Download pdf - DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ...ptun-bandung.go.id/assets/ISO/SOP Kepegawaian Organisasi...DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NO NOMOR DOKUMEN KETERANGAN S O P

1 SOP/001/KPOT/2016 PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

2 SOP/002/KPOT/2016 MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

3 SOP/003/KPOT/2016 BERKAS USULAN PROMOSI JABATAN

4 SOP/004/KPOT/2016 PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

5 SOP/005/KPOT/2016 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

6 SOP/006/KPOT/2016 PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF

RENCANA KENAIKAN PANGKAT

7 SOP/007/KPOT/2016 BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT

8 SOP/008/KPOT/2016 REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

9 SOP/009/KPOT/2016 DUK DAN BEZETTING

10 SOP/010/KPOT/2016 PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

11 SOP/011/KPOT/2016 PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

12 SOP/012/KPOT/2016 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ)

13 SOP/013/KPOT/2016 PERENCANAAN TARGET PENILAIAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

14 SOP/014/KPOT/2016 PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

15 SOP/015/KPOT/2016 PELAPORAN BULANAN

SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

16 SOP/016/KPOT/2016 IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN

SIHARKA

17 SOP/017/KPOT/2016 PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

18 SOP/018/KPOT/2016 ACARA KEDINASAN KANTOR

DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Telp. 022 7272 189. Fax. 022 7272 189 Website : www.ptun-bandung.go.id email : [email protected]

No. Dokumen SOP/001/KPOT/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

TUJUAN : Untuk meningkatkan pengetahuan Hakim dan Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari RUANG LINGKUP : Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Hakim dan

Pegawai Negeri Sipil

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Usulan Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil akan terlambat / tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. Daftar Usulan :

Merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

KELUARAN : 1. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

a. Hakim : Sertifikasi Lingkungan Hidup, KIP, Kepemimpinan, Pajak, dll. b. Panitera Pengganti : Bimtek Panitera Pengganti c. Jurusita Pengganti : Bimtek Jurusita Pengganti

2. Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis a. Diklat Pim III dan IV b. Pra Jabatan c. Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa d. dll

http://www.ptun-jakarta.go.id/

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/4



PENGUSULAN DAFTAR NAMA CALON PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT

Sekretaris Ketua / Wakil Ketua

Perlengkapan / Persyaratan

Waktu Output

1

Menyusun daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan Diusulkan untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Berkas Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan

1 Hari

Tersedianya Daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

2

Membuat Konsep Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

Konsep Surat pengantar dan daftar nama

Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

3

Mengetik Konsep Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai

Surat pengantar dan daftar nama

Komputer / Laptop

Tersedianya Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

4

Koreksi Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan dan diparafnya surat tersebut



Diparafnya Surat pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

5

Penandatanganan Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan



Ditandatanganinya Surat Pengantar dan daftar nama Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

6

Memberi Nomor Surat Usulan Pendidikan Dan Pelatihan



Buku Agenda Surat Keluar

Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Pendidikan Dan Pelatihan Siap Untuk Dikirim

7

Pengiriman Surat Usulan daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditandatangani oleh Ketua

Surat Usulan Pendidikan Dan Pelatihan

Terkirimnya berkas usulan Daftar Nominatif rencana Pendidikan Dan Pelatihan


DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

Data Calon Peserta Yang Akan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dan Tingkat IV 2016

NO NAMA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR PANGKAT/GOL JABATAN UNIT

KERJA KETERANGAN

1

2

3

Bandung, ……………..

K e t u a,

( ……………………………)

NIP. …………………….

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

Bandung, Maret 2016. Nomor : W2-TUN2/ /PP.01.1/3/2016. Kepada Yth : Lampiran : Kepala Badan Litbang Diklat Perihal : Calon Peserta Diklat Pim Tk. III dan Kumdil Mahkamah Agung RI. Pim Tk. IV Tahun 2014. Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Megamendung Bogor, Jawa Barat. Di – Bogor.

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : ………., Tertanggal …………, perihal tersebut pada pokok surat. Bersama ini dengan hormat dikirimkan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Kepemimpinan Tk. IV Tahun 2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas nama sebagai berikut : I. Untuk Diklat PIM Tk. III yaitu :

Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :

II. Untuk Diklat PIM Tk. IV yaitu : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :

Demikian disampaikan atas perhatiiannya diucapkan terima kasih.

K E T U A, ............................... NIP. ......................

Tembusan : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4. Pertinggal.

DOKUMEN MASTER


Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022 7272 189. Fax. 022 7272 189

Website : www.ptun-bandung.go.id email : [email protected]


Revisi Ke 00


Halaman 1/4



MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

TUJUAN : Membuat usulan kenaikan gaji bekala bagi pegawai yang telah memenuhi masanya dengan tepat waktu. RUANG LINGKUP :

Proses ini mencakup untuk kenaikan gaji para pegawai secara berkala.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian



1. SOP Usulan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri

Sipil

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Daftar Tabel Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil terbaru

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) akan terhambat.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. KGB :

Kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELUARAN :

1. Tabel Rencana Usulan Kenaikan Gaji Berkala tiap kelompok : per Maret, per April, per Oktober dan per Desember, yang dibuat setiap awal tahun

2. Usulan Kenaikan Gaji Berkala


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/4



MEMPROSES KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT Sekretaris

Ketua / Wakil Ketua

Perlengkapan / Persyaratan Waktu Output

1

Meneliti dan melihat daftar nama pegawai yang mengalami KGB sesuai masanya.

Komputer / Laptop

1 Hari

Tersedianya daftar nama pegawai usulan kenaikan gaji berkala

2

Mengumpulkan data terakhir kenaikan gaji berkala pada masa tahun sebelumnya

SK terakhir Komputer /

Laptop

Tersedianya data terakhir

3

Membuat konsep kenaikan gaji berkala

Komputer / Laptop


Daftar Gaji Pokok PNS

Tersedianya konsep kenaikan gaji berkala

4

Mengetik dan membuat draft kenaikan gaji berkala

Komputer / Laptop


Tersedianya draft kenaikan gaji berkala

5

Koreksi pimpinan terhadap draft kenaikan gaji berkala

Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil


Di parafnya draft kenaikan gaji berkala

6

Menandatangani KGB

Draft KGB Alat Tulis

Kantor

Ditanda tangani draft KGB

7

Meminta Nomor Surat

Draft KGB Alat Tulis

Kantor (ATK)

Surat siap diserahkan dan disalin untuk diperbanyak

8.

Menyerahkan berkas KGB kepada pegawai yang bersangkutan, Kasubag Keuangan, dan mengarsipkan serta mengirimkan tembusan surat KGB

Berkas KGB Tanda Terima Alat Tulis

Kantor (ATK)

Pegawai menerima berkas KGB


DOKUMEN MASTER

DAFTAR USULAN KGB HAKIM DAN PEGAWAI PTUN BANDUNG 2016

No. N A M A T M T 1. H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. 1 Maret 2017 2. Husban, S.H., M.H. 1 Maret 2017 3. Sutiyono,S.H. 1 Maret 2017 4. Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. 1 Maret 2017 5. Suryanita,S.H. 1 Maret 2017 6. Muhammad,S.H. 1 Maret 2017 7. Parulian Simarmata,S.H. 1 Maret 2017 8. Sagiyo,S.H. 1 Maret 2017 9. Hidayat 1 Maret 2017 10. Dadan Suherlan,S.H. 1 Maret 2017 11. Ro’i Sutaryat,SmHk 1 Maret 2017 12. Retno Widiati,S.H. 1 Maret 2017 13. Lilis Heryani 1 Maret 2017 14. Dra. Entit Heryati 1 Maret 2017 15. Rochayah,S.H. 1 Maret 2017 16. Nasib Illahi,S.E.,S.H. 1 Maret 2017 17. Dodo Suhada,S.H. 1 Maret 2017 18. R. Rita Hastuti Achmad,S.H. 1 Maret 2017 19. Budi Hartono,S.H. 1 Maret 2017 20. Tri Wahyu Budi Astuti, S.H. 1 Maret 2017 21. Beni Mulyono K.,S.Kom 1 April 2017 22. Badar Hikmat,A.Md 1 April 2017 23. Diana Wahyuni 1 April 2017 24. R. Azharyanti S.K,S.H. 1 Oktober 2017 25. Astri Utami Dewi,A.Md 1 Oktober 2017 26. Nelvy Christin,S.H.,M.H. 1 Desember 2017 27. Jusak Sindar, S.H. 1 Desember 2017 28. Retno Nawangsih,S.H. 1 Desember 2017 29. Jacky Ridwan,S.H. 1 Februari 2018 30. Andri Mosepa, S.H., M.H. 1 Maret 2018 31. Rialam Sihite, S.H. 1 Maret 2018 32. Juliah Saragih, S.H. 1 Maret 2018 33. Subejo,S.H. 1 Maret 2018 34. Nanang Edi Sutanto,S.H. 1 Maret 2018 35. Gunyantoro,S.H. 1 Maret 2018 36. Endang Sumitra,S.H. 1 Maret 2018 37. Yani Sri Karyani,SmHk 1 Maret 2018 38. Sri Wulan Luciyanti,S.H. 1 Maret 2018 39. Ahmad Subadri,S.H. 1 Maret 2018 40. Biban Abdul Hobir,S.H. 1 Maret 2018 41. Faizal Wahyudin,S.H. 1 Maret 2018 42. Henny Br. Situmorang,S.H. 1 Maret 2018 43. Heru Tjahjono,S.H. 1 Maret 2018 44. Iin Novitalina,S.H. 1 Maret 2018 45. Aning Widi Rahayu, S.H. 1 April 2018 46. Rina Saptarini, A.Md 1 April 2018 47. Asep Ahmad Sudrajat,S.T. 1 April 2018 48. Rosalia Haryani Kosasih,S.H. 1 April 2018 49. Satya Nugraha, S.H. 1 April 2018 50. Indah Mayasari,S.H.,M.H. 1 Desember 2018 51. Mokhamad Amirudin,S.H. 1 Desember 2018

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jalan Diponegoro No. 34 Tlp. (022) 727 2189 Fax. (022) 727 2189 Bandung

Website: www.ptun-bandung.go.id email: [email protected] B a n d u n g, 2015

K e p a d a : Nomor : W2 -TUN2/ 1165 /KPOT.04.2/X/2015 Lampiran : 1 (Satu) Lembar Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Bersama ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada : 1 . N a m a : ………………………….. 2. N I P : ………………………….. 3. Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d) / Hakim Pratama Utama 4. Kantor/Tempat : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 5. Gaji Pokok Lama : Rp 2.982.000 ,-

atas dasar SK terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan oleh : a. Pejabat : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung b. Tanggal/Nomor : 1 Oktober 2013 / Nomor : W2-TUN2/1128/KPOT.04.2/X/2013 c. Tanggal berlakunya : 1 Desember 2013 Gaji tsb d. Masa Kerja Golongan : 12 Tahun 0 Bulan

pada tanggal tsb Diberikan kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh :

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.456.200,- 7. Berdasarkan Masa Kerja : 14 Tahun 0 Bulan 8. Dalam Golongan : Penata Tk. I (III/d) 9 Mulai Tanggal : 1 Desember 2015 10. Kenaikan Gaji y.a.d. : 1 Desember 2017

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 kepada Hakim tersebut dapat dibayarkan

penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. K e t u a,

…………………………. NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta 2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta 4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta 5. Kepala Kantor Wilayah III BKN Jawa Barat di Bandung 6. PT. TASPEN (Persero) Pusat di Jakarta 7. PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandung di Bandung 8. Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung 9. Pegawai Yang Bersangkutan 10. A r s i p

YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA II

DI –

BANDUNG

http://sikep.mahkamahagung.go.id/master/edit.php?id=040076076id=1

DOKUMEN MASTER

TUJUAN : Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan berkas usulan promosi jabatan DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri

Sipil


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. Promosi Jabatan :

Peningkatan karir PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional.

KELUARAN : 1. Berita Acara Baperjakat 2. Usulan Jabatan





Revisi Ke 00


Halaman 1/6



BERKAS USULAN PROMOSI JABATAN


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/6




No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Kasub KPOT

Staf Tim

Baperjakat Sekretaris Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat konsep usulan promosi jabatan

- Dokumen usulan

- Alat Tulis Kantor (ATK)

1 Hari

Tersedianya konsep usulan promosi jabatan

2

Mengetik draf usulan jabatan yang akan dibahas Baperjakat

- Konsep usulan promosi jabatan

- Komputer/Laptop

- Printer

Tersedianya draf usulan promosi jabatan

3

Mengoreksi draf usulan jabatan



Diparafnya draf usulan promosi jabatan

4

Membuat persiapan bahan baperjakat



Tersedianya bahan dan data baperjakat

5

Menentukan waktu pelaksanaan rapat Baperjakat


Terjadwalnya pelaksanaan baperjakat

6

Rapat Baperjakat terkait usulan promosi / Mutasi Jabatan

- Draf usulan Baperjakat


1 Hari

Dilaksanakannya rapat baperjakat

7

Membuat konsep usulan jabatan yang disetujui Baperjakat dan konsep surat pengantar



Tersedianya Konsep hasil baperjakat


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 3/6





Kasub KPOT

Staf Tim

Baperjakat Sekretaris Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output

8

Mengetik draf usulan promosi jabatan dan draf surat pengantar


- Komputer / Laptop

- Printer

1 Hari

Tersedianya draf hasil baperjakat

9

Koreksi draf usulan promosi jabatan dan draf surat pengantar



Diparafnya draf hasil baperjakat

10

Menandatangani usulan promosi jabatan dan surat pengantar

- Usulan promosi jabatan


Tersedianya hasil baperjakat

11

Memberi nomor, mengepak dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan

- Usulan promosi jabatan


- Buku agenda surat keluar

- Buku ekspedisi

Usulan promosi Jabatan siap dikirim berdasarkan hasil baperjakat

12 Mengarsipkan file usulan promosi jabatan

- Usulan

promosi jabatan

- Boxfile

TersimpannyaArsip usulan promosi jabatan


DOKUMEN MASTER

BERITA ACARA

HASIL RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

JABATAN ……………………….

Pada hari ini, ………., tanggal …………….., Baperjakat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah mengadakan rapat atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehubungan dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang pegawai yaitu :

1. Nama : ……………………….

NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….

2. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ………………………. Jabatan : ……………………….




untuk menduduki jabatan ……………………….Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa setelah Baperjakat mempelajari, meneliti dan menilai data dari para pegawai tersebut dengan

menerapkan system merit yaitu kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dari yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka ada 2 (dua) orang pegawai yang belum memenuhi syarat yaitu :

1. Nama : ……………………….

NIP : ………………………. 2. Nama : ……………………….

NIP : ………………………. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang terseleksi, maka Baperjakat mengusulkan para pegawai

berdasarkan ranking sebagai berikut :



3. Nama : ………………………. NIP : ………………………. Pangkat/Gol. Ruang : ……………………….

DOKUMEN MASTER

Jabatan : ………………………. dan selanjutnya Baperjakat menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Demikian Berita acara rapat tersebut ditandatangani oleh Baperjakat pada hari ……………………….

tanggal ……………………….dan selanjutnya hasil rapat tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

1. K e t u a 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota

…………………. NIP. ……………….. …………………. NIP. ……………….. …………………. NIP. ……………….. …………………. NIP. ……………….. …………………. NIP. ………………..

1. …………………….

2. …………………….

3. …………………….

4. ……………………

5. ….………………..

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

____________________________________________________________________________

Bandung, ……………………..

Kepada

Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.6/2/2016 Lampiran : 1 (satu) bekas. Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Usulan Pengangkatan ………………… Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jl. Cikini Raya No. 117, Jakarta

di - J A K A R T A

Menindaklanjuti surat Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal …………….. perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami teruskan Usulan Pengangkatan sebagai …………. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang namanya tersebut di

bawah ini : 1. Nama :

2. NIP : 3. Jabatan : 4. Pangkat/Gol.Ruang :

5. Masa kerja di PTUN Bandung :

6. Latpim : 7. Mutasi Promosi : Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Fotocopy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. 3. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir.

4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 5. Fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Tahun 2016. 6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung.

7. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Mendudukan Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

8. Cotocopy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung. 9. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG).

10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat ADUM). 11. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Fotocopy Sasaran Kerja

Pegawai (SKPOT) Tahun 2014.

12. Daftar Riwayat Pekerjaan. 13. Daftar Riwayat Hidup.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas usulan tersebut dan sesuai dengan data yang

bersangkutan tidak terdapat catatan yang dapat menunda usulan dimaksud.

Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

( ………………………………………) NIP.

Tembusan :

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

TUJUAN : Pedoman kerja, serta panduan dalam membuat keputusan/kebijakan berikutnya. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan penyelesaian surat dinas/surat tugas DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negar

3. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

4. Surat Pemanggilan sebagai peserta Diklat Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

5. Surat / Undangan Rapat pemanggilan sebagai peserta Bimtek, Sosialisasi dari PTTUN Jakarta, Badan Urusan Administrasi, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan Instansi lainnya yang terkait

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer


1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK KPOTTUN Bandung Bidang

Kepegawaian


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Tugas akan terhambat.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : 1. Surat Dinas / Surat Tugas

:

Naskah dinas tentang pemberian tugas dari Pimpinan terhadap jajarannya untuk melaksanakan suatu perkerjaan

2. Bimtek : Bimbingan teknis

KELUARAN : 1. Surat Tugas Dinas Luar (Rapat Koordinasi, Konsultasi, Seminar dll)

a. Dalam Kota b. Luar Kota

2. Surat Tugas Pemeriksaan Setempat 3. Surat Tugas Bimtek/Diklat

DIPA/NON DIPA


mailto:[email protected]

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



PENYELESAIAN SURAT DINAS/SURAT TUGAS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Ketua/ Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima surat masuk bidang kepegawaian

- Buku agenda surat masuk

1 Hari

Diterimanya surat dinas bidang kepegawaian

2

Meneliti surat Dinas terkait bimtek, pelatihan dan penugasan lainnya

- Surat Dinas - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Terdatanya jenis Dan klasifikasi surat dinas bidang kepegawaian

3

Membuat konsep surat tugas


Kantor (ATK)

Tersedianya Konsep Surat Tugas

4

Mengetik surat tugas bagi peserta kegiatan, Bimbingan teknis atau penugasan dinas lainnya


Kantor (ATK) - Komputer /

laptop - Printer

Tersedianya draf Surat Tugas

5

Koreksi pimpinan terhadap Surat Tugas


Kantor (ATK)

- Draf Surat tugas

Diparafnya draf Surat Tugas

6

Menandatangani Surat Tugas


Kantor (ATK) - Draf surat

tugas

Ditandatanganinya Surat Tugas

7

Memberikan nomor

- Surat Dinas /Tugas

Surat Siap diserahkan

8

Menyerahkan Surat Tugas kepada Hakim dan Pegawai yang ditugaskan

- Surat Dinas / Tugas

- Tanda Terima

Hakim dan Pegawai menerima surat Dinas/Tugas


DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Form Surat Tugas

No. Formulir : SOP/004/KPOT/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 20 April 2016

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR : W2-TUN2/ /PP.00.1/ /2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Dengan ini Memberikan Tugas Kepada : Nama : NIP : Pangkat/Gol/Ruang : Jabatan : Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan surat dari ........, nomor, ......, tanggal,..... yang akan dilaksanakan pada : - Hari / Tanggal : - Waktu : - Tempat :

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2016. Ketua, Nama NIP.

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

TUJUAN : Memberi Informasi tentang data Hakim dan Pegawai RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup Pengisisan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015, tentang penerapan Aplikasi SIKEP



Data Kepegawaian


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran remunerasi tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI : File Kepegawaian

Merupakan data dasar Pegawai dan kelengkapan lainnya

KELUARAN :

- Pengisian dan Update data Pegawai dalam Aplikasi Sikep - Monitoring data /kelengkapan berkas kepegawaian


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Ketua / Wakil Ketua


1

Menginput Data Kepegawaian

Komputer /laptop

1 Orang/Hari

Tersedianya data Pegawai yang akan diinput

2

Scan Data Kepegawaian

Scaner Komputer

/lapotop

Tersedianya berkas pegawai yang akan di Scan

3

Memasukkan data hasil Scan / Edoc ke Aplikasi SIKEP

Komputer / laptop

Tersedianya hasil data SIKEP

4

Memantau/ mengkoreksi Hasil data SIKEP

Komputer /laptop

Printer ATK

1 Hari

Terlaksananya data SIKEP

5

Memonitoring data secara periodik

Komputer / laptop

Setiap ada Perubahan

Data 1 Hari

Terlaksananya data SIKEP


DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

TUJUAN : Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengenai hak dan kewajiban Pegawai RUANG LINGKUP : Penyusunan SOP ini meliputi proses/aktifitas, dokumen rekaman, dokumen referensi dan unit pelaksana DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang

Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim




Sipil



Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. Daftar Nominatif :

merupakan daftar Hakim atau Pegawai yang di prediksi memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan Pangkatnya/Pensiun

KELUARAN : Usulan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 6 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat) Usulan Daftar Nominatif Pensiun (dilaksanakan 1 tahun sebelum masa Pensiun)





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT



Waktu Output

1

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat

Berkas Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan

1 Hari

Tersedianya Daftar nama renca Kenaikan Pangkat

2

Membuat Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencanaKenaikan Pangkat

Konsep Surat pengantar dan daftar nama


Tersedianya Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

3

Mengetik Konsep Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat


Komputer / Laptop

Tersedianya Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

4

Koreksi Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat dan diparafnya surat tersebut



Diparafnya Surat pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

5

Penandatanganan Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

Surat pengantar dandaftar nama


Ditandatanganinya Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat

6

Memberi Nomor Surat, Mengepak dan Menyerahkan ke bagian Umum




Surat Pengantar dan daftar nama nominative rencana Kenaikan Pangkat Siap Untuk Dikirim

7

Pengiriman Surat Usulan daftar nominative Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua

Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Terkirimnya berkas usulan Daftar Nominatif rencana kenaikan pangkat


DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

Bandung, …………….. Kepada Yth :

Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 Lampiran : - Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat Tata Usaha Negara Jakarta

a.n. ……………… Periode ........ di - J A K A R T A.

Sehubungan dengan telah terpenuhinya masa kerja dan persyaratan untuk kenaikan pangkat bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat periode 01 April ……, sebanyak …. (….)

orang sebagai berikut :

No NAMA / NIP PANGKAT USULAN JENIS USULAN

1 2 3 4

1

2

Demikian Daftar Nominatif kenaikan pangkat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya

kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

(…………………………………………) NIP ………………………………..

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung.

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung.

3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung.

5. Pertinggal.

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/8



BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT

TUJUAN : Terwujudnya kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat dan Mengukur pencapaian kinerja. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan daftar usul kenaikan pangkat.


1 Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

2 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

3 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara




Sipil

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. Kenaikan pangkat :

penghargaan yang diberikan kepada PNS atas dasar prestasi kerja dan pengabdian terhadap Negara

KELUARAN : Usulan Berkas Kenaikan Pangkat (dilaksanakan pada 5 bulan sebelum masa Kenaikan Pangkat)


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/8



BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub Kepegawaian



Waktu Output

1

Menyiapkan Bahan Usul Kenaikan Pangkat PNS dan Hakim

Bahan Usul Kenaikan Pangkat

1 Hari

Tersedianya Bahan Usul Kenaikan Pangkat

2

Membuat Konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Bahan Usulan Kenaikan Pangkat


Tersedianya Konsep Usulan Kenaikan Pangkat

3

Mengetik Konsep Usulan Kenaikan Pangkat

Konsep Surat Usulan

Komputer / Laptop

Tersedianya Draf Usulan Kenaikan Pangkat

4

Koreksi Usulan Kenaikan Pangkat dan Paraf Surat Pengantar



Diparafnya Draf Usulan Kenaikan Pangkat

5

Menandatangani Daftar Usulan Kenaikan Pangkat



Tersedianya Surat Usulan Kenaikan Pangkat

6

Memberi Nomor Surat, Mengepak dan Menyerahkan ke bagian Umum




Surat Usulan Kenaikan Pangkat Siap Untuk Dikirim

7

Mengarsipkan File Daftar Usulan Kenaikan Pangkat PTUN Bandung


Box file

Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tersimpan Pada File Pegawai Yang Bersangkutan


DOKUMEN MASTER

KOP SURAT ____________________________________________________________________________

Bandung, …….. Kepada Yth : Nomor : W2-TUN2/ /KPOT.04.1/3/2016 Lampiran : 4 (empat) berkas. Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat atas nama Tata Usaha Negara Jakarta …………….., di - Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas usulan kenaikan pangkat Saudara tersebut di bawah ini :

1. Nama : 2. Nomor Induk Pegawai : 3. Pangkat / Gol Ruang : 4. Lama dalam golongan tersebut : 5. Tercatat menempati Ranglist dalam golongan tersebut : 6. Diusulkan naik pangkat ke : 7. Examinasi/Conduite Stat : 8. Usul kenaikan Pangkat tersebut diusulkan berlaku : 9. Sifat Usulan : 10. J a b a t a n : Bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas usulan Kenaikan Pangkat Reguler

setingkat lebih tinggi tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pula kami lampirkan data-data sebagai berikut : 1. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir. 4. Foto copy Surat Keputusan Jabatan terakhir. 5. Foto copy Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas. 6. Foto copy Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan. 7. Foto copy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Tahun 2016. 8. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG). 9. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2013 dan Sasaran

Kerja Pegawai (SKPOT) Tahun 2014. 10. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). 11. Daftar Riwayat Hidup (DRH). Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

KETUA, ( ……………………………….) NIP. …………………………..


1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Bandung.

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Bandung. 3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Bandung. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Bandung. 5. Pertinggal.

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 01 / SE / 1979 Tanggal : 9 Maret 1979

DAFTAR RIWAYAT HIDUP a. KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama Lengkap

2 N I P

3 Identitas Lain

4 Pangkat dan Golongan Ruang

5 Tanggal Lahir dan Umur

6 Tempat Lahir

7 Jenis Kelamin

8 A g a m a

9 Kepercayaan terhadap Tuhan YME

10 Status Perkawinan Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda

11

Alamat Rumah

a. Jalan

b. Kelurahan / Desa

c. Kecamatan

d. Kabupaten / Kotamadya

e. Propinsi

12

Keterangan Badan

a. Tinggi (Cm)

b. Berat Badan (Kg)

c. Rambut

d. Bentuk Muka

e. Warna Kulit

f. Ciri – cirri Khas

g. Cacat Tubuh

13 Kegemaran (Hobby)

DOKUMEN MASTER

b. PENDIDIKAN. 1. Pendidikan didalam dan diluar Negeri.

NO. TINGKAT NAMA PENDIDIKAN

JURUSAN

STTB / TANDA LULUS / IJAZAH

TEMPAT

NAMA KEPALA

SEKOLAH / DIREKTUR / PROMOTOR

1. SD

2. SLTP

3. SLTA

4. Akademi

a. Tingkat I

b. Tingkat II

c. Tingkat III

5.

Perguruan Tinggi a. Tingkat I

b. Tingkat II

c. Tingkat III

d. Tingkat IV

e. Tingkat V

f. Tingkat VI

6. Pasca Sarjana

7. Doktor

2. Kursus / Latihan didalam dan diluar Negeri.

NO. NAMA KURSUS / LATIHAN

LAMANYA (TGL / BLN /

THN s/d TGL / BLN / THN)

IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT

KETERANGAN/TAHUN TEMPAT KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 1

2

3

4

5

DOKUMEN MASTER

c. RIWAYAT PEKERJAAN. 1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian.

NO. PANGKAT GOL.

RUANG PENGGAJIAN

BERLAKU TMT

GAJI POKOK

SURAT KEPUTUSAN

PERATURAN

YANG DIJADI

KAN DASAR

PEJABAT NOMOR TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

2. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan

NO PENGALAMAN KERJA MULAI

DAN SAMPAI

GOL. RUANG PENGGAJIAN

GAJI POKOK

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT NOMOR TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 1

2

3

4

5

6

7

d. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO

NAMA BINTANG / SATYA

LENCANA PENGHARGAAN

TAHUN

PEROLEHAN

NAMA NEGARA / INSTANSI YANG

MEMBERI

1 2 3 4 1

2

3

e. PENGALAMAN 1. Kunjungan ke Luar Negeri

NO NEGARA TUJUAN

KUNJUNGAN LAMANYA YANG

MEMBIAYAI 1 2 3 4 5

1

2

DOKUMEN MASTER

f. KETERANGAN KELUARGA 1. ISTERI / SUAMI

NO NAMA TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

TANGGAL MENIKAH PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 6 7 1

2

2. ANAK

NO NAMA JENIS KELAMIN

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 6 7 1

2

3. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO NAMA TANGGAL LAHIR /

UMUR PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 1

2

4. BAPAK DAN IBU MERTUA

NO NAMA TANGGAL LAHIR / UMUR

PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 1

2

5. SAUDARA KANDUNG

NO NAMA JENIS

KELAMIN TANGGAL LAHIR

/ UMUR PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 6 1

2

6. SAUDARA KANDUNG ISTRI

NO NAMA JENIS KELAMIN

TANGGAL LAHIR / UMUR

PEKERJAAN KET

1 2 3 4 5 6 1

2

3

g. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti Pendidikan pada SLTA kebawah

NO NAMA ORGANISASI KEDUDUKAN

DALAM ORGANISASI

DARI TAHUN S/D

TAHUN TEMPAT

NAMA PIMPINAN

ORGANISASI 1 2 3 4 5 6

DOKUMEN MASTER

1

2

3

2. Semasa mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi


DALAM ORGANISASI

DARI TAHUN S/D

TAHUN TEMPAT

NAMA PIMPINAN

ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 1

2

3

3. Sesudah selesai Pendidikan dan atau selama menjadi Pegawai


DALAM ORGANISASI

DARI TAHUN S/D

TAHUN TEMPAT

NAMA PIMPINAN

ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 1

2

h. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO

NAMA KETERANGAN

SURAT KETERANGAN PEJABAT NOMOR TANGGAL

1 2 3 4 5 1 KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK

2 KETERANGAN BERBADAN SEHAT

3 KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU :

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat

keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....................................................................

Yang membuat, ................................................................. Catatan : Daftar isian ini harus ditulis dengan menggunakan tinta hitam, huruf balok dan tulisan tangan dari yang bersangkutan.

DOKUMEN MASTER

KOP SURAT

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1. Nama :

2. NIP / KARPEG : 3. Pangkat / Gol Ruang : 4. Jabatan :

5. Tempat / Tgl Lahir : 6. Jenis Kelamin : 7. Alamat :

8. Agama : 9. Pendidikan :

A. Umum : 1. SD , lulus tahun 2. SMPN , lulus tahun 3. SMAN , lulus tahun

4. S1 , lulus tahun 5. S2 , lulus tahun B. Dinas / Diklat Penjenjangan : 1. ……………..

10. Status Perkawinan : …………….. 11. Nama Istri / Suami : ………… Nikah pada tanggal ………….

12. Pendidikan Terakhir : …………. 13. Pekerjaan : ………… 14. Nama Anak Kandung (AK) /

Anak Angkat (AA) : 1. 2.

No.

Riwayat Kepangkatan/ Jabatan/Mutasi

TMT

Gol Ruang

TMT

Surat Keputusan Huk. Dis

Ket

Pejabat Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 CPNS

2

3

4

5

Bandung, …………………….

Mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Ketua, Yang Membuat

( ……………………………………………….) ( ………………………………..) NIP. NIP.

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/4



REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUJUAN : Untuk mempermudah mendata jumlah kehadiran PNS RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai negeri sipil DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 680-1/SEK/KU.01/12/2012, tentang penggunaan Aplikasi Komdanas.



1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)

2. Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (PembayaranUang Makan)


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

Rekapitulasi Daftar Hadir :

Kegiatan absensi Peegawai di sebuah Instansi pada umumnya dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PNS tersebut sakit, ijin, alpa, atau terlambat.

KELUARAN :

- Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai (Komdanas) - Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer (Manual)


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/4



REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Staf Kasub KPOT

Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua Perlengkapan / Persyaratan

Waktu Output

1

Memasukkan Data Absen Finger/Manual Ke Aplikasi Komdanas

Komputer / Laptop Setiap hari

Tersedianya laporan absensi bulanan

2

Mendownload Hasil Rekapan Absen melalui Aplikasi Komdanas

Rekapan Absensi

Komputer / Laptop

1 Hari

Tersedianya laporan kehadiran pegawai setiap bulan

3

Koreksi Hasil Rekapan Absen

Rekapan Absensi


Ditelitinya rekapan daftar hadir

4

Memajang Hasil Rekapan Absen di Papan Pengumuman

Berkas Rekapan Absensi

Mengumumkan Batas Komplain

5

Memaraf dan Menandatangani Hasil Rekapan Absensi

Rekapan Daftar Hadir


Ditandatanganinya Rekapan Absensi

6

Menyerahkan Hasil Rekapan Daftar Hadir guna perhitungan Remunerasi dan Uang Makan

Rekapan Absensi

Rekapan Daftar Hadir diserahkan untuk menjadi Dasar Permintaan Uang Makan

7

Mengarsipkan Hasil Rekapan dalam File Rekapan Absen

Rekapan Absensi

Box file

Arsip Rekapan Daftar Hadir Tersimpan.


DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/5



DUK DAN BEZETTING

TUJUAN : Memberikan kejelasan terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian mengenai jumlah Pegawai, Jabatan, dan Pendidikan RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan besetting Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1974

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian

2. Keputusan Menpan Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004, tanggal 23 Juli 2004



1. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) 2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai

Negeri Sipil 3. SOP Alih Tugas 4. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri

Sipil



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia.

Dokumen Kepegawaian Data SIKEP

DEFINISI :

DUK dan Bezetting :

Daftar keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan jumlah pegawai berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja dalam jangka waktu tertentu.

KELUARAN : 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dibuat setahun sekali ; 2. Daftar Urut Senioritas (DUS) bersifat kodisional (bila ada promosi/mutasi), untuk Hakim dan Panitera Pengganti ; 3. Bezzeting dilaksanakan setiap Triwulan sekali


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/5



DUK DAN BEZETTING

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Ketua / Wakil Ketua


1

Menginventarisasi Daftar Jumlah Pegawai tiap Triwulan

Daftar Bezetting Pegawai

1 Hari

Terdata nya Jumlah Pegawai

2 Membuat Draf Surat Pengantar


Tersedia-nya Draf Surat Pengantar

3

Mengetik DUK dan Bezetting serta Draf Surat Pengantar

Komputer / Laptop

Printer Draf Surat

Terselesaikannya Konsep Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting serta Surat Pengantar

4

Koreksi DUK dan Bezetting dan Paraf Surat Pengantar

Daftar Urut Kepangka-tan dan Bezetting Pegawai

Draf Surat Pengantar

Disetujui-nya Konsep Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting dan Surat Pengantar

5

Menandatangani DUK dan Bezetting dan Surat Pengantar

Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Pegawai

Draf Surat Pengantar

1 Hari

Terselesaikannya Daftar Urut Kepangkatan dan Bezettingdan Surat Pengantar

6

Memberi Nomor Surat dan Menyerahkan Arsip ke bagian Umum


Surat Pengantar

Laporan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai siap dikirim

7

Mengarsipkan File Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting PTUN Bandung


Tersedia-nya Arsip Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting


DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/6



PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

TUJUAN : Dalam rangka usaha untuk mewujudkan hak-hak Pegawai RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan penyelesaian permohonan cuti DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 2. Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977

3. Lampiran II dan III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977

4. Lampiran VIII dan IX Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977

5. Lampiran IV dan V Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/se/1977 Tanggal 25 Februari 1977



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pembuatan SK Ketua PTUN Bandung


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Penyelesaian Surat Cuti Akan Terhambat.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

Cuti :

Pemberian hak terhadap PNS untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu

KELUARAN : Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Besar, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/6



PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT



Waktu Output

1

Menerima Surat Permohonan Cuti Hakim dan Pegawai

Surat Permohonan Cuti

1 Hari

Diterimanya Surat Permohonan Cuti dari Hakim dan Pegawai

2

Mengetik Draf Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Surat Permohonan Cuti

Komputer / Laptop

Printer

Tersedianya Draf Surat Cuti Hakim dan Pegawai

3

Koreksi Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Surat Permohonan Cuti Draf Surat Cuti


Diparafnya Surat Cuti Hakim dan Pegawai

4

Menandatangani Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Surat Cuti Hakim dan Pegawai


Disetujui dan ditandatangani -nya Surat Cuti Hakim dan Pegawai

5

Memberi Nomor Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Surat Cuti Alat Tulis Kantor

(ATK) Buku Agenda

Surat Keluar

Tercatatnya Surat Cuti Hakim dan Pegawai Dalam Buku Agenda Surat Keluar

6

Mencatat Surat Cuti Pada Buku Agenda Cuti

Surat Cuti Alat Tulis Kantor

(ATK) Buku Agenda

Surat Cuti

Terdatanya Surat Cuti Hakim dan Pegawai Dalam Buku Agenda Cuti

7

Menyampaikan Surat Cuti Kepada Yang Bersangkutan

Surat Cuti Buku Ekspedisi

Disampaikannya Surat Cuti Kepada Hakim dan Pegawai

8

Mengarsipkan File Surat Cuti

Box File Surat Cuti

Tersimpannya Surat Cuti Hakim dan Pegawai sebagai Arsip


DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997

TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997

PERMOHONAN CUTI TAHUNAN

Bandung, Maret 2013

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung.

Di –

BANDUNG.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

dengan ini mengajukan permintaan Cut tahunan i untuk tahun .... selama ..... (.....) hari kerja terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan tanggal ............... Selama menjalankan Cuti saya berada di …………………................................................................... Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

...........................................

NIP. .................................

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain.

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN

.................................... NIP. ...........................

SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHAN NEGARABANDUNG

…………………………. NIP. ……………………

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

…………………………… NIP. ……………………...

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN V. SURAT EDARAN KEPALA BADAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA. NOMOR : 01/SE/1977 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1977

Bandung, ……………………….

PERMINTAAN CUTI BESAR Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung


N a m a : ………………………………….. N I P : …………………………………. Pangkat / Gol. Ruang : …………………………………. J a b a t a n : …………………………………. Satuan Organisasi : …………………………………..

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama………………. Karena saya telah bekerja secara terus menerus selama …… tahun.

Selama menjalankan cuti ini alamat saya adalah di Jalan ……………………………...............

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya, …………………………

NIP. ……………………

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN :

CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI :

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN VIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997

PERMINTAAN CUTI BERSALIN

Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Di – BANDUNG.


N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi :

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke ……. selama …….. (….. ) terhitung mulai tanggal ………………. sampai dengan tanggal ………………..

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

………………………………….. NIP …………………………….



Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN ................................................. NIP. ........................................

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,

…………………………………. NIP. …………………………..

SEKRETARIS,

………………………………….. NIP. …………………………….

KEPUTUSAN PEJABAT YANG

BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

…………………………………… NIP. ……………………………..

DOKUMEN MASTER

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997

SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT

Bandung, ……………………. Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di –

BANDUNG.


N a m a : N I P : Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Satuan Organisasi :

Dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama …….. (….. ) hari/bulan *karena saya menderita sakit/gugur kandungan/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban* sesuai dengan surat keterangan dokter /bidan* terlampir..

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

………………………………….. NIP …………………………….



Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Karena lain-lain. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN ................................................. NIP. ........................................

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN,

…………………………………. NIP. …………………………..

PANITERA / SEKRETARIS,

………………………………….. NIP. …………………………….

KEPUTUSAN PEJABAT YANG

BERWENANG MEMBERIKAN CUTI KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

…………………………………… NIP. ……………………………..

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TUJUAN : Mempermudah tugas dan wewenang penugasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan tata usaha Negara dan menjaga agar peradilan dapat diselenggarakan dengan baik. RUANG LINGKUP : Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan surat keputusan ketua pengadilan tata usaha Negara Bandung DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/Kma/SK/V/2008 Tanggal 14 Mei 2008

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP DUK & Bezetting

1. 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Pembuatan Surat Keputusan Bidang Kepegawaian Tidak Berjalan.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

Surat Keputusan Ketua :

Surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh Pimpinan suatu Organisasi atau Lembaga Pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

KELUARAN : Terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT

Sekrertaris Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1

Membuat Konsep Surat Keputusan Kepegawaian


1 Hari

Tersedianya Konsep SK Kepegawaian

2

Mengetik Konsep Surat Keputusan Kepegawaian

Konsep SK

Komputer / Laptop

Tersedianya Draf SK Kepegawaian

3

Koreksi dan Paraf Draf Surat Keputusan Kepegawaian

Konsep SK

Alat Tulis Kantor

Diparafnya Draf SK Kepegawaian

4

Menandatangani Surat Keputusan Kepegawaian

Draf SK Alat Tulis

Kantor (ATK)

Terselesaikannya SK Kepegawaian

5

Memberi Nomor SK dan Penyerahan kepada yang Berkepentingan

SK Kepegawaian

Buku Ekspedisi

Buku Agenda Surat

SK Ketua siap didistribusi

6

Mengarsipkan File Surat Keputusan Kepegawaian dalam Box File

SK Ketua Box file

Arsip SK Ketua Tersedia pada Unit Pengelola


DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Form Surat Keputusan Ketua

No. Formulir : SOP/011/KPOT/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 20 April 2016

KOP SURAT

____________________________________________________________________________

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

NOMOR : W2-TUN2/ /KPOT.04.5 / / 2016

TENTANG

…………………………………………..

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG:

MENIMBANG : MENGINGAT :

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Pertama : Kedua : Dst. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : KETUA,

……………………………………………

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ)

TUJUAN : Penjelasan Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional.

RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti SK Jabatan Struktural, membuat Konsep SPMJ sampai SPMJ diterima oleh PNS yang bersangkutan


1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tunjangan Jabatan akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian

DEFINISI :

1. SPMJ 2. SPTMJ 3. SPMMJ

: : :

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (setelah pelantikan/mutasi) Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (setelah menjabat) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (dibuat setiap tahun pada bulan Maret)

KELUARAN :

- Terbitnya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan - Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



MEMBUAT SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub KPOT Sekretaris Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1

Membuat Konsep SPMJ

Alat Tulis Kantor

Komputer Laptop

Data SPMJ Terakhir

1 Hari

Tersedianya Konsep SPMJ

2

Mengetik Konsep SPMJ

Bahan SPMJ Alat Tulis

Kantor (ATK)

Tersedianya Draf SPMJ

3

Koreksi SPMJ Konsep Surat Komputer /

Laptop

Bahan Siap diproses

4

Memberi Paraf dan Menandatangani SPMJ

Surat SPMJ Alat Tulis

Kantor (ATK)

Diparafnya Draf dan ditandatangani

5

Memberi Nomor Surat, dan Menyerahkan ke bagian Umum

Surat SPMJ Alat Tulis

Kantor (ATK)

SPMJ siap diserahkan

6

Mengarsipkan Surat Usulan Kenaikan Pangkat

Box file

Tersimpan File SPMJ dalam Dokumen Kepegawaian


DOKUMEN MASTER

KOP

ANAK LAMPIRAN 1-d KEPUTUSA N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 08 TAHUN 2002 TANGGAL : 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

NOMOR : W2-TUN2/ /KPOT.04.6/ /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : N I P :

Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n : Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : N a m a : N I P :

Pangkat/Gol.Ruang : J a b a t a n :

Unit Organisasi : Pada tanggal ………………………. telah menduduki Jabatan………………., berdasarkan ……………………… Nomor : ………………………………. tertanggal …………………… dan pada tanggal ……………………….. masih menduduki jabatan

tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : ………………… Sdr. ……………….. , berhak menerima

tunjangan jabatan ……………….. pada …………………. sebesar Rp ……………. setiap bulan. Demikian Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat

sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang

mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara IV di Bandung.

Bandung, 2016 K E T U A,

(………………………………………..)

NIP. …………………………………….


1. Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Sekretaris Mahkamah

Republik Indonesia di Bandung. 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung RI di Bandung.

3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung di Bandung. 4. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Bandung. 5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Bandung.

6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji PTUN Bandung. 7. Pegawai yang bersangkutan.

8. P e r t i n g g a l

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

TUJUAN :

Melaksanakan rencana target penilaian Pegawai dalam kurun waktu satu tahun kedepan RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya




3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian



1. SOP Penyelesaian Beracara 2. SOP Penilaian SKP


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian dan Job Description

DEFINISI :

1. SKP

:

Sasaran Kinerja Pegawai

KELUARAN : Terbitnya Rencana Target Sasaran Kinerja Pegawai Awal Tahun


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3



PERENCANAAN TARGET PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pegawai/Hakim

Kasub KPOT

Atasan Langsung

KPTTUN/ Ketua

/Panitera/ Sekretaris


Waktu Output

1

Menyiapkan Form Target SKP

- Job Description

- Alat Tulis - Form Target

SKP - Komputer/

Laptop 1 Hari

Tersedianya Form Target SKP

2

Menyusun draf job description berikut kuantitas dan kualitasnya

- Job Description

- Alat Tulis - Form Target

SKP

Tersedianya konsep draft Target SKP

3 Mengetik RencanaTarget SKP Awal Tahun

- Komputer/ Laptop

- Printer 1 Hari

Tersedianya draft Target SKP

4

Mengkoreksi RencanaTarget SKP Awal Tahun

- Draft Target SKP

- Komputer/ Laptop

Bahan Siap diproses

5

Menandatangani Target SKP Pegawai/Hakim

- Target SKP

1 Hari

DitandatanganiTarget SKP Awal Tahun

6

Menandatangani Target SKP oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai

- Target SKP

DitandatanganiTarget SKP Awal Tahun

7

Menyampaikan ke Hakim/Pegawai dan menyimpan arsip Target SKP

- File Box

Target SKP

Arsip Target SKP Awal Tahun


DOKUMEN MASTER

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama 0 1 Nama 0

2 NIP 0 2 NIP 0

3 Pangkat/Gol.Ruang 0 3 Pangkat/Gol.Ruang 0

4 Jabatan 0 4 Jabatan 0

5 Unit Kerja 0 5 Unit Kerja 0

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

…………., ….. Januari 20……

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

0

0

0

0

Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/8



PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

TUJUAN :

Melaksanakan penilaian Pegawai selama kurun waktu satu tahun. RUANG LINGKUP : Membaca dan meneliti uraian tugas utama pegawai beserta kualitas dan kuantitasnya








1. SOP Penyelesaian Beracara 2. SOP Rencana Target Penilaian SKP


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat akan tertunda.

Dokumen Kepegawaian, Job Description dan Target SKP Awal Tahun

DEFINISI :

1. SKP

:

Sasaran Kinerja Pegawai

KELUARAN : Terbitnya Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Akhir Tahun


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/8



PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP )

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pegawai/Hakim

Kasub KPOT

Atasan Langsung

KPTTUN/ Ketua

/Panitera/ Sekretaris


Waktu Output

1

Mempersiapkan Form Penilaian Sikap dan Form Capaian SKP

- Komputer/ Laptop

- Printer - Form Capaian

SKP - Form

Penilaian Sikap 1 Hari

Tersedianya Form Capaian SKP dan Form Penilaian Sikap

2

Menyampaikan Form Penilaian Sikap ke Atasan Langsung Pegawai

- Form

Penilaian Sikap

Tesedianya Penilaian Sikap

3

Mengisi Realisasi Capaian SKP

- Job Description

- Alat Tulis - Form Capaian

SKP

Tersedianya konsep capaian SKP

4

Mengetik Capaian dan Penilaian Sikap SKP

- Komputer/

Laptop - Printer 1 Hari

Tersedianya Capaian dan Penilaian Sikap SKP

5

Mengkoreksi SKP Akhir Tahun

- Draft SKP Akhir Tahun

- Komputer/ Laptop

Bahan Siap diproses

6

Menandatangani SKP Pegawai/Hakim

- SKP

1 Hari

Ditandatangani SKP Akhir Tahun

7

Menandatangani SKP ke Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai

- SKP

Ditandatangani SKP Akhir Tahun

8

Menyampaikan ke Hakim/Pegawai dan menyimpan arsip SKP

- File Box

SKP Arsip SKP Akhir Tahun


DOKUMEN MASTER

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA


Jangka Waktu Penilaian

Januari s/d Desember 20…

NO I. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET

AK

REALISASI

PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN

SKP Kuant/ Output

Kual/ Mutu

Waktu Biaya Kuant/ Output Kual/ Mutu

Waktu Biaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

A Tugas Tambahan :

1

2

B Kreatifitas

1

Nilai Capaian SKP

Bandung, Desember 20…

Pejabat Penilai,

DOKUMEN MASTER

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama

:

NIP

:

No Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf

Pejabat Penilai

1 2 3 4

1 Januari s/d Desember 20

Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 20 =

sedangkan penilaian perilaku kerjanya

adalah

sebagai berikut :

Orientasi Pelayanan =

(Buruk)

0

Integritas =

(Buruk)

Komitmen =

(Buruk)

Disiplin

=

(Buruk)

Kerjasama =

(Buruk) 0

Kepemimpinan =

(Buruk) 0

Jumlah = 0

Nilai Rata-rata = 0.00 (Buruk)

DOKUMEN MASTER

PENILAIAN PRESTASI KERJA


JANGKA WAKTU PENILAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Januari s/d Desember 20

1. YANG DINILAI

a. N A M A

b. NIP

c. Pangkat, golongan ruang

d. Jabatan/Pekerjaan

e. Unit Organisasi

2. PEJABAT PENILAI

a. N A M A

b. NIP



e. Unit Organisasi

3. ATASAN PEJABAT PENILAI

a. N A M A

b. NIP



DOKUMEN MASTER

e. Unit Organisasi

4. UNSUR YANG DINILAI JUMLAH

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

X 60%

b. Perilaku Kerja

1. Orientasi Pelayanan

2. Integritas

3. Komitmen

4 Disiplin

5. Kerjasama

6. Kepemimpinan

Jumlah

Nilai Rata-rata

Nilai Perilaku kerja

X 40%

Nilai Prestasi Kerja

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal ...........................................

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

DOKUMEN MASTER

Tanggal ...........................................

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS

KEBERATAN

Tanggal ...........................................

DOKUMEN MASTER

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL,

PEJABAT PENILAI

10. DITERIMA TANGGAL,

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

DINILAI,

11. DITERIMA TANGGAL,

ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/5



PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

TUJUAN :

Melaksanakan Pelaporan Sub Bagian dan mewujudkan Gerakan Diplin Nasional RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pelaporan organisasi




3. Kepres Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Gerakan Disiplin Nasional



1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Pembuatan SK Ketua 3. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelaporan Instansi/ Organisasi akan terhambat

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian

DEFINISI :

1. Pelaporan

2. GDN

: :

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu Disiplin Nasional pada hahekatnya adalah berfikir tertib, bersikap tertib dan bertingkah laku tertib. Ketertiban merupakan merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib

KELUARAN : Tersusunnya Laporan Bulanan Sub Bagian dan Laporan GDN


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/5



PELAPORAN BULANAN SUB BAGIAN DAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL


Staff Kasub KPOT



Waktu Output

1

Mempersiapkan data dukung kepegawaian

- Data Pegawai - Data Promosi/

Mutasi - Data Kenaikan

Pangkat

1 Hari

Konsep draft Laporan

2 Mengetik Konsep Laporan Bulanan dan Laporan GDN

- Komputer - Printer Draft Laporan

3 Mengkoreksi Laporan Bulanan dan Laporan GDN

- Alat Tulis - Komputer - Printer

Draft Laporan

4

Memaraf dan menandatagani Laporan Bulanan dan Laporan GDN beserta Surat Pengantar

- Draf Laporan Bulanan dan Lap. GDN

Tersedianya Laporan

5 Memberikan Nomor Surat Pengantar Laporan

- Laporan Bulanan dan Lap. GDN

Tersedinya Laporan

6

Mengirimkan dan mengarsipkan kedalam file Pelaporan

- File Box Arsip Laporan


DOKUMEN MASTER

LAPORAN BULANAN

KEADAAN PEGAWAI BULAN ………………. 20

I. JUMLAH PEGAWAI

Golongan I :

Golongan II :

Golongan III :

Golongan IV :

Honorer :

II. JUMLAH HAKIM & NON HAKIM/PEJABAT FUNGSIONAL

Ketua :

Wakil Ketua :

Hakim :

Panitera Pengganti :

Juru Sita Pengganti :

III. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

Panitera :

Sekretaris :

Wakil Panitera :

Panitera Muda Hukum :

Panitera Muda Perkara :

Ka Sub Bag Umum & Keuangan :

Ka Sub Bag Kepegawaian, :

Organisasi dan Tata Laksana

Ka Sub Bag Perencanaan, :

Teknologi Informasi dan Pelaporan

Staf :

IV. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Magister Hukum (S-2) :

Magister Sains (S-2) :

Magister Humaniora (S-2) :

Sarjana (S-1) Hukum :

Sarjana (S-1) Non Hukum :

Sarjana Muda (D-3) Hukum :

Sarjana Muda (D-3) Non Hukum :

SLTA :

SLTP :

SD :

V. MUTASI MASUK :

VI. MUTASI KELUAR :

VII. PENSIUN :

VIII. C U T I

a. Cuti Tahunan :

DOKUMEN MASTER

b. Cuti Bersalin : -

c. Cuti Alasan Penting : -

d. Cuti Besar : -

IX. PELANTIKAN : -

Bandung, 20

Ka. Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana,

…………………………...

NIP. ……………………………

No. NAMA TMT

1.

2.

3.

4.

DOKUMEN MASTER

LAPORAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

BULAN …………….. 20

NO U R A I A N PELAKSANAAN

KETERANGAN Sudah Belum

1 2 3

BUDAYA TERTIB

- Tertib Disiplin Kerja - Tertib Administrasi - Tertib Perkantoran - Tertib Rumah tangga

BUDAYA BERSIH BUDAYA KERJA

Mengetahui,

KETUA,

…………………………………….. NIP. …………………………………….

Bandung, 29 Februari 2016 Penanggung Jawab,

Gerakan Disiplin Nasional SEKRETARIS,

……………………………… NIP. …………………………………..

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/4



IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA

TUJUAN :

Mengimplementasikan dan Memonitoring Pelaksanaan Aplikasi PUPNS dan SIHARKA RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal pendataan ulang pegawai dan pelaporan harta ASN


1. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan ASN


KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pengelolaan Keuangan 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pendataan PNS tidak teregister dan tidak terdata, Laporan Harta Kekayaan ASN tidak terealisasi

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi SIKEP MARI

DEFINISI :

1. ASN 2. PUPNS 3. SIHARKA 4. LHKASN 5. LHKPN

: : : : :

Aparatur Sipil Negara Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN Laporan Harta Kekayaan ASN (untuk yang tidak melaporkan LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

KELUARAN : Teregistrasinya data ulang PNS dan Terealisasinya Laporan Harta Kekayaan ASN


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/4



IMPLEMENTASI DAN MONITORING APLIKASI PUPNS DAN SIHARKA


Hakim Kasub KPOT

Non Hakim

Verifikator/Auditor


Waktu Output

1

Melaksanakan Persiapan Implementasi Aplikasi PUPNS dan SIHARKA

- Dokumen kepegawaian

- Daftar Harta/Utang

- SPT Tahunan

1 Hari

Draft

2

Mengunduh Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA

- Komputer /

Laptop - Kertas

Tersedianya Form Isian

3

Mendistribusikan Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA

- Form isian Terdistribusinya Form Isian

4 Mengisi Form Isian Aplikasi PUPNS dan SIHARKA

- Form isian Form Siap Input

5

Menginput Data Isian Laporan PUPNS dan LHKASN

- Komputer /

Laptop - Form isian

1 Hari

Konsep Laporan

6 Mengkoreksi hasil Laporan PUPNS dan LHKASN

- Komputer / Laptop

- Form isian Konsep Laporan

7

Menandatangani atau turut serta mengkroscek Laporan

- Konsep

Laporan Tersedianya Laporan

8 Memverifikasi untuk tingkat Satuan Kerja

- Laporan - Komputer /

Laptop

1 Hari

Laporan terverifikasi / teraudit Satker

9

Mengirimkan softcopy pengiriman untuk di verifikasi/audit lebih lanjut

- Laporan

- Komputer / Laptop

Laporan terverifikasi / teraudit oleh Auditor/ Verifikator


DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/2



PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TUJUAN :

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi 3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

RUANG LINGKUP : Melaksanakan kewajiban dalam hal Standar Operasi Prosedur Bidang/Bagian


1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;


KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan SOP pada Satuan Kerja tidak akan terhimpun dan tidak ada standar baku SOP Satuan Kerja

Dokumen Kepegawaian, Aplikasi Kepegawaian dan SOP tiap Bidang/Bagian

DEFINISI :

1. SOP

:

Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu

KELUARAN : 1. Pegawai terjaga dalam konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Diketahuinya dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi 3. Ada Kejelasan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait. 4. Terlindunginya organisasi/unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Terhindarnya dari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/2



PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG


Bidang Lain

Kasub KPOT

Sekretaris Ketua Perlengkapan / Persyaratan

Waktu Output

1

Mempersiapkan data dukung Penyusunan SOP dari Bidang Lain

- Data SOP

Bidang Lain 2-3 Hari

Konsep draft SOP Bidang

2 Menyusun / Merangkum SOP Setiap Bidang

- Komputer - Printer

1 Hari

Draft SOP Satuan Kerja

3 Mengkoreksi SOP Setiap Bidang

- Alat Tulis - Komputer - Printer

Draft SOP Satuan Kerja

4 Memeriksa Rencana SOP Final

- Draf Laporan SOP Satuan Kerja

1 Hari

Tersedianya SOP satuan Kerja

5

Mengesahkan SOP Final Satuan Kerja dalam bentuk Surat Keputusan

- Draf Laporan

SOP Satuan Kerja

Tersedianya SOP satuan Kerja

6

Mengirimkan dan mengarsipkan kedalam file Pelaporan

- File Box Arsip SOP Satuan Kerja

Keterangan : Bidang Lain meliputi Hakim ; Panitera Pengganti ; Jurusita Pengganti ; Sub Bagian Umum dan Keuangan ; Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ; Kepaniteraan Perkara ; Kepaniteraan Hukum.


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 1/3



ACARA KEDINASAN KANTOR DAN PEMBUATAN NASKAH KEDINASAN

TUJUAN : Terselenggaranya Acara Kedinasan Kantor secara tertib dan lancar dan tersusunnya Naskah Kedinasan yang sesuai standar yang berlaku. RUANG LINGKUP :

Penyelenggaraan Acara Dinas Kantor dan Penyusunan Naskah Kedinasan


1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;


KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. SOP Pembuatan SK Ketua 2. SOP Pengelolaan Surat Dinas


PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Acara Kedinasan akan terhambat dan tidak terealisasi

Dokumen Kepegawaian dan Aplikasi Kepegawaian

DEFINISI :

1. Acara Dinas Kantor

2. Naskah Dinas

: :

Adalah Acara yang melibatkan pegawai baik dari kepanitiannya maupun peserta yang diselenggarakan baik di kantor maupun diluar kantor, seperti Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar dan lainnya. Naskah/teks yang dibuat untuk melengkapi kegiatan Acara Dinas Kantor

KELUARAN : 1. Acara Pelantikan, Upacara Bendera, Purnabhakti, Pisah Sambut, Perpisahan, Seminar, Bimtek Internal dan lain-lain 2. Naskah Upacara, Berita Acara, Naskah Keputusan, Surat Pernyataan, Bahan-bahan dan lain-lain


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 2/3





Bidang Lain

Kasub KPOT


Waktu Output

1

Mempersiapkan rencana Acara Kedinasan Kantor dan Naskah Kedinasannya

- Surat

Keputusan - Undangan

1-3 Hari

Rencana Hari dan Tanggal

2 Menyusun draft Kepanitiaan Acara Kedinasan


Draf Susunan Panitia

3

Membuat Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan


- Draft Surat Keputusan

- Draft Surat Undangan

- Draft Berita Acara

4

Mengoreksi Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Draf Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

- Draft Surat Keputusan

- Draft Surat Undangan

- Draft Berita Acara

5

Menandatangani Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

Draf Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

- Surat Keputusan

- Surat Undangan

- Berita Acara - Surat

Pernyataan - Naskah

naskah

6

Menyampaikan Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan

Surat Keputusan Kepanitiaan, Surat Undangan, dan Naskah Kedinasan

- Surat Keputusan

- Surat Undangan


Pernyataan - Naskah

naskah


DOKUMEN MASTER





Revisi Ke 00


Halaman 3/3





Bidang Lain

Kasub KPOT


Waktu Output

7

Penyelenggaraan Acara Kedinasan

Sarana dan Prasarana

1 Hari Kegiatan

8

Pembuatan Laporan Acara Kedinasan, seperti Berita Acara, dan Surat Lainnya


1 Hari


Pernyataan - Naskah

naskah

9

Pengiriman Berkas Naskah Kedinasan dan Pengarsipan

Box File Arsip

Keterangan : Bidang Lain meliputi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Undangan, Pihak Instansi Lain dan
