Download pdf - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/411_PDT_G_2013_PN_MDN.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

secara gugatan dengan acara Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit atau Actio

Popularis), pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini,

menjatuhkan putusan sela sebagai berikut antara :

1 Yusril Darus, Laki - laki, Islam, usia 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sekata Gg. Bersama Lk. III, Nomor :

2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ….

…………………………………………… ;

2 Sopian, Laki - laki, Islam, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina VI Gg. Kasmo Lk. XIV,

Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan

………………………………………………………………..……….. ;

3 Eka Putra Z, SH, Laki - laki, Islam, usia 29 tahun, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Marelan 5 Pasar 2

Barat Gg. Putri Nomor 3, Kecamatan Marelan, Kota Medan …. ;

4 Arianto Tambunan, Laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Prajurit Nomor : 60, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan

Timur, Kota Medan …..…………………………………………..…. ;

5 Safaruddin, Laki - laki, usia 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Baret Biru Asrama PM 124. Gg. K. B Hati,

Kelurahan P. Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan…..

……………………………………………………………….. ;

Halaman 1 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


6 Darwaman Putra, Laki - laki, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pancing V Lingkungan III,

Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan …..

…………………………………………………………………….. ;

7 Fadillah, Laki - laki, Islam, usia 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Prajurit Nomor : 6, Kelurahan Glugur

Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ..……………………….. ;

Selanjutnya disebut sebagai .……………………. PARA PENGGUGAT ;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk

yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), berkantor di

Jalan Ambai Nomor : 34, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan

Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013, baik

sendiri maupun bersama - sama ;

L A W A N

1 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional

Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara,

beralamat di Jalan Brigjend Katamso Km. 5,5, Medan, selanjutnya disebut

sebagai …..……………………………TERGUGAT I ;


Sumatera Utara cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, beralamat

di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor : 284 Medan, selanjutnya disebut sebagai …..

………………………..…TERGUGAT II ;


Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan

Jaringan Sumut - Aceh - Riau, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo

2


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Nomor : 12 Medan, selanjutnya disebut sebagai .………………………..

……………………………TERGUGAT III ;


Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur

Beban, beralamat di Jalan S. Parman 230 Padang, selanjutnya disebut sebagai

…..…………………………TERGUGAT IV ;

5 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden

Republik Indonesia, beralamat di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara

Jakarta, selanjutnya disebut sebagai …TERGUGAT V ;


Republik Indonesia, cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

beralamat di Jalan Medan Selatan 18 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

…………………….…..……………………………TERGUGAT VI ;


Republik Indonesia, cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor : 2 Jakarta, selanjutnya disebut

sebagai ……………....……………………………TERGUGAT VII ;


Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat

di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor : 2 - 4 Jakarta Pusat, selanjutnya

disebut sebagai ……………………TERGUGAT VIII ;

9 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah Daerah Sumatera

Utara, cq. Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro

Nomor : 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai ………TERGUGAT IX ;

Keseluruhan Tergugat untuk selanjutnya disebut juga sebagai………… …..

……………………………………………………….PARA TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan meneliti Tanggapan pihak Para Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 15

Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tertanggal 17 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.

Mdn, telah mengajukan gugatan Citizen Lawsuit terhadap Para Tergugat atas hal - hal

sebagai berikut :

1 Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti

halnya Warga Negara Republik Indonesia lainnya yang berstatus sebagai Warga

Kota Medan, Sumatera Utara, yang selama ini menggunakan Jasa

Ketenagalistrikan sebagai fasilitas umum, yang berhak atas pelayanan

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan

harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30

tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;

2 Bahwa Para Penggugat dijamin hak - haknya dalam Konstitusi Negara

Republik Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3 Bahwa Para Penggugat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan mengajukan

gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

4 Bahwa landasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini juga

sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor

30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa Konsumen

berhak untuk mendapatkan gati rugi apabila terjadi pemadaman yang

4


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik ;

5 Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki

hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan

kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;

6 Bahwa Para Penggugat dijamin haknya “mendapatkan pelayanan yang

berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan” sebagaimana diatur

dalam pasal 18 huruf I UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

7 Bahwa telah diketahui, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2), serta pasal 56 ayat

1 UU Nomor 30 tahun 2009, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat

IV adalah pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umum

;

8 Bahwa Tergugat IX dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII

sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ;

9 Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

VIII dan Tergugat IX sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah

pengemban amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang yang terkait dengan pelayanan

jasa ketenagalistrikan untuk kepentingan umum ;

10 Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan ”Cabang - cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara”. Oleh karenanya, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


pelayanan umum yang layak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3)

Undang - Undang Dasar 1945 ;

11 Bahwa berdasarkan pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2009, ayat (1) ”Penyediaan

tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.

Ayat (2) “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan

melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik” ;

12 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

memiliki kewenangan dibidang ketenagalistrikan sesuai tingkatannya

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2009.

Kewenangan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX juga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

penyediaan tenaga listrik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 UU Nomor

30 tahun 2009 ;

13 Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kepentingan hukum Para

Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka mewujudkan perlindungan, jaminan

dan penegakan hukum, sebagaimana ditentukan dalam aturan-aturan hukum

yang tersebut diatas ;

14 Bahwa Para Penggugat menggunakan mekanisme hak gugatan warga negara

(Citizen Lawsuit) terhadap Para Tergugat. Mekanisme ini digunakan untuk

mengatasi kekosongan hukum acara perdata yang menghendaki setiap orang

yang menggugat harus memasukkan surat gugatan seperti in casu ;

15 Bahwa kemungkinan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen

lawsuit diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku antara lain yaitu :

a Pasal 5 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum

6


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


dengan tidak membeda - bedakan orang”. Ayat (2): “Pengadilan membantu

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” ;

b Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya” ;

16 Bahwa telah diketahui, penduduk Sumatera Utara jumlahnya sangat besar

(kurang lebih 13.215.401 jiwa), dan bila masing - masing secara langsung

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para

Tergugat atas pelanggaran hak - hak selaku warga Negara Republik Indonesia

yang terjadi akibat pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai aturan

(sebagaimana amanat UU Nomor 30 tahun 2009), maka proses pengajuan

gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar,

sehingga menjadi tidak sesuai dengan prinsip - prinsip yang ditetapkan dalam

sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

17 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai warga negara

Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam

memperjuangkan pemenuhan hak setiap warga Negara Republik Indonesia

dalam mekanisme hak gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan

upaya terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan - kesulitan

teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran

bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia ;

18 Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah

bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai

pihak yang dirugikan atas pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai

aturan sehingga terjadi pemadaman listrik secara sewenang - wenang oleh PT.

PLN (Persero) lebih kurang hingga 4 setiap hari yang menyebabkan kerugian

bagi Para Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia pengguna jasa

ketenagalistrikan, dengan ini mengajukan gugatan warga Negara terhadap Para



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Tergugat dalam hal terjadinya pelanggaran hak - hak untuk mendapatkan

ketersediaan tenaga listrik yang cukup, kualitas yang baik untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;

FAKTA HUKUM :

1 Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tenaga

listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan

tujuan pembangunan nasional tersebut ;

2 Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam

mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga

listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan

dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah

yang cukup, merata, dan bermutu ;

3 Bahwa keberadaan tenaga listrik bagi masyarakat dari hari ke hari semakin

terasa sangat penting. Karena itu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat serta upaya mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan

dari penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik ;

4 Bahwa begitu pentingnya penyediaan tenaga listrik, harusnya pemerintah

menempatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur vital yang

mendapat dukungan politik dan ekonomi sebagai prioritas utama untuk

dilaksanakan ;

5 Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di

bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan

sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin

tersedianya tenaga listrik ;

6 Bahwa menurut pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang

ketenagalistrikan, ”Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan

8


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan” ;

7 Bahwa pembangunan ketenagalistrikan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam

pasal 2 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2009 harus menganut asas manfaat,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan

sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha

yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan

otonomi daerah ;

8 Bahwa sejak Tahun 2005, sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero)

Regional Sumatera Utara (wilyah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

dan Tergugat IV) oleh pemerintah (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Tergugat VIII dan Tergugat IX) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005, dinyatakan sebagai

daerah krisis penyediaan energi listrik ;

9 Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

akan berencana menambah lagi pasokan listrik sebesar 1.100 MW dari

Pangkalan Susu 2 x 200 MW, Belawan 2 x 200 MW, Arun 2 x 200 MW, Nagan

Raya 2 x 120 MW, karena saat ini daya listrik mencapi 1.500 MW ;

10 Bahwa telah diketahui, diakhir tahun 2009, sistem kelistrikan di wilayah PT.

PLN (Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, dan Tergugat IV) mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 330

MW yaitu PLTU Labuhan Angin, Sibolga berkapasitas 2 x 115 MW dan task

force pembangkit disekitar Sumatera Utara berkapasitas 105 MW, dan pada

Tahun 2010, mendapat pasokan listrik sebesar 180 MW dari PLTA Asahan I

berkapasitas 2 x 90 MW ;

11 Bahwa selanjutnya diakhir tahun 2011 sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN

(Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, dan Tergugat IV) memperoleh tambahan daya dari PLTU



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Meulaboh 2 x 100 MW, artinya pada tahun 2010 - 2011 total daya tambahan

listrik mencapai 780 MW ;

12 Bahwa prospek tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2012 memperoleh

tambahan 4 pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer / IPP)

masing - masing dari PLTU Kuala Tanjung 2 x 125 MW, PLTP Sarulla

Unit I sebesar 110 MW, PLTP Sarulla Unit II sebesar 110 MW serta

pengoperasian PLTA Asahan III berkapasitas 2 x 87 MW ;

13 Bahwa dari dalil gugatan pada fakta hukum point 9, 10 dan 11 seharusnya

sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara

(wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) semakin

baik, bagus dan berkualitas dengan adanya penambahan daya dari beberapa

pembangkit baru seharus dan sepantasnya tidak terjadi lagi pemadaman listrik

terus menerus ;

14 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ”wajib

menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang

berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan

masyarakat” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor

30 tahun 2009 ;

15 Bahwa pernyataan ”saat ini PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara

(wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV)

mengalami defisit listrik sebesar 30 MW, namun penambahan pasokan listrik

tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan untuk menjawab

tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi kapasitas Interkoneksi PLN

telah mencapai 270 Kilovolt” (disampaikan oleh Direktur Konstruksi PLN,

Nasri Sebayang) perlu untuk diuji kebenarannya, sebab hingga saat gugatan ini

diajukan pemadaman listrik dibeberapa daerah terus terjadi ;

16 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan

pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat pada

wilayah PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara, hampir di setiap harinya

10


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


merupakan pelanggaran terhadap hak - hak konsumen yang diatur di dalam

undang - undang ;

17 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) UU Nomor : 30 tahun

2009, “Konsumen berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat

tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,

mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan

mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan

dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan

tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga

listrik” ;

18 Bahwa semestinya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan

Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 “PLN harus memberikan kompensasi

sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan jika

pemadaman lebih dari satu jam” ;

19 Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, perlindungan konsumen bertujuan ”Meningkatkan

kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa, meningkatkan

pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak -

haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang

jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang

dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen” ;

20 Bahwa semestinya menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, pasal 19 ayat (1) disebutkan ”Pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan” ;


sesungguhnya telah mengetahui di wilayah PT PLN (Persero) Regional

Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan tetapi tidak

membuat atau sekurang - kurangnya melakukan langkah - langkah yang tegas

sesuai tugas dan wewenang dalam jabatannya guna membuat kebijakan yang

bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik ;

22 Bahwa sikap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX yang tidak melaksanaka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai

kewenangan masing - masing berdampak kerugian besar bagi Para Penggugat

Karena sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik secara bergilir lebih

kurang 4 (empat) jam perhari hampir di setiap harinya ;

23 Bahwa dalam rangka pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak pernah berupaya meningkatkan

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas

umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan

bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini ketenaglistrikan ;

24 Bahwa dari dalil - dalil di atas menunjukkan usaha pengelolaan penyediaan

tenaga listrik yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak menunjukkan hasil yang

memuaskan, kemudian dalam rangka penanggulangan krisis energi listrik dan

atau untuk menyelamatkan sistem listrik di wilayah Regional Sumatera Utara,

Para Tergugat tidak bersinergi dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai

dengan kewenangan masing - masing ;

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengurangi

pelayanan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang

12


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


baik dengan cara melakukan pemadaman listrik secara bergilir lebih kurang 4

(empat) jam perhari di berbagai tempat hampir di setiap harinya ;

2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak dapat

menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara

adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, padahal

setiap tahunnya menerima pasokan listrik dari sejumlah pembangkit listrik di

Sumatera Utara ;

3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku

penyelenggara penyediaan tenaga listrik tidak menyediakan tenaga listrik yang

memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tidak memberikan

pelayanan yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor 30 tahun

2009 ;

4 Bahwa terhadap dalil fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 3 di atas,

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dikenakan sanksi

administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan / atau

pencabutan izin usaha yang ditetapkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan

Tergugat VII sesuai dengan kewenangannya ;

5 Bahwa sekalipun sejak awal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

IV dapat memperhitungkan akan timbul kerugian bagi Para Penggugat terhadap

pemadaman listrik yang dilakukan, namun Para Tergugat tidak mengambil

tindakan - tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk mengatasi

krisis listrik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

dan Tergugat IV selaku pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk

kepentingan umum dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII

dan Tergugat IX yang berwenang mengelola, membina dan mengawasi usaha

penyediaan tenaga listrik telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban

hukumnya ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya selalu

meminta ma’af melalui media massa tanpa memberikan kompensasi atas

perbuatan memadamkan aliran listrik lebih kurang 4 (empat) jam setiap harinya,

dan tanpa menghiraukan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selaku

konsumen ;

7 Bahwa secara etika, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

IV pada fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 6 di atas dapat

dibenarkan, namun secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat IV tidak melaksanakan amanah pasal 29 ayat 1 UU Nomor 30 tahun

2009, “Konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi

pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian

oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik” dan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 harus

memberikan kompensasi sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan

kepada pelanggan jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;

8 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas hak konsumen in casu UU

Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal 29 ayat (1) huruf (a).

Hak untuk mendapat pelayanan yang baik, (b). Hak untuk mendapat tenaga

listrik terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, (c). Memperoleh

tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, dan (d).

Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik ;

9 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan

perbuatan melawan hukum atas kelalaian melaksanakan kewajiban hukumnya

in casu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7

menetapkan; ”Kewajiban pelaku usaha adalah; (a)..... (b)...... (c)

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif, (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /

atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau

jasa yang berlaku” ;

14


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


10 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak

mengefektifkan lembaga yang sudah dibentuk yaitu Penyaluran dan Pusat

Pengatur Beban Sumatera Utara (P3B SUMUT) berdasarkan Kep. Direksi PT.

PLN (Persero) Nomor : K / 023 / DIR / 2004 untuk mengatasi krisis listrik di

Sumatera Utara ;

11 Bahwa telah diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII

dan Tergugat IX, atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005 menyatakan di wilayah PT. PLN (Persero)

Regional Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan

tetapi tidak membuat atau sekurang-kurangnya melakukan langkah - langkah

yang bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik. Terbukti

sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam

perhari, hampir di setiap harinya ;

12 Bahwa Tergugat V tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 5 ayat (2) yang meliputi penetapan peraturan daerah provinsi di

bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah

provinsi, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang

ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi,

pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi dan penetapan sanksi

administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah

provinsi ;

13 Bahwa Tergugat VIII tidak secara nyata dan sungguh - sungguh sesuai tugas

dan wewenang yang ada dalam jabatannya, untuk menyediakan anggaran dan/

atau mengajukan anggaran yang cukup di dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem

ketenagalistrikan atau sekurang-kurangnya telah membiarkan sistem listrik

tidak berfungsi dengan baik sesuai keandalannya ;

14 Bahwa Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu pasal

22 huruf b jo pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

mempunyai kewajiban ”meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”. Pasal



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


23 ayat (1) disebutkan ”Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan

pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan

daerah” ;

15 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak menjalankan

kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 UU Nomor 30 tahun

2009 untuk segera menetapkan pedoman penyusunan rencana umum

ketenagalistrikan untuk menanggulangi krisis listrik yang terjadi di wilayah PT.

PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;

16 Bahwa Tergugat V telah mengabaikan kewenangannya sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 5 ayat (1) yang meliputi menetapkan kebijakan ketenagalistrikan

nasional, menetapkan pedoman, standar, dan kriteria di bidang

ketenagalistrikan, menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional,

pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan

yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah, pengangkatan inspektur

ketenagalistrikan, pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan

untuk seluruh tingkat pemerintahan dan penetapan sanksi administratif kepada

badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah ;


sebagaimana tersebut pada fakta Perbuatan Melawan Hukum point 11, 12, 13,

14 dan 15 di atas, tidak secara nyata dan sungguh-sungguh membantu,

mendorong dan berusaha melakukan percepatan pembangunan pembangkitan

serta menyelamatkan atau memulihkan sistem kelistrikan atau sekurang -

kurangnya telah membiarkan sistem listrik tidak berfungsi dengan baik sesuai

keandalannya, di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara.

Terbukti sampai gugatan ini didaftarkan masih terjadi pemadaman listrik lebih

kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat, hampir di setiap harinya ;

18 Bahwa tindakan Para Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan asas

pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun

2009 pasal 2 ayat (1) yaitu: ”asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

16


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan

pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan

keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan otonomi daerah” ;

19 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas umum

Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun

2004 pasal 20 yaitu: ”asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas” ;

20 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25

tahun 2009 pasal 4 yaitu: ”asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan

hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif,

persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan

khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan

keterjangkauan” ;

21 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan prinsip

ketelitian, kepatutan dan kehati - hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan

praktek yurisprudensi ;

22 Bahwa dari hal - hal tersebut di atas maka terbukti secara fakta hukum bahwa

Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

hukum dan melanggar kesusilaan baik atau adanya unsur kesalahan serta

bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain adanya hak subyektif

yang dilanggar. Pelanggaran hak tersebut bertentangan dengan undang -

undang, dan atau Peraturan Pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan

dengan unsur sengaja. Atau sekurang - kurangnya membiarkan kondisi krisis

energi listrik terus menerus terjadi ;

23 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana

dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh

Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad) ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


SIFAT MELAWAN HUKUM :

1 Bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. pasal 1366 jo. pasal 1367 ayat (3)

KUHPerdata ;

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUH Perdata :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kurang hati - hatinya".

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata :

“Majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk

mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian

yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawah - bawahan mereka di

dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

2 Bahwa menurut arrest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan

perbuatan melawan hukum terdiri dari “melanggar hak subyektif orang lain,

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan

kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam

masyarakat terhadap diri atau barang orang lain” ;

3 Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.

Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan

Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan

18


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” ;

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT:

1 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas, tindakan Para Tergugat telah

menimbulkan ketidakpastian penyediaan energi listrik kepada konsumen,

akibatnya terjadi pemadaman listrik atau setidak - tidaknya pelayanan energi

listrik di wilayah Regional Sumatera Utara selalu dibayangi perasaan takut akan

terjadinya pemadaman bergilir ;

2 Bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik, sejumlah sektor vital tercatat

mengalami kerugian, seperti sektor investasi dan industri terpukul dan kacau,

sektor ekonomi usaha kecil dan menengah lumpuh, sektor rumah tangga atau

perkantoran banyak peralatan elektronika rusak dan aktivitas rutin atau

pelayanan publik terhenti, sektor parawisata terancam bangkrut, sektor lalu

lintas macet dan sektor lain yang menimbulkan semakin tingginya risiko

menurunnya kualitas kehidupan masyarakat ;

3 Bahwa pemicu terjadinya kebakaran di LP Tanjung Gusta Medan pada hari

Kamis, 11 Juli 2013 diduga akibat dari pamadaman listrik sejak pagi hingga

malam hari, sehingga para napi merasa gerah, tidak mendapatkan pasokan air

menjelang berbuka puasa ;

4 Bahwa lebih mengkhawatirkan lagi pada sektor penyelenggaraan sistem

pendidikan bagi anak - anak di setiap jenjangnya terancam ambruk. Matinya

listrik telah mematikan aktivitas proses belajar mengajar. Aktifitas belajar

nyaris lumpuh dan ruangan tiba - tiba gelap, karena peralatan teknologi yang

berhubungan dengan energi listrik tidak bisa beroperasi. Suasana rumah

menjadi serba gelap, sehingga segenap aktivitas belajar dipastikan terganggu.

Kondisi demikian jelas dapat mengancam keberlangsungan sistem pendidikan

yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa ;

5 Bahwa dari kondisi diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

bertanggungjawab dan wajib menjamin ketersediaan tenaga listrik yang



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan

yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat, memenuhi ketentuan

keselamatan ketenagalistrikan dan mengutamakan produk dan potensi dalam

negeri ;

6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung

jawab memberikan ganti kerugian berupa pemberian kompensasi sebesar 10 %

dari kewajiban listrik bulanan kepada Para Penggugat jika terjadi pemadaman

lebih dari satu jam sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;

7 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai

pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung

jawab hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;

8 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX memiliki

kewajiban dan tanggungjawab hukum untuk menjalankan kewenangan yang

ada padanya serta membuat ketetapan dan kebijakan - kebijakan dalam rangka

mengatasi krisis tenaga listrik di Sumatera Utara ;

PERMOHONAN PROVISI :

1 Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan, pemadaman listrik masih

terus terjadi, kerugian terus bertambah dan hak - hak Para Penggugat belum

dipenuhi, maka kami ajukan permohonan provisi ;

2 Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1)

HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia ;

3 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas yang menunjukkan sifat darurat perkara

aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat

20


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


(kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan

sebagai berikut :

a Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat

IX mengeluarkan kebijakan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

dan Tergugat IV mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana

secara penuh untuk mengatasi dengan segera krisis tenaga listrik ;

b Memerintahkan Para Tergugat dengan kebijakannya masing - masing

untuk menjamin agar pemadaman listrik selama 4 (empat) sampai 9

(sembilan) jam setiap harinya tidak terjadi lagi ;

c Memerintahkan Turut Tergugat memberikan kompensasi kepada

seluruh warga Negara yang berada dalam wilayah tersebut dengan nilai

yang diperhitungkan sesui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;

PETITUM :

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk

memutuskan hal - hal sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Para Penggugat sah secara hukum untuk mengajukan gugatan

Citizen Lawsuit dalam upaya penyelamatan dan memulihkan sistem listrik di

wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar warga negara di

wilayah tersebut mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik ;

3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad) ;

4 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

membentuk, merevitalisasi atau mengefektifkan kinerja Lembaga Penyaluran



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


dan Pusat Pengatur Beban (P3B) untuk mengatasi krisis listrik di wilayah PT.

PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;

5 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV segera

melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi krisis listrik di wilayah

PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar tidak terjadi pemadaman

bergilir yang dapat merugikan Para Penggugat ;

6 Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX secara sungguh - sungguh melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

7 Memerintahkan Para Tergugat bersinergi membuat kebijakan untuk menjamin

ketersediaan pasokan tenaga listrik di wilayah PT. PLN (Persero) Regional

Sumatera Utara cukup dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

memberikan kompensasi 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan

jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;

9 Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan ma’af secara

tertulis kepada Para Penggugat atau keseluruhan pelanggan listrik di wilayah

PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara yang diumumkan melalui : 1

stasiun TVRI SUMUT, 1 stasiun radio di SUMUT, 2 (dua) media cetak

nasional dan 5 media cetak lokal selama tiga hari berturut - turut yang isinya

sebagi berikut :

“Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Badan

Usaha Milik Negara RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Sumatera Utara, PT.

PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Wilayah

Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

SUMUT - Aceh - Riau dan PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur

Beban, menyatakan penyesalan yang sedalam - dalamnya atas perbuatan

melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan

melakukan kewajiban hukum kami terkait dengan terjadinya pemadaman listrik

22


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


secara bergilir 4 (empat) sampai 9 (sembilan) jam hampir setiap harinya yang

telah merugikan pelanggan kami dan telah merampas hak - hak para

penggugat dan pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

sekitarnya, Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini

menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak -

hak seluruh pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

sekitarnya, serta perubahan sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang

bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang dapat digunakan sebesar -

besarnya bagi Warga Negara Indonesia keseluruhan”.

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et

bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Farid Wajdi, SH, MHum dan Faisal

Riza, SH, MH, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV datang menghadap Kuasa

hukumnya C.Chandra Sinulingga, SH, Nurleli, SH, Rhamses Hasibuan, SH, Tergugat

VI datang menghadap Kuasa Hukumnya Henry Y. W. Hutagaol, SH, MH, sedangkan

Tergugat VII datang menghadap kuasa hukumnya Nani Sukamto, sedangkan Tergugat

VIII datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat IX hadir kuasa hukumnya

Fredy, SH, MH dan Tulus Naibaho, SH, masing - masing sebagaimana surat kuasa

khusus terlampir dalam berkas perkara, sementara Tergugat V tidak pernah hadir dan

datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut, sementara Tergugat VIII,

tidak pernah mengajukan Surat Kuasanya, sehingga dianggap tidak pernah hadir, dan

karenanya dengan demikian Tergugat V dan Tergugat VIII yang telah diberi

kesempatan untuk mengajukan tanggapannya atas bentuk formalitas gugatan Para

Penggugat, dianggap tidak akan menggunakan haknya ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Menimbang, bahwa pada proses awal pemeriksaan perkara ini sesuai dengan

prinsip Cirtizen Lawsuit, majelis telah memeriksa kelengkapan identitas Para

Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) yang bersangkutan ; Dalam

pemeriksaan tersebut ternyata Arianto Tambunan sebagai Penggugat dengan nomor

urut 4 (empat), Kartu Tanda Penduduknya yang merupakan bukti yang sah sebagai

penduduk dan warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor

: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak pernah mampu ditampilkan

kepersidangan, karena yang diajukan ternyata KTP atas nama MHD ARIYANTO

TAMBUNAN dengan alamat Jalan Prajurit Nomor : 33, Kelurahan Glugur Darat II,

Kecamatan Medan Timur, yang berarti nama dan alamatnya sangat berbeda satu sama

lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini merupakan

gugatan Hak Gugat Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit

atau Actio Popularis), maka dalam perkara ini akan diberlakukan hukum acara Citizen

Lawsuit. Dimana sebelum memasuki acara jawab menjawab diantara para pihak,

terlebih dahulu pada tahap pertama akan dilakukan sertifikasi yakni kepada pihak Para

Tergugat diberikan kesempatan satu kali untuk memberikan tanggapan atas bentuk

formal surat gugatan dan dalam tanggapannya tersebut bukanlah menyangkut atau

berhubungan dengan materi pokok perkara, akan tetapi hanya mengenai persyaratan

formal tentang sahnya gugatan ini diajukan dalam bentuk Citizen Lawsuit ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan Para

Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV telah menanggapinya sebagai berikut :

• Bahwa istilah Citizen Lawsuit sebagai suatu hak gugat warga Negara

banyak dikenal dalam system hukum di Amerika Serikat, India dan

Australia khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan ;

• Bahwa di Amerika Serikat hak gugat warga Negara ini diperkenalkan

pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act (article 304) ;

• Bahwa setelah itu Citizen Lawsuit juga dapat ditemui pada beberapa undang

- undang dalam Hukum Lingkungan di Amerika seperti Clean Water Act

24


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


(article 505), Comprehensive Environmental Response Compensation and

Liability Act (article 310), Resource Conversation and Recovery Act

(article 7002. Didalam undang - undang tersebut diatur bahwa gugatan

dapat dilakukan oleh warga Negara demi perlindungan lingkungan, terlepas

apakah warga negara tersebut mengalami langsung pencemarannya atau

tidak ;

• Bahwa menurut sejarah Citizen Lawsuit dikembangkan di Amerika Serikat

dan India, berdasarkan suatu pemikiran bahwa pada kenyataannya

pemerintah (federal) sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk

menegakkan hukum atua melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan

oleh undang-undang kepadanya. Dengan alasan ini Citizen Lawsuit

dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya

kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari Negara

atau otoritas Negara ;

• Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara dengan system Civil Law,

dimana dalam sistem ini tidak dikenal adanya gugatan warga Negara

(Citizen Lawsuit) dan aturan yang mendasari adanya gugatan ini tidak

diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya

hakim Indonesia harus berkiblat pada sistem hukum negara - negara yang

mengenal Citizen Lawsuit agar penemuan hukum yang dilakukan tidak asal

“terobos” dengan dalil bahwa hakim tunduk pada azas Ius Curia Novit

sebagaimana beberapa putusan perkara Citizen Lawsuit yang pernah ada di

Indonesia ;

• Bahwa berdasarkan uraian diatas, mekanisme atau prosedur gugatan warga

Negara (Citizen Lawsuit) hanya dapat diterima sebagai salah satu bentuk

gugatan perdata sepanjang memenuhi persyaratan sebagai gugatan warga

Negara (Citizen Lawsuit). Adapun mengenai persyaratan dari gugatan

warga Negara (Citizen Lawsuit), hakim dapat membandingkan dengan apa

yang diterapkan di negara yang mengakui gugatan warga negara (Citizen

Lawsuit) ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Bahwa dengan mendasarkan pada praktek dalam sistem hukum negara - negara

yang mengenal Citizen Lawsuit seperti di Amerika Serikat, India dan Australia serta

beberapa gugatan Citizen Lawsuit yang pernah diajukan di Indonesia, dapat dijabarkan

karakteristik dari gugatan Citizen Lawsuit yang kemudian menjadi persyaratan yang

harus dipenuhi oleh suatu gugatan Citizen Lawsuit diantaranya sebagai berikut :

1 Tergugat dalam Citizen Lawsuit adalah Penyelenggara Negara ;

• Penyelenggara negara dalam hal ini mulai dari Presiden dan Wakil Presiden

sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara

di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak

warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain penyelenggara Negara tidak

boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut

Tergugat. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik

sebagai Tergugat / Turut Tergugat maka gugatan tersebut manjadi bukan

Citizen Lawsuit lagi, karena ada unsur warga Negara melawan warga

Negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bias diperiksa

dengan mekanisme Citizen Lawsuit ;

• Bahwa faktanya pada gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Para

Penggugat, yang menjadi Para Tergugat adalah terdiri atas 2 (dua) unsur

yaitu :

a Pemerintah / Penyelenggara Negara yaitu Presiden Republik Indonesia

(Tergugat V), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat

VI), Menteri Badan Usaha Milik Negara (Tergugat VII), Menteri

Keuangan (Tergugat VIII) dan Gubernur (Tergugat IX) ;

b Non Pemerintah yaitu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera

Bagian Utara (Tergugat I), PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Utara (Tergugat II), PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan

dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau (Tergugat III) dan PT. PLN

(Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (Tergugat IV) ;

26


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


2 Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige (overheids) daad) yang

didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara ;

• Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan

oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara.

Para Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige (overheids) daad) tersebut ;

• Bahwa faktanya objek sengketa dalam gugatan Citizen Lawsuit yang

diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad) atas terjadinya “pemadaman listrik secara bergilir”

yang muncu