9

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di

sektor pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan yang telah dilakukan oleh

beberapa peneliti. Disini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian sebagai bahan

acuan dan perbandingan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Widodo, dkk. (2011). Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pengeluaran

Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan

Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa

Tengah”. Penelitian tersebut menggunakan dua kali regresi yaitu regresi linier

sederhana dan regresi linier berganda sebagai alat analisisnya. Pada Penelitian

ini menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah

sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan,

namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat

mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah

di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel

independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berhubungan

dengan variabel IPM. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang

10

menunjukkan bahwa selain berperan sebagai variabel pure moderator, IPM juga

berperan sebagai variabel intervening , dalam kaitannya dengan hubungan antara

pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan

kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat

mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pembangunan manusia.

2. Fithri dan Kaluge (2017) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap

Kemiskinan di Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi

linier berganda, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Untuk variabel

pengeluaran pemerintah disektor pendidikan memiliki dampak negatif dan tidak

signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah disektor pendidikan tidak tepat sasaran dalam membantu masyarakat

miskin dalam memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya variabel

pengeluaran pemerintah disektor kesehatan memiliki dampak positif dan tidak

signifikan terhadap angka kemiskinan yang berarti bahwa setiap penambahan

pengeluaran pemerintah disektor kesehatan sudah tepat sasaran dan tidak akan

mengurangi kemiskinan di Jawa Timur.

3. Permana dan Arianti (2012) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh PDRB,

Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa

Tengah Tahun 2004-2009”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi

11

linier berganda dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Laju

pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan laju pertumbuhan PDRB,

pendidikan, dan kesehatan akan mengurangi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara Tingkat pengangguran berpengaruh positif dansignifikan terhadap

kemiskinan, artinya meningkatnya tingkat pengangguran akan berpengaruh

meningkatkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Alhudori (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah

Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”. Penelitian ini

menggunakan alat analisis regresi linier berganda, berdasarkan analisis regresi

linear berganda IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin dimana jika IPM naik 1 persen maka jumlah penduduk

miskin akan naik sebesar 0,358, PDRB mempunyai hubungan negatif dan

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dimana jika PDRB naik 1 persen

maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar -0,006, dan jumlah

pengangguran mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin dimana jika jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah

penduduk miskin akan naik sebesar 0,010.

5. Saputra (2011) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk,

PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota

Jawa Tengah”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis regresi

linier berganda dimana hasil peneliiannya mennunjukkan bahwa variabel jumlah

12

penduduk mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, variabel PDRB mempunyai hubungan negatif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan, variable IPM mempunyai hubungan negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pengangguran mempunyai

hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan hal tersebut

terjadi karena pada pengangguran terbuka ada empat macam kategori dan

sebagian diantaranya masuk dalam pihak yang mempunyai pekerjaan akan tetapi

jam kerja tersebut kurang dari 35 jam dalam seminggu sehingga golongan

tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

6. Dama, dkk. (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado”. Pada

penelitian ini menggunakan metode alat analisis regresi sederhana dan hasil dari

penelitian ini adalah PDRB perpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan. Karena PDRB dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kota

Manado.

B. Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Definisi dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh Negara di

dunia, terutama di negara sedang berkembang seperti Negara Indonesia.

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang individu, keluarga, komunitas

atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan,

terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi penerus

13

dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan

pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang kritis yang harus ditangani

dalam pembangunan suatu negara. Salah satu indikator keberhasilan

pembangunan adalah sejauhmana masalah kemiskinan dapat dikendalikan dan

diupayakan untuk dikurangi secara nyata dari waktu ke waktu. Tujuan akhirnya

jelas, yaitu untuk terciptanya keadilan dan kemakmuran bersama. Dalam

kehidupan sehari-hari, kemiskinan dipersepsikan dalam konteks ketidakcukupan

pendapatan dan kepemilikan uang serta aset dalam dimensi ekonomi

(Yudhoyono & Harniati, 2004).

Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan

untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang

rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan),

perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk,

tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan banyaknya pengangguran.

Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator

antara lain Gross National Product (GNP) per capita, pertumbuhan relatif

nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat

kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

14

Menurut Todaro (2011:261), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan

atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang

mengacu kepada garis kemiskinan biasa disebut sebagai kemiskinan absolut,

sedangkan konsep yang pengukurannya tidak berdasarkan pada garis kemiskinan

disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di

bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak

dapat terpenuhi. Kemiskinan absolut adalah situasi dimana ketidakmampuan atau

nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian,

dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai

kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di

dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar seperti pendapatan yang masih

rendah, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Alhudori,

2017). Oleh karena itu, agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara

tepat, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjelaskan pengertian

dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Untuk mengetahui penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama,

kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya

15

sehingga distribusi pendapatan mengalami ketimpangan. Kedua, kemiskinan

karena perbedaan untuk mendapatkan modal. Ketiga, kemiskinan akbiat

rendahnya untuk berproduksi sehingga seseorang memiliki pendapatan yang

rendah (Kuncoro, 2006). Dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut dapat

dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Menurut Nurkse dikutip dari (Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi

penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya

juga rendah. Pendapatan yang rendah akan berpengaruuh pada rendahnya

tabungan dan investasi, dan rendahnya investasi tersebut akan menyebabkan

keterbelakangan. Hal itu dapat dilihaat dari gambar dibaah ini

Sumber: Mudrajad Kuncoro, 2006

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Kekurangan Modal

Produktivitas Rendah

Pendapatan Rendah

Tabungan Rendah

Investasi Rendah

16

Pada gambar 2.1, Nurkse menjelaskan kemiskinan merupakan keterkaitan

beberapa faktor yang akan berujung pada kemiskinan yaitu kurangnya modal,

produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, tabungan yang rendah dan

investasi yang rendah. Pada gambar diatas dapat Nurkse berpendapat “a poor

country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia memang

miskin).

Dilihat dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua

yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah

kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang ataupun kelompok masyarakat

yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan

kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau masyarakat luas yang merasa

tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk

kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang

disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan

kepemilikan, pendapatan, kemampuan dan kesempatan kerja yang tidak

seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak

merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang

timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

3. Ukuran Kemiskinan

Todaro & Smith (2011:264-265) menerangkan adanya sejumlah kriteria

yang disepakati secara luas oleh para ekonom dalam menentukan tepat atau

17

tidaknya suatu ukuran kemiskinan, yaitu prinsip anonimitas, indepedensi

penduduk, monotonitas, dan sensitivitas distribusional. Prinsip anonimitas dan

indepedensi penduduk ukuran mengenai cakupan kemiskinan tidak

memersoalkan siapa orang miskin itu dan tidak bergantung pada banyaknya

jumlah penduduk pada suatu negara. Prinsip monotonisitas berarti jika ada

penambahan pendapatan kepada seseorang yang berada di bawah garis

kemiskinan, dengan semua pendapatan orang lain tetap, maka kemiskinan tidak

mungkin lebih besar dari sebelumnya. Prinsip sensitivitas distribusional

menyatakan bahwa dengan semua hal lainnya sama, jika mentransfer pendapatan

kepada orang miskin kepada orang yang lebih kaya maka perekonomian

seharusnya dipandang menjadi lebih miskin. Disamping itu terdapat ukuran

kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecker (FGT) yang dihitung dengan

rumus:

𝑃𝑎 =1

𝑁∑(

𝑌𝑝 − 𝑌𝑖𝑌𝑝

)

𝑎𝐻

𝑖=1

Keterangan:

𝑎 : 0, 1, 2

𝑌𝑎 : Ukuran kelas kemiskinan

𝑌𝑝 : Garis Kemiskinan

𝑌𝑖 : Pendapatan orang miskin ke-i

𝐻 : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

18

𝑁 : Jumlah penduduk.

Dimana jika:

𝑎 = 0, maka diperoleh Headcount Index (𝑃0), yaitu presentase penduduk yang

berada di bawah garis kemiskinan.

𝑎 = 1, maka diperoleh Poverty Gap Index (𝑃1), yaitu indeks kedalaman

kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,

makin jauh rata—rata pengeluaran penduduk di garis kemiskinan.

𝑎 = 2, maka diperoleh Poverty Severty (𝑃2), yaitu indeks keparahan kemiskinan,

yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di

antara penduduk miskin.

Sementara ukuran kemiskinan menurut Ravallion (1998), secara sederhana

dan yang umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian diantaranya:

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang maupun kelompok termasuk golongan miskin absolut apabila

hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk

menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan

19

absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum

karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja,

tetapi juga iklim, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan faktor-

faktor ekonomi lainnya. Meski demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang

membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan

sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang ataupun kelompok termasuk golongan miskin relatif apabila

telah hidupnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi masih lebih

rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan

konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup

masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau

akan selalu ada. Oleh sebab itu, kemiskinan relative ini didapatkan juga dari

aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara

tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin

besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan dari pengeluaran pemerintah itu

sendiri. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli

barang atau jasa, pengeluaran pemerintah tersebut memcerminkan biaya yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik

20

tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara

makro dan secara mikro.

a. Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah

dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu Wagner dan pasangannya yang

juga seorang ahli ekonomi yaitu Peacock dan Wiseman. Dari sisi makro

ekonomi Musgrave (Guritno M, 2014:170) berpendapat bahwa dalam proses

pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap Produk Nasioal

Bruto “Gross National Product” (GNP) semakin besar dan persentase

investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap

pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor

publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Sejalan seperti apa yang dikatakan Musgrave, Wagner (Guritno M.,

2014:171) menjelaskan jika apabil pendapatan perkapita meningkat maka

secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dasar hukum

tersebut adalah dari negara maju yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang

dimana pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu

adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah

karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan

Pada barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan

suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (organic theory of the

21

state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak,

terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat dirumuskan

sebagai berikut:

𝑃𝑘𝑃𝑃1𝑃𝑃𝐾1

<𝑃𝑘𝑃𝑃2𝑃𝑃𝐾2

< ⋯ <𝑃𝑘𝑃𝑃𝑛𝑃𝑃𝐾𝑛

Keterangan:

𝑃𝑘𝑃𝑃 : Pengeluaran pemerintah per kapita

𝑃𝑃𝐾 : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pendapatan

1,2, … , 𝑛 : Jangka waktu (tahun).

Hukum Wagner tersebut dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dimana

kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial

ditunjukkan oleh kurva 1.

Sumber: Guritno M. (2014:172)

Gambar 2.2 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peacock dan Wiseman (Guritno M., 1993:173)

mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan

Kurva 2

Kurva 1 𝑃𝑘𝑃𝑃

𝑃𝑃𝐾

Waktu

0 1 2 3 4 5 6

22

pengeluaran pemerintah Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak pada

masyarakt untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah tersebut. Di sisi lain

masyarakat enggan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika tersebut pajak

terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana

masyarakat memiliki batas toleransi untuk pembayaran pajak. Perkembangan

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh

sebab itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan

penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran

pemerintah menjadi semakin besar.

Akibat adanya suatu keadaan tertentu dimana mengharuskan pemerintah

untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak

sebagai salah satu alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif

pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat

menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect)

yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan

pada aktivitas pemerintah.

23

Sumber: Guritno M. (2014:175)

Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pada gambar 2.3 perlu dicatat bahwa pada teori Peacock dan Wiseman

mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu batas perpajakan,

akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi tersebut.

Menurut Clarke menyatakan bahwa batasan dari pajak adalah 25% dari

pendapatan nasional. Apabila batasan pajak tersebut dilampaui makan akan

terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya (Guritno M., 2014:176).

b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran

pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan

permintaan dari barang publik dan tersedianya barang publik. Hubungan

antara permintaan dan penawaran barang publik adalah melalui anggaran

belanja. Jumlah dari barang publik yang disediakan tersebut maka selanjutnya

Peacock dan Wiseman

Wagne, Solow,

dan Musgrave

Tahun

Pengeluaran

Pemerintah/GDP

24

akan menimbulkan permintaan akan barang lainnya. Teori mikro mengenai

pengeluaran pemerintah dapat diformulasikan sebagai berikut:

𝑈𝑖 = 𝑓(𝐺, 𝑋)

Keterangan formula penentuan permintaan:

U : Fungsi utilitas

i : Individu; 1, 2, …, n

G : Vektor barang publik

X : Vektor barang swasta.

Dari rumus tersebut dapat dijelaskan seorang individu mempunyai

permintaan akan barang-barang publik dan barang-barang swasta, tetapi

permintaan efektif akan barang-barang publik dan swasta tergantung pada

kendala anggaran (budget constraints). Misal seorang individu (i)

membutuhkan barang public (K) sebanyak GK pemerintah harus mengatur

sejumlah kegiatan-kegiatan. Contoh pemerintah berusaha meningkatkan

penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah tidak

mungkin untuk menghapuskan angka kejahatan. Oleh sebab itu, pemerintah

dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat

ditolerir oleh masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya menambah

jumlah jalan yang di patrol, menampah jumlah polisi, dan sebagainya yang

mendukung untuk menigkatkan keamanan (Guritno M., 2014:177-178).

25

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa

faktor dibaawh ini:

1) Perubahan permintaaan akan barang publik;

2) Perubahan dari kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang publik,

dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam

proses produksi;

3) Perubahan kualitas dari barang pulik;

4) Perubahan dari harga faktor-faktor produksi.

5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia

dimana seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kualitas diri

yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan

tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pendapatan

yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan

meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan hidup, bahkan

pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga,

1990).

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan (skill) seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,

maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas

kerja. Sehingga pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi

akan memperoleh pendapatan bahkan kesejahteraan yang lebih baik. Rendahnya

26

produktivitas kaum miskin dapat disebabkan karena rendahnya akses mereka

dalam memperoleh pendidikan (Rasidin & Bonar, 2004). Dengan demikian

diharapakan kondisi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

akan memajukan perekonomian masyarakat dengan berkurangnya angka

kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional menimbang c. bahwa sistem pendidikan nasional

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu

serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan.

Pada hasil laporan pembangunan dunia atau World Development Report

(2006:215), berpendapat bahwa pendidikan merupakan faktor penyetara

kesempatan yang utama antara kaum kaya dengan kaum miskin, dan antara laki-

laki dengan perempuan. Tetapi kesetaraan yang dibawa oleh pendidikan dapat

diujudkan bila anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda memiliki

kesempatan yang setara dalam memperoleh keuntungan dari pendidikan yang

berkualitas. Sehingga pemerintah selaku pemberi kebijakan perlu merealisasikan

suatu kebijakan terutama dalam sektor pendidikan agar kesetaran dalam

pendidikan dapat dirasakan masyarakat.

27

6. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mirza (2012) Pandangan tentang pembangunan yang sedang

berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan

pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di

tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas

hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui

kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui

peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan

kualitas hidup manusia.

Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) telah

menerbitkan laporan tahunan berupa Human Development Report (HDR). Dalam

HDR tersebut dikeluarkan laporan tahunan mengenai indek pembangunan

manusia atau Human Development Index (HDI) di tiap negara. Sampai dengan

pada tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode

penghitungan IPM. Revisi yang paling banyak dilakukan pada tahun 2010.

UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP

memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator

metode lama pada perhitungan IPM. Pertama indikator harapan lama sekolah

menggantikan indikator melek huruf dan yang kedua adalah Pendapatan

Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB)

per kapita.

28

Menurut BPS 2009 (Rudy Badrudin, 2012), IPM merupakan ukuran

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat

komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam

bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang

mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur

keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak. IPM mengukur

dimensi pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status

kemampuan dasar (basic capabilities) masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS mengelompokkan status pembangunan

manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 4 (empat) kelompok

dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat Tinggi : IPM ≥ 80.

Tinggi : 70 ≤ IPM < 80.

Sedang : 60 ≤ IPM < 70.

Rendah : IPM < 60.

IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi tingkat

keberhasilan pembangunan manusia yakni:

a. Komponen Kesehatan

29

Dalam indeks pembangunan manusia, komponen kesehatan ini

tercermin dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu rata-rata perkiraan

banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Ada dua jenis

data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak

Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk

menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup

sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

b. Komponen Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan diwakili

oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Melek

Huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas

minimum adalah 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100

persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol

mencerminkan kondisi sebaliknya. Sedangkan Rata-rata lama sekolah adalah

rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun

ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas

minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP).

30

c. Komponen Daya Beli

Dalam indeks pembangunan manusia komponen daya beli diwakili oleh

Pendapatan Perkapita Riil yang Disesuaikan yaitu rata-rata pengeluaran

perkapita penduduk yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan melalui

indeks harga konsumen.

7. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan

jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah

dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan

kemampuan suatu daerah mengelola sumber saya alam yang dimilikinya. Oleh

karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat

bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah

tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut

dapat menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik

(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB

atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan

harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat

struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun

berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan

31

ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun (Sukirno,

2000), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar

harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian

dan peranan sektor ekonomi.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka

PDRB, yakni:

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan

oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu

tertentu (biasanya satu tahun). Unitunit produksi tersebut dalam penyajian ini

dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha (sektor) yaitu: 1)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3)

Industri Pengolahan; 4) Pengadaan Listrik dan Gas; 5) Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6) Konstruksi; 7) Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan

Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10) Informasi

dan Komunikasi; 11) Jasa Keuangan dan Asuransi; 12) Real Estate; 13) Jasa

Perusahaan; 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; 15) Jasa Pendidikan; 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17) Jasa

Lainnya.

32

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-

faktorproduksi yangikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam

jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun). Balas jasa faktor

produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa

tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan

(balas jasa kewiraswastaan/entrepreneurship), semuanya sebelum dipotong

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung

dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini tidak dijelaskan tentang kepemilikan faktor produksi,

apakah milik penduduk wilayah tersebut atau bukan. PDRB adalah jumlah

komponen permintaan akhir yaitu yang terdiri dari:

1) pengeluaran konsumsi rumah tangga;

2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit;

3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah;

4) pembentukan modal tetap bruto;

5) perubahan Inventori/stok;

6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

33

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang

sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa

akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk

faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai

PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak

langsung neto.

Kuncoro (2001) berpendapat bahwa pendekatan pembangunan

tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan

pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari

sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku

dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah

yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

8. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Tingkat

Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang identik dengan jumlah pendapatan masyarakat

yang tidak memadai, harus selalu menjadi prioritas dalam pembangunan suatu

negara. Meskipun masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari

kemiskinan adalah relatif, namun ketika dari sebuah negara mengalami

34

peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Agenda mengatasi

kemiskinan bagi suatu negara berkaitan dengan banyaknya faktor yang

berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri, karena

dampak dari kemiskinan itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang

menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan.

Investasi publik di bidang pendidikan akan memberikan kesempatan

pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia

(SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya

pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan

pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan

memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja

serta berkurangnya kemiskinan.

Menurut Todaro (2004:405-406) menjelaskan bahwa yang menjadi salah

satu faktor pendorong pembangunan manusia (human capital) adalah

pendidikan. Dimana pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan

pembangunan ekonomi sehingga investasi pendidikan harus menjadi perhatian

tersediri agar ketimpangan dalam bidang pendidikan tidak terjadi. Oleh sebab itu,

peningkatan investasi dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting karena

dengan pendidikan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari jebakan

lingkar setan kemiskinan.

35

Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia kewajiban barang

publik salah satunya adalah bidang pendidikan yang tidak disentuh oleh pasar

karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah

sebagai peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Menurut

Center for the Study of Living Standars (2001) dalam Toyamah, dkk (2004)

menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi

kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari

upaya eksploitasi.

9. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat

Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah

terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia (human capital) dan

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas

manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia, maka pengetahuan dan keahlian

juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas

kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan

memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga

perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang

bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan

dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena

tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang

yang memiliki produtivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang

36

lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan peningkatan pendapatan

maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan

oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan karena pendidikan

merupakan salah satu elemen dalam mengukur Indeks Pembagunan Manusia

(IPM) (Rasidin K & Bonar M, 2004).

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan

tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Dimana pembangunan manusia

memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar

tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan agar kemiskinan

dapat berkurang.

Lanjouw, dkk. (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan

kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi

penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk

miskin aset utama adalah pendidikan dan kesehatan. Adanya fasilitas pendidikan

dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas,

dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

10. Hubungan PDRB Teradap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah

kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih

kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan

37

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan,

tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar

kelapisan masyarakat serta siapa saja pihak yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi

rumah tangga dimana konsumsi tersebut akan dikurangi.

Menurut Kennedy berpendapat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) yang

besar dapat membantu kehidupan masyakat menjadi lebih baik. PDB tidak

mengukur tentang kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, tetapi dengan PDB

yang tinggi dapat menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik dan dapat

menyediakan sistem pendidikan yang baik pula. Sehingga jika PDB uatu negara

tinggi akan menunjukkan setandar kehidupan yang lebih baik (Mankiw,

2002:19). Pendapat tersebut adalah pandangan mengenai suatu negara maka yang

digunakan adalah besarnya PDB jika dikaitkan dengan daerah maka

menggunakan besarnya PDRB.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas

pembangunan nasional dan pembangunan daerah sekalipun yang senantiasa menyita

perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun

sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan

kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya

penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan

penduduk miskin sangat kompleks.

38

Penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya investasi

pemerintah pada sektor pendidikan karena pendidikan merupakan bekal bagi

seseorang untuk mendapatkan pengetahuan serta sekaligus mendapatkan

keterampilan. karena dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan tinggi dapat

meningkatkan produktifitas seseorang tersebut tinggi. Dengan produktifitas yang

tinggi maka seseorang tersebut memiliki pendapatan yang tinggi juga sehingga

dengan pendapatan yang tinggi tersebut dapat membuat seseorang yang

berpendidikan itu terhidar dari masalah kemiskinan (Todaro & Smith, 2002:413).

Penyebab kemiskinan berawal pada teori lingkaran kemiskinan (vicious circke

of poverty) pendapat dari Nurkse. Adanya keterbelakngan, dan ketertinggalan

sumber daya manusia yang tercermin oleh rendahnya IPM, kegagalan pasar, dan

kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Dari rendahnya

produktifitas tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan seseorang yang dilihat

dari rendahnya PDRB per kapita yang selanjutnya akan berdampak pada rendahnya

tabungan dan investasi masyarakat. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya

akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin dari

tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh

keterbelakangan bahan kemiskinan itu sendiri (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Dari uraian di atas maka alur pemikiran dari penelitian ini adalah tentang

peran pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), dan Produk domestik regional Bruto (PDRB) dalam kaitannya dengan

tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Dikarenakan permasalahan kemiskinan di

39

Provinsi Papua masih belum dapat diatasi secara maksimal. Maka alur pemikiran

ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Dikembangkan untuk skripsi ini

Gambar 2.4 Gambar Pemikiran Teoritis

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, uraian pada penelitian

terdahulu, serta kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dibuat pada

penelitian ini adalah diduga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan (X1)

Indeks Pembangunan Manunsia

(IPM) (X2)

Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) (X3)

Tingkat Kemiskinan (Y)