Download pdf - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · PDF filememeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan ... Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2078 K/Pdt / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memer iksa perkara perda ta dalam t i ngka t kasas i te lah

memutuskan sebaga i ber i ku t da lam perkara :

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE

PARKING) , berk anto r d i Komplek Mangga Dua Mas

Blok A N.7, 8, Ja lan Mangga Dua Abdad No.14

Jakar t a Pusat , da lam ha l in i member i kuasa

kepada : 1. DR. Robin tan Sula iman,

SH. ,MH. ,MA. ,MM. , 2. Id r i s Wasahua, SH. , 3.

Novan P.S. Lepap, SH. ,MH. , 4. Ast r i Andiawat i

Ratna , SH. , 5. Melv in L.A. Sarag ih , SH. , 6.

Kes i t Umar Pranoto , SH. , 7. Ruruh Pusp i t asa r i ,

SH. , 8. Rina ld i Hai r l ambang, SH. , 9. Narendra

A. Tar igan , SH, Para Advokat , berkan to r d i

Wisma Mi t ra Sunte r Tower B 9 th - 05, Ja lan Yos

Sudarso Kav. 89 Jakar t a Utara ;

Pemohon Kasas i I juga sebaga i Termohon Kasas i

I I dahulu Tergugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

SUMITO Y. VIANSYAH, ber tempat t i ngga l d i

Ja lan Kemuning IV B/35 , RT 13/06 , Peja ten

Timur , Jakar t a Sela tan , da lam ha l in i member i

kuasa kepada : 1. David M.L. Tobing ,

SH.M.Kn. , 2. Eval i na , SH. , 3. Harry F.

Simanjun tak , SH, Para Advokat , berkan to r d i

Wisma Bumi Pute ra lan ta i 15, Ja lan Jendera l

Sudi rman, Kav.75 Jakar t a Sela tan ;

Termohon Kasas i I juga sebaga i Pemohon Kasas i

I I dahu lu Penggugat / Terband ing ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;

Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta

bahwa sekarang Pemohon Kasas i I juga Termohon Kasas i I I

dahu lu sebaga i Tergugat te l ah diguga t sekarang Termohon

Kasas i I juga Pemohon Kasas i I I dahulu sebagai Penggugat

Hal . 1 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


di muka pers idangan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat pada

pokoknya atas dal i l - dal i l :

Bahwa pada tangga l 9 Oktober 2006. puku l 08:10 :01

Wib sebaga imana yang te rbuk t i dar i karc i s park i r yang

dike lua rkan o leh Tergugat (buk t i P- 1) , Penggugat dengan

mengendara i sepeda motor mi l i k nya Honda Tiger 2000 CW

ke luaran tahun 2006, No. Pol i s i B 6858 SFL (se lan ju t n ya

disebu t sepeda motor ) masuk keda lam area park i r yang

dike lo l a oleh Terguga t ya i t u area l park i r Komplek

Fatmawat i Mas te r l e t a k di Ja lan RS. Fatmawat i , Jakar ta

Sela tan , kemudian Penggugat memark i r kan sepeda motornya

te rsebu t ;Bahwa sek i t a r puku l 18.30 Wib saat Penggugat hendak

menggunakan motor te rsebu t , Penggugat sangat te rke ju t

karena t i dak menemukan lag i sepeda motornya di lokas i

tempat Penggugat memark i r kan sepeda motornya , padaha l

Penggugat t i dak memindahkan atau t i dak menyuruh orang

la i n memindahkan sepeda motor te rsebu t , sedangkan karc i s

park i r , kunc i sepeda motor ser ta STNK atas nama Penggugat

masih d ipegang dan dikuasa i o leh Penggugat (buk t i P- 2) ;

Bahwa Penggugat te lah berupaya untuk mencar i sepeda

motor mi l i knya dise lu ruh area l park i r yang dike lo l a

Tergugat , namun usaha Penggugat t i dak berhas i l , seh ingga

Penggugat melaporkan ke jad ian te rsebu t kepada Tergugat .

Bahwa sete lah d i l apo rkan , Tergugat t i dak berupaya mencar i

keberadaan sepeda motor Penggugat , dan pada waktu i t u

hanya membuatkan Sura t Tanda Bukt i Lapor (STBL) ten tang

hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat te rsebu t (buk t i P-

3) ;

Bahwa pada tangga l 6 November 2006 Penggugat

mengi r imkan sura t kepada Terguga t untuk meminta

per tanggung jawaban Tergugat atas hi l angnya sepeda motor

mi l i k Penggugat di area l park i r yang dike lo l a o leh

Tergugat (buk t i P- 4) , secara hukum Tergugat berkewaj i ban

menjaga dengan baik set i ap kendaraan yang di t i t i p k an di

area l park i r yang dike lo l anya ;

Bahwa Tergugat menjawab sura t Penggugat a quo dengan

sura tnya te r t angga l 20 November 2006, Nomor :

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


364/PT.SPI /OPR/XI / 2006 (buk t i P- 5) , yang menyatakan bahwa

Tergugat tu ru t pr iha t i n dan sangat menyesa l atas ke jad ian

te rsebu t seka l i gus menyatakan t i dak dapat member ikan

per tanggung jawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5

Tahun 1999, Pasa l 36 ayat (2 ) , d ia tu r bahwa keh i l angan

merupakan tanggung jawab pemakai tempat park i r ;

Bahwa dengan alasan te rsebu t membukt i kan bahwa

Tergugat t i dak mempunyai i t i k ad baik da lam menyelesa i kan

permasa lahannya dengan Penggugat , padaha l sepeda motor

te rsebu t h i l ang di area l park i r yang dike lo l a Terguga t

ada lah atas ke la l a i an ser ta perbua tan melawan hukum yang

di l akukan oleh Tergugat , yang berdampak menimbulkan

kerug ian besar bag i Pengugat ;

Bahwa sebe lum gugatan in i d ia j ukan , Penggugat te l ah

mengadukan hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat di

area l park i r yang dike lo l a oleh Terguga t ke BPSK (Badan

Penye lesa ian Sengketa Konsumen) , Tergugat hanya bersed ia

menggant i kerug ian kepada Penggugat sebesar

Rp.7 .000 .000 , - ( tu j uh ju ta rup iah ) (buk t i P- 7) . Hal in i

ten tu sa ja di to l a k oleh Pengugat karena penawaran yang

dia jukan Terguga t n i l a i n ya jauh dibawah kerug ian yang

dide r i t a oleh Penggugat . Sehingga Medias i d i BPSK gaga l

dan prosesnya d ihen t i k an ;

Bahwa berdasarkan fak ta te rsebu t d i atas , penyebab

hi l angnya sepeda motor mi l i k Pengugat d i area l park i r

yang dike lo l a oleh Tergugat je l as disebabkan karena

ke la l a i an , kekurang hat i - hat i an ser ta perbua tan melawan

hukum yang di l akukan oleh pegawai /bawahan Tergugat yang

ber j aga di p in tu ke lua r , ya i t u :

0. Pegawai /bawahan Tergugat yang ber jaga dip i n t u

ke lua r te l ah membiarkan sepeda motor mi l i k

Pengugat dibawa ke luar area l park i r o leh p ihak

la i n dan t i dak memer iksa karc i s park i r , STNK yang

seharusnya di tun j ukkan oleh orang yang ing in

membawa sepeda motor ke lua r dar i area l park i r ;

a. Bahwa seka l i pun Penggugat te lah melaporkan

ten tang hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(v i de bukt i P- 3) , namun Pegawai Tergugat t i dak

melakukan upaya yang maksimal untuk mencar i

kendaraan te rsebu t d i lokas i park i r yang d ike lo l a

Tergugat ;

b. Bahwa sudah je l as dan nyata bahwa pegawai

Tergugat yang ber jaga di p in tu ke lua r te l ah

membiarkan sepeda motor mi l i k Penggugat dibawa

pihak la i n ke lua r dar i area l park i r tanpa

menunjukkan karc i s park i r ataupun STNK te r l i h a t

je l as bahwa pegawai Terguga t te l ah melakukan

kesa lahan besar dan fa ta l seh ingga merug ikan

Penggugat perbua tan pegawai Tergugat yang ber jaga

di p in tu ke lua r , ya i t u t i dak menel i t i dan

menyesua ikan te r l eb i h dahu lu anta ra nomor sepeda

motor dengan karc i s tanda masuk, ser ta membiarkan

sepedamotor te rsebu t ke lua r dar i area l park i r

ada lah merupakan perbua tan melawan hukum dimana

unsur - unsur perbua tan melawan hukumnya te lah

te rbuk t i ;

Bahwa ak iba t dar i perbua tan melawan hukum yang

di l akukan oleh Tergugat in casu pegawai /bawahan

Tergugat , te lah menimbulkan kerug ian besar bag i

Penggugat , adalah merupakan tanggung jawab perda ta dar i

Tergugat sebaga imana yang dia tu r da lam keten tuan :

Pasal 1365 KUH Perda ta , yang berbuny i :

“ Tiap perbua tan melanggar hukum, yang membawa kerug ian

kepada p ihak la i n , mewaj ibkan orang karena sa lahnya

menerb i t kan kerug ian i t u , menggant i

kerug ian t ersebu t ;

Pasal 1366 KUH Perda ta berbuny i ya i t u :

“Set i ap orang ber tanggung jawab t i dak sa ja untuk

kerug ian yang disebabkan karena perbua tannya te tap i juga

untuk kerug ian yang d isebabkan karena ke la l a i an atau

kurang hat i - hat i nya ” ;


“Seseorang t i dak sa ja ber tanggung jawab untuk kerug ian

yang disebabkan karena perbua tannya send i r i , te tap i juga

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk kerug ian karena perbua tan orang yang menjad i

tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang

berada dibawah pengawasannya” ;

“Maj i kan - maj i kan dan mereka yang mengangkat orang- orang

la i n untuk mewaki l i urusan- urusan mereka, adalah

ber tanggung jawab ten tang kerug ian yang di te r b i t k an oleh

pelayan- pelayan atau bawahan- bawahan mereka dida lam

melakukan peker j aan untuk mana orang- orang in i

d ipaka inya ’ ;

Bahwa Tergugat te l ah melakukan perbua tan melawan

hukum dengan masih mencantumkan k lausu la baku penga l i han

tanggung jawab pada karc i s park i r yang dike lua rkan

Tergugat yang ber i s i :

“Asurans i kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta

semua res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas

kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya

merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i d ak

ada penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) ;

Bahwa pencantuman k lausu la baku te rsebu t

ber ten tangan dengan Pasa l 18 huru f a Undang- Undang No. 8

Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen (UUPK), yang

berbuny i :

“ Pelaku usaha dalam menawarkan barang / j a sa yang di tu j ukan

untuk dipe rdagangkan di l a r ang membuat atau mencantumkan

k lausu la baku pada set i ap dokumen dan/a tau per jan j i a n

apab i l a :

a. menyatakan penga l i han tanggung jawab pelaku usaha” ;

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3 ) UUPK, konsekuens i

te rhadap pencantuman k lausu la baku mengenai penga l i han

tanggung jawab seper t i te r sebu t d i atas ada lah bata l demi

hukum, ya i t u sebaga i ber i ku t :

“Set i ap k lausu la baku yang te l ah di t e t apkan oleh pelaku

usaha pada dokumen atau per j an j i a n yang memenuhi

keten tuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2 )

d inya takan bata l demi hukum” ;

Bahwa dida lam ar res t Ostermann, Hoge Raad, da lam

per t imbangannya menyatakan bahwa yang d imaksud dengan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perbua tan melawan hukum ada lah t i dak hanya perbuatan atau

ke la l a i an yang melanggar hak orang la i n , te tap i juga

perbua tan atau ke la l a i an yang ber ten tangan dengan

kewaj i ban hukum s i pe laku send i r i ;

Bahwa karenanya orang yang melanggar keten tuan

undang- undang, melakukan perbua tan melawan hukum, t i dak

perdu l i apakah keten tuan i t u merupakan keten tuan hukum

yang bers i f a t perda ta maupun publ i k , sama seper t i orang

par t i k e l i r yang melanggar keten tuan undang- undang pidana ,

ber l aku onrech tmat i ge ;

Bahwa ak iba t perbuatan melawan hukum yang di l akukan

Tergugat , Penggugat mengalami kerug ian yang secara nyata

ya i t u hi l angnya sepeda motor Penggugat , merupakan satu -

satunya kendaraan yang sehar i - har i d igunakan oleh

Tergugat untuk beker j a , dan ak iba t h i l angnya sepeda motor

te rsebu t Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk

menja lankan akt i f i t a s n ya sebaga i karyawan yang r inc i annya

ada lah sebaga i ber i ku t :

Harga sepeda motor Rp.20 .000 .000 ,00

Ongkos Penggugat sehar i - har i se jak

tangga l 9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2007 =

366 har i x Rp.30.000 ,00 /ha r i Rp.10 .950 .000 ,00

Jumlah to ta l Rp.30 .950 .000 ,00

( t i g a pu luh ju ta sembi l an ra tus l ima puluh r ibu

rup iah ) ;

Bahwa se la i n i t u Penggugat juga mender i t a kerug ian

immater i l , ya i t u te r s i t a nya waktu dan pik i r an Penggugat

untuk mengurus perkara in i seh ingga Penggugat t i dak

dapat beker j a dengan baik , j i ka d in i l a i dengan uang

sebesar Rp.100 .000 .000 , - (se ra tus ju ta rup iah ) ;

Bahwa supaya gugatan Penggugat t i dak s ia - s ia , maka

Penggugat mohon Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat untuk

mele takkan s i ta jaminan te rhadap har ta mi l i k Tergugat ,

jumlah dan le taknya akan Penggugat ura i kan bersamaan

dengan sura t permohonan s i t a jaminan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan

kepada bukt i - bukt i yang akura t , dengan berpedoman kepada

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


keten tuan Pasal 180 (1 ) HIR maka Penggugat mohon kepada

Maje l i s Hakim menyatakan putusan dalam perkara in i dapat

d i j a l ankan te r l eb i h dahu lu walaupun ada verze t , band ing ,

kasas i (u i t v oe rbaa r bi j voor raad) ;

Bahwa permohonan putusan ui t voe rbaa r bi j vooraad

in i te l ah memenuhi syara t yang te rdapa t d ida lam :

Pasal 180 HIR, ya i t u :

a . Apakah ada sura t yang sah (au then t i e ke t i t e l ) ;

b. Apabi l a ada tu l i s an yang mempunyai kekuatan

pembukt i an ;

c . Apabi l a ada putusan Hakim yang te l ah mempunyai

kekuatan hukum te tap ;

d. Apabi l a dikabu l kan suatu tun tu tan prov i s i ona l ; dan

e . Pokok sengketa ada lah perse l i s i h an ten tang hak mi l i k

;

- Sura t Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,

yang mensyara tkan suatu putusan ser ta merta ya i t u :

a . Harus ada sura t oten t i k atau tu l i s an

tangan (handschr i f t ) yang t i dak d iban tah

kebenaran ten tang is i dan tanda tangannya ,

yang menuru t undang- undang mempunya i

kekuatan bukt i ;

b. Ada keputusan yang sudah mempunya i

kekuatan hukum yang past i ( i n krach t van

gewi j sde ) sebe lumnya yang menguntungkan

pihak Penggugat dan ada hubungannya

dengan gugatan yang bersangku tan ;

c . Dalam sengketa mengena i bez i t s r e ch t ;

- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admin is t r a s i

Pengad i l an Buku I I ha l . 127, but i r 36.4 mengenai

syara t - syara t untuk dapat menja tuhkan putusan ser ta

merta :

a. Sura t bukt i yang dia jukan sebaga i bukt i untuk

membukt i kan dal i l gugatan (yang disangka l o leh

pihak lawan) ada lah sebuah akta oten t i k atau

dibawah tangan yang diaku i i s i dan tanda tangannya

oleh Terguga t ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah

berkekua tan hukum te tap ;

c . Apabi l a dikabu l kan suatu gugatan prov i s i ona l ;

d. Apabi l a obyek gugatan adalah barang mi l i k Penggugat

yang dikuasa i ;

C. Bahwa sudah je l as dan nyata bahwa pegawai

Tergugat yang ber jaga dip i n t u ke lua r te lah

membiarkan sepeda motor mi l i k Penggugat dibawa

pihak la i n ke lua r dar i area l park i r tanpa

menunjukkan karc i s park i r ataupun STNK te r l i h a t

je l as bahwa pegawai Tergugat te l ah melakukan

kesa lahan besar dan fa ta l seh ingga merug ikan

Penggugat . Perbua tan pegawai Tergugat yang

ber j aga dip i n t u ke lua r , ya i t u t i dak menel i t i dan

menyesua ikan te r l eb i h dahu lu anta ra nomor sepeda

motor dengan karc i s tanda masuk, ser ta

membiarkan sepedamotor te rsebu t ke lua r dar i

area l park i r ada lah merupakan perbua tan melawan

hukum dimana unsur - unsur perbua tan melawan

hukumnya te l ah te rbuk t i ;

Bahwa ak iba t dar i perbua tan melawan hukum yang

di l akukan oleh Tergugat in casu pegawai /bawahan Tergugat ,

te l ah menimbulkan kerug ian besar bag i Penggugat , adalah

merupakan tanggung jawab perda ta dar i Tergugat

sebaga imana yang dia tu r da lam keten tuan :

Pasal 1365 KUH Perda ta , yang berbuny i :

“T iap perbua tan melanggar hukum, yang membawa kerug ian

kepada p ihak la i n , mewaj ibkan orang karena sa lahnya

menerb i t kan kerug ian i t u , menggant i kerug ian te rsebu t ” ;

Pasal 1366 KUH Perda ta berbuny i :

“Set i ap orang ber tanggung jawab t i dak sa ja untuk

kerug ian yang disebabkan karena perbua tannya te tap i juga

untuk kerug ian yang d isebabkan karena ke la l a i an atau

kurang hat i - hat i nya ” ;


“Seorang t i dak sa ja ber tanggung jawab untuk kerug ian

yang disebabkan karena perbua tannya send i r i , te tap i juga

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk kerug ian karena perbua tan orang yang menjad i

tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang

berada dibawah pengawasannnya” ;

“Maj i kan - maj i kan dan mereka yang mengangkat orang- orang

la i n untuk mewaki l i urusan- urusan mereka, ada lah

ber tanggung jawab ten tang kerug ian yang di te r b i t k an oleh

pelayan- pelayan atau bawahan- bawahan mereka dida lam

melakukan peker j aan untuk mana orang- orang in i

d ipaka inya ” ;

Bahwa Tergugat te l ah melakukan perbuatan melawan

hukum dengan masih mencantumkan k lausu la baku penga l i han

tanggung jawab pada karc i s park i r yang dike lua rkan

Tergugat yang ber i s i :



kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya

merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i d ak

ada penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) ;

Bahwa pencantuman k lausu la baku te rsebu t

ber ten tangan dengan Pasa l 18 huru f a Undang- Undang No. 8

Tahun 99 ten tang Per l i ndungan Konsumen (UUPK), yang

berbuny i :

“Pe laku usaha dalam menawarkan barang/ j a sa yang

di tu j ukan untuk dipe rdagangkan di l a r ang membuat atau

mencantumkan k lausu la baku pada set i ap dokumen dan/a tau

per j an j i a n apabi l a :

a. Menyatakan penga l i han tanggung jawab pelaku

usaha" ;

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3 ) UUPK, konsekuens i

te rhadap pencantuman k lausu la baku mengenai penga l i han

tanggung jawab seper t i te rsebu t d i atas ada lah bata l

demi hukum, ya i t u sebaga i ber i ku t :

“Set i ap k lausu la baku yang te l ah di te t apkan oleh

pelaku usaha pada dokumen atau per jan j i a n yang

memenuhi keten tuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1 )

dan ayat (2 ) d inya takan bata l demi hukum" ;

Bahwa dida lam ar res t oste rmann, hoge raad , da lam



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


per t imbangannya menyatakan bahwa yang d imaksud dengan

perbua tan melawan hukum ada lah t i dak hanya perbuatan atau

ke la l a i an yang melanggar hak orang la i n , te tap i juga

perbua tan atau ke la l a i an yang ber ten tangan dengan

kewaj i ban hukum s i pe laku send i r i ;

Bahwa karenanya orang yang melanggar keten tuan

undang- undang, melakukan perbua tan melawan hukum, t i dak

perdu l i apakah keten tuan i t u merupakan keten tuan hukum

yang bers i f a t perda ta maupun publ i k , sama seper t i orang

par t i k e l i r yang melanggar keten tuan undang- undang p idana .

ber l aku onrech tmat i ge ;

Bahwa ak iba t perbua tan melawan hukum yang d i l akukan

Tergugat , Penggugat mengalami kerug ian yang secara nyata

ya i t u hi l angnya sepeda motor Penggugat , merupakan satu -

satunya kendaraan yang sehar i - har i d igunakan oleh

Tergugat untuk beker j a , dan ak iba t h i l angnya sepeda motor

te rsebu t Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk

menja lankan akt i f i t a s n ya sebaga i karyawan yang r inc i annya

ada lah sebaga i ber i ku t :

- Harga sepeda motor Rp.20 .000 .000 , -

- Ongkos Penggugat sehar i - har i se jak tangga l

9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2006 Rp.10 .950 .000 , -

Jumlah to ta l Rp.30 .950 .000 , -

( t i ga pu luh ju ta sembi l an ra tus l ima puluh r ibu rup iah ) ;

Bahwa Penggugat juga mohon kepada Maje l i s Hakim yang

te rhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.5 .000 .000 , - ( l ima ju ta rup iah )

untuk set i ap har i la l a i melaksanakan putusan dalam

perkara in i ;

Bahwa se la i n i t u Penggugat juga mender i t a kerug ian

immat er i l , ya i t u t ers i t anya waktu dan pik i r an Penggugat

untuk mengurus perkara in i seh ingga Penggugat t i dak dapat

beker j a dengan baik , j i k a din i l a i dengan uang s ebesar

Rp.100.000 .000 , 00 (se ra tus ju ta rup iah ) ;

Bahwa supaya gugatan Penggugat t i dak s ia - s ia , maka

Penggugat mohon Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat untuk

mele takkan s i ta jaminan te rhadap har ta mi l i k Terguga t ,

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jumlah dan le taknya akan Penggugat ura i kan bersamaan

dengan sura t permohonan s i t a jaminan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan

kepada bukt i - bukt i yang akura t , dengan berpedoman kepada

keten tuan Pasal 180 (1 ) HIR maka Penggugat mohon kepada

Maje l i s Hakim menyatakan putusan dalam perkara in i dapat

d i j a l ankan te r l eb i h dahu lu walaupun ada verze t , band ing ,

kasas i (u i t v oe rbaa r bi j voor raad) ;

Bahwa permohonan putusan ui t voe rbaa r bi j voor raad

in i te l ah memenuhi syara t yang te rdapa t d ida lam :

Pasal 180 HIR, ya i t u :

a) Apakah ada sura t yang sah (au then t i e ke t i t e l ) ;

b) Apabi l a ada tu l i s an yang mempunyai kekuatan

pernbuk t i an ;

c) Apabi l a ada putusan hak im yang te l ah mempunyai

kekuatan hukum te tap ;

d) Apabi l a dikabu l kan suatu tun tu tan prov i s i ona l ;

dan

e) Pokok sengketa ada lah perse l i s i h an ten tang hak

mi l i k ;

- Sura t Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,

yang mensyara t kan suatu putusan ser ta merta ya i t u :

a. Harus ada sura t oten t i k atau tu l i s an tangan

(handschr i f t s ) yang t i dak diban tah kebenaran

ten tang is i dan tanda tangannya , yang menuru t

undang- undang mempunyai kekuatan bukt i ;

b. Ada keputusan yang sudah mempunya i kekuatan

hukum yang past i ( i n krach t van gewi j sde )

sebe lumnya yang menguntungkan pihak Penggugat

dan ada hubungannya dengan gugatan yang

bersangku tan ;

c. Dalam sengketa mengena i Bezi t s r ech t ;

- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admin is t r a s i

Pengad i l an Buku I I ha l . 127, but i r 36.4 mengenai

syara t - syara t untuk dapat menja tuhkan putusan ser ta

merta :

a. Sura t bukt i yang dia jukan sebaga i bukt i



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk membukt i kan dal i l gugatan (yang

disangka l o leh p ihak lawan) adalah sebuah

akta oten t i k atau d ibawah tangan yang

diaku i i s i dan tanda tangannya oleh

Tergugat ;

b. Putusan didasarkan atas suatu putusan

yang sudah berkekua tan hukum te tap ;

c . Apabi l a dikabu l kan suatu gugatan

prov i s i ona l :

d. Apabi l a obyek gugatan ada lah barang mi l i k

Penggugat yang d ikuasa i o leh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d i atas Penggugat

mohon kepada Pengadi l an Neger i Jakar ta Sela tan agar

member ikan putusan sebaga i ber i ku t :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

se lu ruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Tergugat te l ah

melakukan perbua tan melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk menggant i

kerug ian mater i l kepada Penggugat

sebesar Rp. 30.950 .000 , - ( t i ga puluh

ju ta sembi lan ra tus l ima pu luh r ibu

rup iah ) ;

4. Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i

mencantumkan k lausu la baku yang

mengal i hkan tanggung jawab pada t i ke t

park i r yang ber i s i :



kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang

dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u

send i r i ( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i

penyed ia park i r ) ;

5. Menghukum Tergugat untuk menggant i

kerug ian immater i l kepada Penggugat

sebesar Rp.100.000 .000 , - (se ra tus ju ta

rup iah ) ;

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Menyatakan sah dan berharga s i t a

jaminan yang di l e t akkan te rhadap har ta

mi l i k Terguga t ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp.5 .000 .000 , -

( l ima ju t a rup iah ) untuk set i ap har i

Tergugat la l a i menja lankan is i putusan

in i te rh i t u ng se jak putusan dibacakan ;

8. Menyatakan bahwa putusan in i dapat d i

laksanakan te r l eb i h dahu lu walaupun ada

upaya band ing ataupun kasas i ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

perkara ;

Atau apab i l a Maje l i s Hakim berpendapat la i n , mohon

putusan yang sead i l - ad i l nya ;

Menimbang, bahwa te rhadap gugatan te rsebu t Tergugat

mengajukan Ekseps i pada pokoknya atas dal i l - dal i l sebaga i

ber i ku t :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak se lu ruh dal i l - da l i l yang

dikemukan oleh Penggugat , kecua l i yang diaku i dengan

tegas o leh Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat sebaga imana diu ra i kan oleh

Penggugat da lam sura t gugatannya sama seka l i t i dak

berdasarkan hukum oleh karena i t u harus di to l ak , dengan

alasan sebaga i ber i ku t :

Bahwa Terguga t sebaga i badan usaha yang

menyelenggarakan fas i l i t a s park i r untuk umum, sama seka l i

t i dak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan

dengan dugaan h i l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW

ke luaran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL, sebaga imana

yang dida l i l k an oleh Penggugat da lam sura t gugatannya ;

Bahwa per jan j i a n anta ra Penggugat dan Tergugat ada lah per j an j i a n

penyed iaan fas i l i t a s / s a r ana park i r yang t imbu l dar i Per i ka tan Alami

(Per i ka t an Bebas) yang dia tu r da lam Pasa l 1359 ayat (2 ) KUHPerdata yang

berbuny i , "Terhadap per i ka t an - per i ka tan bebas yang secara sukare la

dipenuh i , tak dapat d i l akukan penuntu tan kembal i " ;

Bahwa dalam Per ika tan Alami (Per i ka t an Bebas) d i t en tukan bahwa

adanya schu ld t i dak dapat menimbulkan haf tung (hak gugat ) , sebaga imana



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


di j e l a skan o leh Pro f . Purwahid Pat r i k da lam bukunya ha l . 75, yang

ber judu l DASAR-DASAR HUKUM PERIKATAN, penerb i t Mandar Maju- Bandung,

Cetakan I tahun 1994 (buk t i Terdakwa- 1) ;

Bahwa in i s i a t i f Penggugat untuk menggunakan fas i l i t a s area l

park i r yang d ised iakan o leh Tergugat berar t i bahwa Penggugat secara

sukare la menyetu ju i k lausu l yang d i t en tukan o leh Terguga t dalam karc i s

park i r atau tanda masuk park i r ;

Bahwa karc i s park i r atau tanda masuk park i r ada lah

bukan merupakan bukt i pen i t i pan kendaraan , akan te tap i

hanya sebaga i bukt i tanda masuk kendaraan keda lam gedung

atau pela ta ran atau l i ngkungan park i r . Keten tuan te rsebu t

d i tegaskan dalam Pasa l 1 but i r (16) Keputusan Gubernur

Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun

2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan

Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di

Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta jun to Pasa l 1

huru f r Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a Nomor : 5

Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , yang berbuny i , "Tanda

masuk park i r adalah tanda masuk kendaraan yang d ibe r i k an

dengan nama dan da lam bentuk apapun untuk memasuki gedung

park i r , pe la ta ran park i r dan l i ngkungan park i r " (buk t i T-

2, T- 3) ;

Bahwa dengan demik ian keten tuan Pasa l 1365, Pasal 1366 dan Pasal

1367 KUHPerdata ada lah t i dak re levan d i t e rapkan pada per i s t i wa hukum

yang t imbu l dar i hubungan hukum anta ra Penggugat dan Terguga t ;

Bahwa Penggugat t i dak mempunyai kapas i t as yur i d i s

( l ega l stand ing ) sebaga i Penggugat untuk mengajukan

gugatan in casu (excep t i on non leg i t ima persona stan di in

jud i c i o ) atau (Ekseps i Disqua l i f i cato i r ) , oleh karena :

Bahwa Penggugat bukan pemi l i k sepeda motor Honda

Tiger 2000 CW ke lua ran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL ;

Bahwa secara yur i d i s fo rma l , bukt i kepemi l i k an

kendaraan bermoto r ( te rmasuk sepeda motor ) adalah Buku

Pemi l i k Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan

Ser t i f i k a t Kepemi l i k an (Cer t i f i c a t e of Ownersh ip ) d imana

dida lamnya te rdapa t ko lom atau lembar iden t i t a s pemi l i k ;

Bahwa Sura t Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada lah

bukan merupakan bukt i kepemi l i k an kendaraan bermoto r ;

Bahwa dalam sura t gugatannya Penggugat sama seka l i

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


t i dak menunjuk kan bukt i kepemi l i k an berupa BPKB sepeda

motor Honda Tiger 2000 CW ke lua ran tahun 2006 No. Pol i s i

B 6858 SFL yang merupakan objek gugatan in casu, dengan

demik ian sangat je l as bahwa Penggugat t i dak mempunyai

kapas i t as sebaga i Penggugat untuk mengajukan gugatan

te rhadap Tergugat ;

Bahwa dalam hal seseorang mengajukan gugatan , maka

anta ra Penggugat dengan objek gugatannya di i s ya ra t kan

harus ada hubungan hukum yang je l as yang berdasarkan

hukum untuk dapat d i te r imanya tun tu tan hal te rsebu t o leh

pengad i l an guna dipe r i k sa . Keten tuan in i sesua i dengan

azas poin t d ’ i n t e r e t , po in t d 'ac t i o n " yang te lah

dipe r t egas oleh Yur i sp rudens i Mahkamah Agung tangga l 7

Ju l i 1971 Nomor : 294 K/S ip /1971 dan sebaga imana

di j e l a skan o leh Prof . Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

yang ber j udu l azas- azas hukum perda ta , ha l . 34 (Buk t i P-

4) dan yang te l ah di i ku t i o leh putusan Pengad i l an Neger i

Jakar t a Pusat tangga l 14 Desember 2006 Nomor :

181/PDT.G/2006 /PN.JKT.PST. (buk t i T- 5) ;

Bahwa pada halaman 29 putusan Pengadi l an Neger i Jakar ta

Pusat tangga l 14 Desember 2006 Nomor :

181/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tersebut di tegaskan,

"Menimbang, bahwa kepemi l i k an atas suatu barang bergerak

yang dalam hal in i berupa sepeda motor d i t e t apkan dalam

sebuah buku kepemi l i k an yang d ikena l sebaga i Buku Pemi l i k

Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana d ida lamnya te rdapa t

ko lom atau lembar iden t i t a s pemi l i k " ;

Bahwa oleh karena Penggugat t i dak mempunya i

kapas i t as yur i d i s ( l ega l s tand ing ) sebaga i Penggugat

untuk mengajukan gugatan maka sangat waja r dan bera lasan

untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat t i dak cermat da lam mengajukan

gugatannya , o leh karena pada halaman per tama gugatan in

casu, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengad i l an

Neger i Jakar ta Pusat , akan te tap i pada halaman 6 (enam)

Penggugat mengajukan permohonan mengenai pet i t um

( tun tu t an ) kepada Pengad i l an Neger i Jakar t a Sela tan .



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dengan demik ian sangat wajar dan bera lasan apabi l a

Maje l i s Hakim dalam perkara in i menolak gugatan Penggugat

;

Bahwa gugatan Penggugat ada lah kabur (obscuur l i be l )

o leh karena i t u harus d inya takan t i dak dapat d i te r ima ,

dengan alasan sebaga i - ber i ku t :

Bahwa Penggugat sama seka l i t i dak mengura ikan da lam

sura t gugatannya mengenai syara t - syara t yang harus

disebu tkan untuk gugatan berdasar perbua tan melawan

hukum, yang mel ipu t i :

a. Bentuk perbua tan melawan hukum yang dikukan oleh

Tergugat ;

b. Bentuk kesa lahan yang di l akukan oleh Tergugat ;

c. Hubungan kausa l anta ra perbuatan Tergugat dengan

kerug ian yang dia l ami o leh Penggugat ;

Bahwa dalam sura t gugatannya , Penggugat

mencampuradukkan 2 (dua) macam tun tu tan yang sangat

berbeda dan yang t i dak boleh digabungkan dalam 1 (sa tu )

sura t gugatan ya i t u tun tu tan mengenai gant i rug i atas

dugaan hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW

ke luaran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL, dan tun tu tan

mengenai pencabutan / penghapusan k lausu l baku yang

dican tumkan oleh Tergugat da lam karc i s / t i ke t park i r yang

di te rb i t k an oleh Tergugat yang berbuny i , "Asurans i

kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta semua res i ko

atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang

dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya merupakan

kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i dak ada

penggant i an dalam bentuk apapun dar i penyed ia park i r ) " ;

Bahwa keten tuan k lausu l baku seper t i yang

dican tumkan oleh Tergugat da lam karc i s / t i k e t park i r yang

di te rb i t k an o leh Tergugat ada lah keten tuan yang ber laku

umum yang juga d ican tumkan oleh set i ap penye lenggara

perpark i r aan ;

Bahwa pencantuman k lausu l baku pada karc i s / t i k e t

park i r yang berbuny i , "Asurans i kendaraan dan barang-

barang d ida lamnya ser ta semua res i ko atas sega la

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang dipa rk i r k an

dan barang- barang d ida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k

kendaraan i t u send i r i ( t i dak ada penggant i an dalam bentuk

apapun dar i penyed ia park i r ) " ada lah te l ah sesua i dengan

keten tuan Pasal 18 ayat (2 ) Keputusan Gubernur Prop ins i

Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun 2004

ten tang Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan Fas i l i t a s

Park i r Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di Prop ins i Daerah

Khusus Ibuko ta Jakar ta junc to Pasa l 36 ayat (2 ) Pera tu ran

Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999

ten tang Perpark i r an , yang berbuny i "Atas hi l angnya

kendaraan dan atau barang- barang yang berada dida lam

kendaraan atau rusaknya kendaraan se lama berada di petak

park i r , merupakan tanggung jawab pemakai tempat park i r "

(V ide bukt i T- 2, T- 3) ;

Bahwa dengan demik ian , da lam gugatan in casu t i dak

pada tempatnya Penggugat mengajukan tun tu tan

penghapusan /pencabu tan k lausu l baku yang d ican tumkan

Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r ;

Bahwa gugatan Penggugat ada lah premateur (Ekseps i

Di la t o i r ) , o leh karena :

Bahwa Penggugat te lah menempuh/menggunakan upaya

hukum pidana sehubungan dengan perkara gugatan in casu,

ya i t u dengan membuat laporan po l i s i d i Polsek Ci landak

Ja lan Car ing in Utara No. 1 Jakar ta Sela tan , sesua i dengan

Sura t Tanda Pener imaan Laporan /Pengaduan No. PoI .

750/K /X /2006 /Sek .C i l tangga l 9 Oktober 2006 (buk t i

Terdakwa- 6) ;

Bahwa untuk mencegah ambiva lens i da lam proses penegakan hukum,

sehubungan dengan Laporan Pol i s i yang te lah dibua t o leh Penggugat

maka harus dipero l eh te r l eb i h dahu lu suatu Putusan Pengadi l an yang

te l ah mempunyai kekua tan hukum te tap ( in krach t ) untuk dapat

mengajukan gugatan apakah Tergugat te l ah melakukan Perbua tan Melawan

Hukum atau t i dak ;

Bahwa sesua i azas hukum, j i k a suatu perka ra te rka i t aspek

pidana dan perda ta seka l i gus , maka gugatan perda ta baru dapat

d ia j ukan ke pengad i l an untuk menuntu t gant i kerug ian apa bi l a sudah

ada putusan pidana yang te lah berkekuatan hukum te tap ( i n krach t van

gewi j sde ) ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa ha l te rsebu t sesua i dengan keten tuan Pasal 1918

KUHPerdata , yang berbuny i "Suatu putusan Hakim yang te l ah

mempunyai kekuatan hukum mut lak , dengan mana seseorang

te l ah di j a t uhkan hukuman karena suatu ke jaha tan maupun

pelanggaran , d ida lam suatu perkara perda ta dapat d i te r ima

sebaga i suatu bukt i ten tang perbua tan yang te l ah

di l akukan , kecua l i dapat d ibuk t i k an seba l i knya ;

Bahwa keten tuan yang serupa juga dapat d i t emukan dalam

Pasal 22 ayat (7 ) Sura t Menter i Kehak iman No.J .S .1 / 7 / 5

tangga l 4 Agustus 1977 yang menyatakan "Putusan Hakim

Pidana yang te lah mempero leh kekuatan hukum yang t et ap

merupakan bukt i yang sempurna dalam perkara perda ta ,

kecua l i j i k a dapat d ia j ukan bukt i per lawanan

( tegenbewi j s ) " ;

Bahwa sampai saat in i t i dak te rbuk t i berdasarkan putusan

pidana yang berkekuatan hukum te tap bahwa Tergugat te l ah melakukan

ke jaha tan atau pe langgaran te rka i t dugaan hi l angnya sepeda motor

Honda Tiger 2000 CW kelua ran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL.

Dengan demik ian gugatan Penggugat ada lah be lum pada waktunya untuk

dia j ukan ke pengad i l an (p remateur ) ;

Bahwa oleh karena i t u , t i ndakan Penggugat mengajukan

gugatan Perbuatan Melawan Hukum te rhadap Tergugat da lam

perkara in casu sebe lum ada Putusan Pengadi l an pidana

yang mempunyai kekuatan hukum te tap ( in krach t )

sehubungan dengan Laporan Pol i s i Penggugat ada lah

bers i f a t premateur . Dengan demik ian gugatan Penggugat

ada lah harus d i t o l a k atau set i dak - t i daknya dinya takan

t i dak dapat d i te r ima ;

Bahwa Penggugat juga mendal i l k an da lam gugatannya

baik da lam pos i t a maupun dalam pet i t um bahwa k lausu l baku

yang dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r yang

berbuny i , "Asurans i kendaraan dan barang- barang

dida lamnya ser ta semua res i ko atas sega la kerusakan dan

keh i l angan atas kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang-

barang d ida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan

i t u send i r i ( t i dak ada penggant i an dalam bentuk apapun

dar i penyed ia park i r ) " , ada lah bata l demi hukum dan agar

Tergugat dihukum untuk t i dak lag i mencantumkan k lausu l

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


baku te rsebu t ;

Bahwa pencantuman k lausu l baku te rsebu t o leh Tergugat

ada lah sesua i dengan keten tuan Pasal 18 ayat (2 )

Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta

Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan

Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan

Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a junc to

Pasal 36 ayat (2 ) Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta

Nomor : 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an ;

Bahwa seharusnya sebe lum Penggugat mempermasalahkan

k lausu l baku yang dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t

park i r , maka Penggugat harus menggugat te r l eb i h dahu lu

Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta

Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan

Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan

Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a dan

Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 5 Tahun

1999 ten tang Perpark i r an ;

Bahwa oleh karena belum ada putusan pengad i l an yang

menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah

Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang

Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r

Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus

Ibuko ta Jakar ta dan Peratu ran Daerah Khusus Ibuko ta

Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , maka

gugatan Penggugat yang mempermasalahkan k lausu l baku yang

dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r ada lah

bers i f a t premateur . Dengan demik ian gugatan Penggugat

ada lah harus d i t o l a k atau set i dak - t i daknya dinya takan

t i dak dapat d i te r ima ;

Bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang t i dak

ber i t i k ad baik seh ingga gugatan Penggugat harus

dinya takan t i dak dapat d i t e r ima , oleh karena :

Bahwa Penggugat t i dak secara ju j u r menerangkan hal -

ha l yang sebenarnya dalam gugatannya ya i t u bahwa

Penggugat te l ah membuat Laporan Pol i s i atas dugaan

hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW ke l uaran tahun



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2006 No. Pol i s i B 6858 SFL sesua i dengan Sura t Tanda

Pener imaan Laporan /Pengaduan No. Pol .

750/K /X /2006 /Sek .C i l tangga l 9 Oktober 2006 ;

Bahwa seharusnya Penggugat menje laskan fak ta hukum

yang sebenarnya dalam sura t gugatannya ya i t u bahwa

Penggugat te l ah membuat Laporan Pol i s i atas dugaan

hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW ke luaran tahun

2006 No. Pol i s i B 6858 SFL. Dengan demik ian t i dak te r j ad i

tumpang t i nd i h da lam proses penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa te rhadap gugatan te rsebu t

Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat t e lah menja tuhkan

putusan , ya i t u putusan No. 345/Pd t .G /2007 / PN.JKT.PST

tangga l 07 Mei 2008 yang amarnya sebaga i ber i ku t :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Ekseps i Tergugat t i dak dapat d i te r ima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian ;

2 . Menyatakan Tergugat te l ah melakukan perbua tan

melawan hukum ;

0. Menghukum Tergugat untuk membayar kerug ian mater i i l

kepada Penggugat sebesar Rp.30 .950 .000 , - ( t i ga puluh

ju ta sembi lan ra tus l ima pu luh r i bu rup iah ) ;

3 . Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i mencantumkan

k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung jawab pada

t i ke t park i r yang ber i s i : " Asurans i kendaraan dan

barang- barang dida lamnya ser ta semua res i ko atas

sega la kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang

dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya merupakan

kewaj i ban pemi l i k kendaraan send i r i ( t i dak ada

penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) " ;

4 . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga k in i d i t aks i r sebesar Rp.189.000 , - (se ra tus

delapan puluh sembi lan r ibu rup iah ) ;

5 . Menolak gugatan Penggugat untuk se leb ihnya ;

Menimbang, bahwa dalam t i ngka t banding atas

permohonan Tergugat / Pembanding putusan Pengad i l an Neger i

te rsebu t te lah diba ta l kan oleh Pengad i l an Tingg i DKI

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jakar t a dengan putusan No. 513/Pd t / 2008 / PT.DKI .JKT

tangga l 22 Desember 2008 yang amarnya sebaga i ber i ku t :

- Mener ima permohonan band ing dar i Pembanding ,

semula Terguga t te rsebu t d i atas ;

- Membata lkan putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta

Pusat Nomor : 345/Pd t .G /2007 /PN.JKT.PST. ,

tangga l 7 Mei 2008 yang dimohonkan pemer iksaan

dalam t i ngka t band ing ;

Mengadi l i send i r i

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan ekseps i Pembanding semula Tergugat t i dak

dapat i t e r ima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terband ing semula Penggugat

untuk sebag ian ;

2. Menyatakan Tergugat te l ah melakukan perbua tan

melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerug ian

mater i i l kepada Penggugat sebesar

Rp.20 .700 .000 , - (dua puluh ju ta tu j uh ra tus r i bu

rup iah ) ;

4. Menghukum Pembanding semula Terguga t untuk

membayar biaya perkara dalam kedua t i ngka t

perad i l an yang dalam t i ngka t band ing di te t apkan

sebesar Rp.300 .000 , - ( t i ga ra tus r i bu rup iah ) ;

5. Menolak gugatan Terband ing semula Penggugat

se la in dan se leb ihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan te rakh i r in i

d ibe r i t a hukan kepada Tergugat /Pemband ing pada tangga l 12

Februar i 2009 kemudian te rhadapnya oleh

Tergugat /Pemband ing dengan peran ta raan kuasanya ,

berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 24 Februar i 2009

dia j ukan permohonan kasas i secara te r t u l i s sebaga i

Pemohon Kasas i I pada tangga l 25 Februar i 2009

sebaga imana te rnya ta dar i akt a permohonan kasas i No.

25/SRT.PDT. KAS/2009/PN.JKT.PST jo No.

345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST yang dibua t o leh Pani te ra



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat , permohonan te rsebu t

d i i ku t i o leh memor i kasas i yang memuat alasan- a lasan

yang di te r ima di Kepani t e raan Pengad i l an Neger i te rsebu t

pada tangga l 11 Maret 2009 ;

Menimbang, pu la bahwa sesudah putusan te rakh i r in i

d ibe r i t a hukan kepada Penggugat / Terband ing pada tangga l

26 Februar i 2009 kemudian te rhadapnya oleh

Penggugat / Terband ing dengan peran ta raan kuasanya ,

berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 11 Maret 2009,

d ia jukan permohonan kasas i secara te r t u l i s sebaga i

Pemohon Kasas i I I pada tangga l 11 Maret 2009 sebaga imana

te rnya ta dar i akt a permohonan kasas i No. 35/SRT.PDT.KAS/

2009/PN.JKT.PST jo No. 345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST yang

dibua t o leh Pani te ra Pengadi l an Neger i Jakar t a Pusat ,

permohonan te rsebu t d i i ku t i o leh memor i kasas i yang

memuat a lasan- alasan yang di te r ima di Kepani te raan

Pengad i l an Neger i te rsebu t pada tangga l 25 Maret 2009 ;

Bahwa sete lah i t u o leh Penggugat / Ter band ing yang

pada tangga l 30 Maret 2009 te l ah dibe r i t a hu ten tang

memor i kasas i dar i Tergugat / Pembanding juga Pemohon

Kasas i I d ia j ukan jawaban memor i kasas i yang d i t e r ima di

Kepani te raan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat pada

tangga l 13 Apr i l 2009 ;

Bahwa sete lah i t u oleh Tergugat / Pembanding yang

pada tangga l 20 Mei 2009 te l ah dibe r i t a hu ten tang memor i

kasas i dar i Penggugat / Terband ing juga Pemohon Kasas i I I

akan te tap i Tergugat / Pembanding t i dak mengajukan jawaban

memor i kasas i ;

Menimbang, bahwa permohonan kasas i a quo beser ta

alasan- alasannya te l ah dibe r i t a hukan kepada pihak lawan

dengan seksama, dia jukan da lam tenggang waktu dan dengan

cara yang d i t en tukan dalam undang- undang, maka oleh

karena i t u permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I dan

I I te rsebu t fo rma l dapat d i t e r ima ;

Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh

Pemohon Kasas i I / Tergugat da lam memor i kasas inya te rsebu t

pada pokoknya ia l ah :

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa, menuru t Pemohon Kasas i ada beberapa

per t imbangan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a yang ke l i r u ,

t i dak benar , t i dak berdasarkan fak ta dan t i dak adi l . Oleh

karena i t u Pemohon Kasas i menolak per t imbangan hukum dan

Putusan Judex Fact i te rsebu t ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, menuru t Pemohon Kasas i per t imbangan hukum

Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a da lam perkara

perda ta in i ke l i r u , t i dak benar , t i dak berdasarkan fak ta

dan t i dak adi l . Oleh karena i t u Pemohon Kasas i menolak

per t imbangan hukum dan putusan Judex Fact i Pengad i l an

Tingg i DKI Jakar ta berdasarkan alasan- alasan sebaga i

ber i ku t :

Per t imbangan hukum Judex Fact i Maje l i s Hakim Pengad i l an

Tingg i DKI Jakar ta merupakan per t imbangan yang t i dak

cukup atau t i dak layak (onvo ldoende gemot i vee rd ) karena

hanya membenarkan & mengambi l a l i h se lu ruh per t imbangan

hukum Judex Fact i Maje l i s Hakim Pengad i l an Neger i Jakar ta

Pusat , tanpa member ikan per t imbangan hukum send i r i dengan

berdasarkan fak ta - fak ta hukum dan tanpa mempert imbangkan

se lu ruh kebera tan ser ta fak ta - fak ta tambahan yang

dia jukan pembanding /Pemohon Kasas i da lam memor i band ing ;

0. Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a da lam

putusannya mengenai da l i l ekseps i memor i band ing yang

Pemohon Kasas i a jukan di t i ngka t band ing dian ta ranya

mengenai "KEWENANGAN MENGADILI " dan "PERTIMBANGAN

HUKUMNYA KURANG", sama seka l i t i dak dipe r t imbangkan

dan t i dak memuat satu a lasan apapun te rhadap dal i l -

da l i l yang dia jukan Pemohon Kasas i pada memor i

band ing . Hal te r sebu t sangat l ah t i dak adi l o leh karena

putusan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta

da lam perkara in i t i dak diu ra i kan alasan- alasan

mengapa Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta

menolak dal i l - da l i l Pemohon Kasas i pada memor i

band ingnya yang menuru t Pemohon Kasas i adalah berdasar

hukum, seh ingga rasa kead i l an yang Pemohon Kasas i car i

d i t i ngka t banding belum didapa tkan ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan pend i r i a n Mahkamah

Agung d ida lam Yur i sp rudens i Mahkamah Agung RI No. 9

K/S ip /1972 tangga l 19 Agustus 1972, yang menyatakan :

"Per t imbangan Pengad i l an Tingg i yang is i nya hanya

menyetu ju i dan menjad ikan sebaga i a lasan send i r i ha l -

ha l yang d ikemukakan pembanding dalam memor i

band ingnya , seper t i ha lnya ka lau Pengadi l an Tingg i

menyetu ju i keputusan Pengadi l an Neger i , ada lah t i dak

cukup" ;

2. Bahwa, per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI

Jakar t a menolak mengenai ekseps i memor i band ing yang

Pemohon Kasas i a jukan per iha l "KEWENANGAN MENGADILI "

dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG", ada lah didasarkan

pada per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Neger i

Jakar t a Pusat d ida lam putusannya ya i t u putusan Nomor :

345/Pdt .G /2007 /PN.JKT.PST, dimana menuru t Judex Fact i

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta , per t imbangan putusan

Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat te lah

benar dan tepa t , seh ingga oleh karenanya Judex Fact i

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta mengambi l a l i h

per t imbangan dimaksud , ha l te rsebu t sebaga imana

te r t uang dida lam putusan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i

DKI Jakar t a Nomor : 513/PDT/08 / PT.DKI ha laman 5

( l ima) dan 6 (enam) yang berbuny i :

"Men imbang bahwa da lam memor i band ing yang mengenai

kewenangan mengadi l i , per t imbangan hukumnya kurang dan

gugatan Terband ing semula Penggugat kabur , karena

s i f a t nya pengu langan t i dak per lu dipe r t imbangkan lag i ,

Maje l i s Hakim Tingg i sependapat dengan per t imbangan

Maje l i s Hakim Tingka t Per tama dengan tambahan

per t imbangan mengenai ha l gugatan kabur . . . " ;

4. Bahwa, sebaga imana dike tahu i Judex Fact i Pengadi l an

Neger i Jakar ta Pusat d ida lam per t imbangan putusannya

sama seka l i t i dak pernah mengura i kan mengenai a lasan

peno lakan dal i l Pemohon Kasas i d ida lam memor i band ing


HUKUMNYA KURANG", o leh karena dal i l - da l i l yang

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pemohon Kasas i a jukan pada saat band ing ada lah dal i l -

da l i l berupa temuan fak ta baru , jad i baga imana

mungkin Judex Fact i Pengadi l an Tingg i DKI Jakar ta

dida lam putusannya mengambi l a l i h per t imbangan Judex

Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat , d imana Judex

Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat send i r i t i dak

pernah membuat per t imbangan d ida lam putusannya


HUKUMNYA KURANG" ;

0. Bahwa, adapun da l i l - da l i l ekseps i memor i band ing yang

Pemohon Kasas i a jukan di t i ngka t band ing yang belum

diu ra i kan alasan- alasan peno lakannya ya i t u :

"JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK

BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

;

1) Bahwa, te rhadap pet i t um gugatan yang d ia j ukan

Terband ing / Penggugat per i ha l pencantuman

k lausu l baku mengenai semua res i ko atas

sega la kerusakan dan keh i l angan atas

kendaraan yang dipa rk i r k an merupakan

kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i

( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i

penyed ia jasa park i r ) agar dihapuskan , o leh

karena pencantuman k lausu l baku te rsebu t

ber ten tangan dengan KUHPerdata dan Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan

Konsumen ;

2) Bahwa, se lan ju t nya te rhadap pet i t um gugatan

dar i Terband ing / Penggugat te r sebu t ,

Pembanding /Te rguga t menyampaikan da l i lnya

dalam jawaban bahwa k lausu l baku sebaga imana

dimaksud di atas hanya lah merupakan bentuk

pelaksanaan ketaa tan Pembanding / Tergugat

te rhadap ta ta te r t i b yang ber laku mel ingkup i

b idang perpark i r an khususnya keten tuan Pasa l

18 (2) Keputusan Gubernur Prov ins i DKI

Jakar t a Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan

Fas i l i t a s Park i r untuk Umum Di lua r Badan

Ja lan di Prov ins i DKI Jakar ta Jo. Pasa l 36

ayat (2 ) Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta

Jakar t a Nomor : 5 tahun 1999 ten tang

Perpark i r an , yang berbuny i :

"Atas hi l angnya kendaraan dan atau barang- barang

yang berada d ida lam kendaraan atau rusaknya

kendaraan se lama berada di petak park i r , merupakan

tanggung jawab pemakai tempat park i r " .

Maka, te rhadap pet i t um gugatan Terband ing /Penggugat

dan dal i l jawaban Pembanding /Te rguga t , Judex Fact i

Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat member ikan

per t imbangan hukum pada ha laman 19 yang is i nya

sebaga i ber i ku t :

"Bahwa per iha l penga l i han tanggung jawab

berdasarkan k lausu l s tandar baku sebaga imana d ia tu r

da lam Pasa l 36 ayat (2 ) Perda DKI No. 5 Tahun 1999

yang menyatakan penge lo l a park i r t i dak ber tanggung

jawab te rhadap sega la bentuk keh i l angan yang

te r j ad i , te rhadap k lausu l standar baku te rsebu t

Maje l i s Hakim t i dak sependapat dengan dal i l

Tergugat , ha l demik ian didasarkan pada per t imbangan

hukum keten tuan yang te rmuat da lam Perda te rsebu t

ber ten tangan dengan atu ran hukum yang leb ih t i ngg i

ya i t u Ki tab Undang- Undang Hukum Perda ta sebaga imana

dipe r t imbangkan di atas , juga ber ten tangan dengan

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan

Konsumen, khususnya keten tuan Pasa l 18 yang

melarang secara tegas bag i pe laku usaha untuk

menerapkan k lausu la baku dalam dokumen maupun

per jan j i a n , yang mempunyai ak iba t hukum dinya takan

bata l demi hukum" ;

3) Bahwa, atas per t imbangan hukum Judex Fact i te r sebu t

yang pada pokoknya membahas adanya suatu pera tu ran

yang sa l i ng ber ten tangan ya i t u anta ra Perda DKI No.

5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an dengan KUHPerdata

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang

Per l i ndungan Konsumen, maka sebaga imana dike tahu i

bahwa apab i l a ada suatu per ten tangan te rhadap

pera tu ran perundang- undangan maka yang berwenang

memer iksa dalam ha l in i ada lah Mahkamah Agung ;

4) Bahwa, da lam per t imbangan hukum te rsebu t d imana

te rdapa t adanya suatu per ten tangan pera tu ran anta ra

Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an

dengan KUHPerdata dan Undang- Undang No. 8 Tahun

1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen, maka Judex

Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat t i dak

berwenang untuk memer iksa perkara a quo oleh karena

yang berwenang menguj i kedua pera tu ran yang sa l i ng

ber ten tangan te rsebu t ada lah Mahkamah Agung mela lu i

Uj i Mater i l (Jud i c i a l Review) ;

5) Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan Pasal 11

ayat (1 ) huru f (a ) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004

ten tang Kekuasaan Kahak iman, yang menyatakan :

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguj i

pera tu ran perundang- undangan dibawah undang- undang

te rhadap undang- undang" ;

6) Bahwa, senada dengan hal te rsebu t di atas

Pasal 31 Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 ten tang

Mahkamah Agung, menyatakan :

1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguj i

pera tu ran perundang- undangan dibawah undang-

undang te rhadap undang- undang ;

0) Mahkamah Agung menyatakan t i dak sah pera tu ran

perundang- undangan dibawah undang- undang atas

alasan ber ten tangan dengan pera tu ran perundang-

undangan yang leb ih t i ngg i atau pembentukannya

t i dak memenuhi keten tuan yang ber laku ;

1) Putusan mengenai t i dak sahnya pera tu ran

perundang- undangan sebaga imana dimaksud pada

ayat (2 ) dapat d iambi l ba ik berhubungan dengan

pemer iksaan pada t i ngka t kasas i maupun

berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Agung ;

2) Pera tu ran perundang- undangan yang dinya takan

t i dak sah sebaga imana dimaksud pada ayat (3 )

t i dak mempunyai kekuatan hukum mengika t ;

5) Putusan sebaga imana dimaksud pada ayat (3 )

waj ib dimuat da lam Ber i t a Negara Republ i k

Indones ia da lam jangka waktu pal i ng lambat 30

( t i ga pu luh) har i ker ja se jak putusan

diucapkan" ;

7) Bahwa, demik ian pula da lam Putusan Mahkamah

Agung No. 783 K/ Sip /1973 tangga l 29 Januar i 1976,

yang menegaskan :

"Bukan lah wewenang Perad i l an Umum untuk menyatakan

bahwa Bestuursmaat rege l i t u bata l , karena yang

berwenang untuk i t u ada lah Admin is t r a s i

(Pemer in tah ) " ;

8) Bahwa, se lan ju t nya dalam Pasa l 1 Pera tu ran

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 ten tang Hak Uj i

Mater i a l , menegaskan mengena i def i n i s i Hak Uj i

Mater i l dan penger t i a n dar i Perpu, yang is i nya

di j e l a s kan sebaga i ber i ku t :

"Da lam Pera tu ran Mahkamah Agung in i yang dimaksud

dengan :

a. Hak Uj i Mater i i l ada lah hak Mahkamah Agung da lam

meni la i mater i muatan pera tu ran perundang-

undangan dibawah undang- undang te rhadap

pera tu ran perundang- undangan t i ngka t leb ih

t i ngg i ;

b. Pera tu ran perundang- undangan adalah ka idah hukum

te r t u l i s yang mengika t umum dibawah undang-

undang" ;

9) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2 ) Pera tu ran

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 ten tang Hak Uj i

Mater i i l d i atas , maka Perda DKI No. 5 Tahun 1999

ten tang Perpark i r an merupakan pera tu ran perundang-

undangan yang masih mengika t dan ber laku , te r l eb i h

be lum adanya suatu keputusan yang memi l i k i kekuatan

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hukum te tap ( ink rach t van gewi j sde ) yang

membata lkan Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang

Perpark i r an te rsebu t ;

10) Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan Asas Praduga

Rechtmat i g (Vermoeden Van Rechtmat i ghe id =

Praesumpt io Ius tae Causa) , yang menyatakan :

"Mengena i asas Vermoden Van Rechmateghe id =

Praesumpt io Ius tae Causa, set i ap t i ndakan

pemer in tahan harus dianggap rechmat i g sampai ada

pembata lannya” ;

Berkenaan dengan asas in i , Van Galen dan Van

Maarseven sebaga imana diku t i p oleh Phi l l i p u s M.

Hadjon dida lam bukunya yang sama menyatakan :

Selama t i dak diba ta l kan oleh hak im, penguasa

dianggap te l ah ber t i ndak rechmat i g , A Cont ra r i o ,

se lama be lum diadakan pembata lan te rhadap t i ndakan

pemer in tahan te rsebu t , se lama i t u pu la t i ndakan

te rmaksud te tap dianggap sebaga i t i ndakan yang

sah" ;

(Karak te r i s t i k Hukum Acara Perad i l an Admin is t r a s i ,

Supar to Wi joyo , Penerb i t Ai r l angga Unive rs i t y Press

Surabaya Cetakan Per tama November 1997, h lm. 54)

0) Bahwa, berdasarkan beberapa fak ta yur i d i s yang

te lah dikemukakan di atas , maka je l as Judex Fact i

Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat t i dak mempunyai

kewenangan da lam mengadi l i perka ra a quo, maka kami

mohon kepada Yang Mul ia Maje l i s Hakim yang

memer iksa perkara a quo agar berkenan menolak

Gugatan Penggugat atau set i dak - t i daknya menyatakan

Gugatan Penggugat t i dak dapat d i te r ima (n ie t

ontvanke l i j k verk l aa rd ) .

JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KURANG DALAM

PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

12) Bahwa, laz imnya suatu per t imbangan hukum dida lam

suatu putusan se la i n memuat da l i l - da l i l dar i

Terband ing /Penggugat , juga memuat da l i l - da l i l dar i

Pembanding /Te rguga t . Akan te tap i per t imbangan hukum



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat da lam

putusan perkara perda ta in i , hanya mempert imbangkan

dan memuat dar i Terband ing /Pengguga t sa ja ,

sedangkan dal i l - da l i l dar i Pembanding / Tergugat

hanya dipe r t imbangkan sebag ian kec i l sa ja , seh ingga

proses pengad i l an t i dak se imbang dan te lah

mengabaikan asas aud i et a l t e ram par te m (asas

kese imbangan) ;

13) Bahwa, ha l te r sebu t t i dak laz im dan t i dak adi l

karena putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i

Jakar ta Pusat da lam perkara in i d idasarkan pada

fak ta - fak ta hukum yang t i dak se imbang dan ke l i r u .

Dengan demik ian , per t imbangan hukum Judex Fact i

Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat yang t i dak memuat

da l i l - da l i l Pembanding /Te rguga t , je l as te lah

ber ten tangan dengan keten tuan Pasat 184 ayat (1 )

H. I .R yang berbuny i sebaga i ber i ku t :

"Keputusan harus ber i s i kete rangan r i ngkas , te tap i

yang je l as gugatan dan jawaban, ser ta dasar a lasan-

alasan keputusan i t u . Begi tu juga kete rangan , yang

dimaksud pada ayat ke- empat Pasa l 7 Reglemen

ten tang atu ran Hakim Mahkamah ser ta keb i j a ksanaan

Kehak iman di Indones ia . . . . " ;

14) Bahwa, se lan ju t nya Sura t Edaran Mahkamah Agung

RI tangga l 25 November 1974 No. MA/Pemb/1154/74 dan

Yur isp rudens i Mahkamah Agung RI tangga l 22 Ju l i

1970 No. 638 K/S ip /1969 , juga menyatakan sebaga i

ber i ku t :

"Dengan t i dak / ku rang member ikan

per t imbangan /a lasan , bahkan apab i l a alasan- alasan

i t u kurang je l as , sukar dapat d imenger t i ataupun

ber ten tangan satu sama la i n , maka hal demik ian

dapat d ipandang sebaga i suatu ke la l a i an dalam acara

(vo rmverzu im) yang dapat mengak iba t kan bata lnya

suatu putusan" ;

"Oleh karena i t u Mahkamah Agung R. I . menganggap

per lu untuk menin jau suatu putusan yang kurang

30

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


cukup dipe r t imbangkan (onvo ldoende gemot i vee rd ) " ;

15) Bahwa, ha l te r sebu t juga dia tu r da lam Pasal 23

Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 sebaga imana diubah

dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang

dalam Pasa l 25 ayat (1 ) Undang- Undang No. 4 Tahun

2004 ten tang Kekuasaan Kehak iman, yang menegaskan

bahwa sega la putusan Pengadi l an harus memuat

alasan- a lasan dan dasar - dasar putusan dan

mencantumkan pasa l - pasa l pera tu ran perundang-

undangan te r t en tu yang bersangku tan dengan perkara

yang dipu tus atau berdasarkan hukum tak te r t u l i s

maupun yur i sp rudens i atau dokt r i n hukum" ;

6. Bahwa, untuk i t u Pemohon Kasas i seka l i lag i memohon

kepada Judex Jur i s Mahkamah Agung untuk

memper t imbangankan dal i i - dal i l te rsebu t d i atas ;

7. Bahwa, sedangkan mengenai per t imbangan Judex Fact i

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta yang menolak dise r t a i

dengan alasan da lam putusannya per iha l dal i l Pemohon

Kasas i mengenai "guga tan kabur " d ida lam memor i band ing

dapat Pemohon Kasas i te r ima ;

8. Bahwa, sedangkan Judex Fact i da lam per t imbangan

putusannya mengena i da l i l - da l i l pokok perkara dida lam

memor i band ing yang Pemohon Kasas i a jukan d i t i n gka t

band ing dian ta ranya mengenai :

a) Mengenai hubungan hukum yang te r j ad i anta ra Pemohon

Kasas i dengan Termohon Kasas i ada lah hubungan hukum

sewa- menyewa, dimana t i t e l n ya secara tegas te l ah

di ten tukan baik mela lu i karc i s park i r sebaga i dasar

hukum hubungan anta ra Pemohon Kasas i dengan

Termohon Kasas i , maupun Keputusan Menter i Dalam

Neger i Nomor : 73 Tahun 1999 ten tang Pedoman

Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah ;

b) Mengenai adanya per ten tangan pera tu ran anta ra Perda DKI No. 5

Tahun 1999 ten tang Perpark i r an dengan KUHPerdata dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen, d imana

Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an merupakan

pera tu ran perundangan- undangan yang masih mengika t dan ber l aku

dan belum adanya suatu keputusan yang memi l i k i kekuatan hukum

te tap ( ink rach t van gewi j sde ) yang membata lkan Perda DKI No. 5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tahun 1999 ten tang Perpark i r an te rsebu t ;

c) Mengenai adanya fak ta hukum ya i t u berdasarkan o lah TKP te l ah

dike tahu i te rdapa t suatu bag ian s t ruk tu r bangunan area park i r

yang d i rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang mengakiba t kan

te rc i p t anya akses / j a l an ke lua r yang t i dak wajar pada bangunan

area l park i r . Ar t i n ya kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i

t i dak pernah ke lua r mela lu i gardu penjagaan rekam admin i s t r a s i

yang memer iksa iden t i t a s kendaraan , seh ingga karyawan Pemohon

Kasas i t i dak dapat din i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i ;

9. Bahwa, atas t i dak dipe r t imbangkannya dal i l - da l i l

bantahan te rhadap putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a

Pusat yang te rmuat dida lam memor i band ing , dapat

menjad i a lasan untuk diba ta l kannya putusan Maje l i s

Hakim Pengadi l an Tingg i d imaksud mela lu i upaya hukum

kasas i . Hal in i sesua i dengan pend i r i a n Mahkamah Agung

dida lam Yur i sp rudens i MA No. 638 K/S ip /1969 te r t angga l

22 Jun i 1970, yang menyatakan sebaga i ber i ku t :

"Putusan- putusan Pengadi l an Neger i dan Pengad i l an

Tingg i yang kurang cukup d ipe r t imbangkan (onvo ldoende

gemot i vee rd ) harus diba ta l kan " ;

10. Bahwa, berdasarkan hal - ha l yang te ru ra i d i atas , maka

Putusan Maje l i s Hakim Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a

te rsebu t nyata - nyata merupakan putusan yang t i dak

cukup per t imbangannya , dan dapat d ipandang sebaga i

ke la l a i an dalam acara (vo rmverzu in ) , seh ingga o leh

karenanya menuru t hukum putusan Pengad i l an Tingg i DKI

Jakar t a te rsebu t harus diba ta l kan ;

Bahwa, te rhadap per t imbangan pokok perkara , Pemohon

Kasas i I menanggap inya sebaga i ber i ku t :

I . Judex Fact i te lah ke l i r u dalam menerapkan hukum

karena mendasarkan hubungan yang te rc i p t a anta ra

Pembanding /Pemohon Kasas i dengan Terband ing /Te rmohon

Kasas i sebaga i "Per j an j i a n sewa menyewa" dan bukan

"Per jan j i a n peni t i p an " , semata- mata ber t i t i k to lak dar i

beberapa yur i sp rudens i te rka i t , tanpa mempert imbangkan

fak ta bahwa Pembanding / Pemohon Kasas i juga didasarkan

adanya pera tu ran perundang- undangan dan fak ta hukum

la i nnya ;

11. Bahwa, te rhadap bukt i - bukt i dan fak ta hukum yang

32

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dimi l i k i o leh Pemohon Kasas i te r ka i t mengenai jen i s

usaha yang di j a l ankannya , sebaga imana d ike tahu i bahwa

Pemohon Kasas i merupakan perusahaan yang bergerak

dib idang jasa penge lo l aan area l park i r , d imana Pemohon

Kasas i hanya lah sebaga i p ihak yang

menyediakan /menyewakan lahan perpark i r an , ha l te rsebu t

te l ah disebu tkan secara tegas dida lam Pasa l 2

Keten tuan Umum yang te rdapa t d ida lam karc i s park i r

yang is i nya dinya takan sebaga i ber i ku t :

"Karc i s tanda park i r in i merupakan bukt i pemi l i k

kendaraan menyewa lahan park i r d i area park i r yang

dised iakan " ;

12. Bahwa, dengan demik ian te l ah dinya takan secara tegas

bahwa Judex Fact i sangat ke l i r u dan sa lah dalam

meni la i bukt i - bukt i o leh karena per jan j i a n yang

disepaka t i anta ra Pemohon Kasas i dengan Termohon

Kasas i ada lah per jan j i a n sewa menyewa yang didasarkan

pada Pasa l 2 Keten tuan Umum yang te rdapa t d ida lam

karc i s park i r dan Pasa l 1 but i r 12 Keputusan Menter i

Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun 1999 ten tang Pedoman

Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah , seh ingga

sebaga i konsekuens i para p ihak tunduk kepada pera tu ran

perundang- undangan yang mengatur mengenai sewa- menyewa

;

13. Bahwa, se lan ju t nya sa lah satu fak ta hukum yang

la i nnya , ya i t u mengenai harga yang di te t apkan da lam

per j an j i a n sewa menyewa area park i r d imana harga yang

di te t apkan oleh Pemohon Kasas i sebesar Rp.1 .000 , -

(se r i bu rup iah ) untuk 1 (sa tu ) jam per tama dan

Rp.500, - ( l ima ra tus rup iah ) untuk jam ber i ku tnya

ada lah din i l a i sangat wajar apab i l a dika i t k an dengan

tanggung jawab Pemohon Kasas i yang te rba tas . Sedangkan

apab i l a hubungan yang te rc i p t a anta ra Pemohon Kasas i

dengan Termohon Kasas i ada lah per j an j i a n pen i t i p an ,

sangat t i dak re levan apab i l a Pemohon Kasas i menetapkan

harga / t a r i f yang kec i l , o leh karena konsekuens i

te rhadap tanggung jawabnya pun leb ih besar ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


14. Bahwa, ha l te rsebu t juga di tegaskan oleh Pasal 1 but i r

12 Keputusan Menter i Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun

1999 ten tang Pedoman Penye lenggaraan Perpark i r an di

Daerah, yang berbuny i :

"Sewa park i r ada lah pembayaran atas pemakaian tempat

park i r yang dise lenggarakan oleh orang atau badan" ;

0. Bahwa, berdasarkan bukt i dan fak ta hukum te rsebu t d i

atas , ada lah sangat re levan apab i l a ha l te rsebu t

d ika i t k an dengan penger t i an sebaga imana dimaksud o leh

Pasal 1548 KUHPerdata mengenai Per jan j i a n Sewa Menyewa

yang akan diu ra i kan unsur - unsurnya ser ta kete rka i t a n

log i s fak ta hukumnya sebaga i ber i ku t :

a) Suatu per jan j i a n d imana p ihak yang satu

mengika t kan di r i n ya untuk member ikan kepada

pihak yang la i nnya ken ikmatan dar i sesuatu

barang ;

Sewa menyewa, seper t i ha lnya dengan jua l - be l i dan per jan j i a n -

per jan j i a n la i n pada umumnya, adalah suatu per jan j i a n konsensua l ,

ar t i n ya ia sudah sah dan mengika t pada det i k te rcapa inya sepakat

mengenai unsur - unsur pokoknya, ya i t u sesuatu barang dan harga ;

Bahwa, da lam permasa lahan in i per jan j i a n te lah d ibua t dan dis i apkan

sedemik ian rupa yang d i t uangkan keda lam Keten tuan Umum yang te r t e r a

d ida lam karc i s park i r dan di j e l a skan juga pada papan pember i t ahuan

d idepan p in tu masuk park i r , untuk i t u konsumen masih mempunya i

kebebasan berupa p i l i h an anta ra mener ima atau menolak per j an j i a n

d imaksud untuk menikmat i sesuatu barang ya i t u area park i r yang

d ike lo l a oleh Pemohon Kasas i ;

Apakah laz im area suatu tempat disewakan untuk

perpark i r an ?

Bahwa hal te rsebu t te l ah d i t en tukan dida lam Pasal 1549 ayat 2 (dua)

KUHPerdata mengenai jen i s barang yang disewakan ya i t u barang- barang

yang bergerak dan barang yang t i dak bergerak . Sebaga imana dike tahu i

area tempat yang disewakan untuk lahan park i r merupakan benda tak

bergerak , te r l eb i h ha l te rsebu t juga te lah d ia tu r secara khusus

d ida lam Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an seh ingga

usaha yang d i l akukan oleh Pemohon Kasas i menuru t hukum dapat

d ibenarkan ;

b) Selama waktu te r t en t u (gedurende een bepaa lde

t i j d ) ;

Bahwa, "se lama waktu te r t en tu " menunjukan dalam

sewa menyewa dia tu r mengena i waktu sewa i t u

di t en tukan berka i t an dengan kapan berakh i r nya

34

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


per jan j i a n sewa te rsebu t , d imana dalam perkara a

quo Pemohon Kasas i te l ah mengatur mengenai waktu

sewa park i r yang digunakan o leh konsumen ;

c) Dengan pembayaran suatu harga ;

Bahwa, "pembayaran suatu harga" da lam hal in i

berka i t an dengan waktu sewa yang digunakan o leh

konsumen, d imana konsumen mempunya i kewaj i ban untuk

membayar harga sewa pada waktu - waktu yang te l ah

di t en tukan menuru t per jan j i a n . Dalam hal in i

Pemohon Kasas i sebe lumnya te l ah menentukan

harga / t a r i f sewa area park i r yang d i t en tukan oleh

pera tu ran perundang- undangan yang mengatu r ten tang

perpark i r an ;

d) Yang oleh pihak yang te rsebu t te rakh i r i t u

d isanggup i pembayarannya ;

Bahwa, ha l in i berka i t an dengan adanya harga sewa

yang te l ah di ten tukan oleh s i pemi l i k kemudian

pihak yang te rsebu t te rakh i r da lam hal mana ya i t u

s i penyewa te lah menyanggup i n i l a i sewa yang

di t en tukan te rsebu t . Dalam hal in i Pemohon Kasas i

da lam menja lankan usahanya te lah menetapkan harga

sewa dar i area perpark i r an , seh ingga s i penyewa

dapat langsung mengetahu i sebe lumnya dan dapat

memperk i r akan nomina l harga dan kemampuannya ;

16. Bahwa, berdasarkan ura ian di atas maka hubungan hukum

yang te r j ad i anta ra Pemohon Kasas i dengan Termohon

Kasas i ada lah hubungan hukum sewa- menyewa, dimana

t i t e l n ya secara tegas te l ah di ten tukan baik mela lu i

karc i s park i r sebaga i dasar hukum hubungan anta ra

Pemohon Kasas i dengan Termohon Kasas i , maupun

Keputusan Menter i Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun 1999

ten tang Pedoman Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah.

Oleh karena i t u per t imbangan Judex Fact i yang

mengatakan bahwa hubungan hukum anta ra Pemohon Kasas i

dengan Termohon Kasas i ada lah pen i t i p an merupakan

kes impu lan yang t i dak ada dasarnya sama seka l i ,

karenanya per t imbangan Judex Fact i te rsebu t harus



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dikesampingkan ;

17. Bahwa, sedangkan per t imbangan putusan Judex Fact i

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a mengenai hubungan yang

te rc i p t a anta ra pengguna jasa park i r kendaraan dalam

perkara a quo ya i t u Termohon Kasas i dengan penge lo l a

lahan park i r da lam perkara a quo ya i t u Pemohon Kasas i

ada lah te rmasuk "per j an j i a n pen i t i p an " merupakan

per t imbangan yang kurang memperhat i kan adanya fak ta

hukum, oleh karena sebaga imana dike tahu i sumber hukum

fo rm i l bukan hanya Yur i sp rudens i sa ja namun te rd i r i

atas Undang- undang (s ta tu t a ) , Kebiasaan (cas tum) ,

Trak ta t ( t r ea t y ) , Pendapat Sar jana Hukum (dok t r i n ) ;

18. Bahwa, Judex Fact i yang memer iksa perkara hanya

memper t imbangkan adanya sa lah satu sumber hukum fo rm i l

da lam perkara a quo ya i t u adanya Yur i sp rudens i -

yur i sp rudens i Mahkamah Agung No. 3416 K/PDT/ 1985 jo

No. 19/1983 /PDT/PT.Y jo No. 1/1982 /PDT/G/PN.SIm, tanpa

memper t imbangkan adanya fak ta yur i d i s yang juga

menjad i sa lah satu sumber hukum fo rm i l atau set i dak -

t i daknya Judex Fact i member ikan pen je lasan atas adanya

sumber hukum fo rmi l yang hidup d ida lam masyaraka t pada

waktu sekarang ;

19. Bahwa, seharusnya Judex Fact i memahami dan

memper t imbangkan adanya konf l i k hukum anta ra putusan

pengad i l an (Yur i sp rudens i ) dengan hukum yang ber laku ,

bahkan menuru t keten tuan Pasal 28 ayat (1 ) Undang-

Undang Nomor : 4 Tahun 2004 ten tang Kekuasaan

Kehak iman, Hakim waj ib menggal i , mengiku t i dan

mamahami ni l a i - n i l a i hukum dan rasa kead i l an yang

hudup dalam masyaraka t ;

I I . Judex Fact i te lah ke l i r u da lam menerapkan hukum

karena mendasarkan perbua tan Pembanding /Pemohon Kasas i

te l ah melakukan perbua tan melawan hukum, tanpa

memper t imbangkan fak ta - fak ta tambahan yang dia j ukan

Pembanding /Pemohon Kasas i da lam memor i band ing yang

menyatakan adanya fak ta hukum ya i t u berdasarkan olah

TKP te l ah d ike tahu i te rdapa t suatu bag ian st ruk tu r

36

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bangunan area park i r yang d i rusak / t e r dapa t adanya

unsur paksa yang mengak iba t kan te rc i p t anya akses / j a l an

ke luar yang t i dak waja r pada bangunan area l park i r .

Ar t i nya kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i t i dak

pernah ke lua r mela lu i gardu pen jagaan rekam

admin is t r a s i yang memer iksa iden t i t a s kendaraan ,

seh ingga karyawan da lam hal in i Pemohon Kasas i t i dak

dapat d in i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i ;

20. Bahwa, putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta

Pusat yang dikua tkan oleh Pengadi l an Tingg i DKI

Jakar t a te l ah ke l i r u da lam meni la i fak ta , sebaga imana

te rnya ta dalam per t imbangan putusan Pengad i l an Neger i

Jakar t a Pusat pada halaman 17 al i nea te rakh i r sampai

dengan halaman 18 al i nea per tama, yang menyatakan


"Bahwa fak ta h i l angnya sepeda motor Penggugat te rsebu t

apab i l a dihubungkan dengan per jan j i a n pen i t i p an barang

yang te lah te r j ad i anta ra Penggugat dengan Terguga t ,

maka Tergugat sebaga i penge lo l a perpark i r an mempunyai

tanggung jawab hukum atas keh i l angan te rsebu t , sebab

petugas /ka ryawan Tergugat se l aku penge lo l a park i r

ber tanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan

te rhadap barang yang di t i t i p k an secara memadai ,

menginga t t i dak mungkin sepeda motor dapat ke lua r dar i

area l tanpa menunjukkan "ka rc i s park i r " atau bukt i

STNK kepada petugas park i r , o leh karena i t u ak iba t

ke la l a i an dan kekurang hat i - hat i an karyawan Terguga t

da lam memer iksa iden t i t a s sepeda motor ser ta

pemi l i k nya berak iba t h i l angnya sepeda motor mi l i k

Penggugat dan mengalami kerug ian ;

21. Bahwa, Pemohon Kasas i sangat kebera tan atas

per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta

Pusat yang dikua tkan oleh Pengadi l an Tingg i DKI

Jakar t a te rsebu t ;

0. Bahwa, sebaga imana per t imbangan Judex Fact i d i atas

Pemohon Kasas i membenarkan adanya fak ta hukum ya i t u

mengenai Termohon Kasas i yang masih memegang baik



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karc i s park i r , kunc i motor , dan STNK mi l i k Termohon

Kasas i pada saat kendaraan bermoto rnya hi l ang . Namun

demik ian per lu dike tahu i juga mengena i adanya fak ta

hukum yang t i dak diungkap ya i t u berdasarkan olah TKP

te l ah dike tahu i te rdapa t suatu bagian st ruk tu r

bangunan area park i r yang d i rusak / t e r dapa t adanya

unsur paksa yang mengak iba tkan te rc i p t anya akses / j a l an

ke luar yang t i dak wajar pada bangunan area l park i r ;

1. Bahwa, ha l in i menunjukan ke jad ian dimaksud ada lah

merupakan ke jad ian overmacht , ya i t u adanya suatu

paksaan yang t i dak dapat d ie l akan yang datangnya dar i

lua r p ihak Pemohon Kasas i , Ieb ih lan ju t da lam ha l in i

berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata dika takan bahwa :

" t i dak l ah gant i rug i dan bunga, harus di gant i nya ,

apab i l a lan ta ran keadaan memaksa" ;

2. Bahwa, da lam per i s t i wa in i bukan lah Termohon Kasas i

ans ich yang mengalami kerug ian , namun d i l a i n pihak

Pemohon Kasas i juga merupakan korban dar i t i ndakan

pencur i an kendaraan bermoto r mi l i k Termohon Kasas i ,

o leh karena ak iba tnya Pemohon Kasas i sebaga i

penyed ia /penyewa area l perpark i r an te rancam akan

kurang mendapat kepercayaan lag i dar i para pengguna

jasa sewa perpark i r an ;

3. Bahwa, berdasarkan ura ian fak ta hukum di atas dapat

d ike tahu i baga imana mungkin petugas /ka r yawan Pemohon

Kasas i dapat d in i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i o leh

karena petugas /ka ryawan Pemohon Kasas i t i dak memer iksa

atau melakukan pengecekan kendaraan motor mi l i k

Termohon Kasas i d ika renakan adanya fak ta hukum ya i t u

mengenai te rdapa t suatu baq ian st ruk tu r banqunan area

park i r yang di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang

menaak iba tkan te rc i p t anva akses / i a l an ke lua r vanq

t i dak waia r pada banqunan area l park i r . Ar t i n ya

kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i t i dak pernah

ke luar mela lu i gardu pen jagaan rekam admin i s t r a s i yang

memer iksa iden t i t a s kendaraan ;

22. Bahwa, untuk membuat leb ih te rang dan meluruskan

38

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


per t imbangan Judex Fact i ten tang fak ta hukum yang

ke l i r u oleh karena i t u Pemohon Kasas i kembal i mer inc i

secara deta i l mengenai kebera tan te rhadap

per t imbangan hukum te rsebu t sebaga i ber i ku t :

A. Perbuatan hukum Pemohon Kasas i t i dak te rmasuk sebaga i

perbua tan melanggar hukum ;

Berdasarkan per t imbangan Judex Fact i menuru t

Yur i sp rudens i te tap MA-RI kr i t e r i a perbuatan melanggar

hukum dapat bersumber dar i :

1) Undang- undang ya i t u perbua tan yang ber ten tangan

dengan kewaj i ban hukum s i pe laku , atau perbuatan

yang melanggar hak subyek t i f orang la i n ;

Dis in i Pemohon Kasas i sebaga imana te l ah d i j e l a s kan

sebe lumnya bahwa hubungan hukum anta ra Pemohon

Kasas i dan Termohon Kasas i adalah hubungan hukum

anta ra pe laku usaha yang menyewakan area park i r

dengan konsumen yang menggunakan jasa sewa te rsebu t

dan didasar i o leh keten tuan - keten tuan umum yang

dia j ukan oleh Pemohon Kasas i dan d ise tu j u i Termohon

Kasas i ;

Bahwa, keten tuan umum te rsebu t merupakan perwujudan

dar i regu las i Pasal 36 ayat (2 ) Perda DKI No. 5

Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , yang mengatur


"Atas hi l angnya kendaraan dan atau barang- barang

yang berada d ida lam kendaraan atau rusaknya

kendaraan se lama berada di petak park i r , merupakan

tanggung jawab pemakai tempat park i r " .

Berdasarkan Pasa l 36 ayat (2 ) Perda te rsebu t d i

atas , keten tuan umum merupakan dasar dar i hubungan

pelaku usaha- konsumen yang disepaka t i o leh Pemohon

Kasas i dan Termohon Kasas i dan menjad i hukum

menyusu l pener iman keten tuan umum te rsebu t o leh

Termohon Kasas i ;

Bahwa, ar t i n ya dalam perkara a quo te rbuk t i t i dak

adanya perbua tan yang ber ten tangan dengan kewaj i ban

hukum s i pe laku /pe rbua tan yang melanggar hak



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


subyek t i f orang la i n .

0) Bersumber Undang- undang t i dak te r t u l i s , ya i t u

melanggar ka idah ta ta sus i l a atau ber ten tangan

dengan asas kepatu tan , kete l i t i a n , ser ta s ikap

hat i - hat i yang seharusnya dimi l i k i seseorang dalam

pergau lan dengan sesama warga, atau te rhadap har ta

benda orang la i n .

Dalam hal in i usaha yang di j a l ankan oleh Pemohon

Kasas i ada lah usaha yang bergerak dib idang jasa

penge lo l aan area l perpark i r an , d imana Pemohon

Kasas i hanya lah sebaga i p ihak yang

menyediakan /menyewakan lahan perpark i r an , ar t i n ya

Pemohon Kasas i bukan lah pihak yang mempunyai

kapas i t as sebaga i pen jamin atas barang- barang yang

berada dida lam area l perpark i r an yang

disewakannya ;

Bahwa, sedangkan dalam menja lankan usahanya Pemohon

Kasas i se la l u mengupayakan rasa aman dan nyaman

dalam ha l in i Pemohon Kasas i te l ah mewujudkan

dengan menerapkan standar operas iona l ba ik

admin is t r a s i maupun standar operas iona l keamanan,

dar i standar operas iona l admin i s t r a s i Pemohon

Kasas i te lah melakukan dian ta ranya berupa pember ian

tanda karc i s park i r , pencata tan nomor kendaraan

yang masuk dan ke lua r , sedangkan dalam hal s tandar

operas iona l keamanan, Pemohon Kasas i melakukan

pengecekan STNK, karc i s untuk kendaraan yang akan

ke luar dar i area l park i r , se la i n i t u Pemohon Kasas i

te l ah membuat s t ruk tu r bangunan area l perpark i r an

yang memenuhi syara t keamanan ;

Bahwa, berdasarkan ura ian te rsebu t d i atas oleh

karena i t u perbua tan Pemohon Kasas i bukan lah suatu

perbua tan yang melanggar hukum ;

B. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap

menimbulkan kerug ian (schade) ;

Bahwa, da lam per t imbangannya Judex Fact i Pengad i l an

Neger i Jakar t a Pusat membuat kes impu lan perbua tan

40

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pemohon Kasas i yang dianggap menimbulkan kerug ian yang

dinya takan sebaga i ber i ku t :

" . . . . . . o leh karena i t u ak iba t ke la l a i an dan kekurang

hat i - hat i an karyawan Tergugat da lam memer iksa

iden t i t a s sepeda motor ser ta pemi l i k nya berak iba t

h i l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat dan mengalami

kerug ian " ;

Bahwa, untuk i t u Pemohon Kasas i akan menje laskan

mengenai te rdapa tnya suatu fak ta hukum mengena l adanya

suatu bag ian bangunan area park i r yang

di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang mengak iba t kan

te rc i p t anya akses / j a l an ke lua r yang t i dak wajar pada

bangunan area l park i r ;

Bahwa, ha l in i menunjukan ke jad ian dimaksud ada lah

merupakan ke jad ian overmacht , ya i t u adanya suatu paksaan

yang t i dak dapat d ie lakan yang datangnya dar i lua r p ihak

Pemohon Kasas i , leb ih lan ju t da lam ha l in i berdasarkan

Pasa l 1245 KUHPerdata d ika takan bahwa :

" t i dak l ah gant i rug i dan bung a, harus di gant i nya ,

apab i l a lan ta ran keadaan memaksa"

(Seh ingga kerug ian yang d ia l ami Pemohon Kasas i bukan lah

merupakan tanggung jawab Pemohon Kasas i .

C. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap suatu

kesa lahan / ke la l a i an ;

1) Bahwa, karena Pasa l 1365 KUHPerdata mensyara t kan adanya

unsur "kesa lahan" (schu ld ) da lam suatu perbua tan melawan

hukum maka per lu dike tahu i baga imanakah cakupan dar i

unsur kesa lahan te rsebu t . Suatu t i ndakan dianggap oleh

hukum mengandung unsur kesa lahan seh ingga dapat

d imin takan tanggung jawabnya secara hukum j i k a memenuhi

unsur - unsur sebaga i ber i ku t :

c. adanya unsur kesenga jaan , atau

d. adanya unsur ke la l a i an (neg l i gence , cu lpa ) , dan

e. t i dak ada alasan pembenar overmacht , membela di r i ,

t i dak waras , dan la i n - la i n .

(Muni r Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Meiawan Hukum,

PT. Ci t ra Adi t ya Bakt i : 2002 , h im. 12)



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2) Bahwa, Pemohon Kasas i da lam menja lankan usahanya

dike tahu i te l ah menja lankan pr ins i p kehat i an - hat i an hal

mana dapat d i j e l a s kan bahwa Pemohon Kasas i te l ah

mewujudkan dengan menerapkan standar operas iona l ba ik

admin is t r a s i maupun standar operas iona l keamanan, dar i

standar operas iona l admin i s t r a s i Pemohon Kasas i te lah

melakukan dian ta ranya berupa pember ian tanda karc i s

park i r , pencata tan nomor kendaraan yang masuk dan ke lua r ,

sedangkan dalam hal s tandar operas iona l keamanan, Pemohon

Kasas i melakukan pengecekan STNK, karc i s untuk kendaraan

yang akan ke lua r dar i area l park i r , se la i n i t u Pemohon

Kasas i te l ah membuat st ruk tu r bangunan area l perpark i r an

yang memenuhi syara t keamanan.

3) Bahwa, fak ta hukum te rsebu t d i atas mematahkan unsur

adanya suatu kesa lahan /ke l a l a i a n te rhdap perbua tan

Pemohon Kasas i .

D. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap

te rdapa t adanya hubungan kausa l anta ra perbua tan dengan

kerug ian ;

1) Bahwa, hubungan sebab ak iba t secara fak tua l

(causa t i on in fac t ) hanya lah merupakan masalah

" fak ta " atau apa yang secara fak tua l te l ah te r j ad i .

Set iap penyebab yang menyebabkan t imbu lnya kerug ian

dapat merupakan penyebab secara fak tua l , asa lkan

kerug ian (has i l n ya ) t i dak akan pernah te rdapa t

tanpa penyebabnya .

(Muni r Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Melawan

Hukum, PT. Ci t ra Adi t ya Bakt i : 2002 , h im. 13- 14)

0) Bahwa, te l ah di j e l a s kan sebe lumnya fak ta hukum yang

benar te r j ad i ada lah sebaga i ber i ku t :

a. Pemohon Kasas i da lam menja lankan usahanya

dike tahu i te l ah menja lankan pr ins i p

kehat i an - hat i an hal mana dapat d i j e l a s kan

bahwa Pemohon Kasas i te l ah mewujudkan

dengan menerapkan standar operas iona l ba ik

admin is t r a s i maupun standar operas iona l

keamanan, dar i standar operas iona l

42

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


admin is t r a s i Pemohon Kasas i te l ah melakukan

dian ta ranya berupa pember ian tanda karc i s

park i r , pencata tan nomor kendaraan yang

masuk dan ke lua r , sedangkan dalam hal

standar operas iona l keamanan, Pemohon

Kasas i melakukan pengecekan STNK, karc i s

untuk kendaraan yang akan ke lua r dar i area l

park i r , se la i n i t u Pemohon Kasas i te lah

membuat st ruk tu r bangunan area l perpark i r an

yang memenuhi syara t keamanan.

b. Terdapatnya suatu fak ta hukum mengena i

adanya suatu bag ian bangunan area park i r

yang di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa

yang mengak iba tkan te rc i p t anya akses / j a l an

ke lua r yang t i dak waja r pada bangunan area l

park i r ;

Bahwa, berdasarkan hal te rsebu t d i atas sebaga imana

juga te lah di j e l a s kan sebe lumnya, t i dak ada fak ta

hukum dar i perbuatan Pemohon Kasas i yang menyebabkan

adanya kerug ian ;

27. Bahwa, berdasarkan ura ian di atas je l as perbua tan

Pemohon Kasas i ada lah perbua tan yang d i l akukan

berdasarkan atas hukum dan sama seka l i t i dak

ber ten tangan dengan hukum dan kead i l an . Untuk i t u

ada lah sangat bera lasan Pemohon Kasas i memohon kepada

Yang Mul ia Ketua Mahkamah Agung untuk membata lkan

putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat ;

Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh

Pemohon Kasas i I I / Penggugat da lam memor i kasas inya

te rsebu t pada pokoknya ia l ah :

1. Bahwa Putusan Pengadi l an Neger i Jakar t a Pusat

tangga l 07 Mei 2008, nomor 345/Pdt .

G/2007/PN.JKT.PST, a quo sudah tepa t dan benar ,

sesua i dengan keten tuan hukum ber laku seh ingga pada

pr ins i pnya t i dak ada kesa lahan atau keke l i r u an dalam

menerapkan hukumnya, maka sepatu tnya dikua tkan oleh

Mahkamah Agung RI ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Bahwa namun demik ian te rdapa t beberapa hal yang

kurang tepa t penerapan hukum dalam putusan

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a seh ingga menjad i

sangat re levan apab i l a Mahkamah Agung memperba ik i

putusan te rsebu t ;

3. Bahwa Pemohon Kasas i member ikan tanggapan atas

putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta pada halaman 7

alen ia 4 putusan yang berbuny i :

"Men imbang, bahwa namun demik ian Pengadi l an Tingka t

Banding t i dak sependapat dengan jumlah gant i rug inya

dan dik t um putusan but i r ke 4 (empat ) dengan alasan

sebaga i ber i ku t " :

"Men imbang bahwa dar i bukt i P- 9 harga sepeda motor

t i ge r 2000 CW tahun 2006 adalah Rp.21 .350 .000 , - (dua

puluh satu ju t a t i ga ra tus l ima puluh r i bu rup iah ) dan

ke jad ian keh i l angan pada tahun 2006 maka sudah past i

harga pasar sepeda motor bekas te rsebu t akan

berkurang , ada lah ad i l b i l a harga sepeda motor

te rsebu t d iha rga i Rp.18.000 .000 , - (de lapan belas ju t a

rup iah ) " ;

4. Bahwa walaupun dalam per t imbangan Pengadi l an Tingg i

DKI Jakar t a te rsebu t jumlah gant i rug i yang haru s

dibayarkan o leh Termohon Kasas i / Pembanding /Te rguga t

d iku rang i dar i putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat

namun per t imbangan te rsebu t membukt i kan bahwa Termohon

Kasas i sudah sepatu tnya ber tanggung jawab atas

hi l angnya motor Pemohon Kasas i ;

5 . Bahwa dengan te rbuk t i n ya Termohon Kasas i melakukan

Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya pula

ni l a i gant i rug i putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a

Pusat d ipe r t ahankan ;

6 . Bahwa putusan gant i rug i in i sudah sesua i dengan :

- Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor

1264/K /PDT/ 2003 jo Nomor 551/Pdt .G /2000 /PN.Jk t .Ps t

da lam perkara perda ta anta ra PT Secur i ndo Packatama

Indones ia sebaga i Pemohon Kasas i melawan Anny R

Gul tom, Cs sebaga i Termohon Kasas i ;

44

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor 01

K/Per . Kons/2006 dalam perkara perda ta anta ra PT

Secur i ndo Packatama Indones ia sebaga i Pemohon

Kasas i /Pemohon melawan Badan Penye lesa ian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Bandung sebaga i Termohon

Kasas i /Pemohon ;

7 . Bahwa per t imbangan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta pada halaman 8

alen ia 1 putusan berbuny i sebaga i ber i ku t :

"Menimbang, bahwa adapun mengena i jumlah ongkos

Terband ing semula Tergugat sehar i - har i yang

dipe rh i t u ngkan Pengad i l an Tingka t Per tama se lama 366

har i , adalah te r l a l u lama, cukup ad i l hanya se lama 3

( t i ga ) bu lan atau 90 (sembi l an puluh) har i dengan

biaya t i ap har i Rp.30 .000 , - ( t i ga puluh r i bu rup iah )

maka menjad i Rp.30.000 , - x 90 = Rp.2 .700 .000 , - (dua

ju ta tu j uh ra tus r i bu rup iah ) ;

" Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan te rsebu t

d i atas maka harus dibayar sebaga i gant i rug i sepeda

motor dan penggant i an ongkos har ian se lama 3 ( t i ga )

bu lan se jumlah Rp.18 .000 .000 , - + Rp. 2.700 .000 , - =

Rp.20 .700 .000 , - (dua puluh ju ta tu j uh ra tus r i bu

rup iah ) ;

8 . Bahwa Pemohon Kasas i sangat kebera tan te rhadap per t imbangan

Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta d i atas yang mengurang i jumlah

ongkos sehar i - har i Pemohon Kasas i yang d ipe rh i t ungkan Pengad i l an

Tingka t Per tama se lama 366 har i dan d iku rang i Pengad i l an Tingg i

DKI Jakar t a menjad i 90 (sembi l an puluh) har i , dengan

alasan te r l a l u lama ada lah putusan yang sangat

ke l i r u dan melanggar hukum, dengan a lasan sebaga i

ber i ku t :

- Bahwa te rdapa t fak ta d ipe rs i dangan bahwa sepeda motor Pemohon

Kasas i hi l ang d i area l park i r yang d ike lo l a Termohon kasas i

ada lah pada tangga l 9 Oktober 2006 (v i de bukt i P- 1) ;

- Bahwa sepeda motor te rsebu t , merupakan satu - satunya

kendaraan yang set i ap har inya Pemohon Kasas i

gunakan untuk beker j a ;

- Sejak sepeda motor te rebu t h i l ang , Pemohon Kasas i untuk

melakukan perker j aan sehar i - har i harus na ik kendaraan umum

dengan mengeluarkan biaya /ongkos sebesar Rp.30 .000 , - ( t i ga puluh



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


r i bu rup iah ) ;

- Bahwa hingga saat in i (2009) Termohon kasas i t i dak mau menggant i

sepeda motor Pemohon kasas i te rsebu t dengan alasan ada k lausu la

baku d ika rc i s park i r Termohon Kasas i ;

- Bahwa dar i Oktober 2006 s/d Maret 2009, kerug ian yang d ide r i t a

o leh Pemohon kasas i ak iba t harus mengeluarkan b iaya /ongkos untuk

melaksanakan peker j aannya sehar i - har i ada lah se lama ± 2 (dua)

tahun , ya i t u k i ra - k i ra (480 har i ker j a ) x Rp. 30.000 =

Rp.14 .400 .000 , - (empat belas ju ta empat ra tus r ibu rup iah ) ;

Berdasarkan fak ta hukum te rsebu t d i atas pengurangan

ongkos- ongkos Pemohon Kasas i sebaga imana yang te lah

dipu tus oleh Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat dar i 366

har i menjad i 90 har i adalah per t imbangan yang ke l i r u

dan melanggar hukum. Oleh sebab i t u harus lah

diba ta l kan oleh Mahkamah Agung RI ;

9. Bahwa Putusan Pengadi l an Tingg i DKI Jakar t a pada

halaman 8 alen ia 4 putusan berbuny i sebaga i ber i ku t

:

"Men imbang, bahwa mengenai d ik tum amar putusan No. 4

(empat ) yang berbuny i :

"Menghukum Terguga t untuk t i dak lag i mencantumkan

k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung jawab pada

t i ke t park i r yang ber i s i :

"Asurans i kendaraan dan barang- barang dida lamnya ser ta



dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u


penyd ia park i r ) " . Pengad i l an Tingg i Banding t i dak

sependapat karena t i dak ada ka i t an langsung dengan

masalah kerug ian yang sudah dipe r t imbangkan seper t i

te rsebu t d i atas maka harus di to l ak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan te rsebu t d i

atas maka putuan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat

tangga l7 Mei 2008 No. 345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST. ,

t i dak tepa t untuk d iper t ahankan dan harus diba ta l kan ;

10. Bahwa Pemohon Kasas i kebera tan dengan per t imbangan

Pengad i l an Tingg i d i atas , dengan alasan sebaga i

ber i ku t :

46

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a a quo,

seo lah - o lah setu ju dengan t i ndakan yang di l akukan

oleh Termohon Kasas i yang se la l u menyatakan t i dak

mau ber tanggung jawab te rhadap set i ap kendaraan

yang hi l ang di area l park i r yang dike lo l a o leh

Termohon Kasas i , karena sebe lumnya te lah diben teng i

dengan adanya k lausu la baku yang muat dida lam dalam

karc i s park i r Termohon kasas i ;

- Padaha l k lusu la baku yang se lama in i d i j ad i kan

sebaga i dasar oleh Termohon Kasas i untuk t i dak mau

ber tanggung jawab te rhadap kendaraan yang h i l ang di

area l park i r yang dike lo l a Termohon Kasas i , adalah

melanggar keten tuan Pasa l 18 Undang- Undang No. 8

Tahun 1999, ten tang Per l i ndungan Konsumen yang

berbuny i :

"Pe laku usaha dalam menawarkan barang / jasa yang

di t u j u kan untuk d iperdagangkan d i l a r ang membuat

atau mencantumkan k lusu la baku pada set i ap dokumen

dan/a tau per jan j i a n apab i l a :

a. mengal i hkan tanggung jawab"

11. Bahwa pe la rangan pencantuman k lausu la baku te rsebu t

sangat berka i t an era t dengan tanggung jawab yang

dibebankan kepada Termohon Kasas i berupa gant i rug i

yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasas i ;

Bahwa apab i l a amar ten tang pembata lan k lausu la baku

dalam putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat

d iba ta l kan maka akan te r j ad i dual i sme per t imbangan

hukum. Menginga t dalam amar putusan gant i rug i ba ik

da lam putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat maupun

putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta , Termohon Kasas i

merupakan pihak yang ber tanggung jawab apab i l a ada

kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang

dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya te tap i da lam

k lausu la te rsebu t Termohon Kasas i te rsebu t d ibebaskan

dar i tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa te rhadap a lasan- a lasan te rsebu t

Mahkamah Agung berpendapa t :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa alasan- alasan kasas i dar i Pemohon Kasas i I dan

Pemohon Kasas i I I t i dak dapat d ibenarkan , Judex Fact i

(Pengad i l an Tingg i ) t i dak sa lah menerapkan hukum, dengan

per t imbangan sebaga i ber i ku t :

- Bahwa Pengadi l an Tingg i sebaga i perad i l an t i ngka t

band ing dapat mengambi l a l i h per t imbangan Pengad i l an

Neger i yang dianggapnya te l ah tepa t dan benar dan

menjad i kannya sebaga i per t imbangan send i r i ;

- Bahwa putusan Pengad i l an Tingg i yang membata lkan

putusan Pengad i l an Neger i pada dasarnya menyetu ju i

per t imbangan Pengad i l an Neger i kecua l i mengena i

besarnya gant i rug i dan amar putusan ke 4 yang

berbuny i : “ Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i

mencantumkan k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung

jawab pada t i ke t park i r yang ber i s i : " Asurans i

kendaraan dan barang- barang dida lamnya ser ta semua

res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas


dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan


penyed ia park i r ) " karena t i dak ada ka i t an langsung

dengan masalah kerug ian maka harus di to l a k ;

- Bahwa berdasarkan Yur i sp rudens i bahwa hubungan hukum

anta ra pemi l i k kendaraan dengan pengusaha park i r

ada lah “P er jan j i a n Peni t i p an ” , yang j i k a dihubungkan

dengan Pasa l - Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata

maka Tergugat berkewaj i ban menanggung keh i l angan

sepeda motor Penggugat d i tempat penge lo l aan

Tergugat seh ingga dengan hi l angnya sepeda motor

mi l i k Penggugat maka p ihak Tergugat harus

ber tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,

lag i pu la te rnya ta bahwa putusan Judex Fact i (Pengad i l an

Tingg i ) da lam perkara in i t i dak ber ten tangan dengan hukum

dan/a tau undang- undang, maka permohonan kasas i yang

dia jukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. SECURINDO PACKATAMA

INDONESIA (SECURE PARKING) dan Pemohon Kasas i I I : SUMITO

48

48


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Y. VIANSYAH te rsebu t harus di to l a k ;

Menimbang, bahwa o leh karena permohonan kasas i dar i

Para Pemohon Kasasi di to l ak dan Pemohon Kasasi I /Terguga t

berada dip ihak yang ka lah maka Pemohon Kasasi I /Tergugat

dihukum membayar b iaya perkara dalam t i ngka t kasas i in i ;

Memperhat i kan pasa l - pasa l dar i Undang- Undang No. 48

Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebaga imana

yang te l ah diubah dan di t ambah dengan Undang- Undang No. 5

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang No. 3

Tahun 2009 ser ta pera tu ran perundang- undangan la i n yang

bersangku tan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I :

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) dan

Pemohon Kasas i I I : SUMITO Y. VIANSYAH te rsebu t ;

Menghukum Pemohon Kasas i I / Tergugat untuk membayar

biaya perkara dalam t ingka t kasas i in i sebesar

Rp. 500.000 , - ( l ima ra tus r i bu rup iah ) ;

Demik ian lah dipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan

Mahkamah Agung pada har i : SELASA tangga l 30 NOVEMBER

2010 o leh H. M. IMRON ANWARI, SH. ,SpN. ,MH. , Ketua Muda

Urusan Lingkungan Perad i l an Mi l i t e r yang di te t apkan oleh

Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s , H. SUWARDI,

SH. MH., dan PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA. ,

Hakim- Hakim Agung sebaga i Anggota , dan d iucapkan da lam

s idang te rbuka untuk umum pada har i i t u juga o leh Ketua

Maje l i s dengan dihad i r i o leh Hakim- Hakim Anggota

te rsebu t , ser ta ENNY INDRIYASTUTI , SH.M.Hum, Pani te ra

Penggant i dengan t i dak dihad i r i o leh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota : K e t u a :

t . t . d

t . t . d

H. SUWARDI, SH. MH., H. M. IMRON

ANWARI,

SH. ,SpN. ,MH. ,

t . t . d



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA. ,

Biaya Kasas i : Pani te ra Penggant i :

1. M a t e r a i ………….Rp. 6.000 , -

t . t . d

2. R e d a k s i …………Rp. 5.000 , - ENNY

INDRIYASTUTI , SH.M.Hum,

3. Admin is t r a s i kasas i . . . Rp.489.000 , -

J u m l a h ………….. Rp.500.000 , -

Untuk Sal inanMahkamah Agung R. I

a.n . Pani te raPani te ra Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MHNIP. 040.044 .809 .

50

50
