkap ikan disebuah lhok yangada hanyalah pengaturan eksplorasi penangkapan yang meliputi pengaturanwaktu



penangkapan, tata cara penangkapan dan penggunaan alat tangkap sesuaidengan adat laot42setempat. Bagi nelayan di luar lhok tersebut wajib tunduk dan mengikutiketentuan adat

dari wilayah adat laot dimana ia melakukan usaha penangkapan ikan saatitu. Ketentuanketentuanyang diatur dalam hukum adat laot adalah:Hari Pantang Laot _ Kenduri adat laotKenduri adat laot dilaksanakan paling kurang 3 tahun sekali atau tergantungkesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat dinyatakan 3 hari pantangmelaut padaacara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kendurihinggatenggelam matahari pada hari ketiga.

_ Hari Jum’atDilarang melaut selama 1 hari terhitung sejak tenggelam matahari pada harikamishingga terbenam matahari pada hari jumat. _ Hari Raya Iedul FitriDilarang melaut selama 2 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hariMeuganghingga terbenam matahari pada kedua Hari Raya. _ Hari Raya Iedul AdhaDilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada harimeugang

hingga terbenam matahari padari ketiga Hari Raya. _ Hari Kemerdekaan tanggal 17 AgustusDilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari padatanggal 16Agustus hingga terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus. _ Setiap tanggal 26 DesemberDilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari padatanggal 25Desember hingga terbenam matahari pada tanggal 26 Desember. Laranganini untukmengenang peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.

Sanksi HukumBagi nelayan yang melanggar hari pantang laot dikenakan sanksi hukumberupa seluruhhasil tangkapan disita dan dilarang melaut serendah-rendahnya 3 hari danselama-lamanya7 hari.Adat Pemeliharaan Lingkungan laot



_ Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan,pengambilanterumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkunganhidup ikan danbiota lainnya.

_ Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai lautseperti pohonarun/cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup dipantai. _ Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba,penyu danlain sebagainya). _ Dilarang penggunaan jaring di area terumbu karang (daerah pemijahan). _ Adanya pengaturan penangkapan ikan yang bertanda (tagging).Larangan-larangan tersebut di atas masih berlaku efektif dalam masyarakatnelayan.

43Walaupun adat pemeliharaan lingkungan masih berjalan dengan baik dalamkomunitasnelayan, namun hasil penelitian di dilapangan menujukan bahwa telahterjadikerusakan di berbagai wilayah pesisir pantai. Menurut responden kerusakantersebuttelah terjadi sebelum peristiwa tsunami. Kerusakan disebabkan karenapenjarahanyang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang menggunakan teknologi yang jauh lebih

unggul dibanding nelayan lokal. Di sisi lain, berkembangnya cara-carapenangkapanikan yang bertentangan dengan adat dan merusak lingkungan jugadilakukan olehnelayan lokal, seperti dilakukan oleh nelayan Kuala Bubon Aceh Barat yangdalampenangkapan ikan menggunakan trawl.Meningkatnya penjarahan hasil laut oleh nelayan asing dan carapenangkapan ikanyang merusak lingkungan, erat kaitannya dengan melemahnya kontrol adatatas

kawasan tersebut dan kurangnya dukungan penguasa (aparat penegakhukum),keterbatasan sumber daya nelayan dan penglima laot untuk mengatasikegiatan yangmerusak merupakan persoalan lain yang sampai sekarang belum dapatterpecahkan.Sebaliknya, di kawasan adat laot, yang panglima laot dan nelayannyamemiliki



sumber daya yang memadai, perlawanan terhadap pukat harimau terusdilakukan. Halseperti ini menjadi mungkin ketika nelayan memiliki armada yang kuat dankesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, ada juga komunitas nelayanyang

akhirnya tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapan dengan kegiatanpengrusakanlingkungan di wilayah perairan mereka. Walaupun panglima laot dan nelayantelahberupaya untuk mencegah kegiatan pemboman dan pembiusan ikan diwilayahmereka, namun karena tidak adanya dukungan dari penegak hukum, upayamerekamenjadi sia-sia.Sistem Pengelolaan Lingkungan laut Oleh Lembaga Panglima LaotPengelolaan lingkungan laut menurut hukum adat laut dipercayakan kepada

Lembaga AdatLaot. Lembaga adat laot dipimpin oleh seseorang yang ahli dalam bidangpengelolaan lautyang disebut panglima laot. Dalam menjalankan pengelolaan lingkunganlaut, PanglimaLaot dibantu oleh pawang pukat dan aneuk pukat yang tersusun dalam suatustrukturorganisasi.Lembaga adat laot merupakan suatu persekutuan hukum adat laot. Sebagaisuatu lembagahukum, maka lembaga tersebut berkuasa mengatur eksploitasi dan

perlindungan lingkungandan sumber daya hayati laut di dalam wilayah laut yang menjadikekuasaannya. Kekuasaanmengatur lingkungan laut di wilayah kekuasaannya bersifat otonom dantidak tergantungkepada kekuasaan lainnya.Kekuasaan Panglima Laot meliputi tiga bidang, yaitu bidang keamanan dilaut, bidangsosial warga persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut.Sistem pengelolaan lingkungan laut oleh Lembaga Panglima Laot dilakukansebagai

berikut:44a. Penetapan aturan hukum yang mengatur pengelolaan lingkunganlaut.Setiap aspek kegiatan di laut diatur dengan hukum Adat Laot. Aturan-aturanitu adayang telah lama dipertahankan dan ada pula yang dibuat baru sesuaidengan



perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat nelayan.Aturan yang telah lama ada, seperti larangan menebang pohon di tepi pantaidanpantangan turun ke laut pada hari-hari tertentu. Pada dasarnya setiap orangbebas turun

ke laut, bekerja mencari nafkah. Akan tetapi, atas pertimbangan kebebasanmenjalankansyariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya, maka hukum yangdipertahankanada hari-hari yang dilarang melaut, yaitu hari Jumat, 17 Agustus, hari besarIslam, danhari hari dalam peristiwa kecelakaan di laut. Hari Jumat, dilarang melaut,atas alasanagama dan keamanan di laut. Alasan agama, agar pada hari Jumat setiapanggotanelayan berkesempatan menunaikan shalat Jumat.

Aturan lainnya adalah tentang tata cara penangkapan ikan. Sebuah boatyang inginmenangkap sekawanan ikan, pawang dari boat tersebut harus memberitanda (isyarat)kepada boat lain. Tanda atau isyaratnya adalah dengan mengangkat tanganatau tudungkepala ke atas. Tanda atau isyarat itu memberi hak kepada boatbersangkutan untukmenangkap kawanan ikan tersebut dan sekaligus timbul larangan bagi boatlain untukmenangkap kawanan ikan itu.

Aturan yang dibuat baru berupa larangan menangkap ikan denganmenggunakan alattangkap jenis trawl, bahan peledak, penglistrikan, racun serta laranganmembuanglimbah seperti oli bekas ke laut.b. Diangkat seorang pemimpin yang menjalankan Hukum Adat LaotHukum tanpa kekuasaan, bukan hukum. karena hukum tanpa kekuasaan,tidak dapatdipaksakan keberlakuannya di dalam masyarakat. Dalam sistem pengelolaanlingkungan laut, pengelolaannya dipimpin oleh Panglima Laot.Kekuasaan mengatur pengelolaan lingkungan laut dilaksanakan oleh suatu

organisasiyang terstruktur secara vertikal dari Aneuk Pukat, Pawang Pukat danPanglima Laot.Panglima Laot merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi itudanbertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut, sehinggaprinsip



kelestarian lingkungan dapat terjamin serta semua hukum dan peraturanpemerintahberjalan. Jadi, semua nelayan baik sebagai Aneuk Pukat maupun sebagai PawangPukat dan

Panglima Laot ikut serta bersama-sama mengawasi pelaksanaan pergelolaanlingkunganlaut sesuai ketentuan Hukum Adat Laot.c. Diadakan sejenis pengadilan untuk mempertahankan Hukum AdatLaot.Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat diadiliolehPengadilan Panglima Laot dan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan bukanlahsanksi45terhadap fisik, akan tetapi berupa perampasan hasil tangkapan atau

larangan bekerja dilaut selama waktu tertentu.d. Menjalin hubungan dengan intansi pemerintah terkait.Panglima Laot dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan laut bekerjasama denganDinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar dan polisi perairan. SegenapfungsionarisLembaga Adat laot mendapat bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan,baikmengenai teknologi penangkapan hasil laut maupun dalam pelaksanaanperaturan

pemerintah, terutama yang menyangkut pengelolaan lingkungan laut sepertipemilikan jaring yang tidak merusak lingkungan dan daerah penangkapan ikan.Syahbandar sebagai penanggung jawab terhadap pelayaran di laut sangatberkepentingankepada Panglima Laot. Karena itu izin pembuatan perahu/boat dan posberlayar bagiperahu/boat disalurkan melalui Panglima Laot dan pelaksanaannya diawasibersama.Syahbandar memberi petunjuk-petunjuk wilayah laut yang boleh dilayari danmenangkap ikan serta cuaca di laut. Kerja sama dengan polisi perairan

dilakukan dalamhal adanya pelanggaran berat dan tidak mampu diselesaikan oleh PanglimaLaot, sepertiada kapal asing menangkap hasil laut dalam wilayah perairan Indonesiayang setelahdiperingatkan oleh fungsionaris Panglima Laot tetap tidak diindahkan. Kasusseperti itu



dilaporkan kepada polisi perairan. Mengingat peran serta Panglima Laotdemikian besardalam menjaga pelestarian fungsi laut, maka keberadaan Lembaga PanglimaLaottersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat. Hal ini berarti kewenangan

Panglima Laottetap diakui dalam pengelolaan lingkungan laut.Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporan untukmenjagalingkungan laut. Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnyamelihat adaoknum yang melanggar lingkungan hidup, maka pelanggaran tersebut harusdilaporkansegera pada Panglima laot dan atau kepada pihak yang berwajib.Panglima Laot secara kelembagaan mengatur pengelolaan lingkungan lautdengan

aturan selain memuat larangan juga mengatur cara orang bertindakterhadap lingkungandalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.Pengaturanseperti itu membawa konsekuensi lebih efektifnya berlaku hukum ataspengelolaanlingkungan laut.46BAB VKOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DAN HUKUM ADAT LAOTKomparasi ini akan dilakukan antara Qanun dengan Hukum Adat Laot.

Sebagaimanadijelaskan di atas bahwa semenjak berlakunya UU No. 18 Tahun 2001tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe AcehDarussalamdaerah memiliki kewenangan atas pengelolaan wilayah laut. Berdasarkanundang-undangini pula pemerintah Aceh menerbitkan beberapa Qanun yang terkait denganpengelolaansumber daya perikanan dan kelautan.Konservasi sumber daya kelautan dan perikanan

Isu Qanun Hukum Adat Laot KeteranganBentukkonservasiKegiatan konservasimeliputi kegiatanperlindungan, pengawetandan pemanfaatan secaralestari plasma nutfah



spesifik lokasi serta suakaperairan di wilayah perairanumumKegiatan konservasi menuruthukum adat Laot juga

terbagi atas kegiatanperlindungan (berupalarangan melakukanpemboman, peracunan dll),pengawetan( perlindungan terhadapkawasan uteun pasie dll) danpemanfaatanQanun No.20 Tahun2002 tentang

KonservasiSumber SayaAlamPengaturankonservasiKetentuan mengenaikonservasi sumber dayaalam meliputi:a. alat-alat dan carapenangkapan ikanb. jumlah, jenis dan ukuran

ikan yang bolehditangkapc. daerah, jalur dan waktuatau musim penangkapand. pencegahan pencemarandan kerusakan,rehabilitasi, peningkatansumber daya ikan sertalingkungane. penebaran ikan jenis baruatau eksotik

f. pencegahan danpemberantasan hama danpenyakit ikang. setiap orang atau badanusaha dilarango Dilarang melakukanpemboman, peracunan,pembiusan, penglistrikan,



pengambilan terumbukarang dan bahan-bahanlain yang dapat merusaklingkungan.o Dilarang

menebang/merusakpohon-pohon kayu dipesisir pantai laut sepertipohon arun/cemara,pandan, ketapang, bakaudan pohon lainnya yanghidup dipantaio Dilarang menangkapikan/biota laut lainnyayang dilindungi (lumbalumba,penyu dan lain

sebagainya)Qanun No.20 Tahun2002 tentangKonservasiSumberDaya Alam47melakukan penangkapanikan diwilayah perairanumum dengan

menggunakan bahanpeledak, racun, aruslistrik dan bahan lain ataualat lain yang dapatmerusak kelestariansumber daya ikano Dilarang penggunaan jaring di area terumbukarang (daerahpemijahan)o Pengaturan penangkapan

ikan yang bertanda(tagging)o Dilarang menggunakantrawl dan sejenisnyaLembagakonservasio Lembaga pemerintahyang bertanggungjawab



terhadap konservasi SDAo Lembaga non-pemerintahbaik secara lokal, nasionaldan internasional yanglangsung bergerak di

bidang konservasi sumberdaya alam dan atau yangterlibat terhadappengelolaan sumber dayaalamo Setiap orang ataupenanggung jawab usahaatau kegiatan yanglangsung atau tidaklangsung bergerak dibidang konservasi SDA

dan atau yang terlibatdalam pengelolaan SDA.o Lembaga adat otonomyang terkait dengansumber daya alam yanghidup di gampong danmukimLembaga Hukom AdatLaôt/Panglima LaôtQanun No.20 Tahun

2002 tentangKonservasiSumberDaya Alam.Salah satufungsi darilembagakonservasiadalahmemberikansaran dan

pendapatkepadakepaladaerahdalampengendaliankonservasisumber daya



alamPengelolaan sumberdaya kelautan dan perikananIsu Qanun Hukum Adat Laot Keterangan Yurisdiksi o Perairan laut teritorialsejauh 12 mil.

Dari wilayah pesisirhingga laut lepas meliputiQanun No. 16 Tahun 200248o Wilayah Provinsi 4-12 mil lauto Kabupaten 0-4 millautbineh pasie (tepi pantai),leun pukat( kawasan tarik

pukat) kuala dan teupien( tepian pendaratan peruhubaik di kawasan telukmaupun kuala) dan laotluah (laut lepas) sejauhsumber daya laut dapatdikelola secara ekonomisoleh masyarakat adat.Ruang fisik yang lainmeliputi uteun bangka(hutan bakau), uteun pasie,

uteun aron (hutan cemara)neuheun(tambak) danlancang sira (ladanggaram).tentangPengelolaanSumber DayaKelautan danPerikananPengelolaansumber daya

perikananDalam pengelolaan,pemerintah provinsimengeluarkan ketentuanketentuanyang mengaturtentang:a. alat-alat penangkapikan



b. persyaratan teknisperikanan yang harusdipenuhi oleh kapalpenangkap ikandengan tidak

mengurangi ketentuanperundang-undanganyang berlakumengenai keselamatanpelayaranc. jumlah, jenis sertaukuran ikan yang tidakboleh ditangkapd. daerah, jalur danwaktu musimpenangkapan

e. pencegahanpencemaran dankerusakan ,rehabilitasi danHukom Adat Laot jugamengatur prinsip-prinsiptidak berbeda denganhukum pemerintah.a. Alat-alat menangkapikan, sejauh tidakmerusak biota laut dan

lingkungannyadiperbolehkan.b. Panglima Laotmendukung kebijakanpemerintah termasukuntuk penerapanpembuatan surat izinpenangkapan ikan.c. Daerah, jalur dan waktupenangkapan bagipanglima laot ditentukan

berdasarkankemampuan atau feelingpanglima laot tersebut.d. Pencemaran dankerusakan wilayah laut juga diatur dalamperaturan adat49



peningkatan sumberdaya ikan sertalingkungannyaf. penebaran ikan jenisbaru

g. pembudidayaan ikandan perlindungannyah. pencegahan danpemberantasan hamaserta penyakit ikani. hal-hal lain yangdianggap perlu untukmencapai tujuanpengelolaan sumberdaya ikanPerlindungan

terhadapsumber dayaalamo Setiap orang dilarangmelakukan kegiatanyang dapatmengakibatkanpencemaran danperusakan terhadapsumber daya alam danlingkungannya serta

kegiatan yang dapatmengancamkelestariannya.o Pemerintah provinsidapat menetapkankawasan lindung danatau suaka alam untukmenjaga kelestariansumber daya alamdan mempertahankankeanekaragaman

hayati serta kelestarianplasma nutfaho Dilarang melakukanpemboman, peracunan,pembiusan,penglistrikan,pengambilan terumbukarang dan bahan-bahan



lain yang dapat merusaklingkungan.o Dilarangmenebang/merusakpohon-pohon kayu di

pesisir pantai lautseperti pohonarun/cemara, pandan,ketapang, bakau danpohon lainnya yanghidup dipantaio Dilarang menangkapikan/biota laut lainnyayang dilindungi (lumbalumba,penyu dan lainsebagainya)

o Dilarang penggunaan jaring di area terumbukarang (daerahpemijahan)Qanun No. 21 Tahun 2002tentangPengelolaanSumber DayaAlam50o Pengaturan penangkapanikan yang bertanda(tagging)PelibatanmasyarakatdalampengelolaanSDAo Masyarakat dapatmelakukan kegiatanpengelolaan SDA

secara adil, demokratisdan berkelanjutansesuai dengan kearifantradisional.o Masyarakat di sekitarlokasi SDA memilikiprioritas utama untukberperan seluasluasnya



dalampengelolaan SDAo Sebelum kegiatanyang berkaitan denganpengelolaan SDA

dilaksanakan di suatudaerah, pihakpelaksana wajibmensosialisasikanmaksudnya kepadamasyarakat adat danatau masyarakatsetempat gunamendapatkanmasukkan sebagaibahan pengambil

keputusan baik bagipelaksana maupunbagi pejabat yangberwenango Masukkan darimasyarakat adat danatau setempat harusdinilai secara objektif dan rasional baikmelalui pendekatankualitatif maupun

kuantitatif.Pengelolaan dilakukansecara kolektif olehmasyarakat pesisir, mulaidari perencanaan,pelaksanaan, hinggapengawasan yangpelaksanaannya dipimpinoleh panglima laot.Qanun No. 21 Tahun 2002

tentangPengelolaanSumber DayaAlam51Melihat pada tabel di atas, pada prinsipnya pengelolaan sumberdayakelautan dan perikanan



yang terdapat dalam qanun juga diatur dalam hukum adat laot, baik tertulismaupun tidaktertulis. Persoalan yang mendasar adalah pada qanun tidak dijelaskan secaraeksplisitbagaimana bentuk pengaturan tata ruang laut hanya disebutkan pemerintah

daerahberwenang mengatur tata ruang laut5. Ini berbeda dengan hukum adat laotyang secaraoperasional telah membagi kawasan fisik dalam tata ruang menurut hukumadat yangmelihat ruang dalam dua ruang yaitu konservasi/perlindungan (uteunpasie/hutan pantai,uteun aroen/hutan cemara, bineh pasie/tepi pantai) dan ruangpemanfaatan/budidaya (leunpukat, teupien dan laot luah). Kawasan penangkapan sesuai dengan alattangkapnya juga

diatur, contoh kawasan pukat aceh dan kawasan palong.5 Pasal 7 Qanun No. 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

52BAB VIREKOMENDASI1. Perlu segera dibuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang berpihak padapelestariansumber daya kelautan dan perikanan serta kepentingan masyarakatnelayan. Peraturanyang sangat mendesak saat ini untuk dibuat adalah:a. Revisi Qanun tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

disesuaikan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU No. 31 Tahun 2004tentangPerikanan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutandalamdimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologis serta kelembagaan.b. Qanun tentang Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilyangterintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Darat. Mandatuntukmenyusun Tata Ruang Wilayah Laut dan Pesisir telah diamanatkan oleh UUNo. 32

Tahun 2004. Namun, sudah hampir memasuki tahun ketiga, belum tampakadanyaupaya untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Dalam undang-undangPemerintahan Aceh hal yang sama diatur kembali. Sangat tepat kiranyaapabilaamanat UU Pemerintahan Aceh segera ditindaklanjuti.



c. Ditetapkannya beberapa kawasan konservasi laut daerah yang dikelolaoleh provinsidan atau kabupaten dan kota sesuai dengan amanat pengelolaan wilayahlaut danpesisir yang teramanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

d. Qanun tentang Izin Penangkapan Ikan dan Pengusahaan Sumber DayaAlam Laut.e. Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Tata Cara PemanfaatanSumberdayadan Jasa-jasa Lingkungan Kelautan.f. Peraturan Gubernur tentang Dana untuk Kepentingan Konservasi danRehabilitasiSumberdaya Kelautan dan Perikanan.g. Peraturan Gubernur tentang Tim Pengawas dan PengendalianSumberdaya Kelautandan Perikanan.

h. Peraturan Gubernur tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak danHukum Adat Setempat.i. Peraturan Gubernur tentang Sistem Kelembagaan dan KoordinasiPengelolaanWilayah Pesisir dan Laut.2. Perlu dibentuk suatu lembaga keuangan khusus yang tepat guna danberpihak kepadanelayan kecil dalam hal penyaluran kredit pinjaman permodalan denganbungapengembalian yang lebih rendah dari bunga komersial.

533. Perlu segera dibuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kotatentang sistempengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan berwawasanlingkungan danmelakukan harmonisasi sistem hukum (aturan, kebijakan, organisasi dankelembagaan)sebagai pilar pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan denganmodel inimenggunakan pendekatan berbasis masyarakat (community based management ).

Pendekatan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berbasiskanmasyarakatdiyakini lebih efisien dan mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakatsehinggatingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Kearifan lokal yang dipraktekkandalamhukum adat laot harus menjadi substansi dasar dari sistem pengelolaanyang



dikembangkan tersebut.4. Kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan sisi kelembagaandengan berisikankewenangan harus diintegrasikan dengan kebijakan dalam hukom adat laotyang lebih

mengutamakan upaya untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkansumber dayakelautan dan perikanan.5. Perlu segera mengefektikan dan mengoptimalkan, Tim KoordinasiPengelolaanRehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir Pantai, yang telah ditetapkan melaluiSuratKeputusan No. 522.5/092/2005 tanggal 23 Maret 2005. Diharapkan melaluimedia inidapat dilakukan mekanisme komunikasi, koordinasi, konsultasi dankonsolidasi untuk

perencanaan, pengelolaan dan penganggaran pembangunan kawasan lautdan pesisir ditingkat kabupaten dan kota dan Provinsi NAD yang terintegrasi denganrencanaperencanaan dan pengangaran pembangunan nasional, selanjutnyakelembagaan inidapat didanai melalui melalui mekanisme APBD provinsi maupun kabupatendan kota.6. Revitalisasi dan penguatan mekanisme kelembagaan untuk Panglima Laotsehinggasebuah sebuah sistem sosial lebih kuat dalam melakukan mekanisme

pengelolaan(perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi) sumber daya pesisir dan laut.54Daftar IstilahEkosistem: kesatuan komunita tumbuh-tumbuhan, hewan,organisme dannon organismelain serta proses yang menghubungkannya dalam membentukkeseimbangan, stabilitas, danproduktivitas.Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup untuk mendukungperikehidupan

manusia dan makhluk hidup lain;Wilayah Pesisir: daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yangdipengaruhi olehperubahan di darat dan laut.Sedimentasi: pemisahan partikel-partikel tersuspensi yang lebih berat dari padaair dari dalamcairan oleh adanya gaya gravitasi.



Abrasi: proses atau peristiwa pengausan oleh gesekan atau gerakkan rombakan airsungai atau laut,air hujan, hujan es, atau angin.Dekosentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusatkepada Gubernursebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Otonomi daerah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengaturdan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturanperundang-undangan.Lex specialis derogaat lex generalis: suatu peraturan perundang-undanganyang bersifatkhusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.Qanun: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerahprovinsi/kabupaten/kota yangmengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.Blue print: rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupanmasyarakat ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yangselanjutnya disebutRencana Induk adalah rencana-rencana (blueprints) yang disusun oleh PemerintahbersamaPemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencanaPP:Peraturan pemerintahPERPU:Peraturan pemerintah pengganti undang-undangSK: Surat KeputusanKB: Keputusan Bersama

APBN:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara55APBD:Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahHP-3:Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atasbagian-bagiantertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lainyang terkaitdengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakupatas permukaan lautdan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.56DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 2005. Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan MasyarakatProvinsiNAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.Dahuri, Rochmin. 2000. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut ProvinsiDaerah Istimewa Aceh, Makalah, disampaikan pada Tanggal 17 Juni 2000, BandaAceh.Djuned, T. 1995. Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi DiKotamadya Banda Aceh), Laporan Penelitian. Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.



Halim, Abdul,. 2003 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Makalah, disampaikan dalam Rokornis Bapedalda Se-Provinsi NAD,Banda Aceh.Hurgronje, Snouck, Aceh Di Mata Kolonialis, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.57LAMPIRAN 1:TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PIHAK-PIHAK YANGTERLIBAT

Dalam pelaksanaan analisis kebijakan yang dilakukan oleh WWF-IndonesiaKantorProgram Aceh melalui beberapa tahapan yaitu:PIHAK YANG TERLIBATAdapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan analisiskebijakan ini terdiridari berbagai pihak baik yang mewakili unsur pemerintah provinsi,kabupaten dan kota,unsur dari kelembagaan adat, serta berbagai pihak lainnya. Berikut rincianpihak-pihakyang terlibat: Jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota: BAPPEDA Dinas Kelautan dan Perikanan BAPEDALDA DPRD Dinas Kehutanan BKSDAPENGUMPULAN

INFORMASI DANDATA AWALKONSULTASIPUBLIK ANALISISKEBIJAKANPENYESUAIANDOKUMENHASILKONSULTASIPUBLIK FINALISASIDOKUMEN

SOSIALISASIDOKUMENANALISISKEBIJAKAN

58 POLAIR Loka Budidaya Air Payau Panglima Laot Provinsi NAD



Panglima Laot Kabupaten MAA Institusi LokalWilayah kerja pemerintah yang diundang: Provinsi NAD

Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar Kota Sabang Kabupaten Pidie Kota Sigli Kabupaten Aceh Utara Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Timur Kota Langsa Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Simeulue