oleh: Direktur Pengembangan Wilayah

Workshop RegionalWilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara

Denpasar, 23 September 2013

Proses Perencanaan

1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.

2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan

3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang

4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slide - 3

Rancangan Teknokratis

RPJMN 2015-2019

RancanganRPJMN

2015-2019

Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019

Visi – Misi Presiden terpilih

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Arahan RPJPN 2005-2025

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Januari 2013 – Desember 2013

Januari 2014 – Agustus 2014

mulai November 2014

Januari 2015

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN

Slide - 4

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN

Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015

Slide - 5

RPJMN 2010-2014Perpres 5 Tahun 2010

• BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL

– Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

– Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro

• BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG

– Sinergi pembangunan antarbidang– Strategi lintas bidang dan mainstreaming: 9

bidang (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah dan tataruang, lingkungan hidup)

• BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

– Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah

– Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)

6

BUKU

I

BUKU

II

BUKU

III

Sinergi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014

7

PERENCANAAN MAKROPERENCANAAN MAKRO

PERENCANAANSEKTORAL

(Keterkaitan antarwilayah)

PERENCANAANSEKTORAL

(Keterkaitan antarwilayah)

Efektivitas kebijakanSpasial, lokasi dan tanah

* Regulasi * Pendanaan

PrioritasKementerian/Lembaga

PERENCANAANREGIONAL

(Keterkaitan antarsektor)

PERENCANAANREGIONAL

(Keterkaitan antarsektor)

PrioritasWilayah

MobilisasiSumberdayaLokal

KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIANKEADILAN DAN KEMAKMURAN

RAKYAT

KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIANKEADILAN DAN KEMAKMURAN

RAKYAT

Efisiensi sumberdayaKapasitas Kelembagaan

KOORDINASI PERENCANAAN

8

RPJP, RPJMN, RKPTarget Nasional

Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor

Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor

Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah

Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah

Industri

Kesehatan

PerikananPerdagangan

Pertanian

Infrastruktur

Pendidikan Perumahan

Industri PerikananPerdagangan

Pertanian

Infrastruktur

Pendidikan Perumahan

Kesehatan

PERENCANAAN MAKRO

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025

(UU 17 TAHUN 2007)

Slide - 9

Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Misi 2

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan.

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan.

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulankompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh.

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulankompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa.Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi,sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah...

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi,sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah...

10

Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Misi 5

Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten.

Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya

Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi

Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward lookingWilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking

Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah

Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah

Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik

Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik

RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan

RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan

11

PENGUATAN DAYA SAING DAERAH

1212

•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan

•Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner

•SDM terampil dan terdidik• Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi

• Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan

•Jaringan transportasi darat, laut dan udara

• Ekonomi kreatif• Pusat Inovasi, Riset dan

Pengembangan Daerah• Tenaga profesional• Kerjasama: Pemda-

Universitas dan Swasta

Keunggulan Komparatif

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan Kompetitif

20202025

2013

13

Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (New

Growth Center)

Master Plan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis

Pengetahuan (knowledge based economy)

• Konektivitas Atarwilayah• Pembangunan

Infrastruktur Sistem transportasi nasional:

darat, laut dan udara Sistem Logistik Nasional Sistem Informasi nasional• Pengembangan

Keunggulan Berbasis Seni dan Budaya, dan Sumber daya Lokal

• MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)

• Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia

• Penerapan Manajemen Modern, dan IPTEK terkini

• Pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal

•Efisiensi•Produktivitas

•Kesempatan kerja

•Nilai Tambah

•Pendapatan•Kesejahteraa

n

•Keadilan

“AKSELERASI” PEMBANGUNAN WILAYAH(DOMESTIC CONNECTIVITY)

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN BUKU III RPJMN 2015-2019

14

RTRWN

Step 3:Prakiraan 2015-2019

Tujuan Nasiona

l

RPJMN2010-2014

Wawasan Nusantara: Kesatuan Politik, Hankam, Sosial, Budaya, Ekonomi

UUD 1945UUD 1945

RPJPN2005-2025

RPJMN 2015-2019:Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Step 1:KondisiSaat Ini

Kinerja- Ekonomi- Sosial- Politik,

Hukum & Hankam

- dll

Visi dan Misi Presiden

Step 2:Proyeksi

Step 6:Sasaran

2015-2018Step 5:Skenario

•Mempercepat Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

•Mempertahankan Momentum Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera

Step 7:Strategi Pengembangan Wilayah Papua Wilayah Maluku Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Wilayah Jawa-Bali Wilayah Sumatera

Step 7:Strategi Pengembangan Wilayah Papua Wilayah Maluku Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Wilayah Jawa-Bali Wilayah Sumatera

Step 4:Isu Strategis

Kesenjangan antarwilayah: sosial, ekonomi, prasarana, SDH& LH, Hankam, dll

Lemahnya keterkaitan antarwilayah

Step 4:Isu Strategis

Kesenjangan antarwilayah: sosial, ekonomi, prasarana, SDH& LH, Hankam, dll

Lemahnya keterkaitan antarwilayahSasaran

yang belum

tercapai

Step 8:Investasi

dan Regulasi

Mandiri, Maju, Adil

dan Makmur

FOKUS DAN PRIORITAS LOKASI DALAM RPJMN 2015-2019

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH

KECAMATAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN SEKTOR (SKPD)

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN

SEKTOR (K/L)

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH PROVINSI

STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN

SEKTOR (SKPD)

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH KAB/KOTA

RPJMD DAN RKPDPROVINSI

RPJMN DAN RKP

RPJMD DAN RKPDKABUPATEN/KOTA

16

54797.00 (minimum)

245594.00

398937.00 (median)

639154.00

1339115.00 (maximum)

Pembangunan Wilayah SUMATERA

Pembangunan Wilayah JAWA-BALI Pembangunan

Wilayah NUSA TENGGARA

Pembangunan

WilayahMALUKU

Pembangunan WilayahPAPUA

Pemerintah Pusat

Pemda

Pemda

Pemda

Pemda

Pemda

(+)

Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Perimbangan + Dana Otsus + Pinjaman/Hibah+ Swasta

(-)

(+) (+) (+) (+)

(-)

(-)

(-)(-)

Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah(+)

(+)

(+)(+)

(+)

Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan Perekonomian daerah

Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah

16

Pembangunan Wilayah KALIMANTAN Pembangunan

WilayahSULAWESI

Pemda

Pemda

(+)(+)

Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayahAlokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah

STRATEGI PENDANAAN

KementeriKementerian/an/

LembagaLembaga

PusaPusatt

K/LK/L

Wil. Wil. 11

Wil. Wil. 22

Wil. Wil. 33

Wil. Wil. 44

Wil. Wil. 55

Wil. Wil. 66

Wil. Wil. 77

SubSubtotatota

llKesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA%

Pendidikan

BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB%

Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC%

Perindustrian dan Perdagangan

DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD%

PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE%

… ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ%

Subtotal TPP%

TW1%

TW2%

TW3%

TW4%

TW5%

TW6%

TW7%

TT%

POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

17

Wilayah 7: SumateraWilayah 7: SumateraWilayah 1: PapuaWilayah 2: MalukuWWayah 3: Nusa Tenggara

Wilayah 1: PapuaWilayah 2: MalukuWWayah 3: Nusa Tenggara

Wilayah 4: SulawesiWilayah 2: KaimantanMalukuWWayah 3: Jaawa-Bali

Wilayah 4: SulawesiWilayah 2: KaimantanMalukuWWayah 3: Jaawa-Bali

Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayahFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayah

Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkanSaat IniSaat Ini

SKPDSKPD PPususat at K/LK/L

ProvProv. .

AcehAceh

ProvProv. .

SumSumutut

ProvProv..

RiauRiau

ProProv.v.

ProvProv..

ProvProv..

Prov. Prov. PapuPapu

aa

SubSubtotatota

ll

Kesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA%

Pendidikan BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB%

Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC%

Perindustrian dan Perdagangan

DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD%

PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE%

… ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ%

Subtotal TPP%

TW1%

TW2%

TW3%

TW4%

TW5%

TW6%

TW7%

TT%

POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

18Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut ProvinsiFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut Provinsi

Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkanSaat IniSaat Ini

METODOLOGI PENYUSUNAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH

19

TERIMA KASIH

20