Download pdf - BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA · PDF filememberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam ... kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 V - 83

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun2005-2025 adalah “KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS,SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS DAN ECOTOURISMTERPADU“ memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangiyang jelas. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakanpedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunanselama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secarabertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan yangmemberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalammenentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (duapuluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensipermasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memilikikesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapaisasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Periode pelaksanaanRPJPD sesuai dengan periode waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapandalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah.

Sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telahdijelaskan pada bab sebelumnya dan selanjutnya pada Bab V menjelaskan arahkebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. Dengandemikian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pokok sebagai berikut:

A. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjangdaerah Kabupaten Banyuwangi 2005–2025

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penyusunan sasaran pokokmerupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi agarapa yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahundan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan. Dengan diterjemahkannyatiap-tiap pokok visi ke dalam misi, maka berbekal penjelasan masing-masing misidibuat sasaran pokok.

Selanjutnya, sasaran pokok tersebut digambarkan ke dalampembangunan lima tahunan melalui arah kebijakan pembangunan. Sasaranpokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya,diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yangmenjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapununtuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akandicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun, maka dibuatlah arah kebijakan.Arah kebijakan pada hakekatnya merupakan sasaran pokok mengenai masalahyang dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah danwakil kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah(pemilukada).

Arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 20 tahunke depan disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunanjangka panjang pada tahun 2025, dengan memperlihatkan indikatorkeberhasilannya pada setiap periode lima tahun. Untuk menjamin terjadinya


keterkaitan antara Visi, Misi dan Arah Pembangunan, maka Arah PembangunanJangka Panjang yang didasarkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :


Tabel 5.1 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Misi Daerah Sasaran Pokok Arah Kebijakan Pembangunan

Misi I. 1: Mewujudkan MasyarakatKabupaten Banyuwangi yangReligius dan Menjunjung TinggiNilai-Nilai Kearifan Lokal

1. Terwujudnya karakter masyarakat yangberbudi pekerti luhur, yang dicirikan olehperilaku yang beriman kepada TuhanYang Maha Esa, ketinggian akhlak dantoleransi antar individu.

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepadaTuhan Yang Maha Esa dengan menjamin kebebasan danmemberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragamadalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai denganperaturan yang berlaku;

2. Pembentukan jati diri masyarakat diarahkan untuk membentukkarakter masyarakat yang kuat, berbudi pekerti luhur,beretika, beradab, serta mempunyai toleransi yang tinggi antarindividu dan masyarakat;

3. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan internumat beragama maupun kerukunan antarumat beragama;

4. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;

5. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umatberagama pada proses pembangunan;

6. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatankualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasaranayang memadai; serta

7. Meningkatkan peranan dan fungsi tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.

Misi I. 2: MewujudkanKetentraman dan KetertibanMasyarakat

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhanmasyarakat dalam melaksanakan norma,peraturan dan perundang-undangan yangberlaku dalam mencapai ketentraman danketertiban masyarakat.

1. Pembangunan ketertiban masyarakat maupun pertahanan dankeamanan daerah yang tangguh ditujukan terutama diarahkanpada keterlibatan TNI/Polri dalam melakukan pembinaankepada masyarakat dan mempererat hubungan kerjasamaantara masyarakat dengan aparat TNI/Polri. Peningkatankepatuhan terhadap hukum oleh aparat Polri diarahkan padabimbingan ketertiban dan kemasyarakatan, bimbingan danpelatihan ketertiban lalu lintas, pencegahan penggunaan obat-obat terlarang dan bahan psikotropika, pemberantasan tindakkriminal, peningkatan daya tanggap terhadap aduan



masyarakat, pelayanan administrasi yang cepat, efektif danmurah, maupun pencegahan praktek pungutan ilegal; dan

2. Peningkatan perwujudan masyarakat agar memiliki kesadaranhukum yang tinggi dan diarahkan dengan memberikan aksesterhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,memberikan akses dalam proses pengambilan keputusanpelaksanaan pembangunan serta membentuk perilakumasyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.Peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dibarengidengan dukungan pelayanan dan bantuan hukum kepadamasyarakat dengan biaya yang murah.

2. Semakin meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pentingnya nilai-nilaikebersamaan yang ditunjukan oleh sikapsaling toleransi antar individu serta terjadiharmonisasi dalam kehidupan ber-masyarakat dan bernegara.

1. Nilai-nilai kebersamaan perlu ditingkatkan melalui berbagaiforum kemasyarakat dan sistem serta nilai luhur yang ada dimasyrakat. Hal ini diarahkan untuk terciptanya pembangunanyang harmonis dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan;

2. Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasimuda diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan,kenegaraan dan patriotisme serta penanaman nilai-nilaikesetiakawanan dan solidaritas kebangsaan yang kuat; dan

3. Pendidikan politik diarahkan untuk terwujudnya kesadaranberpolitik masyarakat dan terjaminnya hak-hak politik secaraproporsional dalam koridor hukum dan menjunjung nilai-nilaikebersamaan.

Misi II. 1: Mewujudkan KualitasHidup Masyarakat BerasasPembangunan Berkelanjutan danBerwawasan Lingkungan

1. Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasiterhadap pendidikan yang berkualitasyang merata bagi seluruh masyarakat.

1. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatanaksesibilitas pemerataan dan perluasan kesempatanmemperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau disemua jenis jalur dan jenjang pendidikan;

2. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatankompetensi dasar masyarakat dalam upaya meningkatkandaya saing sumberdaya manusia Kabupaten Banyuwangi; dan



3. Pembangunan Iptek mencakup upaya penguasaan ilmupengetahuan dasar dan terapan, pengembangan ilmu sosialdan humaniora bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.Disamping itu pengembangan teknologi dan pemanfaatan hasilpenelitian untuk peningkatan kemandirian dan daya saingpenduduk dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama,etika, kearifan lokal serta daya dukung dan kelestarianlingkungan.

2. Meningkatnya aksesibilitas yang meratabagi seluruh masyarakat terhadappelayanan kesehatan yang berkualitas.

1. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajatkesehataan masyarakat melalui peningkatan akses terhadappelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulanganberbagai penyakit menular, peningkatan kualitas layanankesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaanmasyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan;

2. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidupsehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud;

3. Peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan melaluikemitraan, sumberdaya manusia kesehatan, obat danperbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatanpengawasan, pemberdayaan masyarakat; dan manajemenkesehatan; dan

4. Peningkatan upaya kesehatan pada komunitas khusus (ibu,bayi, balita, lansia, dan kelompok miskin)

3. Meningkatnya perluasan kesempatan kerjadi berbagai sektor strategis.

1. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasanlapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja,kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenagakerja yang berwawasan wirausaha sehingga mampu bersaingdi era global;

2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja untukmeningkatkan produktivitas dan daya saing lokal dilakukanmelalui pendidikan dan keterampilan teknis sesuai dengan



tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataanbalai latihan kerja daerah; dan

3. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dilakukan melaluipeningkatan ketrampilan teknis usaha perekonomian skalalokal, pembukaan lapangan kerja baru, pengadaan tenagakerja di sektor industri maupun pendidikan dan pelatihankhusus bagi tenaga satuan pengamanan dan polisipamongpraja. Upaya untuk mewujudkan Balai Latihan Kerja(BLK) sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilanbagi pemuda putus sekolah menjadi salah satu alternatifterbaik dalam memecahkan tingkat pengangguran terbuka.

4. Meningkatnya kualitas sumberdayamanusia, termasuk peran perempuandalam pembangunan yang diupayakandengan peningkatan pendidikan,kesehatan dan lain-lain.

1. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, diarahkandengan memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan genderdan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilangender dalam berbagai perundangan;

2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaumperempuan di dalam politik dan pemerintahan yangdilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekruitmen dan kaderisasipolitik maupun prinsip-prinsip kepatutan yang ada; dan

3. Pemberdayaan perempuan berupa peningkatan wawasan,ketrampilan, pembinaan dan pendampingan kelompok usahaibu-ibu rumah tangga di perdesaan harus menjadi programkerja lintas sektor dan instansi pemerintah.

5. Meningkatnya pengelolaan sumberdayaalam yang berwawasan lingkungan yangberupaya untuk melestarikan danmenjaga fungsi lingkungan dalammendukung keserasian dan keseimbangankehidupan sosial dan ekonomi masyarakatmelalui peningkatan pemberdayaankearifan lokal yang baik.

1. Pengelolaan sumberdaya alam senantiasa harus dikelolasecara seimbang untuk menjamin keberlanjutanpembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yangberkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor danwilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan kedalam kebijakan dan peraturan perundangan.



Misi II. 2: MewujudkanPeningkatan PembangunanInfrastruktur Sosial dan EkonomiYang Berkelanjutan

1. Meningkatnya aksesibiltas masyarakatsecara merata terhadap sarana danprasarana kebutuhan dasar (listrik, airbersih, pemukiman, transportasi dan lainsebagainya) di seluruh wilayah.

1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataanaksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukungpembangunan yang berkelanjutan;

2. Pembangunan sarana dan prasarana secara kuantitas maupunkualitas ditujukan kepada pengembangan sistem jaringantransportasi darat, udara, laut dan penyeberangan ke ProvinsiBali serta pengembangan sistem jaringan prasarana dasar(jalan utama, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringanair limbah, persampahan, jaringan pos dan telekomunikasi);

3. Peningkatan penegakan hukum (law enforcement) secaraefektif terhadap pengelolaan dan pengendalian pemanfaatanruang sesuai dengan fungsi ruang secara efektif dalamkerangka keserasian dan keberlanjutan, sosialisasi kebijakanpenataan ruang dan rencana tata ruang, partisipasistakeholders dan yang terpenting adalah koordinasi antar levelpemerintahan berkaitan dengan kebijakan penataan ruang;dan

4. Pemerataan pendapatan yang ditandai menurunnya indeks ginidan tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruhwilayah akan mengakibatkan kualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakat di perdesaan/kampung, sehingga kesenjanganantar wilayah dapat berkurang.

2. Tersedianya prasarana dan saranaekonomi yang handal dalam mempercepatproses produksi, promosi, distribusi danpemasaran hasil-hasil komoditas unggulandaerah.

1. Keterkaitan oleh tersedianya sarana dan prasarana ekonomi(produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi akanmelahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan.Peningkatan produktivitas masyarakat juga harus didukungoleh penelitian dan pengembangan serta penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi maupun ketersediaan infrstrukturekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi,distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulandaerah. Ke depan, penyediaan infrastruktur ekonomi dilakukanoleh pihak swasta sementara pemerintah daerah hanya



sebagai perumus kebijakan pembangunan infrastrukturekonomi di daerah;

2. Perdagangan lokal diarahkan untuk memperkokoh sistemdistribusi yang efisien dan efektif untuk menjamin kepastianberusaha untuk mewujudkan: (a) perkembangan kelembagaanperdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen danpersaingan usaha secara sehat; (b) terintergrasinya aktivitasperekonomian daerah dan terbangunnya kesadaranpenggunaan produksi lokal; (c) meningkatkan perdaganganantar wilayah/daerah; dan (d) terjaminnya ketersediaan bahanpokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang dapatterjangkau oleh masyarakat;

3. Peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasanbudidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, sertapeningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secaraoptimal yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan; dan

4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendukungpertumbuhan wilayah-wilayah strategis, kawasan tumbuhcepat, pusat-pusat permukiman masyarakat dalam sistempengembangan wilayah terpadu sebagai kesatuan sosial,ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi,karakteristik dan daya dukung lingkungan.

3. Berkembangnya kegiatan pelestariannorma dan nilai-nilai budaya daerah yangmenunjang pelaksanaan pembangunandaerah.

1. Peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agamadalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, solider,harmonis dan agamis sangat dibutuhkan pada masa depan.Dengan demikian, peningkatkan kapasitas kelembagaanagama dan adat dan peran serta tokoh-tokohnya dalampembangunan tersebut dimulai dari hubungan koordinasi dankonsultasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh informaldalam masyarakat tersebut. Penataan dan pembinaankelembagaan dapat berupa insentif bagi pembinaan sosial-



keagamaan maupun jaminan kesejahteraan bagi para tokohinformal tersebut;

2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yangbersumber dari warisan budaya leluhur yang sesuai denganajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budayamasyarakat;

3. Melestarikan dan mengapresiasi nilai kesenian dankebudayaan tradisional lokal; dan

4. Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri yangdisertai dengan pembinaan internal keluarga. Pembinaanterhadap keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip agama(syar’i) yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu segalabentuk praktek disharmoni keluarga dan sosial berupaperzinahan, pemerkosaan, pelacuran, pelecehan seksual,perselingkuhan dan perceraian harus dicegah denganpembinaan mental keagamaan yang sungguh-sungguh.

5. Menguatnya modal sosial masyarakatyang dicirikan oleh kelembagaan lokalyang kuat yang mampu mengakomodasituntutan perubahan dan berperan aktifdalam pembangunan daerah.

1. Pengembangan kreatifitas masyarakat dan peningkatanprestasi masayarakat di segala aspek kehidupan, terutamabidang olahraga dan kesenian. Pemuda sebagai asetpembangunan di masa depan harus ditingkatkan peran danpartisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan pemudadiarahkan pada peningkatan kualitas terutama pada bidangiptek, ekonomi, sosial budaya dan politik. Disamping itu padabidang olahraga difokuskan pada peningkatan budayaolahraga dan prestasi olah raga;

2. Pembinaan ketahanan sosial antara lain sosialiasi mitigasibencana dan pencegahan wabah penyakit serta pembinaankemasyarakatan dan kampanye kesetiakawanan sosial.Keamajuan dan kemandirian sosial adalah terjaminnya hartadan jiwa masyarakat dari musibah dan bencana denganasuransi. Dalam hubungan ini, setiap anggota masyarakat



adalah pemegang polis asuransi harta dan jiwa;

Misi II. 3: Mewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang Baik, Bersih,Profesional, dan Tanggung Jawab

1. Meningkatnya profesionalisme aparaturpemerintah.

1. Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan untukmewujudkan sosok aparatur yang profesional dan berkarakter.Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong polapengembangan karir yang menuju pada pengembanganprofesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparaturdan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkatdesa; dan

2. Perubahan secara bertahap terhadap paradigma dan budayabirokrasi agar cepat, tanggap dan peduli dalam merespontuntutan, kebutuhan perkembangan kuantitas dan kualitaspelayanan publik.

2. Meningkatnya tingkat kepuasanmasyarakat akan pelayanan administrasipemerintahan sesuai dengan standarpelayanan minimum.

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasipemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensidan efektifitas urusan birokrasi tersebut dilaksanakan melaluipelayanan terpadu dengan meminimalisir rantai birokrasi yangpanjang. Kinerja birokrasi yang demikian itu perlu ditunjangoleh peningkatan kesejahteraan aparatur berupa gaji,tunjangan fungsional maupun struktural yang adil dan setaratanpa mencederai rasa solidaritas sosial;

2. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan StandardOperating Procedure (SOP) perlu dilakukan dalam mencapaikinerja pelayanan optimum dan dapat menciptakanpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan olehperangkat-perangkat daerah yang selaras dan sinergis;

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yangmemadai melalui pembangunan dan pengembangan sisteminformasi manajemen di masing-masing satuan kerja; dan

4. Pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkankepuasan masyarakat yang dapat dilakukan melalui identifikasikebutuhan masyarakat oleh masyarakat sendiri denganfasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat,



sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksidari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar yangmerupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersihdan berwibawa sehingga kepercayaanmasyarakat akan semakin meningkat.

1. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik perludidukung oleh ketersediaan sarana dan prasaranapemerintahaan yang memadai termasuk sistem administrasiyang terintegrasi dan aksesibel untuk kelancaranan pelayananpublik yang efisien dan efektif; dan

2. Pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yangmumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana danprasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menujutata kelola pemerintahan yang empatik.

Misi III. 1: Mewujudkan KabupatenBanyuwangi yang Mandiri BerbasisAgribisnis Terpadu

1. Berkembangnya sistem agribisnis terpadu. 1. Pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanandan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkanproduktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhankebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalamjumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. Sistemagribisnis dan agrobisnis diperkuat oleh kegiatan pertanianyang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, danberkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yangtangguh; dan

2. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumberdaya alamkhususnya pertanian dilakukan dengan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan, peningkatan pelestarianlingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikanarahan rencana tata ruang wilayah.

2. Meningkatnya keterkaitan antara sektorprimer, sektor sekunder dan sektor tersierdalam suatu sistem yang produktiftermasuk struktur usahanya.

1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peletakan dasar danpeningkatan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskankeunggulan kompetitif di semua wilayah dengan pengelolaansumberdaya yang efisien dan efektif, sehingga dapatmemproduksi barang berkualitas dan berdaya saing global;



2. Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan danpeningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertaniandan industri, menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan hargayang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatandan kesejahteraan masyarakat;

3. Pengembangan industri diarahkan untuk mewujudkan industriyang berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupuninternasional berbasis pertanian; dan

4. Keterkaitan antara struktur perekonomian, besar, menengah,mikro dan kecil tercipta melalui rantai perekonomian yangsehat dan terklaster sesuai kemampuan masyarakat pelakuekonomi pada masing-masing struktur. Sedangkanpemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomiberdasarkan keterpaduan dan keserasian antarsektordilakukan dengan menempatkan sektor pertanian dalam artiluas sebagai leading sector dan sektor-sektor lain sebagaipendukung. Kebijakan insentif pajak dan kebijakan khususlainnya di bidang investasi digalakkan untuk meningkatkanpertumbuhan investasi.

3. Meningkatnya produksi dan produktivitaspertanian unggulan.

1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuatbasis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal maupun internasional;

2. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untukmemperkuat perekonomian lokal. Sistem agribisnis diperkuatsebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatanpertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien,modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomiyang tangguh; dan

3. Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkanuntuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan,sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan



nelayan.

Misi III. 2: Mewujudkan KabupatenBanyuwangi yang Mandiri BerbasisEcotourism Terpadu

1. Meningkatnya perekonomian KabupatenBanyuwangi berbasis ekowisata terpadu.

1. Pembangunan Kepariwisataan diarahkan pada sistemkepariwisataan berbasis masyarakat dalam hal ini berbasisalam terutama di daerah pedesaan (pariwisata berbasispedesaan). Hal ini dikembangkan agar mampu mendorongkegiatan ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dankesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasankesempatan kerja;

2. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif danberkelanjutan serta keragaman pesona keindahan alam danpotensi daerah serta adat istiadat dan sosial budayamasyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat; dan

3. Pengembangan kepariwisataan diarahkan melalui keterkaitansecara terpadu antara stakeholder (pemerintah pusat, provinsidan kabupaten; masyarakat; dan pengusaha/agen travel)untuk mendorong menarik wisatawan tidak hanya ke ProvinsiBali saja, tetapi juga ke Kabupaten Banyuwangi yang secarageografis sangat dekat. Keterlibatan tersebut juga tidak hanyadalam hal promosi tetapi juga pengembangan sarana danprasarana fisik penunjang wisata.


B. Tahapan dan PrioritasDalam pengimplementasian RPJPD Kabupaten Banyuwangi diperlukan suatu

upaya pentahapan dan penentuan skala prioritas kebijakan yang akan diambil disetiapperiodisasinya. Pentahapan RPJPD akan dilakukan dengan menjabarkan RPJPDtersebut ke dalam RPJM selama empat periode termasuk penetapan skala prioritas dimasing–masing periode tersebut. Hal ini penting dilakukan karena RPJPD yang bersifatnon operasional, sasaran maupun arah kebijakannya tidak dapat dilaksanakan secarabersamaan dalam periode yang sama.

Pembagian rencana pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapanrencana pembangunan jangka menengah, harus tetap mengarah pada pencapaian visiKabupaten Banyuwangi 2005-2025, yaitu Kabupaten Banyuwangi yang Religius,Sejahtera dan Mandiri Berbasis Agrobisnis dan Ecotourism Terpadu. Artinya, substansivisi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuatdalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 harus dapatdiimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkanmencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikanpermasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapandapat berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari periode ke periodeberikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjangdaerah.

Adapun tahapan dan prioritas dari pembangunan daerah KabupatenBanyuwangi adalah sebagai berikut:

1. RPJM 1 (2005 – 2010)Pembangunan tahap pertama dalam kurun waktu tahun 2005-2010 atau

pelaksanaan RPJMD pertama di Kabupaten Banyuwangi merupakan kelanjutanpembangunan tahun sebelumnya. Pada tahap ini fokus pembangunannya adalahsebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses pelayanankesehatan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatanyang proporsional dan ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatantradisonal yang terlatih. Aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut diarahkan jugapada keterlibatan seluruh stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas lingkungan yang didukung tersedianyasarana prasarana sosial dasar lingkungan.

Pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada pengembangan aksespendidikan usia dini, peningkatan indeks pendidikan dan penuntasan wajib belajarpendidikan dasar 9 tahun dengan kebijakan memperluas akses pendidikan dasar yanglebih bermutu dan merata serta peningkatkan peran serta masyarakat dalampembangunan pendidikan.

Pembangunan bidang perekonomian dikembangkan dengan memperkuatekonomi lokal dengan pengolahan potensi daerah dengan fokus utama padapeningkatan dan pemantapan produksi pertanian yang merupakan komoditas unggulandaerah dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhanbahan baku agrobisnis. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar yaitu:mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah dengan fokus utamasektor pertanian melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi)teknologi menuju ekonomi berbasis pertanian dengan pengelolaan sumberdaya alamsecara berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Dalam upayameningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui peningkatan keterampilan masyarakat


dalam mengolah hasil pertanian sehingga produk pertanian tidak seluruhnyadipasarkan dalam bentuk produk primer. Dalam menunjang pertumbuhan ekonomidilakukan penataan kelembagaan dan sistem investasi daerah sehingga memudahkanpara investor dalam menanamkan modalnya dan mampu mengembangan sektorperekonomian terutama pada sektor perindustrian dan perdagangan baik agro maupunnon agro.

Selain itu pengembangan ekonomi juga diarahkan pada pengembangan UsahaKecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan seperti pemberianmodal, pelatihan dan pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Pengembangan UKMini juga dapat diarahkan sebagai produk unggulan daerah yang diharapkan dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan UMKM secara profesionalmembutuhkan keterlibatan aktif antara pemerintah, masyarakat, swasta danpengusaha UMKM. Sehingga permasalahan UMKM seperti SDM yang masih rendah,terbatasnya permodalan, teknologi, pemasaran dan kebijakan pemerintah dapat diatasidengan baik.

Dalam bidang pariwisata difokuskan pada penataan potensi pariwisatatermasuk agrowisata yang telah ada, sehingga akan memberikan dampak padaperluasan kesempatan kerja. Selain itu potensi wisata alam (ecotourism) dapatdijadikan wisata unggulan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tidak terlepas dari keunikanalam yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi seperti Kawah Ijen, Alas Purwo dan lainsebagainya.

Pembangunan bidang infrastruktur lebih difokuskan pada peningkatan,pemeliharaan dan pemantapan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kegiatansosial, budaya dan perekonomian melalui peningkatan beberapa komponeninfrastruktur transportasi pada pusat-pusat pertumbuhan terutama pada sentra-sentraproduksi pertanian, pemeliharaan jaringan irigasi teknis, pemulihan infrastrukturperdesaan dan pemantapan prasarana sosial dasar lingkungan.

Pembangunan bidang pemerintahan difokuskan kepada peningkatan sistembirokrasi tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menekankan kepadapeningkatan profesionalisme, produktivitas dan akuntabilitas aparatur. Ditandai denganmeningkatnya kompetensi aparatur, meningkatnya layanan informasi publik, tertatanyakelembagaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,terselenggaranya pemerintahan yang bebas KKN, meningkatnya partisipasi masyarakatdalam proses pembangunan, serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban.Pembangunan bidang tata ruang pada tahap ini difokuskan pada pemaduserasianrencana tata ruang melalui penyusunan dan sosialisasi rencana tata ruang.Selanjutnya, pembangunan bidang pengelolaan lingkungan hidup difokuskan padapenataan sistem pencegahan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, melaluiperan serta seluruh stakeholders dalam bentuk rehabilitasi dan perlindungan terhadapkawasan-kawasan lindung, termasuk kawasan sekitar mata air.

2. RPJM 2 (2011 – 2015)Berlandaskan pada implementasi, pencapaian, evaluasi dan sebagai

keberlanjutan RPJM ke-1 dan RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan danmenata kembali Kabupaten Banyuwangi di segala bidang dengan menekankan padapeningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan perekonomian terutamapada sektor primer khususnya pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan,perkebunan, kehutanan dan kelautan), sehingga mempunyai nilai tambah.Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh meningkatnyaIndeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pendapatan per kapita,menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya derajat kesehatan dengan ditandai olehmeningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), meningkatnya tingkat pendidikan


masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) danAngka Partisipasi Murni (APM); serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Di bidang infrastruktur ditandai dengan infrastruktur jalan kabupaten, jalanprovinsi dan jalan nasional yang semakin baik; peningkatan infrastruktur irigasi teknisdan infrastruktur air minum.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam upaya mewujudkan peningkatan derajatkesehatan masyarakat, tahapan pembangunan difokuskan pada peningkatan danpemerataan pelayanan kesehatan (ponkesdes), serta peningkatan pemberdayaanmasyarakat (UKBM). Hal ini dilakukan melalui peningkatan ketersediaan tenagakesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pemerataan sarana danprasarana, serta menggalakan perilaku hidup bersih dan lingkungan sehat melaluipeningkatan pemahaman dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) padatatanan rumah tangga, institusi pemerintahan, institusi pendidikan dan institusikesehatan yang mulai ditanamkan sejak dini pada siswa didik dan anak-anak dalamkeluarga.

Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakattahapan pembangunannya difokuskan pada pengembangan sektor industri denganfokus utama agrobisnis yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanianyang telah dikembangkan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaranpengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsangtumbuhnya industri yang sehat dan kuat dengan prinsip-prinsip dasar yaitu: (a)Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk; (b) Penguatanhubungan antar usaha atau antar industri yang terkait secara horizontal termasukindustri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengankegiatan sektor primer dan jasa pendukungnya; (c) Penyediaan berbagai infrastrukturbagi peningkatan kapasitas antara lain sarana prasarana fisik (transportasi,komunikasi, energi dan sarana prasarana teknologi), serta sarana prasaranapendidikan dan pelatihan tenaga kerja; dan (d) menumbuhkan investasi daerah.

Sementara itu pengembangan industri non agro diarahkan pada peningkatanusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan dalam rangka meningkatkankuantitas dan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar regional dannasional, dengan difokuskan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengahunggulan daerah yang telah ada serta pengembangan industri baru yang mendukungpembangunan Kabupaten Banyuwangi yang mampu berperan dalam penciptaan usahadan lapangan kerja.

Dalam bidang pariwisata, dengan segala potensi wisata yang sudahdiinventarisir, maka diperlukan berbagai langkah pengemasan dan pemasaran secarakomprehensif dan terpadu. Pemasaran tersebut dapat dilakukan denganmengintegrasikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai marketer melaluisinergitas destinasi wisata melalui paket-paket wisata. Selain itu, perlu dibangunkesadaran bersama atau kolektif dari berbagai stakeholder akan pentingnya pariwisatadalam upaya meningkatkan konstribusi sektori ini terhadap kesejahteraan masyarakatmaupun sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi.

Pembangunan infrastruktur pada tahap kedua lebih difokuskan padapemantapan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukungkegiatan sosial, budaya dan perekonomian yang dilakukan melalui: (a) pemantapaninfrastrukur transportasi dan peningkatan komponen infrastruktur perhubunganterutama pada wilayah-wilayah prioritas dan strategis; (b) pemeliharaan jaringanirigasi teknis agar selalu dalam kondisi baik, sehingga dapat memberikan pelayananyang optimal bagi pengembangan petanian; (c) pemerataan jangkauan pelayananenergi di seluruh wilayah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yangbersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan


kesejahteraan masyarakat; (d) peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi baikkabel atapun nirkabel di seluruh wilayah; (e) peningkatan pelayanan air minum secarakualitas dan kuantitas pada wilayah non pedesaan, serta adanya fasilitasi penyediaanair minum perdesaan dengan perpipaan; (f) relokasi permukiman sebagai dampak darirencana pembangunan strategis dan rawan bencana; (g) perbaikan rumah tidak layakhuni melalui pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah; dan (h)penambahan areal layanan sampah oleh pemerintah disertai dengan pemeliharaansarana dan prasarana yang telah ada serta adanya kesadaran masyarakat terutama diperdesaan dalam mengelola sampah secara bijaksana.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap kedua difokuskan padapenataan kembali sistem birokrasi pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanankepada publik melalui penataan sistem kepegawaian, peningkatan profesionalismeaparatur, peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuanganyang lebih efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM,peningkatan efektivitas pemerintahan kecamatan dan desa, peningkatan ketentramandan ketertiban, serta peningkatan proses politik dan budaya politik yang lebih banyakmelibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

Pembangunan Aspek Penataan Ruang pada tahap kedua difokuskan padapelaksanaan tindak lanjut RTRW Kabupaten Banyuwangi melalui penyusunan rencanaruang yang lebih rinci baik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiap kecamatanataupun Rencana Teknik Ruang Kabupaten (RTRK), serta mengarahkanpengembangan kawasan industri dan perdagangan pada wilayah utara.

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap ini difokuskan pada upayapencegahan dan pemulihan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, melalui peranserta seluruh stakeholders dalam bentuk perlindungan terhadap kawasan-kawasanlindung (termasuk kawasan sekitar mata air) agar tetap terjaga yang disertai denganupaya pemulihan dan penyelamatan terhadap lahan-lahan kritis yang telah berubahfungsi menjadi kawasan budidaya melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis(GRLK) ataupun program pemulihan lainnya.

3. RPJM 3 (2016 – 2020)Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM

ke-2, RPJM ke-3 ditujukkan untuk lebih memantapkan pembangunan secaramenyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saingperekonomian berbasis agribisnis berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia yangberkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam upaya mempertahankan dan terus meningkatkan kesehatan masyarakat,fokus pengembangan, pemantapan dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (a)peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada (RS, Puskesmasdan jejaringnya); (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; (c)perluasan pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; (d) merintistumbuhnya industri farmasi dan obat yang bermutu; dan (e) meningkatkan kualitaslingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendorongpemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun, ketiga fokusarah pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan dari programpembangunan pada tahap sebelumnya, yaitu (a) dengan meningkatkan pembangunanpendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9tahun; (b) pelaksanaan program pendidikan dasar 12 tahun; (c) peningkatan saranadan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; (d) meningkatnyakompetensi tenaga pengajar dengan berbekal Iptek; (e) berupaya mengembangkanSekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis Life Skill; dan (e) Pengembangan


Sekolah Bertaraf International (SBI), serta pendidikan keterampilan non formal.Sehingga mampu menciptakan lulusan yang siap bekerja dengan keahlian khusus danmeningkatkan kualitas Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdayasaing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada sisi pembangunan ekonomi, tahapan pembangunannya difokuskan padapengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasaranapengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO) danmeningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing bagipeningkatan daya saing perekonomian daerah sehingga menumbuhkembangkanagrobisnis maupun industri agro dan non agro serta berkembangnya sektorperdagangan dan jasa. Sehingga pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis harusdapat mensinergikan berbagai sektor baik primer, sekunder, dan sekunder, sertamensinkronisasi peran berbagai sektor lainnya secara terpadu antara pertanian,industri pengolahan dan sektor perdagangan dan jasa. Pada pengembangan UMKMdiarahkan pada revitalisasi dan peningkatan perannya dalam mendorong pertumbuhanekonomi Kabupaten Banyuwangi. Selain itu perlu juga peningkatan UMKM dalam halSDM, permodalan, teknologi, pemasaran dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunanpariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yangpotensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikanketerpaduan antara sumberdaya yang ada dimiliki, meningkatkan kualitas SDMpariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan, sertameningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaaan pariwisata di KabupatenBanyuwangi secara regional, nasional bahkan internasional

Pada tahap ketiga ini, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan dengantetap mempertahankan kemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yangditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telahmemadai, melalui: (a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi; (b)peningkatan jaringan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis; (c) menjagapemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha yang diikutidengan persiapan energi alternatif/energi terbaharukan; (d) berfungsinya peran mediakomunikasi dan informasi untuk memeratakan dan mempermudah akses masyarakatdalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan,sosial dan informasi lainnya; (e) mengembangkan jaringan perpipaan air minum kewilayah non pedesaan dan terbentuknya lembaga pengelola air minum perdesaanmelalui pemberdayaan masyarakat; (f) mengembangkan perumahan yang memenuhistandar rumah sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilanrendah dengan memperhatikan rencana tata ruang pada lahan-lahan non irigasi; dan(g) perluasan areal TPA diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana penunjangdan adanya pembangunan TPS di seluruh kecamatan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebihmemantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanankepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggara pemerintahandengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakinmeningkat, sarana prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum danpengormatan terhadap HAM semakin terjaga, demokrasi politik seimbang denganbudaya politik, ketentraman dan ketertiban makin membaik, serta keterlibatanmasyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebihmeningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangisesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan infrastruktur, industri,perdagangan, jasa dan perumahan, serta perwujudan pengelolaan kawasan


konservasi, pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secaraberkelanjutan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan proporsi kawasanlindung pada wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan kawasan lindung,terutama melalui pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kawasan diKabupaten Banyuwangi, melalui peran pemerintah dan partisipasi stakeholders disertaidengan penegakan aturan yang tegas tentang pengelolaan lingkungan serta terjadinyakeseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara proporsional.

4. RPJM 4 (2021 – 2025)Berlandaskan pada implementasi, pencapaian, evaluasi dan sebagai

keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditunjukkan untuk mewujudkan KabupatenBanyuwangi sebagai kabupaten yang religius, sejahtera, dan mandiri melaluipercepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnyastruktur perekonomian yang kuat berbasis agribisnis dan ekowisata terpadu yangdidukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pada RPJM ke empat ini, sistem pemerintahan telah tercipta dengan baik yangditandai dengan terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat.Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi danmeratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumberdaya manusia yangberkualitas dan berdaya saing, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizimasyarakat. Sumberdaya manusia Kabupaten Banyuwangi diharapkan berkaraktercerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watakdan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada tuhan YangMaha Esa, berbudi pekerti luhur, toleran terhadap keberagaman umat beragama,bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kuat dengan daya saing perekonomianyang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor khususnya pertanianberbasis agribisnis, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa baik yangdidorong oleh industri besar dan menengah maupun UMKM. Lembaga perekonomiansudah tersusun, tertata, terstruktur serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhanekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehinggapendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkatpengangguran dan penduduk miskin semakin rendah. Dalam pembangunan wisata,pada tahap ini merupakan tahap pemantapan ekowisata baik berbasis pedesaanmaupun budaya masyarakat setempat. Pembangunan ekowisata juga diarahkan padatahapan keberlanjutan dan kesinambungan dengan berbagai sektor lainnya yangterkait.

Dalam pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatanindeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan denganterpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaanfasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah KabupatenBanyuwangi dengan didukung oleh teknologi; terpenuhinya kuantitas dan kualitastenaga kesehatan yang berdayaguna; terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadusampai pada tingkat lingkungan; tumbuhnya industri farmasi dan obat yang bermutudan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yangsemakin membaik.

Pembangunan pendidikan pada tahap keempat ini merupakan perwujudan daripemantapan pendidikan anak usia dini, tuntasnya program wajib belajar pendidikandasar 9 tahun, pengembangan SMK berbasis life skill berbasiskan kebutuhan pasaryang didukung oleh Iptek dan penguasaan bahas asing dalam bentuk pendidikanformal berupa sekolah kejuruan ataupun pendidikan non formal berupa lembaga


pelatihan dan keterampilan, pengembangan Sekolah Bertaraf International (SBI),pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan berbasis Iptek, terpenuhinyakompetensi tenaga pengajar yang berdaya saing dan berbasis Iptek, sertameningkatnya kualitas Perguruan Tinggi dengan dibuktikan oleh lulusan yang siapkerja dan mempunyai daya saing.

Pada aspek perekonomian difokuskan pada pemantapan pembangunan padatahap-tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan produktivitas sehinggamempunyai nilai tambah dengan meningkatkan pengolahan dengan berbasiskan Iptekyang ditindaklanjuti oleh pengembangan sistem pemasaran dan pengembangan sektorjasa. Upaya tersebut dilakukan melalui: (a) pengembangan industri yang berkelanjutandan ramah lingkungan; (b) mengembangkan UMKM agar perannya setara denganindustri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh danmewujudkan UMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satukerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan; (c) melakukanpeningkatan daya saing industri pengolahan hasil-hasil pertanian; (d) memantapkansektor perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada penganekaragaman jenis,jumlah dan mutu komoditas dalam negeri dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar;(e) meningkatkan sistem distribusi barang yang efektif dan efisien untuk terjaminnyakebutuhan pokok masyarakat; (f) menguatkan jaringan perdagangan domestik daninternasional; (g) makin mantapnya iklim investasi yang ditandai dengan makinberkembangnya sektor industri dan jasa; serta (h) meningkatnya peran pariwisatadalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya, pembangunaninfrastruktur pada tahap ini seluruhnya sudah dalam kondisi mantap, dengan diikutioleh peningkatan dan pengembangan pada beberapa komponen infrastruktur yangmenunjang terhadap perkembangan sosial, budaya dan ekonomi yang maju, mandiridan sejahtera. Pada tahap keempat, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan padaupaya pengembangan berbagai infrastruktur baru yang potensial, dengan ditandaioleh: (a) adanya pengembangan beberapa infrastruktur transportasi pada wilayahyang pertumbuhannya cukup pesat; (b) lebih meningkatnya pemenuhan kebutuhanenergi terhadap masyarakat dan dunia usaha, dengan memanfaatkan energialternatif/energi terbaharukan; (c) lebih meningkatnya peran media komunikasi daninformasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baikuntuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan dan informasi lainnya; (d) lebihmeratanya jaringan perpipaan air minum ke berbagai wilayah dan makin mantapnyalembaga pengelola air minum perdesaan; serta (e) adanya rintisan pembangunanrumah secara vertikal pada kawasan–kawasan padat penduduk sebagai antisipasitingginya harga lahan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap keempat merupakanperwujudan (a) tata kepemerintahan yang baik, dengan ditandai dengan optimalnyapelayanan kepada masyarakat (mudah, murah, cepat, tepat dan berkualitas,transparan dan sesuai aturan) sehingga dapat memberikan kepuasan yang didukungoleh sumberdaya aparatur yang berkualitas yaitu aparatur yang berilmu danberpengetahuan, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN serta menguasaikemampuan dalam pemanfaatan teknologi; (b) sarana dan prasarana pemerintah yangyang menunjang pelayanan kepada masyarakat terpelihara dengan baik; (c)terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan terciptanya stabilitasdaerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (d)penegakkan hukum, proses politik dan budaya politik berjalan sebagai pelaksanaandemokrasi yang prosedural dan substansial; serta (e) partisipasi masyarakat dalamsetiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terlaksana dengan baik.


Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini diarahkan dalam rangkaterwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ini merupakan capaian perwujudankelestarian lingkungan hidup dan terciptanya keseimbangan antara daya dukung dandaya tampung lingkungan melalui partisipasi stakeholders dan penegakan aturan.

Pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir RPJPD nasional dan daerah, makaakan digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunansebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahunsebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD ke-4 atau RPJPD tahapberikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan perubahanmaupun penyesuaian.