VARIA 11Senin, 27 Februari 2017
PLTG DIENG & PATUHA
Motif Pidana DipertanyakanJAKARTA — Dewan Energi
Nasional menganggap motif perkara pidana penipuan yang diajukan jaksa kepada mantanDirektur Utama PT Geo Dipa Energi Samsudin Warsa, terkait dengankeberadaan izin konsesi panasbumi PLTG Dieng dan Patuha salah sasaran.
Anggota Dewan Energi Nasional Aba-di Poernomo me nga-takan dalam pengelo-la an panas bumi ti dak menggunakanizin konsesi maupunpertambangan, te ta pi wilayah pengusa haan.
Terkait denganpenandatanganan kon trak antara PT Bumi Gas Energi(BGE) dan PT Geo Dipa Energi (GDE)No. KTR.001/GDE/II/2005, seharusnyaBGE sudah mengerti pola bisnis, dan selukbeluk proyek terse-but, sehingga tidak berujung pidana.
“Kenapa larinyake pidana, motifnya apa. Kalau ditipu, apa yang ditipu. KalauBGE due diligence de-ngan baik, harusnya tahu,” tuturnya kepa-da Bisnis, pekan lalu.
Sementara itu, pe-ngacara SamsudinWarsa, Lia Alizia,dari kantor hukum Makarim dan Taira S., mengatakan tidak ada satu pun keterangan saksi jaksa penuntut umum yang diper-iksa pada persidang-an 20 Februari yang dapat membuktikan terjadinya penipuan yang diduga dilaku-kan oleh terdakwa maupun GDE.
Dia mencontoh-kan, saksi AgusSetia budi yang tidak da pat menjelaskan me ngenai pengertiandan dasar hukum hak konsesi sebagaimanadinyatakan berulang-
kali oleh saksi di dalam persidang-an dan berita acara pemeriksaan.
Sebelumnya, kuasa hukum PT BGE Bambang Siswanto menga-takan, terdakwa Samsudin Warsa tidak dapat menunjukkan kebe-radaan izin panas bumi PLTGDieng dan Patuha kepada BGE
yang juga founder, berdasarkanperjanjian kontrak dengan GDE.
“Yang menjadi sorotan adalah izin panas bumi yang ditanyakanpara saksi, terdakwa menjawab kewenangan GDE sebagai penge-lola ada dalam surat Menteri Ke-uangan.” (David Eka Issetiabudi)
PEMBERESAN ASET ROCKIT
Hakim Tolak Keberatan Bank Mandiri
JAKARTA — Upaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. meng-ajukan keberatan terhadap pem-bagian bundel pailit produsenbatu split PT Rockit Aldeway dan Harry Suganda kandas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Dalam putusannya, majelis hakim menolak keberatan yangdiajukan oleh bank berkodeemiten BMRI tersebut. Majelisberdalih penetapan yang dila-kukan kurator sesuai denganaturan perundang-undanganyang tertuang dalam UU No.37/2004 tentang Kepailitan danPKPU serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham).
Kuasa hukum Bank MandiriBudi Rahmad mengatakan pem-bagian harta debitur pailit tahap pertama dinilai tidak adil dan melanggar undang-undang. Hal Ini yang menjadi dasar diajukan-nya keberatan.
“Terdapat banyak alasan yangkami rasa perlu diajukan keberat-an. Salah satunya adalah adanya kreditur fiktif,” katanya, Minggu (26/2).
Dia menyampaikan kuratormelakukan pembayaran kepada perusahaan yang diduga sebagikreditur fiktif, yakni TrilliumGlobal Pte Ltd. Tagihan yang dibayarkan kepada Trillium sebesar Rp4,22 miliar.
Bank Mandiri sebenarnya telah
mengajukan renvoi terhadap pe-netapan Trillum dalam daftartagihan. Pembagian harta kepada Trillium seharusnya menunggu proses renvoi selesai untuk mempertegas statusnya. Namun, keberatan tersebut ditolak olehmajelis hakim.
Budi mengklaim pihak bank tidak diberi tahu tentang perhi-tungan secara rinci oleh tim ku-rator. Pihaknya tidak mengetahui secara jelas daftar pembagianpembayaran yang dieksekusi oleh kurator.
Setelah ditelisik lebih lanjut, dia menganggap terdapat penge-luaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dia mencontohkankurator mencatat pengeluaran biaya operasional mencapaiRp860,66 juta. Menurut Budi, jumlah tersebut ditentukantanpa ada perhitungan dan pemberitahuan kepada kreditur yang lain.
Selain itu, kurator menentukanbiaya cadangan 1% dari harga jualaset Rp1,42 miliar. Biaya tersebutdinilai tidak jelas peruntukannya. Begitu juga dengan jasa peng-urusan sebesar Rp4,02 miliar.
“Kedua biaya itu langsung dite-tapkan pada pembagian di tahap pertama. Logikanya, kalau kuratorsudah mendapatkan pembayaran penuh di tahap harta pertama, bagaimana dengan kreditur laindan harta di tahap berikutnya,”
ujarnya.Pasalnya, jumlah tersebut
semuanya dibebankan pada harta yang sekarang. Lagipula jumlah tersebut ditetapkan tanpasepengetahuan dan komunikasidengan pihak bank.
KASASIDari beberapa pertimbangan
tersebut, seharusnya kreditur memperoleh porsi pembayaran yang lebih besar. Apabila keberat-an dikabulkan, daftar pembayaran oleh kurator dapat direvisi ataudiatur ulang.
“Kalau sudah begini, ya, kamimenghormati putusan majelis yang menolak keberatan kami.Tapi kemungkinan besar kami akan kasasi ke Mahkamah Agung,” tuturnya.
Dalam pembagian tahap perta-ma, kurator sudah melelang 18aset milik Rockit Aldeway dan Harry Suganda. Aset tersebut an-ta ra lain lahan, kendaraan, dan bu nga rekening bank dengan to tal Rp143,36 miliar.
Dari hasil penjualan aset, Bank Mandiri mendapatkan pembayaran Rp56,39 miliar, PT Bank Commonwealth Rp30,21 miliar, PT Bank HSBC Rp2,67miliar, PT Bank BNI Rp23,86miliar, dan PT BCA Finance Rp 894,78 juta. Sementara itu,Trillium mendapat jatah Rp4,22miliar. (Deliana Pradhita Sari)
RESTRUKTURISASI UTANG
Kembang 88 Beri Tawaran PembayaranJAKARTA — PT Kembang 88 Multifi nance mengklaim telah menemukan jalan terang dalam merestrukturisasi
utang-utangnya kepada kreditur yang mayoritas berasal dari pihak perbankan, termasuk soal sumber dana.
Deliana Pradhita [email protected]
Pada rencana perdamaian teranyar yang ditawarkan debitur dalam masapenundaan kewajiban pembayaran utang(PKPU), perusahaan menjanjikan mem-bayar cicilan selama 7 tahun kepada 15kreditur bank.
Selain itu, Kembang 88 mengklaim telahmendapatkan sumber dana pembiayaan. “Sumber dana berasal dari collection atascurrent account receivable, perbaikan atasnonperforming fi nance dan penjualanagunan yang diambil alih, yang seluruhnya digunakan untuk rolling bisnis,” paparproposal perdamaian Kembang 88 yang Bisnis kutip, Minggu (26/2).
Debitur juga mengakui mendapatkan suntikan dana Rp40 miliar dari pemegang saham untuk menutup tagihan.
Seiring dengan pembayaran utang, debitur juga memprioritaskan merilis buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dari konsumen yang telah lunas. Total terdapat 2.278 BPKB yang belum dapat diserahkan kepada konsumen, lantaran cash fl ow debitur yang terbatas.
Seluruh BPKP tersebut masih dipegangoleh 15 bank selaku kreditur. Adapunbank yang yang paling banyak menahan BPKB dari konsumen debitur adalah PTBank CIMB Niaga Tbk., PT Bank JTrustIndonesia Tbk., dan PT Bank Syariah Mandiri dengan masing-masing sebanyak 562, 450, dan 232 BKPB.
Direktur PT Kembang 88 Multifi nanceRobby Yahya berujar penyerahan BPKB ke konsumen dinilai penting untuk me-redam pengaduan konsumen ke kantor regional atau kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Debitur, lanjut dia, telah berupayasemaksimal mungkin untuk menye-hatkan keuangan perusahaan dengancara mengalokasikan kas yang minim, yang bersumber dari penghematan biaya operasional. Penghematan yang dimaksudantara lain perubahan struktur (dow-nsizing) kantor cabang, pengurangankaryawan, dan penghematan operasional lainnya.
“Namun hal itu belum berpengaruh signifi kan terhadap komplain konsumen.Oleh karena itu, kami melakukan pen-dekatan dengan pihak bank kredituruntuk mencari jalan keluar terbaik, salahsatunya dengan rencana perdamaian,” tuturnya.
Perusahaan juga akan melanjutkanopersional usahanya pada tahun ke-7setelah seluruh kewajiban terbayarkan. Aksi korporasi yang akan dieksekusi yaitu penawaran saham perdana atau initial
public offering (IPO), menjual sebagian besar saham kepada pihak strategis, danmengeluarkan surat utang.
Kembang 88 telah berstatus PKPU tetap pada 24 Februari 2017. Perusahaanpembiayaan mobil ini juga diklaim sudah tidak beroperasi atau dalam posisi stop-selling sejak pertengahan 2016.
Debitur mengalami kesulitan fi nansial untuk membayar cicilan bank, imbas dari kondisi ekonomi yang memburuksejak 2015. Karena pembayaran macet,akhirnya pihak bank menahan BPKB konsumen sebagai jaminan. Padahal konsumen telah melunasi cicilan mobilpada debitur selaku penyalur kredit.
Kuasa hukum Kembang 88 Nofrizal mengatakan debitur akan terus me-ngomunikasikan proposal perdamaian kepada kreditur. Pihaknya diberi wak tu untuk melakukan pembahasan dan me ma-tangkan rencana perdamaian hingga masa PKPU tetap berakhir pada 24 Maret 2017.
“PKPU tetap ini diberikan dengan tujuan untuk membicarakan kembali proposalperdamaian yang telah disampaikan pada rapat kreditur,” katanya, Jumat (24/2).
Dalam proposal perdamaiannya, debitur akan melakukan pembayaran selamatujuh tahun atas pokok utang. Adapun
bunga dan denda dihapuskan dalam pembayaran utang ini.
Jumlah kewajiban Kembang 88 kepada kreditur mencapai Rp1,5 triliun. Utangtersebut berupa kredit perbankan Rp1,3 triliun dan utang lainnya Rp200 miliar.
CARI INVESTORSalah satu pengurus PKPU Andrey
Sitanggang mengungkapkan debitur memang harus mencari investor. Kalau tidak, proses PKPU ini tidak mudah untukmencari titik temu.
Berdasarkan neraca keuangan debiturper 31 Desember 2016, masih ada selisihyang besar antara aset dan kewajibankepada para kreditur. Jumlah aset Kembang88 Rp866 miliar, yang terdiri dari piutangRp504 miliar, agunan Rp185 miliar dan piutang lainnya Rp177 miliar.
Daftar kreditur yang dimiliki tim pengurus antara lain PT Bank Muama lat Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Per-se ro) Tbk., PT BRI Syariah, PT Bank QNB Indonesia Tbk., PT Bank JTrustIndo nesia Tbk., PT Bank Syariah Man-diri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,PT Bank Bukopin Tbk., dan PT BankCommonwealth.
Total kewajiban Kembang 88 kepada kreditur menca-pai Rp1,5 triliun.
Jumlah aset debitur ha-nya Rp866 miliar.
KLARIFIKASI USAHA
Seorang pengguna mencoba aplikasi Talk Fusion, inc. di Jakarta, Minggu (26/2). Talk Fusion inc. sebagaiperusahaan yang menjual produk komunikasi videoonline memberikan klarifikasi mengenai bisnis Talk
Fusion di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi baru-baru ini dikantor OJK di Jakarta.
Bisnis/Yayus Yuswoprihanto
H U K U M B I S N I S
Bisnis Indonesia, Investor Daily, 27 Februari 2017
Recommended
