Transcript
Page 1: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1454 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin

KHALIL SARINOTO ;

Tempat lahir : Sidoarjo ;

Umur/tanggal lahir : 58 tahun/05 Juni 1952 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Belalang No. 2 RT 09 RW 03, Kelurahan

Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan

tanggal 07 Juni 2010 ;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai

dengan tanggal 07 Juli 2010 ;

4 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli

2010 ;

5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan

tanggal 22 September 2010 ;

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2010

sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;

7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan

tanggal 16 Oktober 2010 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010

sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010

sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;

10 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan

tanggal 13 Februari 2011 ;

Hal. 1 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai

dengan tanggal 05 Maret 2011 ;

12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret

2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;

13 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 05 Mei 2011

sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;

14 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

No. 1386/2011/S.561.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak

tanggal 22 Juni 2011 ;

15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.

1387/2011/S.561.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak

tanggal 11 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan

Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Bank BCA

di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban-nya,

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, adapun cara-cara Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan

dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, diantaranya adalah mendatangi Wajib Pajak

yang bernawa KARTINI MULYADI pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 di

Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan,

KARTINI MULYADI selaku Wajib Pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak

yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

Tujuh, setelah bertemu dengan KARTINI MULYADI, Terdakwa meminta

sejumlah uang kepada KARTINI MULYADI dan oleh karena adanya perasaan

takut pada diri KARTINI MULYADI kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat

Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang Pajak,

serta agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh Terdakwa maka kemudian

KARTINI MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa, untuk merealisasikan

pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI memanggil

karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi

KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk

membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dari Rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi KARTINI MULYADI,

selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan meminta tanda tangan saksi

KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai tersebut,

saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI

MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan

itu saksi KARTINI MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI

MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di Lantai 1

Gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE

menyerahkan slip penarikan uang kepada Petugas Teller Bank, kemudian

Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak

Bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) atas Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan

langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal. 3 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama saksi SRI PURWANTI

(istri Terdakwa) sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

• Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang dari

Wajib Pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan Wajib Pajak membayar

pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan

Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Bank BCA

di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberi-kan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi KARTINI MULYADI sejak kuliah S3 di

Universitas Indonesia, pada tanggal 03 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor

saksi KARTINI MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta

4

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. meminta

bantuan biaya kepada saksi KARTINI MULYADI untuk biaya perbaikan kantor.

Permintaan bantuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih

untuk biaya perbaikan kantor tersebut ditanggapi dengan berbagai macam

pertimbangan oleh saksi KARTINI MULYADI, diantaranya :

1 Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Dirjen Pajak yang mempunyai

kewenangan melakukan penyidikan perpajakan ;

2 Bahwa saksi KARTINI MULYADI adalah salah satu Komisaris dalam

sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha ;

3 Bahwa adanya rasa kawatir dan takut pada diri saksi KARTINI

MULYADI apabila permintaan bantuan biaya perbaikan kantor yang

diajukan oleh Terdakwa tidak diberikan maka usaha yang dimiliki saksi

KARTINI MULYADI akan diganggu oleh Terdakwa ;

• Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi KARTINI

MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa dengan nilai uang yang ditentukan

oleh saksi KARTINI MULYADI yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah), untuk merealisasikan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian

KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI

KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi

CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rekening 607-0054777 pada Bank

BCA milik saksi KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA

PHOE mengetik slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) dan meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai

menandatangani slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI

memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang

berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi

CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI

MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta

saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia.

Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip

penarikan uang kepada Petugas Teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi slip

formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan

menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA

melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 5 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan

langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

tersebut ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama istrinya yakni saksi SRI

PURWANTI sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

• Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang dari

Wajib Pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan Wajib Pajak

membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa

selaku tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan

Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di bank BCA

di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setiap Gratifikasi kepada Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

• Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. pada sekitar tanggal 03

Februari 2005 menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor saksi KARTINI

MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, dalam

6

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang perbaikan kantor dan kebutuhan

biaya yang diperlukan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh tidak pada tempatnya menyampaikan

permasalahan perbaikan kantor berikut biaya perbaikannya kepada saksi

KARTINI MULYADI selaku Wajib Pajak karena urusan perbaikan kantor milik

pemerintah adalah mutlak menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, oleh

karena saksi KARTINI MULYADI mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat

pada Direktorat Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan peyidikan

perkara perpajakan maka saksi KARTINI MULYADI merasa harus memberikan

uang biaya perbaikan kantor yang disampaikan oleh Terdakwa dan untuk

merealisasi-kan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI

MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA

PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI

KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rekening 607-0054777 pada Bank

BCA milik saksi KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA

PHOE mengetik slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai

menandatangani slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI

memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang

berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi

CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI

MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta

saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia.

Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip

penarikan uang kepada Petugas Teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi slip

formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan

menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA

melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) atas Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan

langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar

rupiah ) tersebut ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama isterinya yakni

saksi SRI PURWANTI sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

Hal. 7 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian uang dari saksi KARTINI

MULYADI selaku Wajib Pajak sebagai bantuan untuk perbaikan kantor seperti

yang diminta oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan yang telah bertentangan

dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan

Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Bank BCA

di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan

hadian atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, perbuatan tersebut

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Pada tanggal 03 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

menemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksi KARTINI

MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, tidak lama

kemudian saksi KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama

CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI

meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang

8

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi CENDANI

KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang terhadap Rekening Tapres milik

saksi KARTINI MULYADI dengan Nomor Rekening 607-0054777 pada Bank

BCA. Setelah selesai selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE meminta

tanda tangan saksi KARTINI MULYADI. Setelah selesai saksi KARTINI

MULYADI menanda- tangani slip penarikan uang tersebut, selanjutnya saksi

KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI

MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE. Kemudian saksi

KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk

menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di

Lantai 1 Gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI

KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada Petugas Teller Bank

dan kemudian Terdakwa mengambil dan menulis pada sebuah formulir yang

tersedia lalu memasukkan uang tersebut ke Bank BNI pada Rekening Nomor

00199963416 atas nama isterinya yakni saksi SRI PURWANTI ;

• Bahwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

seharusnya Terdakwa tidak mendatangi saksi KARTINI MULYADI karena

bertentangan dengan tugas dan kewajibannya diantaranya yakni memanggil dan

memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat

Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan

Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau

Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan

usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan

kepada atasan ;

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004

sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun

2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah

Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke

Hal. 9 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanit[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84

ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan

mengadili, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang

diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa

Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314/

KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 05 Juli

2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya :

1 Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang

terhutang ;

2 Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan

pembayaran pajak ;

3 Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai

tunggakan ;

4 Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak ;

5 Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain

yang tidak berkepentingan ;

6 Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP ;

10

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

7 Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan,

memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan ;

• Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada

Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/

M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan

kewenangan yakni :

1 Melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit

Manajemen tugas pokok dan fungsi ;

2 Audit Kajian Lembaga TINK TANK Pemerintah sebagian besar produk

perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian

dan manfaat, dan

3 Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap

pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi ;

• Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.

30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil

dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak

foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan ;

• Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. sejak sekitar tahun

2003 sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa adalah

sebagai nasabah yang menyimpan dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) atau lebih ;

• Bahwa dari dana dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dananya

tersebut pada beberapa Rekening Bank BNI, yakni :

• Pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan

Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal Rp. 633.063.416,- ;

• Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2004

sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan

Hal. 11 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 304 (tiga ratus

empat) kali dengan jumlah sekitar Rp. 885.147.034.806,- (delapan ratus delapan

puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan

ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

2 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

3 Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp. 33.935.620.230,- pencairan Investasi

Produk BNI Invesment ;

4 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 12.500.000,-

5 Tanggl 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 5.652.500,- ;

6 Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp. 503.973.300,- dari pencairan produk

investasi BNI Investiment ;

7 Tanggal 29-11-2004 sebesar Rp. 223.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

8 Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp. 19.582.700,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

9 Tanggal 9-12-2004 sebesar Rp. 55.450.000,- setoran tunai Terdakwa ;

10 Tanggal 14-12-2004 sebesar Rp. 40.649.420,- dari bunga investasi

produk BNI Invesment ;

11 Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp. 1.769.310,- dari bunga tabungan ;

12 Tanggal 23-12-2004 sebesar Rp. 258.323.520,- dari bunga investasi

produk BNI Invesment ;

13 Tanggal 28-12-2004 sebesar Rp. 7.302.830,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

14 Tanggal 30-12-2004 sebesar Rp. 18.207.230,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

15 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp. 38.989.850,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

16 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp. 2.351.540,- dari bunga tabungan ;

17 Tanggal 22-11-2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

18 Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp. 34.743.548.610,- dari pencairan pokok

dan bunga BNI Invesment ;

19 Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp. 7.096.150,- dari bunga investment ;

20 Tanggal 31-1-2005 sebesar Rp. 1.244.765,- dari bunga tabungan ;

21 Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp. 20.035.590,- dari bunga investment ;

12

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

22 Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari KARTINI MULYADI

(melalui RTGS dari BCA) ;

23 Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp. 40.363.580,- dari bunga investment ;

24 Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp. 80.000.000,- setoran tunai dari Sdr.

KURNIAWAN ;

25 Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp.270.234.410,- dari bunga BNI Invesment ;

26 Tanggal 28-2-2005 sebesar Rp.5.745.650,- dari bunga tabungan ;

27 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.17.254.350,- dari bunga BNI Invesment ;

28 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga BNI

Invesment ;

29 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa ;

30 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa ;

31 Tanggal 15-3-2005 sebesar Rp.35.972.230,- dari bunga BNI Invesment ;

32 Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan bunga

BNI Invesment ;

33 Tanggal 31-3-2005 sebesar Rp.2.499.678,- dari bunga tabungan ;

34 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp. 19.200.810,- dari bunga BNI Invesment ;

35 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.16.000.670,- dari bunga BNI Invesment ;

36 Tanggal 15-4-2005 sebesar Rp.41.438.100,- dari bunga BNI Invesment ;

37 Tanggal 29-4-2005 sebesar Rp.284.102.010,- dari bunga BNI Invesment ;

38 Tanggal 30-4-2005 sebesar Rp.1.881.086,- dari bunga tabungan ;

39 Tanggal 3-5-2005 sebesar Rp.19.755.010,- dari bunga BNI Invesment ;

40 Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI Invesment ;

41 Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp. 5.023.101.930,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

42 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 35.498.208.670,- dari Pokok dan

Bunga BNI Invesment ;

43 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga Tabungan ;

44 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 43.991.170,- dari Bunga BNI

Investment ;

45 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 36.659.300,- dari Bunga BNI

Investment ;

46 Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito atas

nama KURNIAWAN A. ;

47 Tanggal 07 Juni 2005 sebesar Rp. 79.035.410,- dari Bunga BNI

Invesment ;

48 Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai Terdakwa

DR. BAHASYIM ASSIFEI, M.Si. ;

Hal. 13 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

49 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.469.705.490,- dari Bunga BNI

Investment ;

50 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga Tabungan ;

51 Tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp. 11.101.550,- dari Bunga BNI

Investment ;

52 Tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp. 9.251.290,- dari Bunga BNI

Investment ;

53 Tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito atas

nama KURNIAWAN A. ;

54 Tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

55 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.400.870.940,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

56 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.725.780,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

57 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 26.176.138.210,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

58 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga

BNI Invesment ;

59 Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai Terdakwa

DR. BAHASYIM ASSIFEI, M.Si. ;

60 Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga Tabungan ;

61 Tanggal 06 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito ;

62 Tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari Pencairan

Pokok dan Bunga Prima Rupiah ;

63 Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS masuk

WINDA ARUM HAPSARI ;

64 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG PT. Tri

Dharma Perkasa ;

65 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan

Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

66 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening

SAMIRAN No. Rek. 19962480 ;

67 Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga tabungan ;

68 Tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga

Deposito ;

69 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.123.150.685,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

70 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.102.276.644,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

71 Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai

Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

72 Tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga Deposito

atas nama KURNIAWAN A. ;

73 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 216.986.301,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

74 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 181.183.562,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

75 Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.097.802,- dari Bunga Tabungan ;

76 Tanggal 06 November 2005 sebesar Rp. 4.713.698,- dari Bunga

Deposito ;

77 Tanggal 14 November 2005 sebesar Rp. 172.328.767,- dari Bunga

Rupiah Prima ;

78 Tanggal 14 November 2005 sebesar Rp. 143.894.521,- dari Bunga

Investasi Rupiah Prima ;

79 Tanggal 30 November 2005 sebesar Rp. 1.947.409,- dari Bunga

Tabungan ;

80 Tanggal 06 Desember 2005 sebesar Rp. 4.561.644,- dari Bunga Deposito

atas nama KURNIAWAN A. ;

81 Tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa pencairan

Deposito KURNIAWAN A. ;

82 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 20.180.821.918,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

83 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 16.850.986.301,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

84 Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga tabungan ;

85 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 20.223.561.644,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

86 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 17.392.263.014,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

87 Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran Terdakwa DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

88 Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 260.105,- dari Bunga Tabungan ;

89 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan

Rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Hal. 15 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

90 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

91 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 17.360.690.411,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

92 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pencairan Cek

Multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

93 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga Tabungan ;

94 Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 20.165.698.630,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

95 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 17.342.500.822,- dari pencairan

pokok dan Forex Rupiah ;

96 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga Tabungan ;

97 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 20.178.356.164,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

98 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 17.353.386.301,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

99 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari pemindahbukuan

dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO. 73710437 ;

100 Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga

Tabungan ;

101 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 20.172.602.740,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

102 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 17.348.438.356,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

103 Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari Bunga

Tabungan ;

104 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 20.189.863.014,- dari pencairan

pokok dan bunga Forex Rupiah ;

105 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 17.363.282.192,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

106 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 20.006.222.222,- dari pencairan

pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

107 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 17.205.351.111,- dari pencairan

pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

108 Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga

Tabungan ;

109 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 20.168.493.151,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

16

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

110Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 17.344.904.110,- dari pencairan pokok

dan Bunga Forex Rupiah ;

111Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pemindahbukuan

dari No Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

112Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan ;

113Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 20.179.726.027,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

114Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 17.859.057.534,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

115Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga Tabungan ;

116Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari Bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

117Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 61.473.424,- dari bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

118Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

119Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dari pencairan

pokok deposito atas nama SRI PURWANTI ;

120 Tanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 1.210.699,- dari Bunga

Tabungan ;

121 Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai

Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

122 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

123 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

124 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

125 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

126 Tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.704.248,- dari Bunga

Tabungan ;

127 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

128 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

129 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

Hal. 17 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

130 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 58.432.876,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

131 Tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 1.482.385,- dari Bunga

Tabungan ;

132 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

133 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

134 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

135 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 54.666.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

136 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 8.000.000.000,- dari

pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI

PURWANTI ;

137 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga

Tabungan ;

138 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

139 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

140 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

141 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 57.763.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

142 Tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp. 368.944,- dari Bunga

Tabungan ;

143 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

144 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

145 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

146 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 56.282.222,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

147 Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 1.171.933,- dari Bunga

Tabungan ;

18

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

148 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

149 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

150 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

151 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.49.497.777,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

152 Tanggal 31 Maret 2007, sebesar Rp.2.338.021,- dari Bunga

Tabungan ;

153 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.62.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

154 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.56.833.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

155 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.63.722.222,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

156 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.53.520.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

157 Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp.3.123.234,- dari Bunga

Tabungan ;

158 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.56.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

159 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.53.333.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.1074344358 atas nama SRI PURWANTI ;

160 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.55.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

161 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.48.733.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

162 Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari Bunga

Tabungan ;

163 Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai

oleh Terdakwa ;

164 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

165 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

166 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

Hal. 19 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

167 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.41.471.111,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

168 Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp.1.644.810,- dari Bunga

Tabungan ;

169 Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian

jaminan kunci save deposit box Bank BNI ;

170 Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan

Inventasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

171 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

172 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

173 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.45.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

174 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.40.133.333,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

175 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

176 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari Bunga Deposito

Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

177 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

178 Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,-

dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB

403542 ;

179 Tanggal 24 Juli 2007, sebesar Rp.8.600.000.000,- dari pencairan

Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839 ;

180 Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp.14.682.585,- dari Bunga

Tabungan ;

181 Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari

pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

182 Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindah-

bukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

untuk pembelian SBI ;

183 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

184 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

20

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

185 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

186 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

187 Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp. 1.478.589,- dari Bunga

Tabungan ;

188 Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

189 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

190 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000,000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

191 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

192 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

193 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM

ASSIFIE,M.Si.

194 Tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 470.000.000,- dari DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

195 Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp. 460.000.000,- dari DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

196 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 62.136.982,- dari Bunga

Optima Saving ;

197 Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesa ;

198 Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.111.230,- dari Bunga

Tabunngan ;

199 Tanggal 08 November 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

200 Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

201 Tanggal 22 November 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

202 Tanggal 30 November 2007, sebesar Rp. 378.113,- dari Bunga

Deposito ;

203 Tanggal 06 Desember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

Hal. 21 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

204 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari

Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

205 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

206 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI untuk pembelian SBI ;

207 Tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 2.884.151,- dari Bunga

Taplus ;

208 Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

209 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

210 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI untuk pembelian SBI ;

211Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 113.356,- dari Bunga Tabungan ;

212 Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan

dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa ;

213 Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

214 Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

215 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 239.871,- dari Bunga

Tabungan ;

216 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 20.523.561.644,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

217 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

218 Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

219 Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp. 1.359.925,- dari Bunga

Tabungan ;

220 Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

221 Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp. 420.217,- dari Bunga

Tabungan ;

22

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

222 Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

223 Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp. 553.745,- dari Bunga

Tabungan ;

224 Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima

Saving ;

225 Tanggal 20 Juni 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

226 Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 766.230,- dari Bunga

Tabungan ;

227 Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa ;

228 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

229 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

230 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 14100018 atas nama SRI PURWANTI ;

231 Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima

Saving ;

232 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

233 Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga

Tabungan ;

234 Tanggal 11 Agustus 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

235 Tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

236 Tanggal 20 Agustus 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

237 Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp. 615.044,- dari Bunga

Tabungan ;

238 Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

239 Tanggal 15 September 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

Hal. 23 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

240 Tanggal 23 September 2008, sebesar Rp. 10.068.350.682,- dari

Pokok dan Bunga Optima Saving ;

241 Tanggal 30 September 2008, sebesar Rp. 3.372.622,- dari Bunga

Tabungan ;

242 Tanggal 10 Oktober 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

243 Tanggal 15 Oktober 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga

Optima Saving ;

244 Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 44.559,- dari Bunga

Tabungan ;

245 Tanggal 10 November 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

246 Tanggal 17 November 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

247 Tanggal 30 November 2008, sebesar Rp. 65.802,- dari Bunga

Tabungan ;

248 Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

249 Tanggal 15 Desember 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga

Optima Saving ;

250 Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga

Tabungan ;

251 Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

252 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

253 Tanggal 31 Januari 2009, sebesar Rp. 108.059,- dari Bunga

Tabungan ;

254 Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

255 Tanggal 16 Februari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

256 Tanggal 28 Februari 2009, sebesar Rp. 117.661,- dari Bunga

Tabungan ;

257 Tanggal 10 Maret 2009, sebesar Rp. 10.758.904,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

258 Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga

Optima Saving ;

24

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

259 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga

Tabungan ;

260 Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

261 Tanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

262 Tanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 199.503,- dari Bunga

Tabungan ;

263 Tanggal 08 Mei 2009, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

264 Tanggal 15 Mei 2009, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima

Saving ;

265 Tanggal 31 Mei 2009, sebesar Rp. 263.170,- dari Bunga

Tabungan ;

266 Tanggal 10 Juni 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

267 Tanggal 30 Juni 2009, sebesar Rp. 279.783,- dari Bunga

Tabungan ;

268 Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp. 1.711.527.397,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

269 Tanggal 21 Juli 2009, sebesar Rp. 1.701.813.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

270 Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp.1.942.976,- dari Bunga

Tabungan ;

271 Tanggal 3 Agustus 2009, sebesar Rp. 1.702.266.667,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

272 Tanggal 31 Agustus 2009, sebesar Rp. 209.870,- dari Bunga

Tabungan ;

273 Tanggal 04 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi

Biaya Administrasi Bank BNI ;

274 Tanggal 07 September 2009, sebesar Rp. 1.707.933.333,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

275 Tanggal 09 September 2009, sebesar Rp. 11.050.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI

pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

276 Tanggal 09 September 2009, sebesar Rp. 13.267.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI PURWANTI

pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

Hal. 25 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

277 Tanggal 30 September 2009, sebesar Rp. 3.444.714,- dari Bunga

Tabungan ;

278 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

279 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

280 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

281 Tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp. 619.039,- dari Bunga

Tabungan ;

282 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 52.317.808,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

283 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 76.098.630,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

284 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 71.342.465,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

285 Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga

Tabungan ;

286 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

287 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

288 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

289 Tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp. 1.724.250,- dari Bunga

Tabungan ;

290 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga

Deposito Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI ;

291 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

292 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga

Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

293 Tanggal 31 Januari 2010, sebesar Rp. 2.279.458,- dari Bunga

Tabungan ;

294 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

295 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

26

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

296 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

297 Tanggal 28 Februari 2010, sebesar Rp. 2.788.709,- dari Bunga

Tabungan ;

298 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 45.567.123,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

299 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 66.279.452,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

300 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

301 Tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 3.679.716,- dari Bunga

Tabungan ;

302 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 14.850.000.000,- dari

Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436591 atas nama

SRI PURWANTI ;

303 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,-dari pencairan

Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436568 atas nama SRI

PURWANTI ;

304 Tanggal 08 April 2010, sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari

Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436477 atas nama

SRI PURWANTI ;

Diantara transaksi uang masuk tersebut, diantaranya terdapat mutasi uang berupa

setoran tunai dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang

disetorkan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :

1 Tanggal 22 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari

BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

2 Tanggal 22 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

3 Tanggal 22 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

4 Tanggal 29 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara petugas dari

BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

Hal. 27 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 Tanggal 09 Desember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

6 Pada tanggal 03 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang berasal dari saksi KARTINI

MULYADI ;

7 Pada tanggal 24 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang berasal dari KURNIAWAN ;

8 Pada tanggal 08 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

9 Pada tanggal 08 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

10 Pada tanggal 17 Juni 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

11 Pada tanggal 26 Juli 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang

mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

12 Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar Rp.365.700.000,- (tiga

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sumber dana dari cek

BG PT. Tri Dharma Perkasa ;

13 Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar Rp. 391.600.000,- (tiga

ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana dari

Rekening Samiran No. Rekening 19962480 ;

14 Pada tanggal 29 September 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

15 Tanggal 24 Januari 2006, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Jumlah Rp.4.175.750.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-6 atas nama

SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat tersebut patut

diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006

28

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak

2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret

2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan

Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat

menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan

pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan

sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang

ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 19996341-6 tersebut patut diduga

sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai

dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan,

transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.843.406.476.105,- (delapan ratus

empat puluh tiga milyar empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu

seratus lima rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,

saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.41.740.558.611,- (empat puluh

satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam

ratus sebelas rupiah) ;

Selanjutnya setelah pembukaan Rekening Nomor 19996341-6 atas nama SRI

PURWANTI tersebut, lalu Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

melakukan pemecahan pemecahan uangnya dengan maksud agar Terdakwa mudah

untuk melakukan kontrol dan agar uang tersebut tidak kelihatan mencolok atas nama

Terdakwa yang dilakukan dengan cara meminta kepada saksi YANTI

PURNAMASARI, SE.MM. selaku Customer Relationship Manager (CRM) pada PT.

Bank BNI (Persero) Cabang Utama Jakarta Pusat untuk membukakan Rekening lain

atas nama SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI

RESANTI di beberapa Cabang Bank pada Bank BNI. Untuk keperluan tersebut lalu

bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan

Pancoran, Jakarta Selatan Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk milik saksi SRI

PURWANTI, milik saksi WINDA ARUM HAPSARI dan milik saksi RIANDINI

RESANTI. Kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut Terdakwa serahkan kepada

petugas Bank BNI di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas. Selanjutnya

bertempat di rumah Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., di Jl.

Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan saksi

Hal. 29 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

YANTI PURNAMASARI, SE.MM. membantu membuka Rekening atas nama SRI

PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI dan

kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. meminta tanda tangan

isteri dan anak anaknya (SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas

nama RIANDINI RESANTI) untuk memenuhi kebutuhan administrasi perbankan

dalam pembuatan Rekening baru tersebut. Selanjutnya saksi YANTI

PURNAMASARI, SE.MM. mengambil inisiatif untuk membukakan Rekening

sesuai keinginan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dan memilih

beberapa cabang Bank BNI, yakni :

A Pada tanggal 15 Februari 2005, di buka Rekening Dollar Plus

Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor

Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0,

dengan saldo awal USD271.354,06,- dengan sumber dana

berasal dari pencairan investasi tanggal 15 Februari 2005 ;

Terhadap Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan

atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 57 (lima puluh

tujuh) kali dengan jumlah sekitar USD.45.154.226,2 dengan uang yang berasal

dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang dilaksanakan melalui

saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan kemauan

Terdakwa sebagai berikut :

1 Tanggal 15 Februari 2005 Pencairan Investasi sebesar

USD. 271.354,6 ;

2 Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan Depo Plus sebesar

USD. 84.596,90 ;

3 Tanggal 18 Februari 2005 Hasil Bunga MMA sebesar

USD. 18,00 ;

4 Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan MMA sebesar USD.

270.000 ;

5 Tanggal 21 Februari 2005 Pencairan Pokok dan Bunga

MMA sebesar USD. 355.035,5 ;

6 Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Bunga MMA sebesar

USD. 11,83 ;

7 Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 355.000 ;

30

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8 Tanggal 28 Februari 2005 Pencairan Deposito Valas atas

nama SRI PURWANTI sebesar USD. 568.259,68 ;

9 Tanggal 07 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 573.000.T ;

10 Tanggal 14 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 573.000 ;

11 Tanggal 21 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 573.000 ;

12 Tanggal 22 Maret 2005 Pencairan Pokok dan Bunga

Structured Product sebesar USD. 350.176,94 ;

13 Tanggal 28 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 573.000 ;

14 Tanggal 28 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 351.000 ;

15 Tanggal 30 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 924.000 ;

16 Tanggal 4 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

17 Tanggal 06 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

18 Tanggal 11 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

19 Tanggal 18 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

20 Tanggal 25 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

21 Tanggal 02 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

22 Tanggal 07 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 573.000 ;

23 Tanggal 09 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

24 Tanggal 16 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

25 Tanggal 23 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

26 Tanggal 30 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

Hal. 31 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Page 32: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

27 Tanggal 6 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

925.000 ;

28 Tanggal 13 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

29 Tanggal 20 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 925.000 ;

30 Tanggal 27 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 927.000 ;

31 Tanggal 04 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 928.000 ;

32 Tanggal 11 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 928.000 ;

33 Tanggal 18 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 928.000 ;

34 Tanggal 25 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 929.000 ;

35 Tanggal 01 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 929.000 ;

36 Tanggal 08 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 929.000 ;

37 Tanggal 15 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 930.000 ;

38 Tanggal 22 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 930.000 ;

39 Tanggal 29 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar

USD. 930.000 ;

40 Tanggal 05 September 2005 Pencairan Pokok MMA

sebesar USD. 931.000 ;

41 Tanggal 07 September 2005 Pencairan Pokok MMA

sebesar USD. 931.077,54 ;

42 Tanggal 14 November 2005 Pencairan Pokok Bunga Repo

Bond sebesar USD. 935.520,89 ;

43 Tanggal 17 April 2006 setor hasil konversi sebesar USD.

55.524,71 ;

44 Tanggal 21 April 2006 Pencairan Deposito Valas atas

nama SRI PURWANTI sebesar USD. 939.000 ;

45 Tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex

Dollar sebesar USD. 1.010.227,92 ;

32

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Page 33: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

46 Tanggal 26 Juni 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex

Dollar sebesar USD. 1.014.519,11 ;

47 Tanggal 26 Juli 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex

Dollar sebesar USD. 1.018.170,14 ;

48 Tanggal 26 Juni 2007 Pencairan Deposito atas nama SRI

PURWANTI sebesar USD. 1.052.964,89 ;

49 Tanggal 26 Juli 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar

USD. 1.056.008,53 ;

50 Tanggal 27 Agustus 2007 Pencairan Pokok dan MMA

sebesar USD. 1.056.195,77 ;

51 Tanggal 27 September 2007 Pencairan Pokok dan Bunga

sebesar USD. 1.058.909,87 ;

52 Tanggal 27 Oktober 2007 Pencairan Pokok dan Bunga

sebesar USD. 1.061.729,87 ;

53 Tanggal 26 November 2007 Pencairan Pokok dan Bunga

sebesar USD. 1.064.926,4 ;

54 Tanggal 27 Desember 2007 Pencairan Pokok dan Bunga

sebesar USD. 1.064.926,4 ;

55 Tanggal 18 Januari 2008 Pencairan Break MMA sebesar

USD. 1.062.000 ;

56 Tanggal 19 Januari 2009 Pencairan Pokok dan Bunga

Optima Fund sebesar USD. 1.014.070,71 ;

57 Tanggal 11 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI

PURWANTI sebesar USD. 1.120.000 ;

Jumlah USD.45.154.226,2

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0

tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak

tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur

Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai

tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai

dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha

Hal. 33 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Page 34: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 2392420-0 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

2392420-0 tersebut terjadi beberapa kali mutasi uang, sehingga berdasarkan

Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun

2010, terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

Rekening tersebut berjumlah USD 681.147,37 ;

B. Pada tanggal 15 Agustus 2005, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat

dengan Nomor Rekening 7371043-7, dengan saldo awal Rp.1.000.000.000,-

dengan sumber dana berasal dari pemindah bukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI ;

Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/

pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 80

(delapan puluh) kali dengan jumlah sekitar Rp.284.709.039.328,- (dua ratus

delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu

tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal

dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang dilaksanakan melalui

saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :

1 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar

Rp.1.000.000.000,- ;

2 Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi

Rupiah Prima sebesar Rp.2.526.301.370,- ;

3 Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok

dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.453,21 ;

4 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk

penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.355.000.000,- ;

5 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok

dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014 ;

34

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Page 35: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga

Rupiah Prima sebesar Rp.454.339.726,- ;

7 Pada tanggal 08 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM

HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,- ;

8 Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN

ARIEFKA sebesar Rp.422.000.000,- ;

9 Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN

ARIEFKA sebesar Rp.432.000.000,- ;

10 Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa

BAHASYIM ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,- ;

11 Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk

Money Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,- ;

12 Pada tanggal 22 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk

Forex Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425,- ;

13 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk

penambahan Forex Rupiah WINDA ARUM HAPSARI sebesar

Rp.500.000.000,- ;

14 Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok

dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.715.160.274,- ;

15 Pada tanggal 24 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok

dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.532.219.178,- ;

16 Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.714.671.233,- ;

17 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk

penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.300.000.000,- ;

18 Pada tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.530.205.479,- ;

19 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356 ;

20 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari Rekening

Nomor 199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar

Rp.250.000.000,- ;

21 Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.622.222,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) ;

22 Tanggal 26 Juni 2006, sebesar Rp. 3.836.073.973,- dari Pencairan

Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

Hal. 35 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Page 36: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

23 Tanggal 21 Juli 2006, sebesar Rp. 2.016.849.315,- dari Pencairan

Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

24 Tanggal 26 Juli 2006, sebesar Rp. 3.832.794.521,- dari Pencairan

Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

25 Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari

Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

26 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

27 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 3.800.000.000,- dari

Pencairan Deposito Rekening Nomor 106016885 ;

28 Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran

tunai Terdakwa ;

29 Tanggal 10 November 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama

SRI PURWANTI ;

30 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 112305213 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

31 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama

SRI PURWANTI untuk pembuatan Deposito atas nama Winda

Arum Hapsari ;

32 Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran

tunai Terdakwa ;

33 Tanggal 10 Juli 2007, sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

34 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening No. 107434438 ;

35 Tanggal 26 Juli 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 109692261 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

36 Tanggal 09 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonnesia ;

37 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

36

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Page 37: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

38 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

39 Tanggal 06 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari

Pencairan ;

40 Produk Sertifikat Bank Indonesia tanggal 06 September 2007,

sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat

Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

41 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

42 Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000.,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

43 Tanggal 01 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran

tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia ;

44 Tanggal 02 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran

Tunai dari Terdakwa ;

45 Tanggal 03 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama

SRI PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

46 Tanggal 04 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

47 Tanggal 01 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

48 Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

49 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,-

Pencairan Pokok dan Bunga Produk dan Investasi Optima Saving

atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

50 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.,000.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama

SRI PURWANTI untuk Produk investasi Optima Proteksi atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Hal. 37 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Page 38: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

51 Tanggal 03 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

52 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

53 Tanggal 28 Februari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

54 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 13.340.315.068,- dari

Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga ;

55 Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran

Tunai dari Terdakwa ;

56 Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

57 Tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

58 Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran

Tunai dari Terdakwa ;

59 Tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 2.013.597.804,- dari

Pencairan Produk Investasi Optima Saving Pokok dan Bunga ;

60 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 10.270.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama

SRI PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

61 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas nama

SRI PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

62 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund ;

63 Tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

38

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Page 39: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

64 Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

65 Tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 166992642 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

66 Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

67 Tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

68 Tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

69 Tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.528.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

70 Tanggal 08 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

71 Tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

72 Tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

73 Tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

74 Tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

75 Tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Hal. 39 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Page 40: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

76 Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 7.007.466.667,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

77 Tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account

(MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

78 Tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 7.032.666.667,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account

(MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

79 Tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 10.200.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening No. 141807604 untuk pembuatan

Deposito atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

80 Tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari

Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rekening

No.177436397 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05

Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan hanya

mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per

bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor

7371043-7 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan

jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa

40

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Page 41: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah

sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga

juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

Rekening tersebut berjumlah saldo akhir Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar

enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus

tiga puluh tujuh rupiah) ;

C. Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor

Rekening 1480001-8, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang

berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau

transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 24 (dua puluh empat)

kali dengan jumlah sekitar Rp.366.552.740.215,- (tiga ratus enam puluh enam

milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima

belas rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi

YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :

1 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 60.000.000,- ;

2 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,- ;

3 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 73710437

atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp. 3.420.000.000,- ;

4 Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi

sebesar Rp. 390.000.000,- ;

5 Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 141807604

atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 500.000.000,- ;

6 Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar Rp.

24.000.000.000,- ;

7 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp.

330.000.000,- ;

Hal. 41 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Page 42: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp.

420.000.000,- ;

9 Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 1.502.270.883,- ;

10 Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima Saving sebesar

Rp. 1.000.000.000,- ;

11 Pada tanggal 18 Mei 2009 Pencairan Jatuh Tempo Pokok dan Bunga MMA

sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;

12 Pada tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI

sebesar Rp. 24.000.000.000,- ;

13 Pada tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;

14 Pada tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 24.019.195.000,- ;

15 Pada tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,- ;

16 Pada tanggal 08 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,- ;

17 Pada tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

18 Pada tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

19 Pada tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

20 Pada tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

21 Pada tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

22 Pada tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.528.261.667,- ;

23 Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 26.535.328.333,- ;

24 Pada tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,- ;

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut

42

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Page 43: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki

jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan

sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret

2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan

Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat

menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan

pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan

sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang

ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 1480001-8 tersebut patut diduga

sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang,

pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sebesar sekitar

Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat

puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima

rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

Rekening tersebut berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh

tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

D. Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir

dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo awal Rp.60.000.000,-

dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor

73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

14180760-4 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/

pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 15

(lima belas) kali dengan jumlah sekitar Rp.127.551.489.245,- (seratus dua puluh

tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan

ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal

dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya

dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :

Hal. 43 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Page 44: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 Tanggal 18 Februari 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.60.000.000,- ;

2 Tanggal 19 Februari 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.9.950.000.000,- ;

3 Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh Terdakwa DR.

Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

4 Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund Pokok sebesar

Rp. 10.000.000.000,- ;

5 Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga sebesar

Rp.7.057.534.247,- ;

6 Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor 16331364 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.000.000.000,- ;

7 Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,- ;

8 Tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,- ;

9 Tanggal 08 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,- ;

10 Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

11 Tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

12 Tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

13 Tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

14 Tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

15 Tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.010.661.667,- ;

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007

Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

44

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Page 45: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan hanya

mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per

bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor

14180760-4 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan

jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

14180760-4 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.

127.545.809.482,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima

juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada Rekening

tersebut berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan

ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

E. Pada tanggal 21 Agustus 2008, di buka Rekening BNI Taplus atas nama

RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor

Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) dengan sumber uang berasal dari setoran tunai

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

Terhadap Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI

Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/-pemindahbukuan atau

transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah

sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) dengan menggunakan

uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang

diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM.

sebagai berikut :

1 Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,- oleh Sdr. DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

2 Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Sdr. DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.si. ;

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

Hal. 45 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

Page 46: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15342573-5 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007

Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 15342573-5 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI

RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15342573-5 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp. 172.469.844,-

(seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus

empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,

saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh

belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) ;

Pada tanggal 05 September 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan

atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan

dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan saldo awal sebesar

Rp.10.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari

Rekening Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI ;

Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008

sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan

atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 8 (delapan) kali dengan

jumlah sekitar Rp.5.002.431.507,- (lima milyar dua juta empat ratus tiga puluh

satu ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya dilaksanakan

melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. dengan rincian sebagai berikut

:

46

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

Page 47: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 Tanggal 05 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640

atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,- ;

2 Tanggal 05 September 2008 setoran tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM, M.Si.

sebesar Rp. 430.000.000,- ;

3 Tanggal 05 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 153424640 atas

nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI

sebesar Rp. 225.000.000,- ;

4 Tanggal 05 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 141800018 atas

nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI

sebesar Rp. 310.000.000,- ;

5 Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM, M.Si.

sebesar Rp. 320.000.000,- ;

6 Tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi

sebesar Rp. 1.007.431.507,- ;

7 Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund sebesar Rp.

2.700.000.000,- ;

8 Tanggal 01 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186 ;

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9

tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur

Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai

tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai

dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha

yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan hanya

mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per

bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor

15444485-9 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan

jabatannya ;

Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI

RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15444485-9 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp.3.824.087.707,-

Hal. 47 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

Page 48: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh

ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo

akhir Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus

empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

F. Bahwa selain Rekening-Rekening di atas, Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. juga memiliki Rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo atas

nama WINDA ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening 5750188119 dan

menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan

April 2010 adalah sebesar Rp.80.422.943,- (delapan puluh juta empat ratus dua

puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;

G. Kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. juga memiliki

Rekening pada Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama WINDA ARUM

HAPSARI dengan Nomor Rekening 4552061211 dan menempatkan harta

kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah

sebesar Rp.22.713.829,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan

ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

H. Selanjutnya Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. juga memiliki

Rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama WINDA

ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening 0356082561 dan menempatkan

harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010

adalah sebesar Rp.64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh

tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

• Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan

mengisi Rekening masing masing diatas seluruhnya berasal dari Terdakwa baik

berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran tunai

maupun yang bersifat pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas

nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas

nama SRI PURWANTI, dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437

atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari pencairan Investasi serta dari

Rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM

HAPSARI dengan Nomor Rekening 5750188119, dari Rekening Bank BCA

Cabang Gondangdia atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan Nomor

Rekening 4552061211 serta dari Rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU

Sudirman atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening

0356082561 yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak pidana, yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

48

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

Page 49: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05

Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang

diperkirakan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

• Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta

Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama SRI PURWANTI dan

Nomor Rekening 7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada Bank

BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, atas nama SRI

PURWANTI dan Nomor Rekening 14180760-4, atas nama WINDA ARUM

HAPSARI, pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15342573-5 atas nama RIANDINI RESANTI dan Nomor Rekening 15444485-9

atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh saksi YANTI

PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan atau atas persetujuan Terdakwa.

Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk mencari keuntungan

dari penyedia jasa keuangan ;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a

Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian

Uang ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004

sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun

2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah

Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke

tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84

ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan

mengadili, setiap orang yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaannya yang

diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa

Keuangan, dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain,

Hal. 49 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

Page 50: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

sebagai berikut :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314/

KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 05 Juli

2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya :

1 Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang ;

2 Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran

pajak ;

3 Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan ;

4 Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak ;

5 Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang

tidak berkepentingan ;

6 Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP ;

7 Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan,

memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan ;

• Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada

Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara

50

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

Page 51: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/

M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan

kewenangan yakni :

1 Melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit

Manajemen tugas pokok dan fungsi ;

2 Audit Kajian Lembaga TINK TANK Pemerintah sebagian besar produk

perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan

manfaat, dan

3 Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap

pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi ;

• Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.

30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil

dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak

foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan ;

• Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. sudah tercatat sebagai Nasabah Proritas Bank BNI karena Terdakwa

menyimpan dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;

• Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer harta kekayaannya berupa uang pada

Rekening Bank BNI, dengan cara :

• Pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan

Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal Rp. 633.063.416,- (enam ratus

tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Rekening Koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004

sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya

berupa uang ke Nomor Rekening 19996341-6 tersebut dengan rincian sebagai

berikut :

1 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

2 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

3 Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp. 33.935.620.230,- pencairan Investasi

Produk BNI Invesment ;

Hal. 51 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

Page 52: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 12.500.000,-

5 Tanggl 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 5.652.500,- ;

6 Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp. 503.973.300,- dari pencairan produk

investasi BNI Investiment ;

7 Tanggal 29-11-2004 sebesar Rp. 223.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

8 Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp. 19.582.700,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

9 Tanggal 9-12-2004 sebesar Rp. 55.450.000,- setoran tunai Terdakwa ;

10 Tanggal 14-12-2004 sebesar Rp. 40.649.420,- dari bunga investasi

produk BNI Invesment ;

11 Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp. 1.769.310,- dari bunga tabungan ;

12 Tanggal 23-12-2004 sebesar Rp. 258.323.520,- dari bunga investasi

produk BNI Invesment ;

13 Tanggal 28-12-2004 sebesar Rp. 7.302.830,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

14 Tanggal 30-12-2004 sebesar Rp. 18.207.230,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

15 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp. 38.989.850,- dari bunga investasi produk

BNI Invesment ;

16 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp. 2.351.540,- dari bunga tabungan ;

17 Tanggal 22-11-2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa di

rumah ;

18 Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp. 34.743.548.610,- dari pencairan pokok

dan bunga BNI Invesment ;

19 Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp. 7.096.150,- dari bunga investment ;

20 Tanggal 31-1-2005 sebesar Rp. 1.244.765,- dari bunga tabungan ;

21 Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp. 20.035.590,- dari bunga investment ;

22 Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari KARTINI MULYADI

(melalui RTGS dari BCA) ;

23 Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp. 40.363.580,- dari bunga investment ;

24 Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp. 80.000.000,- setoran tunai dari Sdr.

KURNIAWAN ;

25 Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp.270.234.410,- dari bunga BNI Invesment ;

26 Tanggal 28-2-2005 sebesar Rp.5.745.650,- dari bunga tabungan ;

27 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.17.254.350,- dari bunga BNI Invesment ;

28 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga BNI

Invesment ;

52

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

Page 53: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

29 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa ;

30 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa ;

31 Tanggal 15-3-2005 sebesar Rp.35.972.230,- dari bunga BNI Invesment ;

32 Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan bunga

BNI Invesment ;

33 Tanggal 31-3-2005 sebesar Rp.2.499.678,- dari bunga tabungan ;

34 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp. 19.200.810,- dari bunga BNI Invesment ;

35 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.16.000.670,- dari bunga BNI Invesment ;

36 Tanggal 15-4-2005 sebesar Rp.41.438.100,- dari bunga BNI Invesment ;

37 Tanggal 29-4-2005 sebesar Rp.284.102.010,- dari bunga BNI Invesment ;

38 Tanggal 30-4-2005 sebesar Rp.1.881.086,- dari bunga tabungan ;

39 Tanggal 3-5-2005 sebesar Rp.19.755.010,- dari bunga BNI Invesment ;

40 Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI Invesment ;

41 Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp. 5.023.101.930,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

42 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 35.498.208.670,- dari Pokok dan

Bunga BNI Invesment ;

43 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga Tabungan ;

44 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 43.991.170,- dari Bunga BNI

Investment ;

45 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 36.659.300,- dari Bunga BNI

Investment ;

46 Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito atas

nama KURNIAWAN A. ;

47 Tanggal 07 Juni 2005 sebesar Rp. 79.035.410,- dari Bunga BNI

Invesment ;

48 Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai Terdakwa

DR. BAHASYIM ASSIFEI, M.Si. ;

49 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.469.705.490,- dari Bunga BNI

Investment ;

50 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga Tabungan ;

51 Tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp. 11.101.550,- dari Bunga BNI

Investment ;

52 Tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp. 9.251.290,- dari Bunga BNI

Investment ;

53 Tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito atas

nama KURNIAWAN A. ;

Hal. 53 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

Page 54: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

54 Tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

55 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.400.870.940,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

56 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.725.780,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

57 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 26.176.138.210,- dari Pokok dan Bunga

BNI Investment ;

58 Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga

BNI Invesment ;

59 Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai Terdakwa

DR. BAHASYIM ASSIFEI, M.Si. ;

60 Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga Tabungan ;

61 Tanggal 06 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito ;

62 Tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari Pencairan

Pokok dan Bunga Prima Rupiah ;

63 Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS masuk

WINDA ARUM HAPSARI ;

64 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG PT. Tri

Dharma Perkasa ;

65 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan

Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

66 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening

SAMIRAN No. Rek. 19962480 ;

67 Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga tabungan ;

68 Tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga

Deposito ;

69 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.123.150.685,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

70 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.102.276.644,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

71 Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai

Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

72 Tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga Deposito

atas nama KURNIAWAN A. ;

73 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 216.986.301,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

54

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

Page 55: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

74 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 181.183.562,- dari Bunga Rupiah

Prima ;

75 Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.097.802,- dari Bunga Tabungan ;

76 Tanggal 06 November 2005 sebesar Rp. 4.713.698,- dari Bunga

Deposito ;

77 Tanggal 14 November 2005 sebesar Rp. 172.328.767,- dari Bunga

Rupiah Prima ;

78 Tanggal 14 November 2005 sebesar Rp. 143.894.521,- dari Bunga

Investasi Rupiah Prima ;

79 Tanggal 30 November 2005 sebesar Rp. 1.947.409,- dari Bunga

Tabungan ;

80 Tanggal 06 Desember 2005 sebesar Rp. 4.561.644,- dari Bunga Deposito

atas nama KURNIAWAN A. ;

81 Tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa pencairan

Deposito KURNIAWAN A. ;

82 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 20.180.821.918,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

83 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 16.850.986.301,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

84 Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga tabungan ;

85 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 20.223.561.644,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

86 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 17.392.263.014,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

87 Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran Terdakwa DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

88 Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 260.105,- dari Bunga Tabungan ;

89 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan

Rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

90 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

91 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 17.360.690.411,- dari pencairan

pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

92 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pencairan Cek

Multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

93 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga Tabungan ;

94 Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 20.165.698.630,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

Hal. 55 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

Page 56: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

95 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 17.342.500.822,- dari pencairan

pokok dan Forex Rupiah ;

96 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga Tabungan ;

97 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 20.178.356.164,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

98 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 17.353.386.301,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

99 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari pemindahbukuan

dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO. 73710437 ;

100 Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga

Tabungan ;

101 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 20.172.602.740,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

102 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 17.348.438.356,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

103 Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari Bunga

Tabungan ;

104 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 20.189.863.014,- dari pencairan

pokok dan bunga Forex Rupiah ;

105 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 17.363.282.192,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

106 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 20.006.222.222,- dari pencairan

pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

107 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 17.205.351.111,- dari pencairan

pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

108 Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga

Tabungan ;

109 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 20.168.493.151,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

110Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 17.344.904.110,- dari pencairan pokok

dan Bunga Forex Rupiah ;

111Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pemindahbukuan

dari No Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

112Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan ;

113Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 20.179.726.027,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

114Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 17.859.057.534,- dari pencairan

pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

56

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

Page 57: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

115Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga Tabungan ;

116Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari Bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

117Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 61.473.424,- dari bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

118Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari bunga

Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

119Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dari pencairan

pokok deposito atas nama SRI PURWANTI ;

120 Tanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 1.210.699,- dari Bunga

Tabungan ;

121 Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai

Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

122 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

123 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

124 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

125 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

126 Tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.704.248,- dari Bunga

Tabungan ;

127 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

128 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

129 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

130 Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 58.432.876,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

131 Tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 1.482.385,- dari Bunga

Tabungan ;

132 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

133 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

Hal. 57 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

Page 58: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

134 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

135 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 54.666.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI ;

136 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 8.000.000.000,- dari

pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI

PURWANTI ;

137 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga

Tabungan ;

138 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

139 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

140 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

141 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 57.763.333,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

142 Tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp. 368.944,- dari Bunga

Tabungan ;

143 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

144 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

145 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

146 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 56.282.222,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

147 Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 1.171.933,- dari Bunga

Tabungan ;

148 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

149 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

150 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

151 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.49.497.777,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

58

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

Page 59: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

152 Tanggal 31 Maret 2007, sebesar Rp.2.338.021,- dari Bunga

Tabungan ;

153 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.62.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

154 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.56.833.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

155 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.63.722.222,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

156 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.53.520.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

157 Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp.3.123.234,- dari Bunga

Tabungan ;

158 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.56.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

159 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.53.333.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.1074344358 atas nama SRI PURWANTI ;

160 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.55.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

161 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.48.733.333,- dari Bunga

Deposito Rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

162 Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari Bunga

Tabungan ;

163 Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai

oleh Terdakwa ;

164 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

165 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

166 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

167 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.41.471.111,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

168 Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp.1.644.810,- dari Bunga

Tabungan ;

169 Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian

jaminan kunci save deposit box Bank BNI ;

170 Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan

Inventasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

Hal. 59 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

Page 60: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

171 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

172 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

173 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.45.000.000,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

174 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.40.133.333,- dari Bunga

Deposito Rekening Nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI ;

175 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan

Deposito Rekening Nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI ;

176 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari Bunga Deposito

Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

177 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan

Deposito Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;

178 Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,-

dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB

403542 ;

179 Tanggal 24 Juli 2007, sebesar Rp.8.600.000.000,- dari pencairan

Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839 ;

180 Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp.14.682.585,- dari Bunga

Tabungan ;

181 Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari

pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

182 Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindah-

bukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

untuk pembelian SBI ;

183 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

184 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

185 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

186 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

187 Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp. 1.478.589,- dari Bunga

Tabungan ;

188 Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

60

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

Page 61: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

189 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

190 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000,000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

191 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

192 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

193 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM

ASSIFIE,M.Si.

194 Tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 470.000.000,- dari DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

195 Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp. 460.000.000,- dari DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

196 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 62.136.982,- dari Bunga

Optima Saving ;

197 Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesa ;

198 Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.111.230,- dari Bunga

Tabunngan ;

199 Tanggal 08 November 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

200 Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

201 Tanggal 22 November 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

202 Tanggal 30 November 2007, sebesar Rp. 378.113,- dari Bunga

Deposito ;

203 Tanggal 06 Desember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

204 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari

Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

205 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

206 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI untuk pembelian SBI ;

Hal. 61 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

Page 62: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

207 Tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 2.884.151,- dari Bunga

Taplus ;

208 Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

209 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

210 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI untuk pembelian SBI ;

211Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 113.356,- dari Bunga Tabungan ;

212 Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan

dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa ;

213 Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

214 Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

215 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 239.871,- dari Bunga

Tabungan ;

216 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 20.523.561.644,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

217 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

218 Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

219 Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp. 1.359.925,- dari Bunga

Tabungan ;

220 Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

221 Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp. 420.217,- dari Bunga

Tabungan ;

222 Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan

Bunga Optima Saving ;

223 Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp. 553.745,- dari Bunga

Tabungan ;

224 Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima

Saving ;

225 Tanggal 20 Juni 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

62

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

Page 63: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

226 Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 766.230,- dari Bunga

Tabungan ;

227 Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa ;

228 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

229 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

230 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 14100018 atas nama SRI PURWANTI ;

231 Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima

Saving ;

232 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

233 Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga

Tabungan ;

234 Tanggal 11 Agustus 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

235 Tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

236 Tanggal 20 Agustus 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga

Optima Saving ;

237 Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp. 615.044,- dari Bunga

Tabungan ;

238 Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

239 Tanggal 15 September 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

240 Tanggal 23 September 2008, sebesar Rp. 10.068.350.682,- dari

Pokok dan Bunga Optima Saving ;

241 Tanggal 30 September 2008, sebesar Rp. 3.372.622,- dari Bunga

Tabungan ;

242 Tanggal 10 Oktober 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

243 Tanggal 15 Oktober 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga

Optima Saving ;

Hal. 63 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

Page 64: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

244 Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 44.559,- dari Bunga

Tabungan ;

245 Tanggal 10 November 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

246 Tanggal 17 November 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

247 Tanggal 30 November 2008, sebesar Rp. 65.802,- dari Bunga

Tabungan ;

248 Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

249 Tanggal 15 Desember 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga

Optima Saving ;

250 Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga

Tabungan ;

251 Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

252 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

253 Tanggal 31 Januari 2009, sebesar Rp. 108.059,- dari Bunga

Tabungan ;

254 Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

255 Tanggal 16 Februari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

256 Tanggal 28 Februari 2009, sebesar Rp. 117.661,- dari Bunga

Tabungan ;

257 Tanggal 10 Maret 2009, sebesar Rp. 10.758.904,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

258 Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga

Optima Saving ;

259 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga

Tabungan ;

260 Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

261 Tanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga

Optima Saving ;

262 Tanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 199.503,- dari Bunga

Tabungan ;

64

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

Page 65: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

263 Tanggal 08 Mei 2009, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

264 Tanggal 15 Mei 2009, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima

Saving ;

265 Tanggal 31 Mei 2009, sebesar Rp. 263.170,- dari Bunga

Tabungan ;

266 Tanggal 10 Juni 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga

Optima Proteksi ;

267 Tanggal 30 Juni 2009, sebesar Rp. 279.783,- dari Bunga

Tabungan ;

268 Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp. 1.711.527.397,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

269 Tanggal 21 Juli 2009, sebesar Rp. 1.701.813.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

270 Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp.1.942.976,- dari Bunga

Tabungan ;

271 Tanggal 3 Agustus 2009, sebesar Rp. 1.702.266.667,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

272 Tanggal 31 Agustus 2009, sebesar Rp. 209.870,- dari Bunga

Tabungan ;

273 Tanggal 04 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi

Biaya Administrasi Bank BNI ;

274 Tanggal 07 September 2009, sebesar Rp. 1.707.933.333,- dari

Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

275 Tanggal 09 September 2009, sebesar Rp. 11.050.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI

pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

276 Tanggal 09 September 2009, sebesar Rp. 13.267.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI PURWANTI

pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

277 Tanggal 30 September 2009, sebesar Rp. 3.444.714,- dari Bunga

Tabungan ;

278 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

279 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

280 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

Hal. 65 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

Page 66: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

281 Tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp. 619.039,- dari Bunga

Tabungan ;

282 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 52.317.808,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

283 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 76.098.630,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

284 Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 71.342.465,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

285 Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga

Tabungan ;

286 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

287 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

288 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

289 Tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp. 1.724.250,- dari Bunga

Tabungan ;

290 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga

Deposito Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI ;

291 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

292 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga

Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

293 Tanggal 31 Januari 2010, sebesar Rp. 2.279.458,- dari Bunga

Tabungan ;

294 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

295 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

296 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

297 Tanggal 28 Februari 2010, sebesar Rp. 2.788.709,- dari Bunga

Tabungan ;

298 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 45.567.123,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI ;

299 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 66.279.452,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI ;

66

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

Page 67: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

300 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Bunga

Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;

301 Tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 3.679.716,- dari Bunga

Tabungan ;

302 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 14.850.000.000,- dari

Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436591 atas nama

SRI PURWANTI ;

303 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,-dari pencairan

Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436568 atas nama SRI

PURWANTI ;

304 Tanggal 08 April 2010, sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari

Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436477 atas nama

SRI PURWANTI ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditansfer Terdakwa ke Rekening

Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut adalah sebesar

Rp.885.147.034.806,- (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat

puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ;

• Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa melakukan transfer

dana berupa pemindahbukuan kepada Rekening Taplus Bisnis Perorangan an.

WINDA ARUM HAPSARI pada BNI Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7, sebesar Rp. 26.525.000.000,- (dua puluh enam milyar

lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

2 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima

sebesar Rp.355.000.000,- ;

3 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex Rupiah

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,- ;

4 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima

sebesar Rp.300.000.000,- ;

5 Pada tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,- ;

Hal. 67 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

Page 68: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

7 Tanggal 10 November 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari

pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

8 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari pemindahbukuan

dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk

pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari ;

9 Tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari

pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

10 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.000.000.000,- dari

pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

11 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

12 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 10.270.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa juga melakukan transfer

dana berupa pemindahbukuan kepada Rekening Taplus Bisnis Perorangan an. SRI

PURWANTI pada BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8,

sebesar Rp.20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan pemindahbukuan dari

No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.

60.000.000,- ;

2 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan pemindahbukuan dari No.

Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.

20.550.000.000,- ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan Terdakwa berupa uang yang

ditransfer tersebut adalah sebagai berikut :

68

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

Page 69: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

I. Ke Rek. No. 199963416 an. SRI PURWANTI Rp.885.147.034.806,-

II. Dari Rek No. 199963416 ke Rek. No.

7371043-7 an. WINDA ARUM HAPSARI Rp. 26.525.000.000,-

III Dari Rek No. 199963416 ke Rek. No.

1480001-8 an. SRI PURWANTI Rp. 20.610.000.000,-

Jumlah Rp.932.282.034.806,-

(Sembilan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga

puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-6 atas nama

SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat, pada Rekening

Taplus Bisnis Perorangan an. WINDA ARUM HAPSARI pada BNI Cabang

Jakarta Pusat Nomor Rekening 7371043-7 dan pada Rekening Taplus Bisnis

Perorangan an. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Gambir Nomor Rekening

1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki

jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007

Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/-Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 19996341-6 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Terdakwa membuka Rekening

Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI

Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7 ;

• Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta

Hal. 69 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

Page 70: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 7371043-7 tersebut dengan

rincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

2 Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi Rupiah

Prima sebesar Rp.2.526.301.370,- ;

3 Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.453,21 ;

4 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima

sebesar Rp.355.000.000,- ;

5 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014 ;

6 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Rupiah Prima

sebesar Rp.454.339.726,- ;

7 Pada tanggal 08 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM

HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,- ;

8 Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN ARIEFKA

sebesar Rp.422.000.000,- ;

9 Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN ARIEFKA

sebesar Rp.432.000.000,- ;

10 Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa BAHASYIM

ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,- ;

11 Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money

Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,- ;

12 Pada tanggal 22 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Forex

Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425,- ;

13 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex Rupiah

WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,- ;

14 Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.715.160.274,- ;

15 Pada tanggal 24 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.532.219.178,- ;

16 Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.714.671.233,- ;

70

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

Page 71: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

17 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima

sebesar Rp.300.000.000,- ;

18 Pada tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.530.205.479,- ;

19 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356 ;

20 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari Rekening Nomor

199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,- ;

21 Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.622.222,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) ;

22 Tanggal 26 Juni 2006, sebesar Rp. 3.836.073.973,- dari Pencairan Produk

Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

23 Tanggal 21 Juli 2006, sebesar Rp. 2.016.849.315,- dari Pencairan Produk

Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

24 Tanggal 26 Juli 2006, sebesar Rp. 3.832.794.521,- dari Pencairan Produk

Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

25 Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari Pencairan

Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

26 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

27 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 3.800.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 106016885 ;

28 Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran tunai

Terdakwa ;

29 Tanggal 10 November 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

30 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 112305213 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

31 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari Pemindahbukuan

dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk

pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari ;

32 Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran tunai

Terdakwa ;

Hal. 71 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

Page 72: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

33 Tanggal 10 Juli 2007, sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

34 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening No. 107434438 ;

35 Tanggal 26 Juli 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 109692261 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

36 Tanggal 09 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonnesia ;

37 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

38 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

39 Tanggal 06 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari

Pencairan ;

40 Produk Sertifikat Bank Indonesia tanggal 06 September 2007, sebesar

Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

41 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

42 Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000.,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

43 Tanggal 01 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran tunai

dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia ;

44 Tanggal 02 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran Tunai

dari Terdakwa ;

45 Tanggal 03 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

46 Tanggal 04 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

47 Tanggal 01 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

48 Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

72

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

Page 73: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

49 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,- Pencairan

Pokok dan Bunga Produk dan Investasi Optima Saving atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

50 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.,000.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk Produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

51 Tanggal 03 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

52 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

53 Tanggal 28 Februari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

54 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 13.340.315.068,- dari Pencairan

Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga ;

55 Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran Tunai

dari Terdakwa ;

56 Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

57 Tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

58 Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran Tunai dari

Terdakwa ;

59 Tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 2.013.597.804,- dari Pencairan

Produk Investasi Optima Saving Pokok dan Bunga ;

60 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 10.270.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

61 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 600.000.000,- dari

Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas nama SRI

PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

62 Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund ;

63 Tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari Pemindahbukuan

Rekening Nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

Hal. 73 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

Page 74: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

64 Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

65 Tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 166992642 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;

66 Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

67 Tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

68 Tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

69 Tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.528.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

70 Tanggal 08 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

71 Tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

72 Tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

73 Tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

74 Tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

75 Tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

74

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

Page 75: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

76 Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 7.007.466.667,- dari Pencairan Pokok

dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA

ARUM HAPSARI ;

77 Tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

78 Tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 7.032.666.667,- dari Pencairan

Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

79 Tanggal 09 September 2009 sebesar Rp. 10.200.000.000,- dari

Pemindahbukuan Rekening No. 141807604 untuk pembuatan Deposito

atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

80 Tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari Pencairan

Deposito sebelum jatuh tempo Rekening No.177436397 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditansfer Terdakwa ke Rekening

Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI

Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7 tersebut

adalah sebesar Rp.284.709.039.328,- (dua ratus delapan puluh empat milyar

tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan

rupiah) ;

• Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening Nomor

7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tersebut, Terdakwa melakukan

transfer dana berupa pemindahbukuan kepada :

1 Rekening Taplus Bisnis Perorangan an. SRI PURWANTI pada BNI

Cabang Jakarta Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, sebesar

Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) pada

tanggal 19 Maret 2008 ;

2 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada

tanggal 17 Februari 2006 ;

3 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada

tanggal 17 April 2006 ;

4 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

Hal. 75 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

Page 76: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19996341-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal

21 Juli 2006 ;

5 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal

16 Agustus 2007 untuk pembelian SBI ;

6 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal

27 Desember 2007 untuk pembelian SBI ;

7 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada

tanggal 24 Januari 2008 untuk pembelian SBI ;

8 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada

tanggal 10 Juli 2008 ;

9 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

19996341-6 sebesar Rp.600.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal

10 Juli 2008 ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05

Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

76

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

Page 77: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 7371043-7 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor

Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa

pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah

sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga

juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

Rekening tersebut berjumlah saldo akhir Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar

enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus

tiga puluh tujuh rupiah) ;

• Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor

Rekening 1480001-8, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang

berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;

• Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang

ke Nomor Rekening 1480001-8 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No.

Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 60.000.000,- ;

2 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,- ;

3 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

73710437 atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp.

3.420.000.000,- ;

4 Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM

ASSIFIE, Msi sebesar Rp. 390.000.000,- ;

5 Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.

500.000.000,- ;

6 Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar Rp.

24.000.000.000,- ;

Hal. 77 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

Page 78: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

7 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar

Rp. 330.000.000,- ;

8 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar

Rp. 420.000.000,- ;

9 Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.502.270.883,- ;

10 Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima Saving

sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

11 Pada tanggal 18 Mei 2009 Pencairan Jatuh Tempo Pokok dan Bunga

MMA sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;

12 Pada tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI

PURWANTI sebesar Rp. 24.000.000.000,- ;

13 Pada tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;

14 Pada tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 24.019.195.000,- ;

15 Pada tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,- ;

16 Pada tanggal 08 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,- ;

17 Pada tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

18 Pada tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

19 Pada tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

20 Pada tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

21 Pada tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,- ;

22 Pada tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama

SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.528.261.667,- ;

23 Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas

nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.535.328.333,- ;

24 Pada tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas

nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,- ;

78

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

Page 79: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang di transfer Terdakwa ke

Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI

Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut dengan jumlah

sebesar Rp.366.552.740.215,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus

lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut patut

diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008

Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena

dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010,

secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan

keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai

PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang

ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 1480001-8 tersebut patut diduga

sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang,

pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sebesar sekitar

Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat

puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima

rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

Rekening tersebut berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh

tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

• Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas

nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir

dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo awal Rp.60.000.000,-

dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI ;

• Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

Hal. 79 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

Page 80: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

14180760-4 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta

kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 14180760-4 tersebut dengan

rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 18 Februari 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar

Rp.60.000.000,- ;

2 Tanggal 19 Februari 2008 pemindah bukuan dari Rekening Nomor

73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar

Rp.9.950.000.000,- ;

3 Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

4 Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund Pokok

sebesar Rp.10.000.000.000,- ;

5 Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga

sebesar Rp.7.057.534.247,- ;

6 Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor 16331364

atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.000.000.000,- ;

7 Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,- ;

8 Tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,- ;

9 Tanggal 08 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,- ;

10 Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

11 Tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

12 Tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

13 Tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

14 Tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

15 Tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas

nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.010.661.667,- ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang di transfer Terdakwa ke

Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada

80

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80

Page 81: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 14180760-4 tersebut

adalah sebesar Rp.127.551.489.245,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus

lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat

puluh lima rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007

Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004

sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,

karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 14180760-4 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM

HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

14180760-4 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar

Rp.127.545.809.482,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh

lima juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada Rekening

tersebut berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan

ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

• Pada tanggal 21 Agustus 2008, di buka Rekening BNI Taplus atas nama

RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor

Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) dengan uang berasal dari Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

• Terhadap Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI

Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 tersebut,

berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai

Hal. 81 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81

Page 82: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang

ke Nomor Rekening 15342573-5 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,- oleh

Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

2 Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- oleh

Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang di transfer Terdakwa ke

Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor

Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 tersebut adalah sebesar

Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5

tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur

Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai

tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai

dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha

yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 15342573-5 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI

RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15342573-5 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp. 172.469.844,-

(seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus

empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,

saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh

belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) ;

• Pada tanggal 05 September 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan

atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan

dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan saldo awal sebesar

82

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82

Page 83: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI ;

• Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008

sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya

berupa uang ke Nomor Rekening 15444485-9 tersebut dengan rincian sebagai

berikut :

1 Tanggal 05 September 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

153424640 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,- ;

2 Tanggal 05 September 2008 setoran tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM,

M.Si. sebesar Rp. 430.000.000,- ;

3 Tanggal 05 September 2008 pemindahan dari Rekening No. 153424640

atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI

RESANTI sebesar Rp. 225.000.000,- ;

4 Tanggal 05 September 2008 pemindahan dari Rekening No. 141800018

atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI

RESANTI sebesar Rp. 310.000.000,- ;

5 Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM,

M.Si. sebesar Rp. 320.000.000,- ;

6 Tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi

sebesar Rp. 1.007.431.507,- ;

7 Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund

sebesar Rp. 2.700.000.000,- ;

8 Tanggal 01 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186 ;

• Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke

Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank

BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9 tersebut

adalah sebesar Rp.5.002.431.507,- (lima milyar dua juta empat ratus tiga puluh

satu ribu lima ratus tujuh rupiah) ;

• Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9

tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur

Hal. 83 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83

Page 84: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai

tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai

dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha

yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata hanya mempunyai

penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga

uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 15444485-9 tersebut

patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;

• Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI

RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15444485-9 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan

uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp.3.824.087.707,-

(tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh

ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo

akhir Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus

empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

• Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan

mengisi Rekening masing masing di atas seluruhnya berasal dari Terdakwa baik

berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran tunai

maupun yang bersifat pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas

nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas

nama SRI PURWANTI, dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437

atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari pencairan investasi yang

seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak pidana, yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak

tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur

Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai

tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai

dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha

yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang diperkirakan

setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

84

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84

Page 85: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta

Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama SRI PURWANTI dan

Nomor Rekening 7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada Bank

BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, atas nama SRI

PURWANTI dan Nomor Rekening 14180760-4, atas nama WINDA ARUM

HAPSARI, pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening

15342573-5 atas nama RIANDINI RESANTI dan Nomor Rekening 15444485-9

atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh saksi YANTI

PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan atau atas persetujuan Terdakwa.

Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk mencari keuntungan

dari penyedia jasa keuangan ;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf b

Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian

Uang ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004

sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun

2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah

Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke

tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84

ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan

mengadili, setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta

kekayaannya yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik

perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan

karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga,

Hal. 85 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85

Page 86: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah

Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah

Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

• Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 314/

KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 05 Juli

2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang,

membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran

pajak, memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai

tunggakan, menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak, menolak

memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak

berkepentingan, mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP, meneliti

salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses

penelitian materiil ke pemeriksaan ;

• Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada

Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/

M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas

sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan

kewenangan yakni melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang

meliputi Audit manajemen tugas pokok dan fungsi, Audit kajian lembaga TINK

TANK pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang

meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan melakukan audit khusus

berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik

individu maupun organisasi ;

86

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86

Page 87: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah

hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci

cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan ;

• Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa

menyimpan dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;

• Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan harta kekayaannya berupa uang pada

Rekening Bank BNI, yakni pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening

Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor

Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal

Rp.633.063.416,- (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat

ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan Rekening Koran, dalam kurun

waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah

membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan-nya berupa uang untuk

pembelian sebuah rumah yang terletak di Jl. Cicuruk No. 14 Menteng Jakarta

Pusat seharga Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pembelian rumah tersebut diduga dilakukan Terdakwa dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian

Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., tidak terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12

huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR ;

2 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., tidak terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12

huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 87 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87

Page 88: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR ;

3 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., tidak terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12

B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDAIR ;

4 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., terbukti bersalah

melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH LEBIH SUBSIDAIR ;

5 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., terbukti bersalah

melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR ;

6 Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan pidana

penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan

perintah Terdakwa tetap ditahan ;

7 Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan pidana

denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

kurungan ;

8 Menyatakan agar barang bukti :

A Barang bukti uang sebagaimana No. Urut 3, 73

dan 74 berupa :

1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus

empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula

berada di Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No.3) ;

2 Uang tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No.73) ;

3 Uang tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No.74) ;

88

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88

Page 89: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA WINDA ARUM HAPSARI ;

B Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan

4, berupa :

1 Mutasi Rekening No. 0356082561 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai

dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No.

1) ;

2 Formulir Permohonan Pembukaan

Rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 2) ;

3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank

BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA

ARUM HAPSARI No. Rek. 5750188119

(bukti No. 4) ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

C Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14

berupa :

1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta

Pusat No. Rek. 0073710437 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti No. 5) ;

2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir

No. Rek. 0141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 6) ;

3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta

Pusat No. Rek. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 7) ;

4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat

No. Rek. 0023924200 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 8) ;

5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir

Hal. 89 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89

Page 90: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 014800018 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 9) ;

6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 10) ;

7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0153425735 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 11) ;

8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank

BCA Kantor Cabang Utama Sudirman No.

Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 12) ;

9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank

BCA Kantor Cabang Pembantu Saharjo No.

Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No.13) ;

10 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU

Sudirman No. Rek. 0356082561 (bukti No.

14) ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

D Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24

berupa :

1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni

1976 tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM ASSIFIE

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No. 15) ;

2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni

1976 tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM ASSIFIE

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No. 16) ;

3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di

Lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti

No. 17) ;

90

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90

Page 91: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26

Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 18) ;

5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 19) ;

6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 20) ;

7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang

Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

Bappenas (bukti No. 21) ;

8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Presiden RI No. 52/K Tahun 2009,

tanggal 21 Juli 2009, tentang

Pengangkatan Setingkat lebih tinggi

kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. (bukti No. 22) ;

9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang

Hal. 91 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91

Page 92: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat dari

jabatannya DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 23) ;

10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/

UP.11/2010, tanggal 13 April 2010,

tentang Pengakhiran Status Kepegawaian

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.

24) ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

E Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65

berupa :

1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 21 Agustus 2008

sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

25) ;

2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 11 Februari 2009

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) (bukti No. 26) ;

3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 05 September 2008

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah) (bukti No. 27) ;

4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 15 Januari 2009

sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua

puluh juta rupiah) (bukti No. 28) ;

92

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92

Page 93: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 22 Januari 2009

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(bukti No. 29) ;

6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus

juta rupiah) (bukti No. 30) ;

7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat

ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti

No. 31) ;

8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.

32) ;

9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret

2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat

ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

(bukti No. 33) ;

10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober

2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus

Hal. 93 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93

Page 94: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.

34) ;

11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 04 Juni 2007 sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

juta rupiah) (bukti No. 35) ;

12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 01 Oktober

2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu)

lembar slip setoran tunai ke Rekening

Tabungan Bank BNI No.0073710437

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

tanggal 02 Oktober 2007 sebesar

Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 36) ;

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

37) ;

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 26 Maret 2008

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 38) ;

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 08 Juli 2008 sebesar

94

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94

Page 95: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan

puluh dua juta rupiah) (bukti No. 39) ;

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0141800018 atas nama SRI PURWANTI

tanggal 14 Mei 2008 sebesar

Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 40) ;

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta rupiah) (bukti No. 41) ;

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 42) ;

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 November 2004

sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua

puluh tiga juta rupiah) (bukti No. 43) ;

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 09 Desember 2004

sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

(bukti No. 44) ;

21 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 03 Februari 2005

Hal. 95 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95

Page 96: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 45) ;

22 1 (satu) lembar slip setoran tunai

Pencairan Cek Bank BCA ke Rekening

Tabungan Bank BNI No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI tanggal 24

Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.

46) ;

23 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 47) ;

24 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 48) ;

25 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 17 Juni 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 49) ;

26 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(bukti No. 50) ;

27 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005

sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh

96

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96

Page 97: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh ribu rupiah) (bukti No. 51) ;

28 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 September 2005

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 52) ;

29 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 24 Januari 2006

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 53) ;

30 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 54) ;

31 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 04 Juni 2007

sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) (bukti No. 55) ;

32 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 56) ;

33 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 57) ;

Hal. 97 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97

Page 98: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

34 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Juli 2008

sebesar Rp.418..000.000,- (empat ratus

delapan belas juta rupiah) (bukti No.

58) ;

35 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 0153425735

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 21 Agustus 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 59) ;

36 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 154444859

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 05 Mei 2008 s/d 09 April 2010

(bukti No. 60) ;

37 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141807604

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 09

April 2010 (bukti No. 61) ;

38 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 09

April 2010 (bukti No. 62) ;

39 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 05 Oktober 2004 s/d 09 April

2010 (bukti No. 63) ;

40 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141800018

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 18 Februari 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 64) ;

98

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98

Page 99: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

41 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Dollar Plus

No.0023924200 atas nama SRI

PURWANTI periode tanggal 15 Februari

2005 s/d 09 April 2010 (bukti No. 65) ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

F Barang bukti Nomor Urut 67 berupa :

• Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang merupakan

bagian dari uang sebesar

Rp.41.740.558.611,- (empat puluh satu

milyar tujuh ratus empat puluh juta lima

ratus lima puluh delapan ribu enam

ratus sebelas rupiah) yang semula

berada pada Rekening Bank BNI No.

199963416 an. SRI PURWANTI ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

G Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 66 s/d 72

berupa :

1 Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI No.

73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 66) ;

2 Uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI No.

199963416 atas nama SRI PURWANTI

(bukti No. 67) dikurangi Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) ;

3 Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang

semula berada pada Rekening Bank BNI No.

23924200 atas nama SRI PURWANTI (bukti

No. 68) ;

4 Uang tunai senilai Rp.5.679.763,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141807604 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 69) ;

5 Uang tunai senilai Rp.6.557.920,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

Hal. 99 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepanite[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99

Page 100: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No.141800018 atas nama SRI PURWANTI

(bukti No. 70) ;

6 Uang tunai senilai Rp.217.530.156,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI No.

153425733 atas nama RIANDINI RESANTI

(bukti No. 71) ;

7 Uang tunai senilai Rp.1.178.343.800,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI No.

154444859 atas nama RIANDINI RESANTI

(bukti No. 72) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

H Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 75 dan 76

berupa :

1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 829 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 75) ;

2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M² yang

terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat (bukti No.

76) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE. ;

9. Membebankan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-2010/

PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan

identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;

2 Membebaskan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. tersebut

dari dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan

Kesatu Lebih Subsidair ;

3 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dengan

identitas yang tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang ;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

100

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100

Page 101: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

6 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8 Menetapkan barang bukti berupa :

A Barang bukti uang sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74

berupa :

1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus

empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula

berada di Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No.3) ;

2 Uang tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 73) ;

3 Uang tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 74) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan 4,

berupa :

1 Mutasi Rekening No. 0356082561 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai

dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No.

1) ;

2 Formulir Permohonan Pembukaan

Rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 2) ;

3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank

BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA

ARUM HAPSARI No. Rek. 5750188119

(bukti No. 4) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14

berupa :

Hal. 101 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101

Page 102: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 0073710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 5) ;

2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 0141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.

6) ;

3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 00199963416 atas

nama SRI PURWANTI (bukti No. 7) ;

4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta

Pusat No. Rek. 0023924200 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 8) ;

5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 014800018 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 9) ;

6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 10) ;

7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0153425735 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 11) ;

8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Utama

Sudirman No. Rek. 0350755136 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 12) ;

9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu

Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama

102

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102

Page 103: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.

13) ;

10 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU

Sudirman No. Rek. 0356082561 (bukti

No. 14) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24 berupa

:

1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 15) ;

2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 16) ;

3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002, tentang Mutasi para

Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen

Pajak Departemen Keuangan (bukti No.

17) ;

4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26

Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 18) ;

5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat

Hal. 103 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103

Page 104: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 19) ;

6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 20) ;

7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang

Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

Bappenas (bukti No. 21) ;

8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Presiden RI No. 52/K Tahun 2009,

tanggal 21 Juli 2009, tentang

Pengangkatan Setingkat lebih tinggi

kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. (bukti No. 22) ;

9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang

Pemberhentian dengan hormat dari

jabatannya DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 23) ;

10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/

UP.11/2010, tanggal 13 April 2010,

tentang Pengakhiran Status Kepegawaian

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.

24) ;

104

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104

Page 105: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65 berupa

:

1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 21 Agustus 2008

sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

25) ;

2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 11 Februari 2009

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) (bukti No. 26) ;

3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 05 September 2008

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah) (bukti No. 27) ;

4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 15 Januari 2009

sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua

puluh juta rupiah) (bukti No. 28) ;

5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 22 Januari 2009

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(bukti No. 29) ;

6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008

Hal. 105 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105

Page 106: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus

juta rupiah) (bukti No. 30) ;

7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat

ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti

No. 31) ;

8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.

32) ;

9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret

2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat

ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

(bukti No. 33) ;

10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober

2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus

tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.

34) ;

11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 04 Juni 2007 sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

juta rupiah) (bukti No. 35) ;

12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

106

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106

Page 107: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 01 Oktober

2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu)

lembar slip setoran tunai ke Rekening

Tabungan Bank BNI No.0073710437

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

tanggal 02 Oktober 2007 sebesar

Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 36) ;

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

37) ;

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 26 Maret 2008

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 38) ;

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 08 Juli 2008 sebesar

Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan

puluh dua juta rupiah) (bukti No. 39) ;

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0141800018 atas nama SRI PURWANTI

tanggal 14 Mei 2008 sebesar

Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 40) ;

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

Hal. 107 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107

Page 108: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta rupiah) (bukti No. 41) ;

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 42) ;

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 November 2004

sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua

puluh tiga juta rupiah) (bukti No. 43) ;

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 09 Desember 2004

sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

(bukti No. 44) ;

21 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 03 Februari 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 45) ;

22 1 (satu) lembar slip setoran tunai

Pencairan Cek Bank BCA ke Rekening

Tabungan Bank BNI No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI tanggal 24

Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.

46) ;

23 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

108

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108

Page 109: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 47) ;

24 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 48) ;

25 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 17 Juni 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 49) ;

26 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(bukti No. 50) ;

27 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005

sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh

puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh ribu rupiah) (bukti No. 51) ;

28 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 September 2005

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 52) ;

29 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 24 Januari 2006

Hal. 109 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109

Page 110: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 53) ;

30 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 54) ;

31 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 04 Juni 2007

sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) (bukti No. 55) ;

32 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 56) ;

33 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 57) ;

34 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Juli 2008

sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus

delapan belas juta rupiah) (bukti No.

58) ;

35 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 0153425735

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 21 Agustus 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 59) ;

110

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110

Page 111: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

36 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 154444859

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 05 Mei 2008 s/d 09 April 2010

(bukti No. 60) ;

37 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141807604

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 09

April 2010 (bukti No. 61) ;

38 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 09

April 2010 (bukti No. 62) ;

39 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 05 Oktober 2004 s/d 09 April

2010 (bukti No. 63) ;

40 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141800018

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 18 Februari 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 64) ;

41 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Dollar Plus

No.0023924200 atas nama SRI

PURWANTI periode tanggal 15 Februari

2005 s/d 09 April 2010 (bukti No. 65) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti Nomor Urut 67 berupa :

• Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang merupakan

bagian dari uang sebesar

Rp.41.740.558.611,- (empat puluh satu

milyar tujuh ratus empat puluh juta lima

ratus lima puluh delapan ribu enam

Hal. 111 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111

Page 112: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas rupiah) yang semula

berada pada Rekening Bank BNI No.

199963416 an. SRI PURWANTI ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 66 s/d 72 berupa

:

1 Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 73710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 66) ;

2 Uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 67) dikurangi

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

3 Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No. 23924200 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 68) ;

4 Uang tunai senilai Rp.5.679.763,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 69) ;

5 Uang tunai senilai Rp.6.557.920,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141800018 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 70) ;

6 Uang tunai senilai Rp.217.530.156,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 153425733 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 71) ;

7 Uang tunai senilai Rp.1.178.343.800,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 72) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 75 dan 76

berupa :

112

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112

Page 113: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.

829 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 75) ;

2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya

seluas 847 M² yang terletak di Jl.

Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat

(bukti No. 76) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE. ;

1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya

sebagai berikut :

• Menerima permintaan banding dari

Terdakwa : DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO/Tim Penasihat Hukum

tersebut ;

• Membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 1252/

Pid.B/-2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02

Februari 2011 yang dimintakan banding

tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin

KHALIL SARINOTO dengan identitas tersebut di muka tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair, dakwaan Kesatu

Lebih Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair ;

2 Membebaskan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM, ASSIFIE, M.Si.

bin KHALIL SARINOTO dari dakwaan-dakwaan tersebut di

atas ;

3 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM, ASSIFIE, M.Si.,

bin KHALIL SARINOTO dengan identitas tersebut di muka telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dan

Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;

Hal. 113 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113

Page 114: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si., bin KHALIL SARINOTO tersebut dengan

pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

5 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menyatakan barang bukti :

A Barang bukti uang sebagaimana

No. Urut 3, 73 dan 74 berupa :

1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus

empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula

berada di Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 3) ;

2 Uang tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 73) ;

3 Uang tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 74) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 1, 2 dan 4, berupa :

4 Mutasi Rekening No. 0356082561 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai

dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No.

1) ;

5 Formulir Permohonan Pembukaan

Rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 2) ;

6 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank

BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA

ARUM HAPSARI No. Rek. 5750188119

(bukti No. 4) ;

114

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114

Page 115: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 5 s/d 14 berupa :

1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 0073710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 5) ;

2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 0141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.

6) ;

3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 00199963416 atas

nama SRI PURWANTI (bukti No. 7) ;

4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta

Pusat No. Rek. 0023924200 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 8) ;

5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 014800018 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 9) ;

6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 10) ;

7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0153425735 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 11) ;

8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Utama

Sudirman No. Rek. 0350755136 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 12) ;

Hal. 115 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115

Page 116: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu

Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No.13) ;

10 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU

Sudirman No. Rek. 0356082561 (bukti

No. 14) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 15 s/d 24 berupa :

1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 15) ;

2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 16) ;

3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002, tentang Mutasi para

Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen

Pajak Departemen Keuangan (bukti No.

17) ;

4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26

Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 18) ;

5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

116

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116

Page 117: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 19) ;

6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 20) ;

7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang

Pengangkatan DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam

jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

Kelembagaan Bappenas (bukti No. 21) ;

8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Presiden RI No. 52/K Tahun 2009,

tanggal 21 Juli 2009, tentang

Pengangkatan Setingkat lebih tinggi

kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. (bukti No. 22) ;

9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang

Pemberhentian dengan hormat dari

jabatannya DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 23) ;

10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/

UP.11/2010, tanggal 13 April 2010,

tentang Pengakhiran Status Kepegawaian

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

Hal. 117 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117

Page 118: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.

24) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 25 s/d 65 berupa :

1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 21 Agustus 2008

sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

25) ;

2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 11 Februari 2009

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) (bukti No. 26) ;

3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 05 September 2008

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah) (bukti No. 27) ;

4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 15 Januari 2009

sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua

puluh juta rupiah) (bukti No. 28) ;

5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 22 Januari 2009

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(bukti No. 29) ;

6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

118

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118

Page 119: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No.0141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus

juta rupiah) (bukti No. 30) ;

7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat

ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti

No. 31) ;

8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.

32) ;

9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret

2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat

ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

(bukti No. 33) ;

10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus

tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.

34) ;

11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 04 Juni 2007 sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

juta rupiah) (bukti No. 35) ;

Hal. 119 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119

Page 120: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar

slip setoran tunai ke Rekening Tabungan

Bank BNI No. 0073710437 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI tanggal 02

Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,-

(empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

(bukti No. 36) ;

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

37) ;

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 26 Maret 2008

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 38) ;

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 08 Juli 2008 sebesar

Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan

puluh dua juta rupiah) (bukti No. 39) ;

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0141800018 atas nama SRI PURWANTI

tanggal 14 Mei 2008 sebesar

Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 40) ;

120

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120

Page 121: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta rupiah) (bukti No. 41) ;

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 42) ;

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 November 2004

sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua

puluh tiga juta rupiah) (bukti No. 43) ;

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 09 Desember 2004

sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

(bukti No. 44) ;

21 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 03 Februari 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 45) ;

22 1 (satu) lembar slip setoran tunai

Pencairan Cek Bank BCA ke Rekening

Tabungan Bank BNI No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI tanggal 24

Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.

46) ;

Hal. 121 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121

Page 122: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 47) ;

24 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 48) ;

25 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 17 Juni 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 49) ;

26 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(bukti No. 50) ;

27 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005

sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh

puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh ribu rupiah) (bukti No. 51) ;

28 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 September 2005

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 52) ;

122

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122

Page 123: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

29 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 24 Januari 2006

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 53) ;

30 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 54) ;

31 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 04 Juni 2007

sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) (bukti No. 55) ;

32 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 56) ;

33 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 57) ;

34 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Juli 2008

sebesar Rp.418..000.000,- (empat ratus

delapan belas juta rupiah) (bukti No.

58) ;

Hal. 123 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123

Page 124: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

35 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 0153425735

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 21 Agustus 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 59) ;

36 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 154444859

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 05 Mei 2008 s/d 09 April 2010

(bukti No. 60) ;

37 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141807604

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 09

April 2010 (bukti No. 61) ;

38 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 09

April 2010 (bukti No. 62) ;

39 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 05 Oktober 2004 s/d 09 April

2010 (bukti No. 63) ;

40 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141800018

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 18 Februari 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 64) ;

41 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Dollar Plus

No.0023924200 atas nama SRI

PURWANTI periode tanggal 15 Februari

2005 s/d 09 April 2010 (bukti No. 65) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti Nomor Urut 67

berupa :

124

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124

Page 125: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang merupakan

bagian dari uang sebesar

Rp.41.740.558.611,- (empat puluh satu

milyar tujuh ratus empat puluh juta lima

ratus lima puluh delapan ribu enam

ratus sebelas rupiah) yang semula

berada pada Rekening Bank BNI No.

199963416 an. SRI PURWANTI ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

B Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 66 s/d 72 berupa :

1 Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 73710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 66) ;

2 Uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 67) dikurangi

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

3 Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No. 23924200 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 68) ;

4 Uang tunai senilai Rp.5.679.763,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 69) ;

5 Uang tunai senilai Rp.6.557.920,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141800018 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 70) ;

6 Uang tunai senilai Rp.217.530.156,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 153425733 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 71) ;

Hal. 125 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125

Page 126: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

7 Uang tunai senilai Rp.1.178.343.800,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 72) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 75 dan 76 berupa :

1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.

829 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 75) ;

2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya

seluas 847 M² yang terletak di Jl.

Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat

(bukti No. 76) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE. ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2011/-

PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa telah mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Juli 2011 dari Kuasa Terdakwa

yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/BHR-SYF/VI/11 bertanggal 20 Juni 2011,

memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan

kasasi pada tanggal 22 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Juli 2011, dengan demikian

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-

Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR :

126

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126

Page 127: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGADILAN DKI JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM

SEBAGAIMANA MESTINYA

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya

dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, hal ini terlihat dalam pertimbangan

hukumnya pada halaman 121 s/d 122, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum mengenai unsur “MEMAKSA SESEORANG

MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEM-

BAYARAN DENGAN POTONGAN ATAU UNTUK MENGERJAKAN

SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI dalam Pasal 12 huruf e dakwaan Kesatu

Subsidair karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengambil fakta

hukum yang dijadikan pertimbangan hukum atas unsur tersebut, sehingga

karenanya unsur tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur tersebut di atas, pihak yang

memberi hadiah atau janji, dalam hal ini saksi KARTINI MULYADI, dalam

Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan tanggal 16

April 2010 yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibacakan di

persidangan menerangkan “bahwa benar saya bersedia menyetujui permintaan

Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. walaupun kenyataannya dalam

memberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut

saya agak terpaksa, namun karena pemikiran saya sendiri jangan sampai

pekerjaan saya terganggu di kemudian hari, maka saya bersedia memberikan

dan menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. tersebut ;

Menimbang, bahwa apalagi permintaan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

kepada saksi Kartini Mulyadi yang berdalih untuk membiayai renovasi kantor,

maka menurut Majelis Hakim Banding, ucapan Dr. Drs. Bahasyim Assifie,

M.Si. yang demikian mengandung makna pemaksaan secara psikologis ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas tidak menerapkan peraturan hukum

sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (1)

dan (2) KUHAP ;

. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta terlihat melindungi kepentingan saksi KARTINI

MULYADI, agar terlepas dari tuntutan hukum, hal ini dapat dibuktikan sebagai

berikut :

• Pertimbangan hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan bahwa saksi

Hal. 127 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127

Page 128: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI MULYADI memberikan

uang Rp. 1 milyar kepada DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. adalah

Gartifikasi, maka secara hukum saksi

KARTINI MULYADI telah

memberikan suap dan saksi KARTINI

MULYADI dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum

memberikan suap ;

• Ternyata Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta membatalkan pertimbangan

hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tersebut dan dalam

pertimbangan hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa apalagi permintaan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

kepada saksi Kartini Mulyadi yang berdalih untuk membiayai renovasi

kantor, maka menurut Majelis Hakim Banding, ucapan Dr. Drs. Bahasyim

Assifie, M.Si. yang demikian mengandung makna pemaksaan secara

psikologis ;

• Dalam pertimbangan hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta terlihat dengan jelas

pertimbangan hukum tersebut di atas

yang memihak kepada saksi KARTINI

MULYADI karena dalam

pertimbangannya saksi KARTINI

MULYADI yang dipaksa oleh DR.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. untuk

memberi-kan uang sebesar Rp. 1

milyar ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena dalam

pertimbangan hukumnya hanya 1 (satu) saksi KARTINI MULYADI saja yang

mengatakan DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang meminta uang kepada

saksi KARTINI MULYADI tanpa didukung dengan 2 (dua) alat yang sah, dan

128

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128

Page 129: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah dapat

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.,

maka pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan karena tidak menerapkan

Pasal 183 KUHAP :

• Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seorang kecuali apabila

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

melakukannya ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dalam

pertimbangan hukumnya dan hanya menggunakan 1 (satu) saksi yaitu saksi

KARTINI MULYADI untuk menyatakan bahwa Terdakwa DR. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu

Subsdair, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan, karena tidak menerapkan Pasal 185 ayat

(2) KUHAP :

• Keterangan seorang saksi saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa

Terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan kepadanya ;

B. CARA MENGADILI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT

KETENTUAN UNDANG-UNDANG

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang

sebagaimana mestinya dalam Pasal 162 KUHAP, hal ini terlihat dalam

pertimbangan hukumnya pada halaman 122, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur tersebut di atas, pihak yang

memberi hadiah atau janji, dalam hal ini saksi KARTINI MULYADI, dalam

Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan tanggal 16

April 2010 yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibacakan di

persidangan menerangkan “bahwa benar saya bersedia menyetujui permintaan

Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. walaupun kenyataannya dalam

memberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut

Hal. 129 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129

Page 130: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saya agak terpaksa, namun karena pemikiran saya sendiri jangan sampai

pekerjaan saya terganggu dikemudian hari, maka saya bersedia memberikan

dan menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. tersebut ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 162 KUHAP karena Berita Acara

Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan tanggal 16 April 2010

saksi KARTINI MULYADI, hanya dibacakan di persidangan sedangkan saksi

KARTINI MULYADI orang yang masih mampu memberikan keterangan di

muka sidang akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak membuat

penetapan upaya paksa agar saksi KARTINI MULYADI hadir di persidangan

agar dapat memberikan keterangannya tapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pertimbangan hukum serta

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

harus dibatalkan karena menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dan juga tidak menerapkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP ;

• Jika saksi sesudah memberi keterangan

dalam penyidikan meninggal dunia

atau karena halangan yang sah tidak

dapat hadir disidang atau tidak

dipanggil karena jauh tempat kediaman

atau tempat tinggalnya atau karena

sebab lain yang berhubungan dengan

kepentingan Negara, maka keterangan

yang telah diberikannya itu

dibacakan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan

:

• Keterangan saksi sebagai alat bukti

ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

Pengadilan ;

Keterangan saksi KARTINI MULYADI pada Berita Acara Pemeriksaan

tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan tanggal 16 April 2010 yang dibacakan

oleh Jaksa/Penuntut Umum di muka sidang bukan merupakan alat bukti yang

ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

4. Bedasarkan uraian-uraian tersebt di atas, maka pertimbangan hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah

130

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130

Page 131: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibatalkan karena tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-

undang ;

C. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

JAKARTA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

1 Bahwa pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui batas

wewenangnya karena hanya berdasarkan 1 (satu) saksi Kartini Mulyadi

dan kesaksian tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) hanya dibacakan di muka sidang, maka jelas Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui batas

wewenangnya ;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempunyai kewenangan menghukum

terdakwa hanya berdasarkan 1 (satu) saksi Kartini Mulyadi serta BAP-

nya hanya dibacakan di muka sidang ;

3 Bahwa secara hukum, dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan

Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas

(Pasal 191 KUHAP) ;

4 Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa uang sebesar Rp.

1.000.000.000,- sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Kartini

Mulyadi dan sudah selesai, tapi kenapa Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ikut campur mengenai

utang piutang ;

5 Untuk diketahui secara bersama bahwa siapa yang tidak kenal dengan

saksi KARTINI MULYADI di Indonesia dan hampir semua penegak

hukum di Indonesia kenal dengan saksi KARTINI MULYADI karena dia

seorang Penasehat Hukum yang sangat senior dan konglomerat di

Indonesia, oleh karena itu uang sebesar Rp. 1 milyar yang merupakan

pinjaman modal untuk anaknya Terdakwa merupakan hal biasa, tapi

kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengenyampingkan hutang

piutang yang merupakan pinjaman Terdakwa dan sudah dikembalikan

lunas ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas dan didukung dengan bukti sah menurut

hukum, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum dan tidak

Hal. 131 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131

Page 132: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta melampaui batas wewenangnya,

oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan dan

membebaskan Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dari segala dakwaan/

tuntutan ;

DAKWAAN KEDUA PRIMAIR TIDAK TERBUKTI :

Kami mengajukan putusan Money Laundring yang diputus oleh Mahkamah Agung RI

bahwa tindak pidana Money Loundring yang pertama sekali harus dibuktikan adalah

TINDAK PIDANA ASAL (Predicate Crime), yaitu :

1. Putusan Peninjauan Kembali No. 133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 04 Oktober

2010 :

• Terdakwa Paimin Landung ;

• Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Pasal 378 KUHP ;

• Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Loundring) ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2052 K/PID.SUS/2010, tanggal 03 November

2009 :

• Terdakwa Muhamad Subari ;

• Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Pasal 372 KUHP ;

• Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Loundring) ;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/PID.SUS/2010, tanggal 29 Juni 2010 :

• Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi

Samsudin ;

• Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Pasal 11 Gratifikasi ;

• Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Loundring) ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2166 K/PID.SUS/2008, tanggal 23 Januari 2009

:

- Terdakwa Muhamad Subari

- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 266 (1) KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring )

5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 875 K/PID/2007, tanggal 23 April 2007 :

132

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132

Page 133: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Lie Han Pouw alias Pau Paw

- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 646 K/PID.SUS/2010, tanggal 20 April 2010 :

- Terdakwa Bonatua Sinaga, SE

- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 372 KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)

7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 949 K/PID/2006, tanggal 26 Juni 2006 :

- Terdakwa Herry Robert

- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)

8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 944 K/PID/2006 , tanggal 26 Juli 2006 :

- Terdakwa Drs. Anastasia Kusmati Pranoto

- Tindak pidana asal (Predicate Crime ) Pasal 372, 378 KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring )

Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

A. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA

MESTINYA

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta jo.

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum

sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

(1) Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak

Pidana: KORUPSI

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA

MESTINYA DAPAT DIBUKTIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil di

Dirjen Pajak sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang telah memiliki

uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 yang

diinvestasikan di BNI dan BCA atas nama isteri dan anak-anaknya ;

2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan,

Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 diduga hasil tindak pidana ;

Hal. 133 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133

Page 134: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3 Sehubungan Dr. Bahasyim Assifie, M.Si., selaku Pegawai Negeri

memiliki uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37, yang

diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi tetapi tidak ada yang di

korupsi dan tidak ada korban baik Negara maupun perorangan ;

4 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo. putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang

menyatakan uang yang dimiliki oleh Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. diduga

diperoleh dari hasil tindak pidana, dan hanya dengan dugaan tidak bisa

menjadi dasar menghukum Terdakwa dan hal tersebut bertentangan

dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang, dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak

Pidana : KORUPSI

Dalam hukum pidana Majelis Hakim/Pengadilan tidak boleh menghukum

orang hanya dengan “Dugaan“ dan ini bertentangan dengan Pasal 183

KUHAP ;

5. Maka sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, dalam Pasal 2 dinyatakan dengan tegas bahwa Dr.

Bahasyim Assifie, M.Si. harus dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana

Korupsinya dan siapa yang menjadi korbannya ;

6. Bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGHUKUM Dr. Bahasyim Assifie,

M.Si. hanya dengan alasan :

• Pengadilan mengatakan, harta kekayaan

Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. berupa

uang tunai yang diinvestasikan di BNI

dan BCA sebesar Rp. 60.992.238.206,-

dan USD 681.147.37 adalah PATUT

DIDUGA BERASAL DARI HASIL

TINDAK PIDANA ;

7 Tindak pidana korupsi apa yang

dilakukan oleh Dr. Bahasyim Assifie,

M.Si. dan apakah Negara Republik

Indonesia dirugikan atau siapa yang

menjadi korban sehubungan dengan Dr.

134

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134

Page 135: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang

tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan

USD 681.147.37 yang diinvestasikan di

BNI dan BCA ;

8 Seluruh perkara Tindak Pidana

Pencucian Uang yang sudah diputus

oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia, yang pertama sekali

dibuktikan oleh Mahkamah Agung RI

adalah TINDAK PIDANA ASAL

kemudian Tindak Pidana Pencucian

Uang diterapkan tetapi dalam putusan ini

tidak ada TINDAK PIDANA ASAL-nya

yang menjadikan dasar Terdakwa

dihukum berdasarkan Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang ;

9 Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan

hukum Majelis Hakim Banding

sependapat dan menyetujui, sehingga

alasan dan pertimbangan hukum tersebut

dipertahankan dan dikuatkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya

mengatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim

Assifie, M.Si. memiliki uang tunai

tersebut yang diduga hasil tindak pidana,

maka putusan Pengadilan tersebut tidak

menerapkan peraturan hukum Undang-

Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, di dalam Pasal 2 ayat

(1) menegaskan :

Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana :

a Korupsi ;

b Penyuapan ;

c Penyelundupan barang ;

d Penyeludupan tenaga kerja ;

Hal. 135 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135

Page 136: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

e Penyelundupan imigran ;

f Dibidang perbankan ;

g Dibidang pasar modal ;

h Dibidang asuransi ;

i Narkotika ..... dstnya s/d huruf y ;

Bahwa kami tegaskan, sesuai dengan bukti-bukti, dan saksi-saksi di

persidangan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si., sejak tahun 1977 sampai

dengan 2010 selaku Pegawai Negeri tidak melakukan korupsi, maka uang

sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 tersebut bukan dari hasil

tindak pidana ;

10 Bahwa sejak tahun 1977 sampai dengan

sekarang Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim

Assifie, M.Si. selaku Pegawai Negeri di

Dirjen Pajak telah mengumpulkan dan

menabung sedikit demi sedikit dari hasil

kerja keras sehingga memiliki harta

kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681.147.37

dan ini wajar sepanjang tidak ada yang

dirugikan/korban ;

11 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

mempunyai kewajiban untuk

membuktikan bahwa Terdakwa Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. melakukan

Tindak Pidana Korupsi dan

menghasilkan uang untuk ditempatkan di

BNI dan BCA untuk dilakukan pencucian

sehingga uang hasil korupsi tersebut

supaya bersih dan kedua peradilan

dilarang menjatuhkan putusan atau

menghukum Terdakwa hanya

berdasarkan dugaan-dugaan uang yang

dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil

tindak pidana dan ini sangat bertentangan

dengan Pasal 183 KUHAP dan putusan

136

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136

Page 137: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ini merusak tatanan hukum pidana di

Indonesia ;

12 Bahwa berdasarkan keterangan saksi

Yanti Purnamasari, SE.MM., di bawah

sumpah (Karyawan BNI) yang

menyatakan :

• Bahwa banar saksi kenal dengan

Terdakwa karena Terdakwa adalah

Nasabah BNI sebagai Nasabah Prioritas

dan Terdakwa bekerja sebagai Pegawai

Pajak ;

• Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa

sebagai Nasabah Prioritas adalah

karena Terdakwa adalah Nasabah yang

menyimpan uang di BNI dengan jumlah

di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) ;

• Bahwa benar Terdakwa pernah meminta

saksi untuk membantu membuka

Rekening Tabungan untuk Terdakwa

sendiri dan untuk membuka tabungan

untuk isteri dan anak-anak Terdakwa

yakni atas nama Sri Purwanti dan atas

nama Winda Arum Hapsari serta atas

nama Riandini Resanti ;

• Bahwa benar pembukaan Rekening

tersebut dilakukan dengan cara saksi

menerima dari Terdakwa foto copy KTP

isteri dan anak-anak Terdakwa yakni

atas nama Sri Purwanti dan atas nama

Winda Arum Hapsari serta atas nama

Riandini Resanti, di mana pada saat itu

Terdakwa beserta isterinya datang ke

kantor saksi di BNI Cabang Jakarta

Pusat ;

• Bahwa benar sewaktu membuka

Rekening terhadap isteri dan anak-anak

Hal. 137 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137

Page 138: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Nasabah baru ada

penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah

atau Know Your Custumer (KYC) dan

berdasarkan penjelasan dan informasi

lisan dari Terdakwa sewaktu membuka

Rekening atas nama isteri dan anak-

anaknya bahwa uang yang dimasukan

milik Terdakwa yang berasal dari bisnis

cuci cetak foto, jual beli mobil, jual

beli tanah, import daging, bisnis ikan,

bisnis batu bara ;

• Bahwa benar formulir terhadap

penerapan pengenalan Nasabah

terhadap Terdakwa (KYC) terhadap

Rekening yang dibuat atas nama isteri

dan anak-anak Terdakwa atas nama Sri

Purwanti dan atas nama Winda Arum

Hapsari serta atas nama Riandini

Resanti, ada disimpan di Bank BNI ;

• Bahwa benar Prinsip Pengenalan

Nasabah atau Know Your Custumers

(KYC) adalah merupakan peraturan

yang diterbitkan Bank Indonesia yang

harus dilaksanakan pihak perbankan

untuk lebih mengenal pendapatan

Nasabah dan karakteristik Nasabah ;

13 Bahwa berdasarkan keterangan saksi

Yanti Purnamasari, SE.MM. sebagai

Custumer Relationship Manager Bank

BNI, sudah melakukan prosedur

sehubungan dengan Terdakwa membuka

Rekening atas nama Sri Purwanti dan

atas nama Winda Arum Hapsari serta

atas nama Riandini Resanti, maka

Terdakwa telah membuka Rekening di

BNI untuk dan atas nama isterinya dan

anak-anaknya adalah sah menurut hukum

yaitu sebagai berikut :

138

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138

Page 139: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 Untuk dan atas nama Sri Purwanti (isteri Terdakwa) membuka 3 (tiga)

Nomor Rekening yaitu :

• Nomor 1999963416 dibuka pada

tanggal 05 Oktober 2004 dengan saldo

awal Rp. 633.063.416,- dan saldo akhir

08 April 2010 Rp. 41.740.558.611,- ;

• Nomor Rekening 23924200 di buka

pada tanggal 15 Februari 2005 dengan

saldo awal USD 271.354.06 dan saldo

akhir 31 Maret 2010 USD 681.147,37 ;

• Nomor Rekening 141800018 di buka

pada tanggal 18 Februari 2008 dengan

saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo

akhir 31 Maret 2010 Rp. 6.557.920,- ;

2 Untuk dan atas nama anaknya bernama Winda Arum Hapsari,

Terdakwa membuka 2 Nomor Rekening, yaitu :

• Nomor Rekening 737104437 di buka

pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan

saldo awal Rp. 1.000.000,- dan saldo

akhir 09 April 2010 Rp.

17.675.783.637,- ;

• Nomor Rekening 141807604 di buka

pada tanggal 18 Februari 2008 dengan

saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo

akhir 09 April 2010 Rp. 5.679.763,- ;

3 Untuk dan atas nama anaknya bernama Riandini Resanti, Terdakwa

membuka 2 Nomor Rekening, yaitu :

• Nomor Rekening 153425735 di buka

pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan

saldo awal Rp. 290.000.000,- dan saldo

akhir 31 Maret 2010 Rp.

217.530.156,- ;

• Nomor Rekening 154444859 di buka

pada tanggal 05 September 2008

dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan

saldo akhir 09 April 2010 Rp

1.178.343.800,- ;

Hal. 139 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139

Page 140: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

13.4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGO BONG

alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua Karyawan Bank BCA)

Terdakwa juga menempatkan uangnya di Rekening BCA milik anak

Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari yang proses

pembukaan Rekening tersebut dilakukan oleh Winda Arum Hapsari

(anak Terdakwa) Nomor Rekening-Rekening tersebut antara lain :

• Nomor Rekening 5750188119 dengan

saldo akhir Rp 80.422.943,- ;

• Nomor Rekening 0356082561 dengan

saldo akhir Rp. 64.647.547,- ;

• Nomor Rekening 5750188119 dengan

saldo akhir Rp. 22.713.829,- ;

13 Bahwa jumlah uang yang ditabungkan sedikit demi sedikit dan kemudian

diinvestasikan dalam produk BNI seperti Investasi Money Market (MMA) Investasi

Insurance, BNI Investment yang ditangani langsung oleh saksi Yanti Purnamasari,

SE.MM., selaku Fund Manager BNI, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan

sehingga jumlah tabungan mereka di BNI maupun di BCA totalnya berjumlah Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 ;

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. dan keterangan

Terdakwa bahwa proses investasi produk-produk BNI tersebut Terdakwa

mempercayakan kepada saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. sebagai Fun Manager

BNI ;

15 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 330 yang mengatakan,

harus dibuktikan terlebih dahulu :

• Apakah Terdakwa mempunyai niat,

mempunyai maksud atau mempunyai

tujuan untuk menempatkan harta

kekayaannya yang diketahui atau patut

diduganya berasal dari tindak pidana ke

dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik

atas nama sendiri atau atas nama pihak

lain ;

• Yang dimaksud dengan “menempatkan”

adalah upaya menempatkan uang tunai

yang berasal dari tindak pidana ke

dalam sistem keuangan (Financial

System) atau lembaga yang terkait

140

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140

Page 141: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuangan tahap penempatan ini

merupakan tahap pertama dalam proses

pemisahan harta kekayaan hasil

kejahatan dari sumber kejahatan ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama tersebut di atas

tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak

menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang, dalam Pasal 2 dinyatakan dengan tegas bahwa Dr. Bahasyim Assifie,

M.Si. harus dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Korupsinya ;

16 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat bukti laporan–laporan Harta

Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terdakwa per April 2010 yang dilaporkan

kepada KPK bahwa total harta kekayaaan Terdakwa yang dilaporkan hanya sekitar

Rp. 10.125.138.142,- dan dalam bentuk dollar hanya USD 4500 dan dari LHKPN

Terdakwa tersebut harta/uang Terdakwa yang ada di Rekening-Rekening isteri dan

anak-anaknya yang di BNI maupun yang di BCA sudah dilaporkan ke KPK di tahun

2010 dan keterlambatan laporan tersebut hanya merupakan pelanggaran dan tidak

ada sanksi pidana ;

17 Sedangkan menurut pendapat ahli Proses Money Loundrying (Pencucian Uang)

dapat digolongkan 3 (tiga) tahap yaitu :

1 Tahap Placenment (Penempatan) ;

Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak

pidana kedalam sistem keuangan (Financial System) atau lembaga

yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan ini merupakan

tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil

kejahatan dari sumber kejahatannya ;

18.2. Tahap Layering (pelapisan) ;

Adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal

dari tindak pidana dengan pelakunya, seperti mentransfer harta

kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang

satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil

kejahatan, mangaburkan asal usul harta kekayaan dengan

mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan

lainnya, dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak

hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;

18.3. Tahap Integration (Intergrasi) ;

Adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang

telah ditempatkan (Plecement) dan atau dilakukan pelapidan

Hal. 141 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141

Page 142: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang

sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali

kegiatan kejahatannya tahapan integrasi ini merupakan tahapan akhir

dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil

tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah,

dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan

harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbul-kan kecurigaan

dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerap-kan

peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak menerapkan pendapat

ahli Proses Money Loundrying (Pencucian Uang) dapat digolongkan 3 (tiga)

tahap yaitu : Tahap Placenment (penempatan), Tahap Layering (pelapisan),

Tahap Integration (Intergrasi), sehingga tidak menerapkan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2

dinyatakan dengan tegas bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. harus dibuktikan

terlebih dahulu Tindak Pidana Korupsinya dan uang tunai yang dimiliki oleh

Terdakwa merupakan hasil tindak pidana ;

18 Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga

diatur tentang pengertian transaksi dan transaksi keuangan mencurigakan, hal ini

dapat dilihat dari Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang ;

• Yang dimaksud dengan Transaksi

adalah seluruh kegiatan yang

menimbulkan hal atau kewajiban atau

menyebabkan timbulnya hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih,

termasuk kegiatan mentransfer dan

atau pemindahan bukuan dana yang

dilakukan oleh penyedia jasa

keuangan ;

• Sedangkan yang dimaksud Transaksi

Keuangan mencurigakan adalah :

a Transaksi

keuangan yang

menyimpang dari

propil, karateristik

142

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142

Page 143: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

atau kebiasan pola

transaksi dari

nasabah yang

bersangkutan ;

b Transaksi

keuangan oleh

nasabah yang patut

diduga dilakukan

dengan tujuan

untuk menghindari

pelaporan

transaksi yang

bersangkutan yang

wajib dilakukan

oleh penyedia jasa

keuangan sesuai

dengan dengan

ketentuan undang-

undang ini, atau

c Transaksi

Keuangan yang

dilakukan atau

batal dilakukan

dengan

menggunakan

harta kekayaan

yang diduga

berasal dari hasil

tindak pidana ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan

peraturan hukum sebagaimana mestinya karena sesuai dengan :

1. Keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. di bawah sumpah

(Karyawan BNI), yang menyatakan :

• Bahwa benar saksi kenal dengan

Terdakwa karena Terdakwa adalah

Nasabah BNI sebagai Nasabah Prioritas

dan Terdakwa bekerja sebagai Pegawai

Pajak ;

Hal. 143 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143

Page 144: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa

sebagai Nasabah Prioritas adalah karena

Terdakwa adalah nasabah yang

menyimpan uang di BNI dengan jumlah

di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) ;

• Bahwa benar Terdakwa pernah meminta

saksi untuk membantu membuka

Rekening Tabungan untuk Terdakwa

sendiri dan untuk membuka tabungan

untuk isteri dan anak-anak Terdakwa

yakni atas nama Sri Purwanti dan atas

nama Winda Arum Hapsari serta

atas nama Riandini Resanti ;

• Bahwa benar pembukaan Rekening

tersebut dilakukan dengan cara saksi

menerima dari Terdakwa foto copy

KTP isteri dan anak-anak Terdakwa

yakni atas nama Sri Purwanti dan atas

nama Winda Arum Hapsari serta atas

nama Riandini Resanti, di mana pada

saat itu Terdakwa beserta isterinya

datang ke kantor saksi di BNI Cabang

Jakarta Pusat ;

• Bahwa benar sewaktu membuka

Rekening terhadap isteri dan anak-anak

Terdakwa selaku nasabah baru ada

penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah

atau Know Your Custumer (KYC) dan

berdasarkan penjelasan dan informasi

lisan dari Terdakwa sewaktu membuka

Rekening atas nama isteri dan anak-

anaknya bahwa uang yang dimasukan

milik Terdakwa yang berasal dari

bisnis cuci cetak foto, jual beli mobil,

jual beli tanah, import daging, bisnis

ikan, bisnis batu bara ;

144

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144

Page 145: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar formulir terhadap

penerapan pengenalan nasabah

terhadap Terdakwa (KYC) terhadap

Rekening yang dibuat atas nama isteri

dan anak-anak Terdakwa atas nama atas

nama Sri Purwanti dan atas nama

Winda Arum Hapsari serta atas nama

Riandini Resanti, ada disimpan di

Bank BNI ;

• Bahwa benar prinsip pengenalan

nasabah atau Know Your Custumers

(KYC) adalah merupakan peraturan

yang diterbitkan Bank Indonesia yang

harus dilaksanakan pihak perbankan

untuk lebih mengenal pendapatan

nasabah dan karakteristik nasabah ;

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGO BONG

alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua Karyawan Bank BCA)

Terdakwa juga menempatkan uangnya di Rekening BCA milik anak

Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari yang proses pembukaan

Rekening tersebut dilakukan oleh Winda Arum Hapsari (anak

Terdakwa) ;

19 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan

hukum sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur adanya Azas Pembuktian

Terbalik khususnya dalam Pasal 35 yang mewajibkan kepada Terdakwa untuk

membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan merupakan hasil tindak

pidana ;

Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai di BNI dan di BCA

sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 tersebut bukan

merupakan hasil tindak pidana, dan di persidangkan perkara ini Terdakwa

telah mengajukan bukti berupa :

1 Buku kas keluarga/Bank keluarga

yang berisi catatan-catatan

transaksi uang/harta kekayaan

keluarga Terdakwa ;

Hal. 145 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145

Page 146: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti surat pendukung tentang

usaha bisnis Terdakwa ;

3 Bukti hasil audit harta kakayaan

atau uang milik Terdakwa yang

ditempatkan di BNI dan BCA

dengan dasar acuan Rekening

Koran yang diterbitkan oleh BNI

dan BCA Periode Tahun 2004 s/d

2010, yang dibuat oleh Auditor

Akuntan Publik ACHMAD,

RASYID, HISBULLAH &

JERRY yang dijabarkan oleh

Suiyanto, SE., Al Akuntan in

Charge ;

4 Bukti pengelompokan dan

periodisasi jenis kegiatan usaha di

luar kedinasan Dr. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

5 Kompilasi asal usul dan arus uang

Dr. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. sejak tahun 1969 s/d tahun

2010 ;

6 Surat dari AIDA TIRTAYASA

tertanggal Tokyo, 23 Januari

1990, yang ditujukan kepada

Terdakwa yang isinya berupa

pemberitahuan adanya

keuntungan yang menjadi hak

Terdakwa dalam hal kerja sama

bisnis yang ditandatangani oleh

AIDA TIRTAYASA ;

7 Surat tanda terima hasil

keuntungan penjualan permata

sebesar USD 160.000 dibuat

tanggal 02 Maret 1990 di Jakarta,

yang ditanda- tangani oleh

Terdakwa (sebagai penerima) dan

146

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146

Page 147: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

AIDA TIRTAYASA (sebagai

yang menyerahkan) ;

8 AUTHENTICATION

CERTIFICATE yang dibuat di

Manila, Filipina, pada tanggal 17

September 2010 berikut

terjemahannya ;

9 Republic of The Philipina

National Capital Yudicial

Regional Trial Court, Manila,

dibuat tanggal 15 September

2010, berikut terjemahannya ;

10 AFFIDAVIT dibuat di Manila

tanggal 14 September 2010,

berikut terjemahannya ;

11 PERJANJIAN AFFIDAVIT

dengan ZHU YAOZONG, dibuat

tanggal 25 Agustus 2010 di

Hangzhou City, Zhejiang

Province, yang ditanda- tangani

oleh ZHU YAOZONG berikut

terjemahannya ;

12 PERJANJIAN AFFIDAVIT

dengan LU JIAHAN dibuat di

Hangzhou City, tanggal 26

September 2010 yang

ditandatangani oleh LU

JIAHAN, berikut terjemahannya ;

Bahwa uang Terdakwa ditempatkan di Perbankan dalam hal ini di BNI

maupun yang di BCA tersebut, sumber uangnya berasal dari usaha bisnis dan

investasi Terdakwa baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri seperti

dengan LEOPOLDO P. NARRA Pengusaha Filipina dan LU JIAHAN dan

ZHU YAOZONG Pengusaha China, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak

tahun 1990-an sampai dengan tahun 2006 hingga Terdakwa mendapatkan

keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 30 –40 milyar rupaih dan kerja sama

bisnins permata dengan pengusaha Indonesia yang bernama AIDA

TIRTAYASA, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 160.000 USD

sehinga dari modal keuntungan bisnis Terdakwa tersebut kemudian dialihkan

Hal. 147 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147

Page 148: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ke Investasi yang menguntungkan di Perbankan Indonesia sampai dengan

sekarang ini yaitu Bank BNI dan BCA tersebut di atas ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan

peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan sebagai

berikut :

1 Bahwa 12 (dua belas) bukti tersebut di atas yang

diajukan oleh Terdakwa adalah merupakan alat

bukti yang sah sesuai Undang-Undang Pasal 184

KUHAP ;

2 Bahwa uang yang diinvestasikan di BNI dan BCA

adalah uang halal hasil usaha sejak tahun 1969

sampai dengan sekarang sesuai dengan Undang-

Undang Pebankan ;

3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mampu

untuk membuktikan bahwa uang tunai milik Dr.

Bahsyim Assifie, M.Si. hasil korupsi apalagi

merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 UU

Money Laundrying) ;

4 Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa kecuali apabila sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

melakukannya (Pasal 183 KUHAP) ;

5 Bahwa mengenai bukti surat berupa hasil Audit

Harta Kekayaaan atau uang milik Terdakwa yang

ditempatkan di BNI dan BCA Periode Tahun 2004

s/d 2010 yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik

ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY

yang dipaparkan di persidangan oleh Suyanto

SE,Ak. Akuntan in Charge merupakan alat bukti

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ;

6 Bahwa mengenai bukti kompilasi asal usul dan

arus uang Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. sejak tahun

1969 s/d 2010 serta bukti pengelompokan dan

periodisasi jenis kegiatan usaha di luar kedinasan

148

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148

Page 149: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bahasyim Assifie, M.Si., merupakan alat bukti

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ;

7 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya

tersebut di atas sangat keliru dan tidak benar, hal

ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1 Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,

M.Si. memiliki harta kekayaan

berupa uang tunai sejumlah Rp.

60.992.238.206,- dan USD

681,147.37 yang ditempatkan di BNI

dan BCA bukan merupakan hasil

kejahatan (bukan hasil tindak pidana/

kejahatan) ;

2 Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

memilki harta kekayaan tersebut di

atas belum melaporkan ke KPK

sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, dikarenakan

kesibukannya dan sekarang sudah

dilaporkan :

Pasal 5 ayat (3), menyebutkan :

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

(3) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan

setelah menjabat ;

Apabila Penyelenggara Negara belum melaporkan harta

kekayaannya ke KPK, maka ada sanksi yaitu diatur dalam Pasal 20

Ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku” ;

8 Bahwa disamping hal di atas, dalam

Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003

Hal. 149 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149

Page 150: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang khususnya dalam

penjelasan Pasal 3 ayat (1) telah

dijelaskan bahwa terhadap harta

kekayaan yang diduga merupakan hasil

tindak pidana, tidak perlu dibuktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya

(Predicate Crime) untuk dapat

dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana

Pencucian Uang ;

9 Dalam hal ini Majelis Hakim

berpendapat bahwa mengenai kalimat

untuk dapat dimulainya pemeriksaan

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak

hanya terbatas pada tingkat penyidikan

saja, melainkan ketentuan tersebut

berlaku sampai pada tingkat pemeriksaan

di Pengadilan ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut

tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat

dibuktikan sebagai berikut :

• Bahwa ketentuan Pasal 35 adanya

pembuktian terbalik serta adanya

penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas,

maka secara hukum :

• Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie

telah membuktikan di persidangan

bahwa Dr. Bahasyim Assifie memliki

uang tunai sejumlah sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681.147.37

bukan merupakan hasil tindak pidana

dengan pembuktian yang sudah

disampaikan di persidangan ;

• Dr. Bahasyim Assifie sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan dugaan Pegawai

Negeri mempunyai uang jumlahnya

150

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150

Page 151: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

banyak adalah hasil korupsi, oleh

karena itu pembuktiannya harus

berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38

yang menyatakan :

- Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa :

a Alat bukti sebagaimana

dimaksud dalam hukum

acara pidana ;

b Alat bukti lain berupa

informasi yang diucapkan,

dikirimkan, diteima atau

disimpan secara elektronik

dengan alat optik atau yang

serupa dengan itu dan

c Dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1

angka 7 ;

3. Pembuktian menurut KUHAP Pasal 183 KUHAP, menyata- kan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

20 Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.,

dikuatkan dengan bukti-bukti serta fakta di persidangan, maka unsur dengan sengaja

menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya hasil tindak

pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak

lain merupakan hasil tindak pidana tidak terbukti sah menurut hukum ;

21 Sehubungan dijelaskan secara lengkap dan ditambah dengan bukti-bukti, keterangan

saksi dan fakta di persidangan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat

merugikan Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. oleh karena itu kami memohon

kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan kedua

putusan Pengadilan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

Hal. 151 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151

Page 152: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

B. CARA MENGADILI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT

KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Bahwa cara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili dan memutus Terdakwa tidak

melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini dapat dibuktikan sebagai

berikut :

TERDAKWA DIDAKWA :

DAKWAAN :

KESATU :

• Primair melanggar Pasal 12 huruf a UU

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

• Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e

UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ;

• Lebih Subsidair melanggar Pasal 12

huruf b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;

• Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal

11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ;

DAN :

KEDUA :

• Primair melanggar Pasal 3 huruf a UU

No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana

yang telah diubah dengan UU No. 25

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

152

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152

Page 153: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang ;

• Subsidair melanggar Pasal 3 huruf b

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana

yang telah diubah dengan UU No. 25

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang ;

• Lebih Subsidair melanggar Pasal 3

huruf c UU No. 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah diubah dengan

UU No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang ;

Bahwa atas dakwaan tersebut dan sesuai dengan tuntutan saudara Jaksa/Penuntut

Umum terhadap Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. yang terbukti adalah :

• Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair

melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;

• Dakwaan Kedua Primair melanggar

Pasal 3 huruf a UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah diubah dengan

UU No.25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang ;

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN :

• Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair

melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU No.

Hal. 153 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153

Page 154: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;

• Dakwaan Kedua Primair melanggar

Pasal 3 huruf a UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah diubah dengan

UU No.25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang ;

PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN

TINGGI JAKARTA

• Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e

UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ;

• Dakwaan Kedua Primair melanggar

Pasal 3 huruf a UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana yang telah diubah dengan

UU No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang ;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta halaman 122 , yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa apalagi permintaan Terdakwa kepada saksi Kartini Mulyadi

yang berdalih untuk membiayai renovasi kantor, maka menurut hemat Majelis

Hakim Banding, ucapan Terdakwa yang demikian mengandung makna

pemaksaan psikologis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur MEMAKSA SESEORANG

MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN

DENGAN POTONGAN ATAU UNTUK MENGERJAKAN SESUATU BAGI

DIRI SENDIRI Pasal 12 huruf dalam dakwaan Kesatu Subsidair terpenuhi” ;

154

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154

Page 155: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

mengadili dan memutus Terdakwa tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-

undang, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengandung sponsor dari saksi

Kartini Mulyadi dengan mengatakan :

“Menimbang, bahwa apalagi permintaan Terdakwa kepada saksi Kartini

Mulyadi yang berdalih untuk membiayai renovasi kantor, maka menurut

hemat Majelis Hakim Banding, Ucapan Terdakwa yang demikian

mengandung makna pemaksaan psikologis” ;

Agar saksi Kartini Mulyadi terhindar pertanggung jawaban secara pidana ;

1 Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie,

M.Si. dengan menggunakan Pasal 12 huruf e dalam dakwaan Kesatu Subsidair

terpenuhi bertentangan dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan menggunakan dakwaan Kesatu

Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Maka dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta tidak melaksanakan ketentuan undang-undang

terutama Pasal 183 KUHAP ;

2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 281

tidak benar bertentangan dengan hukum, yang menyatakan sebagai berikut :

“.... maka kemudian keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara

Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan,

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembacaan keterangan saksi

Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan di bawah

sumpah dapatlah dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan

KUHAP” ;

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 KUHAP telah mengatur bahwa apabila

saksi berhalangan hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka

keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan di

bawah sumpah, dapat dibacakan di persidangan dan nilainya disamakan

dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan” ;

4. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie sangat tidak sependapat dan sangat

berkeberatan dengan segala uraian pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat

Hal. 155 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155

Page 156: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagaimana yang telah dikutip di atas, karena Pasal 162 KUHAP

mengatur sebagai berikut :

Pasal 162 KUHAP :

(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal

dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau

tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya

atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara,

maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka

keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah

sumpah yang diucapkan di sidang ;

5. Bahwa berdasarkan isi Pasal 162 KUHAP ayat (1) tersebut tidak ada satupun

alasan bagi Majelis Hakim untuk membenarkan ketidak-hadiran saksi Kartini

Mulyadi untuk diminta keterangannya di depan persidangan, dan selanjutnya

keterangan tersebut hanya dibacakan di depan persidangan meskipun

sebelumnya dalam pemeriksaan di penyidikan telah disumpah ;

6. Bahwa saksi Kartini Mulyadi adalah saksi kunci yang memberikan uang

kepada Terdakwa dan tidak mungkin BAP-nya bisa dibacakan di persidangan

dan sudah dipanggil berulang-ulang dan Majelis Hakim mengancam akan

mengeluarkan surat paksa membawa saksi Kartini Mulyadi akan tetapi

setelah adanya sponsor maka BAP-nya dibacakan ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tidak pantas

karena saksi Kartini Mulyadi belum meninggal dunia, tidak dalam keadaan

sakit yang parah, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian di bawah

sumpah di depan persidangan. Selain itu terbukti, Saksi Kartini Mulyadi

berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga alasan bahwa

tempat kediaman atau tempat tinggal saksi jauh juga tidak bisa digunakan

sebagai alasan ketidakhadiran saksi Kartini Mulyadi untuk memberikan

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pantas

karena keliru, tidak tepat serta tidak ada satupun alasan yang terdapat di

dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang dapat dikaitkan dengan alasan

pembenar dengan alasan yang dapat membenarkan ketidakhadiran saksi

Kartini Mulyadi di depan persidangan pada perkara a quo ;

9. Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dan didukung fakta hukum yang

terungkap di persidangan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan cara mengadilinya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang

156

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156

Page 157: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga sangat merugikan Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.,

oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik

Indonesia untuk membatalkan kedua putusan Pengadilan tersebut dan

membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

C. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

JAKARTA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

telah melampaui batas wewenang, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 123 hanya

mengatakan :

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim Banding berpendapat : alasan dan pertimbangan hukum serta

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbuktinya Terdakwa melakukan

tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair harus dibatalkan

sedangkan alasan pertimbangan hukum dan putusan yang selebihnya yakni

dalam dakwaan Kedua Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dan

menyetujuinya, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut

dipertahankan dan dikuatkan ;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak mau

repot dan tidak mempunyai dasar hukum apapun dikarenakan hanya

mengatakan :

“Dakwaan Kedua Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dan

menyetujuinya, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut

dipertahankan dan dikuatkan tanpa melihat dasar hukum Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang serta tidak melihat secara keseluruhan bukti-

bukti, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga putusannya sangat

merugikan Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. ;

3. Kalau melihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

halaman 330, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam perkara

ini rumusan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai “dengan sengaja

menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas

nama sendiri atau atas nama pihak lain, “oleh karenanya perbuatan Terdakwa

haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah Terdakwa mempunyai niat,

mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menempatkan harta

kekayaannya yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana

Hal. 157 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157

Page 158: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama

pihak lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menempatkan sebagaimana uraian

tentang tahap pencucian uang yaitu tahap Placement (penempatan) yang

dimaksud “Menempatkan“ adalah upaya menempatkan uang tunai yang

berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (Financial System) atau

lembaga yang terkait dengan keuangan tahap penempatan ini merupakan

tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari

sumber kejahatan” ;

Dengan kata lain bahwa usal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari

kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara :

4. Bahwa pertimbangan hukum dalam point 3 tersebut di atas, arti

menempatkan adalah :

Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam

sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang terkait dengan

keuangan tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses

pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan ;

Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang (UUTPPU) yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat

bukti serta keterangan Terdakwa bahwa tidak ada satupun fakta di

persidangan bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. pada waktu

menjabat di Dirjen Pajak atau Bapenas melakukan tindak pidana KORUPSI

di lingkungan Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan

tidak ada korban yang melaporkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana

Korupsi ;

6. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai sebesar

Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 yang diinvestasikan di BNI dan

BCA atas nama isteri dan anak-anak Terdakwa sejak tahun 2004 sampai

dengan sekarang adalah secara wajar dan memenuhi prosedur Undang-

Undang Perbankan karena uang tunai tersebut sebelum diinvestasikan di

kedua Bank tersebut terlebih dahulu Terdakwa diinterview oleh pihak Bank

tentang asal usul uang tersebut dan disimpulkan bahwa uang tunai milik

Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. bukan merupakan hasil tindak

pidana ;

7. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. menginvestasikan uang tunai

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dengan menggunakan rekening

158

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158

Page 159: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yanti

Purnamasari, SE.MM. Karyawati BNI, Francie Bonngo Bong als. Acie,

Retno, Kartika, Sony Rusmudi Warsono, bahwa Terdakwa telah

menginvestasikan uang tunai ke Rekening keluarganya tersebut di BNI dan

BCA sebagai berikut :

1 Terdakwa membuka rekening atas

nama isterinya Sri Purwanti

dengan Nomor 1999963416

dibuka pada tanggal 05 Oktober

2004 dengan saldo awal Rp

633.063.416 dan saldo akhirnya

08 April 2010 Rp

41.740.558.611 ;

2 Terdakwa membuka Rekening

atas nama isterinya Sri Purwanti

dengan Nomor Rekening

23924200 di buka pada tanggal

15 Februari 2005 dengan saldo

awal USD 271.354.06 dan saldo

akhir 31 Maret 2010 USD

681.147,37 ;

3 Terdakwa membuka Rekening

atas nama isterinya Sri Purwanti

dengan Nomor Rekening

141800018 di buka pada tanggal

18 Febuari 2008 dengan saldo

awal Rp. 60.000.000,- dan saldo

akhir 31 Maret 2010 Rp.

6.557.920,- ;

4 Terdakwa membuka Rekening

atas nama Winda Arum Hapsari

dengan Nomor Rekening

737104437 di buka pada tanggal

15 Agustus 2005 dengan saldo

awal Rp. 1.000.000,- dan saldo

akhir 09 April 2010 Rp

17.675.783.637,- ;

Hal. 159 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159

Page 160: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 Terdakwa membuka Rekening

atas nama Winda Arum Hapsari

dengan Nomor Rekening

141807604 di buka pada tanggal

18 Februari 2008 dengan saldo

awal Rp. 60.000.000,- dan saldo

akhir 09 April 2010 Rp

5.679.763,- ;

6 Terdakwa membuka Rekening

atas nama Riandini Resanti

(anaknya) Nomor Rekening

153425735 di buka pada tanggal

21 Agustus 2008 dengan saldo

awal Rp. 290.000.000,- dan saldo

akhir 31 Maret 2010 Rp.

217.530.156,- ;

7 Terdakwa membuka Rekening

atas nama Riandini Resanti

(anaknya) Nomor Rekening

154444859 di buka pada tanggal

05 September 2008 dengan saldo

awal Rp. 10.000.000,- dan saldo

akhir 09 April 2010 Rp

1.178.343.800,- ;

8 Terdakwa juga menempatkan

uangnya ke dalam Rekening

Winda Arum Hapsari anaknya di

BCA yaitu Rekening No.

5750188119 saldo akhirnya

sebesar Rp. 80.422.943,

0356082561 saldo akhir sebesar

Rp. 64.647.547,- 4552061211

saldo akhirnya sebesar Rp.

22.713.829,- ;

INVESTASI tersebut di atas jelas secara umum diketahui oleh PPATK dan

Bank Indonesia karena Investasi tersebut dengan kurun waktu yang cukup

lama sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan Investasi tersebut tidak

ada yang dicurigakan dan wajar-wajar saja ;

160

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160

Page 161: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding dalam menilai bukti telah melampaui kewenangannya yang

diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

• Bahwa fakta hukum yang terungkap di

persidangan bahwa uang tunai milik

Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.

yang ditempatkan di BNI dan BCA

tersebut adalah uang Terdakwa yang

diperoleh dari usaha bisnis di Indonesia

maupun di kerja sama bisnis dengan

pengusaha Indonesia (Aida Tirtayasa),

Pengusaha Philipina (LEOPOLDO P.

NARRA) Ppengusaha China (LU

JIAHAN dan ZHU YAOZONG) yang

memperoleh keuntungan sebesar 30

s/d 40 milyar rupiah. (Vide pembuktian

terbalik Pasal 35 UUTPPU) ;

• Bahwa usaha bisnis Terdakwa tersebut

dilakukan pada saat sebelum Terdakwa

menjadi PNS maupun pada saat

Terdakwa menduduki jabatan struktural

di Direktorat Jenderal Pajak dan di

Bappenas ;

9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM.

(Karyawati BNI Pusat) dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa

proses pembukaan Rekening-Rekening di BNI tersebut memang atas nama

permintaan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminta KTP isteri dan

anak-anaknya tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Yanti

Purnamasari SE.MM. untuk membantu proses administrasi pembukaan

Rekening-Rekening tersebut ;

10. Bahwa Rekening yang di BCA atas nama Winda Arum Hapsari tersebut

dengan keterangan saksi Francie Binnggo Bong als. Acie, saksi Retno

Kartika, Sony Rusmudi Warsono, dan keterangan Terdakwa bahwa yang

membuka Rekening dengan Nomor–Nomor Rekening seperti tersebut di

atas, adalah Winda Arum Hapsari sendiri, namun menurut keterangan

Terdakwa mengenai transaksi uang masuk dan investasi produk BCA yang

ada di Rekening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa)

tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa yang ada di kas keluarga ;

Hal. 161 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161

Page 162: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dana diperkuat dengan keteranan saksi

Yanti Purnamasari, SE.MM. saksi Gregorius Yulius Sunarto, SE. dan saksi

tambahan Abdullah Umar, ahli Suyanto, SE.Ak., serta dari catatan Rekening

Koran yang diterbitkan oleh BNI maupun BCA dan dari slip-slip setoran

bahwa benar Terdakwa ada menginvestasikan uangnya yang sudah ada di

dalam Rekening-Rekening keluarganya tersebut, ke dalam produk-produk

investasi BNI antara lain seperti MMA dan lain-lain, memang dari bukti

Rekening Koran dari Nomor-Nomor Rekening tersebut terlihat adanya

transaksi keuangan yang berasal dari produk-produk Investasi yang ada di

BNI dan menurut keterangan Terdakwa semua proses investasi di produk-

produk investasi BNI tersebut yang mengatur adalah Fund Manager yaitu

saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. ;

. Bahwa fakta di persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim

Assifie, M.Si. memiliki uang tunai sejak tahun 2004 sampai dengan tahun

2010 sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 adalah hasil korupsi

(hasil tindak pidana) hal ini dapat di lihat dalam profil Terdakwa sebagai

berikut :

• Bahwa benar Terdakwa bekerja di

Dirjen Pajak sebagai PNS sejak tahun

1977, tidak ada bukti korupsi ;

• Bahwa Terdakwa menjabat Kepala

Karipa Jakarta Tujuh sejak tahun 2002

s/d 2006, tidak ada bukti korupsi ;

• Bahwa benar Terdakwa menjabat

Kepala KPP Jakarta Koja sejak tahun

2006 s/d 2007, tidak ada bukti korupsi ;

• Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP

Jakarta Palmerah tahun 2007, tidak ada

bukti korupsi ;

• Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP

Pratama Jakarta Palmerah sejak tahun

2007 s/d tahun 2008, tidak ada bukti

korupsi ;

• Bahwa Terdakwa diangkat sebagai

Inspektur Bidang Kenerja

Kelembagaan Kementerian PPN/

162

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162

Page 163: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bappenas, sejak tahun 2008 s/d 2010,

tidak ada bukti korupsi ;

• Bahwa benar gaji Terdakwa sebagai

PNS dalam jabatan-jabatan tersebut

perbulannya berkisar antara Rp.

20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- ;

13. Bahwa untuk mendukung alibi Terdakwa tentang asal usul sumber

keuangannya yang ditempakan di Perbankan (BNI dan BCA) tersebut sesuai

ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut

bukan berasal dari hasil tindak pidana dan dipersidangkan perkara ini

Terdakwa telah mengajukan bukti bahwa uang tunai yang dimiliki

Terdakwa adalah uang halal berupa :

1 Buku kas keluarga/Bank keluarga

yang berisi catatan-catatan

transaksi uang/harta kekayaan

keluarga Terdakwa ;

2 Bukti surat pendukung tentang

usaha bisnis Terdakwa ;

3 Bukti hasil audit harta kekayaan

atau uang milik Terdakwa yang

ditempatkan di BNI dan BCA

dengan dasar acuan Rekening

Koran yang diterbitkan oleh

BNI dan BCA Periode Tahun

2004 s/d tahun 2010, yang dibuat

oleh Auditor Akuntan Publik

ACHMAD, RASYID,

HISBULLAH & JERRY yang

dijabarkan oleh Suiyanto, SE., Al

Akuntan in Charge ;

4 Bukti pengelompokan dan

periodisasi jenis kegiatan usaha di

luar kedinasan DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE , M.Si. ;

5 Kompilasi asal usul dan arus uang

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

Hal. 163 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163

Page 164: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. sejak tahun 1969 s/d tahun

2010 ;

6 Surat dari AIDA TIRTAYASA

tertanggal Tokyo, 23 Januari

1990, yang ditujukan kepada

Terdakwa yang isinya berupa

pemberitahuan adanya

keuntungan yang menjadi hak

Terdakwa dalam hal kerja sama

bisnis yang ditandatangani oleh

AIDA TIRTAYASA ;

7 Surat tanda terima hasil

keuntungan penjualan permata

sebesar USD 160.000 dibuat

tanggal 02 Maret 1990 di Jakarta,

yang ditanda tangani oleh

Terdakwa (sebagai penerima) dan

AIDA TIRTAYASA (sebagai

yang menyerahkan) ;

8 AUTHENTICATION

CERTIFICATE yang dibuat di

Manila, Filipina, pada tanggal 17

September 2010 berikut

terjemahan-nya ;

9 Republic of The Philipina

National Capital Yudicial

Regional Trial Court, Manila,

dibuat tanggal 15 September

2010, berikut terjemahannya ;

10 AFFIDAVIT, dibuat di Manila

tanggal 14 September 2010,

berikut terjemahannya ;

14. Bahwa Auditor yang bernama SUYANTO, SE. di persidangan oleh Terdakwa

juga dijadikan sebagai saksi ahli dan telah memberikan paparan dan

pendapatnya terkait hasil audit yang dibuat oleh Akuntan Publik ACHMAD,

RASYID, HISBULLAH & JERRY dan pendapatnya tersebut sebagai berikut

:

164

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164

Page 165: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar ahli sebagai Auditor

bergabung di Kantor Akuntan Publik

ACHMAD, RASYID, HISBULLAH &

JERRY ;

• Bahwa benar ahli dan Auditor lainnya

yang bernama ACHMAD, RASYID,

HISBULLAH & JERRY yang

bergabung dalam Konsultan

ACHMAD, RASYID, HISBULLAH &

JERRY telah diminta bantuan oleh anak

Terdakwa Kurniawan untuk mengaudit

harta kekayaan (berupa uang) Terdakwa

yang ada dalam Rekening Koran BNI

dan BCA Periode Tahun 2004 s/d tahun

2010 ;

• Bahwa benar setelah dibuat kontrak

antara ahli dengan Terdakwa kemudian

ahli mengaudit harta kekayaan

Terdakwa dengan mendasarkan kepada

Rekening Koran yang diterbitkan oleh

BNI dan BCA Periode Tahun 2004 s/d

2010 serta mencari informasi kepada

keluarga Terdakwa ;

• Bahwa benar hasil audit dari Akuntan

Publik, seperti yang dituangkan dalam 3

(tiga) buku laporan hasil audit yang

diserahkan ke Majelis Hakim di

persidangan ;

• Bahwa benar hasil uadit tersebut ada

terlihat adanya transaksi-transaksi uang

masuk baik dari setoran tunai,

pemindahan bukuan dan setoran tunai

dari hasil investasi dalam produk-

prosuk BNI maupun BCA yang

diinvestasikan oleh Terdakwa produk-

produk Investasi BNI dan BCA,

sehingga dalam catatan transaksi

Hal. 165 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165

Page 166: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

keuangan seperti yang ada Rekening-

Rekening koran tersebut nampak jelas

keuntungan maupun uang Terdakwa

bertambah banyak dan dari hasil audit

tersebut terlihat ada pengembalian uang

Rp. 1.000.000.000,- secara bertahap

dari Kurniawan Arifka kepada Sri

Purwanti (isteri Terdakwa) ;

15. Keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui

kewenangannya karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya sesuai

dengan Pasal 183 KUHAP, sedangkan 10 (sepuluh) bukti tersebut di atas

telah memenuhi Pasal 184 KUHAP, yaitu kerja sama bisnis permata antara

Terdakwa dengan AIDA TIRTAYASA, LEOPOLDO P. NARRA, ZHU

YAOZONG dan LU JIAHAN ;

. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie,

M.Si. melakukan investasi uang tunai yang akhirnya menjadi sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 secara otomatis sudah dilaporkan

oleh BNI dan BCA kepada Bank Indonesia sehingga secara otomatis PPATK

sudah mengetahui sehingga tidak ada investasi yang mencurigakan karena

investasi tersebut dengan kurun jangka waktu yang sangat panjang ;

. Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. melakukan investasi uang tunai yang

akhirnya menjadi sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 di BNI

dan BCA yang menggunakan Rekening atas nama isteri dan anak-anaknya

untuk memudahkan transaksi Investasi dan BNI dan BCA mempunyai

kewajiban untuk melaporkan uang tersebut kepada pihak yang berwajib

apabila dianggap uang tersebut mencurigakan atau hasil dari tindak pidana

dengan jangka waktu 14 hari sejak transaksi investasi tersebut, dan apabila

ada transaksi yang mencurigakan tentunya kedua Bank BNI dan BCA sudah

melaporkan kepada yang berwajib ;

18. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti-bukti

Terdakwa yang diajukan di persidangan untuk memenuhi Pasal 35 tentang

azas pembuktian terbalik, maka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

Uang bahwa Majelis Hakim sendiri harus bisa membuktikan bahwa Uang

yang dimiliki oleh Terdakwa adalah merupakan hasil tindak pidana, sesuai

dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana :

166

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166

Page 167: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a Korupsi ;

b Penyuapan ;

c Penyelundupan

barang ;

d Penyeludupan

tenaga kerja ;

e Penyelundupan

imigran ;

f Dibidang

perbankan ;

g Dibidang pasar

modal ;

h Dibidang

asuransi ;

i Narkotika .....

dstnya s/d huruf

y ;

19. Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan Majelis

Tingkat Banding kurang mengerti makna harta kekayaan/uang tunai

merupakan hasil tindak pidana, transaksi mencurigakan, penempatan uang

tunai di Bank (Lembaga Keuangan lainnya), maka kami sampaikan kutipan

pendapat ahli yang diajukan oleh Jaksa dan menjadi bukti di persidangan

yaitu :

Pendapat Ahli yang menyatakan dimuka persidangan, yaitu:

19.1. AHLI DR. YENTI GARNASIH, SH.MH. di bawah sumpah

memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman 240 s/

d 247)

• Bahwa pengertian pencucian secara

umum dapat didefinisikan sebagai suatu

perbuatan yang dilakukan dalam upaya

untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan

yang diperoleh dari HASIL TINDAK

PIDANA ;

• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa

uang yang dimasukkan sebagai hasil

perbuatan pidana adalah sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun

Hal. 167 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167

Page 168: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 25 Tahun 2003 yakni yang

berasal dari perbuatan korupsi,

penyuapan, penyelundupan barang,

penyelundupan tenaga kerja,

penyelundupan imigran, perbankan,

dibidang pasar modal, dibidang

asuransi, narkotika, psikotropika,

perdagangan manusia, per-dagangan

senjata gelap, penculikan, terorisme,

pencurian, penggelapan, penipuan,

pemalsuan uang, perjudian,

prostitusi ..... dstnya ;

• Bahwa benar apabila terhadap uang

yang diperoleh dari hasil salah satu

perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 UU TP Pencucian Uang

tersebut, maka hal tersebut sudah

termasuk merupakan pencucian uang ;

• Bahwa benar ahli menerangkan

terhadap pengertian tindak pidana

mana/apa yang harus dibuktikan

terlebih dahulu, adalah sebagai berikut :

a Untuk mulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidana-nya

terlebih dahulu ;

b Dalam surat dakwaan harus sudah ada dicantumkan sumber

uang berasal dari kejahatan apa ;

c Hakim harus yakin bahwa perbuatan pidana Terdakwa betul-

betul terbukti ;

• Bahwa ahli menerangkan terhadap

perbuatan yang merupakan tindak

pidana pencucian uang artinya ada 2

(dua) kejahatan yakni kejahatan

pertama dan kejahatan kedua yang bila

dibagi akan terdiri dari kejahatan

168

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168

Page 169: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kejahatan pencucian uang ;

19.2. AHLI DR. RUDY SATRIO MUKANTARDJO, SH.MH. di bawah

sumpah memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan

halaman 248 s/d 249)

• Bahwa benar ahli menerangkan ada

perbuatan pencucian uang yang

menghasilkan uang yakni adanya dana

yang ditempatkan di posisi tertentu

yakni antara lain dalam sebuah usaha ;

• Bahwa benar ahli menerangkan dari sisi

hukum di Indonesia, seseorang yang

disangka melakukan perbuatan

pencucian uang harus nyata berasal dari

kejahatan ;

• Bahwa alat bukti yang dapat digunakan

untuk pembuktian perbuatan pencucian

uang antara lain adalah data elektronik ;

• Bahwa benar untuk menghindari

adanya perbuatan pencucian ada form

yang disediakan pihak Bank untuk

meminta data lengkap nasabah ;

• Bahwa ahli menerangkan bila tidak

diketahui atau tidak bisa dibuktikan

sebagai hasil kejahatan, maka tidak ada

predicate crime ;

• Bahwa ahli menerangkan prinsip

kekuatan pembuktian di persidangan

menjadi hal pokok ;

• Bahwa apabila ukuran patut diketahui

atau patut diduga, bila tidak ada

perbuatan pidananya, maka hal tersebut

bukan merupakan perbuatan pencucian

uang ;

• Bahwa ahli menerangkan Terdakwa

tidak dibebani beban pembuktian ;

Hal. 169 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169

Page 170: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19.3. AHLI SUBINTORO, SH.MH. di bawah sumpah memberikan

pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman 249 s/d 252)

• Bahwa dari difinisi di atas, untuk

mengungkap perkara money loundring

harus ada tindak pidana asalnya

sebagai-mana yang diatur pada Pasal 2

Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang ;

• Bahwa ahli menerangkan terhadap

tindak pidana terjadi pada yurisdiksi

harus dibuktikan secara bersama-sama,

maksudnya adalah pembuatan surat

dakwaan atau kontruksi surat dakwaan

harus dibuat secara kumulatif antara

tindak pidana asal dengan tindak pidana

pencucian uang, keduanya harus

dibuktikan secara bersama–sama dalam

persidangan ;

• Bahwa benar ahli menerangkan namun

demikian Jaksa/- Penuntut Umum

mempunyai kewajiban untuk

membuktikan tindak pidana yang

dilakukan Tersangka ;

• Dan selain itu terhadap keuangan orang

yang disangka melakukan money

laundring dapat dilakukan audit ;

19.4. AHLI SUYANTO di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai

berikut : (vide putusan halaman 252)

• Bahwa benar ahli untuk memberikan

pendapatnya di Pengadilan atas

keuangan milik Terdakwa (Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si.) adalah

berdasarkan Surat Kuasa dari DR.

ACHMAD R.K., Ak.CPA.MM.

Nomor : 141/ARHJ-RD/SUY-

Bah/10.10, tanggal 15 Oktober 2010

sedangkan terhadap keuangan

170

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170

Page 171: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan audit

penyusunan arus uang sejak tanggal 18

Mei 2010 ;

19.5. AHLI DR. DIAN ADRIAWAN, SH.MH. di bawah sumpah

memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman 265)

• Bahwa benar yang termasuk kualifikasi

perbuatan tindak pidana money

loundring adalah bahwa uangnya harus

berasal dari hasil kejahatan oleh karena

itu uangnya akan disita ;

• Bahwa dengan demikian perbuatan

yang merupakan ruang lingkup tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang harus ada kejahatan

lebih dahulu ;

• Dan oleh karena itu, secara normatif

harus ditentukan lebih dahulu apakah

perbuatan money loundring perlu

dibuktikan lebih dahulu predicate

crimenya sebagai sarana utama

mendakwa seseorang dalam kasus

tindak pidana pencucian uang ;

• Bahwa ahli menegaskan oleh karena

itu, objek pencucian uang harus sama

dengan hasil kejahatan jika tidak sama,

maka ia bukan atau tidak dapat dinilai

sebagai pencucian uang ;

• Bahwa ahli menerangkan bahwa asas

dalam pembuktian adalah yang

menyatakan peristiwa maka ia yang

harus membuktikan ;

• Ahli menerangkan ada beberapa

perbuatan yang merupakan perbuatan

crime terhadap Tindak Pidana

Pencucian Uang yakni sebagaimana

tertera pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun

Hal. 171 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171

Page 172: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Perubahan Atas UU No.

15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang ;

19.6. AHLI PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH. di bawah sumpah

memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman 266

dan 267)

• Bahwa untuk penyuapan (Gratifikasi)

tersebut subjeknya ada 2 (dua) yaitu

penyuap dan penerima suap, jadi dua-

duanya diproses secara hukum ;

• Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian

Uang intinya harus ada tindak pidana

asalnya dulu dan tindak pidana asalnya

itu harus dibuktikan terlebih dahulu,

kalau tidak dapat dibuktikan tindak

pidana asalnya, maka berarti harus

dikatakan/dinyatakan tidak ada pidana

pencucian uang karena tindak pidana

pencucian uang itu ada karena diawali

dengan adanya tindak pidana asal ;

• Bahwa dalam mendakwa seseorang

melakukan Tindak Pidana Pencucian

Uang tersebut, dakwaannya harus

dibuat dalam dakwaan Kesatu dan

dakwaan Kedua, dakwaan Kesatunya

misalnya korupsi dalam dakwaan

keduanya adalah Tindak Pidana

Pencucian Uang dan jumlah harta

kekayaan yang diduga hasil

kejahatannya tersebut harus sama ;

• Bahwa saksi kunci yang ada dalam

perkara ini walau telah berkali-kali

secara sah dan patut namun yang

bersangkutan tetap tidak dapat hadir di

persidangan dengan alasan sakit

kemudian keterangan saksi tersebut

yang diberikan di Penyidik yang dimuat

172

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172

Page 173: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

di Berita Acara Penyidikan yang

diberikan di bawah sumpah kemudian

dibacakan di persidangan dan Terdakwa

maupun Penasehat Hukum Terdakwa

keberatan, sebenarnya keterangannya

adalah tidak mempunyai kekuatan

pembuktian ;

20. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang mengadili dan memeriksa perkara Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

yang memiliki harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 tidak bisa membuktikan hasil tindak

pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

- Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana : Korupsi ;

21. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas

dihubungkan dengan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki

harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD

681,147.37 ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI dan Bank BCA atas

nama isteri dan anak-anaknya adalah WAJAR, hal ini dapat dibuktikan

sebagai berikut :

21.1. Penempatan uang tunai secara bertahap sejak tahun 2004 sampai

dengan tahun 2010 sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD

681,147.37 ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI dan Bank

BCA dan tidak pernah berpindah-pindah Bank ;

21.2. Penempatan uang di Bank BNI merupakan Bank Pemerintah yang

mempunyai reputasi yang baik dan setiap penempatan, Bank BNI

mempunyai kewajiban memberikan laporan ke Bank Indonesia

maupun ke PPATK untuk menghindari Tindak Pidana Pencucian

Uang ;

.3. Begitu juga penempatan uang di Bank BCA adalah Bank Swasta

yang terbesar yang dipercaya oleh masyarakat, yang mempunyai

reputasi yang baik dan setiap penempatan, Bank BCA mempunyai

kewajiban membeikan laporan ke Bank Indonesia maupun ke PPATK

untuk menghindari pencucian uang ;

22. Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. menginvestasikan karta

kekayaan berupa uang tunai yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sejak

tahun 1969 sampai dengan tahun 2010 dari hasil usahanya dan Terdakwa Dr.

Drs. Bahasyim, M.Si. memiliki uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD

Hal. 173 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173

Page 174: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

681,147.37 adalah wajar dan ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI

dan Bank BCA adalah wajar ;

23. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memberikan bukti kompilasi asal

usul uang dan arus uang Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. sejak tahun 1969

s/d 2010 serta bukti pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha di

luar kedinasan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. di depan persidangan untuk

memenuhi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun

2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 35 yang menyatakan :

• Untuk kepentingan pemeriksaan di

sidang Pengadilan, Terdakwa wajib

membuktikan bahwa harta kekayaannya

bukan merupakan hasil tindak pidana ;

24. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa

uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 ditempatkan di

2 (dua) Bank yaitu Bank BNI dan Bank BCA atas nama Isteri dan anak-

anaknya BUKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA ;

25. Bahwa tahun 2002 awal sebagian uang tersebut ditabung di Bank BCA dan

sebagian besar oleh Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. diinvestasikan di Bank

BNI sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan USD 300.000 diberbagai produk, yaitu

:

• Investasi BNI Investment ;

• Investasi Insurance ;

• Investasi Money Market Account

(MMA) ;

• Investasi Forek Dollar ;

• Investasi Forek Rupiah ;

26. Dari hasil keuntungan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 sesuai

dengan keterangan saksi YANTI PURNAMASARI dan ABDULLAH UMAR

(Pegawai Bank BNI) menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

- Bahwa benar sejak tahun 2002 Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

menginvestasikan uangnya di BNI sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan

USD 300,000.00 diberbagai produk yaitu :

Investasi BNI Investment ;

Investasi Insurance ;

Investasi Money Market Account (MMA) ;

Investasi Forek Dollar ;

174

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174

Page 175: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Forek Rupiah ;

- Dengan Investasi tersebut Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. mendapat

keuntungan, oleh karena itu sesuai dengan Rekening Koran uang milik

Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. di BNI yaitu sebesar Rp.

60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 ;

27. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Drs. Assifie, M.Si. tidak

sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam

pertimbangan hukumnya pada halaman 341 s/d 342 yang menyatakan

sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim sebagai-mana

telah dipertimbangkan tersebut di atas, khususnya tentang bukti surat yang

diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas terkait dengan alibi Terdakwa

tentang asal usul keuangan Terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA

tersebut yang menurut keterangan Terdakwa berasal dari usaha bisnisnya

dengan LEOPOLDO P. NARRA Pengusaha Philipina, LU JIAHAN dan

ZHU YAOZONG Pengusaha China serta Pengusaha Indonesia AIDA

TIRTAYASA maupun usaha bisnis lainnya, namun oleh karena alibi

Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh

Terdakwa terlebih lagi Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan-jabatan

stuktural sebagaimana diuraikan di atas tentang profil Terdakwa yang

gajinya per bulan hanya berkisar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- yang

tidak seimbang dengan harta kekayaannya yang ditempatkan di BNI dan

BCA tersebut sehingga tidak wajar apabila Terdakwa memiliki kekayaan

yang berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA yang totalnya

berjumlah Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37” ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

pertimbangan hukumnya sangat keliru dan Para Pejabat Negara, Para

Penyelenggara Negara dan Para PNS yang memiliki kelebihan keilmuan

maupun kelebihan bisnis dan memiliki cukup harta kekayaan seperti :

• Seluruh Presiden Republik Indonsia ;

• Seluruh Para Menteri ;

• Seluruh Para Pejabat Negara ;

• Seluruh Para Jenderal ;

• Seluruh Para penyelenggara Negara ;

• Seluruh Para Eksekutif ;

• Seluruh Para Eksekutif dll ;

Hal. 175 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175

Page 176: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

28. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa uang tunai

sebesar yaitu sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 adalah

sangat wajar karena Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki usaha

berbagai bidang, seperti jual beli tanah dan rumah, perikanan, kerjasama

dengan pihak asing, menginvestasikan berbagai produk Bank yaitu :

• Investasi BNI Investment ;

• Investasi Insurance ;

• Investasi Money Market Account

(MMA) ;

• Investasi Forek Dollar ;

• Investasi Forek Rupiah ;

Secara bisnis hanya untuk memiliki harta kekayaan berupa uang tunai

sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 tidak memerlukan waktu

yang terlalu lama karena dengan investasi di Bank BNI dengan transaksi

Investasi Money Market Account (MMA) saja bisa mendapatkan

keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat, maka Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa uang tunai sebesar

Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 adalah SANGAT WAJAR ;

29 Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak diperbolehkan

menghukum Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. hanya dengan alasan

mengatakan harta kekayaan Terdakwa yang berupa uang tunai yang

ditempatkan di BNI dan BCA yang totalnya sebesar Rp. 60.992.238.206,-

dan USD 681,147.37 adalah patut diduga berasal dari tindak pidana ;

30 Bahwa kata-kata dalam hukum pidana patut diduga berasal dari tindak

pidana hanya berlaku pada waktu dilakukan penyidikan ditingkat

Kepolisian/Penyidik dan setelah berkas dilimpahkan kepada Jaksa/

Penuntut Umum, maka Jaksa/Penuntut Umum harus sudah menentukan

tindak pidana apa yang dilakukan oleh Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

dan apalagi Majelis Hakim harus bisa membuktikan bahwa Terdakwa

melakukan tindak pidana sehingga hasil tindak pidana tersebut berbentuk

uang tunai dan kemudian dicuci sehingga menjadi bersih selaras dengan

UUTPPU Pasal 2 tersebut ;

31 Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari para ahli yang didengar

keterangannya di depan persidangan dalam perkara a quo yaitu Dr. Yenti

Ganarsih, SH.MH., Dr. Dian Andriawang, SH.MH., Prof. Dr. Rudy Satrio

M., SH.MH., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. di bawah sumpah

menyatakan :

176

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176

Page 177: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dalam prakteknya karena tindak

pidana pencucian uang adalah

merupakan tindak pidana yang

mengikuti pidana asalnya, atau dengan

kata lain Tindak Pidana Pencucian

Uang tidak dapat diajukan tanpa adanya

tindak pidana asal yang menjadi Tindak

Pidana Asal (Predicate Crime) dari

Tindak Pidana Pencucian Uang, maka

pengajuan dakwaan terhadap Tindak

Pidana Pencucian Uang dilakukan

bersama-sama dengan tindak pidana

asalnya secara kumulatif ;

32. Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa juga telah melakukan

pembuktian terbalik untuk membuktikan mengenai asal usul perolehan uang

yang dimiliknya sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam puluh milyar sembilan

ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus

enam rupiah) dan USD 681,147.37 (enam ratus delapan puluh satu ribu

seratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen), yaitu

sebagaimana dibuktikan oleh bukti T-1A (surat dari Ibu Aidah Tirtayasa),

bukti T–A (Affidavit dari Leopoldo P. Narra), bukti T-4A (Affidavit 2 dari

Zhu Yaozong), bukti T-5A (Affidavit 3 dari Lu Jiahan), bukti T-6A (volume

transaksi menurut versi Jaksa), bukti T-6B (Bukti-bukti pendukung periode

tahun 2004 –2010 oleh Akuntan Independen Achmad Rasyid, Hisbullah dan

Jerry yang diambil dari Rekening Koran Terdakwa), bukti T-6C (Laporan

Akuntan Independen), bukti T-7A (Buku Bank Keluarga, IDR Periode Tahun

2004 –2010), bukti T-7B (Buku kas dan setara kas keluarga, IDR Periode

2004 –2010), bukti T–C (Buku Bank Keluarga, USD $ Periode Tahun

2004-2010), bukti T-7D (Buku Kas dan setara kas keluarga, USD $ Periode

Tahun 2004 – 2010) ;

33. Bahwa unsur ini tidak termasuk dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan unsur ini

masuk dalam unsur Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 25 Tahun

2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang dan seharusnya putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan batal demi hukum dan/atau seharusnya dibatalkan ;

34. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

pertimbangan hukumnya tersebut di atas sangat keliru dan tidak benar, hal ini

dapat dibuktikan sebagai berikut :

Hal. 177 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177

Page 178: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

34.1. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan

berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,- dan USD

681,147.37 yang ditempatkan di BNI dan BCA bukan merupakan

hasil Kejahatan (bukan hasil tindak pidana/-kejahatan) ;

34.2. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memilki harta kekayaan tersebut di

atas terlambat melaporkan ke KPK sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dikarenakan

kesibukannya ;

Pasal 5 ayat (3), menyebutkan :

“Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

(3) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan

setelah menjabat ;

Apabila Penyelenggara Negara belum melaporkan harta kekayaannya

ke KPK, maka ada sanksi yaitu diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang

menyatakan :

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku” ;

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan,

melalui keterangan Terdakwa, keterangan saksi Yanti Purnamasari (Fund

Manager Bank BNI), keterangan saksi Georgius Julius Sunarto (Business

Bank Insurances Bank BNI), keterangan saksi Abdullah Umar (Karyawan

Bank BNI Bagian Investasi) dan pendapat Ahli Suyanto, serta berdasarkan

dengan bukti-bukti surat yang Terdakwa ajukan di depan persidangan maka

diperoleh fakta :

• Bahwa benar Terdakwa mempunyai

kegiatan usaha sejak tahun 1969 yaitu

jual beli bahan bangunan dan material,

jual beli properti tanah dan bangunan,

jual beli kendaraan bermotor (mobil),

usaha fotografi ;

• Bahwa benar Terdakwa sejak tahun

1985 – 1992 mempunyai kerjasama

dengan Ibu Aidah Tirtayasa investasi di

bidang jual beli logam mulia dan batu

mulia ;

178

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178

Page 179: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Terdakwa menjalin

kerjasama investasi (menanamkan

modal bisnis hiburan di Manila,

Filiphina) dari tahun 1990 – 1998

dengan Leopoldo P. Narra ;

• Bahwa benar Terdakwa menjalin

kerjasama investasi dengan Lu Jiahan

dari tahun 2001 – 2006 ;

• Bahwa benar Terdakwa menjalin

kerjasama investasi dengan Zhu

Yaozong dari Tahun 2002 – 2004 ;

• Bahwa benar pada Tahun 2004 – 2010

Terdakwa melakukan investasi

perbankan di BNI 46 yang dikelola oleh

Fund Manager (saksi Yanti

Purnamasari) dalam bentuk produk

investasi deposito, asuransi dan

investasi ;

• Bahwa pendapatan bunga pada semua

rekening dalam bentuk rupiah dari

penempatan produk investasi perbankan

yang mencakup deposito, asuransi dan

investasi (2004 s/d 2010) :

Pada tahun 2004 pendapatan bunga sebesar 3,4 milyar ;

Pada tahun 2005 pendapatan bunga sebesar 4 milyar ;

Pada tahun 2006 pendapatan bunga sebesar 4,4 milyar ;

Pada tahun 2007 pendapatan bunga sebesar 3,2 milyar ;

Pada tahun 2008 pendapatan bunga sebesar 4,6 milyar ;

Pada tahun 2009 pendapatan bunga sebesar 4,2 milyar ;

Pada tahun 2010 sempat mendapatkan pendapatan bunga sebesar 300 juta

rupiah sampai akhirnya Rekening-Rekening dalam bentuk rupiah ini di

blokir ;

• Bahwa pendapatan bunga pada semua

Rekening dalam bentuk Dollar dari

penempatan produk investasi perbankan

yang mencakup deposito, asuransi dan

investasi (2005 s/d 2009) :

Hal. 179 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179

Page 180: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2005 pendapatan bunga sebesar US$ 115 ribu ;

Pada tahun 2006 pendapatan bunga sebesar US$ 21 ribu ;

Pada tahun 2007 pendapatan bunga sebesar US$ 52 ribu ;

Pada tahun 2008 pendapatan bunga sebesar US$ 46 ribu ;

Pada tahun 2009 pendapatan bunga sebesar US$ 34 ribu ;

• Bahwa terhadap fakta-fakta hukum

tersebut di atas, selama proses

pembuktian di persidangan Jaksa/

Penuntut Umum tidak dapat

membuktikan sebaliknya selain

daripada apa yang diungkapkan oleh

keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti

yang telah kami ajukan dalam

pemeriksaan di persidangan ;

36. Majelis Hakim sangat keliru apabila berpendapat “Dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal ini

tidak benar karena :

• Sejak tahun 2004 Bank BNI dan Bank

BCA telah melaporkan secara tertulis

dan berkala kepada PPATK setiap Dr.

Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

menabung, menyimpan, menginvestasi-

kan dana (uangnya) di kedua Bank

tersebut dan waktunya cukup lama

selama 6 (enam) tahun secara terus

menerus ;

• Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

memiliki harta kekayaan berupa uang

tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,-

dan USD 681,147.37 bukan merupakan

hasil dari tindak pidana dan telah

dibuktikan oleh Terdakwa Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. sesuai dengan

“Laporan Akuntan Independen“

Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry

180

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180

Page 181: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(ARH & J) Periode Tahun 2004 –2010 ;

37. Majelis Hakim sangat keliru apabila berpendapat “Dengan maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal ini

tidak benar karena :

• Sejak tahun 2004 Bank BNI dan Bank

BCA telah melaporkan secara tertulis

dan berkala kepada PPATK setiap Dr.

Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

menabung, menyimpan, menginvestasi-

kan dana (uangnya) di kedua Bank

tersebut dan waktunya cukup lama

selama 6 (enam) tahun secara terus

menerus ;

• Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

memiliki harta kekayaan berupa uang

tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,-

dan USD 681,147.37 bukan merupakan

hasil dari tindak pidana dan telah

dibuktikan oleh Terdakwa Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. sesuai dengan

“Laporan Akuntan Independen“

Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry

(ARH & J) Periode Tahun 2004 –2010 ;

38 Bahwa uang tunai milik Terdakwa bukan dihasilkan dari korupsi atau hasil

kejahatan, oleh karena itu jangan sampai uang milik Terdakwa diambil oleh

oknum-oknum penegak hukum dengan dalil berdasarkan putusan Pengadilan

dan kami yakin dan percaya Hakim di Mahkamah Agung RI masih ada yang

memperjuangkan kebenaran ;

39 Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.

memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik

Indonesia bahwa Nota Memori Banding tanggal 11 Maret 2011 merupakan satu

kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini ;

40 Sehubungan telah dijelaskan secara lengkap dan ditambah dengan bukti-bukti,

keterangan saksi dan fakta di persidangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui

Hal. 181 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181

Page 182: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya sehingga sangat merugikan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim

Assifie, M.Si., oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Agung

Republik Indonesia untuk membatalkan kedua putusan Pengadilan tersebut dan

membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

A Mengenai alasan-alasan ad. A butir 1 s/d 21 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah

menerapkan hukum pembuktian karena selain saksi Kartini Mulyadi masih ada saksi

lain yakni Cendani Kusuma dan bukti-bukti tertulis lainnya, lagi pula alasan-alasan

tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

B Mengenai alasan-alasan ad. B butir 1 s/d 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah

menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.

8 Tahun 1981) ;

C Mengenai alasan-alasan ad. C butir 1 s/d 40 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan

Tinggi sebagai Judex Facti dapat mengadili tentang fakta dan tenang hukumnya,

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-

fakta yuridis yang dianalisis melalui proses hukum pembuktian yang benar ;

D Mengenai alasan-alasan ad. A1 s/d 22, ad. B1 s/d 9 dan C1 s/d 40 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti

(Pengadilan Tinggi) telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tepat ;

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apakah predicate crime perlu

dibuktikan lebih dulu dengan menggunakan pendekatan normatif maka sesuai

dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. No. 25 Tahun

182

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182

Page 183: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan dalam praktek peradilan pada dasarnya predicate crime dibuktikan lebih

dahulu ;

Dalam kasus Terdakwa a quo tidak perlu surat dakwaan disusun secara alternatif dan

kumulatif dapat dibuktikan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan

rumusan susunan dakwaan ;

Hal mana dapat dibuktikan bahwa seandainya predicate crime tidak terbukti

sekalipun, maka Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dapat diperiksa dan dibuktikan

di persidangan, lagi pula Terdakwa dapat menggunakan pembuktian terbalik

terhadap dakwaan Korupsi maupun Pencucian Uang khususnya dalam konteks

”Perampasan Harta Kekayaan”. Dengan Cara Terdakwa dapat membuktikan bahwa

harta benda yang disita bukanlah hasil kejahatan. Pembuktian terbalik dapat

dilakukan oleh Terdakwa saat mengajukan pledoi maupun saat diajukan risalah

banding maupun risalah kasasi. Namun ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan

bahwa harta kekayaan yang disita bukanlah hasil dari korupsi ;

Bahwa tentang barang bukti Judex Juris sependapat dengan pertimbangan dan

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang

Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil

pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tujuh,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah Departemen Keuangan dan terakhir dipekerjakan pada Kementerian

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tidak dapat membuktikan

tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/gaji atau sumber

penambahan kekayaannya, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun

2002 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Judex Facti telah

salah menerapkan hukum khususnya di dalam penentuan pemidanaan. Karena di dalam

kasus a quo dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersusun secara alternatif dan kumulatif dan

ternyata Judex Facti berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Korupsi (dakwaan

Kesatu Subsidair), Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 dan Pencucian Uang (dakwaan Kedua Primair) Pasal 3 ayat (1) huruf

a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yang

diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang berdiri sendiri-sendiri karena itu

sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada

Mahkamah Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota

Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca II (Leopold Luhut

Hutagalung, SH.MH.) berpendapat :

Hal. 183 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183

Page 184: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang

tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah didakwa dalam dakwaan Primair

melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2003 dan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1)

huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 ;

Bahwa dari seluruh uang yang ditempatkan oleh Terdakwa dalam Penyedia Jasa

Keuangan hanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah jelas

tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Kesatu Primair,

sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang inilah yang menjadi kewenangan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi sedangkan selebihnya harus dinyatakan tidak berwenang

mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh,

tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis

telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di

bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah

Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2011 yang membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02

Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan

kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

184

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184

Page 185: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2011 yang

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-2010/

PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 ;

M EN G A D I L I S E N D I R I

1 Menyatakan Terdakwa Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair

tersebut ;

3 Menyatakan Terdakwa Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana ”KORUPSI” ;

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana

pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menyatakan Terdakwa Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana ”PENCUCIAN UANG” ;

6 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan

pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

7 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini

mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari

pidana penjara yang dijatuhkan ;

8 Menetapkan barang bukti berupa :

A Barang bukti uang sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74

berupa :

1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus

empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula

Hal. 185 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185

Page 186: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

berada di Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 3) ;

2 Uang tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 73) ;

3 Uang tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada Rekening

Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

(bukti No. 74) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan 4, berupa :

1 Mutasi Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No. 1) ;

2 Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No. 2) ;

3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas nama

WINDA ARUM HAPSARI No. Rek. 5750188119 (bukti No. 4) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14 berupa :

1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 0073710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 5) ;

2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 0141807604 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.

6) ;

3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Jakarta Pusat No. Rek. 00199963416 atas

nama SRI PURWANTI (bukti No. 7) ;

4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta

Pusat No. Rek. 0023924200 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 8) ;

5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Gambir No. Rek. 014800018 atas nama

SRI PURWANTI (bukti No. 9) ;

186

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186

Page 187: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 10) ;

7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI

Taplus Utama Kantor Cabang Utama

Senayan No. Rek. 0153425735 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 11) ;

8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Utama

Sudirman No. Rek. 0350755136 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No. 12) ;

9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu

Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI (bukti

No.13) ;

10 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU

Sudirman No. Rek. 0356082561 (bukti

No. 14) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

A Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24 berupa :

1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 15) ;

2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976

tentang Pengangkatan Sdr. BAHASYIM

ASSIFIE sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (bukti No. 16) ;

3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002, tentang Mutasi para

Hal. 187 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187

Page 188: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen

Pajak Departemen Keuangan (bukti No.

17) ;

4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26

Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 18) ;

5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 19) ;

6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05

Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat

Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

Departemen Keuangan (bukti No. 20) ;

7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencana-an

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangu-nan Nasional

No. KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang

Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan sebagai

Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

Bappenas (bukti No. 21) ;

8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Presiden RI No. 52/K Tahun 2009,

tanggal 21 Juli 2009, tentang

Pengangkatan Setingkat lebih tinggi

kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. (bukti No. 22) ;

9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No.

188

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188

Page 189: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang

Pemberhentian dengan hormat dari

jabatannya DR. Drs. BAHASYIM

ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 23) ;

10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/

UP.11/2010, tanggal 13 April 2010,

tentang Pengakhiran Status Kepegawaian

DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.

24) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

E. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65 berupa :

1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 21 Agustus 2008

sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

25) ;

2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0153425735 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 11 Februari 2009

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) (bukti No. 26) ;

3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 05 September 2008

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah) (bukti No. 27) ;

4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 15 Januari 2009

sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua

puluh juta rupiah) (bukti No. 28) ;

Hal. 189 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189

Page 190: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0154444859 atas nama RIANDINI

RESANTI tanggal 22 Januari 2009

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(bukti No. 29) ;

6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus

juta rupiah) (bukti No. 30) ;

7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat

ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti

No. 31) ;

8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 09 Maret

2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat

ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.

32) ;

9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.0073710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret

2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat

ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

(bukti No. 33) ;

10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus

tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.

34) ;

190

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190

Page 191: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 04 Juni 2007 sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

juta rupiah) (bukti No. 35) ;

12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus

tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar

slip setoran tunai ke Rekening Tabungan

Bank BNI No. 0073710437 atas nama

WINDA ARUM HAPSARI tanggal 02

Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,-

(empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

(bukti No. 36) ;

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.

37) ;

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 26 Maret 2008

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 38) ;

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0073710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI tanggal 08 Juli 2008 sebesar

Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan

puluh dua juta rupiah) (bukti No. 39) ;

Hal. 191 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191

Page 192: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

0141800018 atas nama SRI PURWANTI

tanggal 14 Mei 2008 sebesar

Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 40) ;

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta rupiah) (bukti No. 41) ;

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 22 November 2004

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 42) ;

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 November 2004

sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua

puluh tiga juta rupiah) (bukti No. 43) ;

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 09 Desember 2004

sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

(bukti No. 44) ;

21 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 03 Februari 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 45) ;

192

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192

Page 193: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) lembar slip setoran tunai

Pencairan Cek Bank BCA ke Rekening

Tabungan Bank BNI No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI tanggal 24

Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.

46) ;

23 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 47) ;

24 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI

No.00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Maret 2005

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(bukti No. 48) ;

25 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 17 Juni 2005

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) (bukti No. 49) ;

26 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(bukti No. 50) ;

27 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari

Bank BCA ke Rekening Tabungan Bank

BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005

sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh

puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh ribu rupiah) (bukti No. 51) ;

Hal. 193 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193

Page 194: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 29 September 2005

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 52) ;

29 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 24 Januari 2006

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) (bukti No. 53) ;

30 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 54) ;

31 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 04 Juni 2007

sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) (bukti No. 55) ;

32 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 01 Oktober 2007

sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah) (bukti No. 56) ;

33 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 02 Oktober 2007

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus

enam puluh juta rupiah) (bukti No. 57) ;

34 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke

Rekening Tabungan Bank BNI No.

194

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194

Page 195: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 08 Juli 2008

sebesar Rp.418..000.000,- (empat ratus

delapan belas juta rupiah) (bukti No.

58) ;

35 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 0153425735

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 21 Agustus 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 59) ;

36 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 154444859

atas nama RIANDINI RESANTI periode

tanggal 05 Mei 2008 s/d 09 April 2010

(bukti No. 60) ;

37 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141807604

atas nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 09

April 2010 (bukti No. 61) ;

38 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 73710437 atas

nama WINDA ARUM HAPSARI

periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 09

April 2010 (bukti No. 62) ;

39 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 00199963416

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 05 Oktober 2004 s/d 09 April

2010 (bukti No. 63) ;

40 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Taplus No. 141800018

atas nama SRI PURWANTI periode

tanggal 18 Februari 2008 s/d 09 April

2010 (bukti No. 64) ;

41 1 (satu) berkas Rekening Koran

Tabungan BNI Dollar Plus

No.0023924200 atas nama SRI

Hal. 195 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195

Page 196: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI periode tanggal 15 Februari

2005 s/d 09 April 2010 (bukti No. 65) ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

F. Barang bukti Nomor Urut 67 berupa :

• Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang merupakan

bagian dari uang sebesar

Rp.41.740.558.611,- (empat puluh satu

milyar tujuh ratus empat puluh juta lima

ratus lima puluh delapan ribu enam

ratus sebelas rupiah) yang semula

berada pada Rekening Bank BNI No.

199963416 an. SRI PURWANTI ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

G Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 66 s/d 72 berupa :

1 Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 73710437 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 66) ;

2 Uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 67) dikurangi

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

3 Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No. 23924200 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 68) ;

4 Uang tunai senilai Rp.5.679.763,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141807604 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No. 69) ;

5 Uang tunai senilai Rp.6.557.920,- yang

semula berada pada Rekening Bank BNI

No.141800018 atas nama SRI

PURWANTI (bukti No. 70) ;

196

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196

Page 197: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 Uang tunai senilai Rp.217.530.156,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 153425733 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 71) ;

7 Uang tunai senilai Rp.1.178.343.800,-

yang semula berada pada Rekening Bank

BNI No. 154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 72) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

G Barang bukti sebagaimana Nomor

Urut 75 dan 76 berupa :

1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.

829 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI (bukti No. 75) ;

2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya

seluas 847 M² yang terletak di Jl.

Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat

(bukti No. 76) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE. ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda

Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, M.S. Lumme, SH. dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad

Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ; Ketua Majelis ;ttd./ ttd./

M.S. LUMME, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

Panitera Pengganti ;ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.Hal. 197 dari 198 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197

Page 198: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.NIP. 040044338

198

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniter[email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198


Recommended