Download pdf - BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN …web.jambiprov.go.id/assets/skpd/inspektorat/dll/Bab_IV.pdf · Dumas Klasifikasi Dumas Tujuan Surat Tindak Lanjut Surat Hasil Tindak

INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

4.1 A. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II

tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : “ Ekonomi

Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan,

maka Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Visi sebagai berikut:

,

” Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan

Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Emas ”.

B. MISI

Guna mewujudkan Visi, Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Misi. Misi

diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan

sebelumnya. Misi Inspektorat Provinsi Jambi adalah:

1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan yang efisien dan efektif;

2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta

terciptanya aparatur yang bersih;

3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan

keputusan; dan

4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin

dicapai Inspektorat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :



NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE -

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan

Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

65% 75% 85% 90% 100%

Perse

ntase

dibali

k

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus

65% 80% 85% 87% 96%

Meningkatnya pengendalian pelaksaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.

Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik

% % % % %

Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat “Tertib”

% % % % %

Persentase penurunan jumlah temuan pengelolaan Samisake yang merugikan daerah.

% % % % %

Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah yang Terintegrasi, Efektif, dan Efisien.

Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan

15

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

25

Buku

Katal

og

Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

Persentase rekomendasi BPK, Itjen, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

50% 60% 88% 92% 98%



. Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan

Jumlah Pelaksanaan Gelar Wasda,

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a dan

Tersu

sunny

a

Lapor

an

PKPT

2 Kali

Gelar

wasd

a, 4

Kali

Raker

wasd

a dan

Tersu

sunny

a

Lapor

an

PKPT

Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda

Persentase penurunan tumpang tindih pemeriksaan dengan Itjend, Itjend terkait, dan Itkab/kota

10% 8% 6% 4% 2%

Terpenuhinya Publikasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Jumlah sosialisasi dan publikasi layanan pengaduan masyarakat

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

4 Kali

Sosial

isasi

dan

Publik

asi

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan

3. Terciptanya kelembagaan Inspektorat yang efisien dan efektif

Terwujudnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan serta laporan kegiatan Inspektorat.

Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

dan 4

SK

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

Terbit

nya 3

SK

Gube

rnur,

2 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 5

SK

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 3

SK

Terbit

nya 1

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 4

SK

Terbit

nya 2

SK

Gube

rnur,

1 SK

Sekre

taris

Daera

h,

dan 6

SK



n Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Inspe

ktur

Bid.

Penga

wasa

n

Persentase jumlah laporan yang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan

4.3 A. STRATEGI

Lingkungan Stratejik

Kesenjangan antara jumlah pejabat pengawas dan Auditee, Kurangnya

Pemahaman Pejabat/Aparatur tentang tugas dan tanggung jawabnya didalam

menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan serta perlunya koordinasi yang

lebih komprehensif antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan Auditee,

Inspektorat Provinsi Jambi dengan APIP lainnya maupun antara Inspektorat

Provinsi Jambi dengan BPK serta Kondisi-kondisi lainnya, merupakan faktor

lingkungan stratejik di Propinsi Jambi. Berdasarkan data yang ada, dari

Tahun 2003 s.d 2009 masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK yang terjadi

di tahun 2003 s.d 2005 ditindaklanjuti di tahun 2008, 2009 maupun 2010.

Selain itu untuk hasil pemeriksaan Inspektorat di Provinsi Jambi, masih ada



rekomendasi/saran yang sederhana (mudah untuk ditindaklanjuti) namun

masih juga belum ditindaklanjuti. Kondisi-kondisi ini menimbulkan beberapa

pertanyaan,

1. Apakah Auditee tidak faham bagaimana cara menindaklanjutinya.

2. Apakah Auditee tidak perduli atas rekomendasi yang diberikan.

3. Auditee telah berupaya menindaklanjutinya tapi kesulitan menyelesaikan

tindaklanjut tersebut karena ada hal yang sulit dilakukan.

4. Rekomendasi yang diberikan memang tidak mungkin untuk ditindaklanjuti.

B. KEBIJAKAN

Sebagai kelanjutan dari pembangunan, Inspektorat Provinsi Jambi menitik

beratkan pada kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparatur,

Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Yang Lebih Komprehensif dengan

Auditee, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lainnya dan juga

dengan BPK. Selain itu juga diupayakan adanya regulasi/aturan yang jelas

tentang pengawasan, baik itu tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Tindaklanjut

atas Hasil Pemeriksaan maupun aturan tentang kasus-kasus pengaduan yang

ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jambi.



Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2010

Keterangan:

Klasifikasi Dumas

0 1 Penyalahgunaan Wewenang

0 2 Pelayanan Masyarakat

0 3 Korupsi/pungli

0 4 Kepegawaian/Ketenagakerjaan

0 5 Pertanahan/Perumahan

0 6 Hukum Peradilan

0 7 Kewaspadaan Nasional

0 8 Tata Laksana Pemerintahan

0 9 Lingkungan Hidup

1 0 Umum

No

Pelimpahan Jumlah Dumas

Klasifikasi Dumas Tujuan Surat Tindak Lanjut Surat Hasil Tindak Lanjut Surat TLHP

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

10

Gub Bup/Wako

Inspektorat Lembaga

Lain Diperiksa Klarifikasi Penegasan

Tidak di TL

Belum di TL

Periksa Klarifikasi S

DP

B

Jpm T TT TS TTs

1 Menpan, R.I 4 3 1 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0

2 Itjen Depdagri 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 Gubernur 8 1 1 5 1 5 1 0 2 2 1 0 5 0 2 2 0 0 1 1 0 1

4 BKN 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3

5 Setneg 19 2 1 7 3 6 8 9 1 1 1 12 2 2 2 5 2 3 6 6 0 0 2

Jumlah 35 8 1 9 10 7 15 15 2 3 4 16 6 7 2 10 7 3 7 7 1 0 6



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

S (sesuai rekomendasi)

D (dalam proses tindak lanjut)

B (belum ditindaklanjuti)

Diagram Rekapitulasi Dumas Tahun 2010

Periode 1 Januari s/d Juli 2010



Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009

Pada Dinas – Dinas Instansi Provinsi Jambi

No Nomor LHP Nama Obrik

Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut

Status

Adm Keu Jml Jml Nilai (Rp) Sudah TL Jml

Dalam

Proses

Belum TL

Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

1 700/1265/WIL-I/Itprov Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jambi

4 3 7 11 2,362,520.00 - - - 11 2,362,520.00 BL

2 700/1141/WIL-I/Itprov BAPPEDA Provinsi Jambi 7 3 10 21 13,663,200.00 - - - 21 13,663,200.00 BL

3 700/1140/WIL-I/Itprov Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

5 1 6 12 3,426,000.00 - - - 12 3,426,000.00 BL

4 700/1139/WIL-I/Itprov Badan Lingkungan Hidup

Daerah Prov Jambi

7 0 7 11 - 11 - - - - S

5 700/1138/WIL-I/Itprov Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Prov Jambi

5 2 7 13 1,754,060.06 - - - 13 1,754,060.06 BL

6 700/787/WIL-I/Itprov Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Jambi

8 3 11 23 3,947,000.00 23 3,947,000.00 - - - S

7 700/149/WIL-I/Itprov Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Jambi

5 3 8 17 91,896,869.42 - - 17 91,896,869.42 BL

8 700/150/WIL-I/Itprov Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jambi

4 4 8 16 4,067,335.50 - - - 16 4,067,335.50 S

9 700/469/WIL-I/Itprov Satuan Polisi Pamong Praja

Prov Jambi

7 0 7 13 - 10 - 1 2 - DP

10 700/1132/WIL-II/Itprov Badan Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Prov Jambi

4 1 5 9 16,494,700.00 - - - 9 16,494,700.00 BL



11 700/1134/WIL-II/Itprov Dinas Perhubungan Provinsi

Jambi

4 0 4 8 - 6 - 2 - - S

12 700/1117/WIL-II/Itprov Badan Kepegawaian Daerah

Prov Jambi

1 1 2 5 1,429,000.00 - - - 5 1,429,000.00 BL

13 700/1115/WIL-II/Itprov Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Jambi

1 4 5 10 3,426,652.50 5 - 5 - 3,426,652.50 DP

14 700/875/WIL-II/Itprov Dinas Pendidikan Prov Jambi 5 6 11 23 31,347,836.00 - - - 23 31,347,836.00 BL

15 700/464/WIL-II/Itprov Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah 8 1 9 17 280,215.00 - - - 17 280,215.00 BL

16 700/450/WIL-II/Itprov Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Prov Jambi

9 3 12 21 2,893,087.00 - - - 21 2,893,087.00 BL

17 700/1235/WIL-III/Itprov Sekretariat DPRD Prov Jambi 4 2 6 12 12,452,150.00 9 10,452,150.00 3 - 2,000,000.00 BL

18 700/1167/WIL-III/Itprov Dinas Kehutanan Prov Jambi 4 0 4 6 - 4 - 1 1 - DP

19 700/1158/WIL-III/Itprov Badan Koordinasi

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Prov Jambi

3 1 4 8 2,469,000.00 - - - 8 2,469,000.00 BL

20 700/929/WIL-III/Itprov Dinas Koperasi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Prov

Jambi

3 2 5 8 1,991,788.00 6 - 2 - 1,991,788.00 DP

21 700/923/WIL-III/Itprov Kantor Pengelolaan Data

Elektronik Prov Jambi

4 1 5 10 280,000.00 - - - 10 280,000.00 BL

22 700/777/WIL-III/Itprov Dinas Perkebunan Provinsi

Jambi

4 2 6 13 338,546.00 - - - 13 338,546.00 BL

23 700/478/WIL-III/Itprov Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Prov Jambi

6 2 8 18 2,080,662.63 8 795,000.00 2 8 1,285,662.63 DP

24 700/474/WIL-III/Itprov Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah

Prov Jambi

3 2 5 11 4,766,500.00 - - - 11 4,766,500.00 BL



25 700/153/WIL-IV/Itprov Dinas Pertanian Tanaman

Pangan

3 3 6 12 8,364,156.60 - - - 12 8,364,156.60 BL

26 700/1268/WIL-IV/Itprov Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jambi

4 3 7 13 3,098,836.25 13 3,098,836.25 - - - S

27 700/1154/WIL-IV/Itprov Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Prov Jambi

3 1 4 7 616,250.00 - - - 7 616,250.00 BL

28 700/1147/WIL-IV/Itprov Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan

KB Prov Jambi

5 2 7 12 4,879,250.00 12 4,879,250.00 - - - S

29 700/1149/WIL-IV/Itprov Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi Jambi

4 2 6 11 26,144,625.00 - - - 11 26,144,625.00 BL

30 700/928/WIL-IV/Itprov Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Prov Jambi

7 1 8 12 5,458,025.00 - - - 12 5,458,025.00 BL

31 700/154/WIL-IV/Itprov Dinas Kesehatan Prov Jambi 2 2 4 8 4,680,008.80 8 4,680,008.80 - S

32 700/790/WIL-IV/Itprov Dinas Kesehatan Prov Jambi 9 5 14 23 9,826,175.00 21 9,826,175.00 - 2 DP

33 700/509/WIL-IV/Itprov Rumah Sakit Jiwa Daerah

Prov Jambi

6 1 7 12 625,000.00 11 625,000.00 - 1 - DP

34 700/503/WIL-IV/Itprov Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jambi

9 0 9 13 - - - - 13 - BL

Jumlah 167 67 234 439 265,059,448.76 147 38,303,420.05 16 276 226,756,028.71



Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009

Pada Sekretariat Provinsi Jambi

No Nomor LHP Nama Obrik

Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut

Status

Adm Keu Jml Jml Nilai (Rp) Sudah TL Jml

Dalam

Proses

Belum TL

Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

1 700/13/WIL-I/Itprov Biro Ekonomi dan

Pembangungan Setda

Provinsi Jambi

3 1 4 8

1,359,000.00 - - - 8

1,359,000.00 BL

2 700/06/WIL-I/Itprov Biro Pemerintahan Setda

Prov Jambi 3 2 5 10

1,548,500.00 - - - 10

1,548,500.00 BL

3 700/28/WIL-II/Itprov

Biro Keuangan dan Aset

Sekretariat Daerah

Provinsi Jambi 2 3 5 12

7,234,843.00 - - - 12

7,234,843.00 BL

4 700/03/WIL-II/Itprov Biro Umum Setda Prov

Jambi 5 3 8 14 19,195,316.48

- - - 14 19,195,316.48 BL

5 700/18/WIL-

III/Itprov

Biro Sumber Daya Alam

Setda Provinsi Jambi 2 3 5 8

3,066,250.00 - - - 8 3,066,250.00 BL



6

700/07/WIL-

III/Itprov Biro Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan

Setda Provinsi Jambi

1

3

4

8

6,450,750.00

8

6,450,750.00

-

-

-

S

7

700/01/WIL-

IV/Itprov

Biro Hukum Setda Prov

Jambi 5 3 8 15 17,078,250.00 13 3,087,559.00 2 - 13,990,691.00 DP

8

700/2156/WIL-

IV/Itprov Biro Humas dan Protokol

Setda Provinsi Jambi 3 1 4 7

278,000.00 - - - 7

278,000.00 BL

9

700/1145/WIL-

IV/Itprov

Biro Organisasi Setda Prov

Jambi 2 0 2 4 - - - - 4 - BL

Jumlah 26 19 45 86 56,210,909.48 21 9,538,309.00 2 63 46,672,600.48



No Objek/Satker

Nomor

Temuan Rekomendasi Status Nilai Kerugian Negara/Daerah (01) Nilai Kewajiban Setor Kepada

Negara/Daerah (02)

JML JML S D B Nilai Disetor Sisa Nilai Disetor Sisa

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 kantor Satpol PP 700/381/WIL-I/ITPROV 6 17 17 0 0 222,000 222,000 - -

- -

2 Kantor PDE 700/669/WIL-II/ITPROV 2 4 0 0 4 - - - -

- -

3 Dinas Perhubungan 700/387/WIL-II/ITPROV 6 9 0 0 9

193,624 -

193,624 -

- -

4 Dinas Perpustakaan

dan arsip 700/402/WIL-II/ITPROV 8 17 15 1 1 1,695,000 1,695,000 - -

- -

5 Dinas Kesehatan 700/580/WIL-IV/ITPROV 5 9 0 0 9 1,365,000 - 1,365,000 -

- -

6 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata 700/579/WIL-II/ITPROV 7 14 0 0 14 - - - -

- -

7 Dinas Perkebunan 700/620/WIL-III/ITPROV 2 3 0 0 3 - - - -

- -

8 Dinas Koperasi dan

UKM

700/ 594 /WIL-

III/ITPROV 2 5 0 0 5 - - - -

- -

9 Dinas Kelautan dan

Perikanan 700/685/Wil-I/Itprov 5 9 9 - - - -

- -

10 Dinas PU 700/661/WIL-I/ITPROV 10 25 0 0 25 2,273,750 - 2,273,750 51,990,656

- 51,990,656

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TLHP ITPROV TAHUN ANGGARAN 2010

PER 16 AGUSTUS 2010



11 Dinas Pendidikan 700/579/WIL-II/ITPROV 3 8 0 0 8 - - - -

- -

12 BKPMD 700/609/WIL-III/ITPROV 5 14 0 0 14 - - - -

- -

13 Biro Organisasi 700/398/WIL-IV/ITPROV 5 9 6 1 2 - - - -

- -

14 Biro Humas 700/399/WIL-IV/ITPROV 4 6 0 0 6 1,350,000 - 1,350,000 -

- -

15 Biro Hukum 700/573/WIL-IV/ITPROV 1 1 1 0 0 - - - -

- -

16 RSJD 700/781/WIL-IV/ITPROV 4 8 0 0 0 65,078,832 - 65,078,832 -

- -

17 Kabupaten Tanjabbar 700/572/WIL-I/ITPROV 28 48 0 0 48 4,282,500 - 4,282,500 -

- -

JUMLAH 90 181 39 2 118 76,267,082,00 1,917,000,00 74,350,082,00 51,990,656,00 0 51,990,656,00



0 10 20 30 40 50 60

2010

2009

Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Per SKPD

Semester II Tahun 2009 dan 2010



0

100

200

300

400

500

600

2009 2010

296

62

549

158

421

39 35

2

93 118

Temuan

Rekomendasi

S (sesuairekomendasi)

D (dalam prosestindak lanjut)

B (belumditindaklanjuti)

Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Semester II

Tahun 2009 dan 2010



Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK

Tahun Anggaran 2005 S.d 2009

Periode 16 Agustus 2010

( Tabel Lihat di file “ Rekapitulasi Pemantauan TL-BPK 2005-2009(A4)” )(5

okt ’10 )



22

18

3

3

4

16

29

13

16

14

7

29

22

50

55

6

3

9

37

72

27

26

58

28

65

32

0 20 40 60 80

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi T.A.2005

Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2006

Bantuan Parpol Provinsi Jambi T.A 2006

Pemeriksaan Atas Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB padaInspektorat Provinsi Jambi T.A 2007

Pemeriksaan Atas Dana Perimbangan Provinsi Jambi

Pemeriksaan Atas Belanja Provinsi Jambi T.A 2007

Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2007

Pemeriksaan Atas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi T.A 2008

Pemeriksaan Atas Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Dana BantuanOperasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD)…

Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2008

Belanja Provinsi Jambi T.A 2009

Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2009

Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program JamkesmasT.A 2008 dan Semester I T.A 2009 Pada Provinsi Jambi

Rekomendasi

Temuan

Diagram Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2005 S.D 2009

Per 16 Agustus 2010



Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Jenderal Depdagri pada Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2009

NO HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH TEMUAN

SARAN TINDAK LANJUT JML KERUGIAN NEGARA/DAERAH (01) JML

KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH (02)

S % D % B % 1 NILAI (Rp)

DITARIK (Rp) % sisa % 2 NILAI (Rp)

DITARIK (Rp) % sisa %

1 Biro Pemerintahan 10 15 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Biro Hukum 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Biro Organisasi 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Biro Humas dan Protokol 5 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Biro Umum 8 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Biro Keuangan dan Aset 5 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Biro Ekonomi dan Pembangunan 4 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Dinas Pendapatan 6 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 BKD 6 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

2 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Badan Kesatuan Bangsa 8 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Bandiklat 4 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Bappeda 6 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Inspektorat Provinsi 2 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Sekretariat DPRD 6 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 108 108 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

4

4

12

6

6

6

7

5

9

8

10

4

7

15

5

4

4

12

6

6

6

7

5

9

8

10

4

7

10

5

4

5

8

5

4

6

6

2

8

4

6

2

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Organisasi

Biro Humas dan Protokol

Biro Umum

Biro Keuangan dan aset

Biro Ekonomi dan Pembangunan

Dinas Pendapatan

BKD

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

Badan Kesatuan Bangsa

Bandiklat

Bappeda

Inspektorat Provinsi Jambi

Sekretariat DPRD

Temuan

Saran

S (sudahditindaklanjuti)

D (dalam proses)


Diagram Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil-Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depdagri

pada Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009



0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009

21

52

43

70

61

121

111

141

60

121

92 87

1 0 3

46

0 0

16

8

Temuan

Rekomendasi

S (sesuairekomendasi)

D (dalam prosestindak lanjut)


Rekapitulasi LHP BPK Atas SPI Tahun 2006-2009

NO HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI JUMLAH REKOMENDASI

S D B

1 TAHUN 2006 21 61 60 1 0

2 TAHUN 2007 52 121 121 0 0

3 TAHUN 2008 43 111 92 3 16

4 TAHUN 2009 70 141 87 46 8





Masih ada fakta yang lain, adalah bahwa masih ada Pejabat di Daerah

yang kurang ataupun belum memahami peran dan fungsi Inspektorat

Provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan di daerah.

Meskipun sebenarnya peran dan fungsi Inspektorat di Provinsi maupun di

Kabupaten dan Kota telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.

Lingkungan stratejik yang lain adalah kurangnya pemahaman Legislatif

dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal Peran dan Fungsi

Inspektorat. Selama ini ada asumsi ataupun pendapat yang

menyamaratakan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat dalam

melakukan pengawasan maupun pembinaan dengan apa yang dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tentu saja keliru karena

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat lebih mengedepankan

Pembinaan ataupun sebagai Early Warning (peringatan dini) atas

kesalahan yang mungkin dilakukan oleh SKPD yang selanjutnya terhadap

kesalahan-kesalahan dimaksud dilakukan pembinaan sehingga kesalahan

yang sama tidak akan terjadi lagi.

Provinsi Jambi telah merumuskan Rencana Stratejiknya, untuk Sektor

Pengawasan melalui Program-program yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan.

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Program-program di atas adalah sarana yang tetap dipertimbangan untuk

dilaksanakan melalui penajaman arah kegiatan suatu

penetapan/perumusan visi dan misi organisasi Inspektorat Propinsi

Jambi, yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

